Embed Size (px)
Citation preview
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANGPUSAT KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UGM
2017
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2018-2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANGPUSAT KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UGM
2017
RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2018-2025
iii
RINGKASAN Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2025 diharapkan dapat memberikan acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta di Kabupaten Bengkayang dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan kesehatan yang telah disepakati.
Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, beberapa diantaranya dapat dilihat pada pencapaian indikator dampak yaitu: (1) Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 72,9 tahun pada tahun 2015 menjadi 76 tahun pada tahun 2025, (2) Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 105,11 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025, (3) Menurunnya Angka Kematian Ibu melahirkan dari 10 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 menjadi 4 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025, dan (4) Menurunnya prevalensi gizi buruk pada balita dari 0.58% pada tahun 2015 menjadi <1% pada tahun 2025.
Rencana Aksi Daerah Kesehatan Kabupaten Bengkayang ini disusun melalui pendekatan empat pilar pembangunan kesehatan yang meliputi: (1) Penerapan paradigma sehat yang berfokus pada penguatan promotif-preventif dengan gerakan masyarakat hidup sehat, (2) Penguatan Pelayanan Kesehatan yang fokusnya pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan upaya penguatan pelayanan kesehatan rujukan seperti upaya preventif sekunder dan perorangan, (3) Jaminan kesehatan, dan (4) Penguatan sistem kesehatan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas dan pendayagunaan SDM kesehatan, peningkatan regulasi dan kebijakan kesehatan, peningkatan pembiayaan, peningkatan manajemen dan sistem informasi kesehatan, serta peningkatan kualitas dan ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
Pemantauan pencapaian Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2025, berdasarkan indikator dan rencana target yang tertuang dalam matriks pada dokumen akan dilakukan pemantauan pada pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan agar dapat dilakukan antisipasi perbaikan serta evaluasi untuk melihat dampak dari kegiatan yang dilakukan dan melihat ketercapaian target yang telah ditetapkan.
iv
DAFTAR ISI RINGKASAN iii DAFTAR ISI iv DAFTAR TABEL v DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1 1. Pengantar 1 2. Pengertian 1
a. Maksud dan Tujuan 1 b. Manfaat 2 c. Dasar Hukum 2
3. Sistematika 3
BAB II PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 7 1. Kondisi Umum Pencapaian Kesehatan Kabupaten Bengkayang 7 2. Permasalahan Dan Tantangan 11
BAB III ARAH KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH 15 1. Uraian Tentang Tujuan, Target, dan Indikator 15 2. Arah Kebijakan Rencana Aksi Daerah 20 3. Program dan Kegiatan 32 4. Strategi Rencana Aksi Daerah 34
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI 35 1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi 35 2. Mekanisme Pelaporan 36 3. Tanggung Jawab dalam Pemantauan dan Evaluasi 37 4. Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 38
BAB V PENUTUP 41
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Gambaran Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bengkayang 7
Tabel 2 Gambaran Kinerja Upaya Kesehatan Dasar Kabupaten Bengkayang 8
Tabel 3 Gambaran Kinerja Upaya Kesehatan Rujukan Kabupaten Bengkayang 9
Tabel 4 Jumlah, Rasio, dan Proporsi Tenaga Kesehatan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2016 10
Tabel 5 Tujuan dan Target dan Indikator Pilar Penerapan Paradigma Sehat 15
Tabel 6 Tujuan dan Target dan Indikator Pilar Penguatan Pelayanan Kesehatan 15
Tabel 7 Tujuan dan Target dan Indikator Pilar Jaminan Kesehatan 19
Tabel 8 Tujuan dan Target dan Indikator Pilar Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 19
Tabel 9 Program dan Kegiatan Pilar Penerapan Paradigma Sehat 22
Tabel 10 Program dan Kegiatan Pilar Penguatan Pelayanan Kesehatan 23
Tabel 11 Program dan Kegiatan Pilar Jaminan Kesehatan 29
Tabel 12 Program dan Kegiatan Pilar Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 30
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Mekanisme Pemantuan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Kesehatan di
Kabupaten Bengkayang 36
1
BAB I PENDAHULUAN
1. Pengantar
Secara makro, arah pembangunan kesehatan jangka panjang bidang kesehatan nasional termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan (RPJP-K 2005 – 2025). RPJP-K ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025 ke dalam bidang kesehatan. Di Kabupaten Bengkayang, arah pembangunan kesehatan jangka panjang secara umum telah dirumuskan dalam RPJP-D Kabupten Bengkayang Tahun 2005 – 2025. Berbeda dengan di pusat, RPJP-D Kabupaten Bengkayang 2005 – 2025 tidak dijabarkan lebih lanjut dalam RPJP-D Kabupaten Bengkayang. Akibatnya Kabupaten Bengkayang tidak memiliki acuan jangka panjang dalam pentahapan RPJP-D ke dalam RPJM-D khususnya di bidang kesehatan.
Berdasarkan permasalahan demikian, maka dipandang perlu disusun suatu dokumen yang dapat menjabarkan RPJP-D Kabupaten Bengkayang 2005 – 2025 ke dalam RPJP-K Kabupaten Bengkayang. Idealnya, RPJP-K ini dijabarkan untuk periode yang sama yaitu 2005 – 2025, tetapi secara praktis hal tersebut tidak dimungkinkan lagi. Penjabaran RPJP Kabupaten Bengkayang 2005 – 2025 yang paling memungkinkan saat ini adalah untuk periode 2016 – 2025. Penjabaran tersebut berupa Masterplan (Rencana Induk) Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 – 2025. Penjabaran RPJP tersebut ke dalam Masterplan Kesehatan tidak sampai tahun 2026, tetapi hanya sampai tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional di mana pada tahun 2025 direncanakan penyusunan RPJMN, RPJM Provinsi, dan RPJM Kabupaten/Kota akan dilakukan dan dimulai pada tahun yang sama.
Penjabaran RPJP-D Kabupaten Bengkayang 2005 – 2025 ini ke dalam Masterplan Kesehatan juga memperhatikan RPJP-K 2005 – 2025 yang disusun pemerintah pusat.
Dokumen Masterplan Kesehatan ini perlu ditindaklanjuti dengan suatu rencana aksi daerah agar apa yang dirumuskan dalam Masterplan tersebut dapat diimplementasikan. Berdasarkan latar belakang demikian, maka dipandang penting untuk menyusun suatu Rencana Aksi Daerah Kesehatan (RAD-K) Kabupaten Bengkayang 2018 – 2025.
2. Pengertian
Rencana Aksi Daerah Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 - 2025 adalah rencana aksi pembangunan daerah di bidang kesehatan yang merupakan penjabaran lebih operasional dari Masterplan (Rencana Induk) Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 – 2025. Selain Masterplan Kesehatan, Rencana Aksi Daerah Kesehatan ini juga mengacu kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017, dan memperhatikan semua yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021. a. Maksud dan Tujuan
Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan ini adalah dengan harapan dijadikan sebagai dokumen operasional rencana pembangunan daerah bidang kesehatan untuk jangka waktu 7 tahun (2018 – 2025).
2
Rencana Aksi Daerah Kesehatan ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta di Kabupaten Bengkayang dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan kesehatan yang telah disepakati.
b. Manfaat Manfaat yang diharapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Kabupaten Bengkayang antara lain: a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam
mengambil kebijakan Kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM. b. Menjadi salah salah satu rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam
menentukan skala prioritas pembangunan manusia (SDM) melalui peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkayang.
c. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Bengkayang.
c. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 3) Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025; 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional; 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
3
16) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
17) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.
