ejournal.uwks.ac.id · yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan...

Preview:

Click to see full reader

Citation preview

Recommended

Modul SNI Kayu Pasal 8 dan Pasal 9
Documents
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51
Documents
TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik
Documents
ejournal.uwks.ac.id · in distribution), dan biasa Reducer, yaitu penganut teori reduktif. disebut dengan teori Muladi dan Barda Nawawi Arief distributive yang ber- dalam bukunya
Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang
Documents
ejournal.uwks.ac.id · sistim peradilan dan advokasi. ... Interaksi ini nampak pada semu ... bails, contoh : penanganan terhadap
Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK · PDF fileTENTANG PEMBENTUKAN ... Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan ... Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe
Documents
Pasal pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama dan kepercayaan di indonesia
Education
Pedoman Pasal 47 Tentang Tindakan - KPPU · dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang
Documents
ANALISIS AKUNTANSI PPH PASAL 22, PPH PASAL 23, DAN PPN
Documents
BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan …eprints.umm.ac.id/41380/3/BAB II.pdf21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan
Documents
ejournal.uwks.ac.id dalam perspektif hukum pidana, etika profesi kedokteran dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman guna menciptakan peradilan yang bebas dan tidak
Documents
DPP KAI Kongres Advokat Indonesia Tjoetjoe S Hernanto ... · Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat Pasal 28H ayat (2), Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34
Documents
bondowosokab.jdih.jatimprov.go.id BUPATI KAB... · Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, ... (APBN) dan APBD secara formal dan material atas penggunaan bantuan
Documents
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH … UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 BAGIAN PERTAMA : PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL
Documents
 · sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan
Documents
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN … · ringkasan penjabaran anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah lampiran i ::: ... (pph) pasal 25 dan pasal 29 dan pph pasal
Documents
PERLAKUAN AKUNTANSI PPH PASAL 21 DAN PASAL 25 …
Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG ......Hubungan Industrial; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28 D ayat
Documents
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA ......Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan ketentuan Pasal 19, Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44
Documents