View
15
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN AIR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari)
Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam
Ilmu Syariah
Oleh :
Etika Puspitasari
NIM : 104170258
DOSEN PEMBIMBING :
FAUZI MUHAMMAD, S.Ag.,M.Ag
NENI TRIANA, SE.,M.Si
FAKULTAS AYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2021
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang
berjudul DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN AIR PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Batang Hari)”, Kemudian tak lupa penulis kirimkan sholawat teriring salam
kepada nabi besar Muhammad SAW. Yang telah memberi kita petunjuk dari alam
kejahilan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang
ini, yang disinari dengan iman dan Islam. Skripsi ini disusun sebagai sumbangan
pemikiran terhadap perkembangan ilmu dan memenuhi sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar serana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha
semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun karena keterbatasan
ilmu pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat kejanggalan dan
kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan
ribuan terima kasih kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA. Ph. D, Sebagai Rektor Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH sebagai Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I.,MA.,M.IR.,Ph sebagai Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang
Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan
5. Bapak Dr. H. Ishak, SH.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Bapak Rasito, SH., M.Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy sebagai
Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Fauzi Muhammad M.Ag dan Neni Triana SE.,M.Si sebagai
pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan Seluruh Karyawan/Karyawati
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung
maupun tidak langsung.
Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat
memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT.
Kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.
Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena sudah
Menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya yang selalu memberi
semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.
Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Ayahanda (Kamli) dan Ibunda
(Yanti), beliaulah yang senantiasa mendo‟akan setiap saat, memberikan motivasi,
dukungan serta membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
Untuk kakak ku Firda Elpares santri Terimakasih sudah senantiasa membuatku
bersemangat untuk cepat menyelesaikan perkuliahan ini agar menjadi orang
sukses dan menjadi adik yang baik untukmu.
Untuk keluargaku semua yang di Jambi dan yang di Palembang terimakasih
banyak suport untukku selama ini
Untuk pembimbingku Bapak Fauzi Muhammad M.Ag Dan Ibu Neni Triana,
SE.,M.Si Terimakasih banyak dengan penuh kesabaran selalu membimbingku
hingga selesailasudah banyak memberikan cerita dalam hidupku. dan tak lupa
teman-teman kelas ku HES A angkatan 2017 yang banyak berbagi pengalaman
dan juga cerita yang telah kita lalui selama lebih kurang empat tahun ini.
Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam
kesuksessan di hidup saya, saya mosebutkan satu-persatu, semoga ALLAH SWT,
selalu membalas kebaikan kalian semua (Aamiin ya Rabb).
MOTTO
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”. (An-Nisa [4]:29)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penetapan Denda
Pembayaran Air Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Perusahaan
Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Batang Hari. Adapun tujuan dari skripsi ini
Untuk mengetahui praktik penetapan denda keterlambatan pembayaran air
diPDAM Tirta Batanghari, Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah terhadap praktik penetapan denda keterlambatan pembayaran air
diPDAM Tirta Batanghari. Skripsi ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan
metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh dari hasil dan kesimpulan
sebagai berikut : (1) Praktik penerapan denda pada PDAM Tirta Batang Hari
dikenakan kepada pengguna yang terlambat melakukan pembayaran tagihan
rekening air, hal ini didasari pada akad atau perjanian jual beli yang dilakukan
oleh pihak PDAM dan pengguna pada saat awal melakukan pendaftaran jaringan
PDAM. Dalam penghitungannya tarif denda muncul otomatis berdasarkan
aplikasi sistem jika melampaui batas tanggal 28 setiap bulan, tarif denda
dikenakan berdasarkan kubikasi pemaian pengguna pada setiap bulan sebesar RP.
7.500. Pengguna yang tidak melunasi tagihan beserta dendanya akan
mendapatkan surat pemberitahuan dari pihak PDAM, hingga sanksi pencabutan
amper sementara hingga melunasi tagihan pembayaran, pencabutan amper akan
dilakukan apabila pengguna menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. (2)
Dalam hukum Islam praktik penetapan denda yang dilakukan oleh pihak PDAM
kepada penggunanya diperbolehkan, sebab denda tersebut merupakan bagian dari
akad yang sudah disepakati saat melakukan pendaftaran sebagai pengguna
jaringan PDAM Tirta Batang Hari. Dengan akad tersebut masuk kedalam kategori
jual beli dimana pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli,
Perjanjian ini mengakibatkan tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban.
Penerpan praktik denda pada PDAM Tirta Batang Hari berdasarkan prinsip
disiplin yaitu agar pengguna sadar akan kewajibanya membayar tegihan tepat
waktu, selain itu penerapan denda sebagai bentuk efek jera agar pengguna tidak
sengaja menunda-nunda pembaran yang menjadi kewajiban sesuai dengan hadist
Nabi yang artinya “Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu
(membayar) adalah kezaliman.
Kata Kunci : Denda, Pembayaran Air, Perspektif, Hukum Ekonomi Syariah
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ..................................................................................
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR ................................. ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ iii
NOTA DINAS ................................................................................................ iv
PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................................ v
KATA PENGANTAR .................................................................................... vi
PERSEMBAHAN ........................................................................................... viii
MOTTO .......................................................................................................... ix
ABSTRAK ...................................................................................................... x
DAFTAR ISI ................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .............................................................................. 5
C. Batasan Masalah ................................................................................ 5
D. Tujuan ................................................................................................ 6
E. Kerangka Teori .................................................................................. 8
F. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 18
BAB II METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................... 21
B. Pendekatan Penelitian ........................................................................ 21
C. Jenis dan Sumber Data ....................................................................... 22
D. Instrumen Pengumpulan Data ............................................................ 23
E. Analisis Data ...................................................................................... 26
F. Sistematika Penulisan ........................................................................ 28
G. Jadwal Penelitian ............................................................................... 29
BAB III GAMBARAN PDAM TIRTA BATANG HARI
A. Sejarah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari .............. 31
B. Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Batang Hari ....................................................................................... 32
C. Visi Dan Misi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari .... 33
D. Uraian Tugas- Tugas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Batang Hari ........................................................................................ 33
E. Rekapitulasi Jenis Pelanggan PDAM Tirta Batang Hari ................... 33
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Praktik Denda Keterlambatan Pembayaran Air di PDAM
Tirta Batanghari ................................................................................ 47
B. Praktik Denda Keterlambatan Pembayaran Air Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah .................................................................. 64
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................................... 74
B. Saran .................................................................................................. 75
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... xiii
LAMPIRAN ........................................................................................................ xiv
CURRICULUM VITAE ...................................................................................... xv
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan agama yang memberikan petunjuk komprehensif bagi
manusia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Islam tidak hanya
mengajarkan masalah tauhid dan ubudiyah, tapi juga mengatur prinsip-prinsip
bermuamalah yang semua kegiatannya diperbolehkan kecuali ada ketentuan yang
dilarang. Untuk merealisasikan hal tersebut dalam syari‟at Islam telah ditentukan
aturan-aturan, baik aturan melalui ayat al- Qur‟an maupun al-Hadits dari Nabi
Muhammad SAW. Salah satu dari sekian banyak kegiatan muamalah adalah
praktek jual beli air PDAM.1
Untuk mewujudkan jual beli yang sah dan sesuai dengan syari’at, maka
Allah Swt telah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat dalam
al-Qur‟an serta sunnah-sunnah Nabi. Sehingga akan tercipta kegiatan jual beli
tanpa adanya kekerasan dan penipuan. Kebebasan dalam jual beli membutuhkan
persetujuan bersama, kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang
melakukan kesepakatan (kontrak) serta jangan sampai keuntungan yang diperoleh
satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Seorang muslim
harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur, dan
adil.2
Dengan demikian dalam melaksanakan usaha jual beli harus dilakukan
1 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 68.
2Chauzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1997),hlm. 98.
secara mabrur, yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat kejujuran, lurus, benar,
tidak menipu, tidak khianat, dan mendurhakai Allah Swt. Di antara syarat jual beli
adalah diketahui dengan jelas dari segi harga, jumlah, dan kualitasnya. Barang
tersebut harus terhindar dari unsur gharar yang merugikan pihak lain dalam
transaksi jual beli3.
Dalam hal ini banyak sekali model dan bentuk transaksi dalam kehidupan
bermuamalah. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit
usaha milik daerah yang bergerak dalam pendistribusian air bagi masyarakat
umum yang menjual produknya kepada para konsumen, dan bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan manusia. Keberadaan PDAM Tirta di Kabupaten Batanghari
memegang peranan penting, sebagai penyalur air bersih bagi masyarakat
Kabupaten Batanghari secara merata di seluruh lapisan. Hal ini ditujukan selain
dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat umum, juga
menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Batanghari. 4
Tercatat saat ini jumlah pelanggan aktif pengguna jasa PDAM Tirta
Batanghari, yaitu 19.291 orang. Secara prosudural, calon pengguna jasa PDAM
Tirta Batanghari harus mendaftar terlebih dahulu, dan melakukan perjanjian yang
berisi hak dan kewajiban sebagai pelanggan. Salah satu isi dari surat perjanjian itu
adalah apabila pelanggan atau pengguna jasa PDAM terlambat membayar tagihan
rekening air, maka akan dikenakan penambahan pembayaran atau disebut dengan
denda. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman,
3Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013),
hlm. 2. 4Hasil Observasi pada tanggal, 15 Juni 2020
supaya tidak mengulangi perbuatan itu kembali.Perolehan pendapatan Perusahaan
Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Batanghari berasal dari penjualan air bersih
dan sangat bergantung dari tarif yang diberlakukan. Semakin banyak pelanggan
atau pengguna jasa PDAM ini yang membayar, maka semakin meningkat pula
pendapatan untuk daerah. Tentunya PDAM sendiri bertanggung jawab penuh
untuk mengalirkan pasokan air bersih keseluruh rumah pelanggannya. Karena
PDAM Tirta Batanghari ini merupakan perusahaan milik pemerintah daerah,
beban tagihan setiap bulan untuk warga pun tidak terlalu besar. Sangat
disayangkannya, masih banyak pihak pengguna jasa PDAM Tirta Batanghari yang
sering terlambat membayar tagihan, hingga mereka mengalami kerugian pribadi.
Pasalanya, pihak PDAM Tirta Batang Hari biasanya manaruh tanggal jatuh tempo
sekitar 20 hari setelah tagihan keluar. Jika belum juga membayar tagihan di masa
jatuh tempo, maka akan diakumulasikan ke bulan depannya. Tidak berhenti di situ
saja, tagihan pembayaran pun akan ditambah lagi dengan denda harian akibat
keterlambatan, sama artinya tagihan pada bulan berikutnya menjadi double.5
Hal yang lebih parahnya adalah, pihak PDAM akan langsung memutuskan
sambungan air bersih ke rumah pelanggan. Pemutusan sambungan air ini apabila
pelanggan sudah menunggak pembayaran tagihan hingga tiga bulan berturut-turut.
Jika pelanggan menginginkan sambungan air kembali lancar ke rumah, maka ia
harus membayar total seluruh tagihan, yakni akumulasi tiga bulan tagihan dan
ditambah dengan denda yang dibebankan sejak hari pertama keterlambatan. Dari
praktik jual beli air pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Kabupaten
5 Ibid
Batanghari seperti yang dijelaskan di atas, terdapat beberapa masalah yang
menarik untuk diteliti. Seperti akad dan mekanisme dari praktik itu sendiri.
Berangkat dari hal tersebut juga menarik untuk dibahas mengenai bagaimana
bentuk akad ketika masyarakat mulai berlangganan hingga terjadi kesepakatan
(kontrak) karena akad merupakan awal persetujuan dari setiap dimulainya suatu
transaksi karena dengan mengetahui akad juga akan mengetahui mekanisme jual
beli air PDAM tersebut 6.
Menurut Hukum Ekonomi Syariah Mengenai persoalan denda, para ulama
masih memiliki perbedaan pendapat. Ada sebagian yang mengaharamkan dan ada
pula yang memperbolehkan. Beberapa ulama ada yang memperbolehkan adanya
denda. Menurut mereka, orang yang mampu menunda pembayaran utangnya
maka dia berhak diberikan hukuman termasuk hukuman denda, namun ada syarat
dan ketentuan. Denda tidak dibolehkan menjadi syarat di awal akad agar jatuhnya
bukan riba jahiliyah(riba nasi’ah), dan seperti yang kita ketahui hukum riba
dalam Islam adalah haram dan dilarang oleh Allah SWT. Lalu, denda tidak
berlaku bagi yang tidak mampu atau sedang dalam kesulitan atau dengan kata
lain, denda hanya untuk yang mampu (kaya).7 Sama halnya dengan denda yang
terdapat di Bank Syariah. Denda yang didapatkan bank syariah, tidak dimasukkan
dalam keuntungan bank. Bank akan memakai denda ini untuk kegiatan qardhul
hasan, artinya untuk kegiatan kebaikan bukan sebagai profit kepada bank syariah.
Denda yang diterima bank syariah akan disalurkan dalam kegiatan-kegiatan yang
6 Ibid.
7 https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-denda-dalam-islam Di akses pada tanggal 2
Februari 2021
bersifat qardhul hasan seperti untuk pembangunan masjid, dana bergulir ekonomi
syariah dan sejenisnya.8
Perbedaanya dengan Denda yang terdapat di PDAM Tirta Batanghari akan
disalurkan pada KAS di PDAM itu sendiri bukan disalurkan ke qardhul hasan
sebagaimana yang telah dipraktekkan lembaga syariah yang lain.
Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas
masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “DENDA PEMBAYARAN
AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus
Perusahaan Daerah Air Tirta Batanghari)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
rumusan masalah yakni sebagai berikut:
A. Bagaimana praktik denda keterlambatan pembayaran air diPDAM Tirta
Batanghari?
