Upload
gunawan-wicaksono
View
700
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN
ADRIANI, SE, MADirektur Pengupahan
Bali, April 2016
1
MATERI PENGATURAN TENTANG PENGUPAHAN
KEBIJAKAN PENGUPAHAN PENGHASILAN YANG LAYAK
(Pendapatan Upah dan Non Upah) PERLINDUNGAN UPAH UPAH MINIMUM DAN FORMULA PENETAPAN
UPAH MINIMUM HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DENGAN UPAH PENGENAAN DENDA DAN PEMOTONGAN
UPAH SANKSI ADMINISTRATIF
2
KEBIJAKAN PENGUPAHAN
Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan
3
PENGHASILAN YANG LAYAK
Penghasilan yang layak diberikan dalam bentuk :a.Upah ; danb.Pendapatan Non Upah
Memberikan pemahaman bahwa penghasilan yang layak tidak hanya diperoleh dari upah akan tetapi juga dapat diperoleh dari Pendapatan Non Upah
4
Lanjutan
Upah terdiri atas komponen : Upah tanpa tunjangan ; Upah pokok dan tunjangan tetap ; atau Upah pokok, tunjangan tetap dan
tunjangan tidak tetap
Memberikan pilihan kepada perusahaan apakah upah terdiri dari komponen atau upah bersih (clean wage).
5
Lanjutan
Pendapatan Non Upah
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bonus Uang pengganti fasilitas kerja dan Uang service pada usaha
tertentu.
6
UANG SERVICE DAN THR
Uang Service
Berlaku pada usaha tertentu (Hotel dan Restoran di Hotel)
Diperuntukkan bagi pekerja/buruh.
Tunjangan Hari Raya (THR)
Perusahaan wajib memberikan THR bagi pekerja/buruh.(Pemberian THR bagi pekerja/buruh adalah untuk membantu meringankan beban biaya pekerja/buruh menghadapi hari raya keagamaannya.)
Apabila perusahaan tidak membayarkan THR kepada pekerja/buruh dikenakan sanksi administratif.
7
PERLINDUNGAN UPAH
Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Pembayaran Upah dilakukan dengan mata uang rupiah.
Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat upah dibayarkan 88
UPAH MINIMUM
Penetapan Upah Minimum dilakukan 1 tahun sekali (setiap tahun) berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Peninjauan Komponen dan Jenis KHL dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sekali oleh Menteri berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.
Peninjauan dilakukan dengan mendasarkan kepada Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.
9
UPAH MINIMUM (UM)• UM ditetapkan oleh Gubernur• UM sebagai jaring pengaman (safety net)• UM berlaku bagi pekerja dengan masa kerja
kurang dari 1 (satu) tahun
10
• UM - UMP (wajib ditetapkan)- UMSP- UMK - UMSK
FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM
1) Formula Perhitungan Upah Minimum dimuat dalam PP Pengupahan dan pengaturan lebih lajut akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
2) Materi yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai:
Tata Cara Perhitungan Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota dilakukan dengan formula matematika.
Aplikasi pedoman tata cara menghitung upah minimum.
11
Upah minimum yang akan ditetapkan adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan ekonomi Nasional tahun berjalan.
Formula Perhitungan sbb:
FORMULA PERHITUNGAN UPAH MIINIMUM
Upah Minimum
yang akan
ditetapkan
Upah Minimum tahun berjalan
Inflasi tahun
berjalan
UMn = UMt + {UMt x ( Inflasit + % ∆ PDBt)}
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan
Lanjutan
12
Keterangan:UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.
UMt : Upah minimum tahun berjalan.
Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.
Lanjutan
13
CONTOH PERHITUNGAN
UM2016 = UM2015 + {UM2015 x (% Inflasi2015 + % ∆ PDB2015)}
• UM2015 : Rp. 2.000.000,-• Inflasi2015 : 6%• ∆ PDB2015 : 5% UM2016 = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 6% +
5%)} = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 11
%)} = Rp. 2.000.000,- + Rp. 220.000,- = Rp. 2.220.000,-
14
Bagi daerah yang UM nya masih di bawah KHL, Gubernur wajib menyesuaikan UM = KHL secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak PP diundangkan.
