View
221
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
CAPAIAN KINERJA 4 TAHUNPEMERINTAHANPRESIDEN JOKO WIDODO& WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA LINGKUP KEMENTERIAN DALAMNEGERI
1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUKMELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAHTIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARAKESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEMDAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DANTERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIAINDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DIPASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGANMENGGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMIDOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTERBANGSA
9 MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASISOSIAL INDONESIA
Drs. H.M. JUSUf KALLAWakil Presiden Republik Indonesia
Ir. H. JOKOWIDODOPresiden Republik Indonesia
TJAHJO KUMOLO,SH.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
NAWACITA2014 - 2019
83
201
4
gangguan/konflik
dalam negeridilatar belakangi ideologi,
radikal, isu separatisme,
dan sumber daya
ekonomi.
(UU No.7/2012 - Penanganan Konflik
Sosial)
»
» Pelibatan Ormasuntuk mencegah radikalisme dan
mengembangkan kesetaraan dalam berpolitik bagi kelompok
perempuan, penyandang difabel, dan kaum marjinal.
» Kerjasama dengan perguruan tinggi.
» Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat.
» IPDNsebagai kampus Revolusi Mental.
» Pengembangan standar kompetensi dan diklat
Aparatur Pelopor Revolusi Mental bagi ASN oleh
BPSDM.
1.983OrmasBermitra dengan Pemerintah,
dalam rangka pendidikan politik dan wawasan kebangsaan bagi
masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
(Jumlah Total Ormas yang terdaftar
sebanyak 390.410 di 34 Prov.)
»
6.346 orang
Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM)
dibentuk sebagai motor gerakan Indonesia
melayani, bersih, tertib, mandiri dan bersatu.(atau terdapat penambahan KPRM sebanyak 469
Kader dari periode 2014 s.d 2017 sebanyak 5.877
KPRM).
27
2018
77,5
%
Stabilitas Politik DalamNegeriPenurunan peristiwa
4
32
1 1
2
3 4
4
69,58
%
Meningkatnya
partisipasi
pemilih dalam
Pemilu 2019
201
9
201
4
1
2
3
Bidang
Politik Dalam Negeri Dan Kesatuan
Bangsa
TerobosanCapaia
n
Penguatan Sistem Presidensial
dan Kelembagaan PartaiPolitik:
» Penerbitan Paket Undang-Undang Politik.
» Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu Periode 2017-2022.
» Optimalisasi peran parpol dalam peningkatan kesadaran politik masyarakat.
» Optimalisasi peran parpol dan Ormas.
» Intensifikasi penyelenggaraan
forum dialog yang melibatkan
seluruh unsur masyarakat bersama
pemerintah dalam rangka meminimalisir
potensi gangguan/konflik dalam negeri.
» Koordinasi unsur inteligen dalam
penangan gangguan keamanan
nasional.
Peningkatan bantuan keuangan partai politik
semula Rp. 108,- menjadi Rp. 1.000,- per-suara
sah, yang mulai disalurkan kepada Partai Politik
di DPR RI pada tahun 2018.
Target hingga
2019» Perluasan cakupan pembentukan
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di seluruhKabupaten/Kota seluruh Indonesia.
» Penyelenggaraan Rakor Kewaspadaan
Nasional setiap tahunnya secara reguler dan berkesinambungan, terutama dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019.
Perluasan dan penambahan frekuensi forum
dialog.
» Identifikasi pemetaan potensi konflik di
daerah pada 34 Provinsi.
» Pekan kerja nyata revolusi mental di Manado.
» Pelaksanaan koordinasi gugustugas gerakan nasional revolusi mental di Jakarta.
» Pembentukan gugus tugasgerakan nasional revolusi mental di lingkungan Kemendagri.
ORMASPembinaan kemitraan
Ormas akan diarahkan
untuk kemandirian, peran
serta Ormas secara aktif
membangun demokrasi
dan mewujudkan tujuan
negara.
