View
221
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 2 7
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 Kota
Semarang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2013 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2013. Penyusunan Anggaran Pendapatan
Daerah (APBD) merupakan proses penganggaran daerah dimana secara
konseptual terdiri dari formulasi kebijakan anggaran (budget policy
formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operational
planning). Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai formulasi kebijakan
anggaran yang menjadi dasar dalam perencanaan operasional anggaran.
Formulasi Kebijakan Anggaran berkaitan dengan analisis fiskal sedangkan
perencanaan rasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya
keuangan.
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)
adalah dokumen yang memuat kebijakan tentang Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun. Latar belakang penyusunan KUA adalah dalam
rangka menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun
ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Semarang Tahun 2010 – 2015 dengan mengacu pada RKPD Provinsi Jawa
Tengah dan RKP Tahun 2013. Data Realisasi APBD Tahun 2013 yang
dituangkan dalam LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2013
merupakan data unaudited atau belum diaudit oleh BPK. Data keuangan
yang sudah diaudit akan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2013.
3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Dalam merencanakan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Pendapatan daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 2 8
sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Seluruh Pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto,
dalam hal ini mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang
dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan
dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi
dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Anggaran Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2013, terdiri
dari:
1. PAD Rp. 778.866.930.000,-
2. Dana Perimbangan Rp. 1.219.637.347.000,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 596.058.411.000,-
Total Pendapatan Daerah Rp. 2.594.562.688.000,-
3.1.1 Kebijakan Pendapatan
Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada
tahun 2013 diarahkan pada :
Optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah (PAD) melalui upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan menitikberatkan
pada prinsip-prinsip :
a. Potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak
b. Tidak memberatkan masyarakat
c. Tidak merusak lingkungan
d. Mudah diterapkan dan dilaksanakan
e. Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta
optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kota.
Kebijakan dan langkah-langkah pengelolaan keuangan ini diharapkan
dapat memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan
akselerasi aktivitas perekonomian
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 2 9
3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan
Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Tahun
2013 secara umum telah mencapai target, bahkan beberapa pendapatan
melampaui target realisasinya. Di sisi lain terdapat beberapa jenis
pendapatan yang realisasinya belum mencapai target. Pemerintah Kota
Semarang melalui SKPD penghasil, dimana SKPD Penghasil melakukan
berbagai program dan kegiatan dalan mencapai target dan realisasi yang
ditetapkan. Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013 sebagai
berikut :
Target Pendapatan Rp. 2.594.562.688.000,-
Realisasi Pendapatan Rp. 2.801.228.549.867,- -
Selisih Lebih Rp. 206.665.861.867,-
Realisasi Pendapatan mencapai 107,97% dari target Pendapatan
Tahun 2013.
Rincian Target dan Realisasi pendapatan adalah sebagai berikut :
NO JENIS PENDAPATAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI 2012
1. Pendapatan Asli Daerah. 778.866.930.000 930.577.133.513 151.710.203.513 119,48% 786.578.41.659
2. Dana Perimbangan 1.219.637.347.000 1.191.097.523.757 (28.539.823.243) 97,66% 1.165.886.786.903
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
596.058.411.000 679.553.892.597 83.495.481.597 114,01%
586.820.088.088
Jumlah Pendapatan Daerah. 2.594.562.688.000 2.801.228.549.867 206.665.861.867 107,97% 2.539.285.286.650
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013.
a) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari
sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
dipisahkan.
Target Rp. 778.866.930.000,-
Realisasi Rp. 930.577.133.513,- -
Selisih lebih Rp .151.710.203.513,-
Realisasi PAD mencapai 119,48% dari target PAD Tahun 2013.
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 3 0
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI
2012
1. Pendapatan Pajak Daerah
587.050.000.000 683.708.489.950 96.658.489.950 116,47% 598.872.260.463
2. Pendapatan Retribusi Daerah
104.730.906.000 102.695.048.493 (2.035.857.507) 98,06% 84.877.260.948
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
6.872.760.000 7.650.778.888 778.018.888 111,32% 6.777.319.253
4. Lain-lain PAD yang Sah
80.213.264.000 136.522.816.182 56.309.552.182 170,20% 96.051.570.995
Jenis PAD 778.866.930.000 930.577.133.513 151.710.203.513 119,48% 786.578.411.659
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Secara rinci Penjelasan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
1) Pajak Daerah :
Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui
Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang. Pemungutan
penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah
dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Target dan Realisasi Pajak
Daerah tahun 2013 adalah :
Target Rp. 587.050.000.000,-
Realisasi Rp. 683.708.489.950,- -
Selisih lebih Pajak Rp. 96.658.489.950,-
Realisasi Pajak Daerah mencapai 116,47 % dari target Pajak
Daerah Tahun 2013.
Pajak Daerah secara rinci sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI
2012
1. Pajak Hotel 38.000.000.000 44.674.905.002 6.674.905.002 117,57% 37.927.674.833
2. Pajak Restoran 40.000.000.000 48.387.960.623 8.387.960.623 120,97% 39.406.951.705
3. Pajak Hiburan 12.000.000.000 12.405.484.804 405.484.804 103,38% 10.416.687.455
4. Pajak Reklame 18.500.000.000 23.040.464.075 4.540.464.075 124,54% 17.195.403.162
5. Pajak Penerangan Jalan 118.000.000.000 137.411.660.918 19.411.660.918 116,45% 114.180.202.647
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
0 0 0 0,00% 1.122.774.154
7 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
1.000.000.000 1.367.379.075 367.379.075 136,74% 0
8 Pajak Parkir 5.000.000.000 5.658.633.242 658.633.242 113,17% 4.912.611.413
9 Pajak Air Tanah 4.500.000.000 4.679.097.924 179.097.924 103,98% 4.371.739.057
10 Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000 0 (50.000.000) 0,00% 0
11 Pajak BPHTB 180.000.000.000 220.909.156.797 40.909.156.797 122,73% 208.003.747.971
12 Pajak PBB 170.000.000.000 185.173.747.490 15.173.747.490 108,93% 161.334.468.066
PAJAK DAERAH 587.050.000.000 683.708.489.950 96.658.489.950 116,47% 598.872.260.463
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 3 1
2) Retribusi Daerah
Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan
melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang
diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemungutan dan
pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh
masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.
Target dan Realisasi Retribusi adalah :
Target Rp. 104.730.906.000,-
Realisasi Rp. 102.695.048.493,- -
Selisih kurang Retribusi Rp. ( 2.035.857.507,-)
Realisasi Retribusi Daerah mencapai 98,06% dari target
Retribusi Daerah Tahun 2013.