Upah minimum yang akan ditetapkan menggunakan formula perhitungan upah minimum ditambah dengan persentase tertentu yang mengacu pada peta jalan pencapaian KHL yang ditetapkan Gubernur sesuai kemampuan daerah masing-masing.
FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM BAGI DAERAH YANG UM NYA MASIH DI BAWAH KHL
Lanjutan
15
Formula Perhitungan sbb:
FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM BAGI DAERAH YANG UM NYA MASIH DI BAWAH KHL
Upah Minimum
yang akan
ditetapkan
Upah Minimum tahun berjalan
Inflasi tahun
berjalan
UMn = UMt + UMt x {( Inflasit + % ∆ PDBt) + % Adj }
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan
Lanjutan
Penyesuaian besaran persentase untuk pencapaian UM = KHL
16
CONTOH PERHITUNGAN
UM2016 = UM2015 + {UM2015 x (% Inflasi2015 + % ∆ PDB2015) + %adj }
• UM2015 : Rp. 2.000.000,-• KHL : Rp. 2.500.000,-• UMP/KHL(%) : 80 %• %adj : 5% (misalnya 20%:4 tahun)• Inflasi2015 : 6,83%• ∆ PDB2015 : 4,67% UM2016 = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 6,83% + 4,67%) + 5%} = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x ( 11,5 %) + 5%}
= Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x 16,5 %} = Rp. 2.000.000,- + Rp. 330.000,- + = Rp. 2.330.000,-
17
Pekerja/Buruh cenderung menuntut UM setinggi mungkin.
Pengusaha cenderung menjadikan UM sebagai standar upah yang berlaku di perusahaan tanpa mempertimbangkan masa kerja dan status pekerja lajang atau berkeluarga.
Beberapa tahun terakhir, di beberapa daerah, UM ditetapkan tinggi sementara di beberapa daerah lain ditetapkan rendah (terjadi ketidakadilan antar wilayah).
POTRET BEBERAPA MASALAH YANG TIMBUL
TERKAIT DENGAN PENETAPAN UM
18
MANFAAT PENETAPAN UM DENGAN FORMULA
Setiap tahun UM akan naik secara proporsional terhadap kenaikan beberapa besaran makro ekonomi.
Variasi kenaikan UM antar wilayah akan dapat terjelaskan, sehingga rasa ketidakadilan antar wilayah dapat dihilangkan.
Bersifat transparan, akuntabel dan adil, sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kerawanan sosial.
19
Lanjutan
Karena bersifat predictable maka pengusaha dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan dengan tepat.
Sifat predictable ini juga akan membuat investor tidak ragu lagi dalam menanamkan modal. Semakin banyak investor masuk maka peluang kerja akan meningkat. Peningkatan peluang kerja akan meningkatkan nilai tawar pekerja/buruh yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh
20
PENYUSUNAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DI PERUSAHAAN
Struktur dan Skala Upah wajib untuk disusun di perusahaan dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.
Struktur dan Skala Upah wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh.
Pada saat permohonan pengesahan atau pembaharuan PP serta pendaftaran, perpanjangan dan pembaharuan PKB wajib melampirkan skema struktur dan skala upah.
Dalam peraturan peralihan diatur bahwa perusahaan yang belum menyusun struktur skala upah diberikan tenggang waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya PP Pengupahan.
21
FUNGSI DEWAN PENGUPAHAN UU 13 Tahun 2003
Dengan adanya formula perhitungan upah minimum, maka tugas Dewan Pengupahan Daerah dapat lebih fokus untuk melaksanakan fungsi sesuai amanat Undang-Undang yaitu:
Memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah;
Memberikan saran, pertimbangan pengembangan sistem pengupahan nasional.
