View
230
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
1
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (good
governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka
mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraaan pemerintahan dan an
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi , kolusi dan Nepotisme.
Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan
public good and services dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan
Good Governance. Agar ini bisa terselenggara dengan baik maka dibutuhkan
komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan
masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik
dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan
demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.
Melihat perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini, pemerintah
daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Termasuk pula keharusan
pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek
penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih
kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.
Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di
daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan,sistematik,
terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan
tantangan yang semakin berat.
Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran
pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
2
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan Nasional.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan
berorientasi pada hasil merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan
harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999
tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam undang-undang tersebut diatas disebutkan
bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas
tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas
proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Sesuai dengan Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah
(Pejabat Eselon II ) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu
instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun
anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat
dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
3
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem
akuntabilitas yang memadai.
Disamping itu LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai
kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang
lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) berfungsi
sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung dan mengacu
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka
LAKIP Tahun 2013 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai
pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan
penjelasan yang memadai atas kinerja dan pembandingan capaian indikator
kinerja. Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Badung yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Badung kepada Presiden ini telah disusun dan
dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam
laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2013.
Dalam lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil
Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara, Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
4
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Badung Tahun
2013 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang
melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
NegaraYang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir UU No. 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 ;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
5
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator
Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung
Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja Utama (
IKU ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ;
12. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran
2013.
1.2. Gambaran Umum Daerah
1.2.1 Kondisi Geografis Daerah
Secara geografis, wilayah Kabupaten Badung terletak antara 8014‟20”-
8050‟48” Lintang Selatan dan 115
005‟00” - 115
026‟16” Bujur Timur. Kabupaten
Badung merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota yang
terdapat di Provinsi Bali, dengan luas wilayah adalah 418.52 Km2 (7,43% dari
luas Pulau Bali).
Secara geografis, wilayah Kabupaten Badung berada pada posisi paling
selatan dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dengan batas-batas wilayah sebagai
berikut :
- Batas Utara : Kabupaten Buleleng
- Batas Timur : Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar
- Batas Selatan : Samudera Indonesia
- Batas Barat : Kabupaten Tabanan
Bagian utara daerah ini merupakan daerah pegunungan dengan udara yang
sejuk, berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sedangkan di bagian selatan
merupakan dataran rendah dengan pantai berpasir putih dan berbatasan dengan
Samudra Indonesia. Bagian tengah merupakan daerah persawahan yang
berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar di sebelah Timur, dan
berbatasan dengan Kabupaten Tabanan di sebelah Barat.
Wilayah Kabupaten Badung sebelum Tahun 1992 mencakup keseluruhan
wilayah Kota Denpasar yang meliputi Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
6
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Timur, Denpasar Barat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992,
tanggal 15 Januari 1992 Kota Administratif Denpasar ditingkatkan statusnya
menjadi “ KOTAMADYA „ yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam
Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Sehingga sejak 27 Februari 1992 Kota
Madya Denpasar sudah berdiri sendiri, dan sejak itu pula Kabupaten Badung
hanya mencakup Kecamatan Kuta ( yang sekarang dimekarkan menjadi 3 (tiga)
Kecamatan yakni Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta
Selatan ), Mengwi, Abiansemal, Petang. Begitu halnya dengan luas wilayah juga
mengalami pengurangan dari semula 520,73 Km2 menjadi 418,52 Km2 (Sumber :
Data perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Badung).
Namun demikian, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung masih berada
di Wilayah Kota Madya Denpasar sampai dengan dibakarnya Kantor
Pemerintahan Niti Praja Lumintang bulan Oktober tahun 1999. Setelah itu Kantor
Pemerintahan Kabupaten Badung tidak terpusat pada satu tempat lagi, namun
terpencar sesuai dengan lokasi sewa yang didapat waktu itu. Sejak kepemimpinan
Anak Agung Gde Agung menjadi Bupati Badung dengan Drs. I Ketut Sudikerta
sebagai wakil Bupati Badung hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2005,
akhirnya bulan april 2008 pemerintah Kabupaten Badung telah memiliki Pusat
Pemerintahan yang diberi nama "Mangupraja Mandala" dan Ibu Kota Kabupaten
Badung "Mangupura" melalui Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009