Penerimaan Retribusi Daerah dirinci sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI
2012
1. DINAS KESEHATAN 6.599.105.000 8.250.886.050 1.651.781.050 125,03% 7.487.333.180
Retribusi Pelayanan Kesehatan
6.599.105.000 8.250.886.050 1.651.781.050 125,03% 7.487.333.180
2. DINAS BINA MARGA 39.487.000 41.500.000 2.013.000 105,10% 35.520.000
Retr. Ijin Persewaan Alat Berat
39.487.000 41.500.000 2.013.000 105,10% 35.520.000
3. DINAS PSDA & ESDM 121.096.000 121.645.000 549.000 100,45% 115.552.000
Retr. Ijin Persewaan Alat Berat
121.096.000 121.645.000 549.000 100,45% 115.552.000
4. DINAS KEBAKARAN 59.062.000 72.762.500 13.700.500 123,20% 52.930.000
Retr.Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
45.062.000 58.512.500 13.450.500 129,85% 35.805.000
Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah
14.000.000 14.250.000 250.000 101,79% 17.125.000
5. DINAS TATA KOTA & PERUMAHAN
23.119.691.000 30.268.255.900 7.148.564.900 130,92% 23.829.470.135
Retr.Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Myt
302.382.000 771.062.000 468.680.000 255,00% 374.645.000
Retr.Penggantian Biaya Cetak Peta
1.300.000.000 1.482.985.800 182.985.800 114,08% 2.420.975.435
Retr. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah
697.360.000 917.667.500 220.307.500 131,59% 750.902.500
Retr. Ijin Mendirikan Bangunan
16.294.575.000 21.070.239.500 4.775.664.500 129,31% 16.168.970.200
Retr. Ijin Gangguan / Keramaian
4.525.374.000 6.026.301.100 1.500.927.100 133,17% 4.113.977.000
6. PENERANGAN JALAN & P. REKLAME
18.465.748.000 6.675.978.460 (11.789.769.540) 36,15% 9.104.059.955
Retr. Reklame / Titik Reklame
18.465.748.000 6.675.978.460 (11.789.769.540) 36,15% 9.104.059.955
7. DISHUB KOMINFO 14.489.429.000 12.482.703.730 (2.006.725.270) 86,15% 9.075.781.645
Retr. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
5.853.120.000 2.601.911.700 (3.251.208.300) 44,45% 1.351.127.200
Retr. Pengujian Kendaraan Bermotor
5.432.094.000 6.142.773.030 710.679.030 113,08% 5.143.519.020
Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah
1.440.249.000 1.900.248.500 459.999.500 131,94% 1.284.648.075
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 3 2
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI
2012
Retr. Terminal 800.604.000 873.625.500 73.021.500 109,12% 548.514.850
Retr.Tempat Khusus Parkir
809.512.000 872.445.000 62.933.000 107,77% 718.355.000
Retr. Ijin Trayek 153.850.000 91.700.000 (62.150.000) 59,60% 29.617.500
8. BADAN LINGKUNGAN HIDUP
239.850.000 275.950.000 36.100.000 115,05% 265.800.001
Retr. Pemakaian Kekayan Daerah
239.850.000 275.950.000 36.100.000 115,05% 265.800.001
9. DINAS KEBERSIHAN & TAMAN
9.799.956.000 13.631.303.800 3.831.347.800 139,10% 7.969.300.000
Retr.Pelayanan Persampahan
8.901.456.000 12.648.398.000 3.746.942.000 142,09% 7.831.150.000
Retr. Penyedotan Kakus 144.000.000 228.405.800 84.405.800 158,62% 138.150.000
Retr. Sewa Lapangan Simpang Lima
754.500.000 754.500.000 0 100,00% 0
10. DISPENDUK & CAPIL 3.028.050.000 2.854.896.000 (173.154.000) 94,28% 3.702.397.000
Penggantian Biaya KTP & Akte Capil
3.028.050.000 2.854.896.000 (173.154.000) 94,28% 3.702.397.000
11. D. SOSIAL PEMUDA & OLAHRAGA
1.983.790.000 2.060.349.950 76.559.950 103,86% 2.046.620.600
Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah
932.865.000 975.912.450 43.047.450 104,61% 822.643.600
Retr.Tempat Rekreasi & Olah Raga
1.050.925.000 1.084.437.500 33.512.500 103,19% 1.223.977.000
12. DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN
5.721.697.000 5.568.807.000 (152.890.000) 97,33% 3.698.028.405
Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah
2.370.612.000 2.380.678.000 10.066.000 100,42% 864.000.655
Retr.Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa
325.000.000 355.200.000 30.200.000 109,29% 314.320.000
Retr.Tempat Rekreasi & Olahraga
3.026.085.000 2.832.929.000 (193.156.000) 93,62% 2.519.707.750
13. SEKRETARIAT 788.674.000 846.734.000 58.060.000 107,36% 674.880.000
Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah
99.541.405 125.200.000 25.658.595 125,78% 100.550.000
Retr.Tempat Penginapan / Villa
689.132.595 721.534.000 32.401.405 104,70% 574.330.000
14. D P K A D
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.046.437.000 2.636.154.903 589.717.903 128,82% 1.375.044.790
Retr.Sewa Aset Tanah 380.000.000 1.453.460.228 1.073.460.228 382,49% 708.582.620
Retr. SPBU Pandanaran 660.000.000 110.000.000 (550.000.000) 16,67% 605.000.000
Retr.Sewa Lahan Jembatan Ciputa-Anggrek
15.691.159 17.260.275
1.569.116 110,00% 0
Sewa Lahan Jembatan Ciputa-Achmad Dahlan
142.382.810 142.383.000 190 100,00% 61.462.170
Retr.Kerjasama Lantai dasar Pertokoan Simp.5
191.239.000 223.112.000 31.873.000 116,67% 0
Retr.Kerjasana Bengkok Pujasera Ngaliyan
15.628.216 34.625.000 18.996.784 221,55% 0
Retr.Kerjasana PT. NARPATI
580.000.000 580.000.000
0 100,00% 0
Retr.Sewa Lahan Sam Po Kong
34.875.815 24.494.400 (10.381.415) 70,23% 0
Retr.Sewa Lahan Tk. Roti Purimas
26.620.000 50.820.000 24.200.000 190,91% 0
15. DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
49.500.000 58.802.580 9.302.580 118,79% 51.555.650
Pemakaian Kekayaan Daerah
22.500.000 26.240.500 3.740.500 116,62% 23.288.000
Retr. Tempat pelelangan Ikan
27.000.000 32.562.080 5.562.080 120,60% 28.267.650
16. DINAS PASAR 18.179.334.000 16.848.318.620 (1.331.015.380) 92,68% 15.392.987.587
Retr. Pelayanan Pasar 12.229.219.550 12.414.897.320 185.677.770 101,52% 10.957.933.638
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 3 3
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI
2012
Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah
5.950.114.450 4.433.421.300 (1.516.693.150) 74,51% 4.435.053.949
RETRIBUSI DAERAH 104.730.906.000 102.695.048.493 (2.035.857.507) 98,06% 84.877.260.948
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang
dipisahkan :
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kota Semarang pada Perusahaan Daerah
atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan
dikelola melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang. Target dan
Realisasi HPKD yang dipisahkan adalah :
Target Rp. 6.872.760.000,-
Realisasi Rp. 7.650.778.888,- -
Selisih lebih Rp. 778.018.888,-
Realisasi HPKD mencapai 111,32% dari target HPKD yang
dipisahkan Tahun 2013.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dapat dirinci
sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI
2012
1 Perusahaan Daerah RPH & BHP
37.237.146 40.024.700 2.787.554 107,49% 39.017.100
2 Perusahaan Daerah Percetakan
179.481.482 181.801.835 2.320.353 101,29% 101.166.915
3 Perusahaan Daerah Bank Pasar
361.116.372 330.515.110 (30.601.262) 91,53% 302.940.370
4 Perusahaan Daerah Bpr / BKK
1.044.925.000 1.048.800.379 3.875.379 100,37% 309.669.986
5 Bank Jateng Cabang Semarang
5.250.000.000 6.049.636.864 799.636.864 115,23% 6.024.524.882
JUMLAH 6.872.760.000 7.650.778.888 778.018.888 111,32% 6.777.319.253
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
4) Lain-lain PAD yang Sah :
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan
dari 6 Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Kota Semarang yaitu
RSUD, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Sosial,
Pemuda dan Olah raga, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 3 4
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah :
Target Rp. 80.213.264.000,-
Realisasi Rp. 136.522.816.182,-
Selisih lebih Rp 56.309.552.182,-
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah mencapai 170,20 % dari
target Lain – lain PAD yang sah Tahun 2013.
