View
18
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
“DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA
SERENTAK TAHUN 2020 DI PROVINSI JAWA TIMUR”
Disampaikan Oleh :H. M. BUDI S. SUDARMADI
DIREKTUR FASILITASI KEPALA DAERAH DAN DPRD DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIATAHUN 2019
BIODATA
1. NAMA : H. M. BUDI S. SUDARMADI
2. NIP : 19680526 199403 1 008
3. NIK DAN NPWP : 3275032605680009 dan 29.454.870.6-407.000
4. TEMPAT /TGL. LAHIR : MADIUN, 26 Mei 1968
5. AGAMA : ISLAM
6. PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
7. JABATAN : DIREKTUR FASILITASI KEPALA DAERAH DAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DIREKTORAT JENDERALOTONOMI DAERAH. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIKINDONESIA.
8. PENDIDIKAN : 1. SARJANA ILMU PEMERINTAHAN, MAGISTER ILMUPEMERINTAHAN (INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN DANUNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG)
2. KANDIDAT DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN, INSTITUTPEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) REPUBLIKINDONESIA.
9. DIKLAT STRUKTURAL
: 1. LULUSAN TERBAIK, DIKLAT ADUMLA TAHUN 1999 (BADANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA)
2. LULUSAN TERBAIK, DIKLAT PIMPINAN TINGKAT III TAHUN 2005(BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KEMENTERIAN DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA)
10. RIWAYAT JABATAN
: 1. KEPALA SUB DIREKTORAT DEKONSENTRASI & TUGASPEMBANTUAN, DIREKTORAT DEKONSENTRASI DAN TUGASPEMBANTUAN, DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHANUMUM, KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I. TAHUN 2005 – 2011.
11. KEPALA SUB DIREKTORAT OTONOMI KHUSUS WILAYAH I, DIREKTORATPENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMIDAERAH, DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH, KEMENTERIAN DALAMNEGERI R.I TAHUN 2011 – 2014.
12. KEPALA BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN DALAMNEGERI R.I TAHUN 2014-2015.
13. KEPALA SUB DIREKTORAT TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA,DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN,DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIANDALAM NEGERI R.I TAHUN 2015 – 2016
14. KEPALA SUB DIREKTORAT KECAMATAN, DIREKTORAT DEKONSENTRASI, TUGASPEMBANTUAN DAN KERJASAMA, DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASIKEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I TAHUN 2016 – 2018
15. PENGHARGAAN:1. SATYA LENCANA KARYA SATYA 10 TAHUN.2. SATYA LENCANA KARYA SATYA 20 TAHUN
16. ISTERI : Dra. Hj. SITI HARLI SAPARIA, M.Ed.17. ANAK : 1
.ANISA SITI MARIANI KRIYA UTAMI, S.T.(KONSULTAN ERNST AND YOUNG,SARJANA TEKNIK INDUSTRI, FAKULTAS TEKNIK, UGM)
2.
FADILA SITI RAHMA(MAHASISWI TEKNIK PANGAN, FAKULTAS PERTANIAN, UNS)
18. ALAMAT KANTOR
: DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH, KEMENTERIANDALAM NEGERI.JL. MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7-8 JAKARTA PUSAT.Telp./Faks. 021-3453566, HP. 08129043328.Email : dit_pejabatnegara@yahoo.co.id
budis.sudarmadi68@yahoo.co.id19. ALAMAT
RUMAH: JL. DUTA HARAPAN IV. NOMOR 11 A,
KELURAHAN HARAPAN BARU, KECAMATAN BEKASI UTARA,KOTA BEKASI. 17123. TELP/FAKS. 021. 88976751
BIODATA
DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Pasal 18 B (2) UUD 45NKRI mengakui & menghormati kesatuan2 masy hukum adatbeserta hak2 TRADISONALNYA sepanjang masih hidup &sesuai dgn perkembangan masy & prinsip NKRI diatur dgn UU.
Pasal 18B (1) UUD 45
NKRI mengakui & menghormati Satuan2 PEMDA ygBERSIFAT KHUSUS & ISTIMEWA yg diatur dgn UU.