tanggal 16 Nopember 2009 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak
H. Gamawan Fausi pada tanggal 12 Pebruari 2010.
Dari 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Badung saat ini, Kecamatan
Petang memiliki wilayah paling luas, yaitu 115 Km2 (27,48%), sedangkan
Kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil dengan luas
17,52 Km2
(4,19%). Luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten
Badung selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
7
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Badung
Per Kecamatan Tahun 2013
NO KECAMATAN LUAS WILAYAH
(Km2)
PERSENTASE
LUAS WILAYAH
1 KUTA SELATAN 101,13 24,16 %
2 KUTA 17,52 4,19 %
3 KUTA UTARA 33,86 8,09 %
4 MENGWI 82,00 19,59 %
5 ABIANSEMAL 69,01 16,49 %
6 PETANG 115,00 27,48 %
KABUPATEN BADUNG 418,52 100,00 %
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Tahun 2013
Keberadaan penduduk dalam suatu daerah merupakan aset pembangunan
jika dapat diberdayakan dengan baik dan optimal. Namun di satu sisi penduduk
juga dapat menjadi beban bagi daerah terutama bila dikaitkan dengan masalah
sosial seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan dan
masalah sosial lainnya. Berdasarkan data statistik yang ada di Kabupaten Badung,
jumlah penduduk Kabupaten Badung dari tahun 2008 – 2013 terjadi peningkatan
seperti yang disajikan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk
Kabupaten Badung Tahun 2013
KETERANGAN JUMLAH
JUMLAH PENDUDUK 458.406 Jiwa
LAKI – LAKI 232.820 Jiwa
50,79 %
PEREMPUAN 225.586 Jiwa
49,21 %
JUMLAH RUMAH TANGGA 122.038 KK
LAJU PERTUMBUHAN 4,27 %
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung
(data registrasi)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
8
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan data regristrasi, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Badung
pada Tahun 2013 sebanyak 458.406 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk
laki-laki sebanyak 232.820 jiwa (51,01%) dan jumlah penduduk perempuan
sebanyak 225.586 jiwa (48,99%). Jumlah Kepala Keluarga (KK) Tahun 2013
sebanyak 122.038 Kepala Keluarga, sedangkan laju pertumbuhan penduduk
Kabupaten Badung Tahun 2013 mencapai 4,27%.
Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk
dalam suatu wilayah sangat penting diketahui sebagai salah satu bahan
pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin
padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam
penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dikaitkan dengan masalah-masalah
sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah semakin besar
kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan
sekitarnya. Kepadatan penduduk di Kabupaten Badung dari Tahun 2008-2013
disajikan pada tabel 1.4 berikut.
Tabel 1.3.
Jumlah Kepala Keluarga,
rata-rata jiwa per kepala Keluarga dan Kepadatan per km2
di Kabupaten Badung Tahun 2013
Kecamatan
Jumlah
Kepala
Keluarga
Rata-rata
Jiwa Per
KK
Kepadatan
Per KM2
Kuta Selatan 33.927 3,8 1.277,5
Kuta 31.653 2,9 5.313,93
Kuta Utara 29.821 3,8 3.334,32
Mengwi 29.865 4,3 1.548,78
Abiansemal 19.924 4,5 1.311,40
Petang 6.697 4 230,43
Jumlah 151.887 3,8 1.383,92
Kabupaten Badung merupakan daerah heterogen multi etnis yang
dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah di nusantara serta para
wisatawan asing dari berbagai negara yang mampu membaur dalam satu kesatuan
kehidupan sosial budaya (sosio culture) dengan tetap menjaga keharmonisan dan
keselarasan, sehingga menjadi modal utama dalam menjaga keamanan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
9
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
kenyamanan yang merupakan salah satu penunjang daerah tujuan utama wisata
dunia.
Mengenai luas kewenangan pengelolaan wilayah laut oleh Pemerintah
Kabupaten Badung mengacu pada ketentuan pasal 20 UU Nomor 32 Tahun 2004
yaitu ± 466,20 Km2. Panjang garis pantai yang ada di Kabupaten Badung adalah
81,3 Km, yang membentang dari Pantai Mengening di Kecamatan Mengwi
sampai dengan Pantai Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan.
Tabel 1.4.