Rincian Lain – lain PAD yang Sah sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI
2012
1. RUMAH SAKIT UMUM 53.000.000.000 58.532.455.719 5.532.455.719 110,44% 50.629.006.813
Jasa Pelayanan Kesehatan BLU
53.000.000.000 58.532.455.719 5.532.455.719 110,44% 50.629.006.813
2. DISHUB KOMINFO 10.757.330.000 12.676.647.564 1.919.317.564 117,84% 6.722.926.239
Fasilitas Umum 246.975.000 245.617.850 (1.357.150) 99,45% 320.239.750
Penr.lain2 BLU 10.510.355.000 12.431.029.714 1.920.674.714 118,27% 6.402.686.489
3. D. SOSIAL PEMUDA & OLAHRAGA
1.182.449.000 1.182.449.664 664 100,00% 985.374.720
Penr Lain-lain / GGS 1.182.449.000 1.182.449.664 664 100,00% 985.374.720
4. D P K A D 14.960.688.000 63.809.088.072 48.848.400.072 426,51% 37.603.238.609
Pelepasan Hak Atas Tanah
100.000.000 96.698.000 (3.302.000) 96,70% 17.404.464
Penj.Peralatan/ Perlengk.Kant. Yg tdk terpakai
50.000.000 1.435.318.450 1.385.318.450 2870,64% 2.087.000.000
Jasa Giro Kas Daerah 3.700.000.000 12.987.145.879 9.287.145.879 351,00% 8.482.433.255
Rekening Deposito pada Bank
11.054.439.000 44.781.020.977 33.726.581.977 405,10% 22.670.985.105
Plat Ijin Reklame 56.249.000 36.471.500 (19.777.500) 64,84% 39.873.000
Lain-lain DPKAD 0 4.472.433.266 4.472.433.266 0,00% 3.940.794.946
Bunga Dana Bergulir 0 0 0 0,00% 83.062.394
5. DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
13.547.000 13.787.000 240.000 101,77% 13.710.000
Penjualan Hasil Perikanan
13.547.000 13.787.000 240.000 101,77% 13.710.000
6. DINAS PERTANIAN 299.250.000 308.388.163 9.138.163 103,05% 379.000.059
Penjualan Hasil Pertanian
13.500.000 30.000.600 16.500.600 222,23% 22.519.000
Penjualan Hasil Peternakan
285.750.000 278.387.563 (7.362.437) 97,42% 356.481.059
PENERIMAAN LAIN-LAIN PAD YG SAH
80.213.264.000 136.522.816.182 56.309.552.182 170,20% 96.051.570.995
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
b) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari
Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan adalah :
Target Rp. 1.219.637.347.000,-
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 3 5
Realisasi Rp. 1.191.097.523.757,- -
Selisih kurang Rp. (28.539.823.243),-
Realisasi Dana Perimbangan mencapai 97,66% dari target Dana
Perimbangan Tahun 2013, adapun rinciannya sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI 2012
1. Bagi Hasil Pajak 114.600.538.000 120.223.608.244 5.623.070.244 104,91% 155.212.228.917
2. Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam
1.057.500.000 1.878.324.513 820.824.513 177,62% 1.537.731.986
3. Dana Alokasi Umum. 1.054.002.569.000 1.054.002.569.000 0 100,00% 936.865.926.000
4. Dana Alokasi Khusus 49.976.740.000 14.993.022.000 (34.983.718.000) 30,00% 72.270.900.000
Dana Perimbangan 1.219.637.347.000 1.191.097.523.757 (28.539.823.243) 97,66% 1.165.886.786.903
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
1) Bagi Hasil Pajak :
Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang berasal
dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan
Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak adalah :
Target Rp.114.600.538.000,-
Realisasi Rp.120.223.608.244,- -
Selisih lebih Rp. 5.623.070.244,-
Atau realisasi Bagi Hasil Pajak mencapai 104,91 % dari target
Bagi Hasil Pajak Tahun 2013.
Bagi Hasil Pajak dapat dirinci sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI 2012
1. Bagi Hasil Pajak Bumi & Bangunan
16.000.000.000 18.596.870.546 2.596.870.546 116,23% 20.906.063.280
2. Bagi Hasil dari PPH OPDN & Pasal.21
84.000.000.000 85.000.241.717 1.000.241.717 101,19% 116.807.508.621
3. Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau
6.600.538.000 7.265.045.216 664.507.216 110,07% 6.668.686.768
4. PPH Pasal 25/29 8.000.000.000 9.361.450.765 1.361.450.765 117,02% 10.829.970.248
Bagi Hasil Pajak 114.600.538.000 120.223.608.244 5.623.070.244 104,91% 155.212.228.917
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 3 6
2) Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (BHBP / SDA) :
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam merupakan bagian
daerah yang berasal dari Penerimaan SDA Kehutanan,
pertambangan umum,perikanan, pertambangan minyak
bumi,pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.
Target dan Realisasi BHBP / SDA adalah :
Target Rp. 1.057.500.000,-
Realisasi Rp. 1.878.324.513,- -
Selisih lebih Rp. 820.824.513,-
Atau realisasi BHBP/SDA mencapai 177,62 % dari target
BHBP / SDA Tahun 2013.
Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dirinci
sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI 2012
1. Bagi Hasil dari Iuran Pengusahan Hutan
57.500.000 0 (57.500.000) 0,00% 96.689.806
2. Bagi Hasil dari Eksplorasi & Eksploitasi
1.000.000.000 1.878.324.513 878.324.513 187,83% 1.441.042.180
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1.057.500.000 1.878.324.513 820.824.513 177,62% 1.537.731.986
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
3) Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum merupakan Dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
Target Rp. 1.054.002.569.000,-
Realisasi Rp. 1.054.002.569.000,- -
Selisih Rp. 0,-
Selisih 0 % dari target DAU Tahun 2013.
4) Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 3 7
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus adalah :
Target Rp. 49.976.740.000,-
Realisasi Rp. 14.993.022.000,- -
Selisih Kurang Rp. (34.983.718.000),-
Realisasi Dana Alokasi Khusus mencapai 30,00 % dari target
Dana Alokasi Khusus Tahun 2013.
c) Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan
daerah dari sumber lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
Target dan Relisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah :
Target Rp. 596.058.411.000,-
Realisasi Rp. 679.553.892.597,-
Selisih lebih Rp. 83.496.481.597 ,-
Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 114,01
% dari target Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2013.
Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirinci sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI 2012
1. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya
244.901.850.000 329.977.231.976 85.075.381.976 134,74% 309.030.650.088
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
266.894.650.000 266.894.650.000 0 100,00% 191.552.502.000
3. Bantuan Keuangan dari Propinsi
84.261.911.000 82.682.010.621 (1.579.900.379) 98,13% 86.236.936.000
Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah
596.058.411.000 679.553.892.597 83.495.481.597 114,01% 586.820.088.088
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya (DBHP & PD)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi merupakan dana yang
bersumber dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan
kepada kabupaten/kota se Provinsi yang bersangkutan
berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan
daerah.