Pasal 18 (1) UUD 45NKRI dibagi atas daerah-daerah PROV & daerah PROV itudibagi atas KAB/KOTA, yg tiap-tiap PROV, KAB & KOTA itumempunyai pemerintahan daerah yg diatur dgn UU.
PRESIDEN
DAERAHOTONOM
DESENTRALISASI
SISTEM PEMERINTAHAN NKRI
GUB. & INSTANSI VERTIKAL
DEKONSENTRASI
BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL
DELEGASI(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
TUGAS PEMBANTUAN
DAERAH OTONOM
KEMENTERIAN NEGARADEWAN PERTIMBANGAN
TNI/POLRI
PEMDA PROV
PEMDA KAB/KOTA
BUP/WALKOT
CAMAT
Dilimpahkan
NEGARA KESATUAN
1. Pusat dan Daerah SatuSistem Manajemen PEM
2. Sumber Kewenangan
NEGARA FEDERAL
1. Pusat dan Daerah DuaSistem Manajemen PEM
2. Sumber Kewenangan
PERBEDAAN NEGARA KESATUAN DGN NEGARA FEDERAL
(Winter, William O)
PEOPLE
NATIONAL GOV
STATE/LOCAL GOV
PEOPLE
STATE/LOCAL GOV
NATIONAL GOV
3. SISTEM PENGAWASAN
a. Pengawasan Pusat THDP Daerah lebih ketat
b. Terdapat Dua Akuntabilitasyg sama bobotnya1) Akuntabilitas kpd PEM
KUAT2) Akuntabilitas kpd Rakyat
KUAT
3. SISTEM PENGAWASAN
a. Pengawasan Pusat thdp Daerah lebih longgar
b. Terdapat Dua Akuntabilitas yg tdk sama bobotnya1) Akuntabilitas kpd PEM
TERBATAS2) Akuntabilitas kpd
Rakyat lebih kuat
LANJUTAN
NEGARA KESATUAN NEGARA FEDERAL
Keberadaan KEMENDAGRI(Selalu ada Kemendagri atausebutan lain yg berfungsisbg penyerasi kepentinganPemerintah Pusat &Pemerintah Daerah)
(Biasanya ada Kemendagriatau dgn sebutan lain tetapiperannya tdk sebesar pdKemendagri di NegaraKesatuan)
Keberadaan KEMENDAGRI
PEMERINTAH PUSAT
KEMENDAGRI
PEMERINTAH DAERAH
LANJUTAN
NEGARA KESATUAN NEGARA FEDERAL
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
URS. PEM-AN WAJIB.
1. Politik Luar Negeri2. Pertahanan3. Keamanan4. Agama5. Yustisi6. Moneter dan Fiskal
Nasional
1. BINAWAS KEBANGSAAN & KETAHANAN NAS dlm Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, Pemertahanan &Pemeliharaan Keutuhan NKRI
2. Binawas PERSATUAN & KESATUAN BANGSA.3. Bina Kerukunan Antar Suku & Intra Suku, Umat Beragama, Ras, & Gol. Lainnya
guna mewujudkan STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL & NASIONAL.4. Penanganan konflik sosial sesuai Per – UU.5. KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ANTAR INSTASI PEMERINTAHAN di
wilayah Prov, Kab & Kota utk menyelesaikan permasalahan dgnmemperhatikan prinsip demokrasi, HAM, pemerataan, keadilan, keistimewaan& kekhususan, potensi , keanekaragaman daerah sesuai Per – UU.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.7. Pelaksanaan urs. PEM. yg BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH & tidak
dilaksanakan oleh INSTANSI VERTIKAL.
URSPEM
ABSOLUT
PUM
CONCURRENT
1. Pelayanan Dasar (SPM)
2. Non Pelayanan Dasar
1. DILAKSANAKAN SENDIRI (KP/KD)
2. DEKON
URS. PEM-AN PILIHAN.