3. Sistematika
Rencana Aksi Daerah Kesehatan Kabupaten Bengkayang 2018 – 2025 ini terdiri dari 5 Bab, yaitu:
BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PENCAPAIAN, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI KABUPATEN BENGKAYANG
BAB III : ARAH KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH KESEHATAN BAB IV : PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB V : PENUTUP
6
7
BAB II PENCAPAIAN, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
1. Kondisi Umum Pencapaian Kesehatan Kabupaten Bengkayang 1.1. Penerapan Paradigma Sehat
A. Pemberdayaan Masyarakat Upaya penerapan paradigma sehat di Kabupaten Bengkayang belum optimal (Tabel 1). Masyarakat belum berdaya dan belum kuat perannya dalam bidang kesehatan sehingga masih menunjukan ketergantungan pada pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan indikasi masyarakat belum berdaya dan berperan aktif dalam bidang kesehatan dalam: (1) mengidentifikasi persoalan kesehatan baik yang potensial maupun aktual; (2) merencanakan kegiatan untuk mengatasi persoalan kesehatan; (3) membiayai kegiatan yang direncanakan secara mandiri; dan (4) mengawasi dan mengevaluasi kegiatan dalam bidang kesehatan.
Tabel 1. Gambaran Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bengkayang
No Indikator Tahun Dasar
(2017)
1 Semua perangkat daerah dan swasta berperan aktif dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
n.a
2 Semua desa mampu mengenali dan mengatasi masalah kesehatan setempat secara dini sesuai kompetensinya.
n.a
3 Rumah tangga yang memiliki jamban keluarga >50
4 Rumah tangga yang memiliki sarana air minum yang memenuhi syarat
>50
5 Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
35.000
6 Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
95
7 Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.
n.a
Keterangan: n.a = not available (data tidak tersedia)
Secara umum, belum optimalnya penerapan paradigma sehat tersebut terutama disebabkan (1) belum optimalnya komitmen dan upaya jajaran kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat; dan (2) belum memadainya kompetensi dan kapasitas jajaran kesehatan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
1.2. Penguatan Pelayanan Kesehatan A. Upaya Kesehatan Dasar
Upaya Kesehatan Dasar di Kabupaten Bengkayang belum optimal (Tabel 2). Secara umum kondisi ini disebabkan oleh (1) belum optimalnya tata kelola Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), dan (2) belum optimalnya tata kelola Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
Permasalahan dalam tata kelola UKP antara lain (1) belum memadainya kompetensi dan kapasitas SDM Kesehatan di puskesmas; (2) belum semua puskesmas telah terakreditasi;
8
(3) belum memadainya sarana dan prasarana puskesmas; dan (4) belum memadainya bimbingan teknis terhadap puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
Permasalahan dalam tata kelola UKM antara lain (1) belum memadainya kompetensi dan kapasitas SDM Kesehatan di puskesmas; (2) kegiatan UKM belum menjadi prioritas; dan (3) belum memadainya bimbingan teknis terhadap puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
Tabel 2. Gambaran Kinerja Upaya Kesehatan Dasar Kabupaten Bengkayang
No. Indikator Tahun Dasar (2017)
1 Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar - 2 Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar -
3 Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
-
4 Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar -
5 Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
-
6 Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
-
7 Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
-
8 Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
-
9 Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
-
10 Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
-
11 Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. -
12 Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
-
13 Setiap penderita kanker mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
-
14 Setiap keluarga mengikuti program KB - 15 Setiap bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif - 16 Setiap balita mendapatkan pematauan pertumbuhan - 17 Setiap anggota keluarga tidak ada yang merokok - 18 Setiap keluarga mempunyai akses sarana air bersih - 19 Setiap keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. - 20 Setiap kecamatan mencapai Kecamatan Sehat - 21 Kabupaten Bengkayang mencapai Kabupaten Sehat. -
22 Seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkayang melaksanakan upaya promotif-preventif secara optimal, melalui Upaya Kesehatan Masyarakat essensial dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
-
9
23 Seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkayang berperan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
-
24 Semua puskesmas perawatan telah mampu melaksanakan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED).
-
B. Upaya Kesehatan Rujukan Upaya Kesehatan Rujukan di Kabupaten Bengkayang belum optimal (Tabel 3). Secara umum kondisi ini disebabkan oleh (1) belum optimalnya sistem rujukan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), dan (2) belum optimalnya sistem rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
Permasalahan dalam sistem rujukan UKP antara lain (1) belum siapnya puskesmas dalam penanganan dan pelayanan 155 jenis penyakit sehingga beban RSUD Bengkayang menjadi berat dan biayanya sulit diklaim ke BPJS; dan (2) belum memadainya kapasitas RSUD Bengkayang dalam menangani rujukan pasien dari puskesmas.
Permasalahan dalam sistem rujukan UKM antara lain (1) belum jelasnya pemahaman terhadap kewenangan dan pembagian urusan dalam rujukan UKM sekunder dan tersier; (2) belum memadainya koordinasi dan kapasitas dinas kesehatan dalam penyelenggaraan UKM sekunder (termasuk penanganan rujukan UKM dari puskesmas).
Tabel 3. Gambaran Kinerja Upaya Kesehatan Rujukan Kabupaten Bengkayang
No. Indikator Tahun Dasar
(2017)
1 Semua pasien yang membutuhkan mendapatkan pelayanan preventif sekunder dan tersier
-
2 Setiap target indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit tercapai.
-
3 Kabupaten Bengkayang telah memiliki minimal Rumah Sakit setara Rumah Sakit Umum kelas C sebagai Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP)
-
4 Kabupaten Bengkayang telah memiliki Rumah Sakit Pratama yang terakreditasi di daerah perbatasan dengan Malaysia.
-
1.3 Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Bengkayang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Masyarakat Bengkayang yang telah terjamin pembiayaan kesehatannya sebanyak 47%. Fakta ini menunjukkan bahwa masih 53% masyarakat Kabupaten Bengkayang, apabila menderita sakit belum terjamin pembiayaannya. Data Riskesdas 2013, menunjukkan bahwa 84% masyarakat di Kabupaten Bengkayang membiayai sendiri biaya rawat inap di rumah sakit (tidak dijamin oleh asuransi kesehatan).
Jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang sebanyak 240.000. Persentase penduduk yang telah terjamin pembiayaan kesehatannya sebanyak 47% yang terdiri atas penerima bantuan iuran (PBI) yang dahulu peserta Jamkesmas sebanyak 73.000 (30%); peserta Jamkesda
10
sebanyak 10.000 (4%); peserta BPJS mandiri sebanyak 22.773 (9%); dan 4% selebihnya peserta dari PNS, TNI/POLRI dan pensiunan.
Untuk pembiayaan non-kapitasi misalnya biaya pertolongan persalinan, Puskesmas mengajukan klaim dana non-kapitasi kepada BPJS. Hal ini berarti biaya telah dikeluarkan oleh puskesmas, namun penggantiannya menunggu proses pencairan pembayaran klaim. Lamanya proses pencairan klaim dana non-kapitasi mengganggu cash flow puskesmas. Keterlambatan pencairan klaim bukan di BPJS namun di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.Keterlambatan tersebut disebabkan oleh karena adanya pengajuan klaim yang dilakukan secara kolektif semua Puskesmas. Meskipun puskesmas telah lama ajukan klaim, belum bisa diajukan ke DPPKAD karena menunggu klaim dari puskesmas yang lain.