CAPAIAN KINERJA EMPAT
TAHUNOKTOBER 2014 - OKTOBER
2018
Konstitusi No.137/PUU-XIII/2015
dan No.56/PUU-XIV/2016,
dilakukan pembinaan produk hukum
daerah dengan pemberian nomor
register terhadap:
Daerah berkinerja ‘sangat tinggi’Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD)
2015 2017
1
108
19
Provinsi
Kabupate
n Kota
9
195
57
PilkadaSerentak 269 daerah
2015
Partisipasi Pemilih
70%
33Provinsi
45Kab.
93Kota
2017
101 daerahPartisipasiPemilih
74,5%
201
8171 daerahPartisipasiPemilih
73,24%
Pilkada Serentak
2020Dukungan Pilkada Serentakdalam bentuk :
» Penyediaan DAK2 & DP4
» Fasilitas Penyelesaian NPHD
» Trantibum,
» Dukungan teknis kelancaran Pilkada
(Desk Pilkada)
» Pemetaan kapasitas daerah.
» Mengembangkan inovasi
daerah.» Mendorong pemanfaatan.
teknologi informasi (e-govt).
Pembinaan Produk Hukum
Daerah melalui Pengembangan
sistem e-Perda» e-registrasi
memberikan No. registrasi RanPerda.
» e-fasilitasiPenyusunan produk hukum daerah.
» e-konsultasi publikKonsultasi langsung terhadap
permasalahan penyusunan
RanPerda.
269Daerah Berkinerja
“tinggi”berdasarkan EKKPD201828 Prov.
291 Kab.
65
Kota
1
2
1
2
3
1
2
Peng
embangan
kapasitas
bagi 40% daerah
Kabupaten dan Kota
yang berkinerja
“Sedang” dan
“Rendah”.
3
1.28
3Perda Provinsi(2015 s.d Oktober
2018)
TerobosanTarget hingga
2019Capaia
n
Bidang
Desentralisasi dan Otonomi
Daerah
CAPAIAN KINERJA EMPAT
TAHUNOKTOBER 2014 - OKTOBER
2018
Pembatalan karena» bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,» menghambat distribusi barang dan jasa,» tidak sejalan dengan terwujudnya trantibum.
Paska Putusan Mahkamah
1.765Perda/ Perkada
Provinsi
1.267Perda/ Perkada
Kabupaten/ Kota3.143Per-UUan
dibatalkan
111
Permendagri
3
» Memperkuat asistensi dan supervisi
kepada daerah dalam penyusunan RanPerda dan RanPerkada di 34 Provinsi.
» Pelayanan Register Perda.
» Sosialisasi, koordinasi, dan Bimtek
penyusunan Perda.
27.482alumni
30.903alumni
33.258alumni
33.258alumni
271.240alumni
» Bersama KPK, Bapenas, dan KSP mendorong
diterbitkannya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional PencegahanKorupsi.
» Penerapan Transaksi Non Tunai mulai efektif
tahun 2018 dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah di 31 Provinsi, 222 Kabupaten, dan
61 Kota.
» Konsolidasi rumusan rencana aksi pencegahan
korupsi yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2019
s.d tahun 2020.
» Intensifikasi Pemantauan dan evaluasi tusi APIP
dan APH, dan Saberpungli di daerah.
5
6
4
5
6
4
5
TerobosanCapaia
n
Bidang
Desentralisasi dan Otonomi
Daerah
CAPAIAN KINERJA EMPAT
TAHUNOKTOBER 2014 - OKTOBER
2018
Provinsi
Kabupaten / Kota
77
%
48
%
97
%
74
%
4
» Terbentuknya 566 Satberpungli pada 530
daerah
34 Provinsi & 496 Kab/Kota
» Terlaksananya PKS APIP dan APHbaik di Pusat dan daerah terkait penanganan
pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
21 Provinsi & 371 Kab/Kota
OTT
1.43
1Kegiatan» Melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi
(RAD PPK) sesuai Inpres No. 7/2015
31 Provinsi 409 Kab/KotaMemenuhi indikator transparan dan akuntabel RAD PPK (pelaporan B12/2017)
» Penerapan SAP berbasis Akrual di daerah.
» Pendampingan dan evaluasi penyusunan
LKPD dan evaluasi BMN.
Target hingga
2019
» Memperkuat asistensi dan pendampingan
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah menuju opini WTP.
» Membangunan dan menerapkan sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah (e-budgeting
pelaksanaan dan pertanggung jawaban
Keuangan Daerah).
