View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN KARO TAHUN 2019 – 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Air minum dan Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu pemenuhan akan ketersediaan air baik secara kuantitas, kualitas maupun kontiniutas adalah hal mutlak. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai 100% akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan pada tahun 2019 atau disebut juga dengan Universal Access. Upaya untuk mewijudkan 100% akses air minum dan sanitasi ini juga merupakan amanat UU No 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 1 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya, pada pasal lainnya, yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Dengan demikian, belanja daerah untuk pemenuhan SPM pelayanan air minum dan sanitasi kabupaten/kota mutlak harus diprioritaskan. Dikaitkan dengan target nasional akses universal 2019, maka pemerintah kabupaten/kota harus menyusun strategi, program, dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi kabupaten/kota. Untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan mandatnya dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi skala kabupaten/kota menuju 100% akses, pemerintah kabupaten/kota perlu memiliki kebijakan daerah yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan/implementatif. Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Kebijakan daerah tersebut dinamakan dengan Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD AMPL).
1.2. Fungsi dan Kedudukan RAD AMPL
RAD AMPL berfungsi sebagai: 2. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan
sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
3. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 2
4. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).
5. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;
Keterkaitan RAD AMPL dengan berbagai dokumen sektor air minum dan penyehatan lingkungan dan kedudukannya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran digambarkan pada Bagan berikut ini.
1.3. Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan RAD-AMPL ini adalah: 1. Undang-Undang Drt nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 3
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18/PRT/M/2012 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 4
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021.
1.4. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan
Ruang lingkup Dokumen RAD AMPL Kabupaten Karo 2019-2023 mencakup: 1. Penyediaan air minum rumah tangga;
2. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan bebas buang air besar sembarangan;
3. Pengelolaan air limbah;
4. Pengelolaan limbah rumah tangga;
5. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/ kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/ kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program yang berhubungan dengan: 1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum
berbasis masyarakat;
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
3. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS);
4. Program pengelolaan lingkungan; dan
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat.
Sistematika RAD AMPL mengikuti sistematika Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Bappenas melalui Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No 0445/M.PPN/11/2010. Pada RAD-AMPL, ditambahkan komponen penulisan yang memudahkan Pemerintah
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 5
Daerah untuk mengintegrasikan program/ kegiatan dalam RAD-AMPL ke dalam dokumen resmi perencanaan dan penganggaran daerah. Sistematika RAD AMPL adalah sebagai berikut: 1. Bab I Pendahuluan
Mengemukakan kondisi umum pembangunan Kabupaten Temanggung yang memuat Latar Belakang; Kondisi Umum Pembangunan Daerah Berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah serta Permasalahan dan Tantangan dalam Pencapaian Target AMPL 2023.
2. Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs Mengemukakan Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL serta Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Target AMPL.
3. Bab III Program dan Kegiatan Prioritas RAD AMPL Kabupaten Karo 2019-2023, mengemukakan program/ kegiatan seperti: - Program Pengembangan SPAM;
- Program Pengembangan Kapasitas Sistem;
- Program Penurunan Kebocoran Air Minum;
- Program Peningkatan PHBS;
- Program Penyediaan Kebutuhan Sanitasi;
- Program Pengelolaan Lingkungan; dan
- Program Pengembangan BPSPAMS. 4. Bab IV Pemantauan dan Evaluasi, Mengemukakan mekanisme
pemantauan dan evaluasi evaluasi dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam RAD AMPL.
5. Bab V Penutup Mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung RAD AMPL, termasuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak.
i
BUPATI KARO
S A M B U T A N
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan secara bersama-sama penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ( RAD-AMPL ) Kabupaten Karo untuk tahun 2019-2023.
Perlu kita ketahui bersama bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia yang semakin langka. Saat ini, air bahkan sudah menjadi komoditi ekonomi. Berdasarkan laporan WHO-Unicef dalam joint monitoring tahun 2004, kinerja sektor air minum dan sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Penduduk Indonesia Tahun 2010 adalah 231 Juta jiwa, dimana 108 juta jiwa atau 47% belum memiliki akses terhadap sanitasi dan 51 juta jiwa atau 22% belum memiliki akses terhadap air bersih. Angka dimaksud akan lebih besar terlihat pada penduduk perdesaan yang tidak memiliki akses terhadap air bersih.
Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang rendah ini berdampak pada kesehatan masyarakat, tingkat perekonomian dan kondisi lingkungan. Dalam hal ini, keduanya merupakan penyakit yang diakibatkan oleh permasalahan air dan sanitasi. Untuk itu, perlunya perhatian bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak di masyarakat.
Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari penduduk dunia berkomitmen untuk memenuhi target Universal Akses 100-0-100 khususnya di bidang Water Supply and Sanitation. Adapun tujuan Universal Akses dimaksud adalah meningkatkan jumlah penduduk yang mempunyai akses terhadap layanan air minum dan sanitasi sebesar 100 % pada Tahun 2023.
Pelayanan air minum dan sanitasi yang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu berbasis lembaga dan berbasis masyarakat membutuhkan penyelenggaraan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan (sanitasi) untuk menjamin keberlanjutan penyediaan air minum dan mencegah pencemaran akibat sampah dan air limbah.
Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan dasar air minum dan penyehatan lingkungan, dukungan pemerintah dilaksanakan melalui program PAMSIMAS. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses fasilitas air minum dan
ii
sanitasi yang layak serta mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini sesuai pula dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan yang memuat program-program prioritas Nasional yang meliputi program-program pro-rakyat, keadilan untuk semua dan pencapaian tujuan Universal Akses yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
Program Pamsimas dirancang untuk mendorong Pemerintah Daerah agar memiliki Komitmen yang kuat dalam mengupayakan keberlanjutan serta perluasan pelaksanaan program pendukung sektor air minum dan sanitasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Masyarakat
Dokumen RAD-AMPL hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai acuan prioritas program kerja dan kegiatan dalam RKPD yang akan dilaksanakan lebih lanjut oleh OPD terkait.
Selanjutnya kami sampaikan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo khususnya Tim Penyusun, Pokja AMPL, Pakem dan Tim Teknis yang telah membantu Penyusunan RAD-AMPL ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan bimbingan serta kekuatan kepada kita semua sehingga pelaksanaan RAD-AMPL ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan bermanfaat bagi kita semua masyarakat Kabupaten Karo.
Kabanjahe, April 2019
BUPATI KARO,
TERKELIN BRAHMANA, SH
iii
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat-Nya, Pemerintah Kabupaten Karo telah menyusun dokumen “ Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Karo Tahun 2019-2023”
Dokumen ini dibuat dengan pertimbangan untuk menyusun dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (Lima) Tahun.
Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, khususnya kepada yang terhormat :
1. Bapak Bupati Karo, selaku Pembina, Pengarah, dan Pengambil kebijakan sehingga Pemerintah Kabupaten Karo dapat menyusun dokumen RAD-AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023;
2. Kepala Badan/Dinas instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang telah memberikan data dan masukan terkait penyusunan dokumen ini;
3. Tim Pokja AMPL Kabupaten Karo yang termasuk di dalam Kepanitiaan Penyusunan Dokumen RAD AMPL Kabupaten Karo.
Akhir kata, diharapkan dokumen “ Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Karo Tahun 2019-2023” ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Kabanjahe, April 2019
Kepala Bappeda Kabupaten Karo Selaku Ketua Pokja AMPL,
Ir. Nasib Sianturi, M.Si
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) vi
DAFTAR ISI
PERATURAN BUPATI SAMBUTAN BUPATI KARO......................................................................... ...... i KATA PENGANTAR ........................................................................................ iii DAFTAR ISI .................................................................................................... iv DAFTAR TABEL .............................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2 Fungsi dan Kedudukan RAD AMPL .................................................... 1 1.3 Dasar Hukum .................................................................................... 2 1.4 Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan ......................................... 4
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ........................................... 6 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................................. 6
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ................................................ 7 2.1.1.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi............................. 7 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis ......................................................... 8 2.1.1.3 Topografi ........................................................................... 9 2.1.1.4 Hidrologi ............................................................................ 11 2.1.1.5 Klimatologi ................................................................................... 11
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ...................................................... 12 a. Sub Sektor Tanaman Pangan ...................................................... 13 b. Sub Sektor Perkebunan ............................................................. 13 c. Sub Sektor Peternakan .............................................................. 13 d. Sub Sektor Perikanan ................................................................. 14 e. Sub Sektor Kehutanan ............................................................... 14 f. Industri ...................................................................................... 14 g. Permukiman .............................................................................. 15 h. Air Minum .................................................................................. 15 i. Pariwisata ................................................................................... 15
2.1.3 Kondisi Demografi ................................................................. 16 2.1.4.1 Jumlah dan Distribusi Penduduk ................................. 16
2.1.4 Kependudukan....................................................................... 18 2.1.5 Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo ..................................... 18
2.2 Kondisi Umum Pembangunan Daerah ................................................ 21 2.3 Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi.................. 22
1. Air Bersih .................................................................................... 23 2. Sanitasi ....................................................................................... 24
2.4 Kebijakan Daerah yang berimplikasi terhadap Pelayanan Air Minum
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) vi
dan Penyehatan Lingkungan ............................................................... 36 2.5 Tujuan dan Sasaran............................................................................. 40 2.6 Permasalahan dan Tantangan Secara Umum .................................... 54 2.7 Permasalahan dan Tantangan Kabupaten Karo................................. . 56
BAB III TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..................................... 57
3.1 Tujuan dan Sasaran .......................................................................... 57 3.1.1 Air Bersih .............................................................................. 57 3.1.2 Sanitasi .................................................................................. 57
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi .............................................................. 57 3.2.1 Arah Kebijakan ....................................................................... 57 3.2.2 Strategi .................................................................................. 58
3.3 Program dan Kegiatan ...................................................................... 59 3.3.1 Air Bersih ............................................................................... 59 3.3.2 Sanitasi .................................................................................. 61
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................ 63 BAB V KEBUTUHAN INVESTASI .................................................................. 59
5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi ......................................................... 77 - Investasi Air Minum ..................................................................... 77 - Investasi Sanitasi ......................................................................... 78
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI ...................................................... 80
6.1 Pemantauan dan Evaluasi ............................................................... 80 6.2 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi .................................................... 80 6.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL ........................... 80
BAB VII PENUTUP ..................................................................................... 83
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) vi
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1.1 Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi Layak 2. Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Karo 3. Tabel 2.2 Kemiringan Daerah Kabupaten Karo 4. Tabel 2.3 Daftar Sungai Yang Melintas Di Kabupaten Karo 5. Tabel 2.4 Jumlah Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Di Kabupaten Karo 6. Tabel 2.5 Suhu Udara dan Rata-rata Kelembaban Di Kabupaten Karo 7. Tabel 2.6 Rencana Pola Ruang Kabupaten karo 8. Tabel 2.7 Rencana Sistem Perkotaan dan Fungsi Pusat-Pusat Pelayanan Kabupaten Karo 9. Tabel 2.8 Rencana Sistem Perdesaan dan Fungsi Pusat-pusat Pelayanan Kabupaten Karo 10. Tabel 2.9 Rencana Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Karo 11. Tabel 2.10 Perkembangan gerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Karo 12. Tabel 2.11 Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Kabupaten Karo
menurut Kecamatan 13. Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo menurut Kecamatan 14. Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Karo 15. Tabel 2.14 Populasi Penduduk Menurut Kewarganegaraan Kabupaten Karo 16. Tabel 2.15 Populasi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan Kabupaten Karo 17. Tabel 2.16 Penyediaan Air minum Non Perpipaandan Cakupannya terhadap Jumlah
Keluarga Kabupaten Karo 18. Tabel 2.17 Tingkat Pelayanan PDAM Tirta Malem di Kabupaten Karo 19. Tabel 2.18 Penyediaan Air Minum Perpipaandan Cakupannya terhadap Jumlah Keluarga
Kabupaten Karo 20. Tabel 2.19 Kepemilikan Jamban dan Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Karo 21. Tabel 2.20 Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Karo 22. Tabel 2.21 Isu–isu penting dalam pengembangan Program Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (AMPL) Kabupaten Karo 23. Tabel 2.22 Permasalahan dan Tantangan Pelayanan AMPL Kabupaten Karo 24. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten
Karo 25. Tabel 4.2 Program Prioritas RAD-AMPL Kabupaten Karo tahun 2019– 2023 Dalam Rangka
Pencapaian Universal Akses 26. Tabel 4.3 Matriks Program Prioritas RAD-AMPL Kabupaten Karo tahun 2019–2023 Dalam
Rangka Pencapaian Universal Akses 27. Tabel 5.1 Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum 28. Tabel 5.1 Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi 29. Tabel 6.1 Evaluasi Hasil RAD AMPL Kabupaten Karo 30. Tabel 7.1 Rencana Aksi DaerahAir Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)
Kabupaten Karo tahun 2019-2023
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Air minum dan Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu pemenuhan akan ketersediaan air baik secara kuantitas, kualitas maupun kontiniutas adalah hal mutlak. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai 100% akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan pada tahun 2019 atau disebut juga dengan Universal Access. Upaya untuk mewijudkan 100% akses air minum dan sanitasi ini juga merupakan amanat UU No 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 1 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya, pada pasal lainnya, yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Dengan demikian, belanja daerah untuk pemenuhan SPM pelayanan air minum dan sanitasi kabupaten/kota mutlak harus diprioritaskan. Dikaitkan dengan target nasional akses universal 2019, maka pemerintah kabupaten/kota harus menyusun strategi, program, dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi kabupaten/kota. Untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan mandatnya dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi skala kabupaten/kota menuju 100% akses, pemerintah kabupaten/kota perlu memiliki kebijakan daerah yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan/implementatif. Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Kebijakan daerah tersebut dinamakan dengan Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD AMPL).
1.2. Fungsi dan Kedudukan RAD AMPL
RAD AMPL berfungsi sebagai: 2. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan
sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
3. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 2
4. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).
5. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;
Keterkaitan RAD AMPL dengan berbagai dokumen sektor air minum dan penyehatan lingkungan dan kedudukannya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran digambarkan pada Bagan berikut ini.
1.3. Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan RAD-AMPL ini adalah: 1. Undang-Undang Drt nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 3
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18/PRT/M/2012 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 4
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021.
1.4. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan
Ruang lingkup Dokumen RAD AMPL Kabupaten Karo 2019-2023 mencakup: 1. Penyediaan air minum rumah tangga;
2. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan bebas buang air besar sembarangan;
3. Pengelolaan air limbah;
4. Pengelolaan limbah rumah tangga;
5. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/ kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/ kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program yang berhubungan dengan: 1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum
berbasis masyarakat;
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
3. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS);
4. Program pengelolaan lingkungan; dan
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat.
Sistematika RAD AMPL mengikuti sistematika Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Bappenas melalui Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No 0445/M.PPN/11/2010. Pada RAD-AMPL, ditambahkan komponen penulisan yang memudahkan Pemerintah
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 5
Daerah untuk mengintegrasikan program/ kegiatan dalam RAD-AMPL ke dalam dokumen resmi perencanaan dan penganggaran daerah. Sistematika RAD AMPL adalah sebagai berikut: 1. Bab I Pendahuluan
Mengemukakan kondisi umum pembangunan Kabupaten Temanggung yang memuat Latar Belakang; Kondisi Umum Pembangunan Daerah Berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah serta Permasalahan dan Tantangan dalam Pencapaian Target AMPL 2023.
2. Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs Mengemukakan Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL serta Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Target AMPL.
3. Bab III Program dan Kegiatan Prioritas RAD AMPL Kabupaten Karo 2019-2023, mengemukakan program/ kegiatan seperti: - Program Pengembangan SPAM;
- Program Pengembangan Kapasitas Sistem;
- Program Penurunan Kebocoran Air Minum;
- Program Peningkatan PHBS;
- Program Penyediaan Kebutuhan Sanitasi;
- Program Pengelolaan Lingkungan; dan
- Program Pengembangan BPSPAMS. 4. Bab IV Pemantauan dan Evaluasi, Mengemukakan mekanisme
pemantauan dan evaluasi evaluasi dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam RAD AMPL.
5. Bab V Penutup Mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung RAD AMPL, termasuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak.
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Gambaran umum kondisi Kabupaten Karo menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karo. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
Kabupaten Karo terletak diantara 2°50” - 3°19” Lintang Utara serta pada 97°55 - 98°38¨ Bujur Timur merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan Palung Pasifik Barat dengan luas wilayah 2.127,25 Km² atau merupakan 2,97% dari luas Propinsi Sumatera Utara. Secara administratif terdiri dari 17 Kecamatan dan 269 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk 382.622 jiwa (Karo Dalam Angka 2018).
Tabel 2.1.
Geografis Kabupaten Karo
KARAKTERISTIK PENJELASAN Letak 2°50 - 3°19 Lintang Utara
97°55” - 98°38¨ Bujur Timur Luas Wilayah 2.127,25 Km² Letak diatas pemukaan Laut
120-1420 M
Batas-Batas Utara : Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deliserdang Selatan : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir Barat : Propinsi Aceh Timur : Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun
Daerah Administratif terdiri dari 17 Kecamatan dan 269 Desa/Kelurahan
Kabupaten Karo secara geografis terletak pada jajaran bukit barisan dan sebagian besar merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 120-1420 diatas permukaan laut. Selain itu, di daerah ini terdapat dua gunung berapi aktif yakni Gunung Api Sinabung dan Gunung Api Sibayak.
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 7
Dari aspek geohidrologi, Kabupaten Karo berada di Daerah Hulu Sungai (DHS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu/Ular, sub Daerah Aliran Sungai Laubiang, yang semuanya bermuara ke Selat Malaka. Pada umumnya sub DAS ini dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan sebagai upaya peningkatan produksi pertanian.
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Analisis karekteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Karo menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, klimatologi dan penggunaan lahan. 2.1.1.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Karo yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 269 desa/kelurahan dengan luas wilayah 2.127,25 km2 dan luas wilayah masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2. Luas Wilayah menurut Kecamatan
No Kode Kecamatan Jumlah
Desa
Luas Wilayah
(Km2) % terhadap total administratif
1 010 Mardingding 12 267.10 12,56
2 020 Laubaleng 15 252.60 11,87
3 030 Tigabinanga 20 160.38 7,54
4 040 Juhar 25 218.56 10,27
5 050 Munte 22 125.64 5,91
6 060 Kutabuluh 16 195.70 9,20
7 070 Payung 8 47.24 2,22
8 071 Tiganderket 17 86.76 4,08
9 080 Simpang empat 17 93.48 4,39
10 081 Naman Teran 14 87.82 4,13
11 082 Merdeka 9 44.17 2,08
12 090 Kabanjahe 13 44.65 2,10
13 100 Berastagi 10 30.50 1,43
14 110 Tigapanah 26 186.84 8,78
15 111 Dolat Rayat 7 32.25 1,52
16 120 Merek 19 125.51 5,90
17 130 Barusjahe 19 128.04 6,02
Jumlah 269 2.127,25 100
Sumber : Kab. Karo Dalam Angka Tahun 2018
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 8
Pembagian wilayah Kabupaten Karo dapat dilihat pada Peta Administrasi Kabupaten Karo berikut ini :
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Karo
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis
Secara geografis Daerah Kabupaten Karo terletak antara 02o50’ s/d 03o19’ LU dan 97o55’ s/d 98 o38’ BT. Daerah Kabupaten Karo terletak di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan total luas administrasi 2.127,25 km² atau 212.725 ha. Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik. Wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian 200-1.500 meter diatas permukaan laut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, sebelah selatan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir, sebelah timur dengan Kabupaten Deli Serdang
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 9
dan Kabupaten Simalungun dan sebelah barat dengan Kabupaten Nangroe Aceh Darusalam. Ibukota Kabupaten Karo adalah Kabanjahe yang terletak sekitar 76 km sebelah selatan kota Medan ibukota Provinsi Sumatera Utara
2.1.1.3 Topografi
Ditinjau dari kondisi topografinya, wilayah kabupaten karo terletak didataran tinggi bukit barisan dengan elevasi terendah + 140 m diatas permukaan laut (Paya lah-lah Mardingding) dan yang tertinggi ialah + 2.451 meter diatas permukaan laut (Gunung Sinabung). Daerah kabupaten karo yang berada di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka diwilayah ini ditemui banyak lembah-lembah dan alur-alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal. Sebagaian besar (90%) wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian/elevasi +140 m s/d 1400 m diatas permukaan air laut. Pada wilayah Kabupaten Karo terdapat dua hulu daerah aliran sungai (DAS) yang besar yakni DAS sungai Wampu dan DAS sungai Lawe Alas. Sungai Wampu bermuara ke Selat Sumatera dan Sungai Renun (Lawe Alas) bermuara ke Lautan Hindia.
Komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut memperlihatkan bahwa penganut agama nasrani merupakan yang terbanyak baru disusul oleh pemeluk agama Islam dan agama lainnya.
Ditinjau dari segi etnis, penduduk Kabupaten Karo mayoritas adalah suku Karo, sedangkan suku lainnya seperti suku Batak Toba/Tapanuli, Jawa, Simalungun, dan suku lainnya hanya sedikit jumlahnya (dibawah 5%).
Kabupaten Karo adalah merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Utara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara administratif dibagi atas tujuh belas kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Kabanjahe dengan ibukota Kabanjahe terdiri dari 13 desa 2. Kecamatan Berastagi dengan ibukota Berastagi terdiri dari 9 desa 3. Kecamatan Simpang Empat dengan ibukota Simpang Empat terdiri
dari 17 desa 4. Kecamatan Tigapanah dengan ibukota Tigapanah terdiri dari 22 desa 5. Kecamatan Payung dengan ibukota Tiganderket terdiri dari 8 desa 6. Kecamatan Munte dengan ibukota Munte terdiri dari 22 desa
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 10
7. Kecamatan Tigabinanga dengan ibukota Tigabinanga terdiri dari 19 desa
8. Kecamatan Merek dengan ibukota Merek terdiri dari 19 desa 9. Kecamatan Kutabuluh dengan ibukota Kutabuluh terdiri dari 16 desa 10. Kecamatan Juhar dengan ibukota Juhar terdiri dari 24 desa 11. Kecamatan Lau Baleng dengan ibukota Lau Baleng terdiri dari 13
desa 12. Kecamatan Mardingding dengan ibukota Mardingding terdiri dari 10
desa 13. Kecamatan Barusjahe dengan ibukota Barusjahe terdiri dari 19 desa 14. Kecamatan Naman Teran dengan ibukota Naman Teran terdiri dari
14 desa 15. Kecamatan Tiganderket dengan ibukota Tiganderket terdiri dari 17
desa 16. Kecamatan Dolat Rayat dengan ibukota Dolat Rayat terdiri dari 7
desa 17. Kecamatan Merdeka dengan ibukota Merdeka terdiri dari 9 desa
Tujuh belas kecamatan tersebut diatas terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan
Tabel 2.2 Kondisi Topografis Kecamatan Kabupaten Karo
No. Kode Kecamatan Topografis (mdpl) 1 010 Mardinding 280-560 2 020 Lau Baleng 200-580 3 030 Tiga Binanga 490-750 4 040 Juhar 650-1.030 5 050 Munte 716-1.242 6 060 Kuta Buluh 631-1.100 7 070 Payung 500-1.500 8 071 Tiganderket 500-1.500 9 080 Simpang Empat 950-1.400 10 081 Namanteran 1.300-1.450 11 082 Merdeka 1.000-1.500 12 090 Kabanjahe 1.000-1.300 13 100 Berastagi 1.200-1.300 14 110 Tiga Panah 1.139-1.326 15 111 Dolat Rayat 1.242-1.418 16 120 Merek 977-1.116 17 130 Barusjahe 870-1.400
Sumber: Karo Dalam Angka, 2018
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 11
2.1.1.5 Hidrologi
Kondisi hidrologi di Kabupaten Karo terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau dan air bawah tanah. Sungai yang ada dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, sumber air minum dan untuk irigasi.
2.1.1.6 Klimatologi
Secara Klimatologis, Kabupaten Karo beriklim tropis dengan suhu yang bervariasi antara 16,2°C sampai dengan 23,3°C dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 87°C sampai dengan 92°C. Kondisi ini berpengaruh terhadap keberadaan musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Januari dan musim kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musin kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli.
Kondisi geologis Kabupaten Karo ditandai dengan adanya potensi pertambangan dan energi. Potensi pertambangan meliputi mineral bukan logam berupa belerang, fosfat maupun batuan berupa batu gamping, dolomit, kalsit, lempung, marmer, sirtu, trass, andesit, feldspar dan granit. Sampai saat ini pertambangan batuan yang sudah dieksploitasi terbatas pada dolomit yakni di Kecamatan Kutabuluh dan Tiganderket. Sementara itu sumber daya energi yang berpotensi untuk dikembangkan adalah energi panas bumi. Energi panas bumi yang telah dikembangkan adalah panas bumi Gunung Sibayak yang terdapat di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka, dengan cadangan terduga sebesar 68 MW yang diekploitasi oleh PT. Pertamina (Persero). Energi panas bumi lainnya yang potensial adalah panas bumi Gunung Sinabung yang terdapat di Kecamatan Payung namun belum tereksploitasi.
Secara hidrologis, Kabupaten Karo merupakan bagian dari 2 Daerah Aliran Sungai yang besar yaitu DAS Wampu dan DAS Lawe Alas (Renun). Sungai Wampu bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Renun bermuara ke Samudra Hindia. Selain DAS terdapat juga potensi air permukaan yakni Danau Lau Kawar di Kecamatan Namanteran dan Danau Toba di Kecamatan Merek.
Setelah menguraiakan potensi pengembangan wilayah yang dianalisis menurut kondisi geografis, astronomis, topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis, maka aspek lain yang perlu diperhitungkan adalah wilayah rawan bencana alam. Wilayah rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 12
mengalami bencana alam khususnya bencana gunung berapi, bencana banjir dan bencana tanah longsor. Gunung api aktif yang terdapat di Kabupaten Karo adalah Gunungapi Sinabung yang masuk dalam Kecamatan Payung, Kecamatan Namantera dan Kecamatan Simpang Empat dan Gunungapi Sibayak (sebagian) berada di Kecamatan Merdeka dan Kecamatan Berastagi. Potensi dan derajat bahaya yang ditimbulkan atau aliran awan panas, jatuhan piroklastik, dan lava. Potensi bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat di beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau baleng. Potensi bencana gerakan tanah/longsor terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo. Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah potensi gerakan tanah/longsor, antara lain Kecamatan Mardinding, Kecamatan Kutabuluh, Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat, Kecamata Kabanjahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Barusjahe, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Merek, Kecamatan Munte, Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Juhar. Kecamatan tersebut memiliki potensi gerakan tanah mulai dari menengah sampai tinggi.
Tabel 2.3
Jumlah Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Di Kabupaten Karo
No Bulan Curah Hujan
(mm) Jumlah Hujan (hari)
1 Januari 146 13 2 Pebruari 53 6 3 M a r e t 20 4 4 A p r i l 214 16 5 M e i 186 16 6 J u n i 95 10 7 J u l i 64 16 8 Agustus 142 12 9 September 123 12 10 Oktober 345 22 11 Nopember 243 22 12 Desember 216 17
Sumber :Karo dalam angka, 2018 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
Sektor Pertanian merupakan bagian terpenting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Peranan sektor ini terhadap PDRB Karo pada tahun 2017 sekitar 56,61 persen untuk harga berlaku. Sektor Pertanian dikelompokkan menurut sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan sektor kehutanan.
