BAB I PENDAHULUAN - lakip.badungkab.go.id · Kabupaten Badung yang menjadi laporan kemajuan ... dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada ... sosial seperti penyediaan lapangan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013

1

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (good

governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka

mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraaan pemerintahan dan an

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi , kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan

public good and services dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan

Good Governance. Agar ini bisa terselenggara dengan baik maka dibutuhkan

komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan

masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik

dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan

demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.

Melihat perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini, pemerintah

daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Termasuk pula keharusan

pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek

penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih

kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di

daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan,sistematik,

terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan

tantangan yang semakin berat.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran

pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi


2


daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan Nasional.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan

berorientasi pada hasil merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan

harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999

tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam undang-undang tersebut diatas disebutkan

bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas

tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas

proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah

(Pejabat Eselon II ) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu

instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun

anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat

dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang


3


dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem

akuntabilitas yang memadai.

Disamping itu LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai

kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang

lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung dan mengacu

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka

LAKIP Tahun 2013 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai

pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan

penjelasan yang memadai atas kinerja dan pembandingan capaian indikator

kinerja. Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Badung yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten Badung kepada Presiden ini telah disusun dan

dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam

laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2013.

Dalam lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil

Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP).


4


Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Badung Tahun

2013 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang

melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

NegaraYang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir UU No. 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 ;


5


11. Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator

Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung

Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja Utama (

IKU ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ;

12. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran

2013.

1.2. Gambaran Umum Daerah

1.2.1 Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis, wilayah Kabupaten Badung terletak antara 8014‟20”-

8050‟48” Lintang Selatan dan 115

005‟00” - 115

026‟16” Bujur Timur. Kabupaten

Badung merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota yang

terdapat di Provinsi Bali, dengan luas wilayah adalah 418.52 Km2 (7,43% dari

luas Pulau Bali).

Secara geografis, wilayah Kabupaten Badung berada pada posisi paling

selatan dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dengan batas-batas wilayah sebagai

berikut :

- Batas Utara : Kabupaten Buleleng

- Batas Timur : Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar

- Batas Selatan : Samudera Indonesia

- Batas Barat : Kabupaten Tabanan

Bagian utara daerah ini merupakan daerah pegunungan dengan udara yang

sejuk, berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sedangkan di bagian selatan

merupakan dataran rendah dengan pantai berpasir putih dan berbatasan dengan

Samudra Indonesia. Bagian tengah merupakan daerah persawahan yang

berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar di sebelah Timur, dan

berbatasan dengan Kabupaten Tabanan di sebelah Barat.

Wilayah Kabupaten Badung sebelum Tahun 1992 mencakup keseluruhan

wilayah Kota Denpasar yang meliputi Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar


6


Timur, Denpasar Barat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992,

tanggal 15 Januari 1992 Kota Administratif Denpasar ditingkatkan statusnya

menjadi “ KOTAMADYA „ yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam

Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Sehingga sejak 27 Februari 1992 Kota

Madya Denpasar sudah berdiri sendiri, dan sejak itu pula Kabupaten Badung

hanya mencakup Kecamatan Kuta ( yang sekarang dimekarkan menjadi 3 (tiga)

Kecamatan yakni Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta

Selatan ), Mengwi, Abiansemal, Petang. Begitu halnya dengan luas wilayah juga

mengalami pengurangan dari semula 520,73 Km2 menjadi 418,52 Km2 (Sumber :

Data perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Badung).

Namun demikian, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung masih berada

di Wilayah Kota Madya Denpasar sampai dengan dibakarnya Kantor

Pemerintahan Niti Praja Lumintang bulan Oktober tahun 1999. Setelah itu Kantor

Pemerintahan Kabupaten Badung tidak terpusat pada satu tempat lagi, namun

terpencar sesuai dengan lokasi sewa yang didapat waktu itu. Sejak kepemimpinan

Anak Agung Gde Agung menjadi Bupati Badung dengan Drs. I Ketut Sudikerta

sebagai wakil Bupati Badung hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2005,

akhirnya bulan april 2008 pemerintah Kabupaten Badung telah memiliki Pusat

Pemerintahan yang diberi nama "Mangupraja Mandala" dan Ibu Kota Kabupaten

Badung "Mangupura" melalui Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009

tanggal 16 Nopember 2009 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak

H. Gamawan Fausi pada tanggal 12 Pebruari 2010.

Dari 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Badung saat ini, Kecamatan