Lanjutan
KONKUREN
YAN DASAR
NON YAN DASAR
Pendidikan, Kesehatan, PU &Penataan Ruang, Perum Rakyat& Kawasan Permukiman,Trantibum dan Linmas(TRANTIBUM, BENCANA,& KEBAKARAN) & Sosial.
ditentukan SPM nya
Kelautan & Perikanan, Pariwisata, Pertanian,Kehutanan,
ESDM, Perdagangan, Perindustrian, & Transmigrasi
mengacu pada NSPK
URS. PEM . WAJIB URS. PEM . PILIHAN(Pusat, Prov., Kab/Kota)
Naker, PemberdayaanPerempuan & PerlindunganAnak, Pangan, Pertanahan,Likungan Hidup, AdmindukCapil, PMD, PengendalianPenduduk & KB, Perhubungan,Kominfo, Koperasi UKM,Penanaman Modal,Kepemudaan & Olah raga,Statistik, Pesandian,Kebudayaan, Perpustakaan &Kearsipan,
11
Belanja Pemerintah
PUSAT
1. Belanja Pegawai2. Belanja Barang3. Belanja Modal4. Pembayaran Bunga
Utang5. Subsidi6. Hibah7. Bantuan Sosial8. Belanja Lain-lainBelanja Untuk
DAERAH
K/L
Belanja Pusat
di PUSAT
Belanja Pusat
di DAERAH
6 Urusan ABSOLUT
KONKUREN & PUM
Kanwil di Daerah
Dikerjakan sendiri/UPT/Balai
Dilimpahkan ke GUB,
Bup/walkot sbg WKL PEM
Ditugaskan kePROV, KAB/KOTA
A P BN
PUSAT DAERAH
Dana DEKON
DANA TP
APBD
HIBAHDana Darurat
1. Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK)
2. Dana OTSUS & ISTIMEWA
3. Dana Desa
DANA DESEN
Dana Sektoral di DAERAH
ALUR APBN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH
Kantor Daerah
PILKADA 9 DES. 2015
PILKADA 15 FEB. 2017
PILKADA 27 JUNI 2018
270 KDH(9G, 224B, 36W+1W)
171 KDH (17G, 115B,
39W)
101 KDH (7G, 76B,
18W)
PILKADA BERIKUTNYA TAHUN 2020
SKEMA PILKADA SERENTAK
PILKADA BERIKUTNYA TAHUN 2022
PILKADA BERIKUTNYA TAHUN 2023
PILKADA TAHUN 2025
PILKADA TAHUN 2027
PILKADA TAHUN 2028
Rp.
MARAKNYA PENGGUNAAN ISU SARA/BLACK CAMPAIGN
REVIEW PILKADA SERENTAK (2015, 2017 & 2018)
PARTISIPASI MASYARAKATTAHUN 2015 : 70 %
TAHUN 2017 : 74,5 %TAHUN 2018 : 73,24 %
BIAYA PENYELENGGARAAN MEMBENGKAK1. TAHUN 2015 : 269 DAERAH --> + 7,1 T
2. TAHUN 2017 --> + 4,2 T3. TAHUN 2018 : 171 DAERAH --> + 15,4 T
(MASIH BERTAMBAH NPHD PANWAS DAN KEAMANAN BEBERAPA DAERAH BELUM)
INTENSITAS KONFLIK PASCA PILKADADI DAERAH OTSUS PAPUA & PB
(EX: TOLIKARA, INTAN JAYA, DLL)
SUMATERA KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
DISELENGGARAKAN PADA 270 DAERAH OTONOM YANG MELIPUTI 9PROVINSI, 224 KABUPATEN, DAN 37 KOTA.
PROVINSI YANG MELAKSANAKAN PILKADA GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ADALAH 1. SUMATERA BARAT2. JAMBI3. BENGKULU4. KEPULAUAN RIAU5. KALIMANTAN TENGAH6. KALIMANTAN
SELATAN7. KALIMANTAN UTARA8. SULAWESI UTARA 9. SULAWESI TENGAH
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN PILKADA ADALAH :1. KABUPATEN NGAWI2. KABUPATEN JEMBER3. KABUPATEN LAMONGAN4. KABUPATEN PONOROGO5. KOTA BLITAR6. KABUPATEN BLITAR7. KABUPATEN SITUBONDO8. KABUPATEN KEDIRI9. KABUPATEN SUMENEP10. KOTA SURABAYA11. KOTA PASURUAN12. KABUPATEN GRESIK13. KABUPATEN MALANG14. KABUPATEN MOJOKERTO15. KABUPATEN PACITAN16. KABUPATEN TRENGGALEK17. KABUPATEN SIDOARJO18. KABUPATEN TUBAN19. KABUPATEN BANYUWANGI
PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI PROVINSI JAWA TIMUR
DISELENGGARAKAN PADA 19
DAERAH OTONOM YANG MELIPUTI 16 KABUPATEN
& 3 KOTA.