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 13
a. Sub Sektor Tanaman Pangan
Cakupan sub sektor tanaman pangan meliputi padi/palawija dan hortikultura . Produksi padi pada tahun 2017 tercatat padi ladang sebesar 31.143 ton, mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2016 yang berjumlah 33.812 ton. Untuk padi sawah produksi 123.831 ton pada tahun 2017, keadaan ini meningkat jika dibanding dengan tahun 2016 yang berjumlah 110.175 ton. Sedangkan komoditi jagung produksi tahun 2017 sebesar 611.038 ton, mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 507.699 ton. Sedangkan tanaman ubi jalar tahun 2017 berproduksi sebesar 7.815 ton, mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebesar 6.790 ton. b. Sub Sektor Perkebunan
Pada umumnya usaha perkebunan di Kabupaten Karo adalah usaha perkebunan rakyat. Jenis tanaman yang sering ditanam adalah kemiri, kopi, kelapa, tembakau, coklat, kelapa sawit, cengkeh dan aren. Luas tanaman kemiri pada tahun 2016 seluas 1.932,5 Ha dan tahun 2017 turun menjadi 1.625,5 Ha. Sedangkan kopi arabika luas tanamnya mengalami kenaikan yaitu dari 7.741 Ha tahun 2016 menjadi 8.378 Ha pada tahun 2017. Luas tanaman coklat mengalami peningkatan tahun 2016 seluas 4.723 Ha sedangkan tahun 2017 menurun menjadi 4.608 Ha. Dari segi produksi kemiri mengalami penurunan, tahun 2014 produksi kemiri sebesar 1.279 ton sedangkan tahun 2015 naik menjadi 1.491 ton. Untuk tanaman kopi pada tahun 2014 produksinya sebesar 6.429,64 ton, tahun 2015 menjadi 5.785,86 ton. Sedangkan produksi coklat mengalami peningkatan, tahun 2014 sebesar 3.050,37 ton dan tahun 2015 menjadi 3.211,58 ton. c. Sub Sektor Peternakan
Usaha peternakan pada umumnya diusahakan oleh rakyat yang bertujuan untuk dikonsumsi dan juga menambah pendapatan rumah tangga. Ternak yang umum dipelihara adalah sapi, kerbau, kambing, babi, kuda, ayam dan itik.
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 14
Beberapa jenis ternak yang mengalami perubahan jumlah populasi adalah sapi, babi, kambing dan ayam. Pada tahun 2016 populasi sapi potong mencapai 10.843 ekor menurun menjadi 10.089 ekor pada tahun 2017. Sedangkan ternak babi meningkat dari tahun 2016 berjumlah 24.049 ekor menjadi tahun 2017 menjadi 26.449 ekor. Populasi ayam mengalami peningkatan dimana tahun 2016 berjumlah 290.865 ekor menjadi 397.519 ekor pada tahun 2017
d. Sub Sektor Perikanan
Perikanan umumnya diusahakan disawah sebagai kolam dan danau. Produksi ikan dar kolam rakyat mengalami penurunan dimana tahun 2016 sebesar 133,63 ton meningkat menjadi 347,83 ton tahun 2017.
e. Sub Sektor Kehutanan
Kawasan hutan sangat vital bagi kehidupan sebab selain sebagai paru-paru dunia hutan juga merupakan tempat habitat hidup berbagai jenis hewan, hutan juga berfungsi sebagai resapan air. Di Kabupaten Karo terdapat hutan lindung seluas 64.147 Ha yaitu daerah kawasan leuser. Sedangkan hutan suaka alam ada seluas 22.684 Ha, hutan produksi terbatas seluas 9.345 Ha dan hutan produksi seluas 7.106 Ha. Dari luas 103.282 Ha hutan yang ada di Kabupaten Karo kondisinya sudah sangat memprihatinkan, hal ini dapat kita lihat dari hasil produksi hutan seperti getah damar, rotan, kayu dan lain-lain yang semakin menurun tiap tahun, dimana beberapa tahun terakhir sudah tidak ada lagi. c. Industri
Di Kabupaten Karo hanya sedikit perusahaan industri besar sedang yang menyerap tenaga kerja lebih dari 100 orang, sebagaian besar adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang hanya menyerap tenaga kerja 5-19 orang dan 1-4 orang. Pada umumnya membuat alat-alat yang menunjang pertanian seperti cangkul, keranjang jeruk, makanan jadi dan lain-lain.
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 15
d. Permukiman
Kriteria lokasi untuk peruntukan permukiman adalah sebagai berikut : Kesesuaian lahan dengan masukan teknologi yang ada; Ketersediaan air terjamin; Lokasi yang terkait dengan kawasan hunian yang telah
ada/berkembang; Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah; Dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung sesuai
kebutuhan.
Kawasan permukiman dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Karo berada di ibu kota kabupaten dan ibukota kecamatan. Sedangkan untuk kawasan permukiman perdesaan berada di seluruh wilayah kabupaten di luar kawasan permukiman perkotaan.
e. Air Minum
Air bersih adalah kebutuhan vital sehari-hari masyarakat. Air dipakai untuk keperluan minum, masak, mandi dan mencuci. Ada dua perusahaan air minum yang melayani pelanggan di Kabupaten Karo yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Malem yang menyalurkan air minum di ibukota Kabupaten Karo (Kabanjahe) dan beberapa kecamatan, serta Perusahaan Air Minum Tirtanadi di Kecamatan Berastagi. Jasa pelayanan air minum punya prospek yang baik, hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan doorsmeer dengan menggunakan sumur bor juga turut menjula air bersih ke masyarakat, karena belum tersedianya air yang cukup.
f. Pariwisata
Sejak jaman pemerintahan kolonial belanda khususnya setelah dibukanya perkebunan di Pantai Timur Sumatera wilayah Kabupaten Karo sudah dijadikan sebagai wilayah peristirahatan atau pariwisata, khususnya bagi pemilik ataupun staff perkebunan tersebut disamping untuk pegawai pemerintah, perkapalan perdagangan dan sebagainya. Objek wisata yang paling disenangi/digemari para wisatawan pada umumnya adalah pantai, taman atau cagar alam dan seni budaya. Dari objek wisata yang digemari tersebut di wilayah Kabupaten Karo
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 16
memiliki ketiga objek wisata tersebut. Objek wisata pantai yang ada yaitu pantai Lau kawar, pantai Danau Toba, wisata alam pegunungan/hutan meliputi Gunung Sinabung, Gunung Sibayak, Taman Hutan Raya, Penatapan Bukit Gundaling, Tongging, Pemandian Air Panas Doulu, dan lain-lain. Sedangkan objek wisata budaya meliputi Desa Budaya Lingga, Desa Budaya Dokan, Desa Budaya Peceren, yang masih memiliki rumah tradisional. Untuk mendukung kegiatan pariwisata, Kabupaten Karo juga memiliki sarana dan prasarana objek wisata seperti sarana transportasi, hotel/penginapan, villa dan restoran baik kelas bintang sampai penginapan yang lebih sederhana. Sarana hotel berbintang antara lain Sibayak Hotel Internasional, Sibanung Resort Hotel, Grand Mutiara, Mikie Holiday, Rudang Hotel, Bukit Kubu, Berastagi Cottage, Danau Toba Internasional, GM.Panggabean, Bre Karona dan lain sebagainya
2.1.4 Kondisi Demografi
2.1.4.1. Jumlah dan Distribusi Penduduk
Aspek Demografi memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu
Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Karo
NO
Kecamatan Jumlah
Sex Rasio Lk Pr Jlh
1 Mardinding 9.784 9.819 19.603 99,64 2 Lau Baleng 10.108 10.326 20.434 97,89
3 Tiga Binanga 11.184 11.292 22.476 99,04
4 Juhar 7.283 7.340 14.623 99,22 5 Munte 10.907 10.878 21.785 100,27
6 Kuta Buluh 5.796 5.927 11.723 97,79
7 Payung 6.042 6.182 12.224 97,74 8 Tiganderket 7.068 7.430 14.498 95,13
9 Simpang Empat 10.536 10.549 21.085 99,88
10 Namanteran 7.483 7.218 14.701 103,67
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 17
11 Merdeka 8.009 7.965 15.974 100,55
12 Kabanjahe 36.508 38.196 74.704 95,58 13 Berastagi 25.207 25.428 50.635 99,13
14 Tiga Panah 16.937 17.312 34.249 97,83
15 Dolat Rayat 4.715 4.819 9.534 97,84 16 Merek 10.608 10.104 20.712 104,99
17 Barusjahe 11.947 12.300 24.247 97,13
Jumlah 2017
200.122 203.085 403.207 98,54
2016 193.397 199.700 396.598 98,60
2015 189.815 196.194 389.591 98,57
Sumber : Karo dalam angka, 2018
2.1.4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.
Tabel. 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun
Kabupaten Karo
No Kecamatan Laju Pertumbuhan
Penduduk (%) 1 Mardinding 2,48 2 Lau Baleng 2,56 3 Tiga Binanga 2,13 4 Juhar 1,67
5 Munte 1,71 6 Kuta Buluh 1,72 7 Payung 2,10 8 Tiganderket 1,59 9 Simpang Empat 1,75 10 Namanteran 2,48 11 Merdeka 3,37 12 Kabanjahe 3,02 13 Berastagi 3,20 14 Tiga Panah 2,82 15 Dolat Rayat 2,48 16 Merek 2,45 17 Barusjahe 1,54
Rata-rata 2,48 Sumber : Karo dalam angka, 2018
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 18
Jika dilihat dari Tabel 2.5 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo Tahun 2017 rata-rata sebesar 2.48%. Dengan laju pertumbuhan penduduk perkecamatan bervariasi tertinggi terjadi di Kecamatan Merdeka sebesar 3,37%, yang diikuti oleh Kecamatan Berastagi sebesar 3,20% dan Kecamatan Kabanjahe sebesar 3,02%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Barusjahe, Kecamatan Tiganderket dan Kecamatan Simpang Empat.
2.1.1. Kependudukan
Pemahaman tentang jumlah, struktur, dan pertumbuhan serta distribusi penduduk sangat menentukan arah pembangunan di suatu daerah. Kondisi kependudukan akan mempengaruhi berbagai kebijaksanaan pembangunan dari berbagai sektor-sektor pelayanan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah. Jumlah penduduk Kabupaten Karo terus tumbuh secara relatif cepat dan hal ini akan membawa perubahan pada sistem pelayanan pemerintah secara keseluruhan. Jumlah penduduk Kabupaten Karo ini merupakan potensi sumber daya manusia yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal ini akan dapat memperkuat SDM Kabupaten Karo dimasa yang akan datang guna mempercepat pengembangan daerah Kabupaten Karo .
2.1.2. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo
Setiap wilayah yang ada di Kabupaten Karo memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya binaan dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Rencana struktur yang dikembangkan tersebut akan mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya.
Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karo
Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karo meliputi:
a. Sistem perkotaan; Sistem perkotaan di Kabupaten Karo terdiri dari: - Pusat Kegiatan Lokal;
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 19
- Pusat Pelayanan Kawasan, dan - Pusat Pelayanan Lingkungan.
b. Sistem jaringan transportasi;
Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Karo meliputi: - Sistem jaringan transportasi darat yang meliputi :jaringan jalan,
jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan perkeretaapian, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- Sistem jaringan transportasi udara yang meliputi: tatanan kebandarudaraan, dan ruang udara untuk penerbangan.
c. Sistem jaringan energi;
Sistem jaringan energi kelistrikan di Kabupaten Karo terdiri dari:
- Sistem jaringan energi kelistrikan yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga biogas dan jaringan transmisi tenaga listrik seperti Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Gardu Induk.
- sistem jaringan prasarana energy yang merupakan stasiun pengisian dan pendistribusian minyak dan gas.
d. Sistem jaringan telekomunikasi;
Sistem jaringan telekomunikasi bertujuan untuk meningkatkan
aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan
telekomunikasi yang meliputi:
- jaringan teresterial; - jaringan satelit; dan - jaringan bergerak seluler.
e. Sistem jaringan sumber daya air;
Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Karo meliputi:
- sumber air seperti air permukaan pada sungai, air permukaan pada danau dan sumber air permukaan lainnya.
- prasarana sumber daya air seperti sistem jaringan irigasi. f. Sistem jaringan prasarana lingkungan
Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan di Kabupaten Karo
meliputi:
- sistem persampahan - sistem pengelolaan air limbah; - sistem penyediaan air bersih wilayah; - sistem drainase; - sistem proteksi kebakaran;
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 20
- penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
- sistem jalur dan ruang evakuasi bencana g. Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.
Jalur dan ruang evakuasi bencana di Kabupaten Karo meliputi jalur dan ruang evakuasi untuk bencana letusan gunungapi. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Karo tercantum pada
Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Peta rencana Struktur Ruang Kabupaten Karo
Rencana Pola Ruang Kabupaten Karo
Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Karo meliputi :
a. Kawasan Lindung yang meliputi:
- kawasan hutan lindung; - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya; - kawasan perlindungan setempat; - kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; - kawasan rawan bencana alam; dan - kawasan lindung lainnya. b. Kawasan Budidaya yang meliputi:
- kawasan peruntukan hutan produksi; - kawasan peruntukan pertanian;
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 21
- kawasan peruntukan perkebunan; - kawasan peruntukan peternakan; - kawasan peruntukan perikanan; - kawasan peruntukan pertambangan; - kawasan peruntukan industri; - kawasan peruntukan pariwisata; - kawasan peruntukan permukiman; dan - kawasan peruntukan lainnya. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Karo tercantum pada Gambar 2.3.