B. Bagaimana praktik denda pembayaran Air Minum diPDAM Tirta Batanghari
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
C. Batasan Masalah
Agar tidak terjadi perluasan pembahasan terhadap pokok penulisan skripsi
ini maka penulis membatasi penelitian ini pada hal-hal yang hanya berkenaan
dengan penetapan denda pembayaran air di PDAM Tirta Batanghari dari tahun
2019-2020.
8 https://www.sharianews.com/posts/ini-alasan-denda-pada-bank-syariah Di akses pada
tanggal 2 Februari 2021
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai tujuan tertentu yang
ingin dicapai sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam suatu penelitian
ada 2 macam tujuan, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif.
Dalam penelitian ini tujuan obyektif dan subyektif adalah sebagaai berikut:
a. Tujuan Obyektif
Tujuan obyektif adalah tujuan penulisan yang mendasari peneliti melakukan
peneliti ini. Dalam penelitian ini tujuan obyektifnya adalah:
1) Ingin mengetahui praktik penetapan denda keterlambatan pembayaran air di
PDAM Tirta Batanghari.
2) Ingin mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap
praktik penetapan denda keterlambatan pembayaran air diPDAM Tirta
Batanghari.
b. Tujuan Subyektif
Tujuan subyektif adalah tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi yang
mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Dalam penelitian ini tujuan
subyektifnya adalah:
1) Ingin memenuhi persyaratan akademisi untuk meraih gelar sarjana (S1)
khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sulthan Saifuddin Jambi melalui penulisan penelitian
ini.
2) Ingin menambah, memperluas, dan mengembangkan pemahaman penulis
tentang praktif penetapan denda keterlambatan pembayar air di PDAM Tirta
Batanghari tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat
sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum isi yang bernilai
dengan pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah. Manfaat teoritis dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan dibidang ilmu hukum ekonomi syariah.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature, referensi, dan
bahan-bahan informasi ilmiah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya.
3) Unsur rumusan ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis
dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang jual
beli dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang
berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan.
b. Manfaat Praktis
Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yangberkaitan
dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1) Hasil penelitian ini diharapkan memeberikan jawaban atas permasalahan yang
akan diteliti mengenai perlindungan konsumen atas hak mengenai praktik
penetapan denda pembayaran air di PDAM Tirta Batanghari.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan
pemikiran pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah Hukum Ekonomi
syariah mengenai praktik denda tersebut.
E. Kerangka Teori
Sebagai acuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan
istilah dalam skripsi ini, serta sebagai acuan pembahasan-pembahasan selanjutnya,
makaperlu adanya beberapa definisi operasional untuk memberikan penegasan
dari istilah-istilah yang digunakan dalam topik bahasan dalam penelitian ini,
yakni sebagai berikut:
1. Pengertian Jual Beli
Secara etimologi fikih jual beli disebut dengan al-bai„ yang berarti menjual,
mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi
ulama fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut
pandangnya masing-masing. Menurut Nawawi jual beli adalah pemilikan harta
benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.
Sedangkan menurut Mazhab Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta
dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Yang dimaksud
dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (sigat ijab qabul). Adanya
jual beli mengakibatkan terjadinya perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah
perjanjian yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual dan
pihak kedua sebagai pembeli. Perjanjian ini mengakibatkan tiap-tiap pihak
memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama berhak menerima barang, sedangkan
pihak kedua berhak menerima uang sebagai pengganti barang. Pihak pertama
berkewajiban membayar harga barang dengan uang dan pihak kedua berkewajiban
menyerahkan barang yang sudah dibeli.9
Mekanisme jual beli yang dipraktikkan di PDAM Tirta Batanghari yaitu
praktik jual beli air dengan cara berlangganan, di mana pihak penjual
melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya yakni memberikan air, sedangkan
pihak pembeli melaksanakan kewajiban membayar setelah menggunakan
barangnya terlebih dahulu atau biasa disebut dengan pascabayar. Pascabayar di
sini berarti pelanggan menggunakan air terlebih dahulu kemudian baru
membayarkannya. Sebelum menjadi pelanggan di PDAM Tirta Batanghari, calon
pelanggan harus mendaftar terlebih dahulu dan melakukan perjanjian jual beli air
berupa surat pernyataan yang berisi tentang hak dan kewajiban sebagai pelanggan.
Sebab dalam Peraturan Direksi PDAM Tirta Batanghari Kabupaten dijelaskan
salah satunya bahwa apabila pelanggan terlambat membayar tagihan rekening air,
maka akan diterapkan penambahan pembayaran berupa denda.10
Denda itu sendiri adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus
dibayarkan dalam jumlah tertentu karena melanggar aturan-aturan maupun
undang-undang. Jenis yang paling umum yaitu denda berupa uang, denda yang
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ,2002, hlm. 69-70
10 Hasil Observasi pada tanggal, 15 Juni 2020
jumlahnya tetap, yang dibayarkan menurut penghasilan.11
Sebagaimana Firman
Allah SWT :
Artinya : dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.12
Dari ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa, apabila ada kesulitan dalam
membayar suatu tanggungan, berilah ia (orang yang berhutang) tenggang waktu
hingga tiba masa pelunasan sampai mereka benar-benar mampu, dan sedekahkan
kepada mereka dengan membebaskan semua hutang atau sebagiannya apabila
tanggungan itu belum juga dilunasi.
Denda dalam hukum Islam diqiyaskan dengan ta‟zir. Dalam bahasa Arab
istilah yang digunakan untuk denda adalah garamah. Denda merupakan sanksi
atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar
sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian
yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih
mengenai penerapan hukum denda. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda
tidak diperbolehkan dan sebagian lagi berpendapat diperbolehkan.13
11
Meity Taqdir Qadratullah, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar (Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 92 12
Al-Baqarah (2):280 13
Fathul Aminudin Aziz, “Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia”, Al-
Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XII, No. 2, Desember 2018, hlm. 321.
2. Denda Dalam Hukum Ekonomi Syariah
a. Pengertian Denda
Denda atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan gharamah. Dalam
bahasa Indonesia denda memiliki arti hukuman yang berupa keharusan membayar
dalam bentuk uang(karena melanggar aturan, hukum, undang-undang dan
sebagainya). Denda merupakan hukuman untuk memberi pelajaran kepada orang
yang melanggar peraturan-peraturan dan berbuat maksiat. Istilah untuk hukuman
atas pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya belum ditetapkan
oleh syara’ disebut ta’zir.
Pelanggaran yang dapat dihukum dengan ta’zir adalah pelanggaran yang
mengganggu dan mengusik kedamaian hidup dan harta orang atau
masyarakat. Ta’zir dapat diberikan berupa denda, berupa pukulan seperti
cambukan namun tidak boleh sampai melukai atau menyakiti dan peringatan-
peringatan lainnya. Karena hukum menyakiti orang lain dalam Islam adalah
dilarang. Hukuman ta’zir haruslah bersifat mendidik dan membuat jera.
Sama halnya dengan denda yang terdapat di Bank Syariah. Denda yang
didapatkan bank syariah, tidak dimasukkan dalam keuntungan bank. Bank akan
memakai denda ini untuk kegiatan qardhul hasan, artinya untuk kegiatan
kebaikan bukan sebagai profit kepada bank syariah. Denda yang diterima bank
syariah akan disalurkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat qardhul hasan
seperti untuk pembangunan masjid, dana bergulir ekonomi syariah dan
sejenisnya.14
b. Pemberlakuan Denda
Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama
fiqh.Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan
sebagiannya lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama mazhab Hambali,
termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama mazhab
Syafi‟I berpendapat bahw seorang hakim boleh menetapkan hukum denda
terhadap suatu tinda pidana ta‟zir. Imam asy Syafi‟I al-qoul ql-jadidi, Imam Abu
Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian
ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh
dikenakan dalam tindak pidana ta‟zir. Alasan mereka adalah bahwa hukuman
denda yang berlaku diawal Islam telah di nasakhkan (dibatalkan).15
Para ulama memilah jenis-jenis ta‟zir dalam 4 (empat) kelompok :
1) Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.
2) Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
3) Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan
4) Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.
Denda keterlambatan membayar hutang, termasuk kelompok ketiga (ta‟zir
yang bersifat finansial). Denda semacam ini disebut syarth jaza‟i.yaitu
kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan
14 https://www.sharianews.com/posts/ini-alasan-denda-pada-bank-syariah Di akses pada
tanggal 2 Februari 2021 15
Jalalludin As-Suyuti, Sunan An-Nasai‟ . Jilid V. (Beirut: Qutub Ulumiah.th), hlm. 25
kompesasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan,
disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan
kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakannya.Ada juga yang
menyebutnya al-gharamat alta‟ khiriyah.Hukum persyaratan ini berkaitan erat
dengan hukum syarat dalam transaksi menurut pandangan para ulama. Ulama
tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai
bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat yaitu sebagai
berikut :Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang,
kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat
kedua, yaitu menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan
boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang
menunjukkan haram dan batalnya.Dengan demikian maksud dari syarth jaza‟I,
yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang
piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara
riil16
c. Syarat Denda
Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya
tidak mengulani perbuatan maksiat kemballi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari‟ah, sanksi dapat diberikam kepada orang yang ingkar janji, dan ketenuan
seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan
bahwa 17
:
16
file:///C:/Users/gangga/Downloads/Documents/COVER_BAB%20I%20PENDAHULUA
N_BAB%20V%20PENUTUP_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf 17
http://notarisnow.blogspot.com/2018/03/akad-syariah.html Di akses pada tanggal 16
September 2020, pkl 14:59 WIB
1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3) Melakukan yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu
pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuuhi sanksi 18
:
1) Membayar ganti rugi
2) Pembatalan akad
3) Peralihan resiko
4) Denda, dan/atau
5) Membayar biaya perkara
Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagai fuquha dari
kelompok yang meembolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman
denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan caraa menarik uang terpidana dan
menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik.Jika sudah menjadi baik,
hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan19
3. Hukum Denda
a. Menurut Fatwa DSN MUI
Di dalam Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas
nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sebagai berikut :
1) Ketentuan umum
18
Ibid. 19
Ibid.
a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada
nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
sengaja.
b) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak
boleh dikenakan sanksi.
c) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai
kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
d) Sanksi didasarkan pada prinsip ta‟zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya di tentukan atas dasar
kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
f) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atu jika terjadi
perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesainnya dilakukan
melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.20
4. Sistem Pembayaran
Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan
sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk
pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat
20
https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/ Di akses pada tanggal 15 September 2020,
pkl 16.00 WIB
pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan
melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya.21
Sebenarnya yang dimaksud dengan sistem pembayaran, yaitu sistem yang
mempunyai beberapa lembaga, aturan dan mekanisme untuk pelaksanaan
pemindahan biaya dalam memenuhi kewajiban yang terdapat di dalam sebuah
kegiatan. Sistem tersebut adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak
kepada pihak lain. Pembayaran bukan proses yang berdiri sendiri dan bisa terjadi
secara spontan tanpa mempunyai kaitan dengan transaksi lainnya. Pembayaran
bisa dilakukan secara sederhana tanpa membutuhkan jasa perantara atau bisa juga
dilakukan dengan melewati proses yang cukup rumit. Tetapi dengan tidak adanya
perantara, justru membuat pembayaran tidak berjalan efisien, cepat dan juga
aman.Sistem pembayaran berkembang seiring dengan zaman yang semakin maju.
Jika dulu pembayaran dikenal dengan sistem barter atau pertukaran barang sesuai
kebutuhan para pelaku barter. Lalu sistem ini berkembang saat mulai dikenal
dengan adanya satuan tertentu yang punya nilai pembayaran yang dikenal dengan
uang. 22
Secara garis besar Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu
Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar
dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang
digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang
kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada
21
Munir Fuadi, Hukum Tentang Pembiayaan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.
42. 22
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 38
sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran
menggunakan kartu, Cek, Bilyet Giro, Nota-Debit, maupun uang elektronik.23
Dalam sistem pembayaran ini juga terdiri dari beberapa komponen. Adapun
berbagai macam komponen dalam sistem pembayaran diantaranya adalah:
a) Regulator yang memiliki wewenang untuk mengatur aturan main ketentuan
dan kebijakan yang mengikat bagi seluruh komponen dalam sistem
pembayaran.
b) Pihak penyelenggara merupakan lembaga yang bisa memastikan penyelesaian
akhir dari semua bentuk transaksi yang terjadi pada penggunanya.
c) Infrastruktur ini merupakan komponen sistem pembayaran berupa sarana fisik
yang dapat mendukung operasional dari sistem pembayaran.
d) Komponen yang satu ini merupakan alat pembayaran baik berupa pembayaran
tunai maupun non-tunai yang telah disepakati para pengguna di dalam
bertransaksi.
e) Pengguna komponen sistem pembayaran ini adalah konsumen yang telah
memanfaatkan sistem pembayaran yang ada.
Supaya sistem pembayaran bisa bekerja secara baik,maka didalamnya ada
berbagai macam elemen yang memiliki peran penting sebagai penggerak sistem
tersebut. Masing-masing lembaga juga memiliki tanggung jawab dan peran yang
berbeda-beda. Dengan mengetahui pengertian sistem pembayaran jenis dan juga
komponennya.24
23
Ibid hal. 56 24
Annonimous, Instrumen Pembayaran; Pengantar Sistem Pembayaran &
Instrumen Pembayaran, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistembayaran Biro
Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, 2009), hlm 22
Paparan di atas dapat dipahami bahwa sistem pembayaran yang mencakup
seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan
pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu
kegiatan ekonomi.Secara garis besar Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis,
yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai.
F. Tinjauan Pustaka
Kajian pustaka merupakan kajian teori-teori yang dari pustaka-pustaka yang
berkaitan dan mendukung denganpenelitian yang akan dilakukan.Pada
pembahasan ini penulis menguraikan beberapa kajian pustaka yang berhubungan
dengan permasalahan-permasalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam
terhadap denda keterlambatan pembayaran air.