Keluhan peserta di BPJS di rumah sakit Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan tidak tersedianya beberapa aitem obat yang seharusnya masuk dalam daftar obat obatan BPJS, dan peserta BPJS harus membeli obat di apotek.Ketidaktersediaan beberapa aitem obat di Rumah Sakit yang dananya telah dibayar oleh BPJS melalui klaim berdasarkan INACBGs, merugikan peserta BPJS.
1.4 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah A. Kondisi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan di Kabupaten Bengkayang secara umum masih belum sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat (kecuali untuk perawat dan bidan). Upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan belum memadai, baik kuantitas, maupun kualitas tenaga kesehatan yang dibutuhkan serta distribusi tenaga kesehatan masih belum merata.
Rasio jumlah dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2016 adalah 14,8 per 100.000 penduduk dan 5,3 per 100.000 penduduk, jumlah ini masih sangat rendah dari standar daerah yaitu 40 per 100.000 penduduk untuk dokter umum, dan 10 per 100.000 penduduk untuk dokter spesialis (lihat Tabel 4).
Tabel 4. Jumlah, Rasio dan Proporsi Tenaga Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2016
No. Jenis Tenaga Jumlah Tenaga (orang) Rasio per 100.000 penduduk 1. Dokter Spesialis 13 5,3 2. Dokter Umum 36 14,8 3. Dokter Gigi 4 1,6 4. Perawat 406 167,2 5. Bidan 220 90,6 6. Perawat Gigi 27 11,12 7. Apoteker 11 4,5 8. Asisten Apoteker 26 10,7 9. Sarjana Kesmas 21 8,6
10. Sanitarian 32 13,2 11. Gizi 36 15 12. Keterapian Fisik 1 0,4 13. Keteknisian Medis 46 18,84
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang
Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah menerapkan kebijakan retensi untuk dokter dan dokter spesialis dan melakukan upaya kemitraan dengan beberapa institusi
11
pendidikan kesehatan baik negeri ataupun swasta dalam hal pemenuhan jenis dan jumlah tenaga kesehatan dalam satu dekade. Namun, pengadaan pelatihan dalam rangka menjaga mutu sumberdaya manusia kesehatan masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
B. Manajemen, Sistem Informasi, dan Regulasi Kesehatan Perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah belum sinkron. Begitu pula dengan perencanaan jangka panjang/menengah masih belum menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka pendek. Demikian juga dengan banyak kebijakan yang belum disusun berbasis bukti dan belum bersinergi baik perencanaan di tingkat pusat dan/atau di tingkat daerah.
Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah menerapkan kebijakan desentralisasi. Data dan informasi kesehatan untuk perencanaan tidak tersedia tepat waktu. Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang berbasis fasilitas sudah mencapai tingkat kabupaten namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut juga dikarenakan sistem surveilans yang belum dilaksanakan secara baik dan menyeluruh.
Hukum kesehatan belum tertata secara sistematis dan harmonis serta belum mendukung pembangunan kesehatan secara utuh. Peraturan perundang-undangan bidang kesehatan pada saat ini belum cukup, baik jumlah, jenis, maupun efektifitasnya.
Pemerintah belum sepenuhnya dapat menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (goodgovernance).
C. Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan kesehatan Kabupaten Bengkayang berasal dari berbagai sumber yaitu pemerintah (baik pusat, provinsi, maupun daerah), swasta, masyarakat, dan sumber-sumber lain yang sah. Alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Bengkayang diharapkan minimal 10% di luar belanja pegawai. Pembiayaan dari pusat diupayakan terus meningkat dengan memanfaatkan kebijakan “membangun dari pinggiran” dari pemerintah pusat.
2. Permasalahan dan Tantangan Permasalahan 2.1. Penerapan Paradigma Sehat
Permasalahan dalam Tujuan Penerapan Paradigma Sehat: a. Peran stakeholder terkait, terutama kepala desa untuk mendukung pelaksanaan dan
peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat masih minim. b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan. c. Pengalokasian dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
masih kurang.
Tantangan dalam Tujuan Penerapan Paradigma Sehat: Tantangan untuk mewujudkan Paradigma Sehat dalam pembangunan di Kabupaten Bengkayang belum optimal diupayakan. Pembangunan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan terkait. Upaya untuk mewujudkan Kabupaten Bengkayang Sehat dengan pendekatan keluarga akan menghadapi tantangan antara lain terbatasnya SDM Kesehatan.
2.2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Permasalahan dalam Tujuan Penguatan Pelayanan Kesehatan:
12
a. Sarana dan prasarana, jalan serta taransportasi masih sangat kurang b. Daerah pelayanan kesehatan masih terpencil dan sangat terpencil c. Terdapat keterlambatan pelayanan akibat minimnya sarana prasarana d. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas seperti meubeler dan media promosi
kesehatan belum berjalan secara maksimal e. Pembinaan terhadap jejaring kesehatan masih minim f. Semua puskesmas yang ada belum menjadi puskesmas BLUD g. Pembangunan RSUD belum maksimal dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan h. Jumlah puskesmas yang mampu poned atau rawat inap yang masih terbatas i. Pertolongan persalinan oleh tenaga non kesehatan cukup tinggi j. Jumlah anak pendek (stunting) masih tinggi karena berkaitan dengan gizi buruk k. Kematian ibu dan anak masih tinggi l. Buruknya sanitasi lingkungan m. Jumlah kesakitan penyakit menular atau PTM masih tinggi n. Semakin berkembangnya pola penyakit o. Lemahnya pemetaan wilayah terhadap masalah kesehatan p. Deteksi dini kejadian penyakit belum optimal q. Pengendalian penduduk & KB r. Minimnya informasi tentang pengendalian penduduk s. Adanya peningkatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diwilayah
kabupaten Bengkayang t. Penanganan terhadap pecandu narkoba masih kurang u. Sosialisasi tentang bahaya dan pecandu narkotika kurang
Tantangan dalam Tujuan Penguatan Pelayanan Kesehatan:
Tantangan untuk dapat meningkatkan penataan sistem kesehatan daerah dan pengelolaannya akan terus menguat. Upaya untuk penguatan tersebut akan menghadapi berbagai tantangan yaitu: belum optimalnya upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan dan memperkuat kapasitas perangkat daerah dan SDM terkait.
2.3. Jaminan Kesehatan Permasalahan dalam Tujuan Mencapai Jaminan Kesehatan Untuk Semua:
a. Jumlah penerima JKN belum maksimal b. Kurangnya anggaran dalam mengatasi masalah kesehatan c. Jaminan kesehatan belum selektif
Tantangan dalam Tujuan Mencapai Jaminan Kesehatan Untuk Semua: Tantangan untuk dapat mencapai target perlindungan semua orang dalam jaminan kesehatan akan terus meningkat. Upaya untuk meningkatkan cakupan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlindungi jaminan kesehatan (baik JKN atau pun asuransi kesehatan lainnya) akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk memutakhirkan data penduduk miskin, dan rendahnya kesadaran masyarakat yang tidak tergolong miskin untuk menjadi peserta asuransi kesehatan secara mandiri.