Gambar 2.3. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Karo
2.2 Kondisi Umum Pembangunan Daerah
Pemerintah menetapkan target terhadap indikator outcome 2015-2019 antara lain 100% capaian pelayanan akses air minum, 0% proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak (kumuh) di kawasan perkotaan, dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi. Terhadap target tinggi RPJMN 2015-2019 tersebut, Direktorat Jenderal Pemerintah Kabupaten Karo Kementerian Pekerjaan Umum menyebutnya dengan Key Performance Indicators 100-0-100 sebagai aktualisasi visi Pemerintah Kabupaten Karo untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan pada lima tahun ke depan.Dalam pencapaian target 100-0-100, Pemerintah Kabupaten Karo
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 22
akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan dibutuhkan dana yang sangat besar. kemitraan menjadi kunci penting dalam menjalankan quick win 100-0-100. Pemerintah Kabupaten Karo dalam mewujudkan cita-cita permukiman layak huni dan berkelanjutan. Resources APBN ditegaskan tidak akan sanggup mendukung target yang ditetapkan. Dari kebutuhan sekitar Rp.770 triliun untuk 100-0-100, kemampuan APBN hanya sepertiganya. Seiring target 100-0-100 Pemerintah Kabupaten Karo yang terus menggelinding, prioritas program pengembangan air minum dan sanitasi kemudian diarahkan untuk mendukung pengurangan kawasan permukiman kumuh menjadi 0% pada 2019. Strateginya dukungan SPAM adalah dengan Pengembangan SPAM di perkotaan melalui PDAM terfasilitasi untuk SPAM di kawasan MBR perkotaan, dan pembangunan SPAM baru berupa SPAM di kawasan khusus dan SPAM perdesaan.Lokasi yang menjadi sasaran pun tidak sembarangan. Saat ini kebijakan delivery program Kabupaten Karo mengarah pada prioritas penanganan kumuh, dukungan prioritas program sektor air minum antara lain kegiatan multiyears, regional, dukungan program investasi (pinjaman perbankan, KPS, dll), Bantuan Program Penyehatan PDAM, dan membuat Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor sanitasi.Pertama, rendahnya kesadaran seluruh stakeholder terhadap peranan penanganan persampahan dan drainase dalam mendukung kualitas lingkungan hidup yang baik.Kedua, masih belum optimalnya prioritas pendanaan Pemerintah Daerah dalam mendukung sektor sanitasi hal ini terlihat dari Laju pertumbuhan anggaran untuk penanganan layanan sanitasi hanya berkisar 1-2 persen per tahun.Ketiga, sulitnya mendapatkan areal yang memadai untuk tempat pembuangan sampah (baik tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir). Layanan sanitasi membutuhkan dorongan untuk mencapai MDGs.
2.3 Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Perkembangan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi (AMPL) Kabupaten Karo selama lima tahun terakhir (2013-2017) menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Karo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan capaian nasional terutama pada kinerja sanitasi.
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 23
Penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karo hingga tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Air Bersih
Berdasarkan data dari Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Karo tahun 2016 sistem penyediaan dan pengelolaan air minum dapat diuraikan sebagai berikut : a) Sistem Perpipaan
Sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti untuk rumah tangga, industri, dan untuk kebutuhan lain berasal dari PDAM Tirta Malem Kabanjahe, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air terlindung, dan penampungan air hujan. Kualitas air yang ada cukup baik untuk dikonsumsi kecuali di beberapa daerah tertentu airnya agak kecoklatan sehingga bila akan diminum perlu dilakukan penyaringan terlebih dahulu. Fasilitas air bersih dari PDAM Tirta Malem Kabanjahe baru tersedia di kawasan perkotaan dan kota kecamatan, sedangkan di daerah-daerah lain menggunakan sumur gali dan bahkan dibeberapa daerah tertentu disamping menggunakan sumur gali juga menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari.
Masyarakat Kabupaten Karo hanya sebagian kecil yang dapat menikmati pelayanan air bersih melalui PDAM, baik PDAM Tirta Malem Kabanjahe maupun PDAM Tirtanadi Beratagi. Jumlah penduduk yang dilayani PDAM masih kecil yaitu 16,89 % atau 68.260 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Karo yaitu 404.213 jiwa pada tahun 2017.
b) Sistem Non Perpipaan terlindungi
Sistem Non Perpipaan adalah sistem penyediaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengunakan dana swadaya dan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Sistem ini belum memiliki keteraturan dalam penggunaan air tanah sebagai sumber air bakunya, sarana non perpipaan terlindungi yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan air minum terdiri dari:
Sumur Gali (SGL), melayani 44.680 jiwa atau melayani 11,47 % Sumur Pompa Tangan, melayani 47.844 jiwa atau melayani
12,28 % Kran Umum (KU), melayani 23.380 jiwa atau melayani 6%
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 24
Penagkap Mata Air, melayani 96.445 jiwa atau melayani 24,75% Penampungan Air Hujan, melayani 16.090 atau melayani 4,13%
c) Sistem Non Perpipaan tidak terlindungi
Sarana non perpipaan tidak terlindungi yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan air minum terdiri dari :
Sumur Gali tidak terlindungi, melayani 24.301 jiwa atau melayani 6,24%
Penjual keliling/Isi Ulang, melayani 14.703 jiwa atau melayani 3,77%
Akses Air Minum ke lainnya (sungai, danau, dll), melayani 20.108 jiwa atau melayani 5,16%
2. Sanitasi
Sistem sanitasi di Kabupaten Karo dapat diuraikan sebagai berikut :
Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebanyak 46.980 jiwa atau 12,60%
Cupluk/Tanki Septick Individual belum aman sebanyak 68.513 jiwa atau 17,58%
Tanki Septick Individual aman sebanyak 241.996 jiwa atau 62,10%
Jamban Bersama/MCK Umum sebanyak 31.839 jiwa atau 8,17%
Ada beberapa model penyediaan dan pengelolaan air minum dengan sistem perpipaan di Kabupaten Karo, yaitu: a. Penyediaan dan pengelolaan air minum oleh Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Tirta Malem Kabanjahe b. Penyediaan dan pengelolaan air minum oleh swasta
(diperjualbelikan) c. Penyediaan air minum oleh pemerintah dan pengelolaannya oleh
masyarakat. Model seperti ini misalnya kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih pedesaan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.
d. Penyediaan air minum oleh masyarakat bersama pemerintah dan pengelolaannya oleh masyarakat. Model seperti ini misalnya kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
e. Penyediaan dan pengelolaan air minum oleh masyarakat secara swadaya
Masyarakat di Kabupaten Karo yang sudah memanfaatkan air bersih perpipaan PDAM Tirta Malem Kabanjahe masih sangat minim yaitu
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 25
27,38% dari total jumlah penduduk Kabupaten, hal ini disebabkan minimnya sumber mata air juga akibat keterbatasan biaya. Air minum pedesaan non PDAM adalah target utama dari prasarana penyediaan air minum berbasis masyarakat di Kabupaten Karo yang dilaksanakan melalui program DAK, PAMSIMAS maupun swadaya masyarakat. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi serta cakupannya di tiap kecamatan di Kabupaten Karo dilihat pada tabel berikut.
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 21
Tabel 2.7 Penyediaan Air Minum Sistem Perpipaan dan Cakupannya terhadap Jumlah Keluarga Kabupaten Karo Tahun 2017
No IKK Terkoneksi PDAM Tirta Malem (SR)
per Agustus 2018 1 Mardinding - 2 Lau Baleng 146 3 Tiga Binanga 1.760 4 Juhar 764 5 Munte 559 6 Kuta Buluh 386 7 Payung 611 8 Simpang Empat 1 9 Kabanjahe 12.020 10 Tiga Panah 1.538 11 Barusjahe 959 Jumlah 18.744
Catatan : 1KK=4 Jiwa
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 21
Tabel 2.8 Penyediaan Air Minum Sistem Non Perpipaan Terlindungi dan Cakupannya
terhadap Jumlah Keluarga Kabupaten Karo Tahun 2016
No Kecamatan Jumlah
Penduduk Sumur Gali
Sumur Pompa Tangan
Kran Umum Penangkap Mata
Air Penampungan Air
Hujan Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 Mardinding 18.940 553 2,92 - - - - 12.829 67,74 - 2 Lau Baleng 19.766 16.795 84,97 119 0,60 - - 28.233 142,84 - 3 Tiga Binanga 21.763 950 4,36 3.239 14,88 894 4,11 4.979 22,88 - 4 Juhar 14.166 - - 4.292 30,30 - - 7.631 53,87 - 5 Munte 20.949 3.343 15,96 - - 486 2,32 11.249 53,70 475 2,27 6 Kuta Buluh 11.327 2.104 18,57 2.541 22,44 2.092 18,47 909 8,02 553 4,88 7 Payung 11.812 1.692 14,32 1.321 11,18 1.562 13,22 1.443 12,22 857 7,26 8 Tiganderket 14.076 2.137 15,18 2.089 14,84 1.733 12,31 2.412 17,13 1.354 9,62
9 Simpang Empat
20.373 6.622 32,51 2.022 9,92 2.437 11,96 2.927 14,37 1.599 7,85
10 Namanteran 13.985 1.903 13,61 2.352 16,82 1.076 7,69 2.144 15,33 1.517 10,85 11 Merdeka 15.244 1.599 10,49 1.146 7,52 2.341 15,36 842 5,52 1.280 8,40 12 Kabanjahe 72.246 2.634 3,65 6.659 9,22 252 0,35 1.640 2,27 2.475 3,43 13 Berastagi 48.975 1.224 2,50 1.347 2,75 965 1,97 4.519 9,23 968 1,98 14 Tiga Panah 33.207 579 1,74 4.871 14,67 2.927 8,81 2.426 7,31 2.931 8,83 15 Dolat Rayat 9.212 1.113 12,08 4.786 51,95 390 4,23 - - 390 4,23 16 Merek 20.109 111 0,55 7.431 36,95 - - 9.746 48,47 - - 17 Barusjahe 23.515 1.321 5,62 3.628 15,43 6.225 26,47 2.515 10,70 1.692 7,19
JUMLAH 389.665 44.680 11,47 47,844 12,28 23.380 6,00 96.445 24,75 16.090 4,13
Sumber : Strategis Sanitasi Kabupaten tahun 2016
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 33
Tabel 2.9 Penyediaan Air Minum Sistem Non Perpipaan tidak Terlindungi dan Cakupannya terhadap Jumlah Keluarga Kabupaten Karo
Tahun 2016
No Kecamatan Jumlah
Penduduk
Sumur Gali tidak
terlindungi
Penjual Keliling/Isi
Ulang
Akses Air Minumke Lainnya;
Sungai, Danau dll
Jiwa % Jiwa % Jiwa % 1 Mardinding 18.940 5.728 30,24 - - -
2 Lau Baleng 19.766 - - - - 2.875 14,55
3 Tiga Binanga 21.763 5.391 24,77 482 2,22 5.380 24,72
4 Juhar 14.166 1.350 9,53 - - 186 1,31
5 Munte 20.949 475 2,27 475 2,27 4.122 19,68
6 Kuta Buluh 11.327 909 8,02 471 4,16 416 3,67
7 Payung 11.812 364 3,08 249 2,10 126 1,07
8 Tiganderket 14.076 527 3,74 694 4,93 942 6,69
9 Simpang Empat
20.373 1.280 6,28 812 3,99
456 2,24
10 Namanteran 13.985 427 3,05 731 5,23 1.080 7,72
11 Merdeka 15.244 531 3,48 857 5,62 375 2,46
12 Kabanjahe 72.246 1.862 2,58 4.868 6,74 902 1,25
13 Berastagi 48.975 965 1,97 965 1,97 74 0,15
14 Tiga Panah 33.207 2.026 6,10 2.519 7,59 2.515 7,57
15 Dolat Rayat 9.212 390 4,23 390 4,23 - -
16 Merek 20.109 197 0,98 - - - -
17 Barusjahe 23.515 1.881 8,00 1.191 5,06 660 2,81
JUMLAH 389.665 24.301 6,24 14.703 3,77 20.108 5,16
Sumber : Strategis Sanitasi Kabupaten tahun 2016
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 34
Tabel 2.10
Penyediaan Sanitasi dan Cakupannya terhadap Jumlah Keluarga Kabupaten Karo Tahun 2016
No Kecamatan Jumlah Pendudu
k
BABS
Cubluk/Tanki Septick
Individual belum aman
Tanki Septick Individual aman
Jamban Bersama/MCK
Umum
Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % 1 Mardinding 18.940 8.281 43,72 1.721 9,09 8.637 45,60 286 1,51
2 Lau Baleng 19.766 7.620 38,55 5.179 26,20 6.956 35,19 - -
3 Tiga Binanga 21.763 2.360 10,84 7.680 35,29 5.368 24,67 6.389 29,36
4 Juhar 14.166 1.124 7,94 2.437 17,21 10.418 73,54 193 1,36
5 Munte 20.949 4.207 20,08 4.459 21,29 8.329 39,76 4.044 19,30
6 Kuta Buluh 11.327 1.681 14,84 4.827 42,61 4.753 41,96 148 1,31
7 Payung 11.812 1.209 10,24 1.595 13,51 6.222 52,67 2.760 23,37
8 Tiganderket 14.076 872 6,19 2.211 15,71 8.704 61,83 2.319 16,47
9 Simpang Empat 20.373 5.142 25,24 1.183 5,81 13.783 67,65 234 1,15
10 Namanteran 13.985 787 5,62 3.925 28,07 7.602 54,36 1.695 12,12
11 Merdeka 15.244 2.549 16,72 1.744 11,44 8.526 55,93 2.445 16,04
12 Kabanjahe 72.246 6.418 8,88 11.453 15,85 53.469 74,01 798 1,10
13 Berastagi 48.975 456 0,93 8.336 17,02 33.702 68,81 6.003 12,26
14 Tiga Panah 33.207 471 1,42 315 0,95 30.500 91,85 1.918 5,78
15 Dolat Rayat 9.212 260 2,82 3.172 34,43 5.164 56,06 638 6,93
16 Merek 20.109 1.885 9,37 3.751 18,65 13.497 67,12 987 4,91
17 Barusjahe 23.515 1.658 7,05 4.522 19,23 16.369 69,61 983 4,18
JUMLAH 389.665 46.980 12,60 68.513 17,58 241.996 62,10 31.839 8,17
Sumber : Strategis Sanitasi Kabupaten tahun 2016
Tingkat pelayanan air minum sistem perpipaan PDAM Tirta malem Kabupaten Karo adalah sebesar 27,38 % 3. Sanitasi
Di Kabupaten Karo, fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos. Berbagai jenis fasilitas sanitasi pribadi maupun bersama ini diklasifikasikan sebagai fasilitas sanitasi yang layak. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 35
tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung. Kepemilikan jamban dan pengelolaan air limbah dapat dilihat sebagaimana tabel 2.10 berikut:
Tabel 2.10
Kepemilikan Jamban dan Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Karo
NO
KECAMATAN JUMLAH
PENDUDUK
JAMBAN (AKSES)
BAB Sembarangan
JUMLAH JIWA
% JIWA
JUMLAH JIWA
% JIWA
1 Mardinding 18 940 286 1,51 8.281 43,72 2 Lau Baleng 19 766 - - 7.620 38,55 3 Tiga Binanga 21 763 6.389 29,36 2.360 10,84 4 Juhar 14 090 193 1,37 1.124 7,98 5 Munte 20 949 4.044 19,30 4.207 20,08 6 Kuta Buluh 11 327 148 1,31 1.681 14,84 7 Payung 11 812 2.760 23,37 1.209 10,24 8 Tiganderket 14 078 2.319 16,47 872 6,19 9 Simpang Empat 20 373 234 1,15 5.142 25,24 10 Namanteran 13 985 1.695 12,12 787 5,62 11 Merdeka 15 244 2.445 16,04 2.549 16,72 12 Kabanjahe 72 246 798 1,10 6.418 8,88 13 Berastagi 48 975 6.003 12,26 456 0,93 14 Tiga Panah 33 207 1.918 5,78 471 1,42 15 Dolat Rayat 9 212 638 6,93 260 2,82 16 Merek 20 109 987 4,91 1.885 9,37 17 Barusjahe 23 515 983 4,18 1.658 7,05
JUMLAH 389.665 31.839 8,17 46.980 12,06
Sumber : SSK Karo 2016
Cakupan akses air minum dan sanitasi Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut :
Tabel 2.11 Cakupan Akses Air Minum dan Sanitasi
Kabupaten Karo
No
Uraian Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 1 Penduduk (jiwa) 411.974 419.883 427.945 436.162 444.536
2 Jumlah penduduk dengan akses air
335.519 356.657 378.483 401.016 444.536
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 36
minum layak (jiwa)
3 Cakupan penduduk dengan akses air minum layak (%)
81,44 84,94 88,44 91,94 100
4 Jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak (jiwa)
275.324 303.876 349.122 395.993 444.536
5 Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (%)
66,83 72,37 81,58 90,79 100
Sumber : Hasil Analisis
Dengan status cakupan saat ini, maka target cakupan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut : 1) Target proporsi penduduk dengan akses air minum yang layak
dan berkelanjutan pada 2023 Berdasarkan data 2017, jumlah penduduk Kabupaten Karo
adalah jiwa dengan proporsi penduduk yang memiliki akses air minum yang layak dan berkelanjutan adalah 76,94%. Sehingga masih terdapat 23,06% penduduk yang belum memiliki akses air minum yang layak dan berkelanjutan. Pada 2022 semua dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses air minum yang layak dan berkelanjutan ini harus mampu di naikkan, sebesar 23,06%. Dengan demikian, pada 2022 target proporsi penduduk Kabupaten Karo yang memiliki akses air minum yang layak dan berkelanjutan adalah 100 %
2) Target proporsi penduduk dengan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan pada 2023 Berdasarkan data 2017, proporsi penduduk yang memiliki akses
sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah 63,16%. Sehingga masih terdapat 36,84% penduduk yang belum memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Pada 2022, semua dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan ini harus mampu dinaikkan, yaitu 36,84%. Dengan demikian, pada 2022, target proporsi penduduk Kabupaten Karo yang memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah 100 %