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 3 8
Target dan Realisasi DBHP dan PD adalah :
Target Rp. 244.901.850.000,-
Realisasi Rp. 329.977.231.976,-
Selisih lebih Rp. 85.075.381.976,- Realisasi DBHP & PD mencapai 134,74 % dari target Dana
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Tahun 2013.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya dirinci sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI 2012
1. Pajak Kendaraan Bermotor
80.000.000.000 105.092.447.396 25.092.447.396 131,37% 98.900.655.578
2. BBNKB 76.500.000.000 138.691.775.956 62.191.775.956 181,30% 125.463.133.189
3. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
87.314.942.000 86.033.439.525 (1.281.502.475) 98,53% 84.267.373.662
4. P2 & PAP 946.846.000 159.569.099 (787.276.901) 16,85% 218.846.166
Retr. Tera dan Tera Ulang
140.062.000 0 (140.062.000) 0,00% 180.641.493
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya
244.901.850.000 329.977.231.976 85.075.381.976 134,74% 309.030.650.088
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
2) Dana Penyesuaian
Dana penyesuaian merupakan dana yang dialokasikan untuk
membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan
tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
terdiri dari Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah, Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Insentif
Daerah.
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
adalah :
Target Rp. 266.894.650.000,-
Realisasi Rp. 266.894.650.000 ,-
Selisih Rp. 0,-
Dana Penyesuaian mencapai 100 % dari target Dana
Penyesuaian Tahun 2013.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dirinci sebagai berikut:
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 3 9
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI 2012
1 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
0 0 0 0,00%
0
2 Dana Bantuan Operasional Sekolah
0 0 0 0,00% 0
3 Tambahan Penghasilan Guru PNSD & Tunj.Prof
266.894.650.000 266.894.650.000 0 100,00% 191.552.502.000
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus
266.894.650.000 266.894.650.000 0 100,00% 191.552.502.000
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Dana BOS target dan realisasi sebesar Rp 0,- dikarenakan
dana BOS tidak masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA)
APBD namun dimasukkan pada laporan operasional dan
neraca.
3) Bantuan Keuangan Provinsi
Bantuan keuangan provinsi merupakan bantuan yang
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang
bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota
dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan
keuangan.
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi adalah :
Target Rp. 84.261.911.000,-
Realisasi Rp. 82.682.010.621 ,-
Selisih kurang Rp. (1.579.900.379,-)
Bantuan Keuangan Provinsi mencapai 98,13 % dari target
Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2013.
Bantuan Keuangan dirinci sebagai berikut:
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI 2012
1 Bantuan Keuangan dari Propinsi Tk.I
84.261.911.000 82.682.010.621 (1.579.900.379) 98,13% 86.236.936.000
Bantuan Keuangan dari Propinsi Tk.I
84.261.911.000 82.682.010.621 (1.579.900.379) 98,13% 86.236.936.000
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
3.1.3 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Semarang dalam upaya mengelola pendapatan
daerah sering mengalami berbagai permasalahan. Adapun permasalahan
yang timbul pada setiap optimalisasi pendapatan dan solusinya sebagai
berikut :
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 4 0
1. Permasalahan Pendapatan dan Solusi pada PAD
a) Permasalahan Pajak Daerah
1) Kesadaran Wajib Pajak Daerah yang belum maksimal dalam
melaporkan Obyek Pajak Baru.
2) Kesadaran Wajib Pajak yang belum maksimal dalam hal
memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.
3) Adanya Peraturan Menteri PU yang melarang pemasangan
Baliho yang ada di median jalan
4) Kesadaran Wajib Pajak PBB belum optimal dalam hal
memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya (ketepatan waktu
pembayaran).
5) Terbatasnya tempat sarana pelayanan masyarakat/WP PBB di
wilayah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
6) Adanya Surat Edaran Kepala BPN No.5 Tahun 2013 bahwa
masyarakat tidak perlu verifikasi SSPD BPHTB yang dilakukan
Pemkot atau menverifikasi dengan menghitung harga pasar
b) Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan
updating obyek dan subyek pajak secara terus menerus.
2) Melaksanakan pemeriksaan secara periodik setiap Triwulan
dan penungguan terhadap obyek pajak tertentu yang
ditengarai dalam membayar pajaknya tidak sesuai dengan
yang seharusnya.
3) Mengintensifkan pendataan/penagihan jenis Reklame lainnya
4) Memberikan penghargaan kepada WP berprestasi sebagai
motivasi agar WP membayar pajak sesuai dengan potensinya
serta menyelenggarakan pembukuan secara tertib.
5) Menambah pengadaan mobil keliling untuk melayani
pembayaran PBB sehingga WP dapat memenuhi kewajiban
membayar pajak.
6) Melaksanakan koordinasi ke Pemerintah Pusat.
2. Permasalahan Retribusi Daerah
Upaya pengelolaan Retribusi Daerah secara optimal sering terjadi
permasalahan dan kendala yang dihadapi SKPD pengelola Retribusi
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 4 1
Daerah bersangkutan. Adapun permasalahan Retribusi Daerah setiap
SKPD sebagai berikut :
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame
Permasalahan :
Retribusi Reklame mengalami penurunan dari target karena
adanya UU No.28/2009 dan Permen.PU No.20/2010 yang
menyatakan bahwa titik-titik reklame yang berada di lahan pribadi
dan wilayah dinas kerja Bina Marga tidak dikenakan retribusi dan
tidak diperbolehkan lagi memasang reklame melintang di jalan
(bando), di median jalan termasuk delta, baik di jalan nasional,
provinsi maupun kota.
Solusi :
1. Penyesuaian target sesuai potensi
2. Mengembangkan potensi titik reklame baru di lahan kota
3. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian reklame-reklame
yang tidak berijin dan habis masa ijinnya
Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
Permasalahan :
1) Belum optimalnya penarikan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum karena penetapan target titik parkir tidak sesuai titik parkir
yang terdata
2) Kendaraan Taksi yang tidak layak jalan mengakibatkan banyak
taksi yang tidak beroperasi.Hal ini berpengaruh pada pendapatan
Retribusi Ijin Operasional Taksi
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) a. Upaya yang dilakukan adalah dengan mencari titik-titik parkir
baru,serta mengefektifkan titik-titik parkir yang sudah ada.
b. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait untuk pembinaan
dan pengawasan terhadap Juru Parkir.
2) Diberikan Surat Peringatan kepada Pengusaha Taksi bahwa ijin
operasional Taksinya sudah habis masa berlakunya dan untuk
segera dilakukan perpanjangan serta diberikan sanksi apabila
tidak melakukan perpanjangan akan dicabut ijin trayeknya.
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 4 2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Permasalahan :
1) Berkurangnya pengunjung karena akses jalan terganggu
dikarenakan adanya pembangunan jalan nasional yang berada di
depan pintu masuk Taman Margasatwa.
2) Masih kurangnya penambahan daya tarik wisata seperti hewan
dan wahana baru
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka
mengoptimalkan pemakaian lahan di lingkungan Taman
Margasatwa.
2) Melengkapi dan meningkatkan fasilitas daya tarik wisata
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
Permasalahan :
1) Kerjasama pengelolaan SPBU Pandanaran ini diputus oleh
Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2013, sehingga
pendapatan hanya diterima 2 bulan yaitu bulan Januari dan
Februari sebesar Rp.110.000.000,00
2) Pihak pengelola Sam Po Kong keberatan dan telah mengajukan
keringanan dan keberatan atas penetapan retribusi dan
Pemerintah Kota Semarang belum bisa mengabulkan karena tidak
ada alasan sebagai dasar pemberian keringanan tersebut, akan
tetapi pihak pengelola Sam Po Kong belum menyetorkan
kewajibannya.
Solusi sebagai berikut :
1) Dilakukan penyesuaian target pendapatan.
2) Pemerintah Kota Semarang akan menarik kembali hak
pengelolaan aset tersebut (memutus perjanjian kerjasama).