Citra Biovika Fauziah yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang
Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP (Studi pada Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)”.25
Persamaannya dengan
penelitian ini sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pemberian denda.
Perbedaannya adalah objek penelitian dan lokasi penelitian. Citra Biovika Fauziah
objek penelitiannya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, sedangkan
penulis ini objeknya di PDAM Tirta Batanghari.
Sri Mulyani yang berjudul “Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan
Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 (Studi kasus di bank
25
Skripsi Citra Biovika Fauziah, “Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembayaran
Denda Atas Keterlambatan SPP (Studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan LampungT.A
2017-2018)”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).
pembiayaan rakyat syariah dana mulia surakarta)”.26
Persamaannya dengan
penelitian sama-sama meneliti tentang pendendaan, perbedaannya adalah akad
yang digunakan. Sri Mulyani menggunakan akad murabahah sedangkan penulis
menggunakan akad ijarah.
Bagus Abdul Mustofa dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji
dengan Akad Qardh wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak”,
menunjukan bahwa proses pembayaran denda keterlambatan pelunasan
pembiayaan talangan haji dilakukan dengan memanggil nasabah untuk melunasi
kekurangan pembayaran, apabila nasabah tidak mampu melunasi dan
menginginkan menunaikan haji maka nasabah dikenai biaya ujrah sebesar Rp.
2.500.000,- untuk satu tahun kedepan serta denda Rp. 500.000,-. Tinjauan hukum
Islam terhadap pelunasan pembiayaan talangan haji tersebut pada dasarnya tidak
diperkenankan pemungutan ujrah yang dihubungkan dengan besaran dan lamanya
dana talang haji digunakan, dan permintaan denda atas keterlambatan tidak
diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yaitu nasabah dan tambahan
denda tersebut dekat dengan riba dan masalah qard dan ijarah yang harus
berdasarkan prinsip saling tolong menolong.27
Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi karya Bani Abdul Mustofa yaitu
sama-sama membahas tentang denda keterlambatan. Adapun perbedaannya selain
26
Skripsi Sri Mulyani, “Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan murabahah dalam
perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 (Studi kasus di bank pembiayaan rakyat syariah dana mulia
surakarta), (Surakarta: IAIN Surakarta, 2016). 27
Bani Abdul Mustofa, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan
Pembiayaan Talangan Haji dengan Akad Qardh wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak”,
Skripsi (Fakultas Syari‟ ah: UIN Walisongo Semarang, 2016).
tentang tempat penelitian, perbedaan juga pada objek penelitian yang mana pada
skripsi yang penulis susun membahas tentang praktik penerapan denda
keterlambatan pembayaran tagihan PDAM yang diakibatkan dari perjanjian jual
beli, sedang dalam skripsi karya Bani Abdul Mustofa membahas denda
keterlamabatan pelunasan pembiayaan dana talangan haji
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor dari semua cabang PDAM Tirta Batang
hari. Adapun alasan pemilihan lokasi ini karena merupakan induk dari semua
cabang PDAM Tirta Batang Hari yang ada di Batang Hari, sehingga data yang
diperoleh lebih banyak jika dibandingkan dengan meneliti hanya di Unit PDAM
yang berskala kecil. Kegiatan penelitian ini di mulai sejak disahkannya penelitian,
yaitu pada bulan November 2020.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah empiris, yang mana Sugiyono
memaparkan bahwa Metode penelitian Empiris berarti cara-cara yang dilakukan
itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan
mengetahui cara-cara yang digunakan. Data yang diperoleh melalui penelitian itu
adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid,
reliabel dan obyektif. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang
sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh
peneliti.28
Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah empiris menjelaskan tentang
penelitian lapangan yaitu tentang Penetapan Denda Pembayaran Air Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Batang Hari). Penelitian ini didasarkan pada data maupun informasi yang
28
https://www.asikbelajar.com/metode-penelitian-pengertian-penjelasan-menurut-sugiyono/
Diakses pada tanggal 16 Februari 2021
bersumber pada PDAM Tirta Batang Hari dimana penelitian itu dilakukan,
kemudian di telaah secara intensif disertai dengan analis yang obyektif setelah
data/informasi dikumpulkan.
C. Jenis Penelitian
1. Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu:
a. Data Primer
Data primer adalah data diproleh langsung dari sumber pertama.Data primer
disini adalah merupakan data pokok yang di peroleh melalui hasil hasil
wawancara dan observasi dilapangan, dalam hal ini seperti pengurus dan pegawai
PDAM serta konsumen dan ulama di daerah tersebut. Data primer biasanya
disebut dengan data asli atau data baru yang diperoleh data primer peneliti harus
mendapatkan secara langsung atau tidak bisa di peroleh sumber data perantara
atau pihak kedua dan seterusnya.29
Data primer dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung
dari peneliti atau responden atau informan.Dengan pemahaman ini, kita dapat
memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau
komunikasi antara peneliti dan informan.30
Adapun yang menjadi data primer
dalam penelitian adalah keterangan atau penjelasan langsung dari pihak PDAM
Tirta Batanghari dan informasi dari pengguna jasa PDAM Tirta Batanghari.
b. Data Sekunder
29
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 45 30
Afifuddin& Beni Ahmad,Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Pustaka
Setia, 2009), hlm. 54
Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan
pertama tetapi dari kedua, ketiga atau seterusnya.31
Data sekunder mencakup
dokumen-dokumen resmi, buku-buku,hasil-hasil penelitian yang berwujud
laporan, dan sebagainya. Tidak seperti data primer, data sekunder adalah data
pelengkap. Kata tambahan di sini menyiratkan bahwa pencarian tanpa data primer
dapat dianggap berkualitas rendah karena data tidak lengkap32
.
Adapun data pendukung yang di peroleh penulis dari sumber informasi yang
dikumpulkan selama proses penelitian yaitu berupa dokumentasi yang berkenaan
dengan data dan kajian pustaka tentang penetapan denda pembayaran air dalam
perseptif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai informan, yakni;
pihak PDAM Tirta Batanghari dan Pengguna Jasa PDAM Tirta Batanghari. Data-
data tersebut, baik berupa keterangan langsung maupun dalam bentuk dokumen
tertulis.
D. Instrumen Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang betul-betul akurat dan lengkap, maka dalam
penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian dalam pengumpulan data
antara lain:
1. Observasi
Pengertian observasi Menurut Patton menegaskan observasi merupakan
metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan
31
Ibid.,hlm 47 32
Ibid.,hlm 56
pendekatan kualitatif. Agar memberikan data yang akurat dan bermanfaat,
observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang sudah
melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang
teliti dan lengkap.33
Observasi merupakan pengamatan gejala yang diteliti saat penelitian, seperti
panca indra manusia (penglihatan, dan pendengaran) di perlakukan untuk
menangkap gejala yang diamati. Sesuatu yang di tangkap tadi di catat dan
selanjutnya catatan tersebut di analisis.34
Penulis menggunakan teknik obsevasi ini sebagai pengambilan dari primer
dan skunder, tergantung relevansinya dengan perumusan masalah dalam
penelitian ini. Teknik ini penulis gunakan untuk melihat bagaimana mekanisme
penetapan denda pembayaran PDAM Tirta Batanghari. Tentunya, teknik
observasi ini juga penulis lakukan untuk melihat bagaimana praktik tersebut
berlangsung dengan pengamatan selama penelitian.
2. Wawancara
Menurut Sugiyono wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam teknik
wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada pemilik perusahaan secara
tatap muka. Melalui wawancara ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam
mengenai aktivitas proses kerja perusahaan Sumber Sejahtera Pratama. Susan
Stainback mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan
33
Margono S. Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2007), hlm 162 34
Rianto Adi. Metode Penelitian dan Hukum(Jakarta: Granit. 2005), hlm .70.
mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam
menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak dapat
ditemukan melalui observasi.35
Menurut Lexi J. Moleong, wawancara merupakan percakapan dengan tujuan
tertentu, yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih,
yaitu pewawancara (pertanyaan yang diajukan) dan diwawancarai (yang
memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya). Wawancara dengan tujuan
percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden secara langsung
(tatap muka) untuk memperoleh informasi secara lisan dengan mendapatkan data
tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian.36
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk
menghasil data yang diperlukan selama penelitian ini berlangsun, yakni terkait
dengan penetapan denda pembayaran PDAM Tirta Batanghari.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan
pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen
untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta
menyebarkannya kepada pengguna. Ada juga yang mendefinisikan dokumentasi
sebagai aktivitas proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan
bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi.37
35
file:///C:/Users/gangga/Downloads/Documents/13.30.0054%20Go%20Albert%20Kurnia
wan%20BAB%20III.pdf Di akses pada tanggal 2 Februari 2021 36
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2008), hlm 32 37
Ibid. 37
Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh semua data
yang berhubungan dengan penetapan pembayaran denda PDAM Tirta Batanghari.
E. Analisis Data
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis
data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara, obseravasi, catatan, lapangan
dan dokumentasi, yakni dengan cara :
1. Pengimpunan Data
Pengimpunan Data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui
tahap seleksi, dan pengabstrakan data mentah menjadi informasi yang bermakna.
Dalam penelitian ini data yang dihimpun bersumber dari wawancara dan catatan
hasil observasi. Peneliti melakukan kondensasi data dengan cara
mengelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti38
2. Analisis
Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti
memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan,
atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menetukan fokus penelitian.
Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan
berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan39
3. Reduksi
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
38 https://eprints.uny.ac.id/67717/4/Bab%20III.pdf Diakses pada tanggal 16 Februari 2021
39file:///C:/Users/gangga/Downloads/Documents/S_IKOM_1303652_Chapter3.pdf Diakses
pada tanggal 8 Februari 2021
poanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas dan mempermudag peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.40
4. Penyajian
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk teks
naratif atau uraian singkat, bagan hubungan atar kategori, flowchart, tabel, grafik,
phie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui oenyajian data tersebut, maka data
terorganisasikan ,tersusus dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah
dipahami.41
5. Kesimpulan
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang
valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-
unit,melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan
40
Ibid 41
Ibid
yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh
diri sendiri dan orang lain.42
Teknik analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan
menyeluruh tentang situasi sosial yang di teliti atau objek penelitian.43
Analisis ini
untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan penelitian secara garis
besarnya.
F. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam
penulisan skripsi inidisistematisasikan sebagai berikut:
Bab I Bab ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi, baik
yang mencakup background, pemikiran tentang tema yang dibahas,
dengan sub-bab Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan,
dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.
Bab II Dipaparkan mengenai persoalan teknik atau metode dan landasan
pijakan teori penulisan diulas dalam Bab II Metode Penelitian.Bab II
ini lebih banyak terkait dengan permasalahan metodologi, yang
menjadi pijakan dan pendekatan yang di tempuh penulis.
Bab III Bab tiga membahas gambaran umum lokasi penelitian.
Bab IV Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada dalam
penelitian ini, yaitu mengenai Bagaimana tinjauan hukum islam
Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Air (Studi Kasus
42
Sugiono, Metode Penelitian kombinasi (Mixid Methods), (Bandung: ALFABETA,
2012),hlm.333. 43
Ibid,hlm.,347
Perusahaan daerah air minum Tirta Batanghari)”.
Bab V Penutup mengenai yang terdiri dari kesimpulan dan Saran-Saran serta
dilanjutkan dengan kata penutup penulis.
G. Jadwal penelitian
Jadwal penelitian ini di susun untuk menjadi pedoman ketika penelitian di
laksanakan. Dengan adanya jadwal penelitian akan mudah mempersiapkan
langkah langkah penel;itian yang akan di laksanakan nantinya. Lebih jelasnya
dapat di lihat dari table berikut.
Tabel 1
Jadwal Penelitian
No Kegiatan
2019
Oktober November Desember Januari Februari
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan
Judul
2 Pembuatan
Proposal
3 Perbaikan
Propsal dan
Seminar
4 Surat izin
riset
5 Pengumpulan
data
6 Pengolahan
data
7 Pembuatan
Laporan
8 Bimbingan
dan
Perbaikan
9 Agenda dan
ujian skripsi
10 perbaikan
dan
penjilidan
Note : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
BAB III
GAMBARAN UMUM PDAM TIRTA BATANG HARI
A. Sejarah singkat PDAM Tirta Batang Hari
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Batang Hari didirikan pada
tahun 1980, dan mulai beroperasi mendistribusikan air bersih kepada masyarakat
batang hari sejak tahun 1984 melalui Surat Keputusan Direktorat Jendral Cipta
Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor 160/KPTS/CK/23/1984 tanggal 23
agustus 1984, yang mana saat itu berstatus badan pengelola air minum (BPAM)
dibawah naungan kanwil PU Provinsi Jambi melalui PPSAB Provinsi Jambi.
Pada tanggal 25 Januari 1993 SK Menteri PU Nomor 31/KTPS/1993
Tentang alih status dari BPAM Menjadi PDAM yang diteruskan oleh Gubernur
jambi dan ditindak lanjutin oleh Bupati Batang Hari, maka pada tanggal 18
februari 1993 BPAM secara resmi menjadi Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) melalui SK Gubernur Jambi Nomor 690/1369/PSPD/1993 dan dengan
demikian seluruh asset fisik dan non fisik PDAM yang semula milik pemerintah
pusat dilimpahkan sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
Kabupaten Batang Hari.
Setelah lebih kurang 19 tahun PDAM Tirta Batang Hari mengemban tugas
sebagai penyedia air bersih kepada pelanggan yang merupakan masyarakat Batang
Hari, Harus Kehilangan sebagian pelanggan yang berhenti akibat pemekaran
wilayah pada tanggal 12 oktober 1999 Kabupaten Batang Hari resmi Dimekarkan,
dimana sebagian dari wilayah kabupaten Batang Hari.
Berdasarkan UU Nomor 54 Tahun 1999 menjadi Kabupaten Muaro Jambi.