2.4. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Permasalahan dalam Tujuan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah: a. Masih lemahnya koordinasi lintas sektor maupun lintas program
13
b. Perencanaan dan pelaksanaan program belum optimal c. Ketidakjelasan skala prioritas pembangunan di bidang kesehatan d. Ketersediaan dana pelaksanaan kegiatan masih terbatas e. Terdapat keterlambatan dalam sistem pencairan dana kegiatan. f. Tidak tersedianya sistem informasi kesehatan yang memadai g. Sistem informasi kesehatan masih menggunakan sistem konvensional sehingga lambat
dalam penyampaian data h. Sistem informasi belum optimal di puskesmas i. Pengelolaan data hasil pelayanan/ capaian kinerja belum maksimal j. Minimnya ketersediaan tenaga medis dan paramedis k. Ketersediaan jumlah tenaga dokter masih belum proporsional dengan jumlah penduduk l. Sistem penempatan SDM kesehatan belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan
penyebarannya belum merata. m. Pergantian orang atau petugas akibat mutasi mengganggu kelancaran program dan
kegiatan yang telah berjalan n. Pemahanan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) oleh SDM Kesehatan masih rendah o. Kinerja SDM tidak sesuai dengan tingkat pendidikan p. Kinerja, inovasi dan dedikasi SDM kesehatan masih kurang q. Sistem birokrasi kesehatan yang ada belum berjalan maksimal, dan dengan rentang
perijinan cukup panjang r. Terjadi perubahan regulasi atau kebijakan ditengah berjalannya tahun anggaran. s. Penerapan dan implementasi dari regulasi atau kebijakan masih lemah t. Rendahnya infrastruktur dalam bidang kesehatan u. Pengadaan Alkes/ Obat belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan
Tantangan dalam Tujuan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah: a. Kebutuhan pembiayaan kesehatan akan terus meningkat. Sebagai daerah yang masih
terbatas pendapatan asli daerahnya, tantangan yang dihadapi Kabupaten Bengkayang adalah bagaimana meningkatkan kontribusi APBD dan APBN, serta swadaya masyarakat dalam mendukung pembiayaan kesehatan.
b. Tantangan untuk menjadikan jumlah penduduk usia produktif sebagai “bonus demografi” bukan sebagai “bencana demografi” belum sepenuhnya disadari. Proporsi penduduk usia muda (bayi dan anak) di Kabupaten Bengkayang saat ini relatif besar. Tahun 2025 – 2035 nanti mereka akan menginjak usia produktif. Harapannya, mereka cerdas, sehat, dan berkarakter. Kuncinya adalah bagaimana menyiapkan mereka dengan baik sejak dini terutama dalam 1000 hari sejak kelahiran. Tantangannya adalah bagaimana isu ini menjadi isu prioritas di Kabupaten Bengkayang.
c. Masalah kesehatan masyarakat lainnya yang dihadapi adalah beban ganda penyakit yaitu di satu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani, dilain pihak semakin meningkatnya penyakit tidak menular. Selain itu beberapa penyakit infeksi cenderung meningkat kembali (re-emerging diseases) seperti penyakit TB, dan malaria. Penyakit infeksi baru (new emerging diseases) juga telah muncul, utamanya yang disebabkan karena virus seperti: Ebola, SARS, HIV/AIDS, SARS, dan flu burung (avian influenza). Ke depan Kabupaten Bengkayang perlu mewaspadai timbulnya penyakit-penyakit baru yang diakibatkan oleh virus seperti Zika, MERS-CoV atau Flu Arab, dan lain-lain.
14
15
BAB III ARAH KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH KESEHATAN
Bagian sebelumnya telah memaparkan kondisi umum Kabupaten Bengkayang serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pilar-pilar utama. Pada bagian ini, akan menjelaskan arah kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka tercapainya pilar utama yang diharapkan.
1) Uraian tentang Tujuan, Target dan Indikator Target kinerja dalam pencapaian target indikator untuk masing-masing tujuan (pilar) dalam rencana aksi daerah kesehatan Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:
PILAR 1: PENERAPAN PARADIGMA SEHAT
No
Indikator
Kondisi Saat Ini
2017
Target
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tujuan : Penerapan Paradigma Sehat
Target : Terlaksananya upaya penguatan promotif-preventif dengan gerakan hidup sehat
1.1 Semua perangkat daerah dan swasta berperan aktif dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
n.a 30 40 50 60 70 80 90 100
1.2 Semua desa mampu mengenali dan mengatasi masalah kesehatan setempat secara dini sesuai kompetensinya.
n.a 30 40 50 60 70 80 90 100
Keterangan: n.a. = not available; hal ini disebabkan karena merupakan indikator baru
PILAR 2: PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
No Indikator
Kondisi Saat Ini
2017
Target
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tujuan : Penguatan Pelayanan Kesehatan
Target : Terselenggaranya upaya penguatan pelayanan kesehatan dasar yaitu upaya kesehatan masyarakat dan perorangan serta penguatan pelayanan kesehatan rujukan meliputi upaya preventif sekunder dan kesehatan perorangan 2.1 Setiap ibu hamil
mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
n.a 40 50 60 70 80 90 100 100
2.2 Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai
n.a 40 50 60 70 80 90 100 100
16
standar
2.3 Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
n.a 40 50 60 70 80 90 100 100
2.4 Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
n.a 40 50 60 70 80 90 100 100
2.5 Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
n.a 30 40 50 60 70 80 90 100
2.6 Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
n.a 30 40 50 60 70 80 90 100
2.7 Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
n.a 30 40 50 60 70 80 90 100
2.8 Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
n.a 30 40 50 60 70 80 90 100
2.9 Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
n.a 30 40 50 60 70 80 90 100
2.10 Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
n.a 30 40 50 60 70 80 90 100
2.11 Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
n.a 30 40 50 60 70 80 90 100
2.12 Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)
n.a 30 40 50 60 70 80 90 100
17
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
2.13 Setiap penderita kanker mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
n.a 30 40 50 60 70 80 90 100
2.14 Setiap keluarga mengikuti program KB
? 60 65 70 75 80 85 100 100
2.15 Setiap bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
? 60 65 70 75 80 85 100 100
2.16 Setiap balita mendapatkan pematauan pertumbuhan
? 60 65 70 75 80 85 100 100
2.17 Setiap anggota keluarga tidak ada yang merokok
? 20 40 60 60 60 80 80 100
2.18 Setiap keluarga mempunyai akses sarana air bersih
? 45 50 60 70 70 80 100 100
2.19 Setiap keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.
? 60 65 70 75 80 85 100 100
2.20 .
Setiap kecamatan mencapai Kecamatan Sehat
? 30 40 50 60 70 80 90 100
2.21 Kabupaten Bengkayang mencapai Kabupaten Sehat.
Belum tercapai
Tercapai
2.22 Seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkayang melaksanakan upaya promotif- preventif secara optimal, melalui Upaya Kesehatan Masyarakat essensial dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
? 60 65 70 75 80 85 100 100
18
2.23 Seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkayang berperan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
? 60 65 70 75 80 85 100 100
2.24 Semua puskesmas perawatan telah mampu melaksanakan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED).
? 60 65 70 75 80 85 100 100
2.25 Semua pasien yang membutuhkan mendapatkan pelayanan preventif sekunder dan tersier
? 45 50 60 70 70 80 100 100
2.26 Setiap target indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit tercapai.
?
60 70 80 90 100
2.27 Kabupaten Bengkayang telah memiliki minimal Rumah Sakit setara Rumah Sakit Umum kelas C sebagai Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP)
Kelas D Kelas C Akreditasi
2.28 Kabupaten Bengkayang telah memiliki Rumah Sakit Pratama yang terakreditasi di daerah perbatasan dengan Malaysia.
0 Tersedia Akreditasi
19
PILAR 3: JAMINAN KESEHATAN
No
Indikator Kondisi Saat Ini
2017
Target
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tujuan : Jaminan Kesehatan
Target : Tercapainya jaminan kesehatan untuk semua
3.1 Setiap penduduk Kabupaten Bengkayang terlindungi asuransi kesehatan
? 75 95 96 97 98 99 100 100
PILAR 4: PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAERAH
No Indikator Kondisi Saat Ini
2017
Target
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tujuan: Penguatan Sistem Kesehatan Daerah
Target: Meningkatnya sistem kesehatan daerah meliputi kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, regulasi dan kebijakan kesehatan, peningkatan pembiayaan kesehatan, manajemen dan sistem informasi kesehatan, serta kualitas dan ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 4.1 Setiap desa telah
memiliki tenaga kesehatan sesuai standar
45 70 80 85 85 90 95 100 100
4.2 Setiap tenaga kesehatan mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai
?