» Penandatanganan PKS APIP dan APH
12 Provinsi & 137 Kab/Kota
» Penyusunan peraturan teknis sebagai
tindaklanjut Perpres No. 54/2018» Melaksanakan Orientasi/Pembekalan
Kepemimpinan Penyelenggara
Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota,
Wakil Bupati/Walikota yang baru terpilih pada Pilkada
Serentak tahun 2018.
» Melaksanakan pembekalan dan pendalaman
tugas dalam rangka pengembangan kompetensi
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
6Penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan
Kepemimpinan Penyelenggara Pemerintahan Daerah bagi
Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota yang baru terpilih
2014 s.d Sept 2018 689 orang alumni.
Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD
2014 2015 2016 2017 2018
» Orientasi/Pembekalan Kepemimpinan bagi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
27 Angkatan (15 Pusat & 12Daerah)
Kualitas administrasi semakin baikdalam mengelola Keuangan Daerah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berdasarkan opini
WTP BPK RI terhadap LKPD.
2014 2017
Peningkatan kepemilikanAkta
Kelahiran untuk anak
usia 0-18 tahun.dengan mendorong kerja sama dinas
Dukcapil dengan dinas kesehatan,
Rumah sakit, dinas sosial, kepolisian
dan pengadilan daerah, dinas
pendidikan, PKK, Ormas, dan lembaga
lainnya di daerah.
2
80.10
%
201
4
201
8
Wujud Kewajiban
Negarauntuk memberikan identitas
kependudukan kepada
setiap warga negara.
» KTP-el keliling
» Pelayanan onlinemelalui website dan aplikasi mobile.
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan untuk:» menunjang penegakan hukum,» pencegahan tindak kriminal,» perencanaan pembangunan nasional,» identifikasi korban musibah,» penyelenggaraan Pemilu dan pilkada,» basis data kemiskinan,» pelayanan publik.
Perekaman KTP-el
dituntaskan akhir
tahun 2018 untuk
untuk kelancaran
Pemilu 2019
Kepemilikan AktaKelahiran
Perekaman KTP-el96,76%
11
2
2014
Per
2018
18
46
42
1.128
MoU
PKS
Peningkatan MoU dan Perjanjian
KerjasamaPemanfaatan data dan dokumen kependudukan
oleh lembaga pemerintah dan swasta.
3
1
3
2
1
3
TerobosanTarget hingga
2019Capaia
n
Mendorong Lembaga Pengguna
yang telah menandatangain
MoU dan PKS untuk segera
aktif mengakses data
kependudukan Kemendagri.
» Pemangkasan birokrasi layanandengan syarat cukup membawa copy KK, dan tidak perlu lagi menyertakan Pengantar RT, RW, Desa, dan Kecamatan.
» Menciptakan banyak inovasiPelayanan jemput bola, pelayanan cepat dengan motto “salam5 menit”, “salam 10 menit”, “Semedi”.
» Perekaman dan pencetakan
KTP-el di luar domisiliPerekaman dan mencetakan KTP-el dapat dilakukan di Dinas
Dukcapil seluruh Indonesia.
Bidang
Pelayanan Administrasi
Kependudukan
CAPAIAN KINERJA EMPAT
TAHUNOKTOBER 2014 - OKTOBER
2018
31
%
90,06
%
2014 Okt
201
8
Bagi anak usia 0 - 18
tahun meningkat
signifikan.Layanan Terintegrasi
Dokumen
Kependudukan
Untuk bayi baru lahir langsung
mendapatkan akta kelahiran, KK
dan
Kartu Identitas Anak.
» Pelibatan Prov melalui Dekonsentrasi
Penegasan Batas Daerah.
» Penggunaan Metode Kartometrik untuk daerah
yang sulit dijangkau dan disurvei.
» Fasilitasipenyelesaian perselisihan segmen
batas antar Kab/Kota oleh Gubernur dari semula
6 bulan menjadi 30 hari kerja.
Penyederhanaan
prosedur pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan
» Mempersingkat waktu layanan.
» Layanan secara elektronik.
» Integrasi layanan.
» Mendorong pelimpahan wewenang Bupati/
Walikota kepada PTSP dan Camat.