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 37
2.4 Kebijakan Daerah yang berimplikasi terhadap Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Karo.
A. Visi
Proses Pembangunan Kabupaten Karo lima tahun ke depan
tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja lima tahun terakhir,
selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan
beberapa permasalahan baik permasalahan yang mendasar
maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini.
Kesuksesan mengemban reformasi yang berjalan sebagaimana
amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
telah memberi perubahan yang lebih baik. Meskipun demikian,
berbagai permasalahan mendasar menuntut perhatian khusus
dalam pembangun ke depan.
Berdasarkan hal tersebut, maka Bupati / Wakil Bupati telah
mengikrarkan diri untuk terus melanjutkan pembangunan
Kabupaten Karo dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya
melalui pencanangan visi dan misi sebagaimana disampaikan
dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Karo ketika
mengajukan diri sebagai calon Bupati/wakil Bupati. Visi dan
misi tersebut kini dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo tahun
2016 - 2021.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah
dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu
pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi
kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan
arah kebijakan pembangunan tahap III RPJPD Kabupaten
Karo. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok
sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 38
Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan
daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang
(clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan
pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus
diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi
dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dengan
mempertimbangkan arah Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Karo Tahun 2005-2025, RPJMD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 serta RPJM
Nasional Tahun 2015-2019. Dari hasil integrasi dan
harmonisasi beberapa kebijakan tersebut serta
mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan dan
tantangan pembangunan yang dihadapi maupun isu-isu
strategis maka visi Kabupaten Karo Tahun 2016-2021, yaitu:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERDAYA SAING DAN BERKARAKTER DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI BUDAYA KARO”
B. Misi Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam
rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan
dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di
atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin
dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus
dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan
kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang
ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh
untuk mencapai visi.
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 39
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor
lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang
mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan
tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun
untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan
dalam rangka mencapai perwujudan visi.
Berdasarkan gambaran misi yang demikian, misi kepala
daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan
pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam lima misi
sebagai berikut:
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
berkarakter dan menjunjung tinggi nilai budaya.
Ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang
sehat, cerdas, religius, produktif dan berdaya saing melalui
pengembangan potensi lokal serta berkemampuan dalam
memanfaatkan ilmu dan teknologi.
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan
pariwisata yang berwawasan lingkungan.
Melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata,
pemanfaatan secara efesien dan efektif ditujukan untuk
meningkatkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan
perekonomian daerah serta memiliki daya saing guna
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Misi 3
Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong
pertumbuhan perekonomian daerah.
Ditujukan untuk pengembangan infrastruktur wilayah yang
memadai serta konektivitas wilayah guna mengakselerasi
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis
potensi agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan daya
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 40
saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
(sustainable development).
C. Misi 4
Membangun pemerintah daerah yang profesional dan
kompetitif melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih (good governance and clean government).
Ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam
rangka meningkatkan pelayanan publik. Serta mewujudkan
pemerintahan Kabupaten Karo yang bersih, bertanggungjawab
(profesional), taat asas (peraturan dan perundangan) dan
responsif.
Misi 5
Meningkatkan Koordinasi, Intergrasi dan Sinkronisasi (KIS)
dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Ditujukan untuk meningkatkan penanganan penanggulangan
bencana melalui koordinasi antar lembaga pemerintah dan
semua program harus terintegrasi kedalam kebijakan daerah
serta sinkronisasi program pusat dan daerah, dengan
melibatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan
antisipasi dampak yang terjadi.
2.5 Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab
isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran
adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan
tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 41
strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan
tersebut.
Untuk mewujudkan misi pertama : “Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai budaya”
ditetapkan tujuan yakni menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas,
religius, produktif dan berdaya saing. Adapun sasaran yang hendak
dicapai adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Karo yang sehat,
cerdas, religius, produktif dan berdaya saing
Untuk mewujudkan misi kedua : “Meningkatkan pembangunan sektor
pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan” ditetapkan
tujuan yakni menciptakan masyarakat sejahtera melalui sektor
unggulan (pertanian dan pariwisata) yang berwawasan lingkungan.
Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya peningkatan
daya saing Kabupaten Karo melalui sektor unggulan (pertanian dan
pariwisata) yang berwawasan lingkungan.
Untuk mewujudkan misi ketiga : “Meningkatkan pembangunan
infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah”
ditetapkan tujuan yakni mengembangkan infrastruktur wilayah yang
handal dan meningkatkan konektivitas antar wilayah guna
mengakselerasi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi.
Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya
infrastruktur wilayah yang handal untuk meningkatkan daya saing
daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable
development).
Untuk mewujudkan misi keempat : “Membangun pemerintah daerah
yang profesional dan kompetitif melalui tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih (good governance and clean government)” dengan
tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.Adapun
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 42
sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya sistem tata
pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.
Untuk mewujudkan misi kelima : “Meningkatkan koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi (KIS) dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana” ditetapkan tujuan yakni mengoptimalkan peran dan fungsi
seluruh stakeholders dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya
penyelenggaraan penanggulangan dan pengelolaan bencana yang
komprehensif.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh
sebab itu muatan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karo Tahun
2016-2021 harus selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Keselarasan antara
visi dan misi RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dengan
RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 5.1
Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN
RPJMN 2014-
2019 RPJMD PROVSU
2013-2018 RPJMD KAB. KARO
2016-2021 VISI
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera
Terwujudnya Masyarakat Sejahtera yang Berdaya Saing dan Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Budaya Karo
MISI 1. Mewujudkan
Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera
2. Mewujudkan Masyarakat yang Berkepribadian
1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Memiliki Integritas dalam Berbangsa dan Bernegara, Religius dan Berkompetensi Tinggi
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 43
dalam Kebudayaan 3. Mewujudkan
Keamanan Nasional yang Mampu Menjaga Kedaulatan Wilayah, Menopang Kemandirian Ekonomi dengan Mengamankan Sumber Daya Maritim, dan Mencerminkan Kepribadian Indonesia Sebagai Negara Kepulauan
2. Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
3. Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi Melalui Kerjasama Antar Daerah, Swasta, Regional dan Internasional
4. Meningkatkan Kualitas Standar Hidup Layak, Kesetaraan dan Keadilan Serta Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah
2. Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Daerah
4. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Mewujudkan Masyarakat Maju, Berkeseimbangan, dan Demokratis Berlandaskan Negara Hukum
5. Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing
5. Membangun Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good Governance And Clean Government)
5. Membangun Pemerintah Daerah yang Profesional dan Kompetitif Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance And Clean Government)
6. Mewujudkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dan Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim
7. Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Maritim Yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasiskan Kepentingan Nasional
D. Program dan Kegiatan AMPL dalam APBD
Program dan Kegiatan AMPL dalam APBD Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut :
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 44
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 45
Tabel 2.12 Program dan Kegiatan AMPL dalam APBD
No Program dan Kegiatan Realisasi Rencana SKPD Pengelola
2013 2014 2015 2016 2017
i Program yang berhubungan dengan program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat
1 Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1.1
Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
445.000.000 240.000.000 Dinas
Pekerjaan Umum
1.2 Kegiatan pengembangan distribusi air minum
1.3
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
1.4
Perencanaan teknis pengembangan sistim penyediaan air minum (SPAM)
700.000.000 Dinas
Pekerjaan Umum
1.5 Penyediaan sarana dan prasarana air minum
2.400.000.000 Dinas
Pekerjaan Umum
1.6 Penyediaan lahan prasarana air minum
1.200.000.000 Dinas
Pekerjaan Umum
2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
2.1 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
5.235.997.000 952.138.000 5.605.600.100 3.991.907.150 4.057.780.000 Dinas
Pekerjaan Umum
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 46
2.2
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
3 Program lingkungan sehat perumahan
3.1
Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
3.2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
4.003.367.520 Dinas
Lingkungan Hidup
3.3 Kerjasama pengelolaan persampahan
8.190.363.930 Dinas
Lingkungan Hidup
4
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
4.1
Kegiatan pemberian stimulant pembangunan desa
4.2
Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (bidang air minum dan sanitasi)
5
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
5.1 Kegiatan fasilitasi dan
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 47
koordinasi kerjasama di bidang investasi ( air minum dan sanitasi )
II Program yang berhubungan dengan program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
1 Program pendidikan anak usia dini / wajib belajar 9 tahun / pendidikan menengah / pendidikan luar biasa
1.1
Kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary
2.683.161.000 847.587.000 Dinas
Pendidikan
1.2
Kegiatan rehabilitas isedang / berat sarana air bersih dan sanitary
2 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
2.1
Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah
4.832.720.000 2.490.886.100 2.329.426.000 3.964.278.800 2.427.918.700
Dinas Pekerjaan
Umum
2.2
Kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
3 Program upaya kesehatan masyarakat
3.1 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
66.012.700 44.177.500 Dinas
Kesehatan
4 Program pemberdayaan komunitas perumahan
4.1 Fasilitasi pembangunan
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 48
prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasismasyarakat
4.2 Perencanaan sarana dan utilitas (PSU) perumahan
9.851.046.650 Dinas Perkim
4.3 Pemeliharaan/rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan
241.240.750 Dinas Perkim
III Program yang berhubungan dengan program pemicuan perubahan perilaku ( PHBS )
1 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
1.1
Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
75.600.000 45.000.000 118.800.000 105.000.000
Dinas Kesehatan
1.2 Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
213.183.000 Dinas
Kesehatan
1.3
Kegiatanpeningkatanpendidikantenagapenyuluhkesehatan
1.4
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
176.937.227
Dinas Lingkungan Hidup
2 Program pengembangan lingkungan sehat
2.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 49
2.2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
48.321.000 Dinas
Kesehatan
2.3 Penyelenggarakan penyehatan lingkungan
44.177.500 Dinas
Kesehatan
2.4 Pemantauan kualitas lingkungan
420.000.000 Dinas
Lingkungan Hidup
2.5 Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup
41.100.000 Dinas
Lingkungan Hidup
2.6 Pengkajian dampak lingkungan
50.000.000 Dinas
Lingkungan Hidup
2.7 Pengembangan produksi ramah lingkungan
69.670.000 Dinas
Lingkungan Hidup
2.8 Penyusunan kebijakan pengendalian dan perusakan lingkungan hidup
420.000.000 Dinas
Lingkungan Hidup
2.9 Pengembangan data dan informasi lingkungan
80.000.000 Dinas
Lingkungan Hidup
2.10
Program peningkatan pengendalian polusi
45.750.000 Dinas
Lingkungan Hidup
3 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
3.1
Program penyuluhan bagi ibu rumahtangga dalam membangun keluarga sejahtera
65.018.800
Dinas Pemberda
yaan Perempua
n dan Perlindungan Anak
IV Program yang berhubungan dengan program pengelolaan lingkungan
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 50
1 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1.1
Kegiatan rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
988.465.185
148.499.762 2.178.500.000 Dinas
Pekerjaan Umum
1.2
Kegiatan rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
1.3
Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1.4 Kegiatan peningkatan konversi air tanah
1.750.780.000 2.525.925.000 297.385.000 293.650.000 Dinas
Pekerjaan Umum
1
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1.1
Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
1.2
Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 51
2 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
2.1
Kegiatan fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
2.2
Kegiatanpembinaan, pemantauandanevaluasi BPSPAMS
3 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
3.1
Kegiatan pelatihan perempuan di perdesaan dalam dalam bidang usaha ekonomi produktif
32.523.000 86.613.600 DPMD
Jumlah 11.577.782.158,00
5.435.624.862,00 15.687.118.100,00 8.424.583.650,00 36.296.399.177,00
Total APBD 909.335.923.947,79
1.010.560.100.879,05 1.470.229.746.667,15 1.353.011.869.470 1.388.779.449.739
Prosentase Jumlah Anggaran AMPL dengan Total APBD (%)
1,27 0,54 1,07 0,62 2,61
Sumber : LKPJ Bupati Karo Tahun 2013, 2014, 2015, 2016
Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran AMPL dalam APBD Kabupaten Karo terjadi penurunan dari tahun 2013 sebesar 1,27% menjadi 0,54% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 terjadi kenaikan menjadi 1,07%, pada tahun 2016 terjadi penurunan kembali menjadi 0,62%. Untuk tahun 2017 rencana anggaran AMPL sebesar 2,61% masih jauh dimana target nasional minimal sebesar 5%
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 52
Tabel 2.13 Isu–isu penting dalam pengembangan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
Kabupaten Karo
No
Isu Penting Akibat yang ditimbulkan
Kebijakan yg Dinilai Berpengaruh
Alternatif Tindakan yang Perlu Dilakukan
1
Perlu dukungan yang lebih dan komitmen dari Bupati, DPRD, Camat, Kepala Desa dan satker terkait thd Program AMPL
Tidak adanya anggaran yg memadai untuk pelaksanaan kegiatan atau kegiatan tidak berjalan sesuai target.