Dinas Pasar :
Permasalahan :
Retribusi Sewa Lahan PKL belum dapat memenuhi target
dikarenakan:
1) Adanya Renovasi Pasar – Pasar
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 4 3
2) Pengawasan terhadap mekanisme setoran pemungutan
retribusi PKL di kecamatan/kelurahan belum terkoordinasi
secara optimal dengan Dinas Pasar Kota Semarang.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) Mensegerakan pembangunan pasar-pasar tersebut sehingga
dapat cepat menata pedagang
2) Mengevaluasi dan memonitoring retribusi setiap hari ke pasar-
pasar
3) Pembentukan Pokja – Pokja untuk pemantauan pemungutan
retribusi PKL yang masih dilaksanakan oleh kelurahan –
kelurahan (Pokja Wilayah Semarang Barat, Pokja Wilayah
Semarang Timur dan Pokja Wilayah Semarang Selatan)
4) Melaksanakan penagihan tunggakan dan monitoring Retribusi
PKL setiap bulan ke masing – masing Kelurahan
5) Melaksanakan pembinaan terhadap petugas juru pungut dan
pedagang PKL tentang hak dan kewajiban dan mengadakan
pendataan ulang PKL
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Permasalahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan :
PD BPR Bank Pasar tidak mencapai target di tahun 2013 karena :
1) Suku bunga LPS BPR yang terus mengalami kenaikan sehingga
sangat berpengaruh pada biaya bunga pihak ketiga yang
mengalami kenaikan dari 8% menjadi 9,75%.
2) Kebijakan Bank Indonesia dalam pembentukan biaya
Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) sehingga
berpengaruh terhadap biaya penyusutan Pembentukan Penyisihan
Aktiva Produktif (PPAP) yang besar.
Solusi yang diupayakan sebagai berikutnya :
PD. BPR Bank Pasar untuk memaksimalkan penyaluran kredit kepada
pihak ketiga.
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 4 4
4. Lain-lain PAD Yang Sah
Lain-lain PAD yang Sah pada Pendapatan Hasil Peternakan tidak
mencapai target sebagai berikut :
Dinas Pertanian
Permasalahan yang dihadapi
Lain-lain PAD yang Sah pada Pendapatan Hasil Peternakan tidak
mencapai target karena ada peternak belum maksimal dalam
mengelola ternaknya, sehingga mengakibatkan hasil ternak tidak
sesuai target.
Solusi lain-lain PAD Yang Sah
Penyuluhan dan pembinaan yang intensif kepada penggaduh
tentang budi daya ternak yang benar.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Permasalahan yang dihadapi :
1) Pelepasan Hak Atas Tanah tidak mencapai target karena ganti rugi
pelepasan aset yang terkena proyek rel ganda belum dilaksanakan
karena pemberkasan belum selesai.
2) Bidang Pajak Daerah
Pendapatan Ijin Plat Reklame tidak mencapai target karena animo
Wajib Pajak untuk memasang plat ijin reklame sangat terbatas bila
dibandingkan pemasangan umbul-umbul yang bersifat insidentil
Solusi lain-lain PAD Yang Sah sebagai berikut :
1) Pelepasan atas aset tersebut pembayaran ganti rugi akan
dilaksanakan di tahun 2014.
2) Pendapatan ijin plat reklame di tahun 2014 sudah tidak
dilaksanakan namun tetap memberikan fasilitas kepada WP untuk
pemakaian reklame tanpa ijin plat reklame karena setelah
dievaluasi hasilnya tidak signifikan dengan perolehan hasil pajak
reklame.
5. Pendapatan Dana Perimbangan
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pendapatan
Dana Perimbangan :
a) Dana Alokasi Umum (DAU)
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi
pendapatan DAU :
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 4 5
1) Data penunjang perolehan alokasi DAU didasarkan pada
beberapa komponen diantaranya Data Statistik
Kependudukan, Data Belanja Pegawai dan Indeks Fiskal yang
disajikan secara periodik dengan data sumber sebagai acuan
DJPK Kementrian Keuangan adalah data Tahun -1 (Tahun
Sebelumnya).
2) Alokasi DAU mutlak ditentukan oleh pusat setelah
mempertimbangkan Pendapatan Nasional pada APBN
Solusi yang ditempuh :
1) Meningkatkan koordinasi dengan Badan Statistik maupun
DJPK Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
2) Melaksanakan laporan rutin tiap bulan kepada Pemerintah
Pusat terkait pendapatan DAU yang ditransferkan melalui Kas
Daerah.
3) Melaporkan realisasi penyerapan DAU secara periodik tengah
semester dan akhir tahun berikut SILPA yang ada di Kas
Daerah.
b) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi
pendapatan DAK :
1) Perolehan DAK mengalami penurunan jumlah bidang dari
tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi
terkait penyampaian data pendukung guna menyajikan data
teknis sesuai yang diharapkan oleh masing-masing
Kementrian Teknis.
2) Data Teknis yang disampaikan SKPD kepada masing-masing
Kementrian Teknis masih ada kesalahan/keterlambatan
penyampaian, sehingga mengakibatkan tidak mendapat
Alokasi DAK pada tahun berikutnya.
3) Dinas Pendidikan yang mendapatkan alokasi terbesar dari
total alokasi DAK yang telah dialokasikan Pemerintah Pusat
tidak melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana DAK
tersebut sehingga hal ini menjadikan optimalisasi pendapatan
kurang maksimal.
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 4 6
4) Pada awal Tahun 2013 belum mampu menyajikan administrasi
pencatatan SILPA DAK hal ini dikarenakan kurangnya
pemahaman dan koordinasi semua pihak terkait.
5) Petunjuk Teknis dan masing-masing Kementrian Teknis
khususnya dari KementrianPendidikan dan Kebudayaan
seringkali terlambat turun dibanding penetapan APBD tahun
berjalan.
Solusi yang ditempuh :
1) Meningkatkan fungsi dan peran DAK sebagaimana amanat
Undang-undang
2) Meningkatkan Koordinasi dengan seluruh SKPD terkait untuk
selalu berkomunikasi dan berkonsultasi serta meningkatkan
pemahaman dalam hal pengelolaan DAK yang baik dan benar.
3) Secara periodik selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan
Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
4) Membukukan secara tertib sehingga mampu menghasilkan
data time series DAK Pemerintah Kota Semarang selama 5
tahun terakhir berikut data SILPA sampai dengan akhir tahun
2013.
6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi lain-lain
pendapatan daerah yang sah :
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
1) Pajak Air Permukaan (PAP) realisasinya tidak mencapai target
karena penerimaan pajak air tanah merupakan bagi hasil dari
Provinsi sehingga penerimaan pajaknya sesuai dengan
pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi
2) Retribusi Tera Ulang dan Tera tidak ada realisasi karena sesuai
dengan ketentuan bahwa Bagi Hasil Retribusi yang ada hanya
Bagi Hasil Pajak sehingga Retribusi Tera Ulang dan Tera
dimasukkan sebagai pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi
Solusi yang ditempuh :
1) Dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi tentang
Penyesuaian target pendapatan
2) Disesuaikan dengan target sesuai dengan ketentuan
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 4 7
Dana Penyesuaian
1) Alokasi Dana Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) dan Tambahan
Penghasilan Guru (TAMSIL) data sumber dari Dinas Pendidikan
langsung disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sehingga masih perlu dilakukan koordinasi.
2) PMK yang mengatur tentang TPG dan TAMSIL mengamanatkan
penyampaian laporan secara semester dan tahunan, sedangkan
alokasi transfer dilaksanakan secara triwulan sehingga kurang
sinkron dalam penyampaian laporan.
Solusi yang ditempuh :
1) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD (Dinas Pendidikan)
menyangkut penyampaian usulan data kepada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan upaya percepatan penyajian
laporan agar dilaksanakan secara triwulan sebagaimana
penerimaan transfer yang dilaksanakan secara triwulan.