1
2
Penyelesaian
penegasan70 segmen batas
yang belum dilakukan.
Percepatan Penyelesaian Batas Antar
Daerah269
Periode 2006 – Sept
2014
Periode 2006 – Okt
2018
53
6
1
2
3
1
TerobosanTarget hingga
2019Capaia
n
Pelayana
n
Terpadu
Satu Pintu
(PTSP)
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
(PATEN)
Perbaikan pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan
546 daerah10/ 2014 – 09/ 2018
491 daerah2008 – 09/
2014
92 Kab/Kota
2010 - 09/2014
218 Kab/Kota
10/ 2014 – 10/
2018
» Mebangun sistem e-monev
PTSP dan penyelenggaran
ToT.
» Implementasi Sistem Online
Single Submission (OSS).
» Percepatan Penerapan
PATEN di 60 Kab/Kota.
dari total
548 daerah
3
2
Bidang
Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan
Daerah
CAPAIAN KINERJA EMPAT
TAHUNOKTOBER 2014 - OKTOBER
2018
277 Segmen
Dalam Proses tahapan penegasan
batas antar daerah
pembangunan perumahanbagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR)
Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
» Fasilitasi penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD
bagi
171 daerah Pilkada Serentak tahun 2018
» Dukungan percepatan kebijakan
» Efektifitas kebijakan subsidi tarif tenaga listrikuntuk rumah tangga.
» Penanganan lahan kritisdan sumber daya air berbasis masyarakat:
Tahun 2012 - 2016 seluas 2.639,6 ha di 49 Kab/Kota (16
Provinsi);
Tahun 2018 seluas 55 ha di 2 Kab/Kota.
» Penerapan e-planning dalam penyusunan
dokumen RPJMD dan RKPD.
» Penyederhanaanperizinan pembangunan perumahan bagi
MBRdari 33 menjadi 11 izin dan percepatan waktu perizinan
dari 981 menjadi 44 hari kerja.
» Pelayananpengaduan subsidi tarif listrik berbasis web ,
serta pengelolaan tidak lanjut pengaduan masyarakat.
» Konservasi lahan tidak produkif melibatkan 340 kelompok
tani dengan 8.418 anggota.
3 Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
» Penerapan e-planning akan diperluas cakupan-
nya pada daerah-daerah yang akan mulai
menyusun dokumen RPJMD dan RKPD .
» Semakin besar peluang kepemilikan rumah
bagi MBR dengan penetapan Perda terkait
penyederhanaan dan percepatan waktu
proses perizinan oleh seluruh Prov/Kab/Kota.
» Tersedianya akses pengaduan
masyarakat untuk mewujudkan kebijakan
subsidi tarif listrik bagi rumah tangga.
» Model penanganan lahan kritis telah
dapat direplikasikan pada lahan tidak
produktif di Indonesia.
4
5
4
5
4
5
TerobosanTarget hingga
2019Capaia
n
Bidang
Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan
Daerah
CAPAIAN KINERJA EMPAT
TAHUNOKTOBER 2014 - OKTOBER
2018
Tim Pengendali Inflasi
di Daerah
Terbentuk TPID
34 Prov.
501
Kab/Kota
» Mendorong TPID untuk menyusun dan menetapkan Roadmap pengendalian inflasi di tingkat daerah periode 2019-2021 agar upaya pengendalian
inflasi di tingkat daerah dapat
terintegrasi dan sejalan dengan
implementasi roadmap pengendalian
inflasi nasional
» Memperkuat koordinasi pusat dan daerah melalui
peningkatan kapasitas anggota TPID sebagai
salah satu fokus strategi 4K (ketersediaan pasokan,
kelancaran distribusi, keterjangkauan harga
dan komunikasi efektif)
» Dilakukannya Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) di 34 Provinsi dan RTR
Kawasan Strategis di 2 Provinsi.
» Dilakukannya Fasilitasi Konsultasi
dalam rangka evaluasi terhadap
42 Raperda tentang RTRW
Kab/Kota, dan 20 Raperda tentang
RDTR.» Status Penetapan Perda Rencana Tata Ruang sampai
dengan September 2018.
