View
308
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
EVALUASI PELAKSANAAN KTP ELEKTRONIK (KTP-EL)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA CILEGON TAHUN 2015
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh
ALFI SYAHRIYANTI
NIM 6661110742
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG 2017
ABSTRAK
Alfi Syahriyanti. NIM. 6661110742. Skripsi. Evaluasi Pelaksanaan KTP
Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon Tahun 2015. Pembimbing I: Maulana Yusuf, S.IP., M.Si dan
Pembimbing II: Riny Handayani, M.Si
Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, KTP-el, Cilegon
Tahun 2011 Kota Cilegon merupakan salah satu dari 197 Kota/Kabupaten yang
telah melaksanakan program KTP-el, pada pelaksanaannya Disdukcapil Kota
Cilegon masih mengalami banyak kendala yaitu masih kurang memadainya
blangko KTP-el, masih ditemukannya data ganda, banyaknya data biometrik
menyebabkan KTP-elnya tidak bisa dicetak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi
Dunn (2012:728), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas,
dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
teknik deskriptif, dalam pemilihan informan menggunakan metode purposive.
Adapun teknik yang peneliti gunakan adalah wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisa data lapangan Miles dan
Huberman. Komponen dalam analisis data diantaranya, reduksi data, display data,
pengelompokkan data dan penyimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa program KTP-el yang sudah dicapai masih belum maksimal,
dimana masih banyaknya ketidaksesuaian NIK di Kartu Keluarga dengan di
KTP-el, kemudian sering terjadinya kekosongan blangko KTP-el menyebabkan
pelayanan menjadi terlambat dan banyaknya data duplicated record karena belum
adanya pengecekan biometrik di Kecamatan. Adapun saran dalam penelitian ini
yaitu perlunya dilakukannya sosialiasasi secara komprehensif dan perlunya
ditambahkan aplikasi untuk cek biometrik di kecamatan supaya lebih efektif dan
efisien.
ABSTRACT
Alfi Syahriyanti. NIM. 6661110742. Research. Evaluation of Electronic Identity
Card (KTP-el) in the Department of Population and Civil Registration Cilegon
2015. Advisor I: Maulana Yusuf, S.IP., M.Si and Advisor II: Riny Handayani,
M.Si
Keywords: Evaluation of Policy, KTP-el, Cilegon
In 2011 Cilegon is one of 197 Cities / Regencies which has been implementing the
program ID-el, in practice Disdukcapil Cilegon still has many obstacles are still
inadequate blank KTP-el, duplicate data, and unable to be printed because of the
number of biometric data. The purpose of this research was to find out the the
Evaluation of KTP-el in the Department of Population and Civil Registration
Cilegon Year 2015. This study used Dunn (2012: 728) evaluation criteria theory of
the effectiveness, efficiency, adequacy, flattening, responsiveness, and accuracy.
The method used is qualitative method with descriptive techniques, so in choosing
informants used purposive method. Besides, the techniques that researcher used
were interview, observation and documentation. Analysis of the data used was the
analysis the field of data by Miles and Huberman. Components in the data analysis
were data reduction, data display, data collecting and verification. Based on the
results of this study of the program KTP-el that has been achieved is still not
maximal, where there are many incompatibilities between NIK in Family Card
(KK) and KTP-el, and the frequent vacancy of blank KTP-el causing the overdue
service, and a lot of data duplicated record because there is no biometric checks in
the District. The suggestions in this study is the need to do a comprehensive
socialization and the need for added applications for biometric checks in the
district in order to more effectively and efficiently.
“ Tuhan membiarkan semua
terjadi dengan satu alasan.
Semua itu adalah proses belajar
Dan kamu harus melewati
setiap tingkatannya”.
- Mike Tyson
Skripsi ini kupersembahkan untuk
Bapak dan mamah tercinta
Yang selalu menjadi semangat saya dan yang selalu
mendo’akan.
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur peneliti panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, karena atas
rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang
berjudul “Evaluasi Pelaksanaan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015” dengan baik.
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata I
(Satu) Pada program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan,
oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai
perbaikan dan untuk menambah wawasan dimasa yang akan datang. .
Ucapan terima kasih peneliti ucapkan kepada pihak yang telah
memberikan pengajaran, bantuan serta dorongan dalam upaya menyelesaikan
penelitian ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Soleh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa .
3. Ibu Rahmawati, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga sebagai Dosen
Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan motivasi dari
awal perkuliahan.
4. Bapak Iman Mukroman, M. Ikom sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan III
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
ii
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos, M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Riswanda, Ph.D sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
8. Bapak Maulana Yusuf, S.Ip, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang
selalu memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Rini Handayani, M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang selalu
membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis
dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
11. Bapak Joko Purwanto, MM sebagai Camat Citangkil dan atasan di Kantor
Kecamatan Citangkil yang telah memberikan motivasi dalam penelitian
ini.
12. Bapak Drs.H.Suadilah, M.Si sebagai Kasi Bidang Tata Pemerintahan
selaku atasan peneliti yang senantiasa memberikan ijin dan motivasi
kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
13. Bapak dan Ibu Pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Cilegon.
14. Kedua orang tua tercinta Bapak Habibullah dan Ibu Neti Herawati yang
selalu sabar dan telah menjadi motivasi terbesar dalam perjalanan hidupku,
terimakasih atas do’a serta motivasi yang tiada hentinya selalu diberikan
untukku.
15. Seluruh keluarga tersayang Nurhayati, Althaf Ghiffari, Alya Salsabiela,
Alfan Nur Iman yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
16. Rekan-rekan di Kantor Kecamatan Citangkil Teh Novi, Teh Nenty, Euis
yang tidak pernah lelah mengingatkan peneliti.
iii
17. Sahabat Perjuangan Magda Lena, Putri Permatasari, Anis Yuliana, Vergi
Putri Gayatri, Rizki Septi Nurafifah, Lailatul Aliya, Mursi dan Iwan yang
selalu memberikan motivasi.
18. Teman-teman seperjuangan kelas B Administrasi Negara angkatan
2011yang saling mendukung.
19. Teman-teman angkatan 2011 Adminitrasi Negara tahun 2011 yang
memberikan kesan selama perkuliahan.
Selain itu peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.
Oleh sebab itu peneliti memohon untuk kritik dan saran yang membangun.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Cilegon, Maret 2016
Alfi Syahriyanti
iv
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
ABSTRAK
ABSTRACT
LEMBAR PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ............................................................................................. vii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ ix
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1
1.2 Identifikasi Masalah ............................................................................. 16
1.3 Pembatasan Masalah ............................................................................ 17
1.4 Rumusan Masalah ................................................................................ 18
1.5 Tujuan Penelitian ................................................................................. 18
1.6 Manfaat Penelitian .............................................................................. 18
1.6.1 Manfaat Teoritis ........................................................................ 18
1.6.2 Manfaat Praktis ......................................................................... 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR
2.1 Landasan Teori .................................................................................... 20
2.1.1 Kebijakan Publik ....................................................................... 20
2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik ........................................................ 26
2.1.3 Evaluasi Implementasi Kebijakan ............................................. 29
v
2.1.4 Model Evaluasi Kebijakan ........................................................ 33
2.1.5 Konsep E-Government .............................................................. 40
2.1.6 Konsep Administrasi Kependudukan ....................................... 43
2.1.7 Konsep KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)................ 45
2.2 Penelitian Terdahulu .......................................................................... 65
2.3 Kerangka Berfikir .............................................................................. 68
2.4 Asumsi Dasar ..................................................................................... 72
BAB III METODELOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ....................................................... 73
3.2 Instrumen Penelitian ............................................................................ 73
3.3 Lokasi Penelitian ................................................................................. 74
3.4 Variabel Penelitian .............................................................................. 74
3.4.1 Definisi Konsep .......................................................................... 74
3.4.2 Definisi Operasional ................................................................... 75
3.5 Teknik Pengumpulan Data .................................................................. 79
3.6 Informan Penelitian ............................................................................. 81
3.7 Teknik Analisis dan Uji Keabsahan Data ........................................... 83
3.7.1 Teknik Analisis Data .................................................................. 83
3.7.2 Uji Keabsahan Data .................................................................... 86
3.1 Jadwal Penelitian ................................................................................. 89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .................................................................. 90
4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon .................................................... 90
4.1.2 Gambaran Umum DKCS Kota Cilegon ........................................ 96
4.2 Deskripsi Data ...................................................................................... 112
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian .............................................................. 112
4.2.2 Data Informan ................................................................................ 114
4.3 Penyajian Data ..................................................................................... 115
4.4 Pembahasan Hasil Penelitin ................................................................. 144
vi
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan .......................................................................................... 160
5.2 Saran .................................................................................................... 162
DAFTAR PUSTAKA
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerbitan KTP di Cilegon ........... 9
Tabel 1.2 Laporan Perekaman KTP-el di Kota Cilegon Tahun 2012
s/d 2015........................................................................................... 9
Tabel 2.1 Pendekatan-pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan ..................... 30
Tabel 2.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan menurut Dunn .................................. 34
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu ..................................................................... 65
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara .................................................................... 77
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian ............................................................ 82
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .......................................................................... 89
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan Kepadatannya Di Kota
Cilegon Tahun 2015 ....................................................................... 93
Tabel 4.2 Jumlah Keluarga dan Penduduk berdasar Jenis Kelamin Kota
Cilegon Tahun 2015 ....................................................................... 94
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pekerjaan Kota Cilegon
Tahun 2015 .................................................................................... 95
Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Cilegon .................................................................................. 97
Tabel 4.5 Data Informan Penelitian ............................................................... 114
Tabel 4.6 Capaian Perekaman KTP-el Di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon ............................................................ 146
viii
Tabel 4.7 Laporan Perekaman KTP-el Oktober 2016 Di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon ............................ 152
Tabel 4.8 Hasil Temuan Lapangan ................................................................ 155
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kebijakan Sebagai Proses .................................................... 24
Gambar 2.2 Proses Kebijakan yang Ideal ............................................... 25
Gambar 2.3 Sekuensi Implementasi Kebijakan ...................................... 26
Gambar 2.4 Skema Kerangka Berfikir .................................................... 71
Gambar 3.1 Komponen dan Analisis Data (Interactive Model) .............. 84
Gambar 4.1 Mobil pelayanan keliling Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon ................................................... 124
Gambar 4.2 Surat Keterangan Pengganti KTP-el .................................... 125
Gambar 4.3 Sosialisasi yang dilakukan DKCS ........................................ 134
Gambar 4.4 Pelayanan Keliling di Kecamatan Pulomerak ...................... 139
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Matriks Wawancara
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3 Membercheck
Lampiran 4 Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional
Lampiran 5 Peraturan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden RI Nomor 26
Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Lampiran 6 Surat Edaran Kemendagri Nomor 471.13/10231/Dukcapil
Tentang Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el
Lampiran 7 Surat Edaran Kemendagri Nomor 470/296/SJ Tentang KTP
Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup
Lampiran 8 Surat Edaran Kemendagri Nomor 471/1768/SJ Tentang
Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran
Lampiran 9 Surat Edaran Kemendagri Nomor 471.13/5216/Dukcapil.Ses
Tentang Proses Penunggalan Hasil Perekaman KTP-el
Lampiran 10 Laporan Pelaksanaan Perekaman dan Pencetakan KTP-el
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
Lampiran 11 Surat Penelitian
Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Penduduk merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu negara. Hal ini
dikarenakan penduduk adalah salah satu dari unsur-unsur negara yang berperan
sebagai sekaligus sasaran pembangunan. Maju mundurnya suatu negara secara
tidak langsung bergantung kepada sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal
ini penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk
tertinggi urutan keempat yaitu sebanyak 253.609.643 jiwa setelah Amerika
Serikat. Negara indonesia merupakan negara bagian Asia Tenggara yang memiliki
jumlah penduduk paling besar dibandingkan dengan negara-negara lainnya di
Asia Tenggara. Jumlah tersebut akan semakin meningkat mengingat tingkat
kelahiran yang cukup tinggi di Indonesia.
Indonesia merupakan negara berkembang dengan penguasaan teknologi
yang masih rendah, sehingga perlu meningkatkan pengetahuan dan penguasaan
teknologi terhadap segala bidang terutama berkaitan dengan pelayanan kepada
masyarakat. Melakukan pengaturan terhadap jumlah penduduk yang besar
tidaklah mudah, diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif agar data
mengenai penduduk bersifat valid dan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai
dasar untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan. Berdasarkan hal tersebut
maka dibuat suatu sistem yang mengatur mengenai kependudukan yang dikenal
dengan administrasi kependudukan.
1
2
Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (1) adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik
dan sektor lain. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan
dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik
serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya
perlakuan yang diskriminatif.
Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk mewujudkan
tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Tertibnya database
kependudukan akan membangun database kependudukan yang akurat ditingkat
kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang mana tersambung (online) dengan
provinsi dan pusat menggunakan SIAK (Sistem Infomasi Administrasi
Kependudukan). Dalam UU RI No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan atau yang disingkat SIAK adalah sistem
informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat
penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
Tertib dalam penerbitan NIK (Nomor Induk Penduduk) yaitu setiap
penduduk wajib memiliki NIK. NIK wajib dicantumkan pada setiap dokumen
kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP dan penerbitan
dokumen lainnya. Dalam rangka mewujudkan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1
3
(satu) penduduk, maka dari itu diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi
administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan
validasi dalam sistem database kependudukan. Kemudian tertibnya dokumen
kependudukan dimaksudkan agar tidak adanya dokumen kependudukan yang
ganda dan pemalsuan data. Salah satu bentuk dokumen kependudukan yang
penting di Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, melakukan berbagai upaya dalam
mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi sebagai solusi mengatasi masalah kependudukan. Sistem
pemerintahan sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang
dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Dengan adanya Pelaksanaan e-
government yang telah diterapkan di Indonesia dengan Intruksi Presiden
No.3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selaku pihak yang
berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi
kependudukan pada tahun 2006 membuat suatu program strategis nasional yaitu
KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan atau yang sekarang disebut KTP
elektronik (KTP-el) sebagai salah satu langkah pencapaian e-government untuk
mengatasi problematika kependudukan terutama pencatatan dan kependudukan,
KTP ganda, pemalsuan KTP yang diharapkan akan mendukung terciptanya
keakuratan data penduduk. KTP-el bertujuan untuk memberlakukan data
kependudukan secara nasional. Sehingga seorang warga hanya memiliki satu KTP
yang berlaku di wilayah administratif manapun di Indonesia.
4
KTP-el merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem
keamanan/ pengendalian baik dari administrasi maupun teknologi informasi
dengan berbasis pada database administrasi kependudukan. KTP-el sebagai kartu
identitas penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilengkapi
dengan rekaman elektronik yang berisi biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda
tangan penduduk. KTP-el merupakan sebuah inovasi yang dilakukan pemerintah
yang bertujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP satu penduduk.
Pembuatan KTP elektronik juga memanfaatkan teknologi informasi yaitu
menggunakan sistem pengamanan biometric, seperti fingerpint (sidik jari) dan
pemindai mata. Selain itu, untuk mendukung pembuatan KTP elektronik ini
diperlukan alat-alat seperti komputer, signature pad, kamera, dan lain-lain. Data
penduduk yang telah terekam secara digital kemudian akan dikirimkan melalui
jaringan internet kepada pemerintah pusat dan disimpan dalam satu database
nasional. Di masa mendatang database tersebut dapat diakses oleh masyarakat
untuk mengurus surat perijinan, pembukaan rekening bank, dan fasilitas
pelayanan publik lainnya. (Sumber : Draft Materi sosialisasi pelaksanaan KTP-el
oleh DKCS Kota Cilegon Tahun 2015)
Implementasi KTP-el secara nasional merupakan hal yang penting dalam
penataan sistem administrasi kependudukan sesuai dengan amanat Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan
KTP-el yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat dan
mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan yang terintegrasi di
5
seluruh kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara
nasional.
Berdasarkan Peraturan Presiden RI No.26 Tahun 2009 tentang
Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara
nasional bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nomor Induk
Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau
khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk
Indonesia. Penduduk wajib KTP adalah warga negara Indonesia yang telah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
Dengan kepemilikan KTP, seseorang dapat mengurus berbagai perijinan seperti
pembuatan SIM, STNK, dan sebagainya. KTP-el memuat kode keamanan (sidik
jari) dan rekaman elektonik (chip). Chip bermanfaat sebagai alat penyimpan data
elektronik penduduk yang diperlukan, data yang termuat dalam chip dapat dibaca
secara elektronik dengan alat tertentu (Reader). (Sumber : Draft Materi sosialisasi
pelaksanaan KTP-el oleh Disdukcapil Kota Cilegon 2015)
Program KTP-el dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP
konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih
dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang
menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi
peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan
menggandakan KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk menghindari
6
pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota,
mengamankan korupsi serta menyembunyikan identitas (misalnya oleh para
teroris).
KTP-el menjadi sangat penting dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir
ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada beberapa permasalahan yang berkaitan
dengan lemahnya sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia. Diantara
masalah tersebut adalah mulai dari orang yang meninggal yang masih
mendapatkan hak suara ataupun kepemilikan KTP ganda yang menyebabkan
permasalahan pada kepemilikan hak suara ganda dalam pemilu. Jumlah KTP
palsu yang sangat besar dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan KTP
manual pemerintah sering mengalami kecolongan dalam mengawasi penggunaan
KTP manual, karena KTP manual dapat dibuat dengan mudah dimana saja,
apalagi jika memiliki orang dalam disebuah instansi kecamatan.
Sejauh ini program KTP-el sudah dilaksanakan hampir di seluruh
Indonesia. Di Provinsi Banten , pada tahun 2011 telah dilakukan perekaman KTP-
el di 3 (tiga) daerah yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.
Dan 5 (lima) daerah kota/kabupaten lainnya mulai melaksanakan program KTP-el
pada tahun 2012 yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten
Lebak , Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang. Kepala Biro Pemerintahan
Provinsi Banten, Anwar Sulaeman mengatakan, capaian target perekaman KTP-el
Banten masuk peringkat enam nasional dari 33 Provinsi. Sementara progres
capaian perekaman KTP-el hingga Oktober 2012 mencapai 81,81 persen atau
sebanyak 3.588.535 jiwa dari total 4.386.638 jiwa wajib KTP-el di provinsi
7
tersebut. (http://indonesiarayanews .com/read/2012/10/25/ 27504/news-nusantara-
10-25-2012-15-16-realisasi-KTP-EL-banten-capai-81-81 persen).
Kota Cilegon merupakan kota industri , banyak penduduk yang melakukan
pindah datang sehingga jumlah penduduk terus mengalami peningkatan, namun
tidak sedikit juga yang mengurus poses pindah dengan benar atau bahkan tidak
mengurus surat pindah dari tempat asal. Dikarenakan sebelum tahun 2013
Disdukcapil Cilegon masih menggunakan SIAK dengan sistem offline sehingga
tidak dipungkiri disdukcapil masih kecolongan dalam penerbitan Kartu Keluarga
dan KTP padahal Tahun 2011 sudah mulai diterapkannya KTP-el di hampir
semua daerah , tentu hal seperti akan mempengaruhi keakuratan database
kependudukan di Disdukcapil Kota Cilegon.
Pada tahun 2011 Kota Cilegon sebagai salah satu dari 197 kota/kabupaten
yang telah melaksanakan program KTP-el dengan melalui tahap-tahap sebagai
berikut : (1) Pemutakhiran data penduduk, dan (2) Penerbitan NIK . Di Kota
Cilegon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Program KTP-el telah
dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 di 7 (Tujuh) kecamatan yaitu Cibeber,
Cilegon, Pulomerak, Ciwandan, Jombang, Grogol, Purwakarta. Sedangkan satu
kecamatan yaitu Kecamatan Citangkil baru bisa melaksanakan program KTP-el
pada bulan Desember 2011 karena terjadi kesalahan teknis yaitu server KTP-el
nya tertukar dengan Jawa Timur. Perekaman KTP-el dilakukan secara masal
dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan. Dan juga ada beberapa server
mobile yang melakukan perekaman KTP-el di sekolah-sekolah bagi siswa yang
sudah berumur 17 tahun, server mobile ini melakukan perekaman KTP-el di
8
sekolah-sekolah sampai akhir tahun 2012. (Wawancara dengan Bapak Parko
Prahima, Pelaksana Bidang Kependudukan, 23 Oktober 2015, pukul 14.25 WIB
di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon).
Pada Perpres No.26 Tahun 2009 pasal 10 disebutkan bahwa Pelaksanaan
KTP-el paling lambat akhir tahun 2011. Dan kemudian pada Perpres No.35/2010
tentang perubahan atas Perpres 26/2009 bahwa Pelaksanaan KTP-el paling lambat
akhir tahun 2012. Dan pada Perpres No.112 Tahun 2015 Pasal 10 tentang
perubahan keempat atas Perpres No.26 Tahun 2009 disebutkan bahwa KTP non
elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP-el sampai
dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014, namun kenyataannya tidak
demikian karena sampai pada saat ini masih banyak yang menggunakan KTP non
elektronik karena belum mendapatkan KTP-el.
Pada awalnya pencetakan KTP-el ini dilakukan oleh pusat , namun
program ini tidak berjalan dengan baik dan muncul berbagai masalah seperti
kesalahan cetak KTP-el yang tidak sesuai sehingga KTP-el yang sudah jadi dan
sudah didistribusikan ke daerah dikembalikan lagi ke pusat , sehingga program
ini sempat dihentikan dan kembali pada KTP non elektronik atau KTP manual.
Namun , banyak KTP-el yang tidak tercetak karena terjadi kesalahan biometrik
pada saat perekaman. Maka dari itu tidak sedikit masyarakat yang telah
melakukan perekaman tetapi tidak mendapatkan KTP-el nya.
Tahun 2014 menjadi tahun transisi program KTP-el berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait pencetakan dokumen dan personalisasi
KTP-el oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Dan pemerintah Kota
9
Cilegon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon mulai
melakukan pencetakan dan personalisasi KTP-el pada bulan Januari Tahun 2015.
Dan juga KTP-el yang dicetak oleh daerah telah memberlakukan KTP-el seumur
hidup. Salah satu urgensi pemberlakuan KTP-el seumur hidup yaitu untuk
penghematan anggaran negara. Setalah dihitung oleh tim perumus ada
penghematan sebesar Rp. 4 Triliun pertahun. Selain soal penghematan, perubahan
masa berlaku KTP-el seumur hidup ini sebagai upaya penyederhanaan. Sehingga
masyarakat tidak perlu lagi memperpanjang tiap 5 (lima) tahun.
Berikut ini adalah jumlah penduduk serta jumlah penerbitan KTP di Kota
Cilegon, yaitu pada tabel 1.1 berikut :
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerbitan KTP di Kota Cilegon
Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah KTP
2011 431.936 262.680
2012 441.787 273.287
2013 429.751 264.741
2014 436.450 290.852
2015 438.348 256.800
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, 2015)
Berdasarkan data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dari tahun ke
tahun jumlah penduduk Kota Cilegon selalu bertambah begitu juga dengan
penerbitan dokumen KTP mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2013
jumlah penduduk dan penerbitan KTP mengalami penurunan, hal ini dikarenakan
adanya integrasi perekaman KTP-el terhadap data hasil pelayanan. Di Tahun 2014
kepemilikan KTP-el meningkat kembali, hal ini dikarenakan jumlah penduduk
yang meningkat di Tahun 2014 dan karena kembali diterbitkannya KTP non
10
elektronik karena program KTP-el yang sempat dihentikan oleh pusat. Dan pada
tahun 2015, pencetakan KTP-el dilanjutkan , sehingga terjadi penurunan
kepemilikan KTP-el di Kota Cilegon.
Pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon telah berjalan kurang lebih 4
(empat) tahun, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon , capaian realisasi program KTP-el yaitu dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.2
Laporan Perekaman KTP-el di Kota Cilegon
Tahun 2013 s/d 2015
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, 2015)
Berdasarkan data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa antusiasme
penduduk cukup tinggi dalam pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon ini.
Tiap tahunnya hasil capaian perekaman KTP-el telah mengalami peningkatan.
Berdasarkan data tersebut sebanyak 16,6% atau sebanyak 51.282 penduduk belum
melakukan perekaman KTP-el. Hasil capaian rekaman KTP-el tersebut masih
KECAMATAN WAJIB KTP DESEMBER
2013
HASIL PEREKAMAN DESEMBER
2013
CAPAIAN REKAMAN
KTP-EL 2013
WAJIB KTP DESEMBER
2014
HASIL PEREKAMAN DESEMBER
2014
CAPAIAN REKAMAN
KTP-EL 2014
WAJIB KTP DESEMBER
2015
HASIL PEREKAMAN DESEMBER
2015
CAPAIAN REKAMAN
KTP-EL 2015
CIBEBER 36.698 26.434 72,0% 36.589 28.557 78,0% 38.955 29.589 76,0%
CILEGON 33.429 27.352 81,8% 33.088 27.867 84,2% 34.726 30.068 86,6%
PULOMERAK 38.026 27.535 72,4% 37.510 27.841 74,2% 39.041 29.589 75,8%
CIWANDAN 34.038 28.341 83,3% 33.888 28.341 83,6% 35.164 29.406 83,6%
JOMBANG 48.638 37.266 76,6% 47.897 37.527 78,3% 47.814 40.162 84,0%
GROGOL 30.147 24.363 80,8% 29.769 24.525 82,4% 30.116 25.664 85,2%
PURWAKARTA 30.964 24.646 79,6% 30.400 24.780 81,5% 30.583 27.553 90,1%
CITANGKIL 49.729 41.898 84,3% 49.497 42.246 85,4% 51.683 44.769 86,6%
JUMLAH 301.669 237.835 78,8% 298.638 241.684 80,9% 308.082 256.800 83,4%
11
bersifat sementara, tentunya akan semakin bertambah mengingat jumlah
penduduk wajib KTP yang setiap harinya terus bertambah.
Dalam Pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cilegon, meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan program ini
tersebut dengan semaksimal mungkin, tetapi berdasarkan observasi awal yang
peneliti dapatkan di lapangan dan berdasarkan wawancara awal yang peneliti
lakukan, terjadi beberapa permasalahan dalam Pelaksanaan KTP-el yang menjadi
kendala bagi pemerintah, yaitu :
Pertama, kurang memadainya blangko KTP-el serta jaringan sering
mengalami gangguan. Blangko KTP-el merupakan bahan baku utama dalam
pencetakan KTP-el. Tidak ada blangko berarti KTP-el tidak bisa dicetak. Hal
tersebut berkaitan dengan hasil yang akan dicapai dari program KTP-el, tentu saja
hal ini menjadi penghambat untuk mencapai hasil yang maksimal.
Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, total blangko yang
diterima dari pusat pada tahun 2015 yang dilakukan secara bertahap yaitu
sebanyak 33.284 keping, tidak sesuainya dengan rencana distribusi blangko yang
diminta oleh dinas yaitu sebanyak 54.347 keping. Jumlah blangko yang diterima
tidak mencukupi sehingga banyak KTP-el yang belum tercetak karena kehabisan
blangko, melihat antusiasme penduduk yang terus meningkat tiap harinya
dibutuhkan banyak blangko dan ribbon untuk penerbitan KTP-el di Disdukcapil
Kota Cilegon. (Sumber : Laporan Pelaksanaan Perekaman dan Pencetakan KTP-el
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desemer 2015).
12
Pada awal bulan Juni sampai akhir Agustus 2015, tidak adanya pencetakan
KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan blangko dan
ribbon kosong. Kualitas blangko dan ribbon yang kurang baik juga menjadi
masalah , karena seringkali terjadi kecacatan dalam pencetakan KTP-el sehingga
harus dicetak ulang. Bahan baku seperti blangko dan ribbon masih disediakan
oleh pusat, pencetakan KTP-el di daerah masih sangat tergantung pada pengadaan
di pusat. Sehingga apabila dipusat kosong, maka di daerahpun tidak akan
mendapat blangko. (Wawancara dengan bapak Parko Prahima , Pelaksana Bidang
Kependudukan, 22 Juli 2016, pukul 16.00 WIB, di Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon).
Selain permasalahan blangko dan ribbon , permasalahan lainnya yaitu
jaringan atau server KTP-el di dinas maupun di kecamatan-kecamatan yang sering
trouble juga menghambat warga yang ingin melakukan perekaman, sehingga
dialihkan ke dinas untuk melakukan perekaman. Sedangkan di dinas hanya ada
dua alat yang dipakai untuk perekaman, sehingga banyak warga yang mengantri
untuk melakukan perekaman. Jaringan yang sering trouble pun menghambat
dalam proses pencetakan KTP-el di Disdukcapil Kota Cilegon. Masalah-masalah
tersebut mengakibatkan pelayanan pembuatan KTP-el baik di Dinas maupun di
Kecamatan-kecamatan menjadi terlambat, sehingga melebihi dari batas waktu
pengambilan yang harusnya paling lambat 14 hari kerja namun kenyataanya lebih
dari 14 hari kerja.
Kedua, Nomor Induk Kependudukan tidak terdaftar di SIAK (Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan). Atau biasa disebut dengan istilah “data
13
tidur” menjadi kendala dalam pelaksanaan KTP-el di Kecamatan - kecamatan.
SIAK merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu
kesatuan supaya terciptanya database yang akurat secara nasional.
Karena NIK nya tidak muncul , warga tidak bisa melakukan perekaman
pada saat itu juga. Dan untuk pengembalian data tidur petugas kecamatan tidak
bisa memastikan kapan warga tersebut bisa perekaman KTP-el, karena terkadang
operator di dinas yang mengerjakan tidak ada ditempat sehingga berkas-berkas
dari 7 (tujuh) Kecamatan yang ada di Cilegon menumpuk di dinas. (Wawancara
dengan Bu Nunung , Operator Kecamatan Ciwandan, 29 Juli 2016, pukul 11.00
WIB, di Kantor Kecamatan Ciwandan).
Istilah “data tidur” tersebut merupakan indikasi dari data ganda yang mana
tercatat dalam database memiliki NIK lebih dari satu yang mungkin berada di
daerah-daerah lain. KTP-el merupakan single identity number yang artinya hanya
ada satu NIK untuk satu orang penduduk. Apabila memiliki NIK lebih dari satu
indikasi ganda maka oleh kementrian akan di nonaktifkan sementara datanya.
Ketiga, masalah SDM yang masih harus ditingkatkan lagi kemampuannya.
Setelah peneliti melakukan observasi awal, peneliti menemukan bahwa sebelum
diterapkannya program KTP-el di Kota Cilegon, hanya sekali dilakukan bintek
untuk para operator KTP-el di Kota Cilegon karena waktu yang tidak
memungkinkan, dalam bintek tersebut operator hanya diberitahu penggunaan alat
perekaman KTP-el sambil berjalannya waktu. Tidak sedikit pula operator-
14
operator dipindah tugaskan dan kemudian diganti dengan petugas operator yang
baru tanpa adanya bintek atau pelatihan lagi. Untuk terus meningkatkan kualitas
para operator , diperlukan bintek tidak hanya sekali karena sistem dan informasi
yang selalu update.
Hampir semua operator KTP-el maupun SIAK se-Kota Cilegon masih
non-PNS sehingga dari sisi kesejahteraan akan mempengaruhi kinerja para
operator. Dan juga tidak dibekali dengan bintek yang cukup sehingga masih
banyak yang belum paham baik dalam pelaksanaan KTP-el maupun dalam
mengakses SIAK. Sebelum diterapkannya SIAK versi 5.7 , operator-operator
SIAK masih dengan mudahnya meng-input data penduduk. Itu merupakan salah
satu penyebab mengapa banyaknya data ganda di Kota Cilegon.
Keempat, terjadinya kesalahan biometrik menjadi kendala dalam
pencetakan KTP-el di Kota Cilegon. Bahwa NIK yang diajukan dalam
permohonan pembuatan KTP-el tidak bisa dicetak KTP-el nya. Dalam hal ini
warga yang bersangkutan harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil untuk melakukan pengecekan biometrik supaya diketahui
permasalahannya. Karena biometrik disebabkan oleh beberapa faktor seperti
Adjudicate record, Duplicated record, Enroll failureat central dan Sent for
enrollment. (Wawancara dengan Bu Nenty, Operator Citangkil, 29 Juli 2016,
pukul 09.00 WIB, di Kantor Kecamatan Citangkil)
Permasalahan duplicated record merupakan yang paling sering terjadi.
Duplicate record merupakan situasi dimana seseorang telah melakukan
perekaman KTP-el lebih dari satu kali dengan NIK yang berbeda. Setelah
15
dilakukan observasi yang dilakukan peneliti, bahwa di tingkat kecamatan untuk
pelaksanaan perekaman KTP-el tidak dilengkapi dengan pengecekan biometrik
seperti yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon.
Sehingga tidak dapat diketahui apakah seseorang sudah pernah melakukan
perekaman KTP-el atau belum, karena ketika seorang warga ditanya apakah sudah
pernah perekaman KTP-el atau belum, kebanyakan dari mereka menjawab belum.
padahal sebelumnya mungkin sudah pernah didaerah lain atau dengan NIK yang
berbeda yang akhirnya menyebabkan duplicated record.
Kelima, masih belum tertibnya dokumen, NIK, dan database dalam
penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cilegon. Program KTP-el
merupakan salah satu upaya untuk menertibkan administrasi kependudukan.
Belum tertibnya dokumen yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak
mengikuti prosedur dalam penerbitan KTP-el. Dalam observasi awal yang
dilakukan peneliti, peneliti menemukan tidak sedikit penduduk yang masih
memiliki Kartu Keluarga(KK) dengan tanda tangan camat, padahal kartu keluarga
tersebut sudah tidak berlaku. Kartu Keluarga (KK) merupakan dasar dalam
pembuatan KTP-el. Dan tidak sedikit masyarakat yang ingin mengajukan
permohonan KTP-el tetapi kartu keluarganya tidak diperbaharui, baik untuk
perubahan status, alamat, maupun pekerjaan. Ketika KTP-el nya sudah diterbitkan
dan kartu keluarga tidak tidak diperbaharui ini akan menjadi masalah ketika akan
mengurus kepentingan seperti pelayanan perijinan, perbankan maupun BPJS
karena adanya perbedaan data antara KTP-el dan kartu keluarga.
16
Belum tertibnya database kependudukan, dalam mewujudkan 1(satu) KTP
untuk 1 (satu) identitas. Semenjak diberlakukannya KTP-el di Kota Cilegon,
tentunya administrasi kependudukan menjadi lebih tertib dan data ganda pun
berkurang. Namun masih terdapat sekitar 10.000 data ganda yang tercatat oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon. (Wawancara dengan Bu
Nuriyana, ADB Kota Cilegon, 30 Maret 2016, pukul 15.00 WIB).
Oleh karena permasalahan-permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “EVALUASI PELAKSANAAN KTP
ELEKTRONIK (KTP-EL) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON TAHUN 2015”.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mencoba
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam Pelaksanaan program KTP-el
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon. Identifikasi masalah
dalam penelitian ini yaitu :
1. Blangko KTP-el yang tidak memadai, sering habisnya ribbon serta
jaringan trouble, menyebabkan pelayanan pembuatan KTP-el menjadi
terlambat.
2. NIK yang tidak terdaftar di SIAK atau biasa disebut dengan istilah
“data tidur” menghambat proses perekaman KTP-el di Kota Cilegon.
17
3. Bintek yang belum cukup menyebabkan masih belum pahamnya
SDM dalam pelaksanaan KTP-el baik dalam penggunaan alat
perekaman maupun SIAK.
4. Banyaknya data biometrik menyebabkan KTP-el nya tidak bisa
dicetak.
5. Masih belum tertibnya dokumen, NIK, dan database kependudukan.
Masih terdapat sekitar 10.000 data ganda semenjak diberlakukan
KTP-el di Kota Cilegon.