Keadaan Cuaca Rata-Rata
Kabupaten Badung Tahun 2013
KETERANGAN VOLUME
Suhu Rata-Rata 26,8 oC
Curah Hujan Tertinggi 373,6 Mm
26 HH
Curah Hujan Terendah 17,8 Mm
5 HH HH
Kelembaban Udara 82,42 %
Tekanan Udara Normal 1.008,96 m.b.
Kecepatan Angin 6,3 Knot
Sumber : Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Tahun 2013
Dari aspek klimatologis Kabupaten Badung memiliki iklim tropis yang
dipengaruhi oleh angin musim, sehingga menimbulkan musim kemarau dan
musim hujan, yang diselingi dengan musim pancaroba. Suhu rata-rata adalah
26,8°C, dengan curah hujan tertinggi 373,6 mm dan 26 HH pada bulan Desember
2013, serta curah hujan terendah 17,8 mm dan 5 HH pada bulan Juni 2013.
Sedangkan persentase kelembaban udara di Kabupaten Badung sebesar 82,42%.
Tekanan udara normal sebesar 1.008,96 m.b dengan kecepatan angin sebesar 6,3
knot.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
10
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Melihat kondisi wilayah dan cuaca seperti tersebut diatas, sehingga
Pemerintah Kabupaten Badung berupaya dengan strategi dalam upaya penataan
ruang wilayah Kabupaten Badung terdiri atas :
1. Strategi keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan
kabupaten dengan sistem perkotaan nasional terdiri atas :
- menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan
dan fungsi pusat pelayanan yang meliputi PKN dan PPK;
- mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan kepariwisataan, pusat
pemerintahan Kabupaten , pusat pendidikan tinggi, pusat
pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam
sistem perkotaan secara terpadu ;
- mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan fungsi PKN,
PPK dan pusat-pusat kegiatan berpotensi cepat tumbuh dan
sedang tumbuh ;
- meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan
perkotaan, antar kawasan pedesaan, serta antar kawasan
perkotaan dan wilayah sekitarnya ;
- Memantapkan dan meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai
pusat pelayanan dari wilayah belakangnya terutama ibukota
kecamatan.
2. Strategi keterpaduan sistem perkotaan wilayah kabupaten yang
terintegrasi dengan sistem perkotaan Sarbagita terdiri atas :
memantapkan peran kawasan perkotaan Kuta sebagai kota
inti dari sistem perkotaan Sarbagita ;
mengembangkan kawasan perkotaan Jimbaran dan kawasan
perkotaan Mangupura sebagai Kota Satelit dari sistem
perkotaan sarbagita ;
mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam
penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ;
dan mengembangkan kawasan perkotaan Sarbagita yang
berjati diri budaya Bali dan mengendalikan alih fungsi
lahan pertanian berkelanjutan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
11
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
3. Strategi peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem
prasarana wilayah berstandar internasional terdiri atas :
menyediakan infrastruktur berstandar internasional yang
mendukung kepariwisataan ;
mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan
kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan
dan daya tampung kawasan ;
meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas
pendukungnya ;
mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan
kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju kawasan
pariwisata ;
dan mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan
berkualitas antar moda dan antar pusat kegiatan kepariwisataan.
4. Strategi pengembangan Badung Utara dengan fungsi utama
konservasi dan pertanian terintegrasi terdiri atas :
Melindungi dan melestarikan kawasan hutan lindung yang
terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang ;
Mengembangkan hutan rakyat sebagai kawasan penyangga
hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan
hidup ;
Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan tangkapan
air hujan dan kawasan resapan air ;
Mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi
agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi,
pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan
, penyuluhan dan penelitian ;
mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang
efektif, efesien, dan berdaya saing dengan didukung dengan
sarana dan prasarana yang memadai ;
dan mengembangkan KDTWKp dan DTW berbasis agrowisata
dan ekowisata.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
12
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
5. Strategi pengembangan Badung Tengah dengan fungsi utama
pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan
umum skala regional terdiri atas :
mengembangkan kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan
dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi
dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan
pelestarian budaya ;
mengembangkan sistem jaringan prasarana pada kawasan
perkotaan Mangupura yang terintegrasi dengan sistem jaringan
prasarana perkotaan Sarbagita ;
mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan
Mangupura sehingga mencerminkan perannya sebagai ibukota
kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional ;
melindungi, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi dan/atau
restorasi warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah ;
dan mengembangkan industri kecil dan menengah ( IKM )
yang berkualitas yang ramah lingkungan melalui
pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan,
teknologi serta akses terhadap pasar.