Petang memiliki wilayah paling luas, yaitu 115 Km2 (27,48%), sedangkan

Kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil dengan luas

17,52 Km2

(4,19%). Luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten

Badung selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


7


Tabel 1.1

Luas Wilayah Kabupaten Badung

Per Kecamatan Tahun 2013

NO KECAMATAN LUAS WILAYAH

(Km2)

PERSENTASE

LUAS WILAYAH

1 KUTA SELATAN 101,13 24,16 %

2 KUTA 17,52 4,19 %

3 KUTA UTARA 33,86 8,09 %

4 MENGWI 82,00 19,59 %

5 ABIANSEMAL 69,01 16,49 %

6 PETANG 115,00 27,48 %

KABUPATEN BADUNG 418,52 100,00 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Tahun 2013

Keberadaan penduduk dalam suatu daerah merupakan aset pembangunan

jika dapat diberdayakan dengan baik dan optimal. Namun di satu sisi penduduk

juga dapat menjadi beban bagi daerah terutama bila dikaitkan dengan masalah

sosial seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan dan

masalah sosial lainnya. Berdasarkan data statistik yang ada di Kabupaten Badung,

jumlah penduduk Kabupaten Badung dari tahun 2008 – 2013 terjadi peningkatan

seperti yang disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk

Kabupaten Badung Tahun 2013

KETERANGAN JUMLAH

JUMLAH PENDUDUK 458.406 Jiwa

LAKI – LAKI 232.820 Jiwa

50,79 %

PEREMPUAN 225.586 Jiwa

49,21 %

JUMLAH RUMAH TANGGA 122.038 KK

LAJU PERTUMBUHAN 4,27 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung

(data registrasi)


8


Berdasarkan data regristrasi, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Badung

pada Tahun 2013 sebanyak 458.406 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk

laki-laki sebanyak 232.820 jiwa (51,01%) dan jumlah penduduk perempuan

sebanyak 225.586 jiwa (48,99%). Jumlah Kepala Keluarga (KK) Tahun 2013

sebanyak 122.038 Kepala Keluarga, sedangkan laju pertumbuhan penduduk

Kabupaten Badung Tahun 2013 mencapai 4,27%.

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk

dalam suatu wilayah sangat penting diketahui sebagai salah satu bahan

pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin

padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam

penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dikaitkan dengan masalah-masalah

sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah semakin besar

kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan

sekitarnya. Kepadatan penduduk di Kabupaten Badung dari Tahun 2008-2013

disajikan pada tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.3.

Jumlah Kepala Keluarga,

rata-rata jiwa per kepala Keluarga dan Kepadatan per km2

di Kabupaten Badung Tahun 2013

Kecamatan

Jumlah

Kepala

Keluarga

Rata-rata

Jiwa Per

KK

Kepadatan

Per KM2

Kuta Selatan 33.927 3,8 1.277,5

Kuta 31.653 2,9 5.313,93

Kuta Utara 29.821 3,8 3.334,32

Mengwi 29.865 4,3 1.548,78

Abiansemal 19.924 4,5 1.311,40

Petang 6.697 4 230,43

Jumlah 151.887 3,8 1.383,92

Kabupaten Badung merupakan daerah heterogen multi etnis yang

dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah di nusantara serta para

wisatawan asing dari berbagai negara yang mampu membaur dalam satu kesatuan

kehidupan sosial budaya (sosio culture) dengan tetap menjaga keharmonisan dan

keselarasan, sehingga menjadi modal utama dalam menjaga keamanan dan


9


kenyamanan yang merupakan salah satu penunjang daerah tujuan utama wisata

dunia.

Mengenai luas kewenangan pengelolaan wilayah laut oleh Pemerintah

Kabupaten Badung mengacu pada ketentuan pasal 20 UU Nomor 32 Tahun 2004

yaitu ± 466,20 Km2. Panjang garis pantai yang ada di Kabupaten Badung adalah

81,3 Km, yang membentang dari Pantai Mengening di Kecamatan Mengwi

sampai dengan Pantai Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan.

Tabel 1.4.