2) Meningkatkan koordinasi dengan DJPK Kementrian Keuangan
Republik Indonesia.
Bantuan Keuangan dari Propinsi
Realisasi Bantuan Keuangan dari Propinsi tidak memenuhi target
karena :
SKPD DPKAD
1) DPA Alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi sepenuhnya
ditentukan oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu kegiatan dan
besarannya.
2) Kesalahan peruntukan kegiatan maupun nomenklatur masih terjadi
pada DPA Provinsi Jawa Tengah.
3) Bantuan keuangan di APBD Provinsi Jawa Tengah TA.2013
perubahan untuk kegiatan fisik, waktunya terlalu pendek.
Solusi yang ditempuh :
1) Secara rutin SKPD terkait melalui Bappeda Kota Semarang
mengusulkan kegiatan-kegiatannya hasil Musrenbang ke Provinsi
Jawa Tengah dengan prioritas utama pada proyek infrastruktur.
2) Mengajukan revisi atas kesalahan peruntukan kegiatan dan
nomenklatur tersebut kepada Provinsi Jawa Tengah
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 4 8
3) Berkonsultasi kepada Tim TAPD agar kegiatan bisa dilaksanakan
di APBD Perubahan Tahun 2014
3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
Belanja Daerah pada tahun 2013 yang terdiri dari belanja langsung
dan belanja tidak langsung, belanja tersebut disusun berdasarkan perkiraan
beban pengeluaran daerah yang dialokasikan dalam rangka pemberian
pelayanan umum, serta didasarkan pula pada permasalahan yang dihadapi
mengacu pada Strategi Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara
terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional.
3.2.1 Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
Semarang yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan
yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan.
Kebijakan Belanja Daerah di tahun 2013 terdiri dari belanja langsung
dan belanja tidak langsung.
1. Belanja Tidak langsung meliputi :
a. Belanja Pegawai yang dianggarkan dengan berpedoman pada
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
tentang Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil. Pada Tahun 2013 Gaji PNSD diproyeksikan
mengalami peningkatan rata-rata 10 persen dan kenaikan
pada tambahan tunjangan profesi guru yang disesuaikan
dengan kebijakan pemerintah pusat serta kenaikan insentif
pajak daerah.
b. Belanja Hibah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan
yang berlaku yang bertujuan antara lain :
1. Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di
daerah diberikan pada satuan kerja dari kementerian /
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 4 9
lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah
kerjanya berada dalam daerah Kota Semarang;
2. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
diberikan untuk kegiatan-kegiatan tertentu dalam bidang
perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan,
kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional
yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi
penyelenggaraan pembangunan daerah.
c. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan
dalam bentuk uang dan/atau barang kepada
kelompok/anggota masyarakat dan partai politik yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemberian bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus
menerus/tidak mengikat (pemberian bersifat tidak wajib dan
tidak harus diberikan tiap tahun), kecuali dalam keadaan
tertentu serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Penetapan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD,dimana terdapat mekanisme yang
mengatur tentang penerimaann hibah dan bantuan sosial.
d. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja yang dianggarkan
tidak terkait langsung dengan pelaksanaan Program dan
Kegiatan Anggaran. Penetapan belanja tidak terduga pada
tahun anggaran 2013 dengan mempertimbangkan posisi
geografis Kota Semarang dan penetapan pagu anggaran
belanja tidak terduga diproyeksikan dengan mengacu pada
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 5 0
ketentuan dan peraturan yang berlaku. Anggaran penyediaan
belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap
darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali
dan pengaruh pemerintah, diberikan dalam rangka
pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan
Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat serta tidak diharapka secara berulang
seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial untuk
dapat diperkirakan sebelumnya.
2. Belanja Langsung meliputi :
a. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah
Kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan Pemerintah
daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang
terdiri dari 26 Urusan wajib dan 8 urusan pilihan sesuai dengan
RPJMD 2010-2015 diarahkan untuk untuk mendukung prioritas
percepatan pencapaian Sapta Program. Urusan wajib
diselenggarakan dengan prioritas untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosial.
b. Kebijakan Belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Kebijakan belanja berdasarkan SKPD diarahkan untuk
menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi SKPD. Pengalokasian pagu anggaran belanja yang
direncanakan oleh SKPD harus memenuhi prinsip-prinsip
Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time (SMART).
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 5 1
Kebijakan Pembangunan Daerah
Prioritas program pembangunan Tahun 2013 merupakan upaya
dalam dalam rangka pencapaian visi Kota Semarang yaitu
“Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang
Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”. Adapun langkah konkrit
yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut dituangkan dalam 7
agenda pokok prioritas pembangunan Kota Semarang “SAPTA
PROGRAM” adalah sebagai berikut :
1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
a. Peningkatan pemerataan dan jangkautan akses pelayanan
pendidikan
b. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 100%;
c. Menurunkan angka pengangguran malalui peningkatan
produktivitas angkatan kerja dan padat karya produktif;
d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan
peningkatan produktivitas UKM / IKM, pengembangangan
agrobisnis peternakan/perikanan, pemberdayaan usaha bagi
PMKS;
e. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui
kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni, perbaikan kualitas
lingkungan dan penyediaan rumah layak huni serta penyediaan
air bersih masyarakat;
2. Penanganan rob dan banjir
a. Pembebasan lahan kali Beringin dan Tenggang;
b. Pembangunan sistem polder Banger;
c. Normalisasi kali Tenggang;
d. Operasi dan pemeliharaan pompa banjir.
3. Peningkatan Pelayanan Publik
a. Peningkatan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan
pembembangunan e-Gov, penyempurnaan P5D;
b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan;
c. Penyelenggaraan event-event dalam mendukung Visit Jateng
Year 2013;
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 5 2
d. Dukungan pelaksanaan Pemilihan Gubernur melalui kegiatan
PAM TAKSUNG, Fasilitasi Sukses Pemilihan Gubernur Jateng,
dan pencanangan Kampanye Damai;
e. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui penggalian
sumber-sumber pendapatan daerah;
4. Peningkatan Infrastruktur
a. Pembebasan lahan Jangli-Undip dan outer ringroad Barat-
Selatan;
b. Peningkatan jalan akses bandara Ahmad Yani;
c. Pembangunan jalan tembus Jembatan Kartini ke Jalan Gajah;
d. Pembangunan sarana perekonomian melalui pembangunan
pasar-pasar tradisional (Pasar Klitikan, Pasar Rasamala, Pasar
Jrakah, Rehabilitasi Pasar surtikanti), Lanjutan pembangunan
Pasar Bulu dan pembangunan Pasar Ikan Tradisional Terpadu
Rejomulyo;
e. Pembangunan ruang terbuka hijau di eks lahan Pasar
Rejomulyo;
f. Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan Kota
Semarang;
g. Rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang.
5. Kesetaraan gender.
a. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak.
b. Penyediaan data pilah gender.
6. Pendidikan;
a. Rehabilitasi sedang/berat bangunan SD dan pengadaan sarana
prasarana;
b. Pendampingan bantuan operasional sekolah SD dan SMP;
c. Pembangunan sarana dan prasarana Pendidinan Anak Usia
Dini (PAUD);
d. Pembangunan SMP Negeri baru;
e. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SMP dan SMA/SMK
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 5 3
7. Kesehatan.
a. Peningkatan derajat kesahatan melalui upaya peningkatan
pelayanan dasar kesehatan dan rujukan.
b. Pencegahan penyakit menular.