6. Strategi pengembangan Badung selatan dengan fungsi utama
kepariwisataan terdiri atas :
mengoptimalkan pemanfaatan ruang Kawasan Pariwisata Nusa
Dua, Tuban dan Kute didukung penyediaan infrastruktur yang
memadai berstandar internasional ;
mengembangkan sistem jaringan trasportasi terpadu untuk
meningkatkan aksesbilitas menuju pusat-pusat kegiatan
kepariwisataan ;
mengembangkan kawasan wisata belanja yang dilengkapi
sarana-prasarana pariwisata dan pusat perbelanjaan ;
melestarikan kawasan lindung dan mengendalikan
pembangunan pada kawasan rawan bencana yang berbasis
mitigasi ;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
13
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
dan mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu
sebagai aset utama kepariwisataan yang berkelanjutan.
7. Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan
keterkaitan antar kegiatan budidaya terdiri atas :
- mengembangkan kawasan budidaya melalui pemanfaatan ruang
sesuai peruntukan, daya dukung lahan dan daya tampung
kawasan ;
- mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar wilayah
yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
- memgembangkan kawasan pariwisata, KDTWKp dan DTW
secara komprehensif dan terpadu dengan kegiatan pertanian
yang berorientasi agribisnis ;
- mengembangkan permukiman perkotaan di wilayah Badung
Tengah dan Wilayah Badung Selatan secara proporsional, dan
membatasi pengembangan permukiman skala besar di wilayah
Badung Utara ;
- mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang
menjangkau pusat-pusat kegiatan budidaya;
- dan mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan fungsi utamanya serta tidak berorientasi pada
pembangunan berkelanjutan.
8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan
keamanan negara terdiri atas :
- mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi
pertahanan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan
dan sosial budaya masyarakat ;
- mengendalikan pengembangan kegiatan budidaya didalam dan
disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara ;
- dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan pertahanan dan
keamanan negara serta aset-aset pertahanan dan keamanan
lainnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
14
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
1.3. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
Perkembangan ekonomi Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh
situasi dan kondisi perekonomian nasional dan global. Tekanan yang terjadi pada
perekonomian nasional berimbas terhadap perekonomian Bali khususnya
perekonomian Kabupaten Badung. Kondisi ini secara langsung dapat
mempengaruhi kehidupan kepariwisataan di Kabupaten Badung. Pembangunan
dalam bidang ekonomi saat ini ditekankan pada sektor unggulan yaitu sektor
pariwisata yang didukung oleh sektor pertanian dalam arti luas dan sektor industri
khususnya industri kecil dan menengah.
Sektor pariwisata sampai saat ini masih menjadi tumpuan utama dan
sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di Kabupaten Badung.
Kebijakan pembangunan pariwisata dengan pariwisata budayanya diarahkan
untuk pelestarian dan pemberdayaan nilai-nilai adat dan budaya daerah. Untuk
menjaga stabilitas sektor ini disamping diperlukan terobosan promosi ke daerah
pemasaran baru, juga perlunya diversifikasi obyek-obyek pariwisata. Kebijakan
pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk terwujudnya
ketahanan pangan serta meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam
rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan beberapa
komoditas unggulan serta menyesuaikan cara-cara berproduksi agar menghasilkan
produk sesuai kebutuhan pasar dan dengan memanfaatkan teknologi ramah
lingkungan dan peningkatan produktivitas. Sedangkan pembangunan di sektor
industri diarahkan kepada pengembangan industri kecil dan menengah sebagai
industri kreatif yang mampu memanfaatkan bahan baku lokal untuk meningkatkan
kesempatan kerja serta mendukung pembangunan di sektor pariwisata dan
pertanian dalam arti luas.
Salah satu variabel penting dari PDRB adalah Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE). LPE didapat dengan membandingkan PDRB atas dasar harga
konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi
menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian atau dapat
menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya.