1.3 Pembatasan Masalah
Peneliti menyadari bahwa permasalahan dalam Pelaksanaan KTP-el sangat
kompleks. Peneliti menyadari memiliki keterbatasan dalam kemampuan berfikir,
oleh karena itu peneliti membatasi dalam penelitiannya pada Evaluasi
Pelaksanaan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon Tahun 2015.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya
yaitu Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015?
18
1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan KTP-el
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015.
1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian yang berjudul Evaluasi
Pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kota Cilegon Tahun 2015, ini adalah :
1.6.1 Manfaat Teoritis
1. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang
dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi
pengembangan ilmu administrasi negara.
2. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti
maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara
lebih mendalam mengenai evaluasi pelaksanaan KTP-el di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1.6.2 Manfaat Praktis
1. Bagi Peneliti
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi dan
sebagai sarana Pelaksanaan ilmu pengetahun yang selama ini
didapat dalam perkuliahan dikelas.
19
2. Bagi Instansi
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan
masukan bagi instansi terkait untuk lebih maksimal lagi
dalam pelaksanaan program KTP-el.
3. Bagi Masyarakat
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan
dokumen.
\
20
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Kebijakan Publik
Kata kebijakan atau policy dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang
pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan prinsip dan garis
pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
Kebijakan menurut Islamy dalam Suandi (2010:12) bahwa kebijakan harus
dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan sebagai kebijakan yang
berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian
kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi,
sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.
Kebijakan menurut Anderson dalam Islamy (2009:17) adalah :
“A purposive course of action followed by an actor or set of actors in
dealing with a problem or matter of concern” (serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang
pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah).
20
21
Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno
(2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang
sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.
Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy)
dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan berbagai alternatif
yang ada.
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan dapat disimpulkan
bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna memecahkan
masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun pengertian kebijakan publik menurut Friedrick dalam Agustino
(2008:7) adalah :
“Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang , kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-
hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap
pelaksanaan usulan kebijaksaaan tersebut dalam angka mencapai tujuan
tertentu”.
Sedangkan kebijakan publik menurut Dye dalam Agustino (2008:7) adalah :
“Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk
dikerjakan atau tidak dikerjakan”. (Public policy is whatever government
choose to do or not to do).
Berdasarkan definisi di atas bahwa dapat dipahami bahwa kebijakan
publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan
22
yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.
Definisi lain kebijakan publik menurut Lasweel dan Kaplan dalam
Nugroho (2012:119) adalah :
“Kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan
tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu”. (a
projected program of goals, values, and practices).
Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai
tidakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu masalah publik.
Begitupun menurut David Easton dalam Agustino (2009:19) memberikan definisi
kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the ehole
society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem
politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya
dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena
pemerintah termasuk ke dalam “athorities in a political system” yaitu para
penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-
hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada
suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari.
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan dapat disimpulkan
bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh
pemerintah dari berbagai pilihan yang ada untuk dilakukan atau tidak dilakukan
oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan
23
masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Dengan melalui tiga
kegiatan pokok yaitu perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan dengan
tujuan menciptakan kesejahteraan bagi orang banyak. Kebijakan untuk melakukan
sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang dibuat pemerintah sehingga bersifat mengikat dan memaksa.
Adapun proses kebijakan yang ideal dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:
Gambar 2.1
Proses Kebijakan yang Ideal
Proses Kebijakan
Evaluasi Kebijakan
Proses Politik
Input Proses Output
Sumber : Nugroho, 2012:533
Berdasarkan gambar 2.1 dapat dipahami sebuah proses kebijakan, bahwa
kebijakan berawal dari sebuah isu kebijakan yang menjadi agenda pemerintah,
kemudian masuk kedalam tahap perumusan kebijakan, menurut Nugroho
(2012:539) mendefinisikan perumusan kebijakan publik sebagai inti dari
kebijakan publik, karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri.
Proses selanjutnya yaitu pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan.
Menurut Nugroho (2012:674) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah
Isu Kebijakan
(Agenda Pemerintah)
Formulasi
Kebijakan
Implementasi
Kebijakan
Kinerja
Kebijakan
24
cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang.
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yang ada, yaitu
langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum
dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.2
Sekuensi Implementasi Kebijakan
Sumber : Nugroho, 2012:675
Berdasarkan gambar 2.2 dapat diketahui turunan dari kebijakan publik,
dimulai dari program-program, kemudian diturunkan kembali menjadi proyek-
proyek, dan akhirnya diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Ketiganya
merupakan bagian dari sebuah implementasi kebijakan.
Kebijakan Publik
Kebijakan Publik
Penjelas
Program
Pemanfaat (beneficiaries)
Kegiatan
Proyek
25
2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi kebijakan publik menurut Dunn dalam Agustino (2008:185)
mengungkapkan secara sederhana evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi
informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan.
Adapun pengertian evaluasi kebijakan publik menurut lester dan stewart
dalam Agustino (2008:185) yaitu :
“Evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu
kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan
dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan”.
Berdasarkan beberapa definisi evaluasi kebijakan publik oleh para ahli di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh
mana keefektifan kebijakan publik agar dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi
juga diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.
Selain itu definisi lain mengenai evaluasi kebijakan publik seperti yang
diungkapkan oleh islamy bahwa :
“Evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian
terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-
program pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara
akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan
dilaksanakannya suatu kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan evaluasi
kebijakan ialah dari apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya program
proses perumusan kebijakan pemerintah”.
Sedangkan menurut Anderson dalam Soekarno (2003:149)
mengungkapkan bahwa :
“Evaluasi kebijakan adalah lebih dari sekedar proses teknis atau analitis,
melainkan juga merupakan proses politis dan selanjutnya evaluasi
kebijakan itu menunjukkan bahwa meskipun evaluasi itu dimaksudkan
26
dengan tujuan yang tidak memihak dan objektif akan menjadi suatu politis
atau kegiatan politik dengan terjadinya pengaruh terhadap alokasi sumber-
sumber daya dalam masyarakat”.
Dan menurut Dye dalam Parson (2008:351) mengatakan bahwa :
“Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan
empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap
targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai”.
Berdasarkan beberapa definisi evaluasi kebijakan publik di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa evaluasi mempunyai peranan yang sangat penting,
dengan evaluasi maka suatu program atau kebijakan dapat diketahui
kelemahannya dengan membandingkan tujuan dan sasaran dengan pencapaian
target selain itu untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya.
Pengertian lain menurut Nugroho dalam bukunya yang berjudul “Public
Policy” (2012:723) bahwa evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dari
implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan “selesai dilaksanakan”
dengan dua pengertian “selesai”, yaitu pengertian waktu (mencapai/melewati
“tenggang waktu”) dan (2) pengertian kerja (pekerjaan tuntas).
Ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan, pertama evaluasi kebijakan harus
memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja
kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi: (1) Seberapa jauh
kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/
program. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-
tujuan tertentu telah dicapai. (2) Apakah tindakan yang ditempuh oleh
implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel dan adil.
27
Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memerhatikan persoalan-
persoalan hak azazi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. (3) Bagaimana
efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri.
Kedua, evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi
dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target, sejatinya tidak didasari oleh
kepentingan-kepentingan nilai dari kelompok/golongan/partai tertentu.
Ketiga, evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada
aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan
masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.
Berdasarkan definisi evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho yang
telah dipaparkan di atas, bahwa yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan publik
adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui hasil atau pencapaian dari
sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan, apakah kebijakan tersebut
berhasil atau bahkan sebaliknya.
2.1.3 Evaluasi Implementasi Kebijakan
Dunn dalam Nugroho (2012:731) mengembangkan tiga pendekatan
evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal dan
evaluasi keputusan teoritis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1
sebagai berikut :
28
Tabel 2.1
Pendekatan-pendekatan dalam evaluasi kebijakan versi Dunn
Pendekatan Tujuan Asumsi Bentuk-bentuk
utama
Evaluasi
Semu
Menggunakan metode
deskriptif untuk
menghasilkan
informasi valid
tentang hasil
kebijakan.
Ukuran manfaat
atau nilai terbukti
dengan
sendirinya atau
tidak
kontroversial.
Eksperimentasi
sosial, Akuntansi
sistem sosial,
Pemeriksaan sosial,
Sintesis riset dan
praktik.
Evaluasi
Formal
Menggunakan metode
deskriptif untuk
menghasilkan
informasi yang
terpercaya dan valid
mengenai hasil
kebijakan secara
formal diumumkan
sebagai tujuan
program kebijakan.
Tujuan dan
sasaran
pengambil
kebijakan dan
administrator
yang secara resmi
diumumkan
merupakan
ukuran yang tepat
dari manfaat atau
nilai.
Evaluasi
perkembangan,
Evaluasi
eksperimental,
Evaluasi proses
retrospektif,
Evaluasi hasil
retrospektif.
Evaluasi
Keputusan
Teoritis
Menggunakan metode
deskriptif untuk
menghasilkan
informasi yang
terpercaya dan valid
mengenai hasil
kebijakan yang secara
eksplisit diinginkan
oleh berbagai pelaku
kebijakan.
Tujuan dan
sasaran dari
berbagai pelaku
yang diumumkan
secara formal
ataupun diam-
diam merupakan
ukuran yang tepat
dari manfaat atau
nilai.
Penilaian tentang
dapat atau tidaknya
dievaluasi, Analisis
utilitas multiatribut.
Sumber : Nugroho, 2012:731
Berdasarkan pendekatan evaluasi implementasi kebijakan menurut Dunn
pada tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pendekatan evaluasi
implementasi kebijakan , yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi
keputusan teoritis.
Sedangkan Lester dan Steward dalam Nugroho (2012:733)
mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi tiga yaitu :
29
“Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses
implementasi; evaluasi impak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil
dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu
apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki;
dan evaluasi meta-evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai
implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan
tertentu”.
Berdasarkan definisi evaluasi implementasi kebijakan menurut Lester dan
Steward dalam Nugroho (2012:733) dapat dipahami bahwa evaluasi proses yaitu
berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan. Evaluasi impak berkaitan dengan
pengaruh dari implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan berkaitan dengan hasil
implementasi sesuai dengan tujuan. Evaluasi meta-evaluasi berkaitan dengan
berbagai implementasi kebijakan untuk mencari kesamaan.
Adapun evaluasi implementasi kebijakan menurut Anderson dalam
Nugroho (2012:734) membagi evaluasi implementasi kebijakan menjadi tiga,
yaitu :
“Pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan
fungsional yang selalu melekat pada setiap kebijakan publik. Kedua,
evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi
sistematis untuk mengukur kebijakan atau mengukur kebijakan atau
mengukur pencapaian dibanding target yang ditetapkan”.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi
implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang selalu melekat pada kebijakan
publik untuk mengukur pencapaian dengan target yang telah ditentukan.
Sedangkan menurut Effendi dalam Nugroho (2012:741), tujuan evaluasi
implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-
indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:
30
a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik ? Jawabannya
berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome)
terhadap variabel independen tertentu.
b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya
berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi
implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang
memengaruhi variasi outcome implementasi kebijakan.
c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan
publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” pengevaluasi untuk
memilih variabel-variabel yang dapat diubah.
Namun demikian, ada beberapa hal yang dapat dipergunakan sebagai
panduan pokok, yaitu :
1. Terdapat perbedaan tipis antara evaluasi kebijakan dan analisis
kebijakan. Namun demikian, terdapat satu perbedaan pokok, yaitu
analisis kebijakan biasanya diperuntukkan bagi lingkungan pengambil
kebijakan untuk tujuan formulasi atau penyempurnaan kebijakan,
sementara evaluasi dapat dilakukan oleh internal ataupun eksternal
pengambil kebijakan.
2. Evaluasi kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok
yaitu :
a. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk
meningkatkan kinerja kebijakan.
b. Yang bersangkutan harus mampu mengambil jarak dari pembuat
kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
c. Prosedur evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara
metodologi.
3. Evaluator haruslah individu atau lembaga yang mempunyai karakter
profesional, dalam arti menguasai kecakapan keilmuan, metodologi,
dan dalam beretika.
4. Evaluasi dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau
kebencian.
Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari evaluasi
implementasi kebijakan adalah untuk mengetahui pencapaian berdasar indikator-
indikator kinerja yaitu (1) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik?
(2) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu ? (3) Bagaimana strategi
meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik?.
31
2.1.4 Model Evaluasi Kebijakan
Menurut Dunn dalam Nugroho (2012:728), istilah evaluasi dapat
disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan
penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai
nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan
dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai,
dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi
sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari
pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi
metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan
rekomendasi.
Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi
kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada
implementasi kebijakan publik . evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi
post-tindakan, yaitu lebih pada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan
yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur
yang sudah disepakati. Secara umum, Dunn menggambarkan kriteria-kriteria
evaluasi kebijakan publik sebagai berikut :
32
Tabel 2.2
Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn
Tipe Kriteria Pertanyaan
Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah
dicapai?
Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk
mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan Seberapa jauh pancapaian hasil yang
diinginkan memecahkan masalah?
Perataan
Apakah biaya manfaat didistribusikan
dengan merata kepada kelompok-
kelompok yang berbeda?
Responsivitas
Apakah hasil kebijakan memuaskan
kebutuhan, preferensi , atau nilai
kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan
benar-benar berguna atau bernilai?
Sumber : Nugroho, 2012:729
Berdasarkan model evaluasi kebijakan menurut Dunn , dapat disimpulkan
bahwa evaluasi berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan. Dan evaluasi
kebijakan berkenaan dengan kinerja dari sebuah kebijakan. Khususnya pada
implementasi kebijakan publik, serta evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk
menilai pencapaian dari sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan.
Sementara itu, House dalam Nugroho (2012:733) membuat taksonomi
evaluasi yang cukup berbeda, yang membagi model evaluasi menjadi :
1. Model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi.
2. Model perilaku, dengan indikator utama adalah produktivitas dan
akuntabilitas.
3. Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan
dan keterjagaan kualitas.
4. Model tujuan-bebas (goal free), dengan indikator utama adalah pilihan
pengguna dan manfaat sosial.
5. Model kekritisan seni (art criticism) dengan indikator utama adalah
standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.
33
6. Model review profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan
profesional.
7. Model kuasi-legal (quasi-legal), dengan indikator utama adalah
resolusi.
8. Model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas
diversitas.
Ada pula pemilihan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya, yaitu :
1. Evaluasi komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan
(proses dan hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau
berlainan, di satu tempat yang sama atau berlainan.
2. Evaluasi historikal, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan
rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut.
3. Evaluasi laboratorium atau eksperimental, yaitu evaluasi namun
menggunakan eksperimen yang diletakkan dalam sejenis
laboratorium.
4. Evaluasi ad hock, yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak
dalam waktu segera untuk mendapatkan gambar pada saat itu (snap
shot).
Sedangkan menurut Anderson dalam Nugroho (2012: 734) membagi
evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga. Tipe pertama, evaluasi
kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional yang selalu melekat
pada setiap kebijakan publik. Kedua, evaluasi yang memfokuskan pada
bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi sistematis untuk mengukur kebijakan atau
mengukur pencapaian dibanding target yang ditetapkan.
Adapun menurut Wibawa,dkk dalam Nugroho (2012:734) bahwa evaluasi
kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :
1. Eksplanasi
Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat
dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai
dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat
mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung
keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan
34
Melalui evaluasi dapat diketahui apabila tindakan yang dilakukan oleh
para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan
standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit
Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke
tangan kelompok sasaran kebijkan, atau justru ada kebocoran atau
penyimpangan.
4. Akunting
Dengan evaluasi ini dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari
kebijakan tersebut.
Pada model evaluasi yang dipaparkan oleh Wibawa, dkk dapat dipahami
bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi. Diantaranya eksplanasi
yaitu dari evaluasi ini dapat mengidentifikasi masalahserta faktor-faktor
pendukung keberhasilan atau kegagalan. Fungsi kepatuhan bahwa apakah
tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi
audit yaitu dapat mengetahui hasil dari program/ kebijakan tersebut tepat pada
kelompok sasaran atau tidak. Dan terakhir fungsi akunting, bahwa dapat diketahui
apa saja dampak sosial-ekonomi dar kebijakan tersebut.
Sementara itu Bingham dan Felbinger dalam Nugroho (2012:735)
membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu :
1. Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi
suatu kebijakan.
2. Evaluasi impak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang
direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
4. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau
temuan dari berbagai kebijakan yang terkait.
Pada model Bingham dan Felbinger ini, dapat dipahami bahwa terdapat
empat jenis evaluasi kebijakan. Diantaranya, evaluasi proses yang berkaitan
dengan proses implementasi suatu kebijakan. Kemudian evaluasi impak yang
hanya dilihat dari hasil akhir (output) suatu kebijakan. Berikutnya evaluasi
35
kebijakan yang dilakukan dengan membandingkan hasil (ouput) kebijakan dengan
tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, meta-evaluasi berkaitan dengan
berbagai hasil dari berbagai kebijakan terkait.
Adapun menurut Howlet an Ramesh dalam Nugroho (2012:735)
mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu :
1. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi
administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan didalam
pemerintah yang berkenaan dengan :
a. Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang
dikembangkan oleh kebijakan.
b. Performance evaluation, yang menilai keluaran (output) dari
program yang dikembangkan oleh kebijakan.
c. Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation,
yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah
ditetapkan.
d. Efficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan
penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
e. Process evaluations, yang menilai metode yang dipergunkan oleh
organisasi untuk melaksanakan program.
2. Evaluasi judisial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan
hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan
pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan
administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
3. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen
politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.
Pada model Howlet dan Ramesh yang telah dipaparkan di atas, dapat
dipahami bahwa terdapat tiga jenis evaluasi. Pertama, evaluasi administratif yaitu
yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari
proses kebijakan didalam pemerintah. Kedua, evaluasi judisial yang berkenaan
dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk
kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan
administrasi negara, hingga hak asasi manusia. Ketiga, evaluasi politik, berkenaan
36
untuk menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan yang
diimplementasikan.
Berbeda dengan Suchman dalam Nugroho (2012:734) di sisi lain lebih
masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi
kebijakan, yaitu :
1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari
kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.
Berdasarkan model evaluasi Suchman , dapat dipahami bahwa untuk
melakukan evaluasi dari suatu kebijakan harus melalui beberapa tahapan.
Tahapan-tahapan tersebut ialah pertama, tujuan dari suatu kebijakan/program
tersebut harus diidentifikasi masalah-masalahnya, kemudian dilakukan analisis,
selanjutnya dilakukan deskripsi dan standarisasi kegiatan, berikutnya dilakukan
pengukuran apakah ada perubahan yang terjadi, dan menentukan apakah
perubahan yang rejadi, merupakan akibat dari program/kebijakan tersebut atau
karena penyebab lainnya. Dan yang terakhir dibutuhkan beberapa indikator untuk
menentukan keberadaan suatu dampak.
Dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Program KTP-el (Kartu Tanda
Penduduk Elektronik) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
Tahun 2015, penulis menggunakan teori Dunn, dengan enam kriteria dalam
evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas
serta ketepatan. Alasan penulis menggunakan teori tersebut, karena dari beberapa
37
permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah. Masalah-
masalah tersebut sesuai dengan indikator-indikator tahapan evaluasi kebijakan
menurut Dunn.
2.1.5 Konsep e-Government
Inisiatif Pelaksanaan e-government di Indonesia yang diperkenalkan
melalui Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang telematika (Telekomunikasi,
Media, dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus
menggunakan teknologi untuk mendukung Good Governance dan percepatan
proses demokrasi. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan
sekat-sekat organisasi dan birokrasi. Serta membentuk jaringan sistem manajemen
dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara
terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik
yang harus disediakan oleh pemerintah.
Dalam Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government , e-Government tersebut merupakan upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan)
elektronika dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan
efisien. Pengertian umum e-Government (electronic government) adalah
“Penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (teknologi informasi dan
komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan
masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju good
governance”.
38
Menurut Heeks dan Djunaedi (2002:49), e-Government diartikan sebagai
pemanfaatan ICT untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governnce).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa e-Government mencakup :
1. e-Administration : untuk memperbaiki proses pemerintahan dengan
menghemat biaya, dengan mengelola kinerja, dengan membangun koneksi
strategis dalam pemerintahan sendiri, dan dengan menciptakan
pemberdayaan;
2. e-Citizen & e-Service : menghubungkan warga masyarakat dengan
pemerintah, dengan cara berbicara dengan warga dan mendukung demokrasi,
dan dengan meningkatkan layanan publik;
3. e-Society : membangun interaksi di luar pemerintah dengan bekerja secara
baik dengan pihak bisnis, dengan mengembangkan masyarakat, dengan
membangun kerjasama dengan pemerintah, dan dengan membangun
masyarakat madani.
Menurut Indrajit (2005:18) paling tidak ada 6 (enam) komponen penting
yang harus diperhatikan dalam Pelaksanaan e-Government , diantaranya :
1. Content Development, menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat
lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman,
spesifikasi sistem basis data, kesepakatan user interface, dan lain sebagainya;
2. Competency Building, menyangkut pengadaan SDM pelatihan dan
pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya
manusia di berbagai lini pemerintahan;
3. Connectivity , menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan
teknologi di lokasi e-Government diterapkan;
4. Cyber Laws, menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang
yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk aktivitas e-Government;
5. Citizen interfaces, menyangkut pengadaan SDM dan pengembangan berbagai
kanal akses (multi acces chanel) yang dapat dipergunakan oleh seluruh
masyarakat atau stakeholder e-Government dimana saja dan kapan saja
mereka inginkan.
6. Capital, menyangkut permodalan proyek e-Government terutama yang
berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk
keperluan pemeliharaan dan perkembangan, disini tim harus memikirkan
jenis-jenis pendapatan yang mungkin untuk diterapkan di pemerintahan.
39
Berdasarkan Keputusan Menteri dan Informatika bahwa objek layanan
aplikasi e-Government dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :
1. Government to Government (Pemerintah untuk Pemerintah)
Aplikasi e-Government dalam kategori ini menangani masalah dalam layanan
antar instansi pemerintah dan/ antar negara. Berbagai layanan dapat diberikan
oleh satu instansi pemerintah pada instansi oemerintah yang lain sesuai
dengan tugas dan fungsi instansi tersebut atau sesuai dengan kebutuhan
koordinasi antar instansi. Pada umumnya aplikasi jenis Government to
Government bekerja di atas satu jaringan data yang disebut sebagai internet
yaitu jaringan data yang digunakan untuk keperluan internal instansi
pemerintah. Beberapa contoh aplikasi Government to Government antara lain:
a. Koordinasi dan konsolidasi anggaran;
b. Koordinasi kepegawaian;
c. Koordinasi kegiatan bidang ekonomi ;
d. Koordinasi kegiatan bidang politik dan keamanan.
2. Government to Citizen (Pemerintah untuk Masyarakat)
Aplikasi e-Government dalam kategori ini menangani masalah yang berkaitan
dengan layanan masyarakat luas, baik warga negara Indonesia maupun warga
negara asing. Beberapa contoh aplikasi Government to Citizen antara lain :
a. Kependudukan;
b. Keimigrasian;
c. Akta nikah.
3. Government to Business (Pemerintah untuk Pihak Bisnis)
Aplikasi e-Government dalam kategori ini menangani masalah yang berkaitan
dengan layanan pada sektor usaha. Sektor usaha pada umumnya dapat berupa
berbagai jenis dan bentuk usaha komersial baik nasional maupun asing.
Beberapa contoh aplikasi Government to Business diantaranya :
a. Pembayaran pajak;
b. Perijinan usaha;
c. Pengadaan barang dan jasa (e-procerement).
Dari beberapa definisi e-Government di atas, maka e-Government
merupaka pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi
secara online dengan menggunakan internet atau perangkat lainnya yang dikelola
oleh pemerintah untuk menginformasikan kepada masyarakat, pihak bisnis, dan
40
semua pihak-pihak pemerintah lainnya untuk meningkatkan efiseinsi, efektifitas,
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik.
2.1.6 Konsep Administrasi Kependudukan
Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang,
serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan
peristiwa penting, antara lain kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian,
termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status
kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang
harus dilaporkan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai
dengan ketentuan undang-undang.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 bahwa
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalampenerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pelayanan informasi penduduk, pendayagunaan hasil untuk
pelayanan publik dan sektor lain. Administrasi kependudukan yang berintikan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada hakikatnya merupakan
pengakuan negara terhadap hak penduduk dalam dimensi publik dan perdata.
Menurut Sudjarwo (2004:24) bahwa pelayanan administrasi kependudukan
adalah pelayanan dibidang kependudukan yang diberikan oleh aparat pemerintah
41
dan non pemerintah dari tingkat pusat sampai ketingkat desa atau kelurahan, RW,
RT. Misalnya pengurusan izin nikah, KTP, KK serta surat keterangan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pemerintah
Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan
administrasi kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data
kependudukan skala kabupaten/kota yang dilakukan bupati/walikota. Dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota berkewajiban antara lain
memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan
menerbitkan dokumen kependudukan. Adapun tujuan dari administrasi
kependudukan yaitu :
1. Tertib dalam database kependudukan
a. Terbangunnya database kependudukan yang akurat ditingkat
kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
b. Database kependudukan kabupaten/kota tersambung online
dengan provinsi dan pusat menggunakan SIAK (Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan)
2. Tertib dalam penerbitan NIK
3. Tertibnya dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta Catatan Sipil, dll)
Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat
diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari
sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan
hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang
berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.
Administrasi kependudukan diarahkan untuk :
42
1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan
tanpa adanya diskriminasi dengan dengan pelayanan publik yang
profesional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan
serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan
secara nasional, regional, serta lokal;
5. Perumusan kebijakan dan perencanaan mendukung pembangunan
sistem administrasi kependudukan.
2.1.7 Konsep KTP Elektronik (KTP-el)
KTP Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat
secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya
berfungsi secara komputerisasi. KTP-el atau KTP Elektronik adalah dokumen
kependudukan yang memuat sistem keamanan pengendalian baik dari sisi
administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database
kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP
yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas
tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.
Nomor NIK yang ada di KTP-el nantinya akan dijadikan dasar dalam
penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen
identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.
43
Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu
verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah
laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari
(fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada KTP-el,
yang digunakan adalah sidik jari.
Struktur KTP-el terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan
pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan
transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena
didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah
yang akan dikenali oleh alat pendeteksi KTP-el sehingga dapat diketahui apakah
KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan
KTP-el dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:
1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip
2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu
3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang
menyerupai spiral)
4. Printing, yaitu pencetakan kartu
5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik
6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman
KTP-el dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text,
microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar
ultra violet serta anti copy design.Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan
44
standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents
ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai
dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60
mm. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan KTP-el adalah :
1. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. UU No. 52 thn 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
3. PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006
4. Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil
Adapun tujuan Pelaksanaan KTP-el yaitu :
1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen
kependudukan.
2. Memberikan perlindungan status hak sipil setiap penduduk.
3. Merupakan bentuk pengakuan Negara bagi setiap penduduk.
Manfaat Pelaksanaan KTP-el dengan biometric dan chip berbasis NIK
diantaranya :
1. Identifikasi jati diri, data dalam KTP-el benar-benar menunjukkan
identitas diri pemegang KTP-el. Mencegah terjadinya pemalsuan dokumen
maupun dokumen ganda serta mempunyai pengamanan data yang dapat
diandalkan
2. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yg akurat,
khususnya yg berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik
dengan DPT Pemilu yg selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi
45
lagi, sehingga semua warga negara Indonesia yang berhak memilih
terjamin hak pilihnya;
3. Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif
dari tertutupnya peluang KTP ganda & KTP palsu, dimana selama ini
para pelaku kriminal termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda dan
KTP palsu;
4. Bahwa KTP-el merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua
ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Thn 2006 & Perpres No.26
Thn 2009 dan Perpres No. 35 Thn 2010. Dengan demikian
mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Lembaga
Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.
Salah satu sifat dari KTP elektronik yang harus dipahami oleh penduduk
adalah tidak bisa digandakan, adapun beberapa hal yang harus diketahui adalah :
1. Penduduk bisa membuat KTP elektronik bila telah melakukan perekaman
KTP elektronik, dimana melalui beberapa tahapan antara lain :
a. Perekaman Foto;
b. Perekaman Sidik Jari (10 Jari Tangan)
c. Perekaman Irish Mata
d. Perekaman Tanda Tangan
2. Walaupun perekaman bisa dilakukan kecamatan bahkan kelurahan, namun
pencetakan KTP elektronik merupakan kewenangan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, oleh karena itu untuk KTP elektronik,
peran Dinas dalam pembuatan KTP elektronik sangat erat.
46
3. Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik atau telah
memiliki KTP elektronik akan memiliki Nomor Induk Kependudukan
(NIK) yang bersifat tunggal, tidak bisa berubah dan berlaku seumur hidup
4. Penduduk dimungkinkan memiliki NIK lebih dari satu, hal ini merupakan
imbas Pelaksanaan KTP konvensional (sebelum KTP elektronik
diberlakukan)
5. Apabila penduduk memiliki lebih dari satu NIK, maka yang dapat dilakukan
pencetakan KTP elektroniknya adalah NIK yang pertama kali dilakukan
perekaman KTP elektronik.
6. Apabila penduduk melakukan perekaman lebih dari satu kali dengan NIK
yang berbeda, maka NIK KTP elektronik yang bukan pertama akan bersifat
“Duplicate Record”, hal ini dipastikan NIK penduduk tersebut tidak akan
tercetak KTP elektroniknya.
7. Apabila dalam proses pembuatan KTP elektronik, penduduk telah diketahui
NIK KTP elektroniknya berada di daerah lain (di luar domisili tempat yang
ditinggali saat ini), maka harus melakukan proses perpindahan di daerah
asal terlebih dahulu.
8. Operator KTP elektronik dapat melakukan pemeriksaan (apakah sudah
melakukan perekaman atau belum) dengan menggunakan iris mata dan sidik
jari penduduk, sehingga dapat dilakukan verifikasi, penduduk berapa kali
melakukan perekaman, dimana saja penduduk melakukan perekaman,
sehingga penyelewengan terkait duplikat data bisa dipastikan tidak ada.
47
2.2 Penelitian Terdahulu
Dalam melakukan penelitian “Evaluasi Pelaksanaan KTP Elektronik
(KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota
Cilegon Tahun 2015”. Peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian yang
telah dilakukan sebelumnya, baik berupa jurnal, skripsi maupun tesis, yang terkait
dengan tema yang diambil dalam penelitian ini. Dasar atau acuan yang berupa
teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya
merupakan hal yang sangat perlu dan dapat disajikan sebagai data pendukung.
Walaupun fokus dan masalahnya tidak sama persis, tetapi sangat membantu
peneliti dalam menentukan sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini.
Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti baca, dapat
dilihat melalui tabel 2.3 berikut :
Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu
N
o Item Mira Hasanawati Destiani Afriana Alfi Syahriyanti
1 Judul Implementasi e-
KTP Di
Kecamatan Baros
Kabupaten Serang
Faktor-faktor yang
mempengaruhi
Program Nasional
e-KTP Di
Kelurahan Ancol,
Kecamatan
Pademangan,
Jakarta Utara
Evaluasi
Pelaksanaan KTP
Elektronik (KTP-
el) di Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon
2 Tahun 2012 2012 2015
48
3 Tujuan
Penelitian
Mengetahui
implementasi
peraturan
pemerintah
tentang
Pelaksanaan KTP
berbasis Nomor
Induk
Kependudukan
secara nasional.
Mengetahui faktor-
faktor yang
mempengaruhi
program nasional e-
KTP Di Kelurahan
Ancol, Kecamatan
Pademangan,
Jakarta Utara
Mengetahui
evaluasi KTP-el di
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon
4 Teori Model
implementasi
kebijakan George
C. Edward III ,
mengacu pada
empat faktor
yaitu:
1. Sumber daya
2. Komunikasi
3. Disposisi
(sikap)
4. Struktur
birokrasi
Model
implementasi Van
Meter dan Van
Horn, terdapat
enam hal dalam
membentuk
hubungan antara
kebijakan dan
implementasi, yaitu
:
1. Ukuran dan
tujuan
kebijakan
2. Sumber-
sumber
kebijakan
3. Ciri-ciri atau
sifat instansi
pelaksana
4. Komunikasi
antar
organisasi
terkait dan
kegiatan
pelasanaan
5. Sikap para
pelaksana
6. Lingkungan
ekonomi,
sosial, dan
politik
Evaluasi
implementasi
kebijakan menurut
Willian Dunn,
kriterianya yaitu :
1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan
49
5 Metode Kualitatif
Deskriptif
Positivis
Deskriptif
Kualitatif
Deskriptif
6 Kesimpula
n 1. Kemampuan
sumber daya
pegawai yang
menangani e-
KTP kurang
optimal dan
kurang siap
2. Kurangnya
fasilitas dalam
Pelaksanaan
e-KTP di
Kecamatan
Baros
3. Koordinasi
dan
komunikasi
antara
pemerintah
Dinas
Kependuduka
n dan
Pencatatan
Sipil dengan
Kecamatan
Baros tidak
bberjalan
dengan baik
4. Adanya
ketidakdisipli
nan yang
dilakukan
pegawai
operatordalam
pelaksanaan
e-KTP
Berdasarkan 6
(enam) faktor yang
memengaruhi
implementasi
kebijakan yang
dikemukakan oleh
Van meter dan Van
Horn, setidaknya
terdapat 4(empat)
faktor yang
memengaruhi
implementasi
program nasional e-
KTP di Kelurahan
Ancol yaitu faktor
ukuran dan tujuan
kebijakan, sumber-
sumber kebijakan,
komunikasi antar
organisasi terkait
dan kegiatan
pelaksanaan, serta
lingkungan sosial.
-
50
7 Persamaan meneliti tataran
pelaksanaan
program e-KTP
dengan metode
kualitatif
deskriptif.
Meneliti tataran
pelaksanaan
program e-KTP.
Meneliti hasil
pelaksanaan
program KTP-el
dengan lokus
suatu wilayah
kerja Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil, metode
kualitatif
deskriptif.
8 Perbedaan Teori yang
digunakan
Implementasi
Teori yang
digunakan
implementasi, lebih
terfokus pada
faktor-faktor yang
memengaruhi
pelaksanaan
program e-KTP.
Menjelaskan hasil
pelaksanaan
program KTP-el
dengan teori
evaluasi William
Dunn
9 Kritik Belum ada Belum ada
Sumber : Peneliti, 2015
2.3 Kerangka Berfikir
Suriasumantri, 1986 dalam (Sugiyono, 2009:92) mengemukakan bahwa
seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun
kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan
penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Untuk
menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, diperlukan
sebuah kerangka konsep atau model penelitian.
Kerangka berfikir juga merupakan alur berfikir dalam penelitian, untuk
mendeskripsikan dengan apa adanya sesuai temuan yang peneliti dapatkan di
lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Evaluasi
51
Pelaksanaan KTP Elekronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya pelaksanaan
KTP-el di Disdukcapil Kota Cilegon sehingga hasil yang dicapai belum
maksimal. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, hal tersebut dikarenakan
masih adanya hambatan hambatan dalam pelaksanaan KTP-el ini.
Dalam penelitian tentang Evaluasi Program KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015, peneliti
menggunakan model evaluasi kriteria Dunn. Adapun dalam penelitian ini
mengacu pada enam kriteria evaluasi Dunn dalam Nugroho (2012:729), yang
berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kebijakan,
diantaranya (1) Efektivitas, yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan dari
suatu kebijakan telah dicapai atau sebaliknya, (2) Efisiensi, yaitu mengenai
sebarapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, (3)
Kecukupan, yaitu mengenai seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan
dalam memecahkan masalah, (4) Perataan, yaitu mengenai apakah biaya manfaat
didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda, (5)
Responsivitas, yaitu mengenai apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan,
preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu, dan (6) Ketepatan, yaitu
mengenai apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.