Keadaan Cuaca Rata-Rata

Kabupaten Badung Tahun 2013

KETERANGAN VOLUME

Suhu Rata-Rata 26,8 oC

Curah Hujan Tertinggi 373,6 Mm

26 HH

Curah Hujan Terendah 17,8 Mm

5 HH HH

Kelembaban Udara 82,42 %

Tekanan Udara Normal 1.008,96 m.b.

Kecepatan Angin 6,3 Knot

Sumber : Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Tahun 2013

Dari aspek klimatologis Kabupaten Badung memiliki iklim tropis yang

dipengaruhi oleh angin musim, sehingga menimbulkan musim kemarau dan

musim hujan, yang diselingi dengan musim pancaroba. Suhu rata-rata adalah

26,8°C, dengan curah hujan tertinggi 373,6 mm dan 26 HH pada bulan Desember

2013, serta curah hujan terendah 17,8 mm dan 5 HH pada bulan Juni 2013.

Sedangkan persentase kelembaban udara di Kabupaten Badung sebesar 82,42%.

Tekanan udara normal sebesar 1.008,96 m.b dengan kecepatan angin sebesar 6,3

knot.


10


Melihat kondisi wilayah dan cuaca seperti tersebut diatas, sehingga

Pemerintah Kabupaten Badung berupaya dengan strategi dalam upaya penataan

ruang wilayah Kabupaten Badung terdiri atas :

1. Strategi keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan

kabupaten dengan sistem perkotaan nasional terdiri atas :

- menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan

dan fungsi pusat pelayanan yang meliputi PKN dan PPK;

- mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan kepariwisataan, pusat

pemerintahan Kabupaten , pusat pendidikan tinggi, pusat

pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam

sistem perkotaan secara terpadu ;

- mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan fungsi PKN,

PPK dan pusat-pusat kegiatan berpotensi cepat tumbuh dan

sedang tumbuh ;

- meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan

perkotaan, antar kawasan pedesaan, serta antar kawasan

perkotaan dan wilayah sekitarnya ;

- Memantapkan dan meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai

pusat pelayanan dari wilayah belakangnya terutama ibukota

kecamatan.

2. Strategi keterpaduan sistem perkotaan wilayah kabupaten yang

terintegrasi dengan sistem perkotaan Sarbagita terdiri atas :

memantapkan peran kawasan perkotaan Kuta sebagai kota

inti dari sistem perkotaan Sarbagita ;

mengembangkan kawasan perkotaan Jimbaran dan kawasan

perkotaan Mangupura sebagai Kota Satelit dari sistem

perkotaan sarbagita ;

mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam

penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ;

dan mengembangkan kawasan perkotaan Sarbagita yang

berjati diri budaya Bali dan mengendalikan alih fungsi

lahan pertanian berkelanjutan.


11


3. Strategi peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem

prasarana wilayah berstandar internasional terdiri atas :

menyediakan infrastruktur berstandar internasional yang

mendukung kepariwisataan ;

mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan

kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan

dan daya tampung kawasan ;

meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas

pendukungnya ;

mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan

kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju kawasan

pariwisata ;

dan mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan

berkualitas antar moda dan antar pusat kegiatan kepariwisataan.

4. Strategi pengembangan Badung Utara dengan fungsi utama

konservasi dan pertanian terintegrasi terdiri atas :

Melindungi dan melestarikan kawasan hutan lindung yang

terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang ;

Mengembangkan hutan rakyat sebagai kawasan penyangga

hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan

hidup ;

Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan tangkapan

air hujan dan kawasan resapan air ;

Mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi

agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi,

pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan

, penyuluhan dan penelitian ;

mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang

efektif, efesien, dan berdaya saing dengan didukung dengan

sarana dan prasarana yang memadai ;

dan mengembangkan KDTWKp dan DTW berbasis agrowisata

dan ekowisata.


12


5. Strategi pengembangan Badung Tengah dengan fungsi utama

pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan

umum skala regional terdiri atas :

mengembangkan kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan

dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi

dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan

pelestarian budaya ;

mengembangkan sistem jaringan prasarana pada kawasan

perkotaan Mangupura yang terintegrasi dengan sistem jaringan

prasarana perkotaan Sarbagita ;

mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan

Mangupura sehingga mencerminkan perannya sebagai ibukota

kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional ;

melindungi, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi dan/atau

restorasi warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah ;

dan mengembangkan industri kecil dan menengah ( IKM )

yang berkualitas yang ramah lingkungan melalui

pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan,

teknologi serta akses terhadap pasar.