Selain PDRB dapat menunjukkan LPE, juga menginformasikan struktur
perekonomian daerah. Struktur perekonomian tersebut menggambarkan kontribusi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
15
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro. Prioritas
pembangunan melalui kerangka kebijakan pembangunan daerah dapat dengan
mudah dilaksanakan dengan mempertimbangkan struktur perekonomian. Manfaat
lain dari informasi struktur perekonomian ini adalah keterbandingan kekuatan
ekonomi baik antar sektor ekonomi maupun antar wilayah kecamatan di
Kabupaten Badung.
Pertumbuhan yang cukup tinggi belum menjamin meningkatnya
kesejahteraan masyarakat karena pertumbuhan penduduk melebihi tingkat
pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan rakyat akan menurun. Namun
demikian dengan mengamati pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk
menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah.
Meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk, maka daya beli
masyarakat akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya terhadap
barang dan jasa akan terpenuhi.
Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total output
produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.
Oleh karena demikian, pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan
aktifitas ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Adapun peningkatan output
produksi barang dan jasa tersebut terjadi apabila terdapat peningkatan permintaan
baik oleh masyarakat daerah tersebut maupun luar daerah.
Secara agregat PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga
konstan Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan
berjalan cukup baik serta mempunyai kecendrungan terus meningkat. PDRB atas
dasar harga berlaku tahun 2012 mencapai 18,996 milyar rupiah, dan pada tahun
2013, naik menjadi sebesar 21,768 milyar rupiah (mengalami peningkatan sebesar
2,772 milyar rupiah). Sedangkan PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga
konstan tahun 2012 sebesar 6,739 milyar rupiah dan di tahun 2013 naik menjadi
7,177 milyar rupiah (mengalami peningkatan sebesar 438 milyar rupiah).
Pada Tahun 2012, perekonomian Kabupaten Badung tumbuh sebesar
7,30 %, dan di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung melambat
menjadi 6,5 %. Perlambatan terjadi karena proyek/investasi skala besar di sektor
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
16
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
bangunan tahun 2013 sudah selesai dikerjakan diantaranya proyek Underpass,
Jalan Diatas Perairan (JDP) dan perluasan Bandara Ngurah Rai.
Hasil perhitungan PDRB Kabupaten Badung tahun 2012 dan 2013 atas
dasar harga konstan, maka pendapatan rata-rata penduduk atau pendapatan per
kapita penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2012 sebesar Rp. 11,65 juta
sedangkan pada tahun 2013 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Badung
sebesar Rp. 12,10 juta. Selanjutnya berdasarkan atas dasar harga berlaku,
pendapatan rata-rata penduduk atau pendapatan per kapita penduduk Kabupaten
Badung pada tahun 2012 sebesar Rp. 32,85 juta, sedangkan pada tahun 2013,
pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Badung sebesar Rp.36,72 juta,untuk
lebih jelasnya perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dapat
dilihat pada grafik 1.1
Grafik 1.1
PDRB Kabupaten Badung ( Triliun Rupiah )
Tahun 2011 – 2013
Struktur perekonomian suatu wilayah merupakan gambaran dari
komposisi seluruh kegiatan produksi barang dan jasa yang dilakukan di wilayah
tersebut, dengan demikian apabila terjadi perubahan struktur produksi akan
menyebabkan pergeseran struktur ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Salah
satu indikator yang sering dipakai untuk mengamati struktur perekonomian suatu
daerah adalah distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral yang dapat
digunakan untuk mengamati keunggulan (potensi) daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
17
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sejalan dengan besarnya nilai tambah masing-masing sektor, struktur
perekonomian Kabupaten Badung masih ditopang oleh dua sektor dominan yakni:
perdagangan, hotel dan restoran mencapai 33,76% serta sektor pengangkutan dan
komunikasi 39,79%. Kemudian sektor pertanian 5,78%, bangunan 7,07% dan
jasa-jasa mencapai 7,15%.
Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total output
produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.
Oleh karena itu , pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan aktivitas ekonomi
dalam kurun waktu tertentu. Adapun peningkatan output produksi barang dan jasa
tersebut terjadi apabila terdapat peningkatan permintaan baik oleh masyarakat
daerah tersebut atau luar daerah.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2013 berjalan
cukup baik hal ini dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai
sebesar 6,48 % yang berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Propinsi
Bali sebesar 5,83 %.