Untuk menggambarkan evaluasi dari pelaksanaan KTP-el peneliti harus
mencari data dan informasi yang mendukung bagi penelitian tentang evaluasi
52
program KTP-el ini. Selain itu peneliti juga melakukan observasi dan wawancara
dengan informan maupun pihak terkait.
Apabila permasalahan-permasalahan dalam penelitian evaluasi
Pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
tahun 2015, yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, setelah dikaitkan
dengan enam kriteria evaluasi menurut Dunn, tidak mendukung satu sama lain,
maka kemungkinan tidak berhasilnya suatu program dapat terjadi, dan sebaliknya
apabila keenam tipe kriteria saling berkaitan satu sama lain, maka kemungkinan
keberhasilan program bisa terjadi. Sedangkan tujuan dari penelitian yang berjudul
evaluasi Pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon Tahun 2015 ini adalah untuk menilai program KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015. Berikut adalah
skema kerangka berfikir dalam penelitian ini :
53
Gambar 2.3
Skema Kerangka Berfikir
Sumber: Peneliti, 2016
Identifikasi masalah :
1. Blangko KTP-el yang tidak memadai dan sering habisnya ribbon
serta jaringan trouble, menyebabkan pelayanan pembuatan KTP-
el menjadi terlambat.
2. NIK yang tidak terdaftar di SIAK atau biasa disebut dengan
istilah “data tidur” menghambat proses perekaman KTP-el di
Kota Cilegon.
3. Bintek yang belum cukup menyebabkan masih belum pahamnya
SDM dalam pelaksanaan KTP-el baik dalam penggunaan alat
perekaman maupun SIAK.
4. Banyaknya data biometrik menyebabkan KTP-el nya tidak bisa
dicetak.
5. Masih belum tertibnya dokumen, NIK, dan database
kependudukan. Masih terdapat sekitar 10.000 data ganda
semenjak diberlakukan KTP-el di Kota Cilegon
Model Evaluasi Kebijakan Dunn
1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataam
5. Responsivitas
6. Ketepatan
Hasil:
Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon Tahun 2015
54
2.4 Asumsi Dasar
Asumsi dasar merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan kajian
pustaka dan kajian teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Berdasarkan
pada kerangka berfikir yang telah dipaparkan di atas, peneliti telah melakukan
observasi awal terhadap objek penelitian beserta data yang mendukung, maka
peneliti dapat berasumsi bahwa Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015 belum berjalan
optimal, hal ini dilihat berdasarkan masih adanya permasalahan-permasalahan
dalam penyelenggaraan program KTP-el dalam upaya meningkatkan tertib
administrasi kependudukan.
55
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu berusaha
mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai Evaluasi Pelaksanaan
KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon. Dalam arti
luas, metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan
terorganisir untuk menyelidiki masalah yang ada dengan maksud mendapatkan
informasi untuk digunakan sebagai solusi atas permasalahan yang ada.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Evaluasi
Pelaksanaan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan Kota Cilegon
Tahun 2015 adalah metode penelitian kualitatif. Dimana peneliti adalah sebagai
instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive,
teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari
pada generalisasi.
3.2 Instrumen Penelitian
Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan KTP Elektronik (KTP-el) di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015 ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen
55
56
penelitian adalah peneliti sendiri. menurut Moleong (2010:168) kedudukan
peneliti dalam kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana,
pengumpulan data dan pada hasilnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.
3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yaitu menjelaskan locus yang akan dilaksanakan,
termasuk menjelaskan tempat, serta alasan memilihnya. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kota Cilegon dipilih sebagai locus penelitian
didasarkan pada permasalahan - permasalahan yang muncul, sebagaimana telah
dipaparkan pada latar belakang masalah yaitu terkait belum maksimalnya
pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon, hasil yang dicapai belum mencapai target , dan sarana
prasarana yang masih jauh dari memadai menjadi kendala dalam mencapai hasil
yang diinginkan.
3.4 Variabel Penelitian
3.4.1 Definisi Konsep
Definisi konseptual digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai
konsep dari variable yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan
kerangka teori yang akan digunakan. Adapun definsi konsep dalam penelitian
yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015” yaitu :
57
1. Evaluasi Kebijakan
Menurut Dunn dalam Nugroho (2012:728), istilah evaluasi dapat
disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan
penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai
nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan
dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai,
dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi
sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari
pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi
metode-metode analisis kebijakan lainnya.
2. KTP-el (KTP Elektronik)
Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (KTP-el) adalah
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik
dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. KTP-el
atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem
keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi
dengan berbasis pada database kependudukan nasional.
3.4.2 Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian
dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Variabel dalam penelitian ini
yaitu “Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cilegon Tahun 2015”. Pada observasi awal ditemukan masalah mendasar
58
yaitu belum optimalnya pelaksanaan program KTP-el dalam upaya meningkatkan
tertib administrasi kependudukan. Oleh karena itu, untuk melihat lebih jauh lagi
diperlukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan
dalam pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon dengan menggunakan 6
(enam) kriteria Dunn dalam Nugroho (2012:729), adapun kriteria evaluasinya
adalah :
1. Efektivitas, yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan dari suatu
kebijakan telah dicapai atau sebaliknya.
2. Efisiensi, yaitu mengenai sebarapa banyak usaha yang diperlukan untuk
mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, yaitu mengenai seberapa jauh pencapaian hasil yang
diinginkan dalam memecahkan masalah.
4. Perataan, yaitu mengenai apakah biaya manfaat didistribusikan dengan
merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas, yaitu mengenai apakah hasil kebijakan memuaskan
kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan, yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan benar-benar
berguna atau bernilai.
Peneliti menggunakan teori evaluasi dari William Dunn tersebut, karena
paling tepat untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian. berikut
adalah pedoman wawancara berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian
ini, yaitu :
59
Tabel 3.1
Pedoman Wawancara
No. Tipe
Kriteria Kisi-Kisi Pertanyaan Informan
1 Efektivitas Apakah hasil pencapaian dari
pelaksanaan program KTP-el di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon mencapai target
di Tahun 2015 ?
Apakah semenjak diterapkannya
program KTP-el di Kota Cilegon,
administrasi kependudukan sudah
menjadi lebih tertib ?
Apa saja kendala/hambatan dalam
mencapai tujuan dari pelaksanaan
program KTP-el di Kota Cilegon?
Kepala Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil,
Kepala bidang
Pelayanan
Pendaftaran
Penduduk,
Administrator
Database
2 Efisiensi Upaya apa saja yang dilakukan
dalam menangani kendala/hambatan
dalam pelaksanaan program KTP-el
di Kota Cilegon?
Efisiensi apa saja yang dilakukan
dalam kebijakan KTP-el ini?
Apakah ada kesulitan dalam
pembuatan KTP-el di Kota Cilegon?
Kepala Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil,
Kepala bidang
Pelayanan
Pendaftaran
Penduduk,
3 Kecukupan Apakah sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan program KTP-el di Kota
Cilegon sudah memadai?
Apakah SDM dalam pelaksanaan
program KTP-el ini diberikan
pelatihan/bintek yang cukup?
Apakah hasil yang diinginkan dalam
program KTP-el di Cilegon sudah
memenuhi kebutuhan masyarakat?
Kepala Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil,
Kepala bidang
Kependudukan,
Administrator
Database,
pelaksana bidang
60
data dan
kependudukan,
Operator,
masyarakat.
4 Perataan Apakah sosialisasi program KTP-el
yang telah dilakukan dengan sudah
optimal?
Adakah masyarakat yang sulit
dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el
ini ?
Bagaimana koordinasi yang
dilakukan dengan pihak kecamatan
dan kelurahan serta RT dan RW
dalam pelaksanaan program KTP-el
di Kota Cilegon?
Kepala Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil,
Kepala bidang
Kependudukan,
Adminitrator
Database,
Operator
5 Responsivit
as
Bagaimana tanggapan masyarakat
terhadap program KTP-el di Kota
Cilegon?
Apa harapan setelah diterapkannya
KTP-el di Kota Cilegon?
Kepala bidang
Kependudukan,
Adminitrator
Database,
pelaksana bidang
data dan
kependudukan,
masyarakat.
6 Ketepatan Bagaimana dampak positif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan
program KTP-el di Kota Cilegon?
Apakah program KTP-el ini sudah
tepat dalam mengatasi permasalahan
identitas penduduk?
Adakah perubahan signifikan yang
didapat masyarakat setelah
diterapkannya program KTP-el di
Kota Cilegon?
Kepala Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil,
Kepala bidang
Kependudukan,
Administrator
Database,
pelaksana bidang
data dan
kependudukan,
masyarakat.
61
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti merupakan
kombinasi dari beberapa teknik, yaitu :
a. Wawancara
Moleong (2010:168) menjelaskan bahwa wawancara adalah
percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang ada dilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan,
dan terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
yang diajukan. Dalam wawancara yang dilakukan, yang menjadi
pewawancara ialah peneliti sendiri, dan yang berlaku sebagai
terwawancara ialah setiap pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini.
Proses wawancara ini dilakukan dengan peneliti mengajukan pertanyaan-
pertanyaan terkait dengan tema penelitian terhadap objek penelitian yang
memberikan jawaban dan informasi terkait dengan penelitian tersebut.
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu
wawancara mendalam dimana peneliti melakukan tanya jawab dengan
informan tanpa batas sehingga peneliti memperoleh informasi sebanyak-
banyaknya. Adapun jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara tak
berstuktur, dimana pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu,
tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan
sehingga pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari.
Adapun pertanyaan tetapi hanya poin-poin pokok saja yang akan
dipertanyakan dan dikembangkan.
62
b. Observasi
Dalam penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon peneliti melakukan
observasi partisipan yaitu aktifitas peneliti yang dilakukan dengan cara
terjun langsung kelapangan dan ikut terlibat dengan subjek kegiatan
penelitian.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah setiap bahan baik berupa tulisan atau catatan,
gambar dan rekaman suara yang penting yang sangat erat hubungannya
dengan objek penelitian. Dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015,
peneliti melakukan pendokumentasian, seperti merekam dan menulis
percakapan pada saat wawancara dan dokumentasi lainnya berupa foto.
Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi
atas data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari
infroman penelitian. Dalam hal ini data primer diambil melalui wawancara
(interview). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui data-data dan
dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.
3.6 Informan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan informan atau narasumber
untuk memperoleh data yang diperlukan secara kongkrit. Pemilihan informan
63
dalam penelitian mengenai Evaluasi Program KTP-el di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon, menggunakan teknik purposive, yaitu teknik
pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu
ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita
harapkan. Pada teknik ini , peneliti sudah mengetahui siapa informan yang akan
diwawancara untuk mendapatkan informasi.
Informan tersebut terbagi ke dalam dua kriteria informan yakni, key
informan dan secondary informan. Key informan merupakan pihak yang
mempunyai kewenangan secara langsung dalam pelaksanaan program KTP-el di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon. Sedangkan secondary
informan adalah informan yang tidak terlibat secara langsung namun memiliki
pengetahuan atau informasi terkait program tersebut.
Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan informan atau
narasumber dalam penelitian “Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015” , dapat dilihat
melalui tabel 3.2 Berikut :
64
Tabel 3.2
Daftar Informan Penelitian
No
. Informan
Kode
Informan Peran/Fungsi Informan
1 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk Disdukcapil Kota Cilegon
I1 Pelaksana kebijakan
KTP-el
2 Administrator Database (ADB) Kota
Cilegon
I2 Pengolah Data dan
informasi kependudukan
di dinas
3 Kasi Pendataan Penduduk Disdukcapil
Kota Cilegon I3
Pelaksana kebijakan
KTP-el
4 Operator se-Kota Cilegon
a. Operator Bidang Pengelolaan
Informasi Adm. Kependudukan
Disdukcapil
b. Operator Kecamatan Cilegon
c. Operator Kecamatan Jombang
d. Operator Kecamatan Grogol
e. Operator Kecamatan Pulomerak
f. Operator Kecamatan Purwakarta
g. Operator Kecamatan Ciwandan
h. Operator Kecamatan Cibeber
i. Operator Kecamatan Cilegon
I4-1
I4-2
I4-3
I4-4
I4-5
I4-6
I4-7
I4-8
I4-9
Pelaksana kebijakan
KTP-el di Kota Cilegon
4 Masyarakat I5 Sasaran Kebijakan
5 Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon
I6 Penanggung jawab dan
pengawas di Disdukcapil
dalam kebijakan KTP-el
(Sumber : Peneliti, 2015)
Berdasarkan pengertian key informan dan secondary informan, peneliti
menetapkan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang
Pengelolaan sistem informasi Adm. Kependudukan, Administrator Database
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon serta Operator se-Kota
Cilegon sebagai Key Informan karena terlibat secara langsung dalam pelaksanaan
65
program KTP-el di Kota Cilegon. Sedangkan Masyarakat dan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon menjadi Secondary Informan.
Masyarakat merupakan obyek atau sasaran dari kebijakan KTP-el yang
mendapatkan pelayanan publik. Sedangkan Kepala Disdukcapil merupakan
Penanggung jawab serta pengawas dalam segala kegiatan di dinas.
3.7 Teknik Analisis dan Uji Keabsahan Data
3.7.1 Teknik Analisis Data
Dalam Penelitian Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015 peneliti menggunakan teknik
analisis data model miles dan Huberman, dimana analisis data dalam penelitian
kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai
pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah
melakukan analisis terhadap jawaban dari narasumber yang diwawancarai, bila
jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti
akan mengajukan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang
kredibel.
Miles dan Huberman (1992:16) mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam prosesnya,
penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles
dan Huberman (2007:15-21), yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan
66
tiga kegiatan penting, diantaranya : reduksi data (data reduction), penyajian data
(data display), dana verifikasi (verification) jika digambarkan maka proses
tersebut akan nampak seperti berikut ini :
Gambar 3.1
Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)
Sumber : Miles dan Huberman, 2007:18
Berdasarkan komponen analisis data pada gambar 3.1, dapat dipahami
Pertama, kegiatan reduksi data, pada tahap ini terfokus pada pemilihan,
penyederhanaan dan tranformasi data kasar dari catatan lapangan. Dalam proses
ini dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses reduksi ini dilakukan
secara bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampai laporan hasil.
Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema
terbesar dan membuat kerangka penyajian data.
Kedua, penyajian data dalam kegiatan ini peneliti menyusun kembali data
berdasarkan klarifikasi dan masing-masing topik dipisahkan. Kemudian topik
yang sama disimpan dalam satu tempat, masing-masing tempat diberi kode, hal ini
67
dikarenakan agar tidak terjadi ketimpangan data yang telah dijaring. Pada tahap
ini data disajikan dalam kesatuan tema yang terkhusus pada permasalahan yang
dituangkan dalam pertanyaan penelitian.
Ketiga, data yang dikelompokkan yang sesuai dengan topik-topik
kemudian diteliti kembali dengan cermat, mana data yang sudah lengkap dan
mana data yang belum lengkap dan masih memerlukan data tambahan, kegiatan
ini dilakukan selama penelitian berlangsung.
Keempat, setelah data dianggap cukup dan dianggap telah sampai pada
titik jenuh, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun laporan
hingga pada akhir pembuatan kesimpulan.
Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian mengenai evaluasi program
KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015,
menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Teknik analisis data
dalam penelitian ini dilakukan dengan empat langkah, yaitu pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal ini digunakan sebagai
alat untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data yang didapat dari hasil
penelitian lapangan dan mendapatkan kesimpulan mengenai penelitian yang
dilakukan oleh peneliti.
3.7.2 Uji Keabsahan Data
Dalam penelitian evaluasi pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015, peneliti menggunakan uji
keabsahan data sebagai berikut:
68
1. Triangulasi
Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara
terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330). Menurut Sugiyono
(2005:105) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber, dengan berbagai cara dan dengan berbagai waktu.
Triangulasi menurut Paton dalam Moleong (2004:330) berarti
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu infromasi
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian
kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara :
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan
yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan
yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
mempunyai keterkaitan.
69
Dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Program KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015, menggunakan
dua teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data dari hasil penelitian
lapangan. Berikut adalah teknik triangulasi pendekatan yang digunakan oleh
peneliti, diantaranya :
a. Triangulasi sumber, dapat dilakukan dengan mengecek data yang
sudah diperoleh dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber
tersebut kemudian dipilah dan dipilih dan disajikan dalam bentuk
tabel matriks. Data dari sumber yang berbeda dideskripsikan,
dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, berbeda dan mana
yang lebih spesifik.
b. Triangulasi teknik, dapat dilakukan dengan melakukan cek data
dari berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya dengan
menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan
dokumentasi. Data dari ketiga teknik tersebut dibandingkan,
adakah konsistensi, jika berbeda maka dapat dijadikan catatan dan
dilakukan pengecekan selanjutnya mengapa data bisa berbeda
(Fuad dan Nugroho, 2014:19-20).
Berdasarkan pemaparan di atas, dalam menguji keabsahan data,
peneliti menggunakan dua teknik triangulasi. Pertama menggunakan teknik
triangulasi sumber, peneliti memperoleh informasi dari sudut pandang pihak
pelaksana dan masyarakat. Sedangkan kedua menggunakan teknik triangulasi
teknik, peneliti melakukan cek data dari berbagai sumber, yaitu wawancara,
70
observasi, dan studi dokumentasi. Hal ini dijadikan dasar oleh peneliti, untuk
mengetahui apakah data yang didapatka ada perbedaan atau tidak. Apabila
terdapat perbedaan, maka selanjutnya peneliti melakukan pengecekan ulang
dilapangan.
2. Membercheck
Membercheck, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti
kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa
jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data
tersebut valid, sehingga data tersebut bersifat kredibel.
3.8 Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian paparan waktu penelitian dalam melakukan tahapan-
tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tahapan-tahapan
dalam penelitian mengenai Evaluasi Program KTP-EL di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.3
berikut :
71
Tabel 3.3
Waktu Penelitian
No. Kegiatan
Tahun
2015 2016 2017
Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Agst Sept Okt Nov Des
Jan-
Feb Mar
1 Pengajuan
Judul
2 Observasi
Awal
3 Bab I
Pendahuluan
4 Bab II
Deskripsi Teori
5 Bab III Metode
Penelitian
6 Seminar
Proposal
7 Revisi Proposal
8 Pengumpulan
Data di
lapangan
9 Reduksi Data
10 Penyajian Data
11 Verifikasi Data
12 Mengecek data
dan
membercheck
13 Bab IV
Pembahasan
14 Bab V
Peneutup
15 Sidang Hasil
Penelitian
(Sumber : Peneliti,2017)
72
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4. 1 Deskripsi Lokasi penelitian
Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian
yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum
Kota Cilegon, gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon. Hal tersebut akan dijelaskan dibawah ini:
4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon
Cilegon merupakan wilayah bekas kewedanan ( Wilayah kerja pembantu
Bupati KDH Serang Wilayah Cilegon), yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu
Cilegon, Bojonegara dan Pulomerak. Berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU No.5
Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintah di Daerah, Cilegon kiranya sudah
memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi Kota Administratif. Tentang
ditetapkannya dan disahkannya UU No.15 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999
tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya
Daerah Tingkat II Cilegon, status Kota Administratif Cilegon berubah menjadi
Kotamadya Cilegon.
Kota Cilegon mempunyai luas 175,50 km2, dengan jumlah penduduk
sebanyak 438.348 jiwa pada tahun 2015.
Batas-batas wilayah Kota Cilegon terdiri dari :
72
73
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara Kab. Serang
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu Kab.
Serang
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Kecamatan
Mancak Kab. Serang
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda
Secara Administratif Kota Cilegon terdiri dari 8 Kecamatan dan 43
Kelurahan dengan pembagian sebagai berikut :
a. Kecamatan Cibeber, terdiri dari kelurahan Cibeber, Kedaleman,
Karang Asem, Kalitimbang, Bulakan dan Cikerai.
b. Kecamatan Cilegon, terdiri dari Kelurahan Bagendung, Ciwedus,
Bendungan, Ketileng dan Ciwaduk.
c. Kecamatan Pulomerak, terdiri dari Kelurahan Tamansari, Lebakgede,
Mekarsari dan Suralaya.
d. Kecamatan Ciwandan, terdiri dari Kelurahan Banjar Negara, Tegal
Ratu, Kubangsari, Gunung Sugih, Kepuh dan Randakari.
e. Kecamatan Jombang, terdiri dari Kelurahan Sukmajaya, Jombng
Wetan, Masigit, Panggung Rawi dan Gedong Dalem.
f. Kecamatan Grogol, terdiri dari Kelurahan Kotasari, Grogol, Rawa
Arum dan Gerem.
g. Kecamatan Purwakarta, terdiri dari Kelurahan Ramanuju, Kotabumi,
Kebondalem, Purwakarta, Tegal Bunder dan Pabean.
74
h. Kecamatan Citangkil, terdiri dari Kelurahan Warnasari, Dringo, Lebak
Denok, Taman Baru, Kebonsari, Samangraya dan Citangkil.
Adapun visi dan misi Kota Cilegon 2016-2021 , sebagai berikut :
1) Visi
“Terwujudnya Kota Cilegon yang Unggul dan Sejahtera Berbasis
Industri Perdagangan dan Jasa”
2) Misi
a. Memantapkan perekonomian daerah .
b. Memantapkan lingkungan kota yang asri dan lestari.
c. Memantapkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan
kesejahteraan sosial.
d. Memantapkan pelayanan sarana dan prasarana kota.
e. Memantapkan tata kelola pemerintahan.
Sebagai kota yang bercirikan kota industri, perdagangan dan jasa, Kota
Cilegon ditunjang oleh keberadaan industri berskala besar hingga industri
kecil/menengah, baik yang bergerak di bidang industri logam, kimia, agro kimia
dan insustri aneka.
Adapun jumlah penduduk dan luas desa di Kota Cilegon, dapat dilihat
melalui tabel 4.1 berikut :
75
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan Kepadatannya
Di Kota Cilegon Tahun 2015
No. Kecamatan
Penduduk Luas
Wilayah Kepadatan
(Jiwa) (Km2) (Jiwa/Km
2)
1 Cibeber 55.359 21.49 2.576
2 Cilegon 48.064 9.15 5.253
3 Pulomerak 54.990 19.86 2.768
4 Ciwandan 5.339 51.85 970.8
5 Jombang 68.469 11.55 5.928
6 Gerogol 43.188 23.43 1.843
7 Purwakarta 42.630 15.29 2.788
8 Citangkil 75.309 22.98 3.277
Total Kab/Kota 438.348 175.60 2.496
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cilegon, 2015)
Berdasarkan data pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk
Kota Cilegon Tahun 2015 sebanyak 438.348 jiwa. Adapun Rasio Kepadatan
penduduk Kota Cilegon pada tahun 2015 menunjukkan angka 2.496 jiwa/km2
yang artinya tiap kilometer persegi wilayah Kota Cilegon di huni oleh 2.496 jiwa.
Kecamatan Jombang merupakan Kecamatan terpadat dengan jumlah 5.298
jiwa/Km2, dan paling sedikit adalah Kecamatan Ciwandan yaitu 970.8 jiwa/Km
2.
Adapun jumlah penduduk Kota Cilegon berdasarkan jenis kelamin, dapat
dilihat pada tabel 4.2 berikut :
76
Tabel 4.2
Jumlah Keluarga dan Penduduk berdasar Jenis Kelamin
Kota Cilegon Tahun 2015
No. Kecamatan Keluarga
Penduduk
Laki-
Laki Perempuan Jumlah
1 Cibeber 14.629 28.319 27.040 55.359
2 Cilegon 13.411 24.592 23.472 48.064
3 Pulomerak 16.334 28.150 26.840 54.990
4 Ciwandan 14.441 26.191 24.148 50.339
5 Jombang 18.527 35.006 33.463 68.469
6 Gerogol 12.535 22.226 20.962 43.188
7 Purwakarta 12.202 21.878 20.752 42.630
8 Citangkil 20.756 38.611 36.698 75.309
Total Kab/Kota 122.805 224.973 213.375 438.348
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cilegon, 2015)
Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah keluarga di Kota Cilegon
sebanyak 122.805 keluarga yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan. Kecamatan
Citangkil memiliki jumlah keluarga terbesar sebesar 20.756 keluarga dan jumlah
keluarga terkecil berada di Kecamatan Purwakarta sebesar 12.202 Keluarga.
Adapun jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 224.973 jiwa dan
jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 213.375 jiwa.
Berdasarkan jumlah tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota
Cilegon yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan
jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan.
Penduduk Kota Cilegon, apabila dilihat dari segi mata pencahariannya,
memiliki beberapa jenis mata pencaharian yang dijadikan sumber untuk mencari
77
penghasilan. Untuk mengatahui jumlah penduduk Kota Cilegon menurut tingkat
pekerjaan Tahun 2015 , sebagai berikut :
Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pekerjaan
Kota Cilegon Tahun 2015
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cilegon, 2015)
Berdasarkan data pada tabel 4.3, dapat diketahui bahwa penduduk di Kota
Cilegon paling banyak bekerja sebagai karyawan sebanyak 53.681 jiwa. Karena
Kota Cilegon merupakan Kota industri , sehingga banyak berdiri perusahaan-
perusaan yang menyerap tenaga pekerjaan. Sehingga jumlah tersebut paling
(paling banyak) dibandingkan pekerjaan lainnya, yang diikuti dengan Buruh
harian lepas, Wiraswasta, PNS, Perdagangan, Guru, Petani Pekebun serta
TNI/POLRI.
Pekerjaan Kecamatan
Jumlah Cibeber Cilegon Pulomerak Ciwandan Jombang Gerogol Purwakarta Citangkil
PNS 840 788 337 346 951 554 589 1.050 5455
TNI / POLRI 112 87 158 6 162 109 300 160 1094
Perdagangan 353 177 566 196 1.109 183 288 360 3232
Petani
Pekebun 456 109 348 435 259 538 288 182 2615
Karyawan 6.551 6.704 5.591 4.624 7.169 6.202 6.507 10.333 53681
Buruh Harian
Lepas 3993 2634 3987 4777 2960 2428 2733 5313 28825
Dosen 26 15 6 4 21 9 21 26 128
Guru 440 404 176 286 433 273 355 588 2955
Wiraswasta 3.946 5.139 4.639 2.857 7.731 2.932 2.555 4.052 33851
78
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kota Cilegon
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cilegon
yang dikepalai seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada walikota
dan pelaksana kebijakan pemerintah Kota Cilegon dibidang kependudukan.
4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon
Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
“Pelayanan Prima dan Tertib Administrasi Kependudukan untuk
mewujudkan Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh Dokumen”.
Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan misi sebagai pernyataan
komprehenshif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sasaran dan
tujuan yang hendak dicapai. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana Administrasi
Kependudukan dan Penatausahaan Perkantoran.
2. Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran penduduk.
3. Meningkatkan pelayanan akta-akta pencatatan sipil.
4. Meningkatkan pengolahan data dan informasi kependudukan.
79
Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cilegon
Tujuan Sasaran
a. Meningkatkan
pelayanan pendaftaran
penduduk
1. Meningkatkan mutu sumber daya aparatur
2. Meningkatkan sarana dan prasarana
3. Penatausahaan pendaftaran penduduk
b. Meningkatkan
Penyelenggaraan
pelayanan akta-akta
catatan sipil
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana
pelayanan akta-akta capil
2. Melaksanakan penyuluhan secara kontinu baik
melalui media maupun penyuluhan langsung
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya memiliki akta-akta capil
4. Meningkatkan pelayanan akta-akta capil kepada
masyarakat
5. Terlaksananya penerbitan akta-akta capil
6. Terlaksananya penataan buku register akta-akta
capil dan data pendukung penerbitan akta-akta capil
c. Meningkatkan
Kualitas Databse
Kependudukan
1. Terlaksananya pemeliharaan Jaringan Komunikasi
SIAK
2. Tersedianya database Kependudukan Kota Cilegon
3. Tersedianya laporan kependudukan
4. Tersedianya SDM tim pengelola data SIAK yang
handal
5. Tersedianya sarana dan prasarana SIAK
6. Terlaksananya pengarsipan data kependudukan
(Sumber: Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon 2015)
80
4.1.2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon
Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon No.63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cilegon mempunyai kedudukan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah
di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas
pokok dan fungsi.
A. Tugas Pokok
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon mempunyai
tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
di bidang kependudukan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
B. Fungsi
Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi;
1. pelayanan pendaftaran penduduk;
2. pelayanan pencatatan sipil;
3. pengumpulan data kependudukan;
4. pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Daerah;dan
5. penyusunan profile kependudukan Daerah.
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance. Untuk
81
mencapai kinerja pelayanan serta dalam menunjang faktor keberhasilan visi
dan misi dinas seperti diharapkan mempunyai Susunan Organisasi yang
terdiri dari ;
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah. Dalam hal ini Kepala Dinas memiliki tugas membantu Walikota
dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah, dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal ini
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon memiliki
tugas pokok yakni sebagai berikut:
Memimpin, merumuskan dan mengkoordinasikan sasaran kegiatan
dinas, melakukan pembinaan dan pengarahan kegiatan dinas serta
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas agar
terlaksana dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon memiliki fungsi yang mana sebagai berikut:
a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional dan
administratif di bidang kependudukan dan catatan sipil;
82
b. Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan
operasional dan adminitratif di bidang kependudukan dan pencatatan
sipil;
c. Penyelenggaraan pembinaan aparatur pada dinas;
d. Pembinaan dan pengendalian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas di
lingkungan dinas;
e. Pengkoordinasian di bidang kependudukan dan catatan sipil dengan
instansi terkait;
f. Penyelenggaraan pelaporan pertanggung jawaban (akuntabilitas) dan
kinerja dinas.
2. Sekretariat
Sekretariat di pimpin oleh seorang Sektretaris berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam hal ini Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon memiliki tugas pokok
yakni sebagai berikut:
Memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Perencanaan,
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan, baik
pelayanan teknis maupun administratif dan koordinasi tugas Bidang-Bidang
secara terpadu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
Kemudian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon memiliki fungsi yang mana sebagai berikut :
83
a. Penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada
Sekretariat;
b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan Dinas;
c. Penghimpunan rencana Kerja Dinas;
d. Penyelenggaraan visi dan misi Dinas;
e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan administrasi umum,
kepegawaian, dan keuangan Dinas;
f. Penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
g. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas-tugas Sub Bagian pada
Sekretariat;
h. Pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program, dan kegiatan tiap-
tiap Bidang pada Dinas;
i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan Kinerja
Dinas;
j. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat.
3. Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dalam hal
ini Sub Bagian Perencanaan memiliki Tugas Pokok, sebagai berikut:
Merencanakan dan mengontrol kegiatan penyusunan perencanaan,
memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan,
memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, melakukan koordinasi,
84
konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, dan membuat
laporan Sub Bagian Perencanaan sehingga berhasil guna dan berdaya guna,
efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Sub Bagian Perencanaan juga memiliki fungsi yang mana
sebagai berikut:
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Perencanaan;
b. Pelaksanaan penyusunan visi dan misi dinas;
c. Pelaksanaan penghimpunan rencana kerja Sekretariat dan bidang-
bidang;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian dan evaluasi program
dan kegiatan Dinas;
e. Pelaksanaan pengelolaan bahan referensi kegiatan Dinas;
f. Penyusunan rencana strategis Dinas;
g. Pengumpulan, pengelolaan data dan penyusunan laporan hasil
kegiatan Dinas;
h. Penyusunan laporan akuntabilitas dan Kinerja Dinas;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / pihak terkait di bidang
program dan evaluasi;
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Perencanaan.
85
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada
Sekretaris. Dalam Hal ini Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki
tugas pokok sebagai berikut:
Merencanakan dan mengontrol kegiatan administrasi umum,
kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian, memberi petunjuk dan
membagi tugas serta membimbing bawahan , memeriksa dan mengoreksi
hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien,
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi yang
mana sebagai berikut:
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan tata usaha Dinas;
c. Pelaksanaan pengelolaan adminitrasi kepegawaian Dinas;
d. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Dinas;
e. Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan Dinas;
f. Pelaksanaan pengadaan peralatan dan perlengkapan Dinas;
g. Pelaksanaan pengindustrian barang keperluan Dinas;
h. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemenfaatan barang inventaris Dinas;
86
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang umum
dan kepegawaian;
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.
5. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dalam hal
ini Sub Bagian Keuangan memiliki tugas pokok sebagai berikut:
Merencanakan dan mengontrol kegiatan administrasi keuangan,
memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan,
memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Sub
Bagian Keuangan sehingga berhasil guna dan berdaya guna , efektif dan
efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Sub Bagian Keuangan juga memiliki fungsi yang mana
sebagai berikut:
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Keuangan;
b. Penyusanan anggaran belanja langsung dan tidak langsung ;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi gaji pegawai Dinas;
d. Penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) Dinas;
e. Penyusunan alur kas keuangan Dinas;
f. Pelaksanaan administrasi keuangan Dinas;
g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
87
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / pihak yang terkait di bidang
keuangan;
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan.
6. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam
hal ini Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas memimpin
dan melaksanakan tugas lingkup Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah
Datang Penduduk, dan Seksi Pendataan Penduduk, sesuai prosedur serta
ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Dan
memiliki tugas pokok sebagai berikut:
Memimpin, merencanakan, penyusunan program dan pengendalian
anggaran Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mengkoordinir,
menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membagi tugas dan mengatur serta
memberi petunjuk kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk kepada
bawahan dan memberi laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan dapat
berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Kemudian Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk memiliki fungsi
yang mana sebagai berikut:
88
a. Penyelenggaraan program, kegiatan dan pengendalian anggaran pada
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk;
c. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
d. Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
e. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk;
f. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait
kependudukan;
g. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk.
7. Seksi Identitas Penduduk
Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Dalam Hal ini Seksi Identitas Penduduk
memiliki tugas pokok sebagai berikut:
Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Identitas Penduduk,
memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan,
memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Seksi
89
Identitas Penduduk, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan
efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Seksi Pendaftaran Penduduk memiliki fungsi yang mana
sebagai berikut:
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Identitas Penduduk;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Identitas Penduduk;
c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada
Seksi Identitas Penduduk;
d. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk;
e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pendaftaran
Penduduk;
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengendalian di Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait di Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Identitas Penduduk.
8. Seksi Pindah Datang Penduduk
Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Dalam hal ini Seksi Pindah Datang
Penduduk memiliki tugas pokok sebagai berikut:
90
Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pindah Datang
Penduduk, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing
bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil Kerja bawahan, dan membuat
laporan Seksi Pindah Datang Penduduk, sehingga berhasil guna dan berdaya
guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Seksi Pindah Datang Penduduk fungsi yang mana sebagai
berikut:
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Pengawasan Pindah
Datang Penduduk;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pindah Datang Penduduk;
c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada
Seksi Pindah Datang Penduduk;
d. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di Bidang Pindah
Datang Penduduk;
e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pindah Datang
Penduduk;
f. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pindah Datang Penduduk;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pindah Datang
Penduduk.
9. Seksi Pendataan Penduduk
Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
bertangggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
91
Penduduk. Dalam hal ini Seksi Pendataan Penduduk memiliki tugas pokok
sebagai berikut:
Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pendataan Penduduk,
memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan,
memeriksa dan mengoreksi hasil Kerja bawahan, dan membuat laporan Seksi
Pendataan Penduduk, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan
efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Seksi Pendataan Penduduk memiliki fungsi sebagai
berikut:
h. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Pendataan Penduduk;
i. Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pendataan Penduduk;
j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada
Seksi Pendataan Penduduk;
k. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk;
l. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk;
m. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pendataan
Penduduk.
92
10. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di pimpin oleh seorang kepala
bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Dalam hal ini Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok
sebagai berikut:
Memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian
anggaran Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mengkoordinir,
menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil, membagi tugas dan mengatur serta memberi
petunjuk kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil kepada bawahan dan
memberikan laporan kepada pimpinan sehingga dapat berjalan dengan baik,
efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil memiliki fungsi yang
mana sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan program, kegiatan dan pengendalian anggaran pada
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil;
c. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
d. Penyelenggaran Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
e. Penyelenggaraan Pengendalian dan pengawasan di Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil;
93
f. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil;
g. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil.
11. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di pimpin
oleh seorang kepala bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. Dalam hal ini Bidang Data dan Informasi
Kependudukan memiliki tugas pokok sebagai berikut:
Memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian
anggaran Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi
kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan kepada
bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan dapat
berjalan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
memiliki fungsi yang mana sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan;
94
c. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
d. Penyelenggaran Bidang Pendataan dan Informasi Kependudukan:
e. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan.
12. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di pimpin oleh
seorang kepala bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. Dalam hal ini Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan n memiliki tugas pokok sebagai berikut:
Memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian
anggaran Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, mengkoordinir,
menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan kepada bawahan, dan memberikan
laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan dapat berjalan baik, efektif dan
efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan memiliki
fungsi yang mana sebagai berikut:
g. Penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
95
h. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Pemanfaatan
Data dan Inovasi Pelayanan;
i. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
j. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di Bidang
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
k. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan.
96
97
4.2 Deskripsi Data
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan
dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penelitian mengenai evaluasi
Pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon,
peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn . Teori
tersebut menjabarkan dengan 6 (enam) kriteria yang perlu diperhatikan dalam
mengevaluasi suatu kebijakan. Adapun 6 (enam) kriteria tersebut meliputi
efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif, yang
terbentuk dari kata dan kalimat hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan
dokumentasi. Sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis, atau melalui alat
perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung.
Selain berupa kata-kata, peneliti juga menggunakan data-data dan
dokumentasi yang ada di lapangan, dokumentasi tersebut bermacam-macam
bentuknya. Adapun dokumentasi yang peneliti ambil yaitu profil Kota Cilegon,
profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data laporan-laporan pencapaian
KTP-el, petunjuk teknis pelaksanaan KTP-el dan Perwal No.63 tentang
pembentukan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon.
Selain itu bentuk data lainnya berupa foto-foto lapangan dimana foto-foto terebut
merupakan foto kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan KTP-el
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon.
98
Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, analisis data dalam
penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles
and Huberman, dimana dikemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi
data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi (conclusion
drawing/ verifying).
Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mereduksi data, yaitu
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan
reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:
a. Kode Q1,2,3, dan seterusnya menandakan daftar urut pertanyaan.
b. Kode I1,2,3, dan seterusnya menandakan daftar urut informan.
Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (data display).
Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Namun
yang paling sering digunakan dan juga dilakukan peneliti untuk menyajikan data
dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.
Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan (verification). Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,
99
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke
lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.
4.2.2 Data Informan
Penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dalam penentuan informan,
peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah
teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Adapun informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang
yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Para informan tersebut adalah pihak-pihak yang terkait, terlibat langsung dan turut
berpartisipasi dalam pelaksanaan program KTP-el di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah
18 (delapan belas) orang, di antaranya adalah:
100
Tabel 4.5
Daftar Informan Penelitian
No. Kode
Informan
Nama Informan Keterangan
1 I1 Drs. Kusmajaya Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk Disdukcapil Cilegon
2 I2 Nuriyana Administrator Database (ADB)
Disdukcapil Cilegon
3 I3 Parko Prahima, S.SI,
M.Si
Kasi Pendataan Penduduk
4 I4-1 Yayat Pelaksana di Bidang Pengelolaan
Informasi Adm. Kependudukan
5 I4-2 Ma’ruf Operator Kecamatan Pulomerak
6 I4-3 Sahlawi Operator Kecamatan Grogol
7 I4-4 Iyus Yusya Operator Kecamatan Purwakarta
8 I4-5 Nunung Lesmana Operator Kecamatan Ciwandan
9 I4-6 Ernita Yurika Operator Kecamatan Jombang
10 I4-7 Aam Riani Operator Kecamatan Cilegon
11 I4-8 Ukon Furkoni Operator Kecamatan Cibeber
12 I4-9 Nenty Rillya Operator Kecamatan Citangkil
13 I5-1 Masayu Azka L. Masyarakat
14 I5-2 Wina Maryamul H. Masyarakat
15 I5-3 Leonardo Masyarakat
16 I5-4 Wawi Masyarakat
17 I5-5 Nuraeni Masyarakat
18 I6 H. Soleh, SE Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota
Cilegon
Sumber : Peneliti (2017)
101
4.3 Penyajian Data
Pembahasan pada penyajian data merupakan hasil analisis dan fakta yang
peneliti temukan di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan
dalam penelitian. Dalam penelitian mengenai “Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cilegon Tahun
2015”, teori yang digunakan adalah teori evaluasi implementasi menurut Dunn,
Dunn dalam Nugroho (2012:729) menyebutkan 6 (enam) tipe kriteria evaluasi
kebijakan, diantaranya : efektivitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, perataan
dan ketepatan. Tujuan dari penetapan teori ini yaitu untuk mengevaluasi
sejauhmana dampak atau manfaat yang dirasakan atas kebijakan tersebut. Adapun
pembahasan yang dapat peneliti paparkan, yaitu sebagai berikut :
1) Kriteria Efektivitas
Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu program mencapai hasil
(akibat) yang diharapkan (maksimal), atau tercapainya suatu tujuan dari
diadakannya tindakan. Dalam penelitian ini “Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015” berupa
pencapaian target pelaksanaan KTP-el, dan hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon.
Berikut temuan di lapangan:
Pencapaian target dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan
dapat menjadi tolak ukur efektivitas dari pelaksanaan KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, terhadap hasil (akibat) yang
diharapkan. Sudah sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
102
Cilegon sebagai pelaksana program KTP-el dalam meningkatkan tertib
administrasi kependudukan, dalam upaya pelaksanaan program KTP-el secara
maksimal.
Pada temuan di lapangan, pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, memiliki hasil atau pencapaian yang sudah
mencapai target, namun masih banyaknya hambatan dalam pelaksanaannya. Hal
ini dapat tercermin dari pernyataan I1, beliau mengatakan sebagai berikut :
“Mengenai target tidak bisa mencapai 100% karena Lampid
(laporan lahir mati pindah datang) yang berubah-ubah setiap
detiknya, sehingga tidak bisa mencapai target. Namun capaian
KTP-el di Kota Cilegon terus bertambah”.
Dari penyataan di atas, dapat diketahui bahwa pada temuan di lapangan,
hasil yang dicapai dari program KTP-el di Kota Cilegon cukup optimal. Setiap
kebijakan mempunyai pencapaian target yang ingin dicapai, dan seberapa besar
perubahan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan KTP-el ini. setiap perubahan
pasti menginginkan kearah yang lebih baik , begitu pula efektivitas dalam
pelaksanaan KTP Elektronik.
Disdukcapil selaku penyelenggara pelaksanaan KTP-el tingkat
pemerintahan kota/kabupaten terus melakukan upaya untuk mencapai hasil yang
diinginkan. Persentase pencapaian KTP-el tidak bisa mencapai 100%, hal ini
dikarenakan oleh lampid yang berubah-ubah. Laporan kelahiran kematian pindah
datang selalu berubah setiap detiknya, tentu hal ini mempengaruhi jumlah
persentase pencapaian perekaman KTP-el d Disdukcapil Kota Cilegon.
103
Adapun hasil yang hendak dicapai bukan saja hanya target pencapaian
perekaman semata, melainkan seberapa besar perubahan yang telah dirasakan.
Peningkatan tertibnya administrasi kependudukan merupakan salah satu tujuan
dilaksanakannya kebijakan ini, setelah diterapkannya KTP-el di Disdukcapil Kota
Cilegon bahwa masih belum tercapainya tertib administrasi kependudukan di
Kota Cilegon, hal ini diungkapkan oleh I1 sebagai berikut :
“Masih belum tercapainya tertib NIK, database, tertib dokumen
karena faktor lampid yang berubah-ubah dan juga karena kesadaran
dan konsistensi penduduk yang masih rendah. Masih belumnya
tertib dokumen meliputi tidak melengkapi berkas, kemudian tidak
melaporkan kepindahan dan sebagainya”.
Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa setelah
diterapkannya KTP-el di Disdukcapil Cilegon masih belum tercapainya tertib
administrasi kependudukan yang meliputi, tertib NIK, tertib database dan tertib
dokumen. Masih banyaknya ketidaksesuaian NIK KTP-el dengan NIK yang ada
di Kartu Keluarga. Sehingga masih banyaknya data yang perlu dirapihkan. Masih
belum tertibnya dokumen dikarenakan kesadaran dan konsistensi penduduk yang
masih rendah dalam melengkapi dokumen kependudukan seperti tidak adanya
data pendukung untuk perubahan nama , tanggal ataupun status. Sehingga dapat
diketahui bahwa belum adanya perubahan yang besar dalam penertiban
administrasi kependudukan, untuk saat ini masih membutuhkan waktu supaya
kedepannya database kependudukan benar-benar tertata dengan baik dan benar-
benar valid.
104
Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan, capaian realisasi KTP-el terus
mengalami peningkatan walaupun sulit untuk mencapai target 100%. Walaupun
demikian, namun masih banyaknya kendala-kendala yang menghambat
terlaksananya program KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon untuk mencapai hasil maksimal. Seperti yang diungkapkan I3 sebagai
berikut :
“Ada banyak kendala dalam pelaksanaan KTP-el di Cilegon ini,
yang pertama kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi yang
menyebabkan tidak adanya pemahaman tentang fungsi dari KTP-el
tidak hanya di kalangan menengah kebawah, namun di lapisan
menengah keatas masih banyak yang belum paham mengenai KTP
elektronik ini. Kendala lainnya yaitu ketersediaan blangko yang
sering kosong , sekarang lancar tapi tidak tahu untuk kedepannya.
Kendala lainnya yaitu koordinasi lintas sektoral, dalam hal ini
misalkan disdukcapil dengan samsat, imigrasi, perbankan dan
lainnya terkadang data yang diambil berbeda dengan BPJS, tidak
tahu BPJS ngambilnya dari mana. Ada juga di perbankan mereka
mengklaim mengambil data dari kementerian , tapi data yang di
DKCS dengan Bank BRI itu beda”.
Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa dalam
pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
masih mengalami banyak kendala. Adapun kendala yang ditemui diantaranya
adalah (1) Sarana dan prasarana yang belum memadai yaitu blangko dan ribbon
yang sering kosong, serta jaringan yang sering trouble. Sering habisnya blangko
tentu saja sangat menghambat dalam pelaksanaan KTP-el ini, karena dalam SOP
untuk pembuatan KTP-el maksimal 14 (empat belas) hari kerja, namun karena
keadaan blangko yang belum stabil saat ini butuh waktu berbulan-bulan untuk
pembuatan KTP-el. Peralatan juga masih kurang , program KTP-el ini mulai
diterapkan sejak tahun 2011 dan sekarang tahun 2016 sudah banyak peralatan
105
untuk perekaman yang sering eror atau tidak berfungsi baik yang di Kecamatan
maupun di Dinas dan untuk pembetulan di pusat memerlukan waktu yang lama.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009
bahwa untuk pengadaan blangko KTP-el dari pusat dengan anggaran APBN, dan
Kota ataupun Kabupaten tidak melakukan pengadaan sendiri untuk ketersediaan
blangko. Sehingga kalau di Pusat tidak ada blangko , di daerahpun ketersediaan
blangko kosong. Berbeda dengan pengadaan ribbon, awalnya memang ribbon
masuk dalam pengadaan pusat, namun saat ini ribbon sudah bisa pengadaan
sendiri dengan APBD.
(2) Masih kurangnya informasi dan pemahaman tentang fungsi KTP-el
sendiri, bukan saja hanya dari lapisan masyarakat menengah kebawah namun juga
lapisan menengah keatas masih banyak yang belum paham. Hal ini menyebabkan
adanya perekaman KTP-el dengan NIK yang berbeda sehingga terjadi duplicated
record. Karena di tingkat Kecamatan belum bisa untuk melakukan pengecekan
biometrik sehingga duplicated record sulit untuk dihindari. (3) Koordinasi lintas
sektoral seperti dengan perbankan, BPJS, samsat yang mana data yang dimiliki
mereka dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami perbedaan.
Hal ini terjadi karena data yang mereka akses bukan langsung dari Disdukcapil
secara langsung melainkan dari pusat, dan data tersebut baru melakukan update
tiap 3 bulan sekali. Sehingga menjadi masalah ketika KTP-el yang sudah dirubah
melalui Disdukcapil tetapi data diperbankan masih belum di update.
Mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program KTP-el,
diutarakan juga oleh I4-1 sebagai berikut :
106
“Kendala pertama yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih
kurang dalam keahlian mengenai KTP-el, masih banyak yang
belum tahu baik operator maupun bagian pelayanan di tingkat
kecamatan. Membedakan yang mana KTP-el yang mana KTP
reguler masih ada yang belum tahu, ada yang sudah KTP-el tapi
disuruh ke dinas untuk cek biometrik padahal sudah jelas itu NIK
KTP-el. Kedua pada saat pertama diterapkannya KTP-el setelah
pemutakhiran data perekaman KTP-el dilakukan tahun 2011,
banyaknya perubahan tanggal lahir saat perekaman sehingga NIK
ikut berubah , dan aplikasi database dari Kementrian belum siap
waktu itu, padahal peraturannya NIK itu tidak boleh dirubah. Tapi
kenyataannya waktu itu NIK bisa dirubah dengan perubahan
tanggal lahir. Dan tahun 2013 NIK sudah dikunci dari pusat,
walupun merubah tanggal lahir NIK tidak akan berubah.
Kendalanya dari pertama perekaman yang sudah KTP-el waktu
perekaman masal, ternyata NIK nya berubah dan melakukan
perekaman lagi atau pengajuan yaitu dampaknya tidak bisa dicetak
dan menjadi duplicated record. Kemudian kendala dalam
pencetakan biasanya gangguan dari pusat , kemudian yang
perekaman menggunakan kontak lens tidak akan pernah bisa
dicetak”.
Berdasarkan pernyataan di atas, yang menyatakan bahwa kendala lainnya
yaitu SDM (Sumber Daya Manusia). Adapun SDM dalam pelaksanaan program
KTP-el adalah petugas pelayanan dari Kelurahan, Kecamatan dan Dinas serta para
Operator pelaksana di tingkat Kecamatan dan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon. Secara kualitas masih kurang dalam keahlian
mengenai program KTP-el. Seperti yang telah disebutkan bahwa dalam
pelaksanaan KTP-el ini melibatkan banyak pihak mulai dari tingkatan yang paling
dekat dengan masyarakat yaitu RT/RW sampai dengan tingkat penyelenggara
yaitu Disdukcapil bahwa masih minimnya informasi yang mereka pahami
mengenai pelaksanaan KTP-el ini, SDM yang berkualitas akan menghasilkan
hasil yang maksimal.
107
Berdasarkan uraian di atas mengenai kriteria efektivitas dalam pelaksanaan
KTP-el di Disdukcapil Kota Cilegon sebagaimana yang dimaksud dalam
pelaksanaannya, secara umum dikatakan belum efektif karena belum adanya
perubahan yang besar dalam upaya mewujudkan tertib adminitrasi kependudukan.
2) Kriteria Efisiensi
Efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria di dalam proses evaluasi
kebijakan. Efisiensi disini merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan
dalam mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi biasanya ditentukan melalui
perhitungan biaya unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas
tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
Efisiensi dalam penelitian mengenai “Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015”,
berkenaan dengan usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Cilegon sebagai penyelenggara program KTP-el tingkat
Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis mengenai efisiensi
program KTP-el dari sisi kemudahan dan ketepatan waktu pembuatan KTP-el .
Berdasarkan temuan lapangan usaha yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilegon seperti diutarakan I1 sebagai berikut:
“Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Cilegon yaitu dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada
dengan maksimal, kemudian memanfaatkan SDM yang ada melalui
bintek, program pelatihan, pengawasan, dan terus melakukan
sosialisasi baik kegiatan , maupun menjadi narasumber untuk
menginformasikan sadar KTP-el . dan juga kami telah melakukan
108
pelayanan keliling dalam rangka jemput bola dalam pelaksanaan KTP-
el”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas menegaskan bahwa, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon sebagai pelaksana program
KTP-el yaitu telah melakukan pelayanan keliling atau jemput bola ke kecamatan-
kecamatan. Hal ini dilakukan supaya untuk menjangkau masyarakat yang sulit
dijangkau dan untuk percepatan hasil yang maksimal dalam program KTP-el
sesuai dengan surat edaran dari Kemendagri. Berikut ini adalah mobil milik
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon yang digunakan untuk
pelayanan keliling sebagai berikut :
Gambar 4.1
Mobil pelayanan keliling Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cilegon
Dalam mobil pelayanan keliling tersebut, terdapat 3 (tiga) perangkat
komputer untuk melakukan perekaman KTP-el , pencetakan KK dan pencetakan
akte kelahiran. Tahun 2016 pelayanan keliling hanya dilakukan di salah satu
kelurahan perwakilan di tiap kecamatan, namun untuk tahun 2017 Disdukcapil
akan melakukan pelayanan keliling di 43 kelurahan yang ada di Kota Cilegon. Hal
109
tersebut tentu sangat disambut dengan baik oleh masyarakat, karena antusias yang
sangat besar karena pelayanan langsung sangat memudahkan masyarakat dalam
pembuatan KTP-el.
Sering habisnya blangko KTP-el tentu menyebabkan terlambatnya
pencetakan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
sehingga kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi. Berikut adalah pernyataan
yang diutarakan oleh I6 sebagai berikut :
“Untuk mengatasi kekosongan blangko , kami memberikan informasi
dan melakukan sosialisasi bahwa blangko kosong dan untuk
sementara sebagai pengganti kami menerbitkan Surat Keterangan
Pengganti KTP-el”.
Berdasarkan pernyataan di atas, menerangkan bahwa untuk mengatasi
kekosongan blangko KTP-el pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cilegon mengeluarkan “Surat Keterangan Penggantian KTP-el”. Surat keterangan
tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cilegon yang berlaku selama 6 (enam) bulan, dan pada surat keterangan
tersebut bahwa dapat digunakan untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada,
perbankan, Imigrasi, Kepolisisan, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan lainnya.
Adapun surat keterangan tersebut seperti gambar berikut:
110
Gambar 4.2
Surat Keterangan pengganti KTP-el
Sesuai dengan surat edaran dari Kemendagri No.471.13/10231/Dukcapil
bahwa bagi yang telah perekaman KTP-el dan belum mendapatkan fisik KTP-el
nya boleh diterbitkannya surat keterangan tersebut supaya bisa digunakan untuk
pengganti KTP-el. Walaupun masyarakat telah diberikan surat keterangan
pengganti KTP-el tersebut dan Disdukcapil telah mengedarkan surat mengenai
penggunaan surat keterangan tersebut , masih ada saja instansi swasta atau
perbankan yang menyulitkan masyarakat dengan meminta fisik KTP-el. Seperti di
Bank Mandiri , Bank BJB yang menolak surat keterangan tersebut , hal seperti ini
seharusnya tidak terjadi apabila koordinasi yang dilakukan lintas sektoral berjalan
dengan baik.
Dan juga untuk membaca chip yang terdapat didalam kartu KTP-el
dibutuhkan alat pembaca KTP-el yaitu Card Reader. Namun saat ini Card Reader
baru Disdukcapil yang menggunakannya, instansi swasta dan perbankan yang ada
di Cilegon belum memilikinya. Padahal Kemendagri sudah mengedarkan surat ke
111
seluruh instansi , swasta maupun perbankan untuk melakukan pengadaan Card
Reader. Supaya tidak hanya melihat data yang diakses saja melainkan untuk
memastikan apakah data yang ada didatabase sama dengan dalam Chip KTP-el
tidak lain untuk mencegah pemalsuan KTP-el.
Pernyataan berikutnya mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam
penyelenggaraan program KTP-el yang diutarakan I3 sebagai berikut :
“Yang pertama melakukan sosialisasi secara komprehensif dan
berkesinambungan, komprehensif dalam artian kita selalu melakukan
update-update tentang peraturan perundangan, seperti adanya instruksi
bahwa pembuatan KTP-el tidak perlu melalui RT, RW. Itu kan
update-update yang kita dapatkan dari pusat untuk diterapkan di
daerah. Secara berkesinambungan artinya selalu kita melakukan
sosialisasi itu terus menerus. Tetapi tidak hanya melalui sosialisasi
saja karena kita terkendala anggaran, maka dari itu kita memanfaatkan
aparat-aparat di kelurahan dan kecamatan untuk melakukan
pembinaan dalam rangka pelayanan-pelayanan langsung. Upaya
lainnya yaitu dengan pelayanan keliling, kita akan melakukan jemput
bola”.
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa usaha-usaha yang
dilakukan dalam pelaksanaan program KTP-el adalah dengan melakukan
sosialisasi secara komprehensif dan berkesinambungan artinya selalu dilakukan
terus menerus mengenai update peraturan perundang-undangan yang didapatkan
dari pusat untuk diterapkan daerah. Seperti intruksi dari Kemendagri yang baru
dalam upaya percepatan pencapaian perekaman KTP-el dilakukan
penyederhanaan prosedur bahwa untuk pembuatan KTP-el tidak perlu lagi
pengantar RT, RW dan kelurahan cukup membawa fotocopy keluarga dengan
catatan bahwa Kartu Keluarga sudah update dan sudah tidak ada kesalahan atau
perubahan.
112
Namun kenyataannya dalam pelaksanaan dan sosialisasi intruksi tersebut
di Kota Cilegon mengalami pro dan kontra, karena petugas pelayanan di
kecamatan-kecamatan menolak pembuatan KTP-el apabila tidak ada pengantar
dari kelurahan. Apabila intruksi tersebut dapat berjalan dengan baik, mayarakat
tidak perlu minta pengantar dari RT, RW dan kelurahan sehingga dapat
memudahkan masyarakat untuk menghemat biaya dan waktu yang dikeluarkan.
Berikut adalah pernyataan mengenai efisiensi dalam program KTP-el yang
diutarakan Oleh I1 :
“Jelas dengan adanya KTP-el bisa meningkatkan efisiensi anggaran di
pusat, karena sudah berlaku seumur hidup, tetapi kalau ada perubahan
tetap saja harus diganti KTP-el nya”.
Berdasarkan pernyataan di atas, menegaskan bahwa dengan berlakunya
KTP-el seumur hidup tentu meningkatkan efisiensi anggaran dipusat. Berdasarkan
surat edaran Mendagri Nomor 470/295/SJ yang dikeluarkan 29 Januari 2016
Isinya menyebutkan sesuai Undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 64 ayat
(7) huruf a mengamanatkan KTP elektronik warga negara Indonesia masa
berlakunya seumur hidup. Selanjutnya KTP elektronik yang sudah diterbitkan
sebelum UU tersebut ditetapkan berlaku seumur hidup.
Salah satu urgensi pemberlakuan KTP-el seumur hidup untuk
penghematan anggaran 4 triliun pertahunnya. Selain soal penghematan, perubahan
masa berlaku KTP-el seumur hidup ini sebagai upaya penyederhanaan, sehingga
masyarakat tidak perlu lagi memperpanjang tiap 5 (lima) tahun. Dan sudah
banyaknya KTP-el di tangan masyarakat yang masih mencantumkan masa
113
berlakunya, tidak menjadi masalah karena itu termasuk sudah berlaku seumur
hidup.
Berikut adalah pernyataan mengenai prosedur dan pelayanan dalam
pembuatan KTP-el di Kota Cilegon , diutarakan oleh I5-4 sebagai berikut:
“Prosedurnya yang terlalu panjang menurut saya, karena harus minta
pengantar dari RT RW Kelurahan baru ke Kecamatan. Dan saat saya
mau mengambil KTP-el di Kecamatan ternyata belum jadi katanya
KTP-el nya tidak bisa dicetak, disuruh ke dinas buat cek biometrik”.
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa informan memiliki
kesulitan dalam pembuatan KTP-el. Masyarakat yang dulu sudah pernah
melakukan perekaman belum tentu KTP-el nya bisa dicetak. Hal ini dikarenakan
adanya perbedaan NIK KTP-el dengan NIK yang ada di dalam Kartu Keluarga
saat ini. Terjadi demikian sebenarnya karena ulah operator yang masih belum
paham dengan NIK KTP-el. NIK yang tidak bisa dicetak KTP-el nya padahal
sudah pernah melakukan perekaman yang bersangkutan harus datang ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon untuk melakukan pengecekan
biometrik. Pengecekan biometrik dilakukan dengan sidik jari atau iris mata,
nantinya akan muncul NIK mana yang KTP-el dan ada dimana.
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa kekosongan blangko
menyebabkan terlambatnya pencetakan sehingga pela
yanan pun menjadi terlambat. Seperti yang diutarakan oleh I5-3 sebagai berikut :
“Saya buat tanggal 4 dan sekarang tanggal 17 untuk pengambilan ,
baru kartu keluarga saja yang sudah jadi, KTP-el nya belum jadi
karena katanya balngko baru ada tahun 2017. Jadi hanya dikasih surat
keterangan untuk mengurus keperluan-keperluan yang berlaku untuk 6
(enam) bulan kedepan”.
114
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa pembuatan KTP-el
melebihi batas waktu pengambilan yang harusnya 2 (dua) minggu tetapi berbulan-
bulan tidak belum juga mendapatkan KTP-elnya, nyatanya karena kehabisan
blangko masyarakat hanya diberikan surat keterangan pengganti KTP-el yang
diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon.
Pada keseluruhan pernyataan dari berbagai informan, dapat disimpulkan
bahwa efisiensi terkait dengan pelaksanaan KTP-el untuk saat ini masih belum
efisien karena masih belum berjalan dengan baik intruksi dari kemendagri
mengenai penyederhanaan dalam pembuatan KTP-el dan juga dari segi waktu
dalam pembuatan KTP-el ini memakan waktu berbulan-bulan karena kendala
kekosongan blangko. Selain itu, saat ini bagi yang baru melakukan perekaman
KTP-el, akan membutuhkan waktu yang lama karena data perekaman baru bisa
masuk ke pusat setelah paling lama 3-5 bulan, hal ini dikarenakan bahwa semakin
banyak yang sudah memiliki KTP-el maka semakin lama pula untuk
memverifikasi data hasil perekaman.
3) Kriteria Kecukupan
Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas
memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya
masalah. Kriteria kecukupan disini merupakan suatu nilai dari seberapa jauhnya
pencapaian dari sebuah hasil yang diinginkan. Dalam hal ini hasil yang diinginkan
merupakan kesesuaian proses pelaksanaan KTP-el dengan kepuasan dan tingkat
kebutuhan masyarakat.
115
Adapun implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu
mengharapkan suatu perubahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan. Adapun perubahan yang ingin dicapai dari pelaksanaan KTP-el ini,
hasilnya dapat memuaskan masyarakat dan pemerintah.
Kecukupan berkenaan dengan sejauh mana kebijakan tersebut dalam
pencapaian target, dapat menurunkan jumlah data penduduk ganda di Kota
Cilegon. Untuk mencapai target tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang
memadai dalam pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon ini.
Adapun temuan lapangan yang dipaparkan oleh I1 sebagai berikut:
“Belum memadainya sarana prasarana menjadi kendala , terutama
untuk blangko dan ribbon yang masih disediakan oleh pusat”.
Pernyataan hampir sama diutarakan oleh I4-3 sebagai berikut :
“Kalau menurut saya, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan KTP-el
di Kota Cilegon ini belum memadai karena yah seperti kendala-
kendala yang tadi disebutkan blangko KTP-el terbatas, sedangkan
antusias masyarakat cukup tinggi. Kemudian juga untuk pengecekan
biometrik hanya bisa dilakukan di DKCS, padahal harusnya di
kecamatan juga ada supaya untuk menghindari “duplicated record”
atau perekaman lebih dari sekali”.
Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masih
kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan KTP-el
di Kota Cilegon, perlu penambahan sedikit karena peralatan yang rusak untuk
diperbaiki dipusat membutuhkan waktu yang lama. Sebagaimana berdasar Perpres
Nomor 26 Tahun 2009 pengadaan blangko KTP-el disediakan oleh pusat , dan
untuk pemeliharaan perangkat keras menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi
dan pemerintah kota. Namun blangko yang diterima Disdukcapil belum cukup
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Cilegon karena pusat
116
memberikan blangko sesuai jumlah data perekaman yang masuk sedangkan di
Kota Cilegon ini beberapa daerah seperti di Kelurahan Kebonsari, Tamanbaru,
Deringo, Citangkil, Tegal Ratu, Kepuh, Kebondalem, Tegal Bunder. Cibeber, dan
Kelurahan Rawa Arum telah melakukan pemekaran RT sehingga banyak
mayarakat yang mengganti KTP-el nya sesuai perubahan tersebut. Sehingga hasil
yang diinginkan masih belum sesuai dengan harapan dan tingkat kebutuhan
masyarakat.
Kemudian untuk meningkatkan kualitas SDM diperlukan pelatihan dan
bintek yang cukup. Hal ini akan menunjang dalam pelaksanaan KTP-el yang
maksimal, berikut pernyataan yang diutarakan oleh I1 :
“Tentu saja operator diberikan bintek, kalau tidak dilakukan bintek
tidak akan bisa operasional. Ada bintek oleh Kementerian Dalam
Negeri, provinsi, dan oleh disdukcapil. Namun operator yang sudah di
bintek sering dipindah tugas atau rolling diganti dengan orang baru
tentu menjadi terhambat sehingga kurang maksimal”.
Pernyataan di atas menegaskan bahwa, operator telah diberikan bintek oleh
kemendagri, provinsi dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon. Namun operator-operator yang telah diberikan bintek kebanyakan dari
mereka dimutasi atau dipindah tugaskan dan diganti dengan operator yang baru
sehingga dalam peLaksanaan KTP-el ini kurang maksimal.
Pernyataan berbeda yang diutarakan oleh I4-1 sebagai berikut :
“Kalau untuk bintek, Kota Cilegon belum pernah melakukan bintek
untuk operator mengenai pelaksanaan KTP-el, adapun waktu itu yang
diadakan oleh provinsi. Kalau SIAK ada setiap tahunnya, karena
SIAK kan dasar nya juga dalam melakukan verifikasi data”.
117
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa Dinas
Kependudukan belum pernah mengadakan bintek mengenai program KTP-el,
adapun waktu itu yang mengadakan dari tingkat Provinsi yang diadakan di Hotel
Sukma Cilegon pada tahun 2011. Sedangkan untuk SIAK diadakan bintek setiap
tahunnya namun terkadang sekali dalam setahun pun tidak terlaksana.
Pernyataan yang mendukung diungkapkan oleh I2 sebagai berikut:
“Bintek harusnya dilakukan tiap tahun , tapi pelaksanaannya
tergantung dari PPTK nya . PPTK nya nggak jalan bintek juga tidak
berjalan. Tapi kita berkoordinasi dengan operator kecamatan cukup
lancar”.
Pernyataan di atas menerangkan bahwa, seharusnya bintek memang
dilakukan setiap tahun. Namun pelaksanaan bintek sendiri tergantung dari PPTK.
Namun berdasar pernyataan tersebut walaupun bintek belum terlaksana,
koordinasi yang dilakukan oleh dinas dengan kecamatan cukup lancar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti dapat dapat
menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan KTP-el ini belum dapat memuaskan
kebutuhan masyarakat dimana masih kurang memadainya sarana dan prasarana
dalam pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon diperlukan penambahan sedikit
supaya pelayanan dalam pembuatan KTP-el bisa lebih maksimal. Dan juga
diperlukan bintek setiap tahunnya baik mengenai KTP-el dan SIAK supaya
kualitas SDM lebih meningkat dan lebih menguasai mengenai program KTP-el
baik dalam pengetahuan ataupun dalam pengoperasiannya karena bintek yang
dilakukan sekali tiap tahunnya masih belum cukup untuk meningkatkan kualitas
SDM.
118
4) Kriteria Perataan
Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan
dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan
manfaat yang diberikan. Pada proses pelaksanaan KTP-el, pihak pemerintah
harusnya dapat melaksanakan dengan adil tanpa adanya perbedaan diskriminasi.
Dalam penelitian tentang “Evaluasi Program KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015”, perataan
berkenaan dengan pendistribusian sosialisasi dalam pelaksanaan program KTP-el
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon kepada masyarakat,
dengan memperhatikan elemen-elemen masyarakat sebagai objek, apakah
masyarakat sudah tahu dan paham dari dilaksanakannya program KTP-el ini dan
apakah sosialisasi mengenai KTP-el sudah dilakukan seacara merata. berikut ini
pernyataan mengenai sosialisasi KTP-el yang diutarakan oleh I1 :
“Sosialisasi sudah berjalan namun belum optimal, setiap tahun Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilegon melakukan sosialisasi di
8 (delapan) Kecamatan tetapi pesertanya tidak mencakup semua.
Belum maksimal karena terkendala anggaran yang terbatas untuk
sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya melalui tatap muka,
tetapi juga melalui radio, media cetak, papan umbul”.
Pelaksanaan program KTP-el oleh Disdukcapil Kota Cilegon berdasarkan
keteranagn di atas, dapat diketahui bahwa memang sosialisasi telah dilakukan
secara di 8 (delapan) kecamatan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam
pelaksanaannya.
Tetapi pada praktiknya belum optimal, masih banyak yang tidak
mengetahui mengenai pelaksanaan dan fungsi dari KTP-el. Juga dikarenakan
pesertanya tidak mencakup semua karena terbatas paling banyak hanya 60 peserta
119
disetiap sosialisasi, tediri dari perwakilan-perwakilan RT, RW, Kelurahan dan
Kecamatan saja sehingga penyampaiannya kurang maksimal. Perwakilan-
perwakilan RT yang mengikuti sosialisasi merupakan rekomendasi dari kelurahan
dan kecamatan, jumlah RT di Kota Cilegon +1400 dan Disdukcapil menginginkan
peserta yang belum pernah mengikuti sosialisasi namun tidak demikian perwakian
RT yang diundang yang sudah pernah mendapatkan sosialisasi. Sosialisasi yang
telah disampaikan oleh Disdukcapil kepada peserta tidak disampaikan dengan
baik kepada masyarakatnya.
Dan juga sosialisasi yang dilakukan juga terkendala anggaran yang
terbatas sehingga hasil juga belum optimal. Selain sosialisasi yang dilakukan di
Kecamatan secara tatap muka, juga dilakukan melalui radio dan media cetak.
Berikut ini adalah salah satu kegiatan sosialisasi mengenai KTP-el yang dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilegon:
Gambar 4.3
Sosialisai yang dilakukan DKCS
120
Adapun kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
dalam mensosialisasikan program KTP-el ini yaitu masih adanya daerah yang
cukup sulit dijangkau dan yang mana kesadaran penduduknya akan kepemilikan
dokumen seperti KTP-el masih cukup rendah. Berikut adalah pernyataan yang
diungkapkan oleh I3 :
“Masih banyak daerah yang sulit dijangkau di Kota Cilegon ini,
masyarakat yang merasa tidak membutuhkan KTP-el seperti di daerah
Cipala, Gunung Batur, Batu lawang daerah-daerah gunung disana.
Mereka terkendala transportasi dan juga ekonomi, untuk turun ke
bawah saja mengeluarkan Rp.50.000 untuk bulak balik belum lagi
kalau KTP-el tidak bisa dicetak karena biometrik harus ke DKCS.
Saya pikir kalo Kecamatan Citangkil, Jombang, Cilegon sangat
antusias sekali”.