Surat Keputusan Bupati Penetapan Alokasi
Desa PAMSIMAS Renstra AMPL
Kepastian dukungan politis dan moral serta anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program AMPL
2
Dukungan seluruh elemen masyarakat (LSM, PKK, Organisasi Profesi , Kader Kesehatan , Sektor Pendidikan, SektorKesehatan) terhadapProgram AMPL masih kurang
Pelaksanaan / percepatan program AMPL tidak tercapai.
Adanya Intensif Kader dari Anggaran APBD
Adanya sarana pendidikan kesehatan
Adanya forum organisasi PKK
Adanya forum organisasi profesi
Adanya sharing antara Pemerintah dan elemen masyarakat untuk percepatan program AMPL serta dukungan politis untuk sosialisasi program
3 Dukungan lintas program terkait kesehatan Pelaksanaan kegiatan AMPL di lapangan tidak optimal
Dana operasional Puskesmas
Dana Jamkesmas
Adanya kapasitas dukungan moral dari pengambil kebijakan di puskesmas dan di tingkat masyarakat terhadap program AMPL di wilayah kerjanya
4 Dukungan lintas sektoral di Kecamatan/Desa Aplikasi kegiatan Dana di Desa Adanya dukungan dari
RAD AMPL KABUPATEN KARO 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 53
masih belum optimal AMPL di lokasi PASIMAS tidak optimal
Forum pertemuan tingkat Kecamatan/Desa
sektoral di lokasi Desa Pamsimas terhadap program AMPL
5 Pemahaman masarakat terhadap prilaku ODF (Open Defecation Free)/Buang Air Besar Sembarangan masih belum optimal
Dukungan Masyarakat terhadap program Pamsimas masih kurang
Sifat gotong royong masyarakat
Nilai-nilai budaya masyarakat setempat
Adanya dukungan masyarakat terhadap keberhasilan program pamsimas, khususnya dalam pencapaian ODF
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2018-2022
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 54
3.5 Permasalahan dan Tantangan
a. Tantangan Nasional dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak antara lain sebagai berikut : 1) Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang
mendukung penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.
Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi perlu lebih diperjelas.
2) Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.
Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.
3) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air minum.
Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan sumber air minum non-perpipaan menurunkan kuantitas sumber daya air minum, ditambah lagi sistem sanitasi on-site yang ada juga belum disertai dengan investasi dalam infrastruktur penampungan, pengolahan, dan pembuangan limbah tinja sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air baku.
4) Belum diimbanginya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak.
Tingkat investasi dalam penyediaan sambungan perpipaan khususnya di perkotaan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Begitu pula investasi dalam penyediaan layanan sambungan air limbah terpusat skala kota (sewerage system) dan skala komunal (communal system).
5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Keadaan dan perilaku tidak sehat tercermin dari masih tingginya kasus diare yang mencapai 411 per 1.000 penduduk (Survei Morbiditas Diare Kemkes, 2014). Mencuci tangan dengan sabun masih jarang dilakukan; sekitar 47% persen rumah tangga masih melakukan buang air besar di tempat
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2018-2022
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 55
terbuka; dan meskipun hampir semua rumah tangga merebus air untuk minum, namun 76,19 %dari air tersebut masih mengandung bakteri E. coli. Hal ini menunjukkan arti pentingnya kampanye serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat saat ini, upaya KIE telah dilakukan namun masih kurang memadai.Hal ini mencerminkan masih rendahnya prioritas yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan KIE.
6) Masih terbatasnya penyedia air minum yang layak baik oleh PDAM dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional), terutama di daerah perkotaan.
Kinerja PDAM yang belum optimal semakin diperburuk oleh anggapan masyarakat bahwa air adalah sesuatu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma, bukan merupakan komoditas yang langka.Hal ini membuat masyarakat enggan membayar iuran air minum, yang pada akhirnya mempersulit penyedia layanan untuk meningkatkan layanannya melalui investasi baru.Penetapan dan pengaturan tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya (full-cost recovery).Di samping itu, dalam penyediaan air minum berbasis masyarakat, kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola juga masih menjadi kendala.
7) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak belum menjadi prioritas, tercermin dari rendahnya alokasi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan baru maupun perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi yang telah ada. Selain itu, masih minimnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan air minum dan sanitasi di daerah juga menjadi kendala penyediaan air minum dan sanitasi.
8) Investasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak masih kurang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta.
Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh pendanaan yang masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat. Rendahnya
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2018-2022
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 56
kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber pendanaan alternative.
3.6 Permasalahan dan Tantangan Kabupaten Karo
Permasalahan dan Tantangan Kabupaten Karo dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.14
Permasalahan dan Tantangan Pelayanan AMPL Kabupaten Karo
Aspek Permasalahan
Teknis Terbatasnya pilihan teknologi yang dapat memanfaatkan sumber air baku
Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum Menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku Kondisi sarana dan prasarana sanitasi belum memenuhi standar Semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi
SPAL yang sesuai standar Sosial Pemahaman masyarakat tentang PHBS masih rendah
Pemahaman masyarakat bahwa air bersih haruslah murah bahkan gratis
Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur air minum dan sanitasi
Lingkungan Tingginya proporsi sumber air baku yang telah tercemar Saat musim kemarau banyak daerah yang kekeringan
Kelembagaan Terbatasnya jumlah kelembagaan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat yang masih beroperasi khususnya di perdesaan
Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PHBS
Pendanaan Alokasi anggaran untuk AMPL masih rendah Masih terbatasnya kepercayaan dunia usaha untuk menanamkan
investasi di bidang air minum dan sanitasi
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2018-2022
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 57
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 57
BAB III
TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan isu strategis yang telah dijelaskan pada bab II maka tujuan dan sasaran air minum dan sanitasi Kabupaten Karo 2019-2023 adalah sebagai berikut.
3.1.1 Air Bersih
Peningkatan kapasitas pelayanan air minum sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Karo bertujuan untuk : 1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan sarana air minum yang telah dibangun; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Selanjutnya, adapun sasaran yang ingin dicapai sampai dengan akhir 2023 adalah : 1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari
76,94 % menjadi 100 % tahun 2023 2. Terpenuhinya tambahan akses air minum sebesar 23,06 % pada tahun 2023 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pemeliharaan jaringan air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan
3.1.2 Sanitasi
Peningkatan kapasitas pelayanan sanitasi sampai dengan 2023 di Kabupaten Karo bertujuan untuk : 1. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Adapun sasaran yang ditargetkan tercapai sampai dengan akhir tahun 2023 adalah
: 1. Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 63,16
% menjadi 100 % tahun 2023; 2. Meningkatnya prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi
3.2.1 Arah Kebijakan
Arah kebijakan dalam penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Karo adalah : 1. Meningkatkan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum Di
Kabupaten Karo untuk meningkatkan pelayanan PDAM pada kawasan
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 58
perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM);
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang sarananya telah di bangun dengan Program PAMSIMAS III;
3. Memperluas akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
4. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil;
5. Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;
7. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda;
8. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Karo dalam rangka pencapaian target Universal Akses 100-0-100.
3.2.2 Strategi
Strategi dalam penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Karo adalah :
1. Mengembangkan dan memperluas jaringan air bersih; 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi
yang layak dan berkelanjutan; 3. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan air bersih baik yang di
bangun oleh dana APBN, APBD maupun PAMSIMAS III; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat mulai tahap perencanaan,
pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih; 5. Meningkatkan kesehatan lingkungan.