Dampak yang dirasakan secara langsung akibat pemekarang tersebut adalah
menurunnya tingkat pendapatan PDAM yang sangat berpengaruh Terhadap
Kelangsungan Operasional dan kesinambungan pelayan.
Keberadaan PDAM Tirta Batang Hari di kabupaten batang hari yang
hingga saat ini masih exis melayani masyarakat pelanggan,merupakan satu-
satunya badan usaha milik daerah kabupaten batang hari tetap mengutamakan
yang terbaik, pernyataan ini sejalan dengan tuntutan dan harapan dari masyarakat
pelanggan khususnya.
B. Struktur organisasi PDAM Tirta Batang Hari
Struktur organisasi dapat diartikan sebagai bentuk setiap perserikatan
manusia untuk mencapai tujuan bersama atau juga sebagai sistem dari pada
kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut Manulang (2010:
69) pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, maka
bentuk-bentuk organisasi itu dapat dibedakan atas :
1. Bentuk Organisasi Garis
2. Bentuk Organisasi Fungsional
3. Bentuk Organisasi Garis dan Staf.
4. Bentuk Organisasi Fungsional dan Staf.
Dilihat dari bentuk struktur organisasi yang diterapkan pada perusahaan
daerah air minum (PDAM) Tirta Batang Hari adalah struktur Organisasi garis,
dimana dalam bentuknya terdapat garis wewenang yang menghubungkan
langsung secara vertikat antara pimpinan tertinggi sampai tingkat bawahan, antara
bagian yang satu dengan yang lainnya masing-masing dihubungkan dengan garis
komando atau garis wewenang. Berikut bagan struktur organisasi PDAM Tirta
Batang Hari.
C. Visi Dan Misi
1. Visi
Menjadikan Perushaan yang Shat Dan Mandiri Menuju Pelayanan Prima
2. Misi
a. Memberikan Pelayanan Air Bersih Yang memenuhi Kualitas, Kuatitas, dan
kontinuitas kpada masyarakat Batang hari.
b. Mendistribusikan air bersih secara kontiniu dan merata
c. Meningkatkan kinerja dan kesehatan perusahaan
d. Meningkatkan kualitas SDM Dan Kesejahteraan Karyawan
D. Uraian Tugas
Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten batang hari momor : 09 tahun
1995, susunan organisasi dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari
adalah sebagai berikut :
1. Bidang Tugas Badan Pengawasan adalah sebagai berikut :
a. Melakukan pengawasan atau jalannya perusahaan dan tugas-tugas direksi
b. Menetapkan rencana kerja dan sebagian tugas para anggota badan pengawasan
menurut bidangnya masing-masing untuk masa 12 (dua belas) bulan sesuai
dengan tahun buku perusahaan.
c. Menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sekali untuk membicarakan, membahasa dan menilai pelaksanaan tugas direksi
serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalammelaksanakan
operasinya jika diperlakukan sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat untuk
pengambilan keputusan bagi penyelesaian persoalan mendesak.
d. Merumuskan kebijakan pengelolaan perusahaan antara lain dalam peluang
penanaman model/penggunaan dana, peningkatan kapasitas produk air dan
perluas jaringannya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah untuk jangka
pendek dan jangka panjang.
e. Memberikan pertimbangan atau saran kepada kepala daerah dalam ragka
perbaikan dan perkembangan perusahaan.
f. Enam bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir badan pengawasan
mengadakan penilaian atas prestasi kerja dan pertanggung jawaban dari para
anggota direksi atas hasil-hasil yangtelah dicapai oleh perusahaan yang
disampaikan kepada kepala daerah dan diteruskan kepada gubernur Provinsi
Jambi.
g. Menyelenggarakan pembinaan dan penyerahan serta penunjukan kepada
direksi secara efektif berdasarkan kebijaksanaan umum yang terlah dirumuskan
dalam keputusan rapat badan pengawas dan kebijaksanaan kepala daerah.
h. Menerima dan meneliti rencana anggaran yang di ajukan oleh direksi kepada
kepala daerah, 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku. Bila rencana
anggaran yang di ajukan diterima maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
i. Meneliti dan memeberikan petunjuk lebih lanjut atas laporan perhitungan hasil
usaha yang wajib dikirimkan oleh direksi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sekali.
j. Menyetujui dan menolak anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang
terjadi dalam tahun buku yang berjalan yang diajukan waktu 3 (bulan) sekali.
k. Mengasahkan/ menolak laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari neraca
dan perhitungan rugi laba dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 1 (satu)
bulan setelah laporan tersebut diserahkan oleh direksi dan apabila tidak
diajukan keberatan tertulis selama jangka waktu tersebut maka perhitungan
tahunan di anggap sah.
l. Menjaga dan mengusahakan agar selalu terbinan koordinasidan keserasian baik
dalam lingkungan badan pengawas sendiri maupun antara badan pengawasan
dengan direksi dan antar perusahaan dengan instansi lain yang ada kaitannya
dengan tugas-tugas perusahaan.
2. Bidang Tugas Direktur Utama Bertanggung Jawab Kepada Kepala
Daerah dan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal yang terdapat dalam
peraturan daerah kabupaten batang hari tentang pembentukan perusahaan
daerah air minum kabupaten batang hari.
b. Merencanakan kegiatan perusahaan untuk jangka panjang, mengawasi dan
mengkoordinir kegiatan dalam bidang teknis termasuk pengelolaan keuangan
dan administrasi untuk mencapai tujuan perusahaan.
c. Merumuskan strategis perusahaan dan menjalankan kebijaksanaan yang telah
ditetapkan oleh badan pengawas dalam pelaksanaan operasi perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
d. Memelihara suasana kerja yang baik dilingkungan perusahaan dan berusaha
mencapai taraf efesiensi dan administrasi yang makin baik.
e. Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi dari perusahaan.
f. Memberikan laporan tahunan kepada pengawas terdiri dari neraca perhitungan
rugi laba, laporan triwulan keuangan dan operasional.
g. Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan dan pemberhentian
pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
h. Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi dari
sistem atau prosedur administrasi secara berlaku.
i. Mengadakan rapat ada waktu-waktu tertentu untuk membahas secara
menyeluruh penyelenggaraan tugas unit-unit organisasi perusahaan.
j. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili perusahaan
keluar.
3. Direktur Bidang Umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab langsung kepada direktur utama dalam bidang tugasnya antara
lain :
a. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi keuangan,
kepegawaian, dan kesekretaritan.
b. Mengadakan kerjasama dengan direktur bidang teknik dalam mengatur,
mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk
kelancaran dalam bidang operasional.
c. Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dari
bagian langganan, bagian keuangan dan bagian umum.
d. Mengawasi / menyusun anggaran belanja/ merencanakan besarnya modal kerja
perusahaan, merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai penggunaan k
secara efektif bersama direktur bidang tehnik.
e. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta
pembelajaran dari kekayaan perusahaan.
f. Membuat penialaian dan persetujuan setiap pembelian untuk keperluan
operasional melalui kembali dan menyetujui transaksi besar berdasarkan
koordinasi dengan direktur bidang tehnik.
g. Mengawasi, mengkoordinir dan mengendalikan seluruh aktifitas perusahaan
sesuai dengan bidangnya, menetapkan kebijakan mengenai pemeliharaan dan
penggunaan secara efektif semua peralatan, fasilitas serta perlengkapan
perusahaan.
h. Mengadakan penyelenggaraan pembuktian dan menilai laporan keuangan
untuk mengusulkan perbaikan posisi keuangan dan persedian barang kepada
direktur utama.
i. Mengawasi dan mengusahakan penagihan uang dari langganan secara intensif
dan efektif serta pengendalian dan penggunaan uang pendapatan hasil
penagihan rekening air dari langganan.
j. Menetapkan kebijakan dan menanda tangani tata tertib perusahaan dan
kepegawaian dalam ragka memperlancar kegiatan dan peningkatan efisiensi
kerja para karyawan atas persetujuan direktur utama.
k. Mengusulkan kepada direktur utama tentang penyesuaian tarif air bersih,
kebijakan perubahan dalam bidang kepegawaian,pembelian dan sebagainya
sesuai dengan perkembangan dan keadaannya.
l. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak yang mewakili perusahaan
keluar dengan sepengetahuan direktur utama.
m. Mengadakan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data baik data tehnik
maupun data administrasi.
n. Mengatur pelayanan sebaik-baiknya bagi calon pelanggan dan para pelanggan.
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direktur utama sesuai dengan
bidang tugasnya.
4. Direktur bidang tehnik mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab langsung kepada direktur bidang utama. Adapun tugasnya antara
lain :
a. Mengadakan kerja sama dengan direktur bidang umum dalam mengatur dan
mengawasi penyediaan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk
kelancaran kegiatan operasional perusahaan.
b. Merencanakan, mengkoordinasi, ,mengawasi dan mengendalikan kegiatan
produksi, distribusi perencanaan tekhnis dan peralatan tehnik.
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai peningkatan hasil produksi.
d. Mengkoordinidan mengendalikan pemeliharaan instansi.
e. Mengkoordinir kegiatan pengujian peralatan tehnis dan bahan-bahan kimia.
f. Mengadakan koordinasi dengan direktur bidang umum mengenai persetujuan
rencana dalam rangka pelayanan fisik melalui/tender.
g. Memeliahara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili perusahaan
keluar dengan pengetahuan direksi utama.
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur utama dengan
bidang tugasnya.
5. Kepala bagian keuangan membantu dan bertanggung jawab langsung
kepada direktur bidang umum sesuai dengan bidang tugasnya.
a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan
bidang di bidang keuangan.
b. Mengawasi pembinaan, penyimpanan dan penggunaan dari pengeluaran dana
perusahaan termasuk alat-alat pembayaran dan kertas berharga, mengawasi dan
memeriksa penyelenggaraan kas kecil sesuai dengan kebijakan dan ketentuan
yang berlaku.
c. Membuka semua transaksi keuangan dan biaya perusahaan dengan tepat pada
waktuya.
d. Merencanakan pembayaran hutang perusahaan berdasarkan skala prioritas dan
kemampuan keuangan perusahaan.
e. Merencanakakn, mengesahkan dan mengawasi kelancaran penagihan piutang
kepada langganan serta mencari sumber pendapatan untuk menambah
pemasukan perusahaan.
f. Mengadakan koordinasi dengan bagian transmisi dan distriibusi dalam hal
penutupan dan pembukaan saluran air minum konsumen.
g. Memeriksa penyusunan laporan keuangan lampiran-lampiran untuk direktur
utama dan pihak lain yang berwenang.
h. Mengurus transaksi bank, memelihara hubungan baik dengan bank atau
lembaga keuangan lain pemeriantah.
i. Mengelola masalah asuransi, aktiva perusahaan penyimpanan semua polis
asuransi dan menjaga agar semua polis-polis tersebut tetap berlaku.
j. Mengusulkan kepala direktur bidang umum ketentuan mengenai tarif air,
struktur tarif air, penagihan, penyaluran, penyetoran,pengambilan dan
penggunaan dana perusahaan bila perkembangan dan keadaan perusahaan
membutuhkan.
k. Memberikan dan menyesuaikan pembukuan pada buku pembantu dan buku
besar.
l. Mengawasi, menganalisa pembukuan dan perhitungan biaya pokok produksi
serta penjualan air, kemudian melaporkan hasil analisa struktur biayaair dan
memberikan rekomendasi peninjauan kembali tarif maupun pengolahan.
m. Meninjau kembali dan menyesuailkan kebijakan pembukuan dengan prinsip
dan normal akuntansi serta mngusulkan penyempurnaan sistim kontrol intern.
n. Membentu pengawasan intern akuntan negara dalam memperoleh data dan
bahan yang diperlukan.
o. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh direktur bagian umum
sesuai bidang tugasnya.
6. Kepala bagian langganan mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab lengsung kepada direktur bidang umum sesuai dengan bidang
tugasnya antara lain :
a. Memeriksa kebenaran pencatat meter oleh petugas pengawas pencatat meter
dengan mengadakan peninjauan dilapangan untuk mendengar laporan para
pelanggan.
b. Melakukan penyaluran meteran air dan memeriksa data penggunaan air
berdasarkan meter.
c. Menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan, dan mengurus penagihan
rekening langganan.
d. Menyelelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan pelangganan, pengolahan
rekening dan pengolahan data pelanggan.
e. Menyelenggarakan fungsi pengawasan leter airm pengendalian meter air dan
administrasi air.
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dirberikan oleh direktur bagian umum
sesuai bagiannya.
7. Kepala bagian umum mempunyai tugas dan bertanggung jawab lagsung
kepada direktur bagian umum antara lain :
a. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir kegiatan dibidang kesekretariatan,
administrasi dan kepegawaian.
b. Mengadakan seleksi / pengajuan pegawai yang diusulkan dan menetapkan
kedudukan pegawai baru dengan koordinasi bersama direktur bidang teknik.
c. Mengembangkan dan mengkoordinir layihan umum maupun khusus untuk
meningkatkan mutu dan keterampilan pegawai.
d. Mengolah dasar struktur gaji, menetapkan golobgan jabatan penyususnan
daftar gaji, sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku yang
memeberikan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya.
e. Mengawasi penyelenggaraan agenda surat masuk dan keluar memeriksa, untuk
diteruskan kepada direktur utama, mengarsipkan surat/dokumentasi dengan
sistematis.
f. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang kerumah tanggaan, peralatan
kantor dan perundang-undang serta mengurus pembekalan rumah tangga
perusahaan.
g. Mengkoordinir dan mengawasi atau ketentuan kegunaan dan pemeliharaan
gedung, perlengkapan dan sarana kantor lain secara efisien serta merumuskan
dan mengusulkan kebijaksanaan yang dapat melancarkan kegiatan tata usaha.
h. Mengawasi pemesanan dan pembelian bahan baku dan kebutuhan perusahaan
sertamerencanakan jumlah pengadaian persediaan yang sesuai dengan
kebutuhan minuman, meneteapkan anggaran belanja untuk kebnutuhan
keperluan tersebut dan mengadakan pemeriksaan pada gudang-gudang.
i. Mengadakan inpentransisi barang/ peralatan milik perusahaan danmemelihara
semua jenis peralatan yang menjadi milik perusahaan baik berupa alat-alat
berat maupun ringan.
j. Mengadakan evaluasi terhadap program yang sudah ada dan mengadakan
penyempurnaan / penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta
menyusun program baru untuk diolah.
k. Menerima, memeriksa dan memproses data sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.
l. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh direktur bidang umum sesuai dengan
bidang tugasnya.