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa di Kota Cilegon ini
masih adanya daerah yang agak sulit dijangkau untuk pelaksanaan program KTP-
el ini, yaitu beberapa daerah di Kecamatan Pulomerak karena disana secara
geografis terdiri dari beberapa gunung-gunung yang menjadi tempat pemukiman
penduduk. Faktor ekonomi juga ternyata menjadi kendala masyarakat, lokasi
kantor kelurahan, kecamatan serta Disdukcapil yang berada dipusat kota terbilang
cukup jauh dan membutuhkan biaya yang membuat mereka enggan untuk datang.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh I4-2 sebagai berikut:
“Masih banyak penduduk yang masih sulit untuk dijangkau karena
Kecamatan Pulomerak ini terdapat gunung-gunung. Di Kecamatan
sendiri masih kurangnya sarana untuk melakukan perekaman secara
mobile , sebenarnya sudah pernah meminta ke DKCS sarana untuk
perekaman mobile di daerah pegunungan, tetapi belum di respon.
Adapun daerahnya meliputi Gunung Batur I , Gunung Batur II,
Ciporong, Tembulung, Lebakgede, Cipala, Suralaya. Pinginnya sih
kesana , tetapi transportasi dan sarana prasana belum mendukung”.
121
Berdasarkan hasil wawancara di atas, menerangkan bahwa memang masih
adanya daerah yang agak sulit dijangkau seperti Gunung Batur I, Gunung Batur II,
Ciporong, Tembulung, Lebakgede, Cipala dan Suralaya. Faktor ekonomi yang
rendah, kesadaran akan kepemilikin KTP-el yang masih rendah serta jalan yang
kurang baik menjadi kendala masyarakat di Kecamatan Pulomerak untuk datang
ke Kecamatan dalam pembuatan KTP-el. Perlu dilakukannya jemput bola yaitu
pelayanan mobile dari Kecamatan namun sarana untuk pelayanan mobile belum
memadai. Dalam pencapaian tujuan kebijakan yang telah dicanangkan oleh
pemerintah, diperlukan sosialisasi penuh oleh pemerintah itu sendiri kepada
masyarakat luas. Oleh karena itu peran serta pemerintah di bawahnya, baik
kecamatan, kelurahan, RT/RW sangat diperlukan untuk membantu
mensosialisasikan kebijakan ini, hal ini mengingat guna pembangunan yang
merata.
5) Kriteria Responsivitas
Kriteria responsivitas menurut Dunn dalam Nugroho (2012:317),
berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,
preferensi atau nilai-nilai kelompok mayarakat tertentu. Kriteria responsivitas
adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya
efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan masih gagal jika belum menanggapi
kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu
kebijakan.
122
Pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon diharapkan mampu menjadi respon
pemerintah agar proses pelaksanaan yang sudah ada ini bisa lebih maksimal,
memberikan hasil yang baik serta memberikan kemudahan terhadap kebutuhan
masyarakat. Responsivitas dalam penelitian “Evaluasi Program KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015” berkenaan
dengan partisipasi dan tanggapan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program
KTP-el. Berikut ini adalah pernyataan mengenai tanggapan mengenai
diterapkannya program KTP-el yang diutarakan I4-8 sebagai berikut :
“Menurut saya bagus, karena dengan adanya KTP-el ini nantinya
tidak adalagi KTP ganda atau data ganda , sehingga data penduduk
benar-benar valid”.
Hasil wawancara dengan informan di atas, bahwa dari pelaksanaan KTP-el
di Kota Cilegon mendapatkan respon yang baik dari masyarakat yang pada
dasarnya mereka mendukung pelaksanaan program tersebut. Karena dibandingkan
KTP non elektronik yang tidak dilengkapi sistem keamanan, KTP-el yang
dilengkapi dengan biometrik tentunya lebih baik sehingga tidak ada KTP ganda
nantinya dan juga data akan menjadi lebih valid. Berikut pernyataan yang
mendukung diutarakan juga oleh I4-7 sebagai berikut :
“Kalau menurut saya bagus juga dengan diterapkannya KTP-el , kita
lebih tertib tidak bisa memiliki KTP lebih dari satu, karena apabila ada
NIK lebih dari satu akan ketahuan. Intinya penduduk menjadi lebih
tertib dalam administrasi kependudukan, dan berkependudukan di satu
wilayah saja”.
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan
diterapkannya program KTP-el menuju tertib administrasi kependudukan.
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KTP-el ditunjukkan dengan
123
antusiasme masyarakat dalam pembuatan KTP-el di Kota Cilegon. Peran aktif
masyarakat akan mendukung diterapkannya KTP-el di Kota Cilegon. Berikut ini
adalah pernyataan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon, seperti yang diutarakan I3 sebagai berikut :
“Hal itu terbagi dua, yang pertama kalangan menengah keatas yaitu
penduduk yang antusias sekali dengan diterapkannya KTP-el ini.
Yang kedua kalangan menengah kebawah, ini yang kita pikirkan
mereka yang rasa ingin tahunya kurang mengenai diterapkannya KTP-
el. Kurangnya informasi mengenai perekaman, fungsi dari KTP-el itu.
Contohnya ada ibu rumah tangga dia tidak melakukan perekaman ,
“untuk apa perekaman toh saya dirumah aja” kata dia, ternyata suatu
saat anaknya melamar TNI dan diminta fotocopy KTP-el orang
tuanya. Disaat itu dia menyesal karena deadline nya tidak cukup. Hal-
hal seperti ini membutuhkan sosialisasi secara menyeluruh, tetapi
tidak dari aparat saja melainkan dari seluruh lapisan masyarakat dari
tingkatan RT, RW, kelurahan bahkan masyarakatpun bisa
mensosialisasikan melalui media sosial atau media lainnya”.
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa ada dua kategori
antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan program KTP-el. Pertama yaitu
kalangan menengah keatas yang antusias sekali dengan diterapkannya KTP-el.
Kedua yaitu kalangan menengah kebawah yang mana mereka yang rasa ingin
tahunya masih kurang dan kesadaran akan kepemilikian KTP-el nya masih
rendah. Masih kurangnya informasi mengenai perekaman dan fungsi dari KTP-el
sendiri, dari pernyataan di atas juga menjelaskan bahwa sosialisasi bukan hanya
dari aparat pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat melalui media
sosial maupun media lainnya.
Pernyataan lain juga diutarakan oleh I4-2 sebagai berikut :
“Masyarakat Kecamatan Pulomerak sangat antusias apabila ada
pelayanan langsung dari DKCS, tetapi kalau tidak ada pelayanan
keliling dan harus datang untuk mengurus sendiri di Kecamatan agak
sulit karena kesadaran penduduk di Kecamatan Pulomerak akan
124
kepemilikan KTP-el masih rendah padahal untuk pembuatan KTP-el
di Kecamatanpun gratis atau tidak dipungut biaya. Di Kota Cilegon,
Kecamatan Pulomerak yang capaian KTP-el nya paling rendah yaitu
baru 75%”.
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat di
Kecamatan Pulomerak sangat antusias dalam pembuatan KTP-el apabila ada
pelayanan keliling dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon.
Karena pelayanan keliling yang diadakan hanya satu hari pembuatan KTP-el bisa
langsung selesai, maka dari itu masyarakat sangat antusias sekali apabila ada
pelayanan keliling dari dinas, bisa kita lihat pada gambar berikut ini pelayanan
keliling yang diadakan di Kecamatan Pulomerak :
Gambar 4.4
Pelayanan Keliling di Kecamatan Pulomerak
Sedangkan untuk pembuatan KTP-el atau mengurus sendiri di Kecamatan
Pulomerak, masyarakat agak sulit karena kesadaran penduduk yang masih rendah.
Padahal di Kecamatan pun tidak dipungut biaya sama sekali, teteapi pelayanan
125
pembuatan KTP-el di Kecamatan Pulomerak terlihat sepi seperti dilihat pada
gambar dibawah:
Gambar 4.5
Pelayanan pembuatan KTP-el di Kecamatan Pulomerak.
Pernyataan berbeda diutarakan oleh I4-9 sebagai berikut:
“Program KTP-el ini kan baru dimulai lagi pada januari 2015 lalu,
baru sekarang ini masyarakat antusias untuk melakukan perekaman
KTP-el, karena adanya informasi yang menyatakan bahwa paling
lambat perekaman KTP-el 30 September 2016. Jadi masyarakat
berbondong-bondong datang ke kecamatan untuk perekaman”.
Dari kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa antusiasme
masyarakat dalam pembuatan KTP-el baru ketika ada intruksi dari kemendagri
bahwa untuk perekaman KTP-el paling lambat 30 September 2016. Dengan di
edarkannya instruksi tersebut baik melalui media cetak atau media sosial,
masyarakat baru antusias untuk melakukan perekaman KTP-el.
Berdasarkan hasil wawancara mengenai kriteria responsivitas dalam
pelaksanaan KTP-el di Disdukcapil Kota Cilegon bahwa hasil dan ketanggapan
dalam pelaksanaan ini dinilai cukup baik. Respon baik dari masyarakat dan
126
pemerintah pada dasarnya mendukung program ini, dengan harapan kedepannya
dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
kepemilikan dokumen kependudukan melalui kecamatan.
6) Kriteria Ketepatan
Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program kebijakan dan kuatnya
asumsi yang melandasi tujuan-tujuan kebijakan. Mengacu pada standar
operasional pelaksanaannya apakah pembagian peran dan tanggung jawab dalam
pelaksanaan KTP-el di Disdukcapil Kota Cilegon telah disosialisasikan, tepat
tujuan dan manfaat, dapat membawa dampak perubahan terhadap masyarakat dan
pemerintah.
Perintah yang diberikan kepada implementor harus konsisten, jelas dan
tepat antara tujuan dan manfaat karena perintah yang berubahubah akan
membingungkan pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan KTP-el
tidak akan tercapai.
Pada temuan lapangan seperti yang diutarakan oleh I4-1 sebagai berikut:
“Dengan adanya KTP-el semua terlayani seperti pengurusan asuransi,
perbankan dan lainnya. Semua instansi memanfaatkan KTP-el,
sekarang kan berbasis KTP-el, kalau bukan KTP-el tidak mau
melayani seperti BPJS, perbankan dan lainnya”.
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa program KTP-el
memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan diterapkannya program KTP-el
masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan publik. Karena
127
saat ini untuk pelayanan BPJS, asuransi, perbankan ataupun pelayanan publik
lainnya sudah berbasis KTP-el. Namun pada praktiknya tidak sedikit yang masih
menggunakan KTP manual mendapatkan penolakan pelayanan di perbankan . Hal
tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Pasal 10
disebutkan bahwa KTP non elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum
mendapatkan KTP-el sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
Pernyataan hampir sama juga diutarakan oleh I4-9 sebagai berikut:
“Beberapa dampak setelah diterapkannya KTP-el ini yaitu
kedepannya tidak ada lagi data ganda , satu NIK untuk satu penduduk.
sehingga dengan KTP-el tunggal tentunya dapat meminimalisir
terjadinya penipuan dan lainnya. Dengan adanya KTP-el juga
meudahkan kita untuk mendapatkan pelayanan publik baik perbankan,
rumah sakit dan pelayanan publik lainnya”.
Berdasarkan kutipan wawancara dengan informan tersebut, dapat diketahui
bahwa mengenai perubahan setelah diterapkannya program KTP-el ini banyak
sekali dampak yang dirasakan sekalipun pelaksanaannya belum 100%. Satu NIK
KTP untuk satu penduduk dan dengan dilengkapi biometrik dalam chip KTP-el
sehingga tidak bisa digandakan. Dengan adanya KTP-el juga akan meminimalisir
terjadinya penipuan dan kriminalitas lainnya. Dampak lainnya yaitu membuat
database menjadi lebih akurat dengan NIK tunggal tersebut, walaupun saat ini
masih ditemukannya data ganda karena itu masih perlu dirapihkan dengan
berdasarkan NIK KTP-el sehingga nantinya kedepan tidak ada lagi ditemukan
data ganda.
Program KTP-el merupakan kebijakan nasional yang diterapkan di seluruh
Indonesia, kebijakan ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh beberapa
128
permasalahan identitas penduduk yaitu seperti banyaknya jumlah data ganda
sehingga database menjadi tidak akurat. Berikut ini tanggapan informan
mengenai program KTP-el diutarakan oleh I3 :
“Kalau masalah tepat atau tidaknya kita masih belum bisa jawab
sekarang, karena sekarang ini sedang ruet-ruetnya jadi ada masanya
ketika Pelaksanaan yang baru pertama kali diterapkan masih
membereskan permasalahan-permasalahan kemarin , 2-3 tahun
kedepan kita baru bisa merasakan. Karena sekarang masih bnyaknya
data ganda, tetapi semakin kesini kan semakin sedikit”.
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa memang dengan
dilaksanaknnya KTP-el belum mampu menekan jumlah data ganda di Disdukcapil
Kota Cilegon, namun seiring berjalannya waktu semakin kesini semakin sedikit.
Dan berdasar pernyataan informan di atas, butuh waktu 2-3 tahun lagi untuk
melihat tepat atau tidaknya dari dilaksanakannya program KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon. Akan tetapi kontribusi dari
pelaksanaan KTP-el memberikan dampak yang baik bagi penataan dan
administrasi kependudukan.
Berdasarkan pada seluruh pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa
program KTP-el memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, pemerintah,
perbankan ataupun perusahaan swasta lainnya. Beberapa dampaknya yaitu NIK
KTP-el tidak bisa digandakan atau dipalsukan sehingga meminimalisir terjadinya
penipuan dan juga database menjadi lebih akurat sehingga data yang akurat dapat
digunakan untuk kepentingan pembangunan dan juga dalam pemilu dan
pemilukada.
129
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian
Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan kegiatan
interpretasi hasil penelitian. Interpretasi hasil penelitian merupakan penafsiran
terhadap hasil akhir. Dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep
ahli, sehingga bisa mengembangkan teori, atau bahkan menemukan teori baru,
serta mendeskripsikan hasil data dari hasil data dan fakta di lapangan. Peneliti
dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian dilapangan dengan dasar
operasional yang telah ditetapkan sejak awal, dalam hal ini adalah teori evaluasi
kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn.
Ada enam kriteria yang dapat mengevaluasi suatu kebijakan, dapat
dikatakan berhasil atau tidaknya dalam proses pelaksanaannya. Adapun kriteria
terssebut meliputi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas
dan ketepatan. Adapun temuan yang didapatkan dalam penelitian mengenai
Evaluasi Pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon Tahun 2015 , adalah sebagai berikut:
Pertama, efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu
aktivitas, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut
mempunyai pengaruh yang besar terhadap sasaran kebijakan publik yang telah
ditetapkan sebelumnya. Setiap kebijakan mempunyai pencapaian target yang
ingin dicapai. Adapun perubahan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program
KTP-el, harapan pemerintah menginginkan suatu perubahan yang lebih baik
130
menuju tertib adminitrasi kependudukan sehingga mampu mewujudkan database
kependudukan yang valid dan akurat.
Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian target pelaksanaan perekaman
KTP-el sudah mendekati target yang diharapkan. Namun perubahan yang hendak
dicapai belum bisa dirasakan, yaitu belum tertibnya administrasi kependudukan
ditunjukkan dengan masih banyak ditemukannya data ganda, adanya
ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan KTP-el dengan NIK dalam Kartu
Keluarga, sebagaimana pelaksanaan KTP-el ini untuk mewujudkan satu NIK
untuk satu penduduk. Saat ini Disdukcapil masih membutuhkan waktu supaya
pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon bisa benar-benar efektif, kendati masih
banyak data-data kependudukan yang perlu dirapihkan.
Adapun dalam pelaksanaannya, program KTP-el ini masih mengalami
hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya yaitu masih kurang memadainya
sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga di
kecamatan-kecamatan. Alat perekaman sering mengalami error atau tidak
berfungsi seperti saat awal-awal baru dilaksanakannya program ini, di tiap
kecamatan kebanyakan alat pemindai mata yang sering mengalami error. Pada
awalnya di tiap kecamatan memiliki dua set alat perekaman tetapi saat ini hanya
tinggal satu, karena sudah banyak yang tidak berfungsi lagi. Kemudian hambatan
lainnya yaitu ketersediaan blangko KTP-el yang sering kehabisan bukan hanya
seminggu dua minggu tetapi bahkan sampai berbulan-bulan, penyediaan blangko
sebagaimana sesuai dengan Perpres No.26 Tahun 2009 disediakan oleh pusat
yang dilakukan secara bertahap. Dalam pengadaan blangko KTP-el Kemendagri
131
tidak menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, blangko yang diberikan hanya
sesuai data perekaman yang masuk ke pusat sedangkan blangko yang dibutuhkan
lebih dari itu, di Kota Cilegon ini membutuhkan banyak blangko karena beberapa
daerah melakukan perubahan dan pemekaran RT. KTP-el merupakan kebutuhan
dasar masyarakat dalam pengurusan segala hal untuk mendapatkan pelayanan
publik, maka dari itu kurang memadainya ketersediaan blangko menyebabkan
pelayanan menjadi terlambat sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan
pelayanan publik. Kemudian dalam mengimplementasikan suatu kebijakan untuk
mencapai tujuan yang diinginkan, harus adanya koordinasi yang baik dengan
stakeholder seperti instansi swasta, BPJS, asuransi serta perbankan. Koordinasi
yang dilakukan disdukcapil dengan stakeholder masih belum terkoodinasi secara
langsung, seperti di perbankan data yang mereka akses sering sekali mengalami
perbedaan dengan Disdukcapil, karena mereka langsung terkoordinasi dengan
pusat sehingga data yang mereka akses update tiap 3 bulan sekali. Sehingga
masyarakat yang sudah memiliki KTP-el yang telah diperbaharui, namun dalam
database perbankan datanya belum ter-update sehingga menjadi kendala.
Kedua, efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria didalam proses
evaluasi pelaksanaan KTP-el di Disdukcapil Kota Cilegon. Efisiensi disini
merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam mencapai hasil yang
diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian, Disdukcapil selaku pelaksana dalam
upaya percepatan pencapaian perekaman KTP-el memberikan kemudahan kepada
masyarakat dengan mengadakan pelayanan keliling atau jemput bola yang
dilakukan di tiap kecamatan, kegiatan tersebut disambut baik oleh masyarakat.
132
Kemudian dalam prosedur pembuatan KTP-el di Kota Cilegon sebelumnya
harus ada pengantar dari RT, RW dan kelurahan tetapi saat ini sesuai dengan surat
edaran dari Kemendagri bernomor 471/1768/SJ dalam surat tersebut Mendagri
menegaskan, seiring dengan semakin tertatanya database kependudukan di
seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan, dan
penggantian KTP-el yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan,
perlu penyederhanaan prosedur. Cukup dengan menunjukkan fotokopi Kartu
Keluarga tanpa surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan. Namun
dalam praktiknya mengalami pro dan kontra karena masih belum sesuai dengan
instruksi yang telah ditetapkan kemendagri, untuk pembuatan KTP-el di
kecamatan masih perlu pengantar dari RT/RW dan kelurahan. Kebijakan yang
dibuat oleh kemendagri dalam penyederhanaan prosedur pembuatan KTP-el di
Kota Cilegon belum terlaksana dengan baik.
Pada temuan di lapangan, mengenai kriteria efisiensi yang berkenaan
dengan ketepatan waktu dalam pembuatan KTP-el, dapat diketahui bahwa
program KTP-el belum efisien. Karena kekosongan blangko di Disdukcapil
pembuatan KTP-el tidak tepat waktu yaitu lebih dari 14 hari kerja, padahal sesuai
SOP pelayanan pembuatan KTP-el paling lambat adalah 14 hari kerja. Untuk
mengatasi kekosongan blangko tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el, surat
tersebut hanya bisa dibuat untuk NIK yang sudah KTP-el atau berstatus “Print
Ready Record” atau sudah siap cetak. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala
Dinas, dan disitu tertulis bahwa surat keterangan tersebut sebagai pengganti KTP-
133
el sehingga bisa digunakan untuk mengurus kepentingan seperti BPJS, perbankan
dan lainnya. Walaupun dalam surat keterangan tersebut tertulis dapat digunakan
untuk pelayanan publik selayaknya KTP-el, namun ada saja yang menolak surat
tersebut dan tetap meminta KTP-elnya . Dan juga saat ini sudah 95% penduduk di
Indonesia sudah melakukan perekam KTP-el, sehingga semakin banyak yang
rekam semakin lama pula untuk proses penunggalan hasil perekaman KTP-el.
Artinya yang baru melakukan perekaman membutuhkan waktu yang lama untuk
bisa dilakukan pencetakan KTP-el nya.
Ketiga, kecukupan merupakan salah satu bentuk kriteria pula dalam proses
evaluasi pelasanaan KTP-el di Disdukcapil Kota Cilegon. Dalam hal ini hasil
yang diinginkan merupakan kesesuaian proses pelaksanaan KTP-el dengan
kepuasan dan tingkat kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah biasanya mengharapkan suatu perubahan yang lebih baik dan dapat
memuaskan bagi pelaksananya maupun dengan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian, adanya pelaksanaan KTP-el belum dapat
memuaskan kebutuhan masyarakat
Kriteria Kecukupan yaitu berkaitan dengan kemampuan program KTP-el
dalam menekan jumlah data ganda dan berkaitan dengan kecukupan akan sarana
dan prasarana dalam pelaksanaan program KTP-el. pada temuan di lapangan,
program KTP-el sedikit demi sedikit mengurangi jumlah data ganda. Hanya saja
masih butuh waktu, karena masih banyak data yang perlu dirapihkan sehingga
dapat mewujudkan tertib NIK, tertib, database serta tertib dokumen.
134
Kecukupan juga berkenaan dengan sejauh mana kebijakan tersebut dalam
pencapaian target, dapat menurunkan jumlah data penduduk ganda di Kota
Cilegon. Untuk mencapai target tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang
memadai dalam pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon ini. Permasalahan
blangko kosong, peralatan perekaman yang sudah mulai kurang berfungsi, serta
kualitas SDM yang perlu ditingkatkan menyebabkan hasil yang diinginkan dalam
program KTP-el ini menjadi kurang optimal.
Keempat, perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang
dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanannya atas dasar kesamaan
manfaat yang diberikan. Pada proses pelaksanaan KTP-el oleh Disdukcapil Kota
Cilegon, pihak pemerintah harusnya dapat melaksanakan dengan adil tanpa
adanya perbedaan diskriminasi sehingga proses pelaksanaan KTP-el dalam upaya
penertiban administrasi kependudukan dapat dirasakan oleh semua masyarakat.
Kebijakan pemerintah berupaya untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kebijakan
terdapat beberapa jenis manfaat sebagai dampak positif yang dihasilkan oelh
pengimplementasian kebijakan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian, adapun dalam pelaksanaannya sosialisasi
yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku
pelaksana dalam program KTP sudah dilakukan di delapan kecamatan namun
belum mencakup semua karena pesertanya terbatas 60 orang. Disdukcapil
menginginkan peserta hadir adalah yang belum pernah mengikuti sosialisasi
namun tidak demikian perwakian RT yang diundang yang sudah pernah
mendapatkan sosialisasi. Sosialisasi yang telah disampaikan oleh Disdukcapil
135
kepada peserta tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakatnya. Maka dari
itulah masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami program
KTP-el tersebut. Berdasarkan keterangan informan bahwa pihak pelaksana sangat
penting perannya guna pelaksanaan program KTP-el. Dalam sosialisasi tersebut
dinas juga terkendala anggaran yang terbatas. Sebuah program kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah sudah semestinya didukung oelh sumber dana yang cukup,
karena kebijakan tidakan akan berjalan dengan baik anggaran tidak memadai.
Selain dari pada itu, berdasarkan hasil penelitian jumlah penduduk yang
belum melakukan perekaman sebanyak 37.808 jiwa pada Oktober 2016. jumlah
tersebut akan selalu berubah karena bersifat dinamis dan jumlah wajib KTP akan
terus bertambah. Ada beberapa faktor penyebab bagi yang belum melakukan
perekaman yaitu mereka yang masih belum membutuhkan KTP-el, faktor lainnya
yakni belum sempat melakukan perekaman KTP-el karena bekerja di luar kota
ataupun di luar negeri, padahal untuk di luar kota (luar domisili) bisa melakukan
perekaman ditempat ia menetap. Faktor lainnya masyarakat lanjut usia juga belum
perekaman karena keterbatasan dan tidak mampu untuk datang ke kecamatan atau
dinas sehingga harus dilakukan pelayanan mobile atau pelayanan perekaman
KTP-el di rumah masyarakat.
Kelima, responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan
dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok
masyarakat tertentu. Proses pelaksanaan KTP-el ini diharapkan mampu menjadi
respon pemerintah agar hasil yang telah dicapai dapat lebih maksimal,
136
memberikan hasil yang baik, memberikan kemudahan terhadap kebutuhan
masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan KTP-el di Disdukcapil Kota
Cilegon mendapatkan respon yang baik. Dengan adanya instruksi dari
Kemendagri mengenai bahwa perekaman KTP-el paling lambat 30 September
2016 masyarakat datang ke kecamatan dan dinas untuk melakukan perekaman
KTP-el. Sebelum adanya instruksi tersebut pelayanan pembuatan KTP-el baik di
Kecamatan dan dinas tidak terlalu ramai, dan setelah beredarnya intruksi tersebut
antrian untuk perekaman KTP-el cukup banyak. Karena masih banyak yang
belum melakukan perekaman KTP-el sehingga Kemendagri memperpanjang
waktu perekaman sampai dengan pertengahan tahun 2017.
Antusiasme masyarakat yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan sarana
prasarana yang memadai seperti blangko kosong. Masyarakat mengeluhkan
pemerintah mengistruksikan masyarakat untuk melakukan perekaman tetapi
blangko kosong sehingga tidak sedikit yang merasa kecewa.
Keenam, pada kriteria keenam yaitu ketepatan , kriteria ini berkenaan
dengan apakah suatu kebijakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada
temuan di lapangan program KTP-el memberikan dampak yang baik bukan saja
untuk masyarakat, namun juga untuk memberikan data yang valid yang mana
digunakan untuk keperluan pemilu atau rencana pembangunan kedepannya.
Berdasarkan pada temuan lapangan, masyarakat mengungkapkan bahwa
program KTP-el ini akan memimalisir kriminalitas seperti penipuan. Karena satu
137
NIK KTP-el untuk satu penduduk, sehingga tidak bisa digandakan dan database
menjadi lebih akurat. Dan juga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cilegon telah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi lainnya seperti
BPJS dan perbankan supaya dengan KTP-el masyarakat lebih mudah untuk
mendapatkan pelayanan publik.
Berikut ini adalah matriks hasil temuan lapangan dalam penelitian
mengenai “Evaluasi Program KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon Tahun 2015” :
Tabel 4.6 Hasil Temuan Lapangan
No. Kriteria Hasil Temuan
1. Efektivitas 1. Terget dalam pelaksanaan KTP-el di Kota
Cilegon, tidak bisa mencapai 100% karena
faktor lampid yang berubah setiap waktu.
2. Belum tercapainya tertib administrasi
kependudukan, meliputi masih belum tertib
NIK, masih adanya data ganda atau memiliki
NIK lebih dari satu. Masih belum tertibnya
dokumen, yaitu ketidaksesuaian antara NIK di
KTP-el dengan NIK yang ada di Kartu Keluarga
(KK).
3. Koordinasi lintas sektoral antara DKCS Kota
Cilegon dengan instansi lainnya mengenai
database KTP-el belum berjalan dengan baik.
4. Tidak adanya pengecekan biometrik di tingkat
kecamatan menyebabkan duplicated record atau
138
perekaman KTP-el lebih dari satu kali dengan
NIK berbeda
2. Efisiensi 1. Disdukcapil melakukan pelayanan keliling tahun
2016 di Kelurahan dan Kecamatan dalam upaya
untuk mempercepat mencapai hasil yang
maksimal.
2. Disdukcapil juga melakukan pelayanan mobile
untuk warga yang tidak bisa datang ke
kecamatan untuk perekaman KTP-el karena
sakit atau cacat, namun diperlukan surat
tembusan dari kelurahan dan kecamatan.
3. Sering habisnya blangko, membuat pelayanan
menjadi terlambat yang mana jika sesuai SOP
pembuatan dokumen kependudukan KTP-el 14
hari kerja. Namun sekarang untuk membuat
KTP-el membutuhkan waktu berbulan-bulan.
4. KTP-el yang masih ada masa berlakunya sudah
menjadi KTP-el seumur hidup, namun nyatanya
masih banyak masyakarat di Kota Cilegon yang
belum tahu dan tetap megajukan permohon
KTP-el untuk diganti seumur hidup ke
kecamatan dan dinas.
5. Saat ini bagi yang baru melakukan perekaman
KTP-el, akan membutuhkan waktu 3-5 bulan
karena terjadi gangguan pada server KTP-el, dan
semakin banyak yang sudah memiliki KTP-el
maka semakin lama pula untuk proses
penunggalan hasil perekaman KTP-el.
139
3. Kecukupan 1. Dengan adanya KTP-el seiring berjalannya
waktu, data ganda di Kota Cilegon ini akan
semakin berkurang.
2. Kurang memadainya blangko KTP-el padahal
antusiasme masyarakat kota Cilegon cukup
tinggi.
3. Banyak peralatan untuk perekaman yang
mengalami kerusakan menyebabkan perekaman
menjadi terhambat.
4. Printer Fargo550 atau alat cetak KTP-el saat ini
hanya ada 4 yang bisa digunakan, karena 3 alat
rusak.
5. SDM dalam pelakasaan porgram KTP-el di Kota
Cilegon dari tingkat kelurahan, kecamatan dan
dinas masih kurang secara kualitas sehingga
diperlukan bintek secara terus menerus.
4. Perataan 1. Setiap tahunnya Disdukcapil Kota Cilegon
selalu mengadakan kegiatan sosialisasi program
KTP-el di 8 Kecamatan, namun pesertanya
terbatas 60 orang sehingga hasil belum optimal.
2. Masih adanya daerah yang agak sulit dijangkau,
yang mana disana kesadaran akan kepemilikan
dokumen kependudukan seperti KTP-el masih
rendah. Seperti daerah di gunung-gunung yang
berada di Kecamatan Pulomerak dan Grogol.
5. Responsivitas 1. Masyarakat merespon dengan baik, bahwa KTP-
el lebih baik dari KTP manual sehingga KTP
tidak bisa digandakan.
2. Masyarakat di Kecamatan Pulomerak sangat
antusias apabila ada pelayanan keliling dari
140
Disdukcapil, tetapi kalau untuk mengurus
sendiri di Kecamatan agak sulit karena
kesadaran penduduk di Kecamatan Pulomerak
akan kepemilikan KTP-el masih rendah.
3. Adanya instruksi dari Kemendagri bahwa paling
lambat perekaman KTP-el 30 September,
masyarakat baru antusias datang ke kecamatan
untuk melakukan perekaman.
6. Ketepatan 1. Adanya KTP-el membuat database menjadi
lebih akurat dengan NIK tunggal tersebut,
walaupun saat ini masih ditemukannya data
ganda karena itu masih perlu dirapihkan dengan
berdasarkan NIK KTP-el sehingga nantinya
kedepan tidak ada lagi ditemukan data ganda.
141
BAB V
KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan
Penelitian mengenai “Evaluasi Pelaksanaan KTP Elektronik (KTP-el) di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2015”,
berdasarkan teori evaluasi kebijakan William Dunn dapat disimpulkan bahwa
program KTP-el ini belum efektif sehingga hasil belum maksimal karena belum
mencapai tujuan administrasi kependudukan, yaitu:
1. Program KTP-el yang diterapkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon masih
belum efektif, dikarenakan masih banyak mengalami kendala sehingga
belum tercapainya tertib administrasi kependudukan.
2. Program ini masih belum efisien dikarenakan membutuhkan waktu
yang lama bagi yang baru melakukan perekaman KTP-el. Semakin
banyak yang melakukan perekaman KTP-el semakin lama proses
penunggalan hasil perekaman KTP-el.
3. Masih belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara merata karena
Disdukcapil Kota Cilegon sering kehabisan blangko KTP-el, dimana
pusat hanya memberikan blangko sesuai data perekaman yang masuk
ke pusat padahal Kota Cilegon memerlukan banyak blangko karena
beberapa daerah melakukan pemekaran RT seperti Kelurahan
Kebonsari, Tamanbaru, Cibeber, Rawa Arum, Kepuh, Tegal Ratu,
Samangraya, Kebon Dalem, Tegal Bunder.
142
4. Program KTP-el yang telah diterapkan di Disdukcapil Kota Cilegon
sudah tepat, karena seiring berjalannya waktu jumlah data ganda akan
semakin sedikit sehingga database menjadi benar-benar valid namun
untuk saat ini masih banyak data yang perlu dirapihkan, dan nantinya
database yang akurat dapat mewujudkan pembangunan yang tepat
sasaran di Kota Cilegon
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan KTP
Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
Tahun 2015”, maka peneliti dapat memberikan saran untuk perbaikan kebijakan
berikutnya agar lebih baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu
1. Perlunya dilakukan sosialisasi secara terus menerus supaya dapat
mencakup semua lapisan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan
tertib NIK, tertib database dan tertib dokumen.
2. Perlunya dilakukan bimbingan teknis (bintek) operator dan petugas
pelayanan setiap tahunnya supaya dapat meningkatkan kualitas SDM
karena dampak dari rotasi atau mutasi pegawai operator yang sudah
dibintek dipindahtugaskan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan
penambahan sarana dan prasarana. Seperti alat printer cetak KTP-el
supaya setiap kecamatan masing-masing punya dan bisa melakukan
143
pencetakan di kecamatan sehingga operator tidak bolak balik ke dinas
untuk mencetak KTP-el namun tetap dikontrol oleh dinas.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menambahkan
aplikasi di bagian perekaman supaya dapat melakukan pengecekan
biometrik di kecamatan sehingga dapat menghindari data “duplicated
record” dan masyarakat tidak perlu ke dinas.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
.2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Indrajit, Richardus Eko dkk. 2005. E-Government In Action: Ragam Kasus
Implementasi Sukses di Berbagai Dunia. Yogyakarta: Andi
Yogyakarta.
Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu
Sosial. Jakarta : DIA Fisip Universitas Indonesia.
Miles, Mathew dan Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif (Buku
Sumber Tentang Metode-Metode Baru). Jakarta : Universitas
Indonesia (UI-Press).
Nugroho, R. 2012. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.
Jakarta : Gramedia.
Parson, W. 2008. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.
Jakarta : Prenada Media Group.
Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
Suandi, I Wayan. 2010. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bali Universitas Udayana.
Sudjarwo. 2004. Buku Pintar Kependudukan. Penerbit: PT. Grasindo.
Soekarno SD. 2003. Public Policy. Surabaya : Airlangga University Press.
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D.
Bandung : Alfabeta.
DOKUMEN LAIN :
Dokumen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Laporan
Pelaksanaan Perekaman dan Pencetakan KTP-el. Tahun 2015.
Dokumen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Materi
Sosialisasi Pelaksanaan KTP-el . Tahun 2015.
Dokumen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Himpunan
Peraturan Pelaksanaan e-KTP. Tahun 2012.
Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media,
dan Informatika).
Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government.
Peraturan Presiden RI No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
SUMBER LAIN :
http://banten.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/51, ( Diakses pada Tanggal 11
November 2015).
http://indonesiarayanews .com/read/2012/10/25/ 27504/news-nusantara-10-25-
2012-15-16-realisasi-e-ktp-banten-capai-81-81 persen, (Diakses pada
Tanggal 13 November 2015)
https://riyandarmawan.wordpress.com/2013/03/20/pengertian-e-government,
(Diakses pada Tanggal 13 November 2015).
http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world, (Diakses pada Tanggal 20 Desember
2015).
MATRIKS HASIL WAWANCARA
Efektivitas
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan KTP-el
Q1
I
Apakah hasil yang dicapai dalam pelaksanaan KTP-el di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon mencapai target di
Tahun 2015?
I1
“Mengenai target tidak bisa mencapai 100% karena Lampid (laporan lahir
mati pindah datang) yang berubah-ubah setiap detiknya, sehingga tidak
bisa mencapai target. Namun capaian KTP-el di Kota Cilegon terus
bertambah”.