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 59
3.3 Program dan Kegiatan
3.3.1 Air Bersih
Rencana program dan kegiatan penyediaan pelayanan air bersih yang disusun sampai tahun 2023 dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kabupaten Karo Tahun 2018- 2023 adalah sebagai berikut : Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dari 76,94% menjadi
100% Tahun 2023
No Strategi Program Kegiatan
1 Mengembangkan dan memperluas jaringan air bersih
1. Penyediaan dan pengelolaan air baku
2. Program pengembangan kinerja air minum dan air limbah
1. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perkotaan dan pedesaan
2. Pembangunan sumur air tanah
2
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum
1. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
2. Penyediaan sarana dan prasarana air minum
3
Meningkatkan pelayanan dan penyediaan air bersih oleh sarana yang di bangun baik DAK maupun dari Program PAMSIMAS 2
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1. Peningkatan cakupan pelayanan
2. Pengendalian kehilangan air
3. Optimalisasi sarana dan prasarana produksi dan distribusi
Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan jaringan air bersih
No Strategi Program Kegiatan
1
Meningkatkan peran serta masyarakat mulai tahap perencanaan, pembangunan dan
1. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
1. Pengembangan teknologi pengelolaan air minum dan air limbah (AMPL-PAMSIMAS)
2. Pemberdayaan lembaga
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 60
pemeliharaan jaringan air bersih
limbah 2. Peningkatan
keberdayaan masyarakat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
dan organisasi masyarakat pedesaan
3. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk
No Strategi Program Kegiatan
1 Meningkatkan kesehatan lingkungan
1. Upaya kesehatan masyarakat
2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
2. Advokasi penyediaan air minum berkualitas
3. Pengawasan kualitas air minum perpipaan
4. Penyediaan water test kit untuk setiap puskesmas
5. Penyediaan jamban sehat 6. Avokasi dan kampanye
Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
7. Advokasi pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1. Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat
2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
2. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1. Monitoring sarana air bersih dan sanitasi masyarakat pedesaan
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 61
4. Sarana Air
Bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin (PAMSIMAS)
2. Pelatihan MPA/PHAS dan CLTS
3. Pelatihan higiene dan sanitasi untuk guru
3.3.2 Sanitasi
Rencana Program dan kegiatan penyediaan pelayanan sanitasi dalam
pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kabupaten Karo Tahun 2018-
2023 sebagai berikut :
Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS No Strategi Program Kegiatan
1 Meningkatkan kesehatan lingkungan
Upaya kesehatan masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin (PAMSIMAS)
1. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
2. Penyediaan water test kit untuk setiap puskesmas
3. Penyediaan jamban sehat 4. Advokasi dan kampanye
Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
5. Advokasi pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1. Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat
2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
2. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1. Monitoring sarana air bersih dan sanitasi masyarakat pedesaan
2. Pelatihan MPA/PHAS dan
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 62
CLTS 3. Pelatihan higiene dan
sanitasi untuk guru
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 63
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi
Kabupaten Karo Tahun 2019– 2023
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023 OPD(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan
Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 81,44% menjadi 100% tahun 2023
Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan (%)
81,44 84,94 88,44 91,94 100,00 PUPR, PDAM,
Pamsimas
Tambahan cakupan di perkotaan (jiwa) 3.907 3.907 3.907 3.907 19.537
PUPR, PDAM,
Pamsimas
Tambahan cakupan di perdesaan (jiwa)
17.897 17.897 17.897 17.897 89.487 PUPR, PDAM,
Pamsimas
Terlaksananya koordinasi lintas sektor pembangunan AMPL-PAMSIMAS
100 100 100 100 100 PUPR, PDAM,
Pamsimas
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 64
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023 OPD(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan
Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 66,83% menjadi 100% tahun 2023
Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan (%)
66,83 72,37 81,58 90,79 100,00
PUPRPerkim,
Sanimas, Pamsimas
dan Dinkes
Tambahan cakupan di perkotaan (jiwa)
6.065 6.065 6.065 6.065 30.323 PUPR, Dinkes
Tambahan cakupan di perdesaan (jiwa)
27.778 27.778 27.778 27.778 138.891 PUPR, Dinkes
Meningkatnya kualitas lingkungan & sanitasi dasar di tk. Keluarga & masyarakat
Cakupan keluarga dengan jamban sehat (%)
8,17 70 80 90 100 Dinkes
Jumlah Desa Oven Devekation Free (ODF)/SBS-Stop Buang Air Besar Sembarangan
2 100 150 200 259 Dinkes
Cakupan rumah sehat memenuhi syarat kesehatan (%)
94,4 95,8 97,2 98,6 100 Dinkes
Terbentuknya pokja Kabupaten, Kecamatan Sehat
1 5 8 10 18 Bappeda
Jumlah Sarana air bersih dan sanitasi yang terpantau di lokasi Pamsimas
15 16 16 16 16 Pamsimas
Jumlah Pelatihan Comunity Led - 5 10 15 19 Dinkes,p
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 65
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023 OPD(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Total Sanitation (CLTS) yang dilaksanakan
msimas
Jumlah Pelatihan HS Guru - 5 10 20 30 Dinkes
3. Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM
Peningkatan Cakupan Pelayanan
% Cakupan Pelayanan 4,61 4,61 4,61 4,61 100 PDAM
Pengendalian Kehilangan Air % Tingkat Kehilangan Air 42 38 29 25 20 PDAM
Optimalisasi Sarana prasarana produksi dan distribusi
% Kapasitas yang belum dimanfaatkan
PDAM
Peningkatan kapasitas distribusi pada zona pelayanan
75,30 80,00 85,00 90,00 100 PDAM
Peningkatan Jumlah Pelanggan % Pertumbuhan pelanggan pertahun 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 PDAM
Jumlah Penyambungan Baru 18.000 19.908 22.097 24.571 28.256 PDAM
4 Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
Meningkatnya prilaku hidup bersih dan sehat
Jumlah pesan PHBS ke masyarakat melalui spanduk, stiker dll
19 38 38 38 38 Dinkes
Jumlah penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan
190 190 190 190 190 Dinkes
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 66
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023 OPD(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan air bersih
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan jaringan air bersih
Jumlah KPSPAMS yang melaksanakan manajemen pengelolaan
13 15 16 - - Pamsimas
Cakupan KPSPAMS yang meningkat statusnya 13 15 16 25 45 Pamsimas
Teridentifikasinya lembaga KPSPAMS 13 15 16 45 45 Pamsimas
Penetapan pentahapan pencapaian tujuan dan sasaran di atas digunakan sebagai acuan perumusan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019- 2023, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya harus berorientasi pada upaya pencapaian tujuan sasaran tahun 2019- 2023 tersebut. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut di atas, program dan kegiatan prioritas AMPL Kabupaten Karo 2019- 20adalah sebagai berikut :
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 67
Tabel 4.2 Program Prioritas RAD-AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019– 2023
Dalam Rangka Pencapaian Universal Akses
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Akhir
2022 Program Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Meningkatkan
cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan
Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 76,94 % menjadi 100 %
Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan (%)
100 %
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
4. Program Peningkatan Kinerja Air Minum dan Air Limbah
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin (PAMSIMAS)
1. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
2. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
3. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
4. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
5. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
6. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
7. Monitoring sarana air bersih dan sanitasi masyarakat pedesaan
8. Pelatihan Metodologi for Participatory Asessment (MPA) dan Comunity Led Total Sanitation (CLTS)
Tambahan cakupan di perkotaan (jiwa)
13.703
Tambahan cakupan di perdesaan (jiwa)
62.751
Terlaksananya koordinasi lintas sektor pembangunan AMPL-PAMSIMAS (%)
100
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 68
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Akhir 2022
Program Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 9. Pelatihan higiene dan
sanitasi untuk guru 10. Pembinaan kelompo
masyarakat pembangunan desa
2. Meningkatkan
cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan
Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 63,16% menjadi 100%
Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan (%)
100% 1. Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Program sarana air bersih dan sanitasi masyarakat miskin (PAMSIMAS)
1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
2. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
3. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
4. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
5. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
7. Monitoring sarana air bersih dan sanitasi masyarakat pedesaan
8. Pelatihan Metodologi for Participatory Asessment
Tambahan cakupan di perkotaan (jiwa)
28.791
Tambahan cakupan di perdesaan (jiwa)
115.165
Cakupan keluarga dengan jamban sehat (%)
100
Jumlah Desa ODF/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
100
Cakupan rumah sehat memenuhi syarat
100
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 69
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Akhir 2022
Program Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) kesehatan (%) (MPA) dan Comunity Led
Total Sanitation (CLTS)9. Pelatihan higiene dan
sanitasi untuk guru
Terbentuknya Pokja Kabupaten, Kecamatan Sehat
18
Jumlah Sarana air bersih dan sanitasi yang terpantau di lokasi Pamsimas
44
Jumlah pelatihan Community Led Total Sanitation (CLTS) dilaksanakan
19
3 Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
Meningkatnya prilaku hidup bersih dan sehat
Jumlah pesan PHBS ke Masyarakat melalui spanduk stiker dll.
269 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan
259 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 70
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Kinerja Akhir 2022
Program Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan air bersih
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan jaringan air bersih
Cakupan KPSPAMS yang meningkat statusnya
259 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Teridentifikasinya pengelolaan KPSPAMS
45 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah KPSPAMS yang melaksanakan manajemen pengelolaan
45 Pemberdayaan masyarakat dan desa
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 71
Table 4.3 Matriks Program Prioritas RAD-AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019–2023
Dalam Rangka Pencapaian Universal Akses
No
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Akhir
Pembiayaan
2019
2020 2021 2022 2023
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta) Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.1
Peningkatan cakupan pelayanan % cakupan pelayanan 76,94 4,61 6.651 4,61 7.316 4,61 8.047 4,61 8.852 4,61 9.738 100 APBN, DAK,
APBD Kab 1.2
Pengendalian kehilangan air % tingkat kehilangan air 42 67,13 - 69,42 - 50,79 - 43,17 - 36,69 - 20 APBN, DAK,
APBD Kab
Jumlah penggantian water meter induk dan pelanggan
3 - - - - - - - - - - - APBN, DAK, APBD Kab
1.3
Optimalisasi sarana dan prasarana produksi dan distribusi
% kapasitas yang belum dimanfaatkan 2,78 0,56 1050 0,56 1155 0,56 1270 0,56 1397 0,56 1537 0,00 APBN, DAK,
APBD Kab
1.4
Peningkatan jumlah pelanggan
% pertumbuhan pelanggan per tahun 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 9,60 APBN, DAK,
APBD Kab
Jumlah penyambungan baru 1,92 1,92 2.768 1,92 3.045 1,92 3.349 1,92 3.684 1,92 4.053 9,60 APBN, DAK, APBD Kab
2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
2.1 Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah
Terlaksananya Pembangunan Sumur Sumur Air Tanah
3 3 450 3 495 3 544 3 598 3 658 15 APBD Kab.
3 Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 72
No
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Akhir
Pembiayaan
2019
2020 2021 2022 2023
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
air limbah
3.2
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan AMPL
APBD Kab.
3.1
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Pamsimas)
Jumlah sarana air minum berkualitas yang dibangun 13 15
16
20
20
20
104 APBD Kab.
4 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum
3.3
Penyempurnaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Eksisting
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum
APBD Kab.
5
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi
3.3
Pengembangan Pelayanan sistem dan Pelayananan Baru (air limbah, persampahan dan Drainase)
Meningkatnya Layanan Sanitasi Masyarakat
66,83 6,63 9.565 6,63 10.522 6,63 11.574 6,63 12.731 6,63 14.000 100 APBD Kab.
6 Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
4.1 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis
Terlaksananya Pembangunan Sanitasi APBD Kab.
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 73
No
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Akhir
Pembiayaan
2019
2020 2021 2022 2023
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Masyarakat Lingkungan 7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
5.1
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air berkualitas
76,94 4,61
4,61
4,61
4,61
4,61
100 APBN/APBD Kab
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
76,94 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61
100 APBN/APBD Kab
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
66,83 6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
100 APBD Kab
Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
1 5
5
5
5
5
26 APBN/APBD Kab
Jumlah sarana air minum berkualitas yang dibangun
13 15
16
50
150
200
269 APBN/APBD Kab
Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
76,94 4,61
4,61
4,61
4,61
4,61
100 APBN/APBD Kab
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 74
No
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Akhir
Pembiayaan
2019
2020 2021 2022 2023
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Jumlah sampel air yang diperiksa
28 50
160
200
240
269
269 APBD Kab
5.2
Advokasi penyediaan air minum Berkualitas
Jumlah desa yang diadvokasi 28 50
160
200
240
269
269 APBN/APBD
Kab
5.3 Pengawasan kualitas air minum perpipaan
Jumlah titik sampel yang diawasi Kualitas air minum
28 50
160
200
240
269
269 APBN/APBD Kab
5.4
Penyediaan water test kit untuk Setiap puskesmas
Jumlah puskesmas yang memiliki Water test kit
- 4 800 10 2.000.000 15 3.000.000 2 400 2 400 19 APBN/APBD Kab
5.5 Penyediaan jamban sehat
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
8,17 APBN/APBD
Kab
5.6
Advokasi dan kampanye STOP Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
Jumlah desa yang mendeklarasikan STOP BABS
4 4 38.000 50 475.000 70 665.000 80 760.000 65 617.500 269 APBN/APBD Kab
5.7
Advokasi pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
4 4 30.000 50 375.000 70 525.000 80 600.000 65 487.500 269 APBN/APBD Kab
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 75
No
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Akhir
Pembiayaan
2019
2020 2021 2022 2023
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
8
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
6.1
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah pesan PHBS ke masyarakat melalui spanduk, stiker dll
20 20 4.000 40 8.000 50 10.000 80 16.000 100 20.000 269 APBD Kab.
6.2
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Jumlah penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan
50 70 138.040 90 177.480 90 177.480 100 197.200 120 236.640
APBD Kab.
6.3
Peningkatan Pemanfaataan Sarana Kesehatan
Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan Sarana Kesehatan
APBD Kab.
9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7.1
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase penduduk menggunakan jamban sehat (%)
60 60
70
80
90
100
100 APBD Kab.
Jumlah Desa ODF 1 3
50
70
100
45
269 APBD Kab.
Terbentuknya pokja kabupaten, kecamatan sehat
- -
5
25
50
100
APBD Kab.
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 76
No
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Akhir
Pembiayaan
2019
2020 2021 2022 2023
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
7.2
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Jumlah kegiatan sosialisasi tentang Lingkungan sehat/PHBS
20 25 7.500 40 12.000 50 15.000 60 18.000 100 30.000 295 APBD Kab.
10 Program Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin (PAMSIMAS)
8.1 Monitoring sarana air bersih dan sanitasi masyarakat pedesaan
Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang terpantau di lokasi Pamsimas
13 15 4.500 16 4.800 20 6.000 20 6.000 20 6.000
APBD Kab.
8.2 Pelatihan MPA/PHAS dan CLTS
Jumlah pelatihan CLTS dilaksanakan
13 15 150.000 16 160.000 20 200.000 20 200.000 20 200.000
APBD Kab.
8.3 Pelatihan higiene dan sanitasi untuk guru
Jumlah pelatihan HS guru - -
20 400.000 20 400.000 20 400.000 20 400.000
APBD Kab.
11
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9.1
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Jumlah KPSPAMS yang melaksanakan menejemen pengelolaan
13 - 15 - 16 20 - 20 - 20 - 104 APBD Kab. BadanTaskin PMPKB
12 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
10.1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Cakupan KPSPAMS yang meningkat statusnya 13 - 15 - 16 20 - 20 - 20 - 104 APBD Kab.
BadanTaskin PMPKB
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 77
No
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Akhir
Pembiayaan
2019
2020 2021 2022 2023
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
Kinerja
Anggaran (juta)
10.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Teridentifikasinya lembaga KPSPAMS 13
15 - 16 20 - 20 - 20 - 104 APBD Kab.
BadanTaskin PMPKB
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 77
BAB V KEBUTUHAN INVESTASI
5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi
Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan
investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2019 adalah target
untuk 100 persen akses universal, yang dalam RPJMN harus dicapai pada tahun 2019.
Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi
pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai
kinerja yang ditargetkan.
Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai
pertimbangkan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan
dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk di danai APBD provinsi dan
APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.
Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Karo sampai dengan tahun 2023
sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak
yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu,
diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi
dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam
rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Karo tahun 2022 adalah sebagai berikut :
Tambahan akses sampai dengan 2022 dihitung berdasarkan target Kabupaten/kota, baik pada
air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung
dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan
kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan
pendekatan penghitungan investasi air minum di dasarkan pada hasil pemetaan atas besar
tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan
masyarakat, dan kombinasi keduanya.
Investasi Air Minum
Investasi bagi peningkatan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dihitung
dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan
kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan
pendekatan penghitungan investasi didasarkan pada hasil pemetaan atas besar cakupan
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 78
pelayanan yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat,
dan kombinasi keduanya. Perkiraan investasi air minum di Kabupaten Karo dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 5.1 Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum
Indikator Kondisi saat ini
2019
Kondisi 2023
Tambahan cakupan
pelayanan
Biaya investasi per org
(Rp.)
Kebutuhan Investasi
(Rp.)
Jumlah Penduduk 411.974 444.536 Cakupan penduduk yang dilayani (81,44) 335.519
Rencana cakupan 109.024 350.000
38.158.531.040
A. Perkotaan 17,92% 13.702 350.000 6.838.008.762 B. Pedesaan 82,08% 62.760 350.000 31.320.522.278
Investasi Sanitasi
Investasi bagi peningkatan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dihitung
dengan menggunakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Penerapan
pendekatan perkiraan investasi sanitasi ini sama dengan perkiraan investasi air minum dengan
pendekatan berbasis masyarakat. Perkiraan investasi sanitasi di Kabupaten Karo adalah
sebagaimana dalam Tabel berikut :
Tabel 5.2 Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi
Indikator Kondisi saat ini
2019
Kondisi 2023
Tambahan cakupan
pelayanan
Biaya investasi per org
(Rp.)