3.2.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah
Target dan Realisasi Belanja Daerah adalah
Anggaran Rp. 3.184.087.019.000
Realisasi Rp. 2.481.924.180.150 _
Selisih kurang Rp. 702.162.838.850,-
Kurang 22,05% dari Anggaran Belanja Tahun 2013
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI 2012
1 Belanja Tidak Langsung
1.329.550.219.000 1.189.315.029.305 140.235.189.695 89,45% 1.125.173.880.550
2 Belanja Langsung 1.854.536.800.000 1.292.609.150.845 561.927.649.155 69,70% 933.788.561.728
Belanja 3.184.087.019.000 2.481.924.180.150 702.162.838.850 77,95% 2.058.962.442.278
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Target dan Realisasi Belanja dapat dirinci sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah :
Anggaran Rp. 1.329.550.219.000,-
Realisasi Rp. 1.189.315.219.000,- _
Selisih lebih Rp. 140.235.189.695,-
Atau lebih 10,55% dari Anggaran BelanjaTidak Langsung Tahun
2013.
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI 2012
1 Belanja Pegawai 1.261.572.130.000 1.142.988.541.942 (118.583.588.058) 90,60% 1.085.378.492.010
2 Belanja Bunga 1.000.000.000 378.295.400 (621.704.600) 37,83% 723.905.100
3 Belanja Subsidi 0 0 0 0,00% 0
4 Belanja Hibah 43.719.559.000 41.621.315.866 (2.098.243.134) 95,20% 30.708.338.580
5 Belanja Bantuan Sosial
4.006.400.000 2.731.600.000 (1.274.800.000) 68,18% 7.485.436.900
6 Belanja Bagi Hasil 0 0 0 0,00% 0
7 Belanja Bantuan Keuangan
788.567.000 788.567.000 0 100,00% 788.567.000
8 Belanja Tidak terduga
18.463.563.000 806.709.097 (17.656.853.903) 4,37% 89.140.960
Belanja Tidak Langsung
1.329.550.219.000 1.189.315.029.305 (140.235.189.695) 89,45% 1.125.173.880.550
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 5 4
Pemerintah Kota Semarang dalam Realisasi Belanja Daerah
diupayakan menghindari adanya pelampauan. Realisasi kurang dari
target belanja apabila target sasaran output terpenuhi berarti terjadi
efisiensi. Adapun selisih kurang Belanja pada Belanja Tidak langsung
dapat diuraikan sebagai berikut :
a) Belanja Pegawai :
Selisih kurang diakibatkan adanya pegawai pensiun, mutasi
pegawai dan meninggal. Kurang Belanja Pegawai terdapat pada
setiap SKPD dengan selisih terkecil di SKPD RSUD dan terbesar
di SKPD Dinas Pendidikan
b) Belanja Bunga :
Selisih kurang karena pada saat perubahan anggaran dialihkan
atau dipindahkan untuk pembayaran pokok hutang yang
diakomodir pada pos pembiayaan pada angsuran hutang pokok.
c) Belanja Subsidi
Belanja subsidi tidak dianggarkan.
d) Belanja Hibah
Selisih kurang karena pemberian hibah selektif dan lebih berhati-
hati.
e) Belanja Bantuan Sosial :
Selisih kurang karena pemberian Bantuan Sosial lebih selektif dan
hati-hati.
f) Belanja Bantuan Keuangan :
Bantuan Keuangan dari Propinsi digunakan sesuai ketentuannya.
g) Belanja Tidak Terduga :
Belanja Tidak Terduga digunakan sesuai dengan kebutuhan yaitu
untuk restitusi sedangkan sisanya dicadangkan apabila terjadi
bencana alam.
2. Belanja Langsung
Target dan Realisasi Belanja Langsung adalah :
Anggaran Rp. 1.854.536.800.000,-
Realisasi Rp. 1.292.609.150.845,- -
Selisih kurang Rp. 561.927.649.155,-
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 5 5
Atau kurang sebesar 30,3% dari target Belanja Langsung Tahun
2013:
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI 2012
1 Belanja Pegawai 172.175.946.224 149.882.292.083 (22.293.654.141) 87,05% 131.405.912.194
2 Belanja Barang dan Jasa
632.619.454.779 551.044.086.081 (81.575.368.698) 87,11% 450.528.367.285
3 Belanja Modal 1.049.741.398.997 591.682.772.681 (458.058.626.316) 56,36% 351.854.282.249
Belanja Langsung 1.854.536.800.000 1.292.609.150.845 (561.927.649.155) 69,70% 933.788.561.728
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Keterangan kurang belanja pada Belanja Langsung sebagai
berikut :
a) Belanja Pegawai :
Selisih kurang belanja pegawai disebabkan karena :
Selektif pada jumlah personil pada kegiatan yang melibatkan
kepanitiaan. Kurang Belanja Langsung Pegawai terdapat pada
beberapa SKPD yaitu SKPD Dinas Kesehatan, Dinas
Perhubungan dan Kominfo, Sekretariat Daerah dan Dinas
Pasar.
b) Belanja Barang dan Jasa :
Pada belanja barang dan jasa selisih kurang disebabkan karena
:
1) Belanja barang jasa sesuai dengan kebutuhan kegiatan
yang dilaksanakan.
2) Pembelian makan dan minum rapat sesuai dengan
kebutuhan riil.
3) Pemakaian telepon, listrik, dan lain-lain dilakukan sesuai
dengan kebutuhan kedinasan.
4) Pengadaan dan penyediaan ATK, komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, dan penyediaan
peralatan kantor disesuaikan dengan harga pasar dan
negosiasi barang.
5) Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan target
sasaran dan penyerapan belanjanya tidak mencapai 100%
dan beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau 0%.
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 5 6
Kurang Belanja Barang dan Jasa terdapat pada SKPD Dinas
Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Kota dan
Perumahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan
Sekretariat Daerah.
c) Belanja Modal :
Pada belanja modal selisih kurang Belanja disebabkan karena :
1) Pembelian barang modal memiliki kualitas dan kuantitas
dan pelaksanaannya di bawah standar indeks harga yang
sudah ditentukan.
2) Belanja modal pengadaannya dilakukan secara selektif
yaitu dengan melakukan perbandingan harga yang
menguntungkan bagi pemerintah daerah yaitu melalui
mekanisme lelang.
3) Belanja modal pengeluarannya sesuai kebutuhan.
4) Kegiatan tidak mencapai 100% dan kegiatan tidak
dilaksanakan terdapat pada SKPD
Kurang Belanja Modal antara lain berasal dari SKPD Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas
PSDA Dan ESDM, Dinas Kebersihan dan Pertamanan,
Dinas Pasar
3.2.2 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan belanja Daerah yang timbul dalam pelaksanaan.
Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
a) Keterbatasan sumber pendapatan daerah yang diperoleh sehingga
alokasi belanja mengutamakan pada program dan kegiatan yang
sangat prioritas, dengan demikian tidak semua program dan
kegiatan yang direncanakan terdanai.
b) Permasalahan pembebasan pada pertanahan masih banyak tanah
sengketa di masyarakat harga negosiasi yang dikehendaki
masyarakat dan kemampuan keuangan pemerintah belum
mencapai sepakat sehingga memerlukan waktu lama
penyelesaiannya, maka pembebasan belum dapat diselesaikan
semua
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 5 7
c) Beberapa program dan kegiatan dari pusat yang ditetapkan belum
diikuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dengan tepat waktu
sehingga bila direalisasikan pelaksanaannya sering terbentur
dengan waktu dan kondisi di lapangan.
