Paper aplikasi komputer

ADMINISTRASI PERPAJAKAN

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

DIBUAT OLEH:

NAMA : JOHAN SALIMUKDIN

NIM : 1201120072

JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS

ADMINSTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS RIAU

2013

| Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat-Nya sehingga

kami dapat menyelesaikan penyusunan paper yang berjudul “NOMOR POKOK WAJIB

PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK ”. Penulisan paper ini

merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah Adminstrasi Perpajakan Di

Universitas Riau.

Dalam Penulisan paper ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis

penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik dan

saran dari semua pihak sangat Penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan paper ini.

Dalam penulisan paper ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan paper ini, khususnya kepada

Dosen yang mengajar matakuliah Adminstrasi Perpajakan ibu Sri Zuliarni,S.Sos,MBA yang

telah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan

tugas ini.

Pekanbaru, 21 Oktober 2013

Penulis


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii BAB I 1PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..........................................................................................1

1.2. Perumusan masalah ..................................................................................2

1.3. Tujuan ......................................................................................................2

BAB II 3PEMBAHASAN 3

2.1. Pengertian NPWP dan PKP..........................................................................3

2.2. Fungsi PKP ..................................................................................................3

2.3. Wajib Pajak NPWP.......................................................................................4

2.4. Tata Cara Pendaftaran NPWP.......................................................................6

2.5. Wajib Pajak Pindah.....................................................................................11

2.5. Penghapusan NPWP...................................................................................12

2.5. Sanksi Yang berhubungan Dengan NPWP dan Pengukuhan PKP.............12

BAB IIIPENUTUP ………………………………………………………………………14DAFTAR PUSTAKA


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara besar yang memiliki jumlah populasi terbesar

ke empat didunia, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Negara bertanggung jawab

atas kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia, untuk itu dalam menciptakan

kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka penyelengaraan

pemerintahan haruslah sesuai dengan apa yang telah dicitacitakan oleh bangsa Indonesia.

Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Negara Indonesia merupakan suatu

pendapatan tersendiri yang di punyai oleh Negara. Pendapatan tersebut dapat digunakan

untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam rangka mensejahterakan dan memakmuran

rakyat. Salah satu pendapatan terbesar Negara berasal dari pajak.

Pajak merupakan sumber utama untuk membiayai pembangunan serta merupakan

sumber utama penerimaan Negara yang sangat menentukan nasib bangsa. Fungsi utama pajak

merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran

pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kabijakan di bidang sosial

dan ekonomi. Dari sekian banyak kewajiban perpajakan yang ad di Indonesia, salah satunya

adalah Pajak Penghasilan Pasal 23, yang merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan

yang diter ima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan

Pemerintah atau Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk

Usaha Tetap atau Perwakilan perusahaan Luar Negeri lainnya.

Kegiatan perpajakan haruslah dilakukan dengan baik agar tidak terjadi suatu atau

penyelewengan, Sebab pajak merupakan pendapatan utama Negara. Untuk menghindari

kesalahan atau penyelewengan tersebut, Pemerintah dituntut untuk bekerja dengan baik agar

mendapatkan hasil yang sesuai. Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan

yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan


kompleks. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga

negaranya. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki

yaitu public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi

pembangunan), protection function (fungsi perlindungan). Jadi selain melaksanakan

pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik. Institusi pemerintah sebagai

pelayan masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam rangka

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat

menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah yang harus diselenggarakan secara

dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasal 2 ayat (1) UU KUP adalah sebagai berikut.

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor

Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

2. Fungsi NPWP & Pengukuhan PKP

3. Cara Pendaftaran Untuk Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak

4. Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP dan Pengukuhan Sebagai PKP

1.3 Tujuan

2. Untuk mengetahui tujuan dari Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak

3. Dampak dari Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

4. Kriteria perusahaan yang harus wajib pajak


BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian NPWP dan PKP

NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu

NPWP. NPWP juga dipergunakan untuk mengatur ketertiban dalam pembayaran pajak dan

dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh

beberapa manfaat langsung lainnya seperti sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/ kredit

pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke luar negeri,

sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan

sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank. Terhadap Wajib Pajak yang

tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2 Fungsi PKP

Fungsi dari pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha

Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta pengawasan administrasi

perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak,

tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban

untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib

Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan

apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata

orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh

Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.


2.3 Yang Wajib Pajak NPWP

Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

2. Bagi Wajib Pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang

Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Tempat pelaporan usaha dan pengukuhan

sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengusaha orang pribadi, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha

dilakukan.

2. Bagi pengusaha badan, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

3. Bagi Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di

beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak, adalah baik di Kantor Direktorat

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun kantor Direktorat

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

4. Bagi wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (yaitu Wajib Pajak orang pribadi

yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang

elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan), kewajiban

melaporkan usahanya di samping pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak juga pada kantor Direktorat Jenderal

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.


5. Bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan

kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pendaftaran pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak sebagai berikut.