Kebutuhan Investasi
(Rp.)
Jumlah Penduduk 411.974 444.536 Cakupan penduduk yang dilayani (66,83%)
275.322
Rencana cakupan : 169.214 350.000 59.224.821.530,00 A. Perkotaan 17,92% 30.323 350.000 10.613.088.018,18
B. Pedesaan 82,08% 138.891 350.000 48.611.733.511,82
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 79
Berdasarkan pendekatan perkiraan investasi untuk air minum dan sanitasi pada Tabel diatas, total investasi yang diperlukan bagi pencapaian target akses universal 100 – 0 – 100 Kabupaten Karo pada tahun 2022 adalah Rp. 79.932.255.789,46,- selama 5 tahun (2019-2023) atau Rp.15.986.451.158,- per tahun. Jika dibandingkan dengan investasi APBD Kabupaten Karo untuk AMPL dalam tiga tahun terakhir rata-rata adalah Rp 5 milyar per tahun, maka diperlukan terobosan dalam strategi investasi pencapaian target universal 100 0 100 ini. Hal ini memerlukan kerjasama multipihak antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dunia usaha, lembaga donor, perbankan, dan masyarakat. Alokasi APBD Kabupaten karo untuk investasi air minum dan sanitasi ini perlu ditingkatkan dengan melakukan reorientasi fokus program tahunan serta kegiatan yang terkait dengan pembangunan bidang AMPL.
RAD-AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 80
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
6.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Pencapaian Target AMPL (100 - 0 - 100) pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (stakeholders) Percepatan Pencapaian Target universal akses Kabupaten karo. Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Pencapaian Target universal akses Kabupaten karo pada Lembaga Pemerintah dilakukan secara internal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta mengukur dampak kebijakan dan program pencapaian Target Universal Akses. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi tersebut juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi indenpenden oleh lembaga-lembaga Non Pemerintah seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Profesi, dan Media Massa. Hasil Pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Lembaga Non Pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Karo Tahun 2018–2022 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Pencapaian Target Universal Akses Kabupaten karo di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Tim Pokja AMPL Kabupaten karo maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target Universal Akses.
6.2 TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah : Untuk memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan
RAD-AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2023 Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya
6.3 MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL
Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD-AMPL dilaksanakan sebagai berikut :
1. Kepala SKPD Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing
RAD-AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 81
2. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala SKPD melalui Tim Penyusun RAD-AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda
4. Kepala Bappeda kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Penyusun RAD AMPL.
5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian /penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala SKPD.
6. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda
7. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
Formulir evaluasi RAD-AMPL Kabupaten Karo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut
:
RAD-AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 82
Tabel 6.1 Evaluasi Hasil RAD AMPL Kabupaten karo
No Sasaran Program/ Kegiatan
Indika-tor
Kinerja
Data Capaian pd
Awal Perencanaan
Target Capaian
Akhir Tahun Perencanaan
Target RAD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- OPD
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong pencapaian kinerja: Faktor penghambat: Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:
Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran
RAD-AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 83
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 83
BAB VII P E N U T U P
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Karo tahun 2019-2023 merupakan dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD-AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL.
Dalam rangka mencapai tujuan RAD-AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.
Percepatan Pencapaian RAD-AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD-AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD-AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target Universal Akses di Kabupaten karo.
Dokumen RAD-AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Karo sampai dengan tahun 2021. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD-AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Karo menuju sasaran yang disepakati selama tahun 2019-2023.
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 84
Tabel 7.1 RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN KARO TAHUN 2019-2023
No Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir
Sumber Pembiayaan
Pelaksana/ SKPD
Penanggung Jawab
2019 2020 2021 2022 2023
Kinerja Anggaran (juta) Kinerja Anggaran
(juta) Kinerja Anggaran (juta) Kinerja Anggaran
(juta) Kinerja Anggaran (juta)
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.1 Peningkatan cakupan pelayanan % cakupan pelayanan 5,42 5 750 7,5 900 17,34 1.000 19,56 1.100 21,23 1.200 30,35 APBN, DAK,
APBD Kab UPT SPAM
% daerah pelayanan 5,42 5 7,5 17,34 19,56 21,23 21,23 APBN, DAK,
APBD Kab UPT SPAM
1.2 Pengendalian kehialangan air % tingkat kehilangan air 45 43 200 39 200 36 200 33 200 30 200 30 APBN, DAK, APBD Kab
UPT SPAM
Jumlah penggantian/peneraan water meter induk dan pelanggan
100 450 150 450 150 450 150 700 150 450 150 450
APBN, DAK, APBD Kab
UPT SPAM
1.3
Optimalisasi sarana dan prasarana produksi dan distribusi
% kapasitas yang belum dimanfaatkan 38 35 350 30 350 28 350 25 350 20 350 20
APBN, DAK, APBD Kab UPT SPAM
Peningkatan kapasitas distribusi pada setiap zona pelayanan
5,42 11,61 50 15,67 50 17,34 50 19,56 50 21,23 50 21,23 APBN, DAK, APBD Kab UPT SPAM
1.4 Peningkatan jumlah pelanggan
% pertumbuhan pelanggan per tahun 1,75 1,75 560 1,75 560 1,75 560 1,75 560 1,75 560 1,75 APBN, DAK,
APBD Kab UPT SPAM
Jumlah penyambungan baru 400 600 200 1800 200 2.500 200 3.000 200 4.000 200 4.000 APBN, DAK,
APBD Kab UPT SPAM
Tambahan 500 unit SR program JDU untuk MBR - 50 50 1.000 50 1.000 50 1.000 50 1.500 50 1.500
APBN, DAK, APBD Kab
UPT SPAM
2 1 03 xx 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1 03 xx 25 04
2.1 Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah
Terlaksananya Pembangunan Sumur Sumur Air Tanah
100 22 100 5 250 10 500 15 750 20 1.000 152 APBD Kab.
Dinas PUPR & Dinas Perkim
3 1 03 xx 27 Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1 03 xx 27 06 3.1
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
Jumlah sarana air minum berkualitas yang dibangun 5 Paket 2 1.700 4 3.000 7 4.500 10 7.500 15 10.000 43 Paket
APBD Kab. Dinas PUPR & Dinas Perkim
Perencanaan Pengembangan Sistem distribusi Air Minum 5 2 100 4 150 7 300 10 500 15 750 43 Paket
APBD Kab. Dinas PUPR & Dinas Perkim
1 03 xx 27 02
3.2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan AMPL
2 15 3.800 15 4.500 15 6.000 15 7.000 15 7.500 15 APBD Kab. Dinas PUPR &
Dinas Perkim
1 03 xx 27 01 3.1 Penyediaan Prasarana dan Jumlah sarana air minum 5 6 1.320 10 2.200 15 3.300 20 4.400 25 5.600
APBD Kab. Dinas PUPR &
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 85
No Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir
Sumber Pembiayaan
Pelaksana/ SKPD
Penanggung Jawab
2019 2020 2021 2022 2023
Kinerja Anggaran (juta) Kinerja Anggaran
(juta) Kinerja Anggaran (juta) Kinerja Anggaran
(juta) Kinerja Anggaran (juta)
Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Pamsimas)
berkualitas yang dibangun Dinas Perkim
4
1 03. xx 34 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum
1 03 xx 34 02
3.3 Penyempurnaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Eksisting
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum 5 2 2,176 4 5.000 8 8.000 12 10.000 15 12.500 43 APBD Kab.
Dinas PUPR & Dinas Perkim
5
1 03. xx 35 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi
1 03 xx 34 02
3.3
Pengembangan Pelayanan sistem dan Pelayananan Baru (air limbah, persampahan dan Drainase)
Meningkatnya Layanan Sanitasi Masyarakat 5 2 1,865 4 3.500 8 6.500 12 8.000 15 10.000 43 APBD Kab.
Dinas PUPR & Dinas Perkim
5 1 03 xx 30 Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
1 03 xx 30 03
4.1 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
Terlaksananya Pembangunan Sanitasi Lingkungan
4 4 1.200 6 1.300 9 1.500 10 1.700 10 APBD Kab. Dinas PUPR & Dinas Perkim
6 1 02 xx 16
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1 02 xx 16
13
5.1 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air berkualitas
53.74 62,99 125 72,24 175 81,49 200 90,75 275 100 300 100 APBN/APBD
Kab Dinkes
Persentase kualitas air minum Yang memenuhi syarat
53.74 62,99 75 72,24 100 81,49 120 90,75 175 100 250 100 APBN/APBD Kab
Dinkes
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
43,49 54,79 237 66,09 245 77,39 255 88,70 263 100 270 100 APBD Kab Dinkes
Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
13 17 300 35 360 65 390 102 420 157 450 75 APBN/APBD Kab
Dinkes
Jumlah sarana air minum berkualitas yang dibangun
35 47 59 65 70 75 75 APBN/APBD
Kab Dinkes
Persentase kualitas air minum Yang memenuhi syarat
35 47 100 59 120 65 130 70 140 75 150 75 APBN/APBD Kab
Dinkes
Jumlah sampel air yang diperiksa
70 70 25 75 50 80 75 85 100 90 100 90 APBD Kab Dinkes
5.2
Advokasi penyediaan air minum Berkualitas
Jumlah desa yang diadvokasi 50 50 100 60 120 65 130 70 140 75 150 75
APBN/APBD Kab
Dinkes
5.3 Pengawasan kualitas air Jumlah titik sampel yang 70 70 20 85 25 90 30 95 35 100 40 40 APBN/APBD Dinkes
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 86
No Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir
Sumber Pembiayaan
Pelaksana/ SKPD
Penanggung Jawab
2019 2020 2021 2022 2023
Kinerja Anggaran (juta) Kinerja Anggaran
(juta) Kinerja Anggaran (juta) Kinerja Anggaran
(juta) Kinerja Anggaran (juta)
minum perpipaan
diawasi Kualitas air minum
Kab
5.4
Penyediaan water test kit untuk Setiap puskesmas
Jumlah puskesmas yang memiliki Water test kit 5 5 500 10 500 15 500 20 500 23 500 23
APBN/APBD Kab
Dinkes
5.5 Penyediaan jamban sehat
Persentase penduduk yang Menggunakan jamban sehat
43,49 54,79 66,09 425 77,39 550 88,70 625 100 750 100 APBN/APBD Kab
Dinkes
5.6
Advokasi dan kampanye STOP Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
Jumlah desa yang mendeklarasikan STOP BABS
- 50 25 30 25 50 25 31 25 151 APBN/APBD Kab
Dinkes
5.7
Advokasi pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
50 60 200 65 240 80 300 90 350 90 APBN/APBD Kab Dinkes
7
1 02 xx 19
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
1 02 xx 19 01 6.1
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah pesan PHBS ke masyarakat melalui spanduk, stiker dll
5 5 174 5 174 5 174 5 174 5 APBD Kab. Dinkes
1 02 xx 19 02 6.2
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Jumlah penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan
200 200 15 220 30 230 40 240 5 240 APBD Kab. Dinkes
6.3 Peningkatan Pemanfaataan Sarana Kesehatan
Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan Sarana Kesehatan
17 17 20 17 30 17 40 17 65 17 APBD Kab. Dinkes
8 1 02 xx 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1 02 xx 21 01 7.1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase penduduk menggunakan jamban sehat (%)
43,49 54,79 237 66,09 245 77,39 255 88,70 263 100 270 100 APBD Kab. Dinkes
Jumlah Desa ODF 13 13 10 27 50 50 50 75 50 90 50 90 APBD Kab. Dinkes
Terbentuknya pokja kabupaten, kecamatan sehat
1 3 10 5 50 8 50 9 50 11 50 11 APBD Kab. Dinkes
1 02 xx 21 01 7.2 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Jumlah kegiatan sosialisasi tentang Lingkungan sehat/PHBS
10 10 100 10 150 10 150 10 200 10 200 10 APBD Kab. Dinkes
9 1 02 xx 35
Program Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin (PAMSIMAS)
1 02 xx 35 01 8.1 Monitoring sarana air bersih dan sanitasi masyarakat pedesaan
Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang terpantau di lokasi Pamsimas
- 46 30 56 30 61 35 61 42 61 45 61 APBD Kab. Dinkes
RAD - AMPL Kabupaten Karo Tahun 2019-2023
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 87
No Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir
Sumber Pembiayaan
Pelaksana/ SKPD
Penanggung Jawab
2019 2020 2021 2022 2023
Kinerja Anggaran (juta) Kinerja Anggaran
(juta) Kinerja Anggaran (juta) Kinerja Anggaran
(juta) Kinerja Anggaran (juta)
1 02 xx 35 05 8.2 Pelatihan MPA/PHAS dan
CLTS Jumlah pelatihan CLTS dilaksanakan
1 1 35 1 35 1 45 1 45 1 45 1 APBD Kab. Dinkes
1 02 xx 35 06 8.3 Pelatihan higiene dan sanitasi
untuk guru Jumlah pelatihan HS guru 1 1 35 1 35 1 45 1 45 1 45 1 APBD Kab. Dinkes
10
1 22 xx 15 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 22 xx 15 01 9.1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Jumlah BPSPAMS yang melaksanakan menejemen pengelolaan
35 35 40 50 50 55 60 60 75 65 90 65 APBD Kab. Dinkes
11 1 22 xx 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1 22 xx 17 01 10.1
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Cakupan BPSPAMS yang meningkat statusnya 35 35 250 50 300 55 350 60 400 65 450 65 APBD Kab. Dinkes
1 22 xx 17 04 10.2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Teridentifikasinya lembaga BPSPAMS 35 35 60 50 75 55 80 60 90 65 100 90 APBD Kab. Dinkes
Recommended