80 100
4.3 Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
? 60 65 70 75 80 85 100 100
4.4 Setiap masalah kesehatan yang memerlukan regulasi untuk
? 20 30 40 50 60 70 80 100
20
pelaksanaannya akan dibuatkan regulasi yang sesuai
4.5 Pembiayaan kesehatan diupayakan minimal 10% dari APBD.
? tercapai
2) Arah Kebijakan Rencana Aksi Daerah Kesehatan
Arah kebijakan rencana aksi daerah kesehatan di Kabupaten Bengkayang dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2025 dapat terlaksana. Tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkayang untuk menuju Kabupaten Bengkayang sehat 2025 yang meliputi meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat Kabupaten Bengkayang yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang.
Arah kebijakan rencana aksi daerah kesehatan Kabupaten Bengkayang diprioritaskan untuk mewujudkan: a. Peningkatan upaya penguatan promotif-preventif dengan gerakan masyarakat hidup sehat b. Meningkatkan upaya penguatan pelayanan kesehatan c. Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) dari 72,9 tahun pada tahun 2015 menjadi 76 tahun
pada tahun 2025 d. Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak e. Menurunnya prevalensi gizi buruk pada balita dari 0,58% pada tahun 2015 menjadi <1% pada
tahun 2025 dan meningkatnya status gizi masyarakat f. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya
Penyehatan Lingkungan g. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan h. Memastikan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu SDM Kesehatan i. Memastikan Ketersediaan dan Mutu Obat, serta Makanan-Minuman j. Peningkatan cakupan masyarakat yang terlindungi asuransi kesehatan k. Meningkatnya upaya penguatan sistem kesehatan daerah seperto regulasi, pembiayaan dan
sistem informasi
PILAR 1: PENERAPAN PARADIGMA SEHAT Arah kebijakan untuk mencapai target atau tujuan penerapan paradigma sehat adalah: 1) Perangkat daerah dan swasta berperan aktif dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2) Masyarakat mampu mengenal dan merespon permasalahan kesehatan termasuk masalah
kesehatan akibat bencana secara lebih dini, telah terwujud dan berkesinambungan
21
3) Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat sepenuhnya memberikan kontribusi yang bermakna bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan pembangunan daerah berwawasan kesehatan
4) Perilaku individu, kelompok dan masyarakat dilaksanakan secara konsisten, serta memberikan dampak pada upaya pemeliharaankesehatannya
5) Upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Kesinambungan dan kemantapan peran aktif dan kontribusi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan kesehatan telah terwujud
PILAR 2: PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR Arah kebijakan untuk mencapai target atau tujuan penguatan pelayanan kesehatan dasar: 1) Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas menjangkau dan merata di
seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang. 2) Upaya kesehatan dapat dilaksanakan dengan berkualitas, serasi, bersinergi dalam upaya
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. 3) Penyelenggaraan upaya kesehatan, baik pelayanan kesehatan masyarakat maupun pelayanan
kesehatan perorangan tetap memberikan perhatian khusus pada golongan penduduk rentan, seperti ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, dan masyarakat miskin serta masyarakat pekerja sectorinformal.
4) Pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas dan rumah sakit dan sistem rujukannya berjalan sesuai harapan masyarakat.
5) Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat, dapat merespon kebutuhan masyarakat. 6) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular dapat dilaksanakan dengan
mantap dalam mengatasi penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat. 7) Pelayanan kesehatan geriatric berkembang dan berjalan dengan efektif. 8) Pembangunan dan perbaikan gizi masyarakat optimal dan dapat dilaksanakan secara
berkesinambungan. 9) Pemeliharaan dan pengawasan lingkungan sudah mantap. 10) Penyediaan air minum dan sarana sanitasi dasar sudah sepenuhnya sesuai dengan keperluan
masyarakat
PILAR 3: MENCAPAI JAMINAN KESEHATAN UNTUK SEMUA Arah kebijakan untuk mencapai target atau jaminan kesehatan adalah: 1) Setiap penduduk Kabupaten Bengkayang terlindungi asuransi kesehatan 2) Pembiayaan kesehatan diupayakan minimal 10% dari APBD 3) Pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun daerah), swasta,
masyarakat dan sumber lain yang sah
PILAR 4: PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAERAH Arah kebijakan untuk mencapai target atau tujuan penguatan sistem kesehatan daerah adalah: 1) Pembiayaan kesehatan bersumber dari Pemerintah mencapai besaran proporsional yang
ideal terhadap anggaran pembangunan pemerintah dan terjagakesinambungannya. 2) Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat dan swasta semakin meningkat serta
kemitraan pemerintah dan swasta telah melembaga. 3) Pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah fokus pada pencapaian prioritas
pembangunan kesehatan dan sepenuhnya digunakan untuk pelayanan kesehatan
22
masyarakat disamping pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin.
4) Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan seluruh penduduk dilakukan secara pra-upaya melalui jaminan kesehatan.
5) Pembelanjaan kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat bersumber dari pembiayaan pemerintah, swasta dan masyarakat seluruhnya dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan pelayanan terkendali secara berkesinambungan.
6) Pembelanjaan kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat fokus kepada upaya pencegahan dan peningkatan untuk mengatasi masalah kesehatan yang utama melalui pelembagaan.
7) Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan SDM berkualitas dapat dicapai melalui mekanisme perencanaan yang sinkron yang berbasis bukti sesuai dengan kondisi spesifik lokal.
8) Pengadaan SDMK yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang memiliki daya saing tidak hanya daerah tetapi juga anter daerah.