6. Strategi pengembangan Badung selatan dengan fungsi utama

kepariwisataan terdiri atas :

mengoptimalkan pemanfaatan ruang Kawasan Pariwisata Nusa

Dua, Tuban dan Kute didukung penyediaan infrastruktur yang

memadai berstandar internasional ;

mengembangkan sistem jaringan trasportasi terpadu untuk

meningkatkan aksesbilitas menuju pusat-pusat kegiatan

kepariwisataan ;

mengembangkan kawasan wisata belanja yang dilengkapi

sarana-prasarana pariwisata dan pusat perbelanjaan ;

melestarikan kawasan lindung dan mengendalikan

pembangunan pada kawasan rawan bencana yang berbasis

mitigasi ;


13


dan mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu

sebagai aset utama kepariwisataan yang berkelanjutan.

7. Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan

keterkaitan antar kegiatan budidaya terdiri atas :

- mengembangkan kawasan budidaya melalui pemanfaatan ruang

sesuai peruntukan, daya dukung lahan dan daya tampung

kawasan ;

- mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar wilayah

yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ;

- memgembangkan kawasan pariwisata, KDTWKp dan DTW

secara komprehensif dan terpadu dengan kegiatan pertanian

yang berorientasi agribisnis ;

- mengembangkan permukiman perkotaan di wilayah Badung

Tengah dan Wilayah Badung Selatan secara proporsional, dan

membatasi pengembangan permukiman skala besar di wilayah

Badung Utara ;

- mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang

menjangkau pusat-pusat kegiatan budidaya;

- dan mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

dengan fungsi utamanya serta tidak berorientasi pada

pembangunan berkelanjutan.

8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan

keamanan negara terdiri atas :

- mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi

pertahanan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan

dan sosial budaya masyarakat ;

- mengendalikan pengembangan kegiatan budidaya didalam dan

disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara ;

- dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan pertahanan dan

keamanan negara serta aset-aset pertahanan dan keamanan

lainnya.


14


1.3. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Perkembangan ekonomi Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh

situasi dan kondisi perekonomian nasional dan global. Tekanan yang terjadi pada

perekonomian nasional berimbas terhadap perekonomian Bali khususnya

perekonomian Kabupaten Badung. Kondisi ini secara langsung dapat

mempengaruhi kehidupan kepariwisataan di Kabupaten Badung. Pembangunan

dalam bidang ekonomi saat ini ditekankan pada sektor unggulan yaitu sektor

pariwisata yang didukung oleh sektor pertanian dalam arti luas dan sektor industri

khususnya industri kecil dan menengah.

Sektor pariwisata sampai saat ini masih menjadi tumpuan utama dan

sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di Kabupaten Badung.

Kebijakan pembangunan pariwisata dengan pariwisata budayanya diarahkan

untuk pelestarian dan pemberdayaan nilai-nilai adat dan budaya daerah. Untuk

menjaga stabilitas sektor ini disamping diperlukan terobosan promosi ke daerah

pemasaran baru, juga perlunya diversifikasi obyek-obyek pariwisata. Kebijakan

pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk terwujudnya

ketahanan pangan serta meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam

rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan beberapa

komoditas unggulan serta menyesuaikan cara-cara berproduksi agar menghasilkan

produk sesuai kebutuhan pasar dan dengan memanfaatkan teknologi ramah

lingkungan dan peningkatan produktivitas. Sedangkan pembangunan di sektor

industri diarahkan kepada pengembangan industri kecil dan menengah sebagai

industri kreatif yang mampu memanfaatkan bahan baku lokal untuk meningkatkan

kesempatan kerja serta mendukung pembangunan di sektor pariwisata dan

pertanian dalam arti luas.

Salah satu variabel penting dari PDRB adalah Laju Pertumbuhan

Ekonomi (LPE). LPE didapat dengan membandingkan PDRB atas dasar harga

konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi

menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian atau dapat

menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya.

Selain PDRB dapat menunjukkan LPE, juga menginformasikan struktur

perekonomian daerah. Struktur perekonomian tersebut menggambarkan kontribusi


15


sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro. Prioritas

pembangunan melalui kerangka kebijakan pembangunan daerah dapat dengan

mudah dilaksanakan dengan mempertimbangkan struktur perekonomian. Manfaat

lain dari informasi struktur perekonomian ini adalah keterbandingan kekuatan

ekonomi baik antar sektor ekonomi maupun antar wilayah kecamatan di

Kabupaten Badung.