Solusi dalam Pengelolaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :
a) Dalam upaya pemenuhan pendanaan Pemerintah Kota melakukan
komunikasi dan konsultasi secara intensif dengan Pemerintah
Provinsi, Pusat maupun dari pihak ketiga dalam memenuhi
alternatif pendanaan yang saling menguntungkan dengan tetap
mempertimbangkan skala prioritas pendanaan pada program dan
kegiatan yang ada.
b) Permasalahan pembebasan tanah diselesaikan dengan
komunikasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta
tokoh-tokoh masyarakat selain dengan musyawarah mufakat.
c) Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka sinkronisasi
program dan kegiatan dengan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dari
pusat.
3.3 PEMBIAYAAN DAERAH
Pada APBD bahwa pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan dan Pengeluaran
Pembiayaan tersebut harus diterima dan dibayar kembali. Pembiayaan Netto
merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan
Apabila APBD terjadi defisit maka untuk menutup terjadinya defisit
tersebut maka Pemerintah Daerah merencanakan pembiayaannya
bersumber dari penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal
dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
3.3.1. Penerimaan Pembiayaan
1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Pada tahun 2013 Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan pada
penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya
(Silpa) tahun 2013, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan
daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 5 8
2. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Anggaran Rp. 635.424.331.000,-
Realisasi Rp 635.457.569.772,- -
Selisih lebih Rp 33.238.772,-
Atau lebih sebesar 0,1 % dari Target Penerimaan Pembiayaan
Tahun 2013.
Penerimaan Pembiayaan adalah berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2013, yaitu sebesar
Rp.635.457.569.772,-.
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN
TASE REALISASI 2012
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
635.424.331.000 635.457.569.772 33.238.772 100,01% 207.718.808.732
Penerimaan Pembiayaan 635.424.331.000 635.457.569.772 33.238.772 100,01% 207.718.808.732
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan
1. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pada tahun 2013 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan pada
pembentukan Dana Cadangan serta penyertaan modal kepada
perusahaan daerah.
2. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Anggaran Rp. 45.900.000.000,-
Realisasi Rp. 45.816.665.353,- -
Selisih kurang Rp. (83.334.647),-
Atau kurang sebesar 0,18 % dari Target Pengeluaran Pembiayaan
Tahun 2013.
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN TASE
REALISASI 2012
1 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000 15.000.000.000 0 100,00% 30.000.000.000
2 Penyertaan Modal (Bank Jateng)
15.000.000.000 15.000.000.000
0 100,00% 0
3 Penyertaan Modal (Dana Bergulir UKM, LKM,dan Koperasi
0 0 0 0,00% 0
4 Penyertaan Modal (PDAM) 10.000.000.000 10.000.000.000 0 100,00% 20.000.000.000
5 Penyertaan Modal BPR/BKK 1.000.000.000 1.000.000.000 0 100,00% 0
6 Penyertaan Modal Bank Pasar 1.000.000.000 1.000.000.000 0 100,00% 0
7 Penyertaan Modal (Perusda Percetakan)
1.000.000.000 1.000.000.000 0 100,00% 0
8 Penyertaan Modal Perusda RPH dan BHP
1.000.000.000 1.000.000.000 0 100,00% 0
9 Pembayaran Pokok Utang 1.900.000.000 1.816.665.353 (83.334.647) 95,61% 1.816.665.500
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 5 9
NO URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 SELISIH PROSEN TASE
REALISASI 2012
10 Pengembalian Sisa Dana DPPID
0 0 0 0,00% 785.925.034
Pengeluaran Pembiayaan 45.900.000.000 45.816.665.353 (83.334.647) 99,82% 52.602.590.534
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Keterangan :
Sisa anggaran pada pembayaran pokok utang dimaksudkan untuk berjaga –
jaga jika terdapat pembayaran utang yang tidak tepat waktu baik berupa
pokok maupun bunga, yang mengakibatkan terjadinya denda.
3.4 SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN 2013
3.4.1 Kebijakan SILPA Tahun Berjalan.
Kebijakan SILPA pada tahun berjalan bahwa SILPA tahun berjalan
dijadikan pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan
penyusunan RAPBD. Apabila menghasilkan SILPA tahun berjalan positif,
pemerintah daerah memanfaatkan untuk menambah program dan kegiatan
sesuai skala prioritas yang dibutuhkan dan/atau pengeluaran pembiayan.
Dan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif maka pemerintah daerah
mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan
merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang
kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
3.4.2 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2013.
Mendasarkan hal tersebut di atas maka perhitungan anggaran Tahun
2013 pada sisa kas (Sisa perhitungan) sebagai berikut :
1. Realisasi Pendapatan Rp. 2.801.228.549.867,-
Realisasi Belanja Rp. 2.481.924.180.150,-
Surplus Anggaran Rp. 319.304.369.717,-
2. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp. 635.457.569.772,-
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp. 45.816.665.353,-
Surplus Pembiayaan Rp. 589.640.904.419,-
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2013 Rp. 908.945.274.136,-
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 6 0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp.
908.945.274.136,- terdiri dari :
Sisa efisiensi atau target sasaran sudah mencapai 100% dan kegiatan
yang tidak dilaksanakan tetapi tidak wajib dianggarkan kembali sebesar
Rp. 616.324.071.491,- Untuk uraian lebih detail rincian kegiatan yang
mencapai 100%, kurang dari 100 % dan 0% dapat dilihat di Buku III LKPJ
Tahun 2013.
Sisa kegiatan yang wajib dianggarkan kembali atau sisa yang berasal dari
dana – dana yang sifatnya khusus dan sesuai dengan ketentuan tidak
dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang lain
sebesar Rp. 292.621.202.645 -
Silpa yang sudah ditentukan penggunaan dan dianggarkan kembali di
tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :
1. Dinas PSDA dan ESDM
Luncuran kegiatan 2013 yang belum terlaksana dan dianggarkan
kembali di Tahun 2014 karena gagal lelang dan pembebasan tanah
terkait dengan proses penetapan lokasi yang membutuhkan waktu
relatif lama sebesar Rp.229.013.421.000,- terdiri dari
Rp.90.513.421.000,- (APBD Murni 2014) dan Rp.138.500.000.000,-
(APBD Perubahan 2014)
2. Alokasi DBCHT diakumulasi dengan Silpa tahun sebelumnya
kemudian dianggarkan kembali di tahun 2014 sebesar
Rp.7.150.000.000,- terdiri dari :
a. RSUD Rp.6.850.000,-
b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp.300.000.000,-
3. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
diakumulasi dengan Silpa tahun sebelumnya dan dianggarkan kembali
di tahun 2014 sebesar Rp.4.465.500,-
B A B I I I – K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3 H a l - 6 1
4. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
diakumulasi dengan Silpa tahun sebelumnya dan dianggarkan kembali
di tahun 2014 sebesar Rp.46.036.754.900,-
5. Dana Alokasi Khusus dan Pendampingan yang dianggarkan kembali
di tahun 2014 sebesar Rp.9.229.061.245,- terdiri dari :
a. Dinas Pendidikan Rp.8.882.555.000,-
b. DKK Rp.148.981.145,-
c. Dinas PSDA dan ESDM Rp.36.883.000,-
d. Dinas Tata Kota dan Perumahan Rp.1.892.600
e. Badan Lingkungan Hidup Rp.43.368.400,-
f. BapermasRp.109.265.100,-
g. Dinas Perhubungan dan Kominfo Rp.6.116.000,
6. Dana Bantuan Keuangan yang dianggarkan kembali di tahun 2014
sebesar Rp.1.187.500.000,- pada Dinas Pendidikan yang disebabkan
karena keterlambatan juknis dan keterbatasan waktu pelaksanaan
kegiatan serta tidak cukup waktu pelaksanaan lelang.
Recommended