8. Kepala bagian produksi mempunyai tuga membantu bertanggung jawab
kepada ndirektur bidang teknis sesuai dengan bidang tugasnya antara
lain :
a. Mengkoordinir dan mengawasi serta mengendalikan kegiatan-kegiatan
produksi.
b. Mengadakan koordinasi dan kerjasama yang erat dengan bagian distribusi,
bagian perencanaan teknik dan bagian peralatan teknik untuk mempercepat
penyelesaian kebenaran perhitungan kubik air.
c. Merencakan perkembangan produksi air, melaksanakan analisa kimia dan
bakteri ologis sehingga mutu air yang dihasilkan dapat dipertanggung
jawabkan serta mengawasi volume air.
d. Memperkirakan kebutuhan dan mengawasi kegunaan bahan kimia lainnya
untuk proses produksi dan menjaga bahan-bahan tersebut agar cukup
persediaannya.
e. Mengatur, menyelenggarakan fungsi mekanis mesin ketenagaan, kualitas serta
laboraturium.
f. Memeriksa proses pengolahan air dan fungsi semua peralatan dari instalasi
sistem pengolahan agar produksiberjalan lancar.
g. Menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam keadaan yang
menghambat produksi air serta mengawasi pelaksanaan dari tindakan
operasional untuk memperlancar dan meningkatkan produksi air.
h. Meneliti kemungkitan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi air minum
termasuk menyusun rencana kebutuhan material produksi.
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur bidang teknik
sesuai bidang tugasnya.
9. Kepala bidang distribusi mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada direktur bidang teknik sesuai dengan tugasnya antara lain:
a. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksana tugas/kegiatan-
kegiatan dibidang distribusi.
b. Menyusun rencana penelitian kebocoran atau gangguan pada jaringan pipa
distribusi untuk wilayah distribusi/oprasi perusahaan serta perencanaan
perbaikan dan pemujian peralatan distribusi.
c. Mengumpulkan data jaringan pipa distribusi perwilayahan distribusi sebagai
bahan dokumentasi/ analisa untuk perencanaan rehabilitasi dan pengembangan
jaringan distribusi.
d. Menyelenggarakan, dan mengawasi pelaksanaan perbaikan pipa distribusi
termaksud perlengkapannya secara terus menerus dan bertahap untuk seluruh
wilayah distribusi.
e. Mengatur, menyelenggarakan dan memeriksa pemasangan dan penyambungan
pipa baru baik yang dilaksanakan oleh instalasi maupun yang dilaksanakan
perusahaan sendiri.
f. Melaksanakan tindakan penertiban dan penyegahan terhadap pemaangan
jaringan air secara liar dengan mengadakan pemeriksaan/pengawasan terus
menerus.
g. Mengumpulkan data/jumlah dan keadaan meter lain perwilayah operasi
perusahaan sebagai bahan analisa serta untuk bahan perencanaan perbaikan dan
rehabitasi.
h. Menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan dan pergantgian meter air
untuk wilayah operasi perusahaan.
i. Penyelenggaraan tugas perbekalan meter air sehingga sistem kerusakan dan
diperbaiki dan meter air yang ada dapat dipelihara dangan abaik.
j. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh direktur bidak tehnik sesuai
dengan bidang tugasnya.
10. Kepala bagian perencanaan tehnik mempunyai tugas membantu dan
bertanggung jawab langsung kepada direktur bagian tehnik sesuai
dengan bidangnya :
a. Merancangkan, mengkoordinir mengawasi dan mengendalikan kegiatan
dibidang perencanaan.
b. Mempersiapkan rancangan pemeliharaan dan kontruksi berlaku perlengkapan
peralatan yangdiperlukan oleh perusahaan.
c. Merencanakan persediaan cadangan air minum guna keperluan distribusi.
d. Merencanakan pengadaan tehnik bangunan air minum serta mengendalikan
kualitas termasuk menjamin rencana kebutuhan.
e. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan rencana persiapan pelaksanaan dan
penelitian atas jalannya pemeliharaan konstruksi.
f. Menyusun anggaran biaya, jadwal pelaksanaan konstruksi dan program kerja
secara terperinci untuk berbagai kegiatan bidang air bersih.
g. Mengadakan pengawasab dan penelitian terhadap pekerjaan pembangunan dan
perbaikan yang diserahkan pada pihak ketiga.
h. Mengadakan persediaan air minum untuk program-program pembangunan dan
pengawasan pendistribusian.
i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh direktur bidang tehnik, sesuai dengan
bidang tugasnya.
11. Kepala bagian peralatan tehnik mempunyai tugfasmembantu dan
bertangggung jawab langsung direktur bidang tehnik sesuai dengan
bidangnya:
a. Merencanakan , mengkoordinir,mengawasi dan mengendalikan kegiatan
dibidang perawatan teknik.
b. Mengurus pembekalan material perawatan tehnik.
c. Menguji meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhaan
perusahaan.
d. Membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh direktur bidang tehnik
sesuai dengan bidangnya.
59
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Praktik Denda Keterlambatan Pembayaran Air di PDAM Tirta
Batanghari.
Air merupakan suatu kebutuhan yang krusial bagi kehidupan manusia di
dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dan selalu
berusaha mendapatkannya kebutuhan air tersebut. Selain itu, Air juga merupakan
unsur utama dalam sistem lingkungan hidup dan menempati hampir seluruh
daratan yang ada di bumi. Sumber air dapat diperoleh melalui proses alam yaitu
hujan, penggalian, dan sungai-sungai yang mengalir.
Ketersedian air bersih di Kabupaten Batanghari bersumber dari sungai
batanghari melalui proses penyulingan hingga menjadi bersih dan dapat
digunakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari. Pengguna PDAM di
Kabupaten Batanghari berjumlah 19.634 pengguna, seperti yang diungkapkan
oleh bapak Sugiyanto kepada peneliti dalam wawancara berikut :
“Rata-rata masyarakat Kabupaten Batanghari mendapatkan air bersih dari
PDAT Tirta Batanghari dan Jumlah pengguna PDAM Tirta BatangHari saat
ini sebanyak 19.634 sambungna rumah, belum termasuk sambungan murah
jika ditotal saat ini pengguna PDAM di batanghari kurang lebih 20 ribu
pelanggan”.44
Hal senada juga diungkapkan oleh Heryanto dalam wawancara berikut :
“Masyarakat yang terdapat di Kota maupun di desa (dusun) Kabupaten
Batanghari rata-rata menggunakan PDAM Tirta Batanghari, karena air
sungai yang terdapat di Kabupaten Batanghari tidak dapat lansung
dikomsumsi jika tidak melalui proses penyulingan hingga menjadi air bersih
yang layak pakai”.45
44
Sugiyanto (Kabag umum) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15 WIB 45
Andi Fardian (Masyarakat) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15
WIB
Wawancara di atas menunjukan bahwa kebutuhan air bersih di Kabupaten
Batanghari sangat dibutuhkan, tampak terlihat bahwa rata-rata masyarakat
batanghari baik yang tinggal di kota maupun di Desa secara keseluruhan
menggunakan PDAM Tirta Batanghari. Adapun penerpan denda yang dilakukan
oleh PDAM Tirta Batanghari yaitu:
1. Pengguna yang tidak membayar tagihan
Pembayaran seluruh jaringan PDAM merupakan pendapatan yang nantinya
akan dimanfaatkan kembali pada biaya pengeluaran untuk perawatan seluruh
jaringan PDAM yang bertujuan memberikan pelayanan kepada pamakai PDAM
yakni masyarakat, akan tetapi jika pembayaran tersebut tidak sesuai dengan
harapan maka dapat menghambat operasional kinerja dalam pemuasan pemakian
jaringan PDAM Tirta Batanghari.
Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Meri Susanti dalam wawancara kepada
penulis sebagai berikut.
“Jika banyaknya penungakan tagihan pengguna jaringan PDAM, dapat
mengakibatkan kerugian yang sangat besar pertimbanganya adalah
banyaknya pengeluaran dalam perawatan jalur jaringan yang bermasalah
dan harus segera diatasi pada setiap titik di kabupaten batanghari”.46
Setiap peralatan tentu harus dilakukan perawatan yang baik seperti halnya
PDAM yang merupakan rawan terjadi kebocoran pipa sehingga menyebabakan
penyaluran air keseluruh jaringan menjadi terkendala, dalam perawatan tentu
membutuhkan biaya operasional dari pembayaran tagihan pemakaian seluruh
jaringan. Dalam wawancara di atas dijelakan bahwa jika penunggakan tegihan
46
Meri Susanti (Kabag Keuangan) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul
09.15 WIB
rek. Air terlalu besar maka dapat mengakibatkan depisit bagi PDAM, karena
biaya perawatan PDAM sagat besar tidak sebanding dengan pendapatan jika
banyak yang tidak membayar tagihan.
Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan,
semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan
perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba
rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah
darah kehidupan dari suatu perusahaan. Dalam kamus manajemen adalah uang
yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk
upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.47
Jika dalam perusahaan atau jasa banyak terdapat pelanggan yang tidak
membayar tagihan atau penunggakan maka dapat dipastikan perusahaan tersebut
tidak akan bertahan lama atau gulung tikar tidak meutup kemungkinan pada jasa
penyedia air bersih meliki pemerintah daerah. Untuk itu dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pendapatan daerah maka perusahaan
PDAM harus meminimalisir penunggakan yang tejadi terkait pembayaran sewa
atau jasa.
Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pegawai PDAM Tirta
Batanghari kepada peneliti dalam wawancara terkait tunggakan tagihan berikut :
“Sejauh ini masalah terbesar pada PDAM Tirta Batanghari adalah
tunggakan, dan yang menunggak tercatat masih banyak. Dalam
meminimalisir tunggakan tersebut kita memberikan sanksi berupa denda
47
BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230
bagi seluruh pengguna yang tidak menyelesaikan tagihan pembayaran
rekening air pada setiap bulan.”48
Bapak Paturrahman juga menambahkan keterangan kepada peneliti dalam
wawancara berikut :
“Sanksi pemberian denda kepada seluruh pengguna dalam keterlambatan
pembayaran PDAM Tirta Batanghari berupa uang perjumlah Rp. 7.500
setiap bulan. Akan tetapi kami tetap terus berupaya melakukan trik-trik agar
denda tersebut tidak semakin berkembang dengan cara menagih
kepelanggan langsung agar tidak memberatkan juga dengan melihat kondisi
ekonomi masyarakat”.49
Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa, menculnya denda
diakibatkan karena terjadinya keterlambatan atau pengguna jaringan PDAM tidak
membayar tagihan. Hal ini merupakan sanksi andministrasi dari kebijakan yang
telah ditetapkan oleh PDAM Tirta Batanghari, sangki denda dibebankan kepada
pengguna berupa uang dengan jumlah Rp. 7.500 per bulan. Dengan nilai nominal
denda tersebut tentu akan menjadi beban besar bagi pengguna jika tidak segera
dilakukan pembayaran setiap bulannya dan tentu sebuah keharusan sebagai
penyedia jasa sebagai sumber kebutuhan masyarakat.
Dari denda yang telah ditetapkan oleh PDAM tentu berdasarkan ukuran
pelayanan yang diberikan kepada seluruh pengguna jaringan PDAM Tirta
Batanghari, kendala teknis yang terjadi sejauh ini adalah jika listik padam pada
waktu-waktu tertentu hal ini disampaikan informan kepada peneliti dalam
wawancara berikut :
“Kita menyadari bahwa PDAM Tirta Bangahari masih tergantung pada
listrik (PLN), untuk saat ini kita belum memiliki tenaga pembangkit listik
48
Lilis Suryani (Staf Kas dan Penagihan) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020
pukul 09.15 WIB 49
Paturrahman (Staf Keuangan) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15
WIB
sendiri sebagai penggerak mesin penyulingan air di PDAM Tirta
Batanghari. Imbasnya adalah jika listrik padam maka airpun tidak dapat
mengalir keseluruh pengguna jaringan, selama listrik padam ya... selama itu
pula air tidak dapat mengalir”.50
Senada dengan yang diungkapkan oleh masyarakat kepada peneliti seperti
berikut :
“Dalam mendapatkan air bersih kami pakai air PAM, setiap hari dapat kita
ambil, tapi jika lampu padam air PAM tidak dapat mengalir kerumah-rumah
warga. Jadi untuk mendapatkan bersih kami siap siaga jilau lampu padam
kami telah mempersiapkan stok pengambilan air, karena jika lampu padam
dalam waktu sehari ya.. satu hari air tidak dapat menyala”.51
Dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna dalam hal ini
adalah masyarakat tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis baik itu dari
internal PDAM itu sendiri maupun dari kendala eksternal. Kendala yang kerap
terjadi adalah eksternal yaitu jika terjadi pemadaman listrik oleh PLN, peralatan
yang digunakan oleh PDAM Tirta Batanghari sangat tergantung pada pembangkit
listrik dalam melakukan penyulingan dan pengaliran air bersih kepada seluruh
pengguna jaringan. Keberadaan alat pembantu yang dimiliki oleh PDAM Tirta
Batanghari masih terbatas dalam mengatasi kendala listrik padam dalam waktu-
waktu tertentu.