I2
“Target yang dicapai memang belum 100% tapi sudah mencapai target
dari Kemendagri yang hampir mencapai 90% di bulan oktober 2016.
Karena pelayanan terus berjalan dan jumlah wajib KTP-el semakin
bertambah dan lampid yang berubah sehingga tidak bisa mencapai 100%”.
I6
“Target di tahun 2015 sudah mencapai 86% dan saat ini telah mencapai
95% masih sekitar 5% atau sekitar 20.000 masyarakat belum melakukan
perekaman KTP-el”.
Q2
I
Apakah semenjak diterapkannya program KTP-el di Kota Cilegon,
administrasi kependudukan sudah menjadi lebih tertib ?
I1
“Masih belum tercapainya tertib NIK, database, tertib dokumen karena
faktor lampid yang berubah-ubah dan juga karena kesadaran dan
konsistensi penduduk yang masih rendah. Masih belumnya tertib dokumen
meliputi tidak melengkapi berkas, kemudian tidak melaporkan kepindahan
dan sebagainya”.
I2
“Hampir, karena dibilang sudah juga belum. Karena masih banyak data
yang harus dirapihkan mulai dari penyesuaian NIK di KTP-el dengan NIK
di kartu keluarga, masih banyak penyimpangan. Kemudian
ketidakpahaman warga akan NIK yang dia gunakan sesuai KTP-el itu
kan,makanya banyak dilakukan pengecekan biometrik”.
I6
“Ya, dengan diterapkannya KTP-el akan mengarah pada tujuan , yaitu
tertibnya administrasi kependudukan. orang tidak bisa sembarangan
membuat KTP-el tanpa menggunakan sidik jari. Kalau dulu masih manual
orang bisa membuat KTP dimana saja bisa. Sekarang tentunya data
penduduk menjadi lebih tertib dan akurat. Kalau tertib NIK semua sudah
tercapai, NIK semua penduduk sudah ada dalam kartu keluarga. Karena
kartu keluarga merupakan basis data untuk pembuatan KTP-el. Dengan
adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tentu
database sudah menjadi lebih tertib, ditambah dengan adanya KTP-el
dapat mengurangi jumlah data ganda karena satu NIK satu penduduk,
kalau dulu kan bisa buat KTP dimana saja”.
Q3
I
Apa saja kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan
program KTP-el di Kota Cilegon?
I1
“Kendalanya cukup banyak yaitu sarana prasarana masih belum memadai
seperti blangko dan ribon yang sering kosong, serta jaringan yang sering
trouble sehingga pelayanan menjadi terlambat. Dan kesadaran penduduk
yang masih rendah untuk melakukan perekaman KTP-el dan untuk
perubahan dokumen kependudukan. ada enam faktor penyebab penduduk
belum melakukan perekaman KTP-el yaitu diantaranya seseorang memiliki
kartu identitas lebih dari satu, seseorang melakukan perpindahan ke daerah
lain tanpa melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, belum sempat
melakukan perekaman karena bekerja diluar kota atau luar negeri, dan
terakhir yaitu seseorang telah meninggal”.
I2
“Kendalanya itu peralatan yang masih kurang dan banyak alat-alat yang
rusak saat ini beda dengan 2-3 tahun yang lalu. Kalau waktu itu keinginan
masyarakat untuk memilki KTP-el belum termotivasi, kalau sekarang kan
dengan adanya instruksi Kemendagri otomatis masyarakat berbondong-
bondong untuk perekaman KTP-el karena ada batas waktunya. Mereka
melakukan perekaman tapi sebenarnya belum paham dengan KTP-el
sendiri. Ketersediaan blangko dan ribbon yang sering kosong juga otomatis
menghambat penerapan KTP-el. Kalau waktu ribbon belum boleh
melakukan pengadaan sendiri kalau sekarang sudah dari APBD. Kalau
blangko kan karena masih dari pusat jadi masih tergantung APBN. Kaya
sekarang sudah habis nih blangko nya , untuk sementara kita ganti dengan
surat keterangan pengganti KTP-el”.
I6
“Yang menjadi kendala yaitu tidak adanya blangko KTP-el, kalau ada
blangko KTP-el semua terlayani dengan baik dan cepat. Ribbon yang
terbatas juga sempat menjadi kendala kami karena kebutuhan yang sangat
tinggi namun ribbon terbatas, tapi sekarang sudah bias dari APBD. Kalau
untuk SDM sekarang mereka semua menguasai , hanya kekurangan SDM
saja yang seharusnya 3 orang sekarang dipegang satu orang. Kita tidak
bisa menambahkan begitu saja, karena itu kan dari pemerintah kota
khususnya BKD. Jadi untuk pelayanan ke masyarakat memang harus
ditambahkan SDM nya”.
I3
“Ada banyak kendala dalam pelaksanaan KTP-el di Cilegon ini, yang
pertama kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi yang menyebabkan
tidak adanya pemahaman tentang fungsi dari KTP-el tidak hanya di
kalangan menengah kebawah, namun di lapisan menengah keatas masih
banyak yang belum paham mengenai KTP elektronik ini. Kendala lainnya
yaitu ketersediaan blangko yang sering kosong , sekarang lancar tapi tidak
tahu untuk kedepannya. Kendala lainnya yaitu koordinasi lintas sektoral,
dalam hal ini misalkan disdukcapil dengan samsat, imigrasi, perbankan
dan lainnya terkadang data yang diambil berbeda dengan BPJS, tidak tahu
BPJS ngambilnya dari mana. Ada juga di perbankan mereka mengklaim
mengambil data dari kementerian , tapi data yang di DKCS dengan Bank
BRI itu beda”.
I4-1
“Kendala pertama yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang
dalam keahlian mengenai KTP-el, masih banyak yang belum tahu baik
operator maupun bagian pelayanan di tingkat kecamatan. Membedakan
yang mana KTP-el yang mana KTP reguler masih ada yang belum tahu,
ada yang sudah KTP-el tapi disuruh ke dinas untuk cek biometrik padahal
sudah jelas itu NIK KTP-el. Kedua pada saat pertama diterapkannya KTP-
el setelah pemutakhiran data perekaman KTP-el dilakukan tahun 2011,
banyaknya perubahan tanggal lahir saat perekaman sehingga NIK ikut
berubah , dan aplikasi database dari Kementrian belum siap waktu itu,
padahal peraturannya NIK itu tidak boleh dirubah. Tapi kenyataannya
waktu itu NIK bisa dirubah dengan perubahan tanggal lahir. Dan tahun
2013 NIK sudah dikunci dari pusat, walupun merubah tanggal lahir NIK
tidak akan berubah. Kendalanya dari pertama perekaman yang sudah KTP-
el waktu perekaman masal, ternyata NIK nya berubah dan melakukan
perekaman lagi atau pengajuan yaitu dampaknya tidak bisa dicetak dan
menjadi duplicated record. Kemudian kendala dalam pencetakan biasanya
gangguan dari pusat , kemudian yang perekaman menggunakan kontak lens
tidak akan pernah bisa dicetak”.
I4-2
“Kendalanya yaitu sering habisnya blangko dan ribon menghambat dalam
pencetakan KTP-el ini, jaringan yang sering trouble baik server KTP-el
maupun jaringan SIAK nya apabila hujan lebat jaringan nya offline , dan
kesadaran penduduk Kecamatan Pulomerak yang masih rendah akan
kepemilikan KTP-el”.
I4-3
“Kendalanya cukup banyak meliputi peralatan rekam yang sering error
atau tidak berfungsi , jaringan server yang sering offline bisa dari pusat
atau dari DKCS masalahnya. Sehingga menghambat pelaksanaan KTP-el
ini karena harus diperbaiki dulu. Kendala lainya pada saat pencetakan
blangko dan ribon yang sering kosong , sehingga tidak bisa melakukan
pencetakan. Kalau lagi ada alhamdulilah lancar”.
I4-4
“Kendala yang paling utama yaitu sering kosongnya balngko KTP-el
sehingga tidak bisa melakukan pencetakan, dan juga jaringan yang sering
offline menghambat dalam perekaman KTP-el. Kalau offline lokal biasanya
yang mau perekaman kita alihkan ke DKCS, tetapi banyak yang tidak mau
karena jauh. Kendala lainnya yaitu “data tidur” yang mana data nya tdak
muncul didata SIAK sehingga tidak bisa langsung perekaman, kemudian
banyak yang membuat KTP-el tetapi tidak bisa dicetak karena biometrik”.
I4-5
“Kendalanya itu jaringan SIAK maupun untuk perekaman yang sering
offline sangat mengganggu perekaman menjadi terhambat, terkadang juga
peralatan tidak berfungsi seperti alat finger dan irish matanya. Kemudian
tidak sedikit masyarakat lupa sudah pernah perekaman KTP-el atau belum,
karena di Kecamatan tidak adanya aplikasi untuk pengecekan biometrik
sehingga sering sekali terjadi perekaman lebih dari satu kali dengan NIK
yang berbeda baik masih di Kota Cilegon maupun daerah asalnya”.
I4-6
“Kendalanya peralatan untuk perekaman sering eror atau tidak berfungsi,
seperti irish mata nya dan untuk finger nya, kemudian jaringan yang sering
trouble juga menghambat perekaman. “Data tidur” juga menjadi kendala ,
karena banyak data yang tidak muncul karena adanya integrasi data dari
pusat, sehingga tidak bisa perekaman kalau datanya belum ditampilkan
oleh ADB (Administrator Database). Hal itu terjadi biasanya karena NIK
nya lebih dari satu , karena itu dinonaktifkan sementara oleh Kemendagri.
Kendala lainnya yaitu banyaknya NIK yang biometrik atau KTP-el nya
tidak bisa dicetak biasanya disebabkan karena melakukan perekaman 2
(dua) kali dengan NIK yang berbeda atau NIK yag ada di KK bukan NIK
yang KTP-el sehingga yang bersangkutan harus melakukan cek biometrik
di DKCS karena di kecamatan belum bisa untuk cek biometrik”.
I4-7
“Kendala cukup banyak yaitu ketika masyarakat banyak yang mau
perekaman KTP-el tetapi alat perekaman eror, jaringan offline , data
penduduknya “data tidur” , dan untuk pencetakan di DKCS printer untuk
mencetak nya hanya ada beberapa printer untuk 8 (delapan) kecamatan
dan dinas , harusnya disediakan masing-masing untuk kecamatan supaya
tidak mengantri atau bergantian untuk pencetakan KTP-el supaya lebih
cepat. Kemudian untuk blangko KTP-el dan ribbon kadang lancar , kadang
kosong sehingga tidak bisa melakukan pencetakan KTP-el. Banyaknya data
penduduknya yang “data tidur” sehingga tidak bisa perekaman pada saat
itu juga, karena di dinas juga berkasnya menumpuk yang mengerjakan
hanya satu jadi kita tidak bisa menjanjikan kepada masyatakat kapan bisa
perekaman, ada yang mengerti atau maklum, ada juga yang marah-marah
karena sudah ijin kerja hanya untuk buat KTP-el. Hal-hal seperti itu yang
sulit untuk dijelaskan kepada masyarakat”.
I4-8
“Kendala utama perekaman KTP-el itu jaringan yang sering offline dan
juga alat perekaman yang sudah tidak memungkinkan atau sering tidak
berfungsi sehingga menjadi terhambat. Dan kendala utama dalam
pencetakan yaitu blangko KTP-el yang sering kosong dan printer untuk
mencetak tidak cukup untuk 8 (delapan) kecamatan”.
I4-9
“Kendalanya cukup banyak, yaitu blangko KTP-el dan ribbon yang sering
kosong sehingga kami tidak bisa melakukan pencetakan , kemudian
peralatan untuk perekaman yang sering error serta jaringan server yang
kadang mengalami gangguan sehingga menghambat perekaman KTP-el.
Masyarakat juga terkadang lupa ketika ditanya sudah pernah perekaman
KTP-el atau belum , sehingga banyak sekali KTP-el yang tidak bisa dicetak
karena duplicated record , karena di kecamatan belum adanya aplikasi
untuk melakukan pengecekan biometrik seperti yang di dinas. Padahal
kalau di Kecamatan bisa melakukan pengecekan biometrik akan
meminimalisir terjadinya duplicated record atau perekaman lebih dari
sekali”.
MATRIKS HASIL WAWANCARA
Efisiensi
Usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
Q4
I
Upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani kendala/hambatan
dalam pelaksanaan program KTP-el?
I1
“Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Cilegon yaitu dengan memanfaatkan sarana prasarana yangg ada dengan
maksimal, kemudian memanfaatkan SDM yang ada melalui bintek, program
pelatihan, pengawasan, dan terus melakukan sosialisasi baik kegiatan ,
maupun menjadi narasumber untuk menginformasikan sadar KTP-el . dan
juga kami telah melakukan pelayanan keliling dalam rangka jemput bola
dalam pelaksanaan KTP-el”.
I2
“Sekarang kita upaya nya dengan melakukan pelayanan keliling,
menjemput bola ke kecamatan-kecamatan. Terus juga bagi warga nya yang
sakit, cacat, atau tidak mampu untuk datang ke kecamatan atau dinas kita
adakan pelayanan mobile”.
I6
“Untuk mengatasi kekosongan blangko , kami memberikan informasi dan
melakukan sosialisasi bahwa blangko kosong dan untuk sementara sebagai
pengganti kami menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el”.
I3
“Yang pertama melakukan sosialisasi secara komprehensif dan
berkesinabungan, komprehensif dalam artian kita selalu melakukan update-
update tentang peraturan perundangan, seperti adanya instruksi bahwa
pembuatan KTP-el tidak perlu melalui RT, RW. Itu kan update-update yang
kita dapatkan dari pusat untuk diterapkan di daerah. Secara
berkesinambungan artinya selalu kita melakukan sosialisasi itu terus
menerus. Tetapi tidak hanya melalui sosialisasi saja karena kita terkendala
anggaran, maka dari itu kita memanfaatkan aparat-aparat di kelurahan
dan kecamatan untuk melakukan pembinaan dalam rangka pelayanan-
pelayanan langsung langsung. Upaya lainnya yaitu dengan pelayanan
keliling, kita akan melakukan jemput bola”.
I4-1
“Upaya yang dilakukan kalau masalah jaringan kita hubungi Jarkomdat,
dan kalau KTP-el tidak bisa dicetak harus cek biometrik di dinas, karena di
kecamatan belum bisa melakukan untuk pengecekan biometrik”.
I4-2
“Kalau dari pihak kecamatan hanya bisa menghimbau masyarakat untuk
melakukan perekaman bagi yang belum memiliki KTP-el melalui RT, RW,
kelurahan”
I4-3
“Upaya yang dilakukan dari kecamatan terus koordinasi dengan pihak
DKCS , dan dari DKCS koordinasi dengan kemendagri. Dan juga terus
mensosialisasikan ke lapisan-lapisan masyarakat supaya untuk melakukan
perekaman KTP-el bagi yang belum rekam”.
I4-4
“Adapun yang dilakukan hanya mensosialisasikan ke kelurahan-kelurahan
dan RT RW nya supaya menyampaikan ke masyarakat untuk melakukan
perekaman KTP-el di Cilegon”.
I4-5
“Kita dari Kecamatan terus melakukan himbauan kepada aparatur dan
masyarakat supaya untuk membuat KTP-el di kecamatan”.
I4-6
“Adapun upaya yang dilakukan dengan terus menghimbau dan
mensosialisasikan supaya bagi yang belum perekaman segera untuk
perekaman KTP-el, karena untuk jemput bola sarana tidak memadai”.
I4-7
“Dari kecamatan kita selalu menghimbau masyarakat yang belum
melakukan perekaman KTP-el supaya datang ke Kecamatan, dan untuk
kendala lainnya selalu dikonsultasikan kepada dinas”.
I4-8
“Upaya yang dilakukan , terus mensosialisasikan ke RT dan RW nya dan
juga kita jemput bola yaitu mengadakan perekaman KTP-el di kelurahan”.
I4-9
“Upaya yang dilakukan Kecamatan Citangkil yaitu terus menghimbau
masyarakat melalui kelurahan, RW dan RT supaya segera datang ke
kecamatan bagi yang belum memiliki KTP-el atau belum melakukan
perekaman”.
Q5
I
Apakah dengan adanya KTP-el ini bisa meningkatkan efisiensi?
I1
“Jelas dengan adanya KTP-el bisa meningkatkan efisiensi anggaran di
pusat, karena sudah berlaku seumur hidup, tetapi kalau ada perubahan
tetap saja harus diganti KTP-el nya”.
I6
“Kami kurang tau untuk anggaran dari pusat untuk pengadaan blangko,
ribbon dan peralatannya, karena kami hanya menerima dalam bentuk
barang. Pastinya anggaran jauh lebih besar dibandingkan KTP manual,
tetapi untuk jangka panjang KTP-el ini sudah berlaku seumur hidup jadi
cukup meningkatkan efisiensi”.
Q6
I
Apakah ada kesulitan dalam pembuatan KTP-el di Kota Cilegon?
I5-1
“Kalau saya alhamdulilah lancar tidak ada kesulitan saat pembuatan KTP-
el karena saya pindahan dari Kecamatan Cilegon dan sudah KTP-el jadi
saat pindah ke Kecamatan Citangkil tidak ada kesulitan”.
I5-2
“Tidak ada kesulitan dalam pembuatan KTP-el di DKCS , tapi yah katanya
jadinya agak lama”.
I5-3
“Untuk prosedur pembuatan tidak ada kesulitan karena sebelumnya saya
sudah KTP-el di Bekasi, jadi tinggal perubahan alamat Cilegon saja”.
I5-4
“Bukan sulit sih, tapi agak ribet karena saya sudah pernah rekam tapi
KTP-el nya tidak bisa dicetak karena biometrik”.
I5-5
“Prosedurnya yang terlalu panjang menurut saya, karena harus minta
pengantar dari RT RW Kelurahan baru ke Kecamatan. Dan saat saya mau
mengambil KTP-el di Kecamatan ternyata belum jadi katanya KTP-el nya
tidak bisa dicetak, disuruh ke dinas buat cek biometrik”.
Q7
I
Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan KTP-el di
Kota Cilegon?
I5-1
“Waktu itu kalau tidak salah kurang dari 2 (dua) minggu sudah jadi, kalau
sekarang lama yah karena blangko nya kosong”.
I5-2
“Saya buat tanggal 4 dan sekarang tanggal 17 untuk pengambilan , baru
kartu keluarga saja yang sudah jadi, KTP-el nya belum jadi karena katanya
balngko baru ada tahun 2017. Jadi hanya dikasih surat keterangan untuk
mengurus keperluan-keperluan yang berlaku untuk 6 (enam) bulan
kedepan”.
I5-3
“Waktu yang dijanjikan sebenarnya 2 (dua) minggu, tapi blangko KTP-el
lagi kosong katanya jadinya kemungkinan tahun 2017 belum tau pastinya”.
I5-4
“Dari kecamatan diberi waktu pengambilan 2 (dua) minggu, tetapi KTP-el
saya tidak jadi-jadi sampai sekarang karena blangko juga kosong katanya
jadi tahun 2017”.
I5-5
“Diberi waktu untuk pengambilan sebenarnya hanya 2 minggu, tapi
katanya blangkonya lagi kosong jadi hanya diberi surat keterangan”.
MATRIKS HASIL WAWANCARA
Kecukupan
Q7
I
Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program KTP-el di
Kota Cilegon sudah memadai?
I1
“Belum memadainya sarana prasarana menjadi kendala , terutama untuk
blangko dan ribon yang masih disediakan oleh pusat”.
I2
“Cukup memadai, tetapi perlu penambahan karena sekarang perbaikan ke
pusatnya juga lama”.
I6
“Kan di Kota Cilegon ini ada penambahan untuk program Kartu Identitas
Anak (KIA), ini perlu penambahan komputer dan alat cetak printer untuk
KTP-el dan KIA. Mungkin tahun 2017 untuk pelaksanaan penambahan 2
(dua) set komputer dan printer”.
I3
“Kalau sarana prasarana untuk saat ini hanya perlu penambahan sedikit,
yang masih kurang itu masalah SDM di DKCS lebih sedikit dibandingkan
dengan kecamatan”.
I4-1
“Masing-masing kecamatan sudah memiliki dua perangkat KTP-el dari
pusat, Cuma ada beberapa yang mengalami kerusakan, paling banyak yang
rusak itu iris mata. Sidik jari ada dua yang belum kembali dari pusat sejak
tahun 2013”.
I4-2
“Sarana dan prasarana masih belum memadai, di Kecamatan Pulomerak
sebenarnya ada 2 (dua) alat untuk perekaman KTP-el tapi yang satu rusak
alat untuk iris matanya rusak. Kemudian alat untuk pencetakan KTP-el
yang terbatas di DKCS sehingga harus bergantian, ditambah lagi kalau
ketersediaan blangko yang kosong sampai berbulan-bulan membuat
pelayanan menjadi terlambat”.
I4-3 “Cukup memadai , namun belum 100% “.
I4-4
“Kalau menurut saya, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon ini belum memadai karena yah seperti kendala-kendala yang
tadi disebutkan blangko KTP-el terbatas, sedangkan antusias masyarakat
cukup tinggi. Kemudian juga untuk pengecekan biometrik hanya bisa
dilakukan di DKCS, padahal harusnya di kecamatan juga ada supaya untuk
menghindari “duplicated record” atau perekaman lebih dari sekali”.
I4-5
“Kalau menurut saya, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan KTP-el
ini masih kurang memadai. Peralatan yang sering error , waktu itu pernah
alat yang untuk tanda tangan rusak terua alat tersebut di bawa ke DKCS
untuk diperbaiki, sehingga di Kecamatan Ciwandan tidak bisa melakukan
perekaman. Dan untuk warga yang ingin melakukan perekaman dialihkan
sementara ke DKCS, namun banyak masyarakat yang mengeluh karena
jarak dari Ciwandan ke Kantor DKCS lumayan jauh. Ditambah lagi
jaringan eror sampai seminggu baru diperbaiki. Sehingga menghambat
pelayanan”.
I4-6
“Masih belum memadai, karena sering habisnya blangko dan ribon
menghambat dalam pecetakan. Setelah beberapa bulan tidak ada blangko,
ketika sudah ada sebaliknya ribon yang habis. Masyarakat kan tidak tahu
menahu mengenai kosongnya blangko dan ribon, sehingga mereka
mengklaim bahwa pembuatan KTP-el itu lama dan sulit. Alat untuk
pencetakan di DKCS pun hanya ada 3 sehingga harus menunggu dan
bergantian untuk melakukan pencetakan KTP-el”.
I4-7
“Sarana dan prasarana masih belum memadai, sebelumnya ada dua alat
perekaman di Kecamatan Cilegon tapi yang satu rusak jadi sekarang hanya
satu dan itupun sering eror alatnya. Dan untuk pencetakan nya belum
memadai , saya pingin nya sih setiap kecamatan memiliki satu alat pencetak
KTP-el supaya tidak berebut”.
I4-8
“Belum memadai, yang pertama ketersediaan blangko yang jauh dari
memadai sehingga sering kosong, dan juga alat atau printer pencetak KTP-
el yang terbatas sehingga harus bergantian dengan 7 (tujuh) kecamatan
lainnya”.
I4-9
“Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan KTP-el masih kurang
memadai, yaitu tadi blangko dan ribbon sering kosong, alat perekaman
juga sudah mulai error, dan juga untuk pencetakan di DKCS hanya ada
beberapa printer , sehingga harus menunggu dan bergantian”.
Q9
I
Apakah SDM dalam pelaksanaan program KTP-el ini diberikan
pelatihan/bintek yang cukup?
I1
“Tentu saja operator diberikan bintek, kalau tidak dilakukan bintek tidak
akan bisa operasional. Ada bintek oleh Kementerian Dalam Negeri,
provinsi, dan oleh disdukcapil. Namun operator yang sudah di bintek sering
dipindah tugas atau rolling diganti dengan orang baru tentu menjadi
terhambat sehingga kurang maksimal”.
I2
“Bintek harusnya dilakukan tiap tahun , tapi pelaksanaannya tergantung
dari PPTK nya . PPTK nya nggak jalan bintek juga tidak berjalan. Tapi
kita berkoordinasi dengan operator kecamatan cukup lancar”.
I3 “Bintek pasti ada setiap tahunnya, dari pusat, provinsi dan kota”.
I4-1
“Kalau untuk bintek, Kota Cilegon belum pernah melakukan bintek untuk
operator mengenai pelaksanaan KTP-el, adapun waktu itu yang diadakan
oleh provinsi. Kalau SIAK ada setiap tahunnya, karena SIAK kan dasar nya
juga dalam melakukan verifikasi data”.
I4-2
“Pernah diberikan bintek mengenai pelaksanaan KTP-el tingkat kota yang
di adakan di Hotel Cilegon pada tahun 2014”.
I4-3
“Tentu saja pernah diberikan bintek untuk para operator yang diadakan
oleh DKCS , kalau tidak salah waktu itu dilakukan di Hotel Sukma
Cilegon”.
I4-4
“Kalau saya kebetulan baru satu tahun , jadi untuk KTP-el tidak pernah
mengikuti binteknya”.
I4-5
“Kalau saya kebetulan baru setahun disini, jadi belum pernah ikut bintek
KTP-el di Cilegon”.
I4-6
“Setiap ada program baru pastinya operator di bintek , dan untuk
pelaksanaan KTP-el ini sudah diberikan bintek sejak 2011 saat perekaman
masal. Karena percontohan penerapan KTP-el itu kan Kota Cilegon
awalnya”.
I4-7
“Kalau seinget saya untuk SIAK setiap tahun diadakan bintek karena selalu
di upgrade ke versi baru, dan KTP-el hanya sekali diadakan di hotel sukma
tahun 2011 itupun hanya materi, prakteknya langsung di Kecamatan
masing-masing didampingi dengan pembimbing 2(dua) orang
Kemendagri”.
I4-8 “Saya 2 (dua) kali mengikuti bintek pelaksanaan KTP-el yaitu di Hotel
Sukma Cilegon dan Hotel City Cilegon”.
I4-9
“Kalau untuk bintek mengenai pelaksanaan KTP-el saya belum pernah ikut,
karena saya baru menjadi operator selama 2 tahun saya hanya pernah
mengikuti bintek SIAK versi 5 yang diadakan provinsi”.
Q10
I
Apakah hasil yang diinginkan dalam program KTP-el di Cilegon sudah
memenuhi kebutuhan masyarakat?
I1
“KTP-el merupakan kebutuhan dasar, namun sayangnya masih banyak
yang belum melakukan perekaman KTP-el. Bila belum KTP-el nanti susah
untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya”.
I6
“Program KTP-el sudah memenuhi kebutuhan masyarakat terutama yang
mempunyai NIK itu sudah terpenuhi semua, kecuali yang masih memiliki
Kartu Keluarga (KK) yang lama, datanya perlu di bangunkan atau
dimunculkan supaya KTP-el nya bisa diproses. Kami optimis dengan
pelayanan KTP-el, masyarakat juga antusias”.
MATRIKS HASIL WAWANCARA
Perataan
Perataan Sosialisasi
Q11
I
Apakah sosialisasi program KTP-el yang telah dilakukan sudah
optimal?
I1
“Sosialisasi sudah berjalan namun belum optimal, setiap tahun Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Cilegon melakukan sosialisasi di 8
(delapan) Kecamatan tetapi pesertanya tidak mencakup semua. Belum
maksimal karena terkendala anggaran yang terbatas untuk sosialisasi.
Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya melalui tatap muka, tetapi juga
melalui radio, media cetak, papan umbul”.
I2
“Kita sudah sosialisasikan mengenai KTP-el di setiap kecamatan dan
sudah merata se-Kota Cilegon”.
I6 “Untuk sosialisasi sudah kita lakukan secara merata, setiap tahunnya
melakukan 3 kali sosialisasi di 8 (delapan) kecamatan dan juga beberapa
kali melakukan pelayanan keliling untuk meningkatkan koordinasi dengan
dinas , dan juga RT RW koordinasi dengan dinas melalui kecamatan”.
Q12
I
Adakah masyarakat yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el
di Kota Cilegon ini ?
I1
“Cukup banyak masyarakat yang sulit dijangkau ada beberapa daerah
yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el ini diantaranya daerah
Cipala, Gunung batur, Grogol, pulomerak, maka dari itu diperlukan
pelayanan keliling”.
I2
“Paling didaerah yang masih gunung-gunung seperti Cipala, Gunung
Batur dan lainnya. Selain itu kan geografis yang lainnya mudah untuk
dijangkau”.
I6
“Kalau dilihat dari hasil capaian KTP-el Kecamatan Pulomerak
merupakan Kecamatan dengan capaian paling kecil dibanding kecamatan
lainya, karena disana masih ada beberapa daerah gunung-gunung dan
mereka masih belum butuh untuk untuk kepemilikan dokumen seperti KK
dan KTP. Mereka punya KK dan KTP tetapi yang cetakan lama yang masih
tandatangan Camat”.
I3
“Masih banyak daerah yang sulit dijangkau di Kota Cilegon ini,
masyarakat yang merasa tidak membutuhkan KTP-el seperti di daerah
Cipala, Gunung Batur, Batu lawang daerah-daerah gunung disana. Mereka
terkendala transportasi dan juga ekonomi, untuk turun ke bawah saja
mengeluarkan Rp.50.000 untuk bulak balik belum lagi kalau KTP-el tidak
bisa dicetak karena biometrik harus ke DKCS. Saya pikir kalo Kecamatan
Citangkil, Jombang, Cilegon sangat antusias sekali”.
I4-1
“Masih ada beberapa daerah gunung-gunung seperti Cipala, Gunung
Batur, Ciporong, Pasir Salam. Jadi untuk kesana haru pakai motor, dengan
melakukan pelayanan mobile”.
I4-2
“Masih banyak penduduk yang masih sulit untuk dijangkau karena
Kecamatan Pulomerak ini terdapat gunung-gunung. Di Kecamatan sendiri
masih kurangnya sarana untuk melakukan perekaman secara mobile ,
sebenarnya sudah pernah meminta ke DKCS sarana untuk perekaman
mobile di daerah pegunungan, tetapi belum di respon. Adupun daerahnya
meliputi Gunung Batur I , Gunung Batur II, Ciporong, Tembulung,
Lebakgede, Cipala, Suralaya. Pinginnya sih kesana , tetapi transportasi
dan sarana prasana belum mendukung”.
I4-3
“Karena lokasi yang cukup strategis , tidak ada masyarakat yang sulit
dijangkau dan juga hanya ada 4 (empat) kelurahan jumlah paling sedikit
dibandingkan dengan kecamatan lainnya”.
I4-4
“Kalau untuk lokasi masih bisa terjangkau, paling kalau yang benar-benar
sakit tidak bisa berjalan itu yang sulit untuk dijangkau sehingga harus
dilakukan jemput bola untuk perekaman”.
I4-5
“Yang sulit dijangkau bukan hanya lokasi tapi kondisi yang kurang
memungkinkan untuk datang ke kecamatan seperti yang lansia, yang tidak
bisa berjalan, dan struk jadi mereka belum memiliki KTP-el. Dan dari
lokasi yang sulit dijangkau yaitu daerah Kelurahan Banjarnegara dan
Gunung sugih”.
I4-6
“Secara geografis Kecamatan Jombang berada di tengah kota jadi tidak
terlalu sulit untuk dijangkau, paling yang agak sulit dijangkau yang lansia
sehingga tidak bisa datang ke kecamatan untuk perekaman. Yah memang
harusnya kita jemput bola, tetapi di kecamatan alat yang bisa dipakai
hanya satu”.
I4-7
“Di Kecamatan Cilegon lokasinya cukup strategis jadi tidak terlalu sulit
untuk dijangkau, paling hanya di sekitar Kelurahan Bagendung (TPU
sampah Cilegon) yang lumayan agak jauh”.
I4-8
“Ada satu kelurahan yang agak sulit dijangkau , yaitu daerah yang
berbatasan dengan Kebupaten Serang. Karena lokasinya lumayan jauh
sehingga kesadaran penduduk untuk membuat KTP-el masih rendah”.
I4-9
“Kecamatan Citangkil memiliki lokasi yang cukup strategis sehingga tidak
terlalu sulit, paling yang sulit dijangkau usia lansia yang yang tidak bisa
datang ke kecamatan untuk perekaman”.
Q13
I
Bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan pihak kecamatan dan
kelurahan serta RT dan RW dalam pelaksanaan program KTP-el di
Kota Cilegon?
I1
“Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan KTP-el ini untuk
perekaman dilakukan di Kecamatan dan untuk pencetakannya dilakukan di
Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Cilegon”.
I2
“Koordinasi yang dilakukan dengan Kecamatan juga kita lakukan tiap hari
dengan melalui telepon, atau “spark” atau datang langsung”.
I6
“Kami koordinasi dengan kecamatan melalui sosialisasi dengan RT RW
ibu-ibu PKK juga dengan Camat dan Lurah. Dan juga kami akan jemput
bola dengan pelayanan keliling supaya hasil capaian KTP-el lebih
maksimal”.
I3
“Sampai sejauh ini , kita harus selalu koordinasi dengan kemendagri
karena keterkaitannya dengan ketersediaan bangko. Tidak hanya dengan
pusat karena proses pelaporanpun melalui provinsi berapa jumlah
perekaman, nerapa jumlah blangko yang habis dan lainnya”.
I4-1 “Koordinasi dilakukan dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan”.
I4-2
“Koordinasi yang dilakukan dengan DKCS cukup baik, jika ada trouble
mengenai perekaman , pencetakan KTP-el maupun database dalam SIAK
langsung dikonsultasikan dengan pihak DKCS”.
I4-3
“Seperti yang tadi saya bilang , pihak kecamatan berkoordinasi dengan
baik dengan DKCS untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam
pelaksanaan KTP-el ini”.
I4-4
“Koordinasi yang dilakuakn dengan dinas cukup baik , karena kita terus
komunikasi terkait masalah perekaman maupun mengenai pencetakan KTP-
el”.
I4-5
“Kalau ada kendala kita koordinasi dengan pihak DKCS baik melalui via
telpon maupun melalui “Spark” ( aplikasi chatting) yang difasilitasi oleh
DKCS”.
I4-6
“untuk koordinasi dengan operator DKCS kita difasilitasi dengan adanya
“Spark” atau semacam aplikasi chatting online , sehingga kalau ada
kendala bisa langsung menghubungi pihak DKCS”.
I4-7
“Komunikasi antara operator kecamatan dan dinas terus berjalan dengan
baik supaya bisa berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon ini”.
I4-8
“Koordinasi yang dilakukan alhamdulilah lancar, sehingga apabila ada
trouble kita langsung konsultasi dan menghubungi DKCS”.
I4-9
“Koordinasi yang kami lakukan dengan dinas cukup baik, apabila ada
kendala kami selalu menghubungi operator atau ADB DKCS melalui
“Spark” semacam aplikasi untuk chatting atau melalui Whatsapp”.
Q14
I
Apakah masyarakat Kota Cilegon telah merasakan manfaat dari
dilaksanakannya program KTP-el secara merata?
I1
“Belum merata terkait dengan lampid yang beubah-ubah, manfaatnya
kaitannya dengan pelayanan publik, mulai 30 September 2016 untuk
pelayanan BPJS, asuransi, perbankan dan lainnya harus memiliki KTP-el.
Jadi nantinya yang belum KTP-el sulit untuk mengakses pelayanan publik”.
I2
“Karena belum semua penduduk memiliki KTP-el jadi belum semuanya
merasakan manfaat diterapkannya KTP-el”.
MATRIKS HASIL WAWANCARA
Responsivitas
Tanggapan setelah diterapkannya program KTP-el
Q15
I
Bagaimana tanggapan anda mengenai diterapkannya program KTP-el
di Kota Cilegon?
I3
“Program KTP-el yang telah diterapkan sudah bagus, dengan adanya
KTP-el semakin banyak penduduk yang mendapatkan pelayanan publik dan
semakin meminimalisir penggandaan terkait dengan identitas KTP. Dan
terbangunnya database yang akurat”.