RTRW
Provinsi
RTR
KSP
34
2
RTRW Kab/Kota
476 RDT
R RTR
KSK
45
1
Total
558
» Optimalisasi peran TPID dengan
memperkuat dasar hukum melalui
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 500.05-8135 Tahun 2017
tentang Tim Pengendalian Inflasi
Daerah sebagai salah satu turunan
dari Keputusan Presiden Nomor 23
Tahun 2017 tentang Tim
Pengendalian Inflasi Nasional.
» Melakukan klinik supervisi penyusunan dan penetapan
RDTR 14 Kabupaten yang memiliki nilai investasi tinggi
sesuai hasil kesepakatan Rakornas TKPRD 2018 terkait
penerapan Online Single Submission (OSS) sesuai PP No.
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.
» Asistensi percepatan penyusunan Raperda tentang
revisi RTRW di 21 Provinsi dan 378 Kab/Kota.
» Fasilitasi kepada 9 daerah kabupaten disekitar wilayah KEK/KI untuk penyusunan dan penetapan
Raperda RTR.
» Sosialisasi NSPK terkait penyusunan dan
penetapan Raperda tentang RDTR, serta asistensi mekanisme evaluasi dan penetapan Raperda
tentang RDTR sebagai operasionalisasi RTRW
sejumlah ± 3.048 RDTR di 508 Kab/Kota (6 RDTR
per Kab/Kota).
» Fasilitasi percepatan penyusunan dan penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah,terhadap:- 32 Kab/Kota yang belum menetapkan RTRW-nya;- 21 Provinsi dan 361 Kab/Kota yang memasuki
masa peninjauan kembali; dan- 158 Kab/Kota sebagai daerah yang memiliki investasi
tinggi dan diprioritaskan penetapan RDTR nya.
» Penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang dengan peningkatan kapasitas kelembagaan Tim KoordinasiPenataan Ruang Daerah (TKPRD).
» Fasilitasi percepatan penetapan Raperda tentang RTR Daerah di sekitar 4 KEK dan 3 KI, melalui Konsultasi dalam rangka Evaluasi Raperda tentang RTR Daerah di sekitar 4 KEK dan 3 KI. yaitu KEK MBTK, KEK Morotai, KEK Mandalika, KI Morowali, KI Bantaeng, dan KI Sei Mangkei.
» Asistensi dan supervisi penyusunan dan penetapan Raperda RTR Daerah di sekitar 3 KEK dan 6 KI lainnya, yaitu KEK Sorong, KEK Arun, KEK Tanjung Api-Api, KI Kuala Tanjung, KI Palu, KI Konawe, KI Bintuni, KI Bantaeng, dan KI Morowali.
» Ditetapkannya 14 Perda RDTR terkait dengan OSS sebagaimana amanat PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu secaraElektronik.
666
TerobosanTarget hingga
2019Capaia
n
Bidang
Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan
Daerah
CAPAIAN KINERJA EMPAT
TAHUNOKTOBER 2014 - OKTOBER
2018
2015
2016
(Dala
m R
p.M
ilyar) Provinsi Kabupaten Kota
PAD
Total Pendapatan
Rasio
9,28
24,4
6
Provinsi Kabupaten Kota
PAD
Total Pendapatan
Rasio
10,86
27,5
2
Provinsi Kabupaten Kota
PAD
Total Pendapatan
Rasio
29,7
3
Provinsi Kabupaten Kota
PAD
Total Pendapatan
Rasio
Total
22,2
2
Total
614.331,42 137.724,74
1.034.135,56
23,1
1
Total
598.171,05 134.550,30
1.051.684,40
24,6
5
Total
2017
2018
Rasio PADterhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2015 s.d.
2018
136.350,2
9
263.244,3
3
51,8
0
49.959,06
29.204,3
5
508.144,08
122.301,79
9,83
23,8
8
215.513,6
9
893.690,2
1
24,1
2
139.090,9
0
282.090,9
0
49,3
1
56.981,14
33.687,8
3
229.759,8
6
141.087,2
0
318.963,0
5
44,2
3
64.932,5
1
37.025,61
243.045,3
2
151.728,4
7
331.427,9
9
45,7
8
76.203,9
8
622.388,6
6
12,2
4
41.960,57
269.893,0
3
141,154,37
1.094.971,03
» Deregulasi pengaturan daerah terkait Pajak Daerah dan
Retrubusi Daerah khususnya yang berkaitan dengan
investasi.