Beranjak dari kendala yang terjadi dari faktor eksteranal dalam hal ini
PDAM tetap memberikan pelayanan maksimal yaitu PDAM Tirta Batanghari
menyediakan mobil tanki, Seperti yang di katakan oleh informan kepada peneliti
dalam wawancara berikut :
“Jika terjadi pemadaman listrik kita dari PDAM telah menyediakan fasilitas
mobil tangki sebanyak 4 unit yang terdiri dari 2 unit kapasitas 3000 Liter
50
Kasiyono (Kabag Distribusi) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15
WIB 51
Budiman (masyarakat) Wawancara pada tanggal 05 Desember 2020 pukul 09.15 WIB
dan 2 unit dengan kapasitas 4000 liter, hal ini bertujuan untuk mengatasi
kendala jika ada beberapa pelanggan yang mendesak kebutuhan air
bersih”.52
Informan lain juga menambahkan kepada peneliti dalam wawancara “
“Saat ini dalam pendistribusian air kepada masyarakat tidak ada lagi PDAM
yang menggunakan mesin disel karena biayanaya sangat besar. Akan tetapi dari
15 cabang PDAM Tirta Batangari hanya 3 loket saja yang tidak dapat mengaliri
air saat listrik padam dan pemadaman listrik pun tidak pernah dalam waktu yang
lama”.53
Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pelayanan PDAM Tirta
Batanghari cukup baik, hal ini tergambar dari antisivasi kendala penyaluran yang
terjadi saat listrik padam dibeberapa wilayah Kab. Batanghari pihak PDAM Tirta
Batanghari menyediakan mobil tanki yang dapat mengakut air hingga kapasitas
4000 liter. Hal ini menjadi cermin bahwa penerapan denda yang dilakukan sudah
sepantasnya diberikan kepada seluruh pengguna jaringan PDAM Tirta Batanghari,
karena pengadaan mobil tangki tersebut menggunakan anggaran pendapatan
PDAM dari seluruh pengguna jaringan air bersih.
Pemberian sanksi merupakan hak bagi sebuah perusahaan pelanan barang
dan jasa, oleh karena itu pihak perusahaan memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada pengguna sebagai tolak ukur dari sanksi yang telah diterakan. Sanksi pada
yang diterapkan pada PDAM Tirta Batanghari berupa uang hingga pencabutan
amper jika batas waktu yang telah ditentukan tidak kunjung melunasi tagihan
pembayaran rekening tagihan sepeti yang telah diungkapkan pada wawancara di
atas oleh salah seorang informan kepada peneliti. Pendapatan PDAM berasal dari
52
Kasiyono (Kabag Distribusi) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15
WIB 53
Pangidoan (Staf Umum) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15 WIB
seluruh pembayaran pengguna yang akan digunakan sebagai biaya seluruh
operasional perusahaan. Oleh kerena itu ketelambatan atau tagihan yang tidak
dilunasi oleh pengguna sangat berpengaruh pada operasional PDAM dalam angka
panjang, hal ini yang menjadi landasan penerapan praktik denda bagi seluruh
pengguna yang tidak membayar tagihan atau pengguna yang terlambat dalam
melunasi pembayaran tagihan.
Agar beban denda tidak semakin membesar pihak PDAM Tirta Batanghari
memiliki trik atai cara yang ditetapkan kepada seluruh pengguna seperti yang
diungkap oleh staf umum kepada peneliti dalam wawancara berikut :
“Trik ataupun cara-cara yang kami lakukan dalam penagihan agar beban
denda tidak semakin membesar yaitu dengan memberikan pengertian
kepada seluruh pengguna bahwa kebutuhan air sangat penting, karena
mereka sudah mendapatkan hal sebagai pelanggan, kamipun punya hak
untuk menagih karena air sudah kami alirkan. Pengertian yang sering kami
lakukan agar membayar tepat waktu adalah kami membandingkan dengan
menyampaikan air telah kami alirkan dan kami dengan pelanggan pelanggan
tidak ingat dengan kami sebulan sekali”.54
Trik yang dilakukan pihak PDAM Tirta Batanghari di atas dalam memberi
peringatan kepada seluruh pengguna mengenai beban denda pembayaran yaitu
dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif, agar seluruh pengguna selalu
ingat dan tepat waktu dalam melakukan pebayaran beban penggunaan pada setiap
bulan, agar jika terjadi penunggakan beban biaya yang dikeluarkan tidak semakin
membesar. Pihak PDAM Tirta Batanghari memberikan pengeritan dengan
ungkapan timbal balik pelayanan yang telah diberikan agar menimbulkan saling
pengertian pada kedua belah pihak.
54 Pangidoan (Staf Umum) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15 WIB
Umumnya praktik denda merupakan suatu kebijakan yang terkadang
menjadi pro dan kontra dikalangan pengguna barang dan jasa, hal ini bertujuan
untuk mengantisivasi kelalaian pembayaran atau bagi pengguna yang sengaja
menunda-nunda pembayaran. Seyogyanya PDAM merupakan kebutuhan primer
bagi seluruh masyarakat, akan tetapi besaran biaya denda seakan menjadi buah
simalakama yang memberatkan seluruh pengguna namum perusahaan tetaplah
menjalankan manajemen organisasi dengan baik agar kelangsungan hidup
perusahaan dapat tercapai dalam jangka panjang sesuai kebutuhan masyarkat
pengguna PDAM Tirta Batanghari.
2. Denda berdasarkan pemakian kubikasi
Pemakaian sumber air bersih yang diproduksi oleh PDAM Tirta Batanghari
sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada setiap hari dalam aktivitas baik
perkantoran, perusahaan dan seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari.
Berdasarkan hal ini standar perhitungan pemakaian pengguna dihitung
berdasarkan kubikasi pemakaian, seperti yang diungkap oleh salah seorang
informan kepada peneliti dalam wawancara berikut :
“Perhitungan pemakaian air bersih di PDAM Tirta Batanghari untuk
pembayaran berdasarkan kubikasi, hal ini bertujuan untuk memudahkan kita
menghitungan seluruh peggunaan jumlah air yang digunakan. Satu kubik itu
sendiri berjumlah 1000 liter air”.55
Salah seorang informan juga memberikan keterangan kepada peneliti dalam
wawancara berikut :
“Pola perhitungan pembanyan bagi seluruh pelanggan PDAM Tirta
Batanghari berbeda-beda, karena kita menggunan sistim golongan sesuai
dengan bangunan yang ditempati, misalnya golongan 2a adalah rumah
55
Pangidoan (Staf Umum) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15 WIB
terbuat dari papan, 2 b adalah permanen 2 c instasni pemerintah dan
seterusnya, untuk kubikasi disesuaikan dengan golongan masing-masing”.56
Dari wanwancara di atas dapat dilihat bahwa, pembayaran PDAM Tirta
Batanghari dihitung berdasarkan kubasi atau per 1000 liter pemakaian, hal ini
diterapkan berdasarkan beban operasinal sebagai perhitungsn biaya tetap PDAM
Tirta Batanghari. Penerapan pembayaran PDAM pada seluruh pengguna di
Kabupaten Batanghasi berbeda-beda berdasarkan kelaster pengguna seperti
golongan 2a adalah bagi pengguna rumah papan, 2 b adalah rumah permanan atau
beton. Berikut data klaster pembayaran tagihan rekening PDAM berdasarkan
penggunaya :
SK Direktur Perusahaan daerah air minum “Tirta Batang Hari” Nomor
074/PDAM-BH/2016 Kabupaten Bantang Hari tentang penetapan biaya
administrasi, biaya pemeliharaan rekening umum ukuran meter 1/2 :57
No
Uraian
Tarif Lama Tarif Baru
Administrasi Pemeliharaan Administrasi Pemeliharaan
A Sosial
1. Sosial Umum
2. Sosial Khusu
11.000
11.000
5.000
5.000
11.000
11.000
5.000
5.000
Non Niaga
1. Rumah Tangga
2. Rumah tangga
3. Instansi
Pemerintah
11.000
11.000
20.000
5.000
5.000
10.000
11.000
11.000
20.000
5.000
5.000
10.000
B Niaga
1. Niaga Kecil
2. Niaga Besar
3.Kantor
BUMN/BUMD
20.000
25.000
35.000
10.000
10.000
10.000
20.000
25.000
35.000
10.000
10.000
10.000
56
Paturrahman (Staf Keuangan) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15
WIB 57
SK Direktur Perusahaan daerah air minum “Tirta Batang Hari” Nomor 074/PDAM-
BH/2016 Kabupaten Bantang Hari tentang penetapan biaya administrasi, biaya pemeliharaan
rekening umum ukuran meter 1/2
Industrial
1. Industri Kecil
2. Industri Besar
25.000
25.000
15.000
25.000
25.000
25.000
15.000
25.000
C Hotel
1. Penginapan
2. Hotel Melati
3. Hotel
Berbintang
25.000
35.000
50.000
25.000
35.000
50.000
25.000
35.000
50.000
25.000
35.000
50.000
Pelabuhan
1. Pelabuhan
Sungai
2. Pelabuhan
Udara
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Perusahaan akan mengalami kerugian jika semakin banyak pengguna yang
tidak melunasi tagihan pembayaran yang telah ditentukan, mengenai
permasalahan pro dan kontra terkait kebijakan denda PDAM Tirta Batanghari
talah menuangan kedalam perjanjian saat melakukan pendaftaran sebagai
pengguna hal ini disampaikan oleh bapak Karyadi kepada peneliti dalam
wawancara berikut :
“Terkait keterlambatan pembayaran tagihan pada setiap pengguna PDAM
Tirta Bantaghari mengeluarkan kebijakan sangsi denda berupa uang
berdasarkan pemakaian kubikasi, hal ini telah tertuang dalam perjanjian saat
melakukan pendaftaran sebagai pengguna, artinya bukan kesepakatan
sepihak dari pihak PDAM”.58
Salah seorang informan juga memberikan keterangan kepada peneliti dalam
wawancara berikut :
“Dimana-mana sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penyedian
barang dan jasa pasti menerapkan praktik denda, karena jika semakin
banyak pengguna tidak membayar atau lalai melakukan pembayaran maka
perusahaan akan mengalami kerugian, setiap operasional baik itu
penyaluran, perbaikan itu semua membutuhkan biaya operasional. Dalam
besaran uang denda itu sendiri tidak hanya dituntukan oleh pihak PDAM,
akan tetapi hal tersebut juga diskusikan melalui rapat kepada dewan
58
Karyadi (Masyarakat Wawancara pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 09.15 WIB
perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan mempertimbangkan pendapatan
seluruh pengguna”.59
Dari wawancara di atas terlihat bahwa, praktik denda di PDAM Tirta
Batanghari berdasarkan akad atau perjanjian jual beli yang telah disepakati pada
selutuh pengguna pada saat mendaftar jaringan PDAM. Sanksi denda yang
dikenakan berdasarkan pemakaian kubikasi dengan berupa uang, dan denda
tersebut ditetapkan berdasarakan perundingan antara pihak PDAM dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari. Penerpan denda
bukan berdasarkan kebijakan pihak PDAM sendiri, karena menyangkut hajat
orang banyak dan PDAM Tirta Batanghari milik Pemerintah daerah Kabupaten
Batanghari kesepatakan denda tersebut sesuai dengan prosedur melalui rapat
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari.
Jika dalam satuan harga tersebut dianggap tidak sesuai dengan masyarakat
maka hal tesebut tidak dapat dirubah oleh pihak PDAM Tirta Batanghari seperti
yang diuangap salah seorang informan kepada peneliti dalam wawancara berikut “
“Sesuai SK yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kab. Batanghari kita anggap wajib untuk dijalankan, mau tidak
mau harus dijalankan walaupun harga /kubik air tersebut tergolong mahal.
Hal tersebut tentu telah dipertimbangkan sesuai dengan biaya operasional
dan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, dan tentunya kita
adalah sebagai mitra masyarakat yang siap memberikan pelayanan air bersih
sesuai kemapuan dan peralatan kita”.
Salah seorang masyarakat atau pengguna juga mengungkapkan kepada
peneliti terkait besaran nominal pembayara PDAM dalam wawancara berikut :
“Untuk besaran uang pemakaian jaringan PDAM Tirta Btanghari saya rasa
sudah sesuai dengan tarif kemampuan masyarakat, karena air bersih sangat
bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari terlebih jika PDAM tidak mengalir
59
Pangidoan (Staf Umum) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15 WIB
saat permasalah tertentu hal terbsebut sangat menyulitkan kita sebagai
pengguna. Besaran beban pemakaian saya kira tergolong kecil, karena saya
yakin biaya operasional baik itu perbaikan dan hal-hal lain itu sangat
besar”.60
Penentuan harga beban pemakaian PDAM Tirta Batanghari berdasarkan
wawancara di atas merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), besar atau kecilnya nominal terlah
dipertimbangkan sesuai dengan pendapatan dan golongan masing-masing
pengguna. Hal ini merupakan suatu perusahaan milik daerah yang dapat
meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri, dan pada ahirnya tentu pendapatan
tesebut diperuntukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat batanghari untuk
pembangunan daerah agar terciptanya kesejahteraan secara merata.
Penerapan denda pada PDAM Tirta Batanghari berdasarkan Nominal yang
telah ditentukan dirasa rasa telah sesuai dengan prosedur yang telah disepakati,
hal ini terbukti dari ungkapan salah seorang masyarakat dalam wawancara di atas
yang mengungkapkan bahwa besaran tarif beban susai dengan kemapuan
masyarakat dengan pertimbangan kebutuhan air bersih merupakan hal yang sangat
penting dalam aktivitas masyarakat. Salah satu kebutuhan pokok manusia dalam
memenuhi kebutuhannya adalah air, air tidak hanya berlaku untuk minum saja
namun air mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan. Dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004, air merupakan semua air yang
terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam
60
Wahyu (Mayarakat Umum) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15
WIB
pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di
darat.61
3. Penetapan denda berdasarkan disiplin
Setiap perusahaan seyogyanya berupaya membangunan kelancaran
perusahaan dalam berbagai macam bentuk strategi agar laba atau pendapatan
perusahaan sesuai dengan target atau capaian yang telah ditentukan, karena
sumber laba merupakan tonggak utama keberlangsungan perusahaan dalam
jangka panjang. Untuk itu PDAM Tirta Batang Hari harus benar-benar
memastikan laba yang diperoleh dari pembayaran pengguna jaringan PDAM,
dengan memberikan denda kepada seluruh pengguna bagi yang terlambat atau
tidak melunasi tagihan pemakaian selama satu bulan.