POTENSI PERMASALAHAN PILKADA SERENTAK 2020
LUAS WILAYAH, KONDISI GEOGRAFI, DAN ADANYAPERATURAN KHUSUS
PEREKAMAN DAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH DUKCAPIL DI 170DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN PILKADA
NPHD DAN BAWASLU TERDAPAT PERMASALAHAN DALAMPROSES PEMBENTUKAN TERKAIT KELEMBAGAANNYA
PEMDA DAN KPU PROV/KAB/KOTA MEMBAHAS DRAF NPHD
17
RUJUKAN INDEKS KERAWANAN PILKADA MENJADI SALAH SATUPARAMETER DALAM MEWASPADAI DAERAH RAWAN DENGANMEMPERHATIKAN PENGALAMAN PILKADA SEBELUMNYA TERKAITISU SARA DAN SENTIMEN AGAMA
SEBAGAI UPAYA DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PIHAK KEAMANAN TELAHMELAKUKAN PEMETAAN TERHADAP POTENSI TERJADINYA KERAWANANYANG MENJADI KENDALA DI LAPANGAN DIANTARANYA :1. PERSETERUAN ANTAR PARA PENDUKUNG PASLON2. ADANYA DUKUNGAN GANDA DARI PARPOL PENGUSUNG3. NETRALITAS PENYELENGGARA4. KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DAN MONEY POLITIC5. KUALITAS MASYARAKAT DLM MENGGUNAKAN HAK POLITIKNYA
SANGAT RENDAH6. PELANGGARAN KODE ETIK OLEH PENYELENGGARA YG DPT
MENGHAMBAT TAHAPAN7. TDK ADANYA SOLIDITAS DR PENYELENGGARA8. MASALAH LOGISTIK TERKAIT DGN 4T
- TEPAT WAKTU- TEPAT KUANTITI- TEPAT SPESIFIKAS- TEPAT SASARAN
9. BLM ADA PENENTUAN YG TEPAT TTG WILAYAH YG MENGGUNAKANSISTEM NOKEN 18
KENDALA YANG DIHADAPI SELAMA PILKADA SERENTAK 2015, 2017 & 2018 SEBAGAI ACUAN
PELAKSANAAN PILKADA 2020
(1)
TERDAPAT PERMASALAHAN NPHD BAWASLU, TERKAIT PROSES PEMBENTUKAN
KELEMBAGAANNYA
(2)
MEKANISME PENGADMINISTRASIAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN PILKADA
(3)INDEKS KERAWANAN
PILKADA MENJADI SALAH SATU PARAMETER DALAM
MEWASPADAI DAERAH RAWANDENGAN MEMPERHATIKAN
PENGALAMAN PILKADA SEBELUMNYA TERKAIT ISU
SARA DAN SENTIMEN AGAMA
(4)
MINIMNYA PESERTA PILKADA
(5)NETRALITAS
ASN DALAM
PILKADA
(6)BLACK CAMPAIGN SEBELUM MASA
KAMPANYE (pencitraan dan beritahoax pada balon) dan
POLITIK UANG
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN PILKADA
LANGKAH – LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENGANTISIPASI POTENSI PERMASALAHAN PILKADA 2020
•Menjamin tersedianya pendanaan pelaksanaan Pilkada dengan memfasilitasi percepatan
NPHD•Menyiapkan DP4 yang seakurat mungkin sebagai dasar KPU dalam menyusun DPS dan DPT.•Membantu peningkatan partisipasi pemilih dengan mendorong pemerintah daerah
untuk mengalokasikan dana sosialisasi pada OPD terkait dengan penyelenggaraan
Pilkada
•Pembentukan Desk Pilkada di seluruh daerah untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam
penyelenggaraan setiap tahapan Pilkada sehingga mempermudah pengawasan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
•Berkoordinasi dengan Bawaslu, TNI/POLRI untuk melakukan pemetaan potensi
konflik dan kerawanan setiap tahapan guna deteksi dini terhadap aspek-aspek yang
dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada Serentak 2020•Menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar menekankan pemahaman aturan
terkait netralitas ASN dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam
penyelenggaraan Pilkada.