22
SANKSI ADMINISTRATIF
a.Teguran tertulis;
b.Pembatasan kegiatan usaha;
c.Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
d.Pembekuan kegiatan usaha.
23
3. Peninjauan Upah
Penyesuaian:Harga kebutuhan hidupPeningkatan produktivitas kerja
Lanjutan
Tujuan:Penyesuaia
nMempertimbangkan:Kemampuan perusahaan
24
4. Pengaturan Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak tetap
a. Dalam bab Ketentuan umum PP harus diatur secara tegas batasan pengertian Tunjangan Tetap dan tunjangan tidak tetap
Lanjutan
b. Batasan pengertian harus memuat ciri perbedaan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap
Tujuan:Untuk
memudahkan
penanganan perselisihan
terkait dengan upah,
apabila upah terdiri dari komponen
25
5. Pengaturan Pemberian Tunjangan
Pemberian tunjangan hendaknya diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pekerja/buruh. Contoh: Tunjangan Radiasi bagi pekerja/buruh
yang berkaitan dengan pekerjaa kimia.
Tunjangan Komunikasi bagi pekerja/buruh yang berkaitan dengan penjualan.
Lanjutan
Tujuan:Pemberian tunjangan
dapat memicu
prokdutivitas
26
6. Hal-hal yg dapat Diperhitungkan dengan Upah
Denda Ganti rugi Pemotongan upah utk pihak ketiga Uang muka upah Sewa rumah dan/atau sewa barang-
barang milik perusahaan yg disewakan oleh penguaha kepada pekerja/buruh
Hutang atau cicilan hutang pekerja/buruh kpd pengusaha.
Kelebihan pembayaran upah
Lanjutan
Jika terjadi PHK:
menjadiKewajiban dan atau piutang.
27
8. Pegenaan Denda
Apabila perusahaan menerapkan adanya pengenaan denda terhadap pelanggaran yang dilakukan pekerja/buruh, maka perusahaan wajib mengatur dalam PP, pelanggaran seperti apa yang dapat dikenakan denda, serta berapa nominal dendanya.
Perusahaan tidak dapat menerapkan denda kepada pekerja/buruh apabila tidak diatur dalam PP.
Lanjutan
Catatan:Peruntukan Penggunaa
n denda juga harus
diatur dalam PP
28
7. Pemotongan Upah
Dalam PP harus diatur mekanisme pemotongan upah pekerja/buruh apabila pekerja/buruh mempunyai kewajiban:
Pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja/buruh.
Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yang disewakan pengusaha kepada pekerja/buruh.
Lanjutan
Catatan:Jumlah
keseluruhan pemotonga
n upah paling banyak
50% dari setiap
pembayaran upah.
29
9. Perusahaan wajib menyusun Struktur dan Skala Upah dan melampirkan skema Struktur dan Skala Upah pada saat pengesahan PP
Lanjutan
Apabila perusahaan tidak mencantumkan Skema Struktur dan skala upah pada saat pengesahan atau perpanjangan PP,
maka akan menjadi pertimbangan dalam
pemberian sanksi administratif
Struktur dan Skala Upah
Wajib Diberitahukan
kepada Pekerja/Buruh
30
PENDAPATAN NON UPAH
.
Bonus dapat diberikan
oleh pengusaha
kpd pekerja/buru
h atas keuntungan perusahaan
1. BONUS
Dalam PP diatur penetapan perolehan bonus untuk
masing-masing pekerja/buruh
31
2. Apabila Mengatur Pasilitas Kerja dan Uang Pengganti Fasilitas Kerja
a. Fungsi diberikannya uang pengganti fasilitas
Lanjutan
b. Jabatan/pekerjaan penerima pengganti fasilitas
c.Pembayarannya tidak bersamaan dengan Pembayaran Upah
Pengaturan
Penerima: Pekerja/buru
h dlm jabatan tertentu,
atau seluruh pekerja/buru
h
32