Peneliti mendapatkan informasi terkait penerapan denda tersebut dari salah
sorang informan dalam wawancara berikut :
“Kebijakan Denda yang kita terapkan agar pengguna lebih memiliki
tanggungjawab dan perhatian terhadap kewajibannya pada setiap bulan
pemakaian jaringan PDAM, agar PDAM Tirta Batang Hari dapat selalu
beroperasi memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Jika tidak
kita inisiasi seperti itu maka jika terlau banyak yang terlambat membayar
atau tidak menyelesaikan tagihan kita akan mengalami kerugian dan sudah
tentu pendistribusia pun menjadi terkendala, karena semua butuh biaya
beban dalam malakukan perawatan”.62
Salah satu masyarakat juga mengatakan kepada peneliti dalam wawancara
berikut:
“Memang setiap pembayaran apapun pasti ada denda, termasuk pembayaran
rekening PDAM. Saya rasa itu tidak masalah, karena sejauh ini kita sangat
terbantu dalam mendapatkan air berish. Untuk denda itu sendiri saya rasa
itu hal yang wajar, jika tidak diterapakan denda maka akan banyak
61
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 62
Paturrahman (Staf Keuangan) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15
WIB
masyarakat yang telat membayar tagihan air bahkan mungkin tidak akan
membayar. Jadi dengan adanya denda kita sebagai pengguna sangat sadar
akan manfaat yang diberikan dan sangsi yang disepakati pada saat menyalur
PDAM”.63
Kebijakan denda pada PDAM Tirta Batanghari merupakan suatu sanksi
adminstrasi yang diperuntukan bagi seluruh pengguna tanpa terkecuali, hal
tersebut bertujuan agar pengguna memiliki tanggung jawab terhadap pasilitas
yang telah digunakan dari jaringan PDAM. Dalam meminimalisir terjadinya
devisit anggaran operasinal pada seluruh perawatan PDAM maka pendapat atau
laba PDAM Batang Hari harus benar-benar ditekan dan dipastikan, terjadinya
kendala tentu bermula pada keterlembatan atau tagihan pengguna yang tidak
diselesaikan padatepat waktu. Tentu hal ini sangat penting dilakukan karena setiap
peralatan produksi harus membutuhkan perawatan secara maksimal.
Selain itu diketahui bahwa pihak PDAM Tirta Batang Hari juga
memberikan sanksi berupa pencabutan jaringan bagi pengguna yang mebandel
tidak menyelesaikan semua tagihan, seperti yang diungkapkan oleh informan
kepada peneliti dalam wawancara berikut :
“Sanki lain yang kita berikan terhadap pengguna yang tidak membayar
tagihan berupa memutusan jaringan atau pencabutan amper, hal ini kita
lakukan kepada pengguna yang menunggak atau tidak membayar tagihan
selama tiga bulan keatas. Kita sangat memahami kondisi ekon0mi
masyarakat akan tetapi kita juga butuh ketegasan agar tidak terjadi
pembengkakan pembayaran yang berimbas pada kerugian PDAM pada
seluruh pengguna jaringan”.64
Staf bagian Umum juga menambahkan terkait pencabuatan amper kepada
peneliti dalam wawancara berikut :
63
Windi Widya (Masyarakat) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15
WIB 64
Sugiyanto (Kabag umum) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15 WIB
“Sejauh ini beberapa pengguna terkena sanksi pencabutan amper yang
dilakukan oleh pihak PDAM pada setiap bulan berpariasi, yang jelas yang
menunggak pasti ada pemutusan sesuai dengan SOP”.65
Salah seorang masyarakat juga mengungkapkan kepada peneliti bahwa,
“pecabutan amper dilakukan saat tagihan rekenig listrik tidak dilunasi atau
menunggah hingga tiga bulan, tapi pihak PDAM biasanya memberikan peringatan
terlebih dahulu kepada pegguna agar dapat meluasi seluruh tanggihan, jika tidak
ada kepastian dari pengguna amper akan langsung dicabut oleh pihak PDAM”.66
Selain sanksi denda, dalam upaya menerapkan ketertiban kepada seluruh
pengguna jaringan PDAM Tirta Batang Hari pihak PDAM menerapkan sanksi
keras berupa pencabutan amper meter pengguna, hal ini akan terealisasi bagi
pengguna yang tidak membayar tagihan selama 3 bulan. Sanksi pencabutan
jaringan diberlakukan agar seluruh pengguna sadar akan hak dan kewajibannya,
agar tidak berimbas pada pembengkakan tagihan. Sikap tegas ini diupayakan
pihak PDAM Tirta Batang Hari sejak awal pendaftaran yang tertung dalam
perjanjian jual beli, demi terciptanya hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan.
Dari wawancara di atas terlihat bahwa banyaknya pengguna terkena sanksi
pencabutan setiap bulannya berpariatif, hal ini menandakan bahwa jika tidak ada
ketegasan dari pihak PDAM maka akan sangat berpengaruh terhadap laba dan
biaya operasional. Peringatan keras tesebut merupakan tindakan tepat yang
dilakukan oleh pihak PDAM mengingat tingginya angka tunggakan dalam tagihan
pembaran PDAM pada setiap bulannya. Saat dikonfirmasi salah seorang informan
65
Pangidoan (Staf Umum) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15 WIB 66
Andi (Masyarakat) Wawancara pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 09.15 WIB
menyampaikan kepada peneliti terkait sangki pencabutan amper bersifat sementar,
hal ini dijelasakan memalui wawancara berikut :
“Pencabutan amper bagi pengguna yang menunggak selama 3 bulan
merupakan tidakan tegas dari kita sebagai periangatan, akan tetapi pengguna
dapat melakukan penyembungan kembali setelah beban biaya tunggakan
telah dilunasi. Pelanggan berhak menyambung kembali untuk mendapatkan
air bersih dari kita dan hal ini tidak kita persulit karena data pelanggan
tersebut masih terdapat di PDAM”.
Senada dengan yang diungkapkan oleh salah seorang masyarakat dalam
wawancara berikut :
“Kalau dalam aturan untuk pencabutan amper itu dilakukan jika pengguna
menunggak selama tiga bulan, tapi setelah dilakukan pelunasan dapat
tersambung kembali. Dendanya perbulan tidak telalu besar jika dilihat, ya
gara-gara denda hanya Rp. 10.000 kita tidak dapat air bersih kan rugi. Saya
rasa itu kebijakannya baik bertujuan untuk kelancaran pengguna dan
pendapatan daerah tentunya dalam jangka panjang”.67
Pengertian pihak PDAM kepada pengguna terlihat dari wawancara di atas
sangat tinggi, terjadinya sanksi pencabutan jaringan tidak menjadikan daftar hitam
bagi pelanggan, pengguna jaringan dapat melakukan penyabungan kembali ketika
seluruh administrasi telah diselesaikan pengguna. Pemerintah merupakan tempat
pelayanan bagi seluruh masyarakat baik itu pengadaan listrik (PLN), ait (PDAM)
untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi seluruh pengadaan tentu
mempertimbangakan biaya pengeluaran secara berimbang agar laba yang
diperoleh dapat kembali dinikmati oleh seluruh kepentingan masyarakat.
Terciptanya kerjasama antara PDAM Tirta Batang Hari sangat penting, hal
ini merupakan transaksi tersturktur dalam pengadaan barang maupun jasa yang
bersifat baterisasi penggunaan. Masyarakat berhak mendapatkan pengadaan air
67
Sari (Masyarakat) Wawancara pada tanggal 05 Desember 2020 pukul 09.15 WIB
bersih dari pihak PDAM sebagai penyedia sedangkan PDAM juga mesti
mendapatkan laba dari seluruh Adminstrasiyang dibayar dari pengguna agar
terjadi keseimbangan agar operasinal perawatan tidak terkendala dan menjadi
lebih baik.
Ada beberapa unsur dalam laba bersih, yaitu:
a. Pendapatan, yaitu aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau
penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal
dari aktiva operasi dalam hal ini penjualan barang/kredit yang merupakan unit
usaha pokok perusahaan.
b. Beban, yaitu aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban
dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktiva operasi. Menurut
Ikatan Akuntansi Indonesia beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama
suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva
atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak
menyangkut pembagian kepada penanam modal.
c. Biaya, yaitu kas atau nilai equivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau
jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa yang akan
datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluarsa disebut beban. Tiap
periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan rugi-laba
untuk menentukan laba periode. Biaya adalah aliran keluar (outflows) atau
pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (kombinasi keduanya) selama satu
periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa
atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.
d. Untung-Rugi, merupakan kenaikan/penurunan ekuitas atau aktiva bersih yang
berasal dari transaksi incidental yang terjadi pada perusahaan dan semua
transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode
akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik.
e. Penghasilan, adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan
dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut.68
B. Praktik Penetapan Denda Keterlambatan Pembayaran Air Menurut
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di PDAM Tirta Batanghari.
Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam memenuhi kehidupannya
membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Dalam pergaulan hidup, setiap
manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hak
dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang
lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan
terhadap orang lain.69
Membayaran tagihan dalam bentuk jual beli atau perjanjian kedua belah
pihak yang saling membutuhkan merupakan suatu kewajiban bagi masnusia
sebagai mahluk sosial, seperti halnya pembayaran rekening listik, PDAM, dan
tagihan-tagihan lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Tak terkecuali pada
PDAM Tirta Batang Hari, Penerapan denda pada PDAM Tirta Batang Hari pada
dasarnya sangat mempertimbangkan pendapatan masyarakat pada ekonomi
kebawah, untuk itu PDAM Tirta Batang Hari menerapkan tingkatan saluran
68
Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 165 69
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)
(Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.
jaringan seperti yang diungkapkan salah seorang informan kepada peneliti dalam
wawancara berikut :
“Untuk sambungan jaringan air bersih kita memiliki tiga macam sambungan
yaitu sambungan normal, murah dan gratis, pada tahun 2009 kami jalanakan
sambungan gratis pada program presiden republik indonesia programnya
adalah 1 juta sambungan seluruh indonesia dan itu sudah berjalan dari tahun
2017 hingga saat ini. Untuk sambungan murah adalah program dari
PEMDA dalam memperingati ulang tahun Kab. Batanghari dimulai pada
tahun 2017 hingga saat ini, untuk bantuan pembayaran rekening baru ada
tahun 2020 saat pandemi covid 19 ini”.70
Salah seorang pengguna juga mengungkapkan kepada masyarakat dalam
wawancara berikut :
“Untuk program ada beberapa program yang bersubsidi bantuan dari
pemerintah daerah, bersubsidi disini maksudnya sambungan murah yang
langsung dicanangkan dari pemerintah daerah. Apa lagi pas momen ulang
tahun kabupaten Batanghari biasanya digratiskan.”71
Wawancara di atas terlihat bahwa, dalam memberikan pelayanan dan
mensejahterkan masyarakat pemerintah Kabupaten Batang Hari mencangkan
sambungan murah kepada masyarakat yang kurang mampu yang didukung oleh
program presiden 1 juta sambungan diseluruh indonesia. Penerapan denda tidak
semata-mata menjadi hukuman mutlak bagi pengguna yang telat dalam
melakukan pembayaran tagihan rekening air, pemerintah dalam hal ini
memberikan keringan dengan tagihan berdasarkan perekonomian atau pendapatan
masyarakat yang kurang mampu yang dibantu oleh program presiden dalam
sambungan gratis.
70
Meri Susanti (Kabag Keuangan) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul
09.15 WIB 71
Samsudin (Masyarakat) Wawancara pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 09.15 WIB
Dalam mewujudkan sejahtera masyarakat pemerintah Kabupaten Batanghari
terlihat sangat banyak memberikan kontribusi untuk memberikan keringan atau
toleransi kepada pengguna yang tidak mampu dalam menyelesaikan tagihan,
denda merupakan periangan keras bagi pengguna yang membayar atau pengguna
yang sengaja menunda-nuda pembayaran sehingga beban denda semakin
membesar.
Salah serorang memberikan penejelasan kepada peneliti terkait praktik
denda sebagai peringatan keras yang diungkapkan oleh inforaman dalam
wawancara berikut :
“Penetapan denda merupakan keputusan dan tidak dapat dihapus, karena
sistm kita telah menggunakan aplikasi pembayaran rekening, jadi denda itu
tidak bisa dihapus ataupun dikurangi. Akan tetapi disamping itu kita
memberikan keringan kepada pengguna kurang mampu yang menunggak
agar menyelesaikan tagihannya dengan cara mengangsur pada setiap
bulannya “.72
Kebijakan di atas tentu bukan suatu panismen bagi pengguna dengan adanya
penerapan denda, pemerintah daerah memberikan keringan pembayaran dengan
cara mengangsur agar tidak terjadi pencabutan jaringan yang merugikan
pengguna. Hal ini tentu berdasarkan pertimbangan sosial masyarakat dalam
kesehateraan bersama. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang Hari
merupakan suatu kegiatan muamalat yang menyangkut aspek ekonomi yang
meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti
jual beli, simpan pinjam, hutang-piutang usaha bersama dan sebagainya.73
72 Meri Susanti (Kabag Keuangan) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul
09.15 WIB 73
Karnaen Parwataatmadja dan Muhammad Syafi‟i Antonio, Apa Dan Bagaimana Bank
Islam, cet ke-1 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hal 8
Sebagian besar masyarakat Kabupaten Batang Hari menggunakan PDAM
untuk memenuhi kebutuhan air dalam aktiviatas mereka masing-masing. Hal
tersebut dapat dilihat dari jumlah pelanggan PDAM Tirta Batang Hari sebanyak
kurang lebih 20.000 pelanggan aktif per Desember 2020. Adanya PDAM juga
sangat membantu pemenuhan kebutuhan air, terutama di daerah-daerah minim air
bersih, hal ini yang menyebabkan munculnya jual beli antara pemerintah dan
masyarakat dalam bentuk berlangganan dengan sistim beban pembayaran dalam
pemakaian.