Pertumbuhan yang cukup tinggi belum menjamin meningkatnya

kesejahteraan masyarakat karena pertumbuhan penduduk melebihi tingkat

pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan rakyat akan menurun. Namun

demikian dengan mengamati pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk

menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah.

Meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk, maka daya beli

masyarakat akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya terhadap

barang dan jasa akan terpenuhi.

Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total output

produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Oleh karena demikian, pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan

aktifitas ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Adapun peningkatan output

produksi barang dan jasa tersebut terjadi apabila terdapat peningkatan permintaan

baik oleh masyarakat daerah tersebut maupun luar daerah.

Secara agregat PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga

konstan Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan

berjalan cukup baik serta mempunyai kecendrungan terus meningkat. PDRB atas

dasar harga berlaku tahun 2012 mencapai 18,996 milyar rupiah, dan pada tahun

2013, naik menjadi sebesar 21,768 milyar rupiah (mengalami peningkatan sebesar

2,772 milyar rupiah). Sedangkan PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga

konstan tahun 2012 sebesar 6,739 milyar rupiah dan di tahun 2013 naik menjadi

7,177 milyar rupiah (mengalami peningkatan sebesar 438 milyar rupiah).

Pada Tahun 2012, perekonomian Kabupaten Badung tumbuh sebesar

7,30 %, dan di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung melambat

menjadi 6,5 %. Perlambatan terjadi karena proyek/investasi skala besar di sektor


16


bangunan tahun 2013 sudah selesai dikerjakan diantaranya proyek Underpass,

Jalan Diatas Perairan (JDP) dan perluasan Bandara Ngurah Rai.

Hasil perhitungan PDRB Kabupaten Badung tahun 2012 dan 2013 atas

dasar harga konstan, maka pendapatan rata-rata penduduk atau pendapatan per

kapita penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2012 sebesar Rp. 11,65 juta

sedangkan pada tahun 2013 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Badung

sebesar Rp. 12,10 juta. Selanjutnya berdasarkan atas dasar harga berlaku,

pendapatan rata-rata penduduk atau pendapatan per kapita penduduk Kabupaten

Badung pada tahun 2012 sebesar Rp. 32,85 juta, sedangkan pada tahun 2013,

pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Badung sebesar Rp.36,72 juta,untuk

lebih jelasnya perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dapat

dilihat pada grafik 1.1

Grafik 1.1

PDRB Kabupaten Badung ( Triliun Rupiah )

Tahun 2011 – 2013

Struktur perekonomian suatu wilayah merupakan gambaran dari

komposisi seluruh kegiatan produksi barang dan jasa yang dilakukan di wilayah

tersebut, dengan demikian apabila terjadi perubahan struktur produksi akan

menyebabkan pergeseran struktur ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Salah

satu indikator yang sering dipakai untuk mengamati struktur perekonomian suatu

daerah adalah distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral yang dapat

digunakan untuk mengamati keunggulan (potensi) daerah.


17


Sejalan dengan besarnya nilai tambah masing-masing sektor, struktur

perekonomian Kabupaten Badung masih ditopang oleh dua sektor dominan yakni:

perdagangan, hotel dan restoran mencapai 33,76% serta sektor pengangkutan dan

komunikasi 39,79%. Kemudian sektor pertanian 5,78%, bangunan 7,07% dan

jasa-jasa mencapai 7,15%.

Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total output

produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

Oleh karena itu , pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan aktivitas ekonomi

dalam kurun waktu tertentu. Adapun peningkatan output produksi barang dan jasa

tersebut terjadi apabila terdapat peningkatan permintaan baik oleh masyarakat

daerah tersebut atau luar daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2013 berjalan

cukup baik hal ini dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai

sebesar 6,48 % yang berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Propinsi

Bali sebesar 5,83 %.