Tingkat inflasi di Kabupaten Badung Tahun 2012 mencapai 3,59%, lebih
rendah dibanding Kota Denpasar sebesar 4,71% dan juga lebih rendah bila
dibanding dengan inflasi nasional sebesar 4,30%. Sedangkan untuk Tahun 2013
tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,67%, lebih tinggi bila dibandingkan
dengan Kota Denpasar sebesar 7,35%, dan lebih rendah bila dibandingkan
dengan angka inflasi nasional sebesar 8,38%. Hal ini terkait kebijakan pemerintah
menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada akhir juni 2013 sehingga memicu
kenaikan harga-harga barang secara umum dan pada bulan juli tingkat inflasi
tercatat sebesar 2,89%. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya untuk
mempertahankan agar laju inflasi relatif stabil dengan mengarahkan sektor
produksi untuk terus melakukan peningkatan kuantitas dan pemantauan distribusi
barang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
18
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik. 1.2
Laju Inflasi Kabupaten Badung
Tahun 2011 – 2013
2011 2012 2013 *
INFLASI KABUPATEN
2,33 3,59 7,67
INFLASI NASIONAL 3,79 4,30 8,38
1.4. Ketenagakerjaan
Pengangguran adalah mereka yang termasuk dalam interval angkatan
kerja yang ingin dan mau mendapatkan pekerjaan tetapi tidak memperoleh
pekerjaan. Di daerah atau negara manapun, baik tergolong daerah/negara kaya
maupun daerah/negara miskin pasti terdapat pengangguran. Demikianpula di
Kabupaten Badung yang merupakan daerah sedang giat-giatnya menggalakkan
pembangunan juga tidak bisa dihindarkan dari masalah pengangguran tersebut.
Pengangguran yang masih dalam batas toleransi adalah tidak lebih sebesar 4%
dari jumlah angkatan kerja, artinya jika jumlah pengangguran tidak lebih dari 4%
dari jumlah angkatan kerja, dikatakan bahwa daerah/negara yang bersangkutan
relatif stabil jika dilihat dari sudut ketenagakerjaan.
Kabupaten Badung sampai dengan Desember Tahun 2013 dengan jumlah
penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 409.914 orang, dimana jumlah angkatan
kerjanya adalah sebanyak 313.110 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut
sebanyak 305.897 orang sudah bekerja yang diserap pada berbagai sektor
usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 7.213 orang masih dalam upaya
mencari pekerjaan atau menganggur. Jika dikaitkan dengan jumlah angkatan kerja
diatas, maka tingkat pengangguran tahun 2013 sebesar 2,30%. Angka ini jika
dikonfirmasikan dengan kriteria batas toleransi diatas, maka kondisi dan
kedudukan Kabupaten Badung dilihat dari sudut ketenagakerjaan, tingkat
penganggurannya tergolong rendah (<4%). Namun demikian, sekecil apapun
pengangguran tetap harus mendapatkan perhatian dalam rangka untuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
19
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Jika
kondisi tersebut tidak mendapatkan perhatian lebih serius, dikhawatirkan akan
dapat menimbulkan dampak sosial seperti ketimpangan dalam pendapatan dan
dampak sosial lainnya.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk perluasan kesempatan
kerja adalah dengan tetap mengupayakan proses produksi agar berbasiskan pada
labour intensive (padat karya) dan mengembangkan seluruh potensi yang belum
tergarap secara maksimal melalui ekstensifikasi, konstruksi, rehabilitasi, ekspansi
usaha serta menggalang pola kemitraan dengan berbagai unit ekonomi yang
berkesesuaian dengan menciptakan ketergantungan satu dengan yang lainnya,
sehingga satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Ketergantungan seperti
ini akan menciptakan backward dan foreward linkage baik dalam proses
penggunaan input maupun dalam proses pemanfaatan output. Dari saling
ketergantungan tersebut akan dapat menciptakan peluang-peluang baru sehingga
akan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.
1.5. Indek Pembangunan Manusia
Terhadap Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi komponen
pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan keluarga, Kabupaten Badung
terus mengalami peningkatan dari 71,60 pada tahun 2006 menjadi 71,80 pada
tahun 2012. Secara nasional IPM Kabupaten Badung meningkat dan ditingkat
Provinsi Bali posisi Kabupaten Badung menempati rangking II (dua) setelah Kota
Denpasar .