PEMERINTAH
ISU – ISU STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK
REGULASI MULTI TAFSIR ATAS UU & PERATURAN PILKADA/PEMILU SENGKETA GUGATAN PTUN ATAS PERATURAN PILKADA
PENYELENGGARA SDM YANG KURANG KOMPETEN TERGANGGUNYA KREDIBILITAS & INDEPEDENSI
PESERTABUDAYA POLITIK YANG SIAP MENANG DAN SIAP KALAHPENGGUNAAN BLACK CAMPAIGN / ISU SARA & PRAKTEK MONEY POLITIC
LOGISTIK PENDISTRIBUSIAN YANG TIDAK TERENCANA DENGAN BAIK TERGANGGUNYA PENDISTRIBUSIAN AKIBAT KERAWANAN KEAMANAN DAN SULITNYA
KONDISI GEOGRAFIS
TAHAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE MASA TENANG & PEMUNGUTAN SUARA PENETAPAN CALON TERPILIH SENGKETA
PEMILIHPOTENSI PERMASALAHAN DI PERBATASAN DAN MOBILISASI PEMILIHRENDAHNYA ANTUSIAS MASYARAKAT TINGKAT PARTISIPASI
TITIK KRUSIAL DAN POTENSI KONFLIK NO TAHAPAN POTENSI MASALAH POTENSI KONFLIK
1. PenyusunanDaftarPemilih
1. Pemilih yang Belum memiliki KTPElektronik berpotensi tidakterdaftar di DPT
2. Pemilih terdaftar lebih dari satukali (ganda)
3. pemilih tinggal di daerah sengketa4. Pemilih tidak memiliki identitas
kependudukan
Permasalahan DPT akandijadikan alasan bagi calon yangkalah untuk melakukanpenolakan terhadap hasilpemilu dengan melakukandemonstrasi dan tindakkekerasan
2 Pe nca lona n 1. Ma nipula si da ta pe ndukungo le h ba ca lon pe rse o ra nga n
2. Dukunga n ga nda o le hpe ndukung a ta u pa rta ipo litik
3. Pe ma lsua n dokume npe nca lona n da n/a ta u sya ra tca lon
1. Se ngke ta p e nca lona n d iPTUN tid a k b e rkepa stia nd a ri sisi w a ktu
2. Ba ka l ca lon ya ng tida klo los se la in me la kuka nse ngke ta me la kuka nte ka na n-te ka na n kep a daKPU
3. Tind a ka n ke ke ra sa np e nd ukung te rha da p KPUd a e ra h
LANJUTANNo Ta ha pa n Pote nsi Ma sa la h Pote nsi Konflik3 Kampanye 1. Kampanye hitam
2. Berita Hoax di mediasosial
3. Politik uang4. Intimidasi5. Kampanye SARA
Potensi konflik antar pendukungpasangan calon pada tahapan inisangat tinggi pada tahapan ini jikakampanye hitam, hoax, politikuang, intimidasi, dsb terjadi ditengah masyarakat
4 PemungutandanPenghitunganSuara
1. Politik uang2. Intimidasi kepada pemilih
dan penyelenggara3. Manipulasi penghitungan
suara4. Pemalsuan dan/atau
penyalahgunaan Model C65. PSU
Eskalasi konflik antar pendukungsemakin tinggi pada saat haripemungutan suara, terlebih jikahoax, informasi kecuranganberedar di tengah masyarakat