9) Pengadaan pusat pengembangan dan pelatihan tenaga kesehatan di RS Swasta 10) Pelaksanaan program pelatihan soft-skill dan hard-skill yang terjamin kesinambungannya 11) Dukungan sumber daya untuk pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan terjamin
kesinambungannya. 12) Penguatan pelaksanaan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan SDM
Kesehatan. 13) Jaminan ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman merata dan mampu
memenuhi tuntutan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan. 14) Semua unsur manajemen kesehatan yang terdiri dari kebijakan dan administrasi kesehatan,
sistem informasi kesehatan, dan hukum kesehatan dapat dilaksanakan secara mantap dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
3) Program dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Kesehatan
Pilar 1. Penerapan Paradigma Sehat Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan terwujudnya penerapan paradigm sehat dengan penguatan promotive dan preventif adalah:
No Indikator Satuan Kondisi Saat Ini
2017
Target
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tujuan1 : Penerapan ParadigmaSehat Program 1.1 : Peningkatan Keterlibatan Daerah Dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kegiatan 1: Melibatkan Kabupaten/ Kota dan Desa dalam Kegiatan Promotif- Preventif
1) Semua perangkat daerah dan swasta berperan aktif dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
% 30 40 50 60 70 80 90 100
2) Kabupaten Bengkayang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
% 40 45 50 60 70 80 90 100
23
3) Presentase Desa yang mengalokasikan minimal 10% anggaran desa untuk kegiatan UKBM
% 20 40 60 80 80 85 90 95 100
4) Presentase rumah tangga yang beprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
% 50 55 60 65 65 70 80 90 100
5) Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
% 20 40 60 65 70 70 80 80 80
Kegiatan 2: Melaksanakan deteksi dan persiapan dini
1) Semua desa mampu mengenali dan mengatasi masalah kesehatan setempat secara dini sesuai kompetensinya
% 20 20 40 40 60 60 80 80 100
2) Kabupaten Bengkayang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B
% <40 <45 <45 <50 100 100 100 100 100
Program 1.2: Upaya Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Kegiatan 1: Memberdayakan Lembaga Atau Organisasi Masyarakat
1) Persentase Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
% 50 55 60 65 65 70 80 90 100
2) Presentase Peserta Terlatih Dalam Bidang Kesehatan Masyarakat
% <40 <45 <45 <50 100 100 100 100 100
Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan terwujudnya penguatan pelayanan kesehatan dasar dan penguatan kesehatan rujukan adalah:
No Indikator Satuan Kondisi Saat Ini
2017
Target
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tujuan2 : Penguatan Pelayanan Kesehatan Program 2.1: Penguatan Upaya kesehatan masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar Kegiatan 1: 1) Setiap Ibu Hamil
Mendapatkan Ibu
Hamil <40 40 50 60 70 80 90 100 100
24
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
Pelayanan Antenatal Sesuai Standar
2) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
Ibu Bersalin
<40 40 50 60 70 80 90 100 100
3) Ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal Ke Empat (K4)
% 85 86 87 88 90 92 94 98 100
4) Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil
% 84 87 90 88 90 92 94 98 100
5) Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 4. Komplikasi (P4K)
% 88 95 96 97 98 99 100 100 100
6) Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan
% 65 80 95 97 98 99 100 100 100
7) Ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan
% 95 96 97 97 98 99 100 100 100
Kegiatan 2: Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita
1) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
% <40 40 50 60 70 80 90 100 100
2) Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
% <40 40 50 60 70 80 90 100 100
3) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
% 60 60 65 70 75 80 85 100 100
4) Setiap balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
% <40 40 40 60 60 60 80 80 100
5) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
% >20 >20 >20 >20 20 20 10 0 0
6) Persentase bayi usia kurang dari 6
% 40 <55 <55 <55 55 70 80 90 100
25
bulan yang mendapatkan ASI
7) Balita kurus yang mendapat makanan tambahan
% 80 85 90 90 90 95 95 100 100
8) Bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
% 40 47 50 60 70 80 85 90 100
Kegiatan 3: Pelayanan kesehatanan pada Usia Pendidikan Dasar
1) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
% 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2) Presentase Murid/Siswa pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan skreening kesehatan
% 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kegiatan 4: Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1) Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
% 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kegiatan 5: Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut
1) Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
% 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2) Jumlah lansia yang mendapatkan skrining kesehatan
% <50 50 50 50 50 70 80 90 100
Kegiatan 6: Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
1) Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
% 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2) Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
% 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3) Setiap penderita kanker mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
% 20 30 40 50 60 70 80 90 100
4) Prevalensi obesitas % <50 <50 <45 <45 <40 <30 20 10 0
26
pada penduduk ≥18 tahun
5) Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara
% 10 20 30 40 50 80 85 90 100
Kegiatan 7: Pelayanan Kesehatanan dengan Gangguan Jiwa Berat
1) Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
% 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2) Penderita sakit jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
% 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kegiatan 8: Pelayanan Kesehatan Orang dengan Penyakit Menular
1) Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
% 45 45 50 60 70 70 80 100 100
2) Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIVsesuai standar
% 45 45 50 60 70 70 80 100 100
3) Menurunnya jumlah kasus DBD
% <10 <10 <10 <10 <10 <5 <5 0 0
4) Menurunnya jumlah kasus penyakit menular
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) Prevalensi HIV % - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0 0 6) Kejadian TB per
1,000 orang % - <65 <65 <65 <65 <50 <50 30 0
7) Jumlah Penderita DBD
% - ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 0 0 0 0
8) Kejadian Malaria per 1.000 orang
% - ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 0 0
Kegiatan 9: Peningkatan Upaya Gerakan Lingkungan Hidup Sehat
1) Setiap keluarga mengikuti program KB
% 60 60 65 70 75 80 85 100 100
2) Cakupan peserta KB aktif
% 70 70 80 85 >85 >85 90 100 100
3) Meningkatnya keaktifan peserta
% 80 80 85 90 >90 95 100 100 100
27
KB 5) Setiap anggota
keluarga tidak ada yang merokok
% 20 20 40 60 60 60 80 80 100
6) Persentase perokok pada penduduk ≥18 tahun
% <60 <60 <60 <60 <60 50 30 20 <10
7) Setiap keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.
% 60 60 65 70 75 80 85 100 100
8) Seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkayang melaksanakan upaya promotif-preventif secara optimal, melalui Upaya Kesehatan Masyarakat essensial dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
% 60 60 65 70 75 80 85 100 100
9) Kabupaten Bengkayang mencapai Kabupaten Sehat
belum tercapai
10) Seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkayang berperan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
% 60 60 65 70 75 80 85 100 100
Kegiatan 10: Upaya Peningkatan Akses Air Bersih Dan Sanitasi
1) Setiap keluarga mempunyai akses sarana air bersih
% 45 45 50 60 70 70 80 100 100
2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan
% 84 85 100 100 100 100 100 100 100
28
berkelanjutan 3) Presentase
populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
% 84 85 100 100 100 100 100 100 100
4) Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
% 84 85 100 100 100 100 100 100 100
5) Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman
% 84 85 100 100 100 100 100 100 100
Program 2.2 : Penguatan Upaya Peventif Sekunder Pada Pelayanan Kesehatan Rujukan Kegiatan 1: Peningkatan dan Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1) Semua pasien yang membutuhkan mendapatkan pelayanan preventif sekunder dan tersier
% 45 45 50 60 70 70 80 100 100
2) Setiap target indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit tercapai.
% 60 60 65 70 75 80 85 100 100
Program 2.3 : Upaya Kesehatan Perorangan Pada Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Kegiatan 1 : Mendorong Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan
1) Semua puskesmas perawatan dan pelayanan setara mampu melaksanakan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED).
% <60 60 65 70 75 80 85 100 100
2) Kabupaten Bengkayang telah memiliki minimal Rumah Sakit setara Rumah Sakit Umum kelas C sebagai Rumah Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP)
Kelas D Kelas C
Ter-akredi
tasi
3) Kabupaten Bengkayang telah memiliki Rumah Sakit Pratama yang
0 tersedia
Tera-kredit
asi
29
terakreditasi di daerah perbatasan dengan Malaysia
4) Memiliki Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS
% ? 65 75 80 90 100 100 100 100
5) Kecamatan yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Tersertifikasi Akreditasi
% 70 90 90 100 100 100 100 100 100
6) Kab. Bengkayang memiliki 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Ter-akre-ditasi
7) Pengembangan PMI
Belum ada
ada
Pilar 3. Jaminan Kesehatan
Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan terwujudnya jaminan kesehatan untuk semua masyarakat adalah:
No Indikator
Satuan
Kondisi Saat Ini
2017
Target
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tujuan 3 : Jaminan Kesehatan Program 3.1 : Upaya Pengelolaan Asuransi Kesehatan
Kegiatan 1: Peningkatan Kepemilikan Atau Cakupan Asuransi Kesehatan
1) Setiap penduduk Kabupaten Bengkayang terlindungi asuransi kesehatan.