Grafik 1.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung
Tahun 2011 - 2013
75,35
75,6976,08
2011 2012 2013 *)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
20
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
1.6. Kemiskinan
Program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program
prioritas Pemerintah Kabupaten Badung yang ditempuh melalui perluasan akses
masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan
berusaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan serta memberikan stimulus
melalui pendidikan non formal yang berkaitan dengan kewirausahaan, penyediaan
sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, menyediakan sumber daya
keuangan melalui dana bergulir sebagai sumber modal usaha masyarakat miskin.
Dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan
tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung secara bertahap telah dapat diturunkan.
Grafik 1.4.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung
Tahun 2011-2013 ( % )
1.7. Struktur Organisasi
Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 bahwa urusan wajib yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu :
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
e. Penanganan bidang kesehatan
f. Penyelenggaraan bidang pendidikan
g. Penanggulangan masalah sosial
2,62
2,16 2,10
2011 2012 2013 *)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
21
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
j. Pengendalian lingkungan hidup.
k. Pelayanan pertanahan
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
n. Pelayanan administrasi penanaman modal
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan
potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban tersebut, Kabupaten
Badung dipimpin oleh seorang Bupati yang merupakan hasil pemilihan
langsung. Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan
berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah/DPRD sebagai steakholder yang tercermin dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode lima tahunan
dengan RKPD sebagai penjabaran RPJMD tiap tahun anggaran, kemudian
direalisasikan dalam bentuk APBD.
Untuk dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan
tersebut, Bupati membentuk/menyusun struktur organisasi Pemerintah
Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Badung, terdiri dari :
1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat Daerah;
3. Tiga Asisten Daerah terdiri dari :
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi :
- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
22
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- Bagian Hukum dan HAM
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi :
- Bagian Administrasi Pembangunan
- Bagian Administrasi Perekonomian
c. Asisten Administrasi Umum membidangi :
- Bagian Keuangan
- Bagian Umum
- Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah
- Bagian Humas dan Protokol
- Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
4. Lima Staf Ahli terdiri dari :
- Bidang Hukum dan Politik;
- Bidang Pemerintahan;
- Bidang Pembangunan;
- Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- Bidang Ekonomi dan Keuangan;
5. Lima belas Dinas Daerah terdiri dari :
- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Dinas Kebudayaan;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- Dinas Cipta Karya;
- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
23
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung;
- Dinas Pemadam Kebakaran;
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
6. Sebelas Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
- Badan Lingkungan Hidup;
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
- Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Satuan Polisi Pamong Praja;
- Kantor Perpustakaan Daerah;
- Kantor Arsip Daerah;
- Kantor Pemberdayaan Perempuan;
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Inspektorat
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
10. 6 Kecamatan terdiri dari :
- Kecamatan Petang;
- Kecamatan Abiansemal;
- Kecamatan Mengwi;
- Kecamatan Kuta Utara;
- Kecamatan Kuta;
- Kecamatan Kuta Selatan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
24
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
11. Serta 16 Kelurahan terdiri dari : Kelurahan Sempidi, Kelurahan
Lukluk, Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Sading,
Kelurahan Kerobokan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan
Kerobokan Kelod, Kelurahan Tuban, Kelurahan Kedonganan,
Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak, Kelurahan
Benoa, Kelurahan Tanjung Benoa, Kelurahan Jimbaran.
12. 47 Desa Dinas terdiri dari : Desa Pecatu, Ungasan, Kutuh, Canggu,
Dalung, Tibubebeng, Buduk, Sobangan, Baha, Werdhi Bhuana,
Mengwitani, Penarungan, Gulingan, Kekeran, Munggu, Sembung,
Tumbak Bayuh, Pererenan, Cemagi, Mengwi, Kuwum, Darmasaba,
Ayunan, Mambal, Abiansemal, Bongkasa, Punggul, Blahkiuh, Sangeh,
Sibangkaja, Sibanggede, Angantaka, Sedang, Taman, Jagapati, Dauh
Yeh Cani, Selat, Mekar Bhuana, Bongkasa Pertiwi, Belok Sidan,
Carang Sari, Petang, Pelaga, Sulangai, Pangsan, Getasan.
13. 1 Lembaga lain yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung yang dibentuk pada tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung.
1.8. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Badung Tahun 2013 adalah :
1. Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun
2013;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah
yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2010-2015;
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
25
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun
berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.
Recommended