Secara etimologi fikih jual beli disebut dengan al-bai„ yang berarti menjual,
mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. 74
Secara terminologi
ulama fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut
pandangnya masing-masing. Menurut Nawawi jual beli adalah pemilikan harta
benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.
Sedangkan menurut Mazhab Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta
dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Yang dimaksud
dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (sigat ijab qabul). 75
Adanya jual beli mengakibatkan terjadinya perjanjian jual beli. Perjanjian
jual beli adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak pertama
sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli. Perjanjian ini mengakibatkan
tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama berhak menerima
barang, sedangkan pihak kedua berhak menerima uang sebagai pengganti barang.
74
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69-70 75
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), hlm. 75.
Pihak pertama berkewajiban membayar harga barang dengan uang dan pihak
kedua berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.76
Mekanisme transaksi yang dipraktikkan oleh PDAM Tirta Batang Hari
adalah praktik jual beli air dengan cara berlangganan, di mana pihak PDAM
sebagai penjual berkewajiban memberikan air bersih kepada pengguna terlebih
dahulu, sedangkan pihak pengguna jaringan dalam hal ini pembeli melaksanakan
kewajiban membayar setelah menggunakan air bersih tersebut selama satu bulan
lamaya. Hal ini yang memunculkan praktik denda di PDAM Tirta Batang Hari,
dimana kedua belah pihak dalam hal ini pengguna dan penyedia telah sama-sama
memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur administrasi.
Denda sendiri dalam pandangan Islam diperolehkan, seperti yang
diungkapkan oleh salah seorang informan kepada peneliti dalam wawancara
berikut :
“Sepengetahuan saya penerapan Praktik Denda diperbolehkan dalam agama
Islam, karena dari awal kita memiliki kesepakatan bersama antara calon
pengguna pada saat melakukan pendaftaran. Kesepakatan itu adalah jika
pengguna jaringan tidak membayar atau melunasi tagihan adminstrasi pada
beban pemakaian maka dikenakan denda berupa uang sebesar Rp. 7.500
/kubik pemakaian.
Dalam wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistim pengenaan denda
PDAM Tirta Batang Hari berdasarkan akad atau perjanjian antara kedua belah
pihak, perjanjian tesebut terikat pada saat melakukan pendaftaran untuk menyalur
jaringan air bersih di PDAM Tirta Batang Hari. Selayaknya perusahaan yang
bergerak dibidang penyedia barang atau jasa tentu sangat memertimbangkan
76
Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 88.
untung rugi pada setiap transaksi, hal ini dikarnakan PDAM merupakan peralatan
yang butuh perawatan agar menciptakan kenyamanan pengguna setiap saat.
Denda itu sendiri adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus
dibayarkan dalam jumlah tertentu karena melanggar aturan-aturan maupun
undang-undang. Jenis yang paling umum yaitu denda berupa uang, denda yang
jumlahnya tetap, yang dibayarkan menurut penghasilan.77
Firman Allah dalam
surat al-Baqarah (2) ayat 280 yang artinya :
Artinya :“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu
menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”78
Dari ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa, apabila ada kesulitan dalam
membayar suatu tanggungan, berilah ia (orang yang berhutang) tenggang waktu
hingga tiba masa pelunasan sampai mereka benar-benar mampu, dan sedekahkan
kepada mereka dengan membebaskan semua hutang atau sebagiannya apabila
tanggungan itu belum juga dilunasi.
Sesuai dengan temuan peneliti yang telah di paparkan di atas, PDAM Tirta
Batang Hari memberikan keringan tagihan pembayaran rekening air kepada
pengguna bagi yang kurang mampu berupa memberikan tenggang waktu selama
tiga bulan dan pelunasan tanggihan dengan cara pengangsuran secara bertahap.
77
Meity Taqdir Qadratullah, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar (Jakarta:
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011),
hlm. 92 78
Al-Baqarah (2) : 280
Terkait keterlambatan hal ini terkadang pengguna jaringan air PDAM Tirta
Batang Hari secara sengaja menunda-nunda pembayaran sehingga ketetapan
denda merupakan sanksi administrasi yang tersistem.
Denda dalam hukum Islam diqiyaskan dengan ta’zir. Dalam bahasa Arab
istilah yang digunakan untuk denda adalah garamah. Denda merupakan sanksi
atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar
sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian
yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih
mengenai penerapan hukum denda. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda
tidak diperbolehkan dan sebagian lagi berpendapat diperbolehkan. 79
Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya “Hukum Pidana Islam” menjelaskan
tentang ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan larangan
(meninggalkan perbuatan yang diwajibkan) yang hukumannya belum ditetapkan
oleh syara‟ dan diserahkan kepada pemimpin untuk menetapkannya. Salah satu
hukuman yang berkaitan dengan harta adalah denda.80
Pelanggaran yang dapat
dihukum dengan ta’zir adalah pelanggaran yang mengganggu dan mengusik
kedamaian hidup dan harta orang atau masyarakat. Ta’zir dapat diberikan berupa
denda, berupa pukulan seperti cambukan namun tidak boleh sampai melukai atau
menyakiti dan peringatan-peringatan lainnya. Karena hukum menyakiti orang lain
dalam Islam adalah dilarang. Hukuman ta’zir haruslah bersifat mendidik dan
membuat jera.Sebagaimana di dalam hadits :
79
Fathul Aminudin Aziz, “Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia”,
Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XII, No. 2, Desember 2018, hlm. 321. 80
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 249.
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
Artinya: “Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar)
adalah kezaliman,” 81
Berangkat dari hadist di atas bahwa menunda-nunda pembayaran bagi yang
mampu membayar yang telah menjadikan kewajiban merupakan perbuatan dosa,
dengan kata lain keterlambatan pembayaran tidak diperbolehkan karena
merugikan salah satu pihak dari akad yang telah disepakati. Penyedia layanan
barang maupun jasa merupakan suatu asaz jual beli pasca bayar, dimana pengguna
diwajibkan membayar setelah menikmati jasa tersebut agar terciptanya saling
tolong menolong dalam kebaikan.
Sama halnya PDAM Tirta BatangHari yang pada hakikatnya sebagai
penyedia layanan air bersih untuk kemaslahatan masyarakat menerapkan praktik
denda terhadap penunggakan pembayaran tagihan. Penerapan praktik denda
tersebut berdasarkan prinsip disiplin, artinya penerapan denda bagi seluruh
pengguna jaringan PDAM Titra Batang Hari agar tepat waktu dalam
menyelesaikan tagihan penggunaan bebesan setiap bulannya, hal ini bertujuan
untuk kepentingan bersama antara pihak PDAM dan pengguna jaringan. Seperti
yang kita ketahui bahwa produksi layanan air bersih menggunakan peralatan yang
butuh perawatan secara berkala, agar pendistribusian tetap lancar sesuai tarif
pembayaran yang dibebanka kepada pengguna jaringan PDAM Tirta Batang Hari.
Pihak PDAM Tirta Batan Hari tentunya memberikan pelayanan sebaik
mungkin kepada seluruh pengguna jaringan air bersih, untuk itu bukan hal yang
81
HR Bukhari
mustahil terjadi suatu kendala akibat jurangnya perawatan yang dilakukan oleh
pihak PDAM pada waktu tertentu, seperti yang diungkapkan salah seorang
informan kepada peneliti dalam wawancara berikut :
“Kendala yang sering kita alami dalam pengaliran jaringan air berisih
adalah terjadinya kebocoran pipa pada titik-titik tertentu, hal ini yang
kemudian menjadi aduan atau komplen dari pengguna jaringan kita. Kita
menyadari bahwa kendala seperti itu tidak dapat diprediksi kapan akan
terjadi, untuk itu kita selalu melakukan perawatan baik dari mesin
pengolahan maupun saluran pipa-pipa yang tersebar diseluruh wilayah
Kabupaten Batang Hari”. 82
Dari wawancara di atas terlihat bahwa betapa perlunya perawatan yang
harus dilakukan oleh pihak PDAM, akibat yang ditimbulkan adalah jika terjadi
kerusakan karena kurangnya perawatan saluran PDAM tidak dapat mengalir
hingga perbaikan dapat diselesaikan. Mesin dan peralatan lain seperti pipa saluran
merupakan nyawa dari sebuah penyedia layanan PDAM, kerena peralatan tersebut
adalah kebutuhan utama dalam memberikan pengaliran air bersih.
Penerapan praktik denda pada PDAM Tirta Batang Hari selain dala rangka
meningkatkan kedisiplinan juga untuk memberikan efek jera kepada pengguna
yang menunda-nunda pembayaran, dengan adanya denda pengguna akan
mempertimbangkan pengeluaran biaya beban pada setiap bulannya agar lebih
tepat waktu dalam melakukan pelunasan tagihan rekening air. Hal ini juga
disampaikan oleh salah seorang informan kepada peneliti dalam wawancara
berikut:
“Kebijakan kita terkait denda bertujuan untuk memberikan efek jera kepada
seluruh pengguna jaringan PDAM agar dapat melakukan pembayaran sesuai
waktu yang telah ditentukan. Jika tidak demikian maka akan banyak terjadi
82
Kasiyono (Kabag Distribusi) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 09.15
WIB
penunggakan pembayaran dalam tagihan setiap bulanya, penerapan denda
saja masih banyak yang menunggak apalagi tidak diberikan denda mungkin
seluruh pengguna akan menunda-nunda pembayaran jika hal itu terjadi
maka kita mengalami kerugian yang sangat besar”.83
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, penerapan praktik denda
pada PDAM Tirta Batang Hari semata-mata untuk memberikan efek jera kepada
seluruh pengguna jaringan PDAM yang sengaja menunda-nunda pembayaran
tagihan. Hal ini dilakukan akan agar seluruh pengguna dapat membayar tagihan
tepat waktu sasuai waktu yang telah ditentukan, jika banyak terjadi penggunakan
pembayaran oleh pengguna maka sudah dipastikan PDAM akan mengalami
kerugian yang sangat besar pada setiap bulannya. Hal ini merupakan bentuk upaya
PDAM Batang Hari untuk meningkatkan kesadaran seluruh pengguna jaringan
dalam memberikan timbal balik saling menguntungkan agar terciptanya kesamaan
persepsi saat melakukan akad pada mula melakukan pendaftaran sebagai
pengguna layanan PDAM Tirta Batang Hari.
83
Meri Susanti (Kabag Keuangan) Wawancara pada tanggal 01 Desember 2020 pukul
09.15 WIB
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Praktik Denda
terhadap Keterlambatan Pembayaran Tagihan PDAM di PDAM Batang Hari
Kabupaten Batang Hari, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktik denda pada PDAM Tirta Batang Hari dikenakan kepada pengguna yang
terlambat melakukan pembayaran tagihan rekening air, hal ini didasari pada
akad atau perjanian jual beli yang dilakukan oleh pihak PDAM dan pengguna
pada saat awal melakukan pendaftaran jaringan PDAM. Dalam
penghitungannya tarif denda muncul otomatis berdasarkan aplikasi sistem jika
melampaui batas tanggal 28 setiap bulan, tarif denda dikenakan berdasarkan
kubikasi pemaian pengguna pada setiap bulan sebesar RP. 7.500. Pengguna
yang tidak melunasi tagihan beserta dendanya akan mendapatkan surat
pemberitahuan dari pihak PDAM, hingga sanksi pencabutan amper sementara
hingga melunasi tagihan pembayaran, pencabutan amper akan dilakukan
apabila pengguna menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
2. Dalam hukumekonomi syariah praktik penetapan denda yang dilakukan oleh
pihak PDAM kepada penggunanya diperbolehkan, sebab denda tersebut
merupakan bagian dari akad yang sudah disepakati saat melakukan pendaftaran
sebagai pengguna jaringan PDAM Tirta Batang Hari. Dengan akad tersebut
masuk kedalam kategori jual beli dimana pihak pertama sebagai penjual dan
pihak kedua sebagai pembeli, Perjanjian ini mengakibatkan tiap-tiap pihak
memikul hak dan kewajiban. Penerpan praktik denda pada PDAM Tirta Batang
Hari berdasarkan prinsip disiplin yaitu agar pengguna sadar akan kewajibanya
membayar tegihan tepat waktu, selain itu penerapan denda sebagai bentuk efek
jera agar pengguna tidak sengaja menunda-nunda pembaran yang menjadi
kewajiban sesuai dengan hadist Nabi yang artinya “Menunda-nunda membayar
utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman,”.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan
sebagai saran yang dapat diajukan, yaitu:
1. Kepada pihak PDAM Tirta Batang Hari, agar lebih tegas dalam memberikan
hukuman bagi pengguna yang sengaja menunda-nunda pembayaran tagihan
rekening air agar pelayanan kepada masyarakat maksimal.
2. Kepada seluruh pengguna PDAM Tirta Batang Hari agar menyelesaikan
kewajibannya sebagai pengguna, dengan membayar tagihan rekening air secara
disiplin sesuai waktu yang telah ditentukan.
DOKUMENTASI
Pertemuan Seluruh Kasir Cabang unit PDAM Tirta Batang Hari
Rapat Bersama seluruh karyawan dan Staff PDAM Tirta Batang Hari
Wawancara Berasama Kabag Produksi
Wawancara Bersama Kabag Langganan
Kantor PDAM TIRTA BATANG HARI
Recommended