% 95 96 97 98 99 100 100
2) Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk
Program 3.2: Peningkatan Jaminan Kesehatan Kegiatan 1: Peningkatan Cakupan JKN
1) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
% 45 45 50 60 70 70 80 100 100
2) Peserta KB (PBI dan non PBI) yang dilayani di Fask es Swasta
% 63 64,5 66 70 80 85 90 100 100
30
dan jejaringnya Kegiatan 2: Peningkatan Cakupan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
1) Cakupan peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS
% 54 54,5 55 60 70 70 80 100 100
2) Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui jaminan kesehatan nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat
% 45 45 50 60 70 70 80 100 100
3) Peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan (PBI)
% 50 54,5 55 60 70 80 85 90 100
Pilar 4. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah
Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan terwujudnya penguatan sistem kesehatan daerah adalah:
No Indikator Satuan Kondisi Saat Ini
2017
Target
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tujuan4 : Penguatan Sistem KesehatanDaerah
Program 4.1: Peningkatan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia, kualitas dan keterediaan farmasi serta alat kesehatan
Kegiatan 1: Meningkatkan kualitas dan pendayagunaa n SDM
1) Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar
% 45 70 80 85 85 90 95 100 100
2) Setiap desa telah memiliki tenaga kesehatan sesuaistandar
% 45 70 80 85 85 90 95 100 100
3) Setiap tenaga kesehatan mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai
% 80
5) Setiap tenaga 45 70 80 85 85 90 95 100 100
31
kesehatan bekerja sesuai dengan kompetensinya.
%
6) Cakupan petugas kesehatan
% 20 30 40 50 60 70 80 90 100
7) Jumlah/jenis dokter spesialis di RSUD
dokter 4 5 6 7 8 9 10 12 >12
8) Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
% 45 70 80 85 85 90 95 100 100
Kegiatan 2: Meningkatkan kualitas dan ketersediaan farmasi serta alat kesehatan
1) Pengawasan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan-minuman
% 60 60 65
70 75 80 85 100 100
2) Seluruh produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan-minuman dilakukan pemeriksaan kualitasnya sesuai standar.
% 60 60 65
70 75 80 85 100 100
3) Jumlah sarana yang diawasi
% 10 20 30 40 50 75 80 85 >85
4) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
% 55 60 65 70 75 80 85 100 100
Program 4.2 : Mengoptimalkan regulasi dan kebijakan kesehatan serta pembiayaan kesehatan Kegiatan 1: Meningkatkan regulasi dan kebijakan
1) Setiap produk kebijakan dari pusat dan provinsi dilakukan kajian dan dibuatkan ketentuan peraturan di level kabupaten yang dianggap perlu
% 55 60 65 70 75 80 85 100 100
2) Setiap produk kebijakan daerah yang telah dikeluarkan dilakukan evaluasi untuk dilakukan perbaikan jika dianggap perlu
% 80 80 80 85 90 90 95 100 100
32
3) Setiap masalah kesehatan yang memerlukan regulasi untuk pelaksanaannya akan dibuatkan regulasi yang sesuai.
% 20 20 40 60 60 60 80 80 100
Kegiatan 2: Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan
1) Alokasi Pembiayaan kesehatan diupayakan minimal 10% dari APBD.
Terca pai
Program 4.3 : Peningkatan manajemen dan sistem informasi kesehatan
Kegiatan 1: Meningkatkan manajemen kesehatan
1) Tercapainya sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJMN, dan antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPJMD.
belum Terca-pai
2)Tersedianya rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan
belum tersedia
3) Tersedianya rencana kontijensi bencana dan krisis kesehatan
belum tersedia
4) Seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkayang melaksanakan manajemen Puskesmas secara optimal
% 60 95 95 100 100 100 100 100 100
5) Semua kejadian luar biasa (KLB)/wabah penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana dapat ditangani kurang dari 24 jam.
% 55 60 65 70 75 80 85 100 100
6) Penanganan penyakit wabah pada fasilitas
% 60 95 95 100 100 100 100 100 100
33
pelayanan kesehatan dapat menekan angka kematiannya di bawah 1%.
Kegiatan 2: Meningkatkan sistem informasi
1) Terintegrasinya sistem informasi kesehatan daerah dengan system informasi kesehatan nasional.
belum terintegrasi
2) Seluruh upaya pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkayang baik pemerintah maupun swasta termasuk dalam jaringan sistem informasi kesehatan
belum terintegrasi
3) Meningkatnya kapasitas tenaga SIK
% 80 100
4) Meningkatnya sarana dan prasarana
% 40 60 80 100 100 100 100 100 100
5) Seluruh data yang berasal dari jaringan sistem informasi kesehatan di Kabupaten Bengkayang merupakan data yang valid, lengkap dan tepat waktu.
% 40 60 80 100 100 100 100 100 100
6) Seluruh data yang berasal dari jaringan sistem informasi kesehatan di Kabupaten Bengkayang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang telah diolah, dianalisis dan di interpretasi sehingga menjad iinformasi kesehatan yang
% 40 60 80 100 100 100 100 100 100
34
relevan untuk proses perencanaan dan proses pengambilan keputusan
4) Strategi Rencana Aksi Daerah
a) Strategi Umum 2 Tahun Pertama (2018 – 2019) (1) Mengembangkan kapasitas SDM Kesehatan (2) Memastikan alokasi pembiayaan 10% dari APBD Kabupaten Bengkayang di luar belanja
pegawai (3) Mengidentifikasi dan memverifikasi ulang data penerima PBI “by name, by address” dan
meningkatkan cakupan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)
b) Strategi Khusus 4 Pilar PILAR 1: PENERAPAN PARADIGMA SEHAT (1) Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
PILAR 2: PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN (1) Dinas Kesehatan:
(a) Sister Dinas Kesehatan dengan Dinas Kesehatan kabupaten lain yang lebih baik dan maju.
(b) RSUD: a. Sister Hospital dengan Rumah Sakit daerah lain yang lebih baik dan maju.
(c) Puskesmas: a. Sister Puskesmas dengan puskesmas daerah lain yang lebih baik dan maju. b. Peningkatan kapasitas SDM puskesmas melalui magang di RSUD dan RS
Serukam.
(d) PILAR 3: JAMINAN KESEHATAN a. Integrasi dan kolaborasi puskesmas dengan Dinas Sosial dan LS terkait dalam
pendekatan keluarga untuk identifikasi dan verifikasi data PBI.
(e) PILAR 4: PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAERAH a. Penyusunan Naskah Akademis Sistem Kesehatan Daerah, dan selanjutnya
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. b. Revisi dan Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Bengkayang dengan RPJMD
Provinsi Kalimantan Barat. c. Sinkronisasi Renstra OPD dengan RPJMD. d. Sinkronisasi Perencanaan Tingkat Puskesmas dengan Renstra Dinas
Kesehatan. e. Integrasi program dan kegiatan KIA-KB.
35
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan Evaluasi merupakan langkah yang perlu ditempuh untuk menjamin pencapaian Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2025. Pemantauan difokuskan pada kegiatan yang sedang dilaksanakan agar kelemahannya dapat diketahui dan diantisipasi secara cepat dan tepat. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat hasil yang telah dicapai pada rencana target dan indikator yang telah ditetapkan.
Adapun tujuan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Bengkayang adalah: 1) Memberikan masukan terhadap tim pelaksana untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh
pelaksana kegiatan 2) Menyediakan sumber informasi tentang pelaksanaan pencapaian target Rencana Aksi Daerah
Kesehatan Kabupaten Bengkayang 3) Sebagai salah satu dasar dalam perumusan kebijakan dan penyusunan perencaanaan.