I4-1
“Dengan diterapkannya KTP-el di Kota Cilegon tentu menjadi lebih efektif
dan praktis dengan menggunakan data KTP-el itu kan satu NIK satu orang
untuk seumur hidup, walaupun pindah NIK nya tidak bisa berubah”.
I4-2
“Menurut saya bagus, dengan diterapkannya KTP-el ini penduduk tidak
bisa memiliki KTP lebih dari satu , meminimalisir data ganda”.
I4-3
“Bagus, karena dengan diterapkannya KTP-el dapat meningkatkan
pelayanan publik di Kota Cilegon dan juga ada sistem keamanannya
dibanding dengan KTP lama yang terbuat dr kertas yaitu didalam kartu
terdapat chips yang memuat data rekam seperti foto, ttd, sidik jari,
identitas”.
I4-4
“Sangat bagus, karena dengan KTP-el ini masyarakat hanya bisa memiliki
NIK tunggal yang tidak bisa dirubah”.
I4-5
“Bagus, karena dengan diterapkannya KTP-el ini penduduk hanya memilki
satu tidak bisa double NIK sehingga menjadi lebih efektif”.
I4-6
“Dengan diterapkannya KTP-el di Kota Cilegon ini, tentunya menjadi lebih
tertib administrasi kependudukannya, database menjadi lebih akurat
walaupun memang belum optimal. Jadi NIK yang sudah KTP-el tidak bisa
digandakan lagi”.
I4-7
“Kalau menurut saya bagus juga dengan diterapkannya KTP-el , kita lebih
tertib tidak bisa memiliki KTP lebih dari satu, karena apabila ada NIK
lebih dari satu akan ketahuan. Intinya penduduk menjadi lebih tertib dalam
administrasi kependudukan, dan berkependudukan di satu wilayah saja”.
I4-8
“Menurut saya bagus, karena dengan adanya KTP-el ini nantinya tidak
adalagi KTP ganda atau data ganda , sehingga data penduduk benar-benar
valid”.
I4-9
“Menurut saya program KTP-el ini sangat bagus , karena dengan
diterapkannya KTP-el masyarakat hanya bisa memiliki satu NIK KTP-el
sehingga tidak bisa digandakan , namun program ini masih belum
maksimal karena masih mengalami kendala”.
I5-1
“Saya Cuma ibu rumah tangga biasa, jarang menggunakan KTP-el jadi
manfaatnya kurang dirasa, tetapi dengan diterapkannya KTP-el ini sistem
sudah online jadi kalau mau pindah kemana ketahuan sehingga tidak bisa
digandakan”.
I5-2
“Program KTP-el ini sangat bagus , dibandingkan dengan KTP lama yang
dilaminating. Karena NIK KTP-el tidak bisa digandakan”.
I5-3
“Lebih tertib yang sekarang terus untuk pengurusan ke Bank lebih cepat
karena kan sudah online”.
I5-4
“Dengan adanya KTP-el ini cukup bagus, karena sekarang sudah online
jadi kalau kita mau pindah ketahuan”.
I5-5 “Kayanya sih KTP-el lebih bagus karena adanya sidik jari jadi lebih
aman”.
Q16
I
Bagaimana respon masyarakat terhadap dilaksanaknnaya program
KTP-el di Kota Cilegon?
I3
“Hal itu terbagi dua, yang pertama kalangan menengah keatas yaitu
penduduk yang antusias sekali dengan diterapkannya KTP-el ini. Yang
kedua kalangan menengah kebawah, ini yang kita pikirkan mereka yang
rasa ingin tahunya kurang mengenai diterapkannya KTP-el. Kurangnya
informasi mengenai perekaman, fungsi dari KTP-el itu. Contohnya ada ibu
rumah tangga dia tidak melakukan perekaman , “untuk apa perekaman toh
saya dirumah aja” kata dia, ternyata suatu saat anaknya melamar TNI dan
diminta fotocopy KTP-el orang tuanya. Disaat itu dia menyesal karena
deadline nya tidak cukup. Hal-hal seperti ini membutuhkan sosialisasi
secara menyeluruh, tetapi tidak dari aparat saja melainkan dari seluruh
lapisan masyarakat dari tingkatan RT, RW, kelurahan bahkan
masyarakatpun bisa mensosialisasikan melalui media sosial atau media
lainnya”.
I4-1
“Masyarakat Kota Cilegon antusiasnya sangat tinggi apalagi dibantu
dengan pemberlakuan KIA (Kaartu Identitas Anak). Dengan adanya KIA
sekarang masyarakat berbondong-bondong untuk membuat KTP-el”.
I4-2
“Masyarakat Kecamatan Pulomerak sangat antusias apabila ada
pelayanan langsung dari DKCS, tetapi kalau tidak ada pelayanan keliling
dan harus datang untuk mengurus sendiri di Kecamatan agak sulit karena
kesadaran penduduk di Kecamatan Pulomerak akan kepemilikan KTP-el
masih rendah padahal untuk pembuatan KTP-el di Kecamatanpun gratis
atau tidak dipungut biaya. Di Kota Cilegon, Kecamatan Pulomerak yang
capaian KTP-el nya paling rendah yaitu baru 75%”.
I4-3
“Masyarakat Kecamatan Gerogol sangat antusias dan mendukung dalam
pelaksanaan KTP-el ini dan juga pembuatan KTP-el ini gratis atau tidak
dipungut biaya”.
I4-4
“Masyarakat Kecamatan Purwakarta cukup antusias untuk membuat KTP-
el”.
I4-5
“Sebenarnya karena pada saat perekaman masal pada tahun 2011 tidak
semua yang sudah melakukan perekaman KTP-el nya jadi, sehingga
menyebabkan menurunnya anstusias penduduk Kecamatan Ciwandan”.
I4-6
“Masyarakat Kecamatan Jombang cukup antusias untuk perekaman KTP-
el, mungkin hanya yang baru berusia 17 tahun masih banyak yang belum
rekam KTP-el”.
I4-7
“Mengenai respon dari masyarakat sebenarnya sangat antusias, hanya saja
ada 2 (dua) kategori yaitu, pertama tanggapan mereka bagus apabila KTP-
el nya tidak bermasalah , yang kedua tanggapan mereka kurang bagus
karena KTP-elnya bermasalah atau tidak bisa dicetak karena beberapa
alasan seperti biometrik sehingga yang bersangkutan harus ke DKCS ,
disitulah mereka merasa dipersulit dalam pembuatan KTP-el”.
I4-8 “Masyarakat Cibeber cukup antusias dengan diterapkannya KTP-el ini”.
I4-9
“Program KTP-el ini kan baru dimulai lagi pada januari 2015 lalu, baru
sekarang ini masyarakat antusias untuk melakukan perekaman KTP-el,
karena adanya informasi yang menyatakan bahwa paling lambat
perekaman KTP-el 30 September 2016. Jadi masyarakat berbondong-
bondong datang ke kecamatan untuk perekaman”.
Q17
I
Apa harapan anda setelah diterapkannya KTP-el di Kota Cilegon?
I1
“Harapannya selaku pemerintah , data KTP-el ini digunakan oleh seluruh
instansi pemerintah maupun swasta untuk perencanaan pembangunan
sehingga data valid dan sesuai dan juga untuk pemilu”.
I2
“Harapannya kalau secara data dengan adanya KTP elektronik otomatis
NIK ketunggalan masing-masing warga sudah tercapai
ketunggalannyaberarti tertib administrasinya tercapai. Mudah-mudahan
dengan NIK ketunggalan itu juga mengarah kepada pembuatan akte dan
KIA sesuai dengan NIK KTP elektroniknya”.
I6
“Harapan semua penduduk di Kota Cilegon dapat memiliki KTP-el dan
administrasi kependudukan lainnya, jangan hanya datang pada saat yang
mendesak atau saat butuh saja. Dan yang sudah punya KTP-el sudah
berlaku seumur hidup walaupun masih ada masa berlakunya”.
I3
“Harapannya yang pertama pelayanan publik lebih prima, kemudian
pemanfaatan database itu lebih dioptimalkan. Kita uda punya sms
gateaway di sistem SIAK kita, gimana caranya ketika ada warga usia 17
tahun kita kasih sms gateaway bahwasanya dia sudah sudah bisa
melakukan perekaman KTP-el”.
I4-1
“Harapannya kalau semua sudah KTP-el , tidak ada lagi data ganda ,
sehingga akurasi datanya tepat”.
I4-2
“Aplikasi untuk pengecekan biometrik bisa diaplikasikan di tingkat
Kecamatan , supaya bisa mempermudah penduduk untuk pembuatan KTP-
el khususnya di Pulomerak ini apalagi yang usianya yang sudah rentan.
Dan juga harapannya supaya kedepan KTP-el bisa menjadi kartu
multifungsi tidak hanya identitas penduduk saja sehingga nantinya kita
tidak perlu banyak kartu”.
I4-3
“Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi baik dari
jaringan, maupun ketersediaan blanko dan ribon sehingga masyarakat puas
dengan pelayanan yang cepat dalam pembuatan KTP-el di Cilegon ini, dan
juga lebih tertib administrasi kependudukannya”.
I4-4
“Harapan kedepan mudah-mudahan sarana dan prasarana bisa lebbih
ditingkat, bisa melakukan cek biometrik dan pencetakan KTP-el di
Kecamatan supaya lebih efektif”.
I4-5
“Harapannya supaya lebih baik lagi kedepannya tidak adanya kendala-
kendala sehingga pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon menjadi lebih efektif
dan efisien”.
I4-6
“Harapannya dengan adanya KTP-el kedepannya tidak ada lagi data
ganda, database lebih akurat dan tertib administrasi kependudukan.
sehingga nantinya akan mudah untuk mendapatkan pelayanan publik baik
BPJS, Perbankan, rumah sakit dan instansi lainnya”.
I4-7
“Harapannya kualitas baik sarana prasarana dan SDM lebih ditingkatkan
lagi, banyak KTP-el yang sudah dicetak namun ada cacatnya dibagian foto
atau biodata ada yang kurang jelas, banyak masyarakat yang komplain
untuk dicetak ulang. Dan juga supaya nanti di kecamatan bisa pengecekan
biometrik sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk ke dinas”.
I4-8
“Harapannya supaya di Kecamatan Cibeber ini bisa melakukan pencetakan
di Kecamatan supaya bisa menjadi lebih efektif dan efisien, dan juga
supaya ditingkatkan lagi baik dari sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan KTP-el ini”.
I4-9
“Harapan saya selaku operator, perlu diadakan bintek setiap tahunnya
karena operator selalu berganti-ganti guna meningkatkan kualitas SDM,
kemuadian supaya lebih ditingkatkan lagi sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon , mudah-mudahan ke depannya nanti
bisa melakukan pencetakan dan pengecekan biometrik di tingkat
Kecamatan supaya lebih mempermudah masyarakat dan pelayanan
menjadi lebih cepat”.
I5-1
“Harapan kedepan dengan adanya KTP-el ini supaya lebih dipermudah
untuk mengurus segala hal, jadi tidak dipersulit untuk mendapatkan
pelayanan publiknya”.
I5-2
“Harapannya kedepan ketersediaan blangko selalu ada, walaupun sudah
dikasih surat keterangan tetap saja kami ingin KTP-el yang asli. Supaya
lebih mudah untuk dibawa , dibandingkan surat keterangan agak repot”.
I5-3
“Harapan kedepan lebih tertib dan lancar dan lebih ditingkatkan lagi”.
I5-4
“Harapan saya kedepan semoga pembuatan KTP-el bisa lebih cepat dan
blangko KTP-el selalu tersedia”.
I5-5
“Harapan saya sebagai warga mudah-mudahan pembuatan KTP-el
menjadi lebih cepat dan tidak ribet”.
MATRIKS HASIL WAWANCARA
Ketepatan
Dampak dari pelaksanaan program KTP-el
Q18
I
Bagaimana dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan
program KTP-el di Kota Cilegon?
I1
“Dampak positifnya KTP-el berlaku nasional, nantinya tidak adanya data
ganda, untuk perbankan, BPJS dan pelayanan publik lainnya”.
I2
“Dampaknya tentu menjad lebih tertib administrasi penduduknya, mulai
dari akte kelahiran, KIA (Kartu Identitas Penduduk), kemudian NIK yang
KTP-el sesuai dengan KK, mengurangi data ganda juga. Itu semua
mengarah ke administrasi kependudukan”.
I6
“Dampaknya, masyarakat secara administrasi kependudukan dimanfaatkan
untuk BPJS , perbankan . ini mereka sudah memiliki administrasi yang
dibutuhkan oleh instansi, perbankan ataupun swasta”.
I
“Masyarakat semakin aware terkait dengan datanya, masyarakat semakin
memahami bahwa NIK itu tidak bisa digandakan, kemudian masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan publik menjadi lebih mudah”.
I4-1
“Dengan adanya KTP-el semua terlayanai seperti pengurusan asuransi,
perbankan dan lainnya. Semua instansi memanfaatkan KTP-el, sekarang
kan berbasis KTP-el, kalau bukan KTP-el tidak mau melayani seperti BPJS,
perbankan dan lainnya”.
I4-2
“Dampak positifnya tentu saja membuat database menjadi lebih akurat
dengan adanya KTP-el ini, karena data tunggal dan tidak bisa digandakan
atau dipalsukan. Dengan adanya KTP-el juga lebih menjadi efisien karena
sudah berlaku seumur hidup tidak perlu diperpanjang setiap 5 (lima) tahun
sekali, kecuali ada perubahan elemen data atau rusak dan hilang”.
I4-3
“Dengan adanya KTP-el ini data kependudukan menjadi lebih valid, dan
tentunya sedikit demi sedikit mengurangi data ganda penduduk”.
I4-4
“Dampak setelah diterapkannya KTP-el ini tentu administrasi menjadi
lebih tertib walaupun belum maksimal”.
I4-5
“Yang tadinya punya KTP lebih dari satu, sekarang ketahuan sehingga
harus dihapus NIK yang satunya. Biasanya yang istrinya lebih dari satu ,
sekarang kan tidak bisa digandakan sehingga harus memilih salah satu
mau tinggal di alamat yang mana”.
I4-6
“Banyak dampak positifnya diantaranya dengan adanya KTP-el ini tentu
NIK tidak bisa digandakan dan dipalsukan, kalau dulu KTP manual sangat
mudah sekali untuk dibuat di Kecamatan karena tidak adanya keamanan
sistem nya. Kalau sekarang akan terdeteksi apabila sudah punya KTP-el di
daerah lain. Kemudian administrasi menjadi lebih tertib walaupun belum
maksimal”.
I4-7
“Dampaknya administrasi kependudukan menjadi lebih tertib, hanya ada
satu NIK KTP-el dan tidak bisa digandakan, karena sekarang juga
beberapa instansi seperti perbankan, BPJS dan lainnya yang
mengaharuskan KTP-el. Pengalaman saya dulu saya dulu saat masih KTP
yang reguler atau manual, untuk mengganti tahun lahir dituakan atau
dimudakan tidak menggunakan data pendukung , dan ternyata itu untuk
hutang di bank kalau dulu ganti tanggal dan tahun lahir bisa ganti NIK
dengan input baru. kalau sekarang perubahan apapun harus menggunakan
data pendukung sehingga dokumen menjadi lebih tertib dan NIK juga tidak
bisa diganti”.
I4-8
“Dengan adanya KTP-el sangat berdampak baik , semakin hari semakin
meminimalisir adanya KTP ganda karena sudah online seluruh Indonesia.
Sehingga mengurangi juga bentuk kriminalitas seperti penipuan dan
lainnya”.
I4-9
“Beberapa dampak setelah diterapkannya KTP-el ini yaitu kedepannya
tidak ada lagi data ganda , satu NIK untuk satu penduduk. sehingga dengan
KTP-el tunggal tentunya dapat meminimalisir terjadinya penipuan dan
lainnya. Dengan adanya KTP-el juga meudahkan kita untuk mendapatkan
pelayanan publik baik perbankan , rumah sakit dan pelayanan publik
lainnya”.
I5-1
“Dengan diterapkannya KTP-el bisa lebih mempermudah untuk pelayanan
publik, seperti perbankan bisa langsung di scan KTP-el nya”.
I5-2
“Dengan diterapkannya KTP-el ini sebenarnya data menjadi lebih akurat
sehingga dapat mempermudah hal lainnya, tapi sayang blangko sering
kosong jadi menghambat”.
I5-3
“Dampak positifnya sekarang jadi serba mudah untuk pengurusan apa-apa
lebih cepat karena sudah online sekarang”.
I5-4
“Pastinya dengan adanya KTP-el akan lebih mudah untuk mendapatkan
pelayanan publik”.
I5-5
“Dampaknya belum tahu karena saya baru mau buat KTP-el, mungkin
menjadi lebih mudah”.
Q19
I
Apakah program KTP-el ini sudah tepat dalam mengatasi
permasalahan identitas penduduk?
I1
“Untuk mengenai tepat atau tidaknya bukan hanya Cilegon, tetapi secara
nasional. KTP-el itu masalahnya sama di seluruh Indonesia”.
I2 “Sudah tepat”.
I6
“Program KTP-el sudah tepat untuk mengatasi seperti data ganda, dan
dengan adanya KTP-el mempermudah masyarakat dan instansi-instansi
seperti perbankan menggunakan KTP-el”.
I3
“Kalau masalah tepat atau tidaknya kita masih belum bisa jawab sekarang,
karena sekarang ini sedang ruet-ruetnya jadi ada masanya ketika
penerapan yang baru pertama kali diterapkan masih memberekan
permasasalah-permasalahan kemarin , 2- 3 tahun kedepan kita baru bisa
merasakan. Karena sekarang masih bnyaknya data ganda, tetapi semakin
kesini kan semakin sedikit”.
I4-1
“Kalau menurut saya sudah tepat, karena KTP-el dilengkapi dengan
biometrik sehingga tidak akan ada lagi KTP ganda disaat yang akan
datang”.
I4-2
“Menurut saya sudah tepat apabila tujuannya untuk menertibkan
administrasi kependudukan, karena sedikit demi sedikit permasalahan
seperti KTP ganda menjadi berkurang dengan adanya KTP-el ini. Mudah-
mudahan beberapa tahun lagi kita bisa merasakan, karena saat ini sedang
proses ruet nya”.
I4-3
“Kalau menurut saya sudah tepat, karena KTP-el ini sistem berbasis online
sehingga dapat mempermudah dalam pelayanan publik seperti BPJS, dan
perbankan”.
I4-4
“Program KTP-el ini menurut saya sudah cukup tepat dalam mengatasi
permasalahan identitas penduduk”.
I4-5
“Menurut saya sudah tepat, waktu itu pernah ada data ganda setelah
dilakuakan cek biometrik ternyata dia sudah pernah memiliki KTP-el di
daerah lain. Dengan begitu dia harus mengurus surat pindah dan hanya
memiliki satu KTP-el”.
I4-6
“Program KTP-el ini sudah tepat untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan penduduk, tinggal dijalankan dan menunggu untuk beberapa
tahun kedepan untuk melihat hasil dari diterapkannya KTP-el”.
I4-7
“Sudah tepat karena sedikit demi sedikit membuat administrasi
kependudukan menjadi lebih tertib”.
I4-8
“Sebenarnya kalau untuk permasalahan penduduk sudah cukup tepat,
namun untuk kedepannya mudah-mudahan KTP-el inin bisa menjadi kartu
multifungsi sehingga cukup satu kartu untuk pelayanan publik”.
I4-9
“Untuk saat ini masih belum bisa dikatakan tepat atau tidak, karena masih
banyaknya kendala, mungkin nanti beberapa tahun lagi kita baru bisa
merasakannya”.
Q20
I
Adakah perubahan signifikan yang didapat masyarakat setelah
diterapkannya program KTP-el di Kota Cilegon?
I1
“Jelas ada perubahan KTP manual bisa dibuat dimana saja, namun KTP-el
tidak bisa digandakan karena datnya tunggal”.
I2
“Tentu ada perubahan yang cukup signifikan , karena dengan adanya KTP-
el hanya ada satu NIK yang dipakai walaupun berpindah-pindah”.
LAMPIRAN
Gambar 1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
Gambar 2
Mobil Pelayanan Keliling
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
Gambar 3
Wawancara peneliti dengan Bpk. H. Soleh, SE selaku Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
Gambar 4
Wawancara peneliti dengan Bpk. Drs. Kusmajaya selaku Kepala Bidang DKCS
Kota Cilegon
Gambar 5
Wawancara Peneliti dengan ibu Nuriyana selaku Administrator Database (ADB)
di DKCS Kota Cilegon
Gambar 6
Wawancara peneliti dengan Bpk. Parko Prahima selaku pelaksana di Bidang
Kependudukan
Gambar 7
Wawancara peneliti dengan ibu Ernita Yurika selaku Operator di Kantor
Kecamatan Jombang
Gambar 8
Wawancara peneliti dengan Bpk. Ma’ruf selaku Operator di Kantor Kecamatan
Pulomerak
Gambar 9
Wawancara peneliti dengan Bpk. Samlawi selaku Operator di Kantor Kecamatan
Grogol
Gambar 10
Wawancara peneliti dengan Ibu Nunung Lesmana selaku Operator di Kantor
Kecamatan Ciwandan
Gambar 11
Wawancara peneliti dengan Bpk. Ukon Furkoni selaku Operator di Kantor
Kecamatan Cibeber
Gambar 12
Wawancara peneliti dengan Ibu Aam Riani selaku Operator di Kantor Kecamatan
Cilegon
Gambar 12
Wawancara peneliti dengan Ibu Masayu Azka
Warga Kecamatan Cilegon
Gambar 13
Wawancara peneliti dengan Ibu Wina Maryamul
Warga Kecamatan Purwakarta
MEMBERCHECK
Nama : Drs. Kusmajaya (Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk )
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : Kamis, 1 September 2016
Tempat : Kantor Disdukcapil Kota Cilegon
Hasil wawancara :
Peneliti :Apakah pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon suda optimal?
Informan :Sudah optimal, dikatakan optimal relatif karena kita sudah melakukan
pelayanan keliling di kelurahan dan kecamatan.
Peneliti :Apakah di Disdukcapil sendiri pernah melakukan evaluasi terkait
pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Biasanya hampir tiap bulan kami melakukan rapar evaluasi mengenai
pelaksanaan KTP-el di Cilegon terkait hasil capaian yang telah dicapai,
kendala-kendalanya apa saja, alat yang rusak yang mana saja itu kami
data untuk kami laporkan kepada provinsi supaya ada tindak lanjut.
Peneliti :Apakah hasil pencapaian dari pelaksanaan KTP-el mencapai target di
tahun 2015?
Informan :Mengenai target tidak bisa mencapai 100% karena Lampid (laporan
lahir mati pindah datang) yang berubah-ubah setiap detiknya, sehingga
tidak bisa mencapai target. Namun capaian KTP-el di Kota Cilegon
terus bertambah.
Peneliti :Apakah hasil yang diinginkan dalam program KTP-el di Kota Ciegon
sudah memenuhi kebutuhan masyarakat?
Informan :KTP-el merupakan kebutuhan dasar, namun sayangnya masih banyak
yang belum melakukan perekaman KTP-el. Bila belum KTP-el nanti
susah untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya.
Peneliti :Apakah setelah diterapkannya program KTP-el di Kota Cilegon, tujuan
dari administrasi kependudukan meliputi tertib NIK, tertib database dan
tertib dokumen sudah tercapai?
Informan :Masih belum tercapainya tertib NIK, database, tertib dokumen karena
faktor lampid yang berubah-ubah dan juga karena kesadaran dan
konsistensi penduduk yang masih rendah. Masih belumnya tertib
dokumen meliputi tidak melengkapi berkas, kemudian tidak
melaporkan kepindahan dan sebagainya.
Peneliti :Apa saja faktor pendukung terlaksananya program KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Banyak faktor pendukung terlaksananya KTP-el di Cilegon meliputi
sarana prasarana, kesadaran penduduk.
Peneliti :Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan KTP-
el di Kota Cilegon?
Informan :Kendalanya cukup banyak yaitu sarana prasarana masih belum
memadai seperti blangko dan ribon yang sering kosong, serta jaringan
yang sering troble sehingga pelayanan menjadi terlambat. Dan
kesadaran penduduk yang masih rendah untuk melakukan perekaman
KTP-el dan untuk perubahan dokumen kependudukan. ada enam faktor
penyebab penduduk belum melakukan perekaman KTP-el yaitu
diantaranya seseorang memiliki kartu identitas lebih dari satu,
seseorang melakukan perpindahan ke daerah lain tanpa melalui Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, belum sempat melakukan perekaman
karena bekerja diluar kota atau luar negeri, dan terakhir yaitu seseorang
telah meninggal.
Peneliti :Adakah masyarakat yang sulit di jangkau dalam pelaksanaan KTP-el
ini?
Informan :Cukup banyak masyarakat yang sulit dijangkau ada beberapa daerah
yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el ini diantaranya daerah
Cipala, Gunung batur, Grogol, pulomerak, maka dari iru diperlukan
pelayanan keliling.
Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan DKCS dalam mengatasi kendala-
kendala dalam pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Cilegon yaitu dengan memanfaatkan sarana prasarana yangg ada
dengan maksimal, kemudian memanfaatkan SDM yang ada melalui
bintek, program pelatihan, pengawasan, dan terus melakukan sosialisasi
baik kegiatan , maupun menjadi narasumber untuk menginformasikan
sadar KTP-el . dan juga kami telah melakukan pelayanan keliling dalam
rangka jemput bola dalam pelaksanaan KTP-el.
Peneliti :Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh DKCS Kota Cilegon dalam
pelaksanaan KTP-el?
Informan :Sosialisasi sudah berjalan namun belum optimal, setiap tahun Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Cilegon melakukan sosialisasi di 8
(delapan) Kecamatan tetapi pesertanya tidak mencakup semua. Belum
maksimal karena terkendala anggaran yang terbatas untuk sosialisasi.
Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya melalui tatap muka, tetapi juga
melalui radio, media cetak, papan umbul.
Peneliti :Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh DCKS Cilegon dengan
Kemendagri dalam pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Koordinasi yang dilakukan dinas dengan kemendagri cukup baik ,
karena apabila ada trouble ribon, blangko dan haringan kita langsung
konultasikan dengan kemendagri.
Peneliti :Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh DKCS dengan Kecamatan
dalam pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon?
Peneliti :Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan KTP-el ini untuk
perekaman dilakukan di Kecamatan dan untuk pencetakannya
dilakukan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Cilegon.
Informan :Apakah Operator KTP-el diberikan bintek / pelatihan dalam
pelaksanaan KTP-el?
Peneliti : Tentu saja operator diberikan bintek, kalau tidak dilakukan bintek tidak akan bisa
operasional. Ada bintek oleh Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan
oleh disdukcapil. Namun operator yang sudah di bintek sering dipindah
tugas atau rolling diganti dengan orang baru tentu menjadi terhambat
sehingga kurang maksimal.
Informan :Apakah dengan adanya KTP-el bisa meningkatkan efisiensi anggaran?
Peneliti :Jelas dengan adanya KTP-el bisa meningkatkan efisiensi anggaran di
pusat, karena sudah berlaku seumur hidup, tetapi kalau ada perubahan
tetap saja harus diganti KTP-el nya.
Informan :Apakah Sarana dan Prasarana pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon
yang disediakan oleh pusat sudah memadai?
Peneliti :Belum memadainya sarana prasarana menjadi kendala , terutama untuk
blangko dan ribon yang masih disediakan oleh pusat.
Informan :Apakah masyarakat Kota Cilegon telah merasakan manfaat dari
dilaksanakannya program KTP-el secara merata?
Peneliti :Belum merata terkait dengan lampid yang beubah-ubah, manfaatnya
kaitannya dengan pelayanan publik, mulai 30 September 2016 untuk
pelayanan BPJS, asuransi, perbankan dan lainnya harus memiliki KTP-
el. Jadi nantinya yang belum KTP-el sulit untuk mengakses pelayanan
publik.
Informan :Apa saja dampak positif yang dirasakan masyarakat setelah
diterapkannya program KTP-el di Kota Cilegon?
Peneliti :Dampak positifnya KTP-el berlaku nasional, nantinya tidak adanya
data ganda, untuk perbankan, BPJS dan pelayanan publik lainnya.
Informan :Adakah perubahan signifikan yang didapat masyarakat setelah
memiliki KTP-el di Kota Cilegon?
Peneliti :Jelas ada perubahan KTP manual bisa dibuat dimana saja, namun KTP-
el tidak bisa digandakan karena datnya tunggal.
Informan :Apakah program KTP-el yang telah diterapkan sudah tepat dalam
mengatasi permasalahan kependudukan di Kota Cilegon?
Peneliti :Untuk mengenai tepat atau tidaknya bukan hanya Cilegon, tetapi secara
nasional. KTP-el itu masalahnya sama di seluruh Indonesia.
Informan :Apa harapan anda selaku pemerintah setelah diterapkannya program
KTP-el di Kota cilegon?
Peneliti :Harapannya selaku pemerintah , data KTP-el ini digunakan oleh
seluruh instansi pemerintah maupun swasta untuk perencanaan
pembangunan sehingga data valid dan sesuai dan juga untuk pemilu.
MEMBERCHECK
Nama : Nuriyana (Administrator Database Disdukcapil Cilegon)
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2016
Tempat : Kantor Disdukcapil Kota Cilegon
Hasil wawancara :
Peneliti :Apakah pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon telah berjalan
dengan optimal?
Informan :Sudah optimal, karena berdasarkan data kementerian semester II 2015
kita sudah melebihi target sudah mencapai 95 % tapi kalau berdasarkan
data penduduk karena penduduk itu kan bersifat dinamis ada pindah
datang mati lahir , kita hampir mencapai 85%. Jadi dianggap sudah
optimal lah penerapan KTP-el di Kota Cilegon ini.
Peneliti :Apakah hasil pencapaian program KTP-el di Kota Cilegon sudah
mencapai target di tahun 2015?
Informan :Target yang dicapai memang belum 100% tapi sudah mencapai target
dari Kemendagri yang mencapai 90%. Karena pelayanan terus berjalan
dan jumlah wajib KTP-el semakin bertambah dan lampid yang berubah
sehingga tidak bisa mencapai 100%.
Peneliti :Apakah setelah diterapkannya program KTP-el di Kota Cilegon, tujuan
dari administrasi kependudukan meliput tertib NIK, tertib database dan
tertib kependudukan sudah tercapai?
Informan :Hampir, karena dibilang sudah juga belum. Karena masih banyak data
yang harus dirapihkan mulai dari penyesuaian NIK di KTP-el dengan
NIK di kartu keluarga, masih banyak penyimpangan. Kemudian
ketidakpahaman warga akan NIK yang dia gunakan sesuai KTP-el itu
kan, makanya banyak dilakukan pengecekan biometrik.
Peneliti :Apakah jumlah data ganda di Kota Cilegon masih banyak? Ada
berapa?
Informan :Jumlah data ganda saya sudah lama tidak proses data ganda, cuma data
ganda itu pasti banyak akan ada 10.000an data ganda. Dengan adanya
KTP-el ini tentu data ganda berkurang.
Peneliti :Apa saja faktor-faktor yang mendukung terlaksananya program KTP-el
di Kota Cilegon ?
Informan :Sebelum dilakukan pelayanan keliling sudah tercapai , ditambah
dengan adanya pelayanan keliling lebih bagus. Faktor-faktornya yang
pasti dengan adanya perangkat KTP-el nya yang bagus , terus SDM nya
. Kita kan SDM nya masih kurang nih baik yang di dinas maupun
kecamatan, kan SDM mencakup keahliannya, pemahaman tentang KTP-
el, baik operatornya maupun di pelayanannya.
Peneliti :Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan
program KTP-el di Kota Cilegon ?
Informan :Pertama kalo dibilang sisi geografisnya nggak juga, sebenernya
peralatan yang masih kurang dan banyak alat-alat yang rusak saat ini
beda dengan 2-3 tahun yang lalu. Kalau waktu itu keinginan masyarakat
untuk memilki KTP-el belum termotivasi, kalau sekarang kan dengan
adanya instruksi Kemendagri otomatis masyarakat berbondong-bondong
untuk perekaman KTP-el karena ada batas waktunya. Mereka
melakukan perekaman tapi sebenarnya belum paham dengan KTP-el
sendiri. Ketersediaan blangko dan ribbon yang sering kosong juga
otomatis menghambat penerapan KTP-el. Kalau waktu ribbon belum
boleh melakukan pengadaan sendiri kalau sekarang sudah dari APBD.
Kalu blangko kan karena masih dari pusat jadi masih tergantung APBN.
Kaya sekarang sudah habis nih blangko nya , untuk sementara kita ganti
dengan surat keterangan pengganti KTP-el.
Peneliti :Adakah masyarakat yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan perekaman
KTP-el ini?
Informan :Paling didaerah yang masih gunung-gunung seperti Cipala, Gunung
Batur dan lainnya. Selain itu kan geografis yang lainnya mudah untuk
dijangkau.
Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan DKCS dalam mengatasi kendala-
kendala dalam pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Sekarang kita upaya nya dengan melakukan pelayanan keliling ,
menjemput bola ke kecamatan-kecamatan. Terus juga bagi warga nya
yang sakit, cacat, atau tidak mampu untuk datang ke kecamatan atau
dinas kita adakan pelayanan mobile.
Peneliti :Apa saja penyebab KTP-el biometrik?
Informan :Biometrik itu sebenarnya panggilan, itu tadi ketidaktahuan warganya
NIK mana yang dia sudah rekam, NIK mana yang dipake di KK (Kartu
Keluarga) itu berbeda. Karena dulu proses data ganda pada saat
panggilan ada, terus ketika ada pembersihan data, namanya tidak ada di
database , akhirnya di input ulang sama temen-temen operator, padahal
itu tidak boleh di input ulang. Karena warga sudah merekam dengan
NIK yang lama akhirnya menjadi data ganda. Ketika warga sudah
dengan NIK “B” di KK (Kartu Kelurga) tapi dia merekam dengan NIK
“A” , akhirnya itulah harus dilakukan pengecekan biometrik. Biometrik
adalah hasil perekaman mata, sidik jari dan lainnya . Artinya
pengecekan biometrik itu pengecekan yang mana nih NIK yang KTP-el.
Peneliti :Bagaimana pendistribusian sosialisasi yang dilakukan oleh DKCS Kota
Cilegon dalam pelaksanaan KTP-el ? Apakah sudah merata ?
Informan :Kita sudah sosialisasikan mengenai KTP-el di setiap kecamatan dan
sudah merata se-Kota Cilegon.
Peneliti :Bagaimana Koordinasi yang dilakukan oleh DKCS Kota Cilegon
dengan Kemendagri dalam dilaksanakannya program KTP-el?
Informan :Koordinasi dengan Kemendagri kita lakukan tiap hari melalui telepon,
surat dan koordinasi langsung kesana , hampir tiap hari kita update.
Peneliti :Bagaimana Koordinasi yang dilakukan oleh DKCS dengan Kecamatan
yang ada di Cilegon dalam pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon ?
Peneliti :Koordinasi yang dilakukan dengan Kecamatan juga kita lakuakan tiap
hari dengan melalui telepon, atau “spark” atau datang langsung.
Informan :Apakah Operator KTP-el diberikan bintek / pelatihan khusus dalam
melaksanakan KTP-el?
Peneliti :Bintek harusnya dilakukan tiap tahun , tapi pelaksanaannya tergantung
dari PPTK nya . PPTK nya nggak jalan bintek juga tidak berjalan. Tapi
kan kita koordinasi dengan operator kecamatan cukup lancar.
Informan :Apakah sarana dan prasarana pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon
yang disediakan oleh pusat sudah memadai ?
Peneliti :Cukup memadai, tetapi perlu penambahan karena sekarang perbaikan
ke pusatnya juga lama.
Informan :Bagaimana untuk permintaan blangko dan ribbon ke pusat?