5 RekapitulasidanPenetapanCalonTerpilih
1. Perbedaan data antarasaksi dengan KPU
2. Potensi manipulasi datahasil pemilu
3. Potensi politik uang
1. Demonstrasi calon yang kalahakan semakin meningkat padatahapan
2. Potensi konflik pendukungpasangan calon akanmeningkat pada tahapan ini.
PEMETAAN DUKUNGAN PEMDA DALAM PILKADA
1 ANGGARAN
PENDAFTARAN PEMILIH2
TRANTIBUM3
NETRALITAS ASN4
PJ /PJS/PLT KDH5
1. HIBAH KPUD2. HIBAH PANWAS/BAWAS
3. HIBAH POLRI & TNI
PARTISIPASI PEMILIH
JUMLAH PERSONEL
MUTASI JABATAN
JUMLAH PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI
KAPASITAS & TRACK RECORD
ASPEK INDIKATOR
ANGGARAN ANTISIPASI PSUREFER PERMENDAGRI 44/2015
- REKAM E-KTP- CETAK E-KTP
- SUKET PILKADA
- SATLINMAS (PAM TPS)- SATPOL PP/DAMKAR
- DISHUB
PS 71 UU 10/2016Petahana dilarang
melakukan penggantianpejabat kecuali mendapatpersetujuan tertulis dari
Mendagri
PERMENDAGRI 1/2018
PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI 74/2016 TTG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN
NEGARA BAGI KDH/WKDH
OUTPUT
DUKUNGAN TIM PEMANTAUAN DAN DESK PILKADA
KEMENDAGRI MENYUSUN PETA POTENSI KONFLIK SEBAGAI ANTISIPASI KERAWANAN DALAM PILKADA
SERENTAK TAHUN 2020
JARINGAN INFORMASI YANG ADA DI DAERAH:1. Badan Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota
2. Badan Intelijen Negara di daerah3. Lembaga Penyelenggara Pilkada dan Jaringan Forum Strategis lainnya.
25
1.Regulasi2.Kesiapan Penyelenggara
3. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih4.Anggaran serta Keamanan
5.Ketentraman dan Ketertiban Umum(Kamtramtibum).
AGAR PILKADA LANGSUNG & SERENTAK TAHUN 2020 BERJALAN SESUAI DENGANATURAN YANG ADA, PERLU DIPERHATIKAN BEBERAPA HAL BERIKUT :
• Harus ada jaminan hak-hak konstitusi masyarakatterjaga dan terakomodir dalam penyelenggaraanPilkada
• Harus ada kepastian penyaluran dana, logistik,realisasi tahapan NPHD sesuai dengan alokasiyang telah ditetapkan
1
2• Harus mengedepankan kecermatan untuk menghindari
kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada, terutamaterkait data pemilih
3• Pilkada harus menjadi tanggungjawab bersama,
terutama pemerintah dan partai politik untukmensukseskannya4
• Collective action dari semua pihak untuk memperhatikanaturan yang ada, terutama pada daerah dengan tingkatkerawanan yang tinggi
5
.........LANJUTAN
• Sebagaimana amanat UU No 10 Tahun 2016, bagiKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah baik yang akanmaju dalam pilkada maupun yang tidak ikut kontestasipilkada dilarang melakukan penggantian pejabatkecuali ada izin dari Menteri.
6
7• Dalam upaya mengoptimalkan koordinasi dan konsolidasi
maka Desk Pilkada Pemerintah Daerah perlu dioptimalkan khususnya dalam upaya identifikasi dan cegah dini potensi masalah yang akan timbul
• Pemerintah Daerah perlu sedini mungkin mempersiapkan calon pelaksana tugas yang berasal dari ASN Provinsi untuk menjadi Plt di masa kampanye bagi daerah yang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maju bersamaan dalam Pilkada
8
PENUTUP
Beragam permasalahan Pilkada seperti yang diuraikandi atas, seyogyanya menjadi pengalaman dan guru ygberharga bagi kita semua, khususnya bagi kelancaranpelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, untukdapat mengantisipasi dan memberikan solusi ataspersoalan yang mungkin terjadi.
29
Recommended