» Penerapan sistem pembayaran Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah berbasis elektronik, seperti Samsat
Online kendaraan bermotor untuk pembayaran PKB
tahunan.
» Target PAD pada tahun 2019 sebesar Rp. 285 T
» Penyusunan Modul Standarisasi Pelayanan PDRD
» Monev dan Asistensi penerapan pembayaran
ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama
Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (Availability
Payment) dalam APBD
» Penerapan Samsat Online di seluruh Provinsi
» Konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan
publik tertentu di lingkungan Pemda dalam rangka peningkatan
penerimaan PAD (Permendagri No. 112 Tahun 2016).
» Membangun Sistem Informasi Pengendalian Evaluasi
dan Konsultasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dan fasilitasi penerapannya di daerah.
» Fasilitasi penerapan Sistem dan Prosedur PemungutanPajak Daerah dan Retribusi Daerah
» Fasilitasi penyehatan Badan Usaha Milik Daerah(Efisiensi, Rasionalisasi, Restrukturisasi).
» Fasilitasi terhadap pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
Daerah dengan Badan Usaha (KPBU).
supervisi Pemdes dalam
mengimplementasikan Siskeudes
» Pengembangan dan
penerapan aplikasi sistem
keuangan desa bekerja sama
dengan BPKP.
» Penyediaan manual tata
cara penyusunan
RAPBDesa dan APBDesa.
» Pilot Project implementasi
dana desa dan RAPBDesa
dengan pola detasering
pendampingan pengelolaan
dana desa.
» Pelatihan aparatur Bidang Tata
Kelola Pemerintahan Desa
secara berjenjang mulai dari
pusat hingga daerah.
» Pendampingan
penyelenggaraan
pemerintahan desa oleh
Aparatur Kecamatan.
64.744 DesaMenerapakan Sistem Keuangan
(Siskeudes) berbasis aplikasi
pengelolaan keuangan desa
yang tertib, akuntabel, dan
partisipatif. per tahun 2017.
2
22.
Penguatan Bidang Tata Kelola
Pemerintahan DesaPelatihan Aparatur Desa
dan Kecamatan 2.597
Aparatur Kecamatandilatih sebagai Pembina Teknis
Pemerintahan Desa (PTPD).
4.006 orangpengurus lembaga
kemasyarakatan desa/
kelurahan yang terampil dalam
tata kelola pemerintahan desa.
147.325
Aparatur
48.144 Kades
44.233 Sekdes
43.214 Bendahara Desa
2.942 Aparat Desa
Lain
54 Pj Kades
8.738 Aparatur Kecamatan
» Mendorong Pemerintah Pusat & Daerah
mengakomodir Pelatihan PKADmelalui APBD
» Memperkuat Peran PMD di kabupaten dan Kecamatan
» Monitoring dan
» Mendorong implementasi
Aplikasi Sipades
Memperkuat Balai Pemerintahan Desaterhadap pelatihan aparatur desa maupun aparatur
pemerintah desa
»
1.1
7.000 orang(Aparatur Dinas PMD,Camat,
Kades, BPD, dan pendampingdesa)
Mengkuti Rapat Koordinasi
Nasional Pembinaan Pemerintahan
Desa Pusata dah daerah tahun
2018
TerobosanTarget hingga
2019
1. » Pelatihan Bidang Tata Kelola
Pemerintahan Desa:
» Pelatih ToMT dan ToT PTPD
150Orang
» Aparatur Kecamatan sebagai PTPD
1.500Orang
Capaia
n
Bidang
Pemerintahan Desa
CAPAIAN KINERJA EMPAT
TAHUNOKTOBER 2014 - OKTOBER
2018
1 1 1
TerobosanTarget hingga
2019Capaia
n
Pemberian Layanan Perizinan dan
Non Perizinan pada Kemendagri
dengan SOP dan Waktu yang
jelas.
Layanan Administrasi dan
Konsultasi Publik
Layanan administrasi terhadap11 Jenis Layanan melalui
Unit Layanan Administrasi (ULA)
» telah diproses 8.088 berkas,
» jumlah konsultasi 211.580 orang.