Pelaku pemantauan dan evaluasi adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap pencapaian Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Kabupaten Bengkayang. Pelaku pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program Rencana Aksi Daerah (RAD) di Kabupaten Bengkayang adalah pemantau bagi dirinya sendiri dan bagi pelaku lain. Hal tersebut diharapkan dapat terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipastif.
Objek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan upaya Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Kabupaten Bengkayang. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan dilakukan dari proses perencanaan dan pelaksanaan kemudian kegiatan evaluasi dilakukan pada tiap tahun atau periodik dan akhir program. Metode pemantauan dan evaluasi ditentukan masing-masing pihak sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing pelaksana.
Berikut ini diagram mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) kesehatan di Kabupaten Bengkayang.
36
Gambar1. Mekanisme Pemantuan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Kesehatan di Kabupaten Bengkayang
Kegiatan pemantauan dan evaluasi tidak hanya pada program atau kegiatan, tetapi juga dilakukan evaluasi pada pencapaian target indikator. Hasil pemantauan akan ditindak-lanjuti dengan melakukan perbaikan atau penyempurnaan pada rencana dan pelaksanaan. Pada akhir pelaksanaan tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan pencapaian.
2. Mekanisme Pelaporan Kegiatan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Bengkayang pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (stakeholders). Pemantauan dan evaluasi pada lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh tim pelaksana terutama oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang dan Kepala Seksi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta untuk mengukur dampak kebijakan dan program pada pilar-pilar Rencana Aksi Daerah Kabupaten Bengkayang.
37
Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan target di Kabupaten Bengkayang juga bisa dilakukan secara independen oleh lembaga-lembaga Non Pemerintah seperti LSM dan Perguruan Tinggi.
Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah akan diverifikasi dan dikonsolidasikan dengan tim dan kelompok kerja (Pokja) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2025. Verifikasi dan konsolidasi ini bertujuan sebagai tindakan penyempurnaan dan penulisan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan.
Hasil pematauan yang berisi rekomendasi kemudian dilaporkan dalam 3 (tiga) bentuk laporan yaitu laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan akhir program.
3. Tanggung Jawab dalam Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan pemantauan dan evaluasi secara tidak langsung akan menggambarkan jawaban terhadap beberapa pertanyaan seperti: 1) Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang
direncanakan? 2) Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan berhasil? 3) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya? 4) Apa yang menjadi kendala atau faktor penghambat terhadap program yang belum berhasil? 5) Apakah perlu dilakukan revisi atau perubahan rencana awal?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi salah satu acuan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi. Acuan lainnya yaitu fokus pada tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut: 1) Mampu menilai kemajuan pelaksanaan program dari pilar rencana aksi daerah 2) Mengetahui kendala-kendala dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program 3) Mampu mengukur keluaran, hasil, manfaat, maksud hingga dampak pelaksanaan program
dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan 4) Dapat menjadi umpan balik untuk peningkatan perencanaan untuk periode sekarang
maupun yang akan datang.
Terselenggaranya kegiatan pemantauan dan evaluasi yang sukses memerlukan kerjasama oleh semua pihak.Banyaknya program dan indikator yang perlu pemantauan dan evaluasi dengan demikian diharapkan ada sinergisitas untuk mencapainya. Upaya yang dapat dilakukan dengan menetapkan tim pelaksana pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:
1) Tim Pelaksana Tim pelaksana pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Kesehatan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi di Kabupaten Bengkayang. Susunan tim adalah sebagai berikut: Penanggung Jawab : Bupati Ketua : Kepala Bappeda Anggota : Pokja I. Penerapan Paradigma Sehaat
Pokja II. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Pokja III. Jaminan Kesehatan Pokja IV. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah
38
2) Penanggung Jawab Penanggung jawab masing-masing pilar dan program dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Pilar Program/Kegiatan Penanggung Jawab
1. Penerapan Paradigma Sehat
1) Melibatkan Kabupaten/Kota Dan Desa Dalam Kegiatan Promotif-Preventif
Sekretariat
2) Melaksanakan deteksi dan persiapan dini Kepala Bidang Bina Masyarakat
3) Memberdayakan Lembaga Atau Organisasi Masyarakat
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar
1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
2) Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita 3) Pelayanan kesehatanan pada Usia
Pendidikan Dasar 4) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 6) Pelayanan Kesehatanan dengan
Gangguan Jiwa Berat 7) Pelayanan Kesehatanan dengan
Gangguan Jiwa Berat Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
8) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Penyakit Menular
9) Peningkatan Upaya Gerakan Dan Ligkungan Hidup Sehat
10) Upaya Peningkatan Akses Air Bersih Dan Sanitasi
11) Mendorong Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
3. Jaminan Kesehatan
1) Peningkatan Kepemilikan Atau Cakupan Asuransi Kesehatan Kepala Seksi Promosi
Kesehatan dan minan Pemeliharaan Kesehatan
2) Peningkatan Cakupan JKN 3) Peningkatan Cakupan Peserta Penerima
Bantuan Iuran (PBI) 4. Penguatan
Sistem Kesehatan Daerah
1) Meningkatkan kualitas dan pendayagunaan SDM
Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan
2) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan farmasi serta alat kesehatan
Kepala Seksi Farmasi Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan
3) Meningkatkan regulasi dan kebijakan Sekretariat 4) Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan 5) Meningkatkan manajemen kesehatan 6) Meningkatkan sistem informasi Kepala Seksi SIK
4. Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan terakhir yang sangat perlu dilakukan untuk memaksimalkan perencanaan lanjutan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi juga sering kali
39
dikaitkan dengan adanya rencana revisi atau peninjauan kembali agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.
Adapun waktu pelaksanaan pemantauan evaluasi pada tujuan, target-target dan indikator untuk menelaah pencapaian kinerja dari program yaitu dilaksanakan pada beberapa waktu yaitu: 1) Pemantauan Proses, yaitu pemantauan pada saat program berjalan dengan melakukan
pemantauan setiap 3 bulan sekali (triwulan). Tujuannya memantau kemajuan dan mengecek semua pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai rencana dan waktu yang telah ditetapkan.
2) Evaluasi Tahunan, yaitu pemantauan yang dilakukan diakhir tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target-target tahunan yang telah disusun.
3) Evaluasi Akhir (Summative Evaluation), yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir periode rencana aksi daerah kesehatan pada tahun 2025.
Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bukan kegiatan yang hanya dilakukan sekali sepanjang periode, akan tetapi kegiatan yang untuk menilai kesesuaian komponen maka perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritasnya.
40
41
BAB V PENUTUP
Dokumen Rencana Aksi Daerah Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman kerja dari tahun 2018-2025. Tujuannya agar terciptanya masyarakat Kabupaten Bengkayang yang hidup dengan perilaku dan lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang.
Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Kabupaten Bengkayang ini dapat digunakan oleh seluruh (stakeholders) pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkayang untuk mencapai target-target pembangunan yang berlaku dan disepakati secara global.Oleh karena itu, Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Bengkayang ini diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJMN, RPJMD, SDGs dan Rencana Strategik Kabupaten Bengkayang.
Tercapainya target-target indikator Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Kabupaten Bengkayang yang telah ditetapkan, besar dipengaruhi oleh bantuan dan kerjasama oleh berbagai pihak.Oleh karena itu, untuk menjamin implementasi kegiatan yang sesuai dengan harapan sangat diperlukan partisipasi seluruh pihak baik pemerintah, pihak swasta, LSM, Perguruan tinggi dan masyarakat.