Wajib Pajak Tertentu dan Pengusaha

Kena Pajak Tertentu

Tempat Pendaftaran dan Pelaporan

Usaha

BUMD yang berkedudukan di wilayah

DKI, Jakarta

Wajib Pajak BUMN termasuk anak

perusahaan yang penyertaan modal induknya

lebih dari 50%

KPP Perusahaan Negara dan Daerah

Wajib Pajak penanaman modal asing yang

tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan

usaha di bidang industri nonlogam

KPP Penanaman Modal Asing I



usaha di bidang industri logam dan mesin

KPP Penanaman Modal Asing II



usaha di bidang nonindustri

KPP Penanaman Modal Asing III

Wajib Pajak bentuk usaha tetap

Orang asing yang berkedudukan/ bertempat

tinggal di wilayah DKI Jakarta

KPP Badan dan Orang Asing

Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran

emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh

Bapepam

KPP Perusahaan Masuk Bursa

Wajib Pajak BUMD dan bentuk usaha tetap KPP yang wilayah kerjanya meliputi

tempat kedudukan Wajib Pajak BUMD

dan bentuk usaha tetap

Wajib Pajak orang asing yang KPP yang wilayah kerjanya meliputi


berkedudukan atau bertempat tinggal di luar

DKI Jakarta

tempat tinggal Wajib Pajak orang asing

Wajib Pajak BUMN, BUMD, penanaman

modal asing, badan dan orang asing, dan

perusahaan masuk bursa, terbatas pada Pajak

Penghasilan Pemotongan, Pajak Penghasilan

Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai, dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

KPP yang wilayah kerjanya meliputi

tempat cabang, perwakilan, atau kegiatan

usaha dilakukan

2.4 Tata cara Pendaftaran NPWP

Tata cara Pendaftaran NPWP telah diatur kembali melalui PER-20/PJ/2013. Beberapa hal yang

perlu diperhatikan terkait peraturan tersebut dapat disarikan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat :

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP):

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas berupa:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau

b. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu

Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.

2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

berupa:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi

paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal

Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing; dan


b. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat

Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

3. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak

secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian

pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak

dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri

dengan:

a. fotokopi Kartu NPWP suami;

b. fotokopi Kartu Keluarga; dan

c. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat

pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban

perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

4. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar

pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator

di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, berupa :

a. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib

Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat

bagi bentuk usaha tetap;

b. fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat

keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-

kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah

Warga Negara Asing; dan

c. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang

berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat


5. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong

dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), berupa :


a. fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama

operasi (Joint Operation);

b. fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi

(Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;

c. fotokopi Kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota

bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat

keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-

kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah

Warga Negara Asing; dan

d. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang

berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang

berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

6. Untuk Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa:

a. surat penunjukan sebagai Bendahara; dan

b. Kartu Tanda Penduduk.

7. Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengusaha Tertentu berupa:

a. fotokopi Kartu NPWP pusat atau induk;

b. surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan

c. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat


b. Yang Wajib Mendaftarkan Diri :

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat

kegiatan usaha Wajib Pajak, meliputi:


1. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah

karena:

a. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;

b. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan

dan harta; atau

c. memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah

dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat

perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang tidak menjalankan usaha

atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak

Kena Pajak;

2. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah

karena:

a. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;

b. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan

dan harta; atau

c. memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya

meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian

pemisahan penghasilan dan harta, yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas;

3. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak,

pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang

usaha hulu minyak dan gas bumi;

4. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong

dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation); dan

5. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


c. Tempat Pendaftaran :

Tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud di atas merupakan

tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya.

d. Tata Cara Pendaftaran :

1. Secara Elektronik melalui eRegistration

Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada

Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di

www.pajak.go.id. Dokumen- dokumen yang dipersyaratkan di atas, kemudian dikirimkan

ke KPP tempat Wajib Pajak mendaftar. Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14

(empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP. Pengiriman dokumen yang disyaratkan

dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen

melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat

Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.

2. Secara Langsung

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara

elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan

secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.

Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.

Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha

Wajib Pajak. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan:

1. secara langsung;

2. melalui pos; atau

3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.


e. Angka Waktu Penyelesaian :

Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP

secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat. KPP atau

KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat

1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. NPWP dan SKT akan

dikirimkan melalui Pos Tercatat.

2.5 Wajib Pajak Pindah

Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP wajib

melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; adalah

surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

yang baru dari instasi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa)

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Nonusaha

Surat keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat

keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.

3. Wajib Pajak Badan

Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha; adalah surat keterangan

tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa.

2.6 Penghapusan NPWP

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila;

a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak

dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan

subjektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan;

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;

c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau


d. dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapus Nomor Pokok Wajib

Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.7 Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP dan Pengukuhan Sebagai PKP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan

atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan

pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan

dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pidana tersebut di atas ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana, apabila

seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu)

tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan

permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua)

tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau

kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah

restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.


BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Kesimpulan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib

Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal

diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam

Pajak Penghasilan kewajiban perpajakan timbul sejak suatu subyek pajak pada dirinya melekat

obyek pajak, sedangkan pada Pajak Pertambahan Nilai utang pajak timbul sejak terjadinya

penyerahan barang kenapajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam

UUPPN, namun kewajiban perpajakan timbul setelah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam

UU PPN 1984 tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. b. Saran Menurut penulis

pemerintah harus lebih mensosialisasikan tentang pajak sebagai iyuran masyarakat untuk khas

Negara, dan mempermudah pelaksanaannya dengan menyediakan wadah yang tidak

membingungkan masyarakat


DAFTAR PUSTAKA

http://www.slideshare.net/akademiakuntansiypk/09-e02909

http://www.slideshare.net/hasanawahwahwah/7-pengertian-umum-npwp-nppkp

http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-wajib-pajak-dan-pengusaha-kena-pajak


http://www.slideshare.net/hasanawahwahwah/7-pengertian-umum-npwp-nppkp

http://www.slideshare.net/akademiakuntansiypk/09-e02909

Self Improvement

Paper aplikasi komputer