Penghargaan dari Ombudsman Republik
Indonesia
» Terhadap implementasi Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, dengan predikat Kepatuhan Tinggi.
(Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)
» Terhadap implementasi Standar Pelayanan Publik dan masuk dalam Zona Hijau dengan
Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap 6 Produk
layanan administrasi di Kementerian Dalam Negeri.
Peningkatan pelayanan
berbasis online untuk layanan:
» Penerbitan Kepmendagri
» Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Bupati/Wakil
Bupati atau Walikota/Wakil
Walikota.» Tentang Peresmian Pergantian
Antar Waktu (PAW) anggota
DPRD Provinsi.
» Penerbitan surat keterangan penelitian.
» Rekomendasi perjalanan dinas
luar negeri bagi ASN Pemda.
» Rekomendasi perjalan dinas luar negeri
bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
» Pengajuan konsultasi.
Bidang
Penguatan Tata Kelola
Kelembagaan
CAPAIAN KINERJA EMPAT
TAHUNOKTOBER 2014 - OKTOBER
2018
» Seleksi Praja IPDNbekerjasama dengan KPK, Menpan-RB,BKN, dan
TNI dengan dibiayai APBN.
» Penerapan ‘zero kekerasan’ di Kampus.
» Penyebaran Lulusan Praja
Lulusan Praja tidak kembali kedaerah asal
pendaftaran tapi disebar ke seluruh daerah di Indonesia
dengan afirmasi pada daerah perbatasan dan
tertinggal.
Peningkatan kualitas
pola rekrutmen
Praja IPDN secara
berkelanjutan.
» Seleksi online calon praja IPDNPerbaikan seleksi calon Praja
IPDN secara online (pendaftaran dan
Computer Assisted Test/CAT), dengan
melibatkan KPK, KemenPAN-RB,
BKN, dan TNI dalam pelaksanaan tes.
» Penyebaran LulusanPraja IPDN ke seluruh Indonesiasebagai perekat NKRI.
2
2
2
3 3 3
TerobosanTarget hingga
2019Capaia
n
Peningkatan Kapabilitas APIP pada Level
3 (Integrated).
Monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaporan LHKPN dan
LHKASN tahun 2018 serta mendorong wajib LHKPN dan
LHKASN tahun 2019.
Integrasi kanal WBS pada website
seluruh unit kerja Eselon I dengan
aplikasi WBS Kemendagri.
Evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan SOP
unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Dalam
Negeri.
Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani terhadap
Unit Kerja Eselon II lingkup Kemendagri
yang telah ditetapkan.
Mempertahankan Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Level 3 (terdefinisi) dengan
menambah target nilai 3,500.
Pemantapan peningkatan kapabilitas
APIP.
12 Unit Kerja Eselon
II
14 Unit Kerja Eselon
II
201
7
201
8» Pembentukan Tim Pelaksana dan Standar Operasional
Prosedur unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Dalam Negeri.
» Terbangun kanal Whistleblowing System (WBS) pada
website 6 unit kerja Eselon I di Lingkungan Kemendagri.
» Sampai tahun 2018, 66 Aparatur Kemendagri telah melaporkan
LHKPN dan 3.599 Aparatur telah melaporkan LHKASN.
Pembinaan dan Pengawasan, serta
Pencegahan Korupsi di Lingkungan
Kemendagri.
» Peningkatan kapabilitas APIP,per tahun 2018 APIP
Kemendagri telah mencapai level 2 (infrastuktur).
» Peningkatan maturitas SPIP, per tahun 2018 mencapai level 3
(terdefinisi)
» Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Membangun WBS melalui portal
wbs.kementeriandalamnegeri.go.id
yang telah di integrasikan
dengan website Kemendagri.
Internalisasi dan sosialisasi pelaksanaan
SPIP, SOP pengendalian gratifikasi,
LHKPN dan LHKASN diseluruh unit kerja
lingkup Kemendagri.
Bidang
Penguatan Tata Kelola
Kelembagaan
CAPAIAN KINERJA EMPAT
TAHUNOKTOBER 2014 - OKTOBER
2018
Recommended