Tingkat inflasi di Kabupaten Badung Tahun 2012 mencapai 3,59%, lebih

rendah dibanding Kota Denpasar sebesar 4,71% dan juga lebih rendah bila

dibanding dengan inflasi nasional sebesar 4,30%. Sedangkan untuk Tahun 2013

tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,67%, lebih tinggi bila dibandingkan

dengan Kota Denpasar sebesar 7,35%, dan lebih rendah bila dibandingkan

dengan angka inflasi nasional sebesar 8,38%. Hal ini terkait kebijakan pemerintah

menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada akhir juni 2013 sehingga memicu

kenaikan harga-harga barang secara umum dan pada bulan juli tingkat inflasi

tercatat sebesar 2,89%. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya untuk

mempertahankan agar laju inflasi relatif stabil dengan mengarahkan sektor

produksi untuk terus melakukan peningkatan kuantitas dan pemantauan distribusi

barang


18


Grafik. 1.2

Laju Inflasi Kabupaten Badung

Tahun 2011 – 2013

2011 2012 2013 *

INFLASI KABUPATEN

2,33 3,59 7,67

INFLASI NASIONAL 3,79 4,30 8,38

1.4. Ketenagakerjaan

Pengangguran adalah mereka yang termasuk dalam interval angkatan

kerja yang ingin dan mau mendapatkan pekerjaan tetapi tidak memperoleh

pekerjaan. Di daerah atau negara manapun, baik tergolong daerah/negara kaya

maupun daerah/negara miskin pasti terdapat pengangguran. Demikianpula di

Kabupaten Badung yang merupakan daerah sedang giat-giatnya menggalakkan

pembangunan juga tidak bisa dihindarkan dari masalah pengangguran tersebut.

Pengangguran yang masih dalam batas toleransi adalah tidak lebih sebesar 4%

dari jumlah angkatan kerja, artinya jika jumlah pengangguran tidak lebih dari 4%

dari jumlah angkatan kerja, dikatakan bahwa daerah/negara yang bersangkutan

relatif stabil jika dilihat dari sudut ketenagakerjaan.

Kabupaten Badung sampai dengan Desember Tahun 2013 dengan jumlah

penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 409.914 orang, dimana jumlah angkatan

kerjanya adalah sebanyak 313.110 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut

sebanyak 305.897 orang sudah bekerja yang diserap pada berbagai sektor

usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 7.213 orang masih dalam upaya

mencari pekerjaan atau menganggur. Jika dikaitkan dengan jumlah angkatan kerja

diatas, maka tingkat pengangguran tahun 2013 sebesar 2,30%. Angka ini jika

dikonfirmasikan dengan kriteria batas toleransi diatas, maka kondisi dan

kedudukan Kabupaten Badung dilihat dari sudut ketenagakerjaan, tingkat

penganggurannya tergolong rendah (<4%). Namun demikian, sekecil apapun

pengangguran tetap harus mendapatkan perhatian dalam rangka untuk


19


meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Jika

kondisi tersebut tidak mendapatkan perhatian lebih serius, dikhawatirkan akan

dapat menimbulkan dampak sosial seperti ketimpangan dalam pendapatan dan

dampak sosial lainnya.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk perluasan kesempatan

kerja adalah dengan tetap mengupayakan proses produksi agar berbasiskan pada

labour intensive (padat karya) dan mengembangkan seluruh potensi yang belum

tergarap secara maksimal melalui ekstensifikasi, konstruksi, rehabilitasi, ekspansi

usaha serta menggalang pola kemitraan dengan berbagai unit ekonomi yang

berkesesuaian dengan menciptakan ketergantungan satu dengan yang lainnya,

sehingga satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Ketergantungan seperti

ini akan menciptakan backward dan foreward linkage baik dalam proses

penggunaan input maupun dalam proses pemanfaatan output. Dari saling

ketergantungan tersebut akan dapat menciptakan peluang-peluang baru sehingga

akan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

1.5. Indek Pembangunan Manusia

Terhadap Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi komponen

pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan keluarga, Kabupaten Badung

terus mengalami peningkatan dari 71,60 pada tahun 2006 menjadi 71,80 pada

tahun 2012. Secara nasional IPM Kabupaten Badung meningkat dan ditingkat

Provinsi Bali posisi Kabupaten Badung menempati rangking II (dua) setelah Kota

Denpasar .

Grafik 1.3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung

Tahun 2011 - 2013

75,35

75,6976,08

2011 2012 2013 *)


20


1.6. Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program

prioritas Pemerintah Kabupaten Badung yang ditempuh melalui perluasan akses

masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan

berusaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan serta memberikan stimulus

melalui pendidikan non formal yang berkaitan dengan kewirausahaan, penyediaan

sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, menyediakan sumber daya

keuangan melalui dana bergulir sebagai sumber modal usaha masyarakat miskin.

Dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan

tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung secara bertahap telah dapat diturunkan.

Grafik 1.4.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung

Tahun 2011-2013 ( % )

1.7. Struktur Organisasi

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 bahwa urusan wajib yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu :

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum

e. Penanganan bidang kesehatan

f. Penyelenggaraan bidang pendidikan

g. Penanggulangan masalah sosial

2,62

2,16 2,10

2011 2012 2013 *)


21


h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan

i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

j. Pengendalian lingkungan hidup.

k. Pelayanan pertanahan

l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan

n. Pelayanan administrasi penanaman modal

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan

meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan

potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban tersebut, Kabupaten

Badung dipimpin oleh seorang Bupati yang merupakan hasil pemilihan

langsung. Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan

berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah/DPRD sebagai steakholder yang tercermin dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode lima tahunan

dengan RKPD sebagai penjabaran RPJMD tiap tahun anggaran, kemudian

direalisasikan dalam bentuk APBD.

Untuk dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan

tersebut, Bupati membentuk/menyusun struktur organisasi Pemerintah

Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Badung, terdiri dari :

1. Bupati dan Wakil Bupati

2. Sekretariat Daerah;

3. Tiga Asisten Daerah terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi :

- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum


22


- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

- Bagian Hukum dan HAM

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi :

- Bagian Administrasi Pembangunan

- Bagian Administrasi Perekonomian

c. Asisten Administrasi Umum membidangi :

- Bagian Keuangan

- Bagian Umum

- Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah

- Bagian Humas dan Protokol

- Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

4. Lima Staf Ahli terdiri dari :

- Bidang Hukum dan Politik;

- Bidang Pemerintahan;

- Bidang Pembangunan;

- Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

- Bidang Ekonomi dan Keuangan;

5. Lima belas Dinas Daerah terdiri dari :

- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;

- Dinas Kesehatan;

- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Dinas Kebudayaan;

- Dinas Pariwisata;

- Dinas Bina Marga dan Pengairan;

- Dinas Cipta Karya;

- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;


23


- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;

- Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;

- Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung;

- Dinas Pemadam Kebakaran;

- Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

6. Sebelas Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;

- Badan Lingkungan Hidup;

- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;

- Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan;

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Satuan Polisi Pamong Praja;

- Kantor Perpustakaan Daerah;

- Kantor Arsip Daerah;

- Kantor Pemberdayaan Perempuan;

- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Inspektorat

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan

10. 6 Kecamatan terdiri dari :

- Kecamatan Petang;

- Kecamatan Abiansemal;

- Kecamatan Mengwi;

- Kecamatan Kuta Utara;

- Kecamatan Kuta;

- Kecamatan Kuta Selatan;


24


11. Serta 16 Kelurahan terdiri dari : Kelurahan Sempidi, Kelurahan

Lukluk, Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Sading,

Kelurahan Kerobokan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan

Kerobokan Kelod, Kelurahan Tuban, Kelurahan Kedonganan,

Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak, Kelurahan

Benoa, Kelurahan Tanjung Benoa, Kelurahan Jimbaran.

12. 47 Desa Dinas terdiri dari : Desa Pecatu, Ungasan, Kutuh, Canggu,

Dalung, Tibubebeng, Buduk, Sobangan, Baha, Werdhi Bhuana,

Mengwitani, Penarungan, Gulingan, Kekeran, Munggu, Sembung,

Tumbak Bayuh, Pererenan, Cemagi, Mengwi, Kuwum, Darmasaba,

Ayunan, Mambal, Abiansemal, Bongkasa, Punggul, Blahkiuh, Sangeh,

Sibangkaja, Sibanggede, Angantaka, Sedang, Taman, Jagapati, Dauh

Yeh Cani, Selat, Mekar Bhuana, Bongkasa Pertiwi, Belok Sidan,

Carang Sari, Petang, Pelaga, Sulangai, Pangsan, Getasan.

13. 1 Lembaga lain yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung yang dibentuk pada tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung.

1.8. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Badung Tahun 2013 adalah :

1. Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun

2013;

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah

yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2010-2015;

3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran;

4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama;


25


5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun

berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

Documents

BAB I PENDAHULUAN - lakip.badungkab.go.id · Kabupaten Badung yang menjadi laporan kemajuan ... dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada ... sosial seperti penyediaan lapangan