Peneliti :Kita langsung datang kesana dengan surat, permintaaan nya banyak
misal 5000 tapi dikasihnya 2000 tergantung dari sana, terus tergantung
jumlah KTP-el yang Print Ready Record (PRR). Kalau Print Ready
Record nya banyak bisanya sih dikasih banyak Cuma tergantung stok
dari pusatnya juga.
Informan :Bagaimana kualitas blangko dan ribbon yang disediakan oleh pusat?
Peneliti :Memang kalau di awal-awal dulu, kualitasnya bagus tapi agak kesini
kualitasnya kurang bagus tapi sepanjang ini sih masih bisa ditangani
dengan penurunan temperatur di printer pencetakan.
Informan :Ada berapa jumlah printer untuk mencetak KTP-el yang diberikan oleh
pusat?
Peneliti :Semuanya ada 7 (tujuh) printer untuk melakukan pencetakan KTP-el,
tetapi hanya 4 (empat) yang bisa digunakan karena yang 3 agak rusak.
Informan :Apakah masyarakat Kota Cilegon telah merasakan manfaat dari
dilaksanakannya program KTP-el secara merata?
Peneliti :Karena belum semua penduduk memiliki KTP-el jadi belum semuanya
merasakan manfaat diterapkannya KTP-el.
Informan :Apa saja dampak positif yang dirasakan masyarakat setelah
diterapkannya program KTP-el di Kota Cilegon ?
Peneliti :Tentu menjadi tertib administrasi penduduknya, mulai dari akte
kelahiran, KIA (Kartu Identitas Penduduk), kemudian NIK yang KTP-el
sesuai dengan KK, mengurangi data ganda juga. Itu semua mengarah ke
administrasi kependudukan.
Informan :Adakah perubahan signifikan yang didapat masyarakat setelah
diterapkannya program KTP-el di Kota Cilegon?
Peneliti :Tentu ada perubahan yang cukup signifikan , karena dengan adanya
KTP-el hanya ada satu NIK yang dipakai walaupun berpindah-pindah.
Informan :Apakah program KTP-el yang telah diterapkan di Kota Cilegon ini
sudah tepat dalam mengatasi permasalahan penduduk di Kota Cilegon?
Peneliti :Sudah tepat.
Informan :Apa harapan anda selaku pemerintah setelah diterapkannya Program
KTP-el di Kota Cilegon ?
Peneliti :Harapannya kalau secara data dengan adanya KTP elektronik otomatis
NIK ketunggalan masing-masing warga sudah tercapai
ketunggalannyaberarti tertib administrasinya tercapai. Mudah-mudahan
dengan NIK ketunggalan itu juga mengarah kepada pembuatan akte dan
KIA sesuai dengan NIK KTP elektroniknya.
MEMBERCHECK
Nama : H. Soleh, SE (Kepala Disdukcapil Kota Cilegon)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2016
Tempat : Kantor Disdukcapil Kota Cilegon
Hasil wawancara :
Peneliti :Apakah pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon telah berjalan
dengan optimal?
Informan :Pelaksanaan pelayanan KTP-el di Kota Cilegon sudah berjalan dengan
optimal, dan saat ini hasilnya sudah 95% masyarakat yang telah
melakukan perekaman KTP-el. Namun untuk 5 % kedepan kita
terkendala dengan blangko belum ada dari Kemendagri nya. Sebagai
pengganti blangko KTP-el, surat keterangan pengganti KTP-el
(SUKET) telah diterbitkan yang bisa dipergunakan dengan sebaik-
baiknya.
Peneliti :Apakah hasil pencapaian program KTP-el di Kota Cilegon sudah
mencapai target di tahun 2015?
Informan :Target di tahun 2015 sudah mencapai 86% dan saat ini telah mencapai
95% masih sekitar 5% atau sekitar 20.000 masyarakat belum melakukan
perekaman KTP-el.
Peneliti :Apakah hasil yang diinginkan dalam program KTP-el di Kota Cilegon
sudah memenuhi kebutuhan masyarakat?
Informan :Program KTP-el sudah memenuhi kebutuhan masyarakat terutama
yang mempunyai NIK itu sudah terpenuhi semua, kecuali yang masih
memiliki Kartu Keluarga (KK) yang lama, datanya perlu di bangunkan
atau dimunculkan suapaya KTP-el nya bisa diproses. Kami optimis
dengan pelayanan KTP-el, masyarakat juga antusias.
Peneliti :Apakah setelah diterapkannya program KTP-el di Kota Cilegon, tujuan
dari administrasi kependudukan meliputi tertib NIK, tertib database dan
tertib dokumen sudah tercapai?
Informan :Ya, dengan diterapkannya KTP-el akan mengarah pada tujuan , yaitu
tertibnya administrasi kependudukan. orang tidak bisa sembarangan
membuat KTP-el tanpa menggunakan sidik jari. Kalau dulu masih
manual orang bisa membuat KTP dimana saja bisa. Sekarang tentunya
data penduduk menjadi lebih tertib dan akurat. Kalau tertib NIK semua
sudah tercapai, NIK semua penduduk sudah ada dalam kartu keluarga.
Karena kartu keluarga merupakan basis data untuk pembuatan KTP-el.
Dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
tentu database sudah menjadi lebih tertib, ditambah dengan adanya
KTP-el dapat mengurangi jumlah data ganda karena satu NIK satu
penduduk, kalau dulu kan bisa buat KTP dimana saja.
Peneliti :Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan
program KTP-el di Kota Cilegon ?
Informan :Yang menjadi kendala yaitu tidak adanya blangko KTP-el, kalau ada
blangko KTP-el semua terlayani dengan baik dan cepat. Ribbon yang
terbatas juga sempat menjadi kendala kami karena kebutuhan yang
sangat tinggi namun ribbon terbatas, tapi sekarang sudah bias dari
APBD. Kalau untuk SDM sekarang mereka semua menguasai , hanya
kekurangan SDM saja yang seharusnya 3 orang sekarang dipegang satu
orang. Kita tidak bisa menambahkan begitu saja, karena itu kan dari
pemerintah kota khususnya BKD. Jadi untuk pelayanan ke masyarakat
memang harus ditambahkan SDM nya.
Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan DKCS dalam mengatasi kendala-
kendala dalam pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Untuk mengatasi kekosongan blangko , kami memberikan informasi
dan melakukan sosialisasi bahwa blangko kosong dan untuk sementara
sebagai pengganti kami menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-
el.
Peneliti :Bagaimana pendistribusian sosialisasi yang dilakukan oleh DKCS Kota
Cilegon dalam pelaksanaan KTP-el ? Apakah sudah merata ?
Informan :Untuk sosialisasi sudah kita lakukan secara merata, setiap tahunnya
melakukan 3 kali sosialisasi di 8 (delapan) kecamatan dan juga beberapa
kali melakukan pelayanan keliling untuk meningkatkan koordinasi
dengan dinas , dan juga RT RW koordinasi dengan dinas melalui
kecamatan.
Peneliti :Adakah masyarakat yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan perekaman
KTP-el ini?
Informan :Kalau dilihat dari hasil capaian KTP-el Kecamatan Pulomerak
merupakan Kecamatan dengan capaian paling kecil dibanding
kecamatan lainya, karena disana masih ada beberapa daerah gunung-
gunung dan mereka masih belum butuh untuk untuk kepemilikan
dokumen seperti KK dan KTP. Mereka punya KK dan KTP tetapi yang
cetakan lama yang masih tandatangan Camat.
Peneliti :Bagaimana Koordinasi yang dilakukan oleh DKCS dengan Kecamatan
yang ada di Cilegon dalam pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon ?
Informan :Kami koordinasi dengan kecamatan melalui sosialisasi dengan RT RW
ibu-ibu PKK juga dengan Camat dan Lurah. Dan juga kami akan jemput
bola dengan pelayanan keliling supaya hasil capaian KTP-el lebih
maksimal.
Peneliti :Apakah sarana dan prasarana pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon
yang disediakan oleh pusat sudah memadai ?
Informan :Kan di Kota Cilegon ini ada penambahan untuk program Kartu
Identitas Anak (KIA), ini perlu penambahan komputer dan alat cetak
printer untuk KTP-el dan KIA. Mungkin tahun 2017 untuk pelaksanaan
penambahan 2 (dua) set komputer dan printer.
Peneliti :Apakah dengan adanya KTP-el bisa meningkatkan efisiensi?
Informan :Kami kurang tau untuk anggaran dari pusat untuk pengadaan blangko,
ribbon dan peralatannya, karena kami hanya menrima dalam bentuk
barang. Pastinya anggaran jauh lebih besar dibandingkan KTP manual,
tetapi untuk jangka panjang KTP-el ini sudah berlaku seumur hidup jadi
cukup meningkatkan efisiensi.
Peneliti :Apa saja dampak positif yang dirasakan masyarakat setelah
diterapkannya program KTP-el di Kota Cilegon ?
Peneliti :Dampak positifnya , masyarakat secara administrasi kependudukan
dimanfaatkan untuk BPJS , perbankan . ini mereka sudah memiliki
administrasi yang dibutuhkan oleh instansi, perbankan ataupun swasta.
Informan :Apakah program KTP-el yang telah diterapkan di Kota Cilegon ini
sudah tepat dalam mengatasi permasalahan penduduk di Kota Cilegon ?
Peneliti :Program KTP-el sudah tepat untuk mengatasi seperti data ganda, dan
dengan adanya KTP-el mempermudah masyarakat dan instansi-instansi
seperti perbankan menggunakan KTP-el.
Informan :Apa harapan anda selaku pemerintah setelah diterapkannya Program
KTP-el di Kota Cilegon ?
Peneliti :Harapan semua penduduk di Kota Cilegon dapat memiliki KTP-el dan
administrasi kependudukan lainnya, jangan hanya datang pada saat yang
mendesak atau saat butuh saja. Dan yang sudah punya KTP-el sudah
berlaku seumur hidup walaupun masih ada masa berlakunya.
MEMBERCHECK
Nama : Parko Prahima, S.SI, M.Si (Kasi Pendataan Penduduk)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : Kamis, 1 September 2016
Tempat : Kantor Disdukcapil Kota Cilegon
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda mengenai diterapkannya program KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Program KTP-el yang telah diterapkan sudah bagus, dengan adanya
KTP-el semakin banyak penduduk yang mendapatkan pelayanan publik
dan semakin meminimalisir penggandaan terkait dengan identitas KTP.
Dan terbangunnya database yang akurat.
Peneliti :Bagaimana respon masyarakat dalam pelaksanaan KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Hal itu terbagi dua, yang pertama kalangan menengah keatas yaitu
penduduk yang antusias sekali dengan diterapkannya KTP-el ini. Yang
kedua kalangan menengah kebawah, ini yang kita pikirkan mereka yang
rasa ingin tahunya kurang mengenai diterapkannya KTP-el. Kurangnya
informasi mengenai perekaman, fungsi dari KTP-el itu. Contohnya ada
ibu rumah tangga dia tidak melakukan perekaman , “untuk apa
perekaman toh saya dirumah aja” kata dia, ternyata suatu saat anaknya
melamar TNI dan diminta fotocopy KTP-el orang tuanya. Disaat itu dia
menyesal karena deadline nya tidak cukup. Hal-hal seperti ini
membutuhkan sosialisasi secara menyeluruh, tetapi tidak dari aparat saja
melainkan dari seluruh lapisan masyarakat dari tingkatan RT, RW,
kelurahan bahkan masyarakatpun bisa mensosialisasikan melalui media
sosial atau media lainnya.
Peneliti :Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan KTP-el ini?
Informan :Ada banyak kendala dalam pelaksanaan KTP-el di Cilegon ini, yang
pertama kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi yang menyebabkan
tidak adanya pemahaman tentang fungsi dari KTP-el tidak hanya di
kalangan menengah kebawah, namun di lapisan menengah keatas masih
banyak yang belum paham mengenai KTP elektronik ini. Kendala
lainnya yaitu ketersediaan blangko yang sering kosong , sekarang lancar
tapi tidak tahu untuk kedepannya. Kendala lainnya yaitu koordinasi
lintas sektoral, dalam hal ini misalkan disdukcapil dengan samsat,
imigrasi, perbankan dan lainnya terkadang data yang diambil berbeda
dengan BPJS, tidak tahu BPJS ngambilnya dari mana. Ada juga di
perbankan mereka mengklaim mengambil data dari kementerian , tapi
data yang di DKCS dengan Bank BRI itu beda.
Peneliti :Adakah masyarakat yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon?
Informan :Masih banyak daerah yang sulit dijangkau di Kota Cilegon ini,
masyarakat yang merasa tidak membutuhkan KTP-el seperti di daerah
Cipala, Gunung Batur, Batu lawang daerah-daerah gunung disana.
Mereka terkendala transportasi dan juga ekonomi, untuk turun ke bawah
saja mengeluarkan Rp.50.000 untuk bulak balik belum lagi kalau KTP-
el tidak bisa dicetak karena biometrik harus ke DKCS. Saya pikir kalo
Kecamatan Citangkil, Jombang, Cilegon sangat antusias sekali.
Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
Informan :Yang pertama melakukan sosialisasi secara komprehensif dan
berkesinabungan, komprehensif dalam artian kita selalu melakukan
update-update tentang peraturan perundangan, seperti adanya instruksi
bahwa pembuatan KTP-el tidak perlu melalui RT, RW. Itu kan update-
update yang kita dapatkan dari pusat untuk diterapkan di daerah. Secara
berkesinambungan artinya selalu kita melakukan sosialisasi itu terus
menerus. Tetapi tidak hanya melalui sosialisasi saja karena kita
terkendala anggaran, maka dari itu kita memanfaatkan aparat-aparat di
kelurahan dan kecamatan untuk melakukan pembinaan dalam rangka
pelayanan-pelayanan langsung langsung. Upaya lainnya yaitu dengan
pelayanan keliling, kita akan melakukan jemput bola.
Peneliti :Apakah anda selaku operator pernah diberikan bintek / pelatihan
mengenai petunjuk pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Bintek pasti ada setiap tahunnya, dari pusat, provinsi dan kota.
Peneliti :Bagaimana koordinasi yang dilakukan DKCS dala pelaksanaan KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Sampai sejauh ini , kita harus selalu koordinasi dengan kemendagri
karena keterkaitannya dengan ketersediaan bangko. Tidak hanya dengan
pusat karena proses pelaporanpun melalui provinsi berapa jumlah
perekaman, nerapa jumlah blangko yang habis dan lainnya.
Peneliti :Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pencetakan KTP-
el di Kota Cilegon sudah cukup memadai?
Informan :kalau sarana prasarana untuk saat ini hanya perlu penambahan sedikit ,
yang masih kurang itu masalah SDM di DKCS lebih sedikit
dibandingkan dengan kecamatan.
Peneliti :Apa saja dampak positif setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Ya itu tadi, masyarakat semakain aware terkait dengan datanya,
masyarakat semakin memahami bahwa NIK itu tidak bisa digandakan,
kemudian masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik menjadi
lebih mudah.
Peneliti :Apakah program KTP-el yang telah diterapkan ini sudah tepat dalam
mengatasi permasalahan penduduk di Kota Cilegon?
Informan :Kalau tepat kita masih belum bisa jawab sekarang, karena sekarang ini
sedang ruet-ruetnya jadi ada masanya ketika penerapan yang baru
pertama kali diterapkan masih memberekan permasasalah-permasalahan
kemarin , 2- 3 tahun kedepan kita baru bisa merasakan. Karena sekarang
masih banyaknya data ganda, tetapi semakin kesini kan semakin sedikit.
Peneliti :Apa harapan anda selaku operator setelah diterapkannya program KTP-
el di Kota Cilegon ini?
Informan :Harapannya yang pertama pelayanan publik lebih prima, kemudian
pemanfaatan database itu lebih dioptimalkan. Kita uda punya sms
gateaway di sistem SIAK kita, gimana caranya ketika ada warga usia 17
tahun kita kasih sms gateaway bahwasanya dia sudah sudah bisa
melakukan perekaman KTP-el.
MEMBERCHECK
Nama : Yayat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2016
Tempat : Kantor Disdukcapil Kota Cilegon
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda mengenai diterapkannya program KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Dengan diterapkannya KTP-el di Kota Cilegon tentu menjadi lebih
efektif dan praktis dengan menggunakan data KTP-el itu kan satu NIK
satu orang untuk seumur hidup, walaupun pindah NIK nya tidak bisa
berubah.
Peneliti :Bagaimana respon masyarakat dalam pelaksanaan KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Masyarakat Kota Cilegon antusiasnya sangat tinggi apalagi dibantu
dengan pemberlakuan KIA (Kaartu Identitas Anak). Dengan adanya
KIA sekarang masyarakat berbondong-bondong untuk membuat KTP-
el.
Peneliti :Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan KTP-el ini?
Informan :Kendala pertama yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih
kurang dalam keahlian mengenai KTP-el, masih banyak yang belum
tahu baik operator maupun bagian pelayanan di tingkat kecamatan.
Membedakan yang mana KTP-el yang mana KTP reguler masih ada
yang belum tahu, ada yang sudah KTP-el tapi disuruh ke dinas untuk
cek biometrik padahal sudah jelas itu NIK KTP-el. Kedua pada saat
pertama diterapkannya KTP-el setelah pemutakhiran data perekaman
KTP-el dilakukan tahun 2011, banyaknya perubahan tanggal lahir saat
perekaman sehingga NIK ikut berubah , dan aplikasi database dari
Kementrian belum siap waktu itu, padahal peraturannya NIK itu tidak
boleh dirubah. Tapi kenyataannya waktu itu NIK bisa dirubah dengan
perubahan tanggal lahir. Dan tahun 2013 NIK sudah dikunci dari pusat,
walupun merubah tanggal lahir NIK tidak akan berubah.
Peneliti :Adakah masyarakat yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon?
Informan :Masih ada beberapa daerah gunung-gunung seperti Cipala, Gunung
Batur, Ciporong, Pasir Salam. Jadi untuk kesana haru pakai motor,
dengan melakukan pelayanan mobile.
Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
Informan :Upaya yang dilakukan kalau masalah jaringan kita hubungi Jarkomdat,
dan kalau KTP-el tidak bisa dicetak haus cek biometrik di dinas, karena
di kecamatan belum bisa melakukan untuk pengecekan biometrik.
Peneliti :Apakah anda selaku operator pernah diberikan bintek / pelatihan
mengenai petunjuk pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Kalau untuk bintek, Kota Cilegon bernah melakukan bintek untuk
operator mengenai pelaksanaan KTP-el, adapun waktu itu yang
diadakan oleh provinsi. Kalau SIAK ada setiap tahunnya, karena SIAK
kan dasar nya juga dalam melakukan verifikasi data.
Peneliti :Bagaimana koordinasi yang dilakukan DKCS dala pelaksanaan KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Koordinasi dilakukan dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan.
Peneliti :Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pencetakan KTP-
el di Kota Cilegon sudah cukup memadai?
Informan :Masing-masing kecamatan sudah memiliki dua perangkat KTP-el dari
pusat, Cuma ada beberapa yang mengalami kerusakan, paling banyak
yang rusak itu iris mata. Sidik jari ada dua yang belum kembali dari
pusat sejak tahun 2013.
Peneliti :Apa saja dampak positif setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Dengan adanya KTP-el semua terlayanai seperti pengurusan asuransi,
perbankan dan lainnya. Semua instansi memanfaatkan KTP-el, sekarang
kan berbasis KTP-el, kalau bukan KTP-el tidak mau melayani seperti
BPJS, perbankan dan lainnya.
Peneliti :Apakah program KTP-el yang telah diterapkan ini sudah tepat dalam
mengatasi permasalahan penduduk di Kota Cilegon?
Informan :Kalau menurut saya sudah tepat, karena KTP-el dilengkapi dengan
biometrik sehingga tidak akan ada lagi KTP ganda disaat yang akan
datang.
Peneliti :Apa harapan anda selaku operator setelah diterapkannya program KTP-
el di Kota Cilegon ini?
Informan :Harapannya kalau semua sudah KTP-el , tidak ada lagi data ganda ,
sehingga akurasi datanya tepat.
MEMBERCHECK
Nama : Ma’ruf ( Operator Kecamatan Pulomerak)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : Kamis, 1 September 2016
Tempat : Kantor Kecamatan Pulomerak
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda mengenai diterapkannya program KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Menurut saya bagus, dengan diterapkannya KTP-el ini penduduk tidak
bisa memiliki KTP lebih dari satu , meminimalisir data ganda.
Peneliti :Bagaimana respon masyarakat dalam pelaksanaan KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Masyarakat Kecamatan Pulomerak sangat antusias apabila ada
pelayanan langsung dari DKCS, tetapi kalau tidak ada pelayanan
keliling dan harus datang untuk mengurus sendiri di Kecamatan agak
sulit karena kesadaran penduduk di Kecamatan Pulomerak akan
kepemilikan KTP-el masih rendah padahal untuk pembuatan KTP-el di
Kecamatanpun gratis atau tidak dipungut biaya. Di Kota Cilegon,
Kecamatan Pulomerak yang capaian KTP-el nya paling rendah yaitu
baru 75%.
Peneliti :Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan KTP-el ini?
Informan :Kendalanya yaitu sering habisnya blangko dan ribon menghambat
dalam pencetakan KTP-el ini, jaringan yang sering trouble baik server
KTP-el maupun jaringan SIAK nya apabila hujan lebat jaringan nya
offline , dan kesadaran penduduk Kecamatan Pulomerak yang masih
rendah akan kepemilikan KTP-el.
Peneliti :Adakah masyarakat yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon?
Informan :Masih banyak penduduk yang masih sulit untuk dijangkau karena
Kecamatan Pulomerak ini terdapat gunung-gunung. Di Kecamatan
sendiri masih kurangnya sarana untuk melakukan perekaman secara
mobile , sebenarnya sudah pernah meminta ke DKCS sarana untuk
perekaman mobile di daerah pegunungan, tetapi belum di respon.
Adupun daerahnya meliputi Gunung Batur I , Gunung Batur II,
Ciporong, Tembulung, Lebakgede, Cipala, Suralaya. Pinginnya sih
kesana , tetapi transportasi dan sarana prasana belum mendukung.
Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
Informan :Kalau dari pihak kecamatan hanya bisa menghimbau masyarakat untuk
melakukan perekaman bagi yang belum memiliki KTP-el melalui RT,
RW, kelurahan.
Peneliti :Apakah anda selaku operator pernah diberikan bintek / pelatihan
mengenai petunjuk pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Pernah diberikan bintek mengenai pelaksanaan KTP-el tingkat kota
yang di adakan di Hotel Cilegon pada tahun 2014.
Peneliti :Bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon?
Informan :Koordinasi yang dilakukan dengan DKCS cukup baik, jika ada trouble
mengenai perekaman , pencetakan KTP-el maupun database dalam
SIAK langsung dikonsultasikan dengan pihak DKCS.
Peneliti :Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pencetakan KTP-
el di Kota Cilegon sudah cukup memadai?
Informan :Sarana dan prasarana masih belum memadai, di Kecamatan Pulomerak
sebenarnya ada 2 (dua) alat untuk perekaman KTP-el tapi yang satu
rusak alat untuk iris matanya rusak. Kemudian alat untuk pencetakan
KTP-el yang terbatas di DKCS sehingga harus bergantian, ditambah
lagi kalau ketersediaan blangko yang kosong sampai berbulan-bulan
membuat pelayanan menjadi terlambat.
Peneliti :Apa saja dampak positif setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Dampak positifnya tentu saja membuat database menjadi lebih akurat
dengan adanya KTP-el ini, karena data tunggal dan tidak bisa
digandakan atau dipalsukan. Dengan adanya KTP-el juga lebih menjadi
efisien karena sudah berlaku seumur hidup tidak perlu diperpanjang
setiap 5 (lima) tahun sekali, kecuali ada perubahan elemen data atau
rusak dan hilang.
Peneliti :Apakah program KTP-el yang telah diterapkan ini sudah tepat dalam
mengatasi permasalahan penduduk di Kota Cilegon?
Informan :Menurut saya sudah tepat apabila tujuannya untuk menertibkan
administrasi kependudukan, karena sedikit demi sedikit permasalahan
seperti KTP ganda menjadi berkurang dengan adanya KTP-el ini.
Mudah-mudahan beberapa tahun lagi kita bisa merasakan, karena saat
ini sedang proses ruet nya.
Peneliti :Apa harapan anda selaku operator setelah diterapkannya program KTP-
el di Kota Cilegon ini?
Informan :Aplikasi untuk pengecekan biometrik bisa diaplikasikan di tingkat
Kecamatan , supaya bisa mempermudah penduduk untuk pembuatan
KTP-el khususnya di Pulomerak ini apalagi yang usianya yang sudah
rentan. Dan juga harapannya supaya kedepan KTP-el bisa menjadi kartu
multifungsi tidak hanya identitas penduduk saja sehingga nantinya kita
tidak perlu banyak kartu.
MEMBERCHECK
Nama : Ernita Yurika (Operator Kecamatan Jombang)
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/Tanggal : Jum’at, 26 Agustus 2016
Tempat : Kantor Kecamatan Jombang
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda mengenai diterapkannya program KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Dengan diterapkannya KTP-el di Kota Cilegon ini, tentunya menjadi
lebih tertib administrasi kependudukannya, database menjadi lebih
akurat walaupun memang belum optimal. Jadi NIK yang sudah KTP-el
tidak bisa digandakan lagi.
Peneliti :Bagaimana respon masyarakat dalam pelaksanaan KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Masyarakat Kecamatan Jombang cukup antusias untuk perekaman
KTP-el, mungkin hanya yang baru berusia 17 tahun masih banyak yang
belum rekam KTP-el.
Peneliti :Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan KTP-el ini?
Informan :Kendalanya peralatan untuk perekaman sering eror atau tidak
berfungsi, seperti irish mata nya dan untuk finger nya, kemudian
jaringan yang sering trouble juga menghambat perekaman. “Data tidur”
juga menjadi kendala , karena banyak data yang tidak muncul karena
adanya integrasi data dari pusat, sehingga tidak bisa perekaman kalau
datanya belum ditampilkan oleh ADB (Administrator Database). Hal itu
terjadi biasanya karena NIK nya lebih dari satu , karena itu
dinonaktifkan sementara oleh Kemendagri. Kendala lainnya yaitu
banyaknya NIK yang biometrik atau KTP-el nya tidak bisa dicetak
biasanya disebabkan karena melakukan perekaman 2 (dua) kali dengan
NIK yang berbeda atau NIK yag ada di KK bukan NIK yang KTP-el
sehingga yang bersangkutan harus melakukan cek biometrik di DKCS
karena di kecamatan belum bisa untuk cek biometrik.
Peneliti :Adakah masyarakat yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon?
Informan :Secara geografis Kecamatan Jombang berada di tengah kota jadi tidak
terlalu sulit untuk dijangkau, paling yang agak sulit dijangkau yang
lansia sehingga tidak bisa datang ke kecamatan untuk perekaman. Yah
memang harusnya kita jemput bola, tetapi di kecamatan alat yang bisa
dipakai hanya satu.
Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
Informan :Adapun upaya yang dilakukan dengan terus menghimbau dan
mensosialisasikan supaya bagi yang belum perekaman segera untuk
perekaman KTP-el, karena untuk jemput bola sarana tidak memadai.
Peneliti :Apakah anda selaku operator pernah diberikan bintek / pelatihan
mengenai petunjuk pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Setiap ada program baru pastinya operator di bintek , dan untuk
pelaksanaan KTP-el ini sudah diberikan bintek sejak 2011 saat
perekaman masal. Karena percontohan penerapan KTP-el itu kan Kota
Cilegon awalnya.
Peneliti :Bagaimana koordinasi yang dilakukan DKCS dalam pelaksanaan KTP-
el di Kota Cilegon?
Informan :Untuk koordinasi dengan operator DKCS kita difasilitasi dengan
adanya “Spark” atau semacam aplikasi chatting online , sehingga kalau
ada kendala bisa langsung menghubungi pihak DKCS
Peneliti :Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pencetakan KTP-
el di Kota Cilegon sudah cukup memadai?
Informan :Masih belum memadai, karena sering habisnya blangko dan ribon
menghambat dalam pecetakan. Setelah beberapa bulan tidak ada
blangko, ketika sudah ada sebaliknya ribon yang habis. Masyarakat kan
tidak tahu menahu mengenai kosongnya blangko dan ribon, sehingga
mereka mengklaim bahwa pembuatan KTP-el itu lama dan sulit. Alat
untuk pencetakan di DKCS pun hanya ada 3 sehingga harus menunggu
dan bergantian untuk melakukan pencetakan KTP-el.
Peneliti :Apa saja dampak positif setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Banyak dampak positifnya diantaranya dengan adanya KTP-el ini tentu
NIK tidak bisa digandakan dan dipalsukan, kalau dulu KTP manual
sangat mudah sekali untuk dibuat di Kecamatan karena tidak adanya
keamanan sistem nya. Kalau sekarang akan terdeteksi apabila sudah
punya KTP-el di daerah lain. Kemudian administrasi menjadi lebih
tertib walaupun belum maksimal.
Peneliti :Apakah program KTP-el yang telah diterapkan ini sudah tepat dalam
mengatasi permasalahan penduduk di Kota Cilegon?
Informan :Program KTP-el ini sudah tepat untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan penduduk, tinggal dijalankan dan menunggu untuk
beberapa tahun kedepan untuk melihat hasil dari diterapkannya KTP-el.
Peneliti :Apa harapan anda selaku operator setelah diterapkannya program KTP-
el di Kota Cilegon ini?
Informan :Harapannya dengan adanya KTP-el kedepannya tidak ada lagi data
ganda, database lebih akurat dan tertib administrasi kependudukan.
sehingga nantinya akan mudah untuk mendapatkan pelayanan publik
baik BPJS, Perbankan, rumah sakit dan instansi lainnya.
MEMBERCHECK
Nama : Sahlawi ( Operator Kecamatan Grogol)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : Kamis, 1 September 2016
Tempat : Kantor Kecamatan Grogol
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda mengenai diterapkannya program KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Bagus, karena dengan diterapkannya KTP-el dapat meningkatkan
pelayanan publik di Kota Cilegon dan juga ada sistem keamanannya
dibanding dengan KTP lama yang terbuat dr kertas yaitu didalam kartu
terdapat chips yang memuat data rekam seperti foto, ttd, sidik jari,
identitas.
Peneliti :Bagaimana respon masyarakat dalam pelaksanaan KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Masyarakat Kecamatan Gerogol sangat antusias dan mendukung dalam
pelaksanaan KTP-el ini dan juga pembuatan KTP-el ini gratis atau tidak
dipungut biaya.
Peneliti :Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan KTP-el ini?
Informan :Kendalanya cukup banyak meliputi peralatan rekam yang sering error
atau tidak berfungsi , jaringan server yang sering offline bisa dari pusat
atau dari DKCS masalahnya. Sehingga menghambat pelaksanaan KTP-
el ini karena harus diperbaiki dulu. Kendala lainya pada saat pencetakan
blangko dan ribon yang sering kosong , sehingga tidak bisa melakukan
pencetakan. Kalau lagi ada alhamdulilah lancar.
Peneliti :Adakah masyarakat yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon?
Informan :Karena lokasi yang cukup strategis , tidak ada masyarakat yang sulit
dijangkau dan juga hanya ada 4 (empat) kelurahan jumlah paling sedikit
dibandingkan dengan kecamatan lainnya.
Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
Informan :Upaya yang dilakukan dari kecamatan terus koordinasi dengan pihak
DKCS , dan dari DKCS koordinasi dengan kemendagri. Dan juga terus
mensosialisasikan ke lapisan-lapisan masyarakat supaya untuk
melakukan perekaman KTP-el bagi yang belum rekam.
Peneliti :Apakah anda selaku operator pernah diberikan bintek / pelatihan
mengenai petunjuk pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Tentu saja pernah diberikan bintek untuk para operator yang diadakan
oleh DKCS , kalau tidak salah waktu itu dilakukan di Hotel Sukma
Cilegon.
Peneliti :Bagaimana koordinasi yang dilakukan DKCS dala pelaksanaan KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Seperti yang tadi saya bilang , pihak kecamatan berkoordinasi dengan
baik dengan DKCS untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi
dalam pelaksanaan KTP-el ini.
Peneliti :Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pencetakan KTP-
el di Kota Cilegon sudah cukup memadai?
Informan :Cukup memadai , namun belum 100% .
Peneliti :Apa saja dampak positif setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Dengan adanya KTP-el ini data kependudukan menjadi lebih valid, dan
tentunya sedikit demi sedikit mengurangi data ganda penduduk.
Peneliti :Apakah program KTP-el yang telah diterapkan ini sudah tepat dalam
mengatasi permasalahan penduduk di Kota Cilegon?
Informan :Kalau menurut saya sudah tepat, karena KTP-el ini sistem berbasis
online sehingga dapat mempermudah dalam pelayanan publik seperti
BPJS, dan perbankan.
Peneliti :Apa harapan anda selaku operator setelah diterapkannya program KTP-
el di Kota Cilegon ini?
Informan :Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi baik dari
jaringan, maupun ketersediaan blanko dan ribon sehingga masyarakat
puas dengan pelayanan yang cepat dalam pembuatan KTP-el di Cilegon
ini, dan juga lebih tertib administrasi kependudukannya.
MEMBERCHECK
Nama : Nunung Lesmana (Operator Kecamatan Ciwandan)
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 1 September 2016
Tempat : Kantor Kecamatan Ciwandan
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda mengenai diterapkannya program KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Bagus, karena dengan diterapkannya KTP-el ini penduduk hanya
memilki satu tidak bisa double NIK sehingga menjadi lebih efektif.
Peneliti :Bagaimana respon masyarakat dalam pelaksanaan KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Sebenarnya karena pada saat perekaman masal pada tahun 2011 tidak
semua yang sudah melakukan perekaman KTP-el nya jadi, sehingga
menyebabkan menurunnya anstusias penduduk Kecamatan Ciwandan.
Peneliti :Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan KTP-el ini?
Informan :Kendalanya itu jaringan SIAK maupun untuk perekaman yang sering
offline sangat mengganggu perekaman menjadi terhambat, terkadang
juga peralatan tidak berfungsi seperti alat finger dan irish matanya.
Kemudian tidak sedikit masyrakat lupa sudah pernah perekaman KTP-el
atau belum , karena di Kecamatan tidak adanya aplikasi untuk
pengecekan biometrik sehingga sering sekali terjadi perekaman lebih
dari satu kali dengan NIK yang berbeda baik masih di Kota Cilegon
maupun daerah asalnya.
Peneliti :Adakah masyarakat yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon?
Informan :Yang sulit dijangkau bukan hanya lokasi tapi kondisi yang kurang
memungkinkan untuk datang ke kecamatan seperti yang lansia, yang
tidak bisa berjalan, dan struk jadi mereka belum memiliki KTP-el. Dan
dari lokasi yang sulit dijangkau yaitu daerah Kelurahan Banjarnegara
dan Gunung sugih.
Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
Informan :Kita dari Kecamatan terus melakukan himbauan kepada aparatur dan
masyarakat supaya untuk membuat KTP-el di kecamatan.
Peneliti :Apakah anda selaku operator pernah diberikan bintek / pelatihan
mengenai petunjuk pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Kalau saya kebetulan baru setahun disini, jadi belum pernah ikut bintek
KTP-el di Cilegon.
Peneliti :Bagaimana koordinasi yang dilakukan DKCS dala pelaksanaan KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Kalau ada kendala kita koordinasi dengan pihak DKCS baik melalui
via telpon maupun melalui “Spark” ( aplikasi chatting) yang difasilitasi
oleh DKCS.
Peneliti :Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pencetakan KTP-
el di Kota Cilegon sudah cukup memadai?
Informan :Kalau menurut saya, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan KTP-el
ini masih kurang memadai. Peralatan yang sering error , waktu itu
pernah alat yang untuk tanda tangan rusak terua alat tersebut di bawa ke
DKCS untuk diperbaiki, sehingga di Kecamatan Ciwandan tidak bisa
melakukan perekaman. Dan untuk warga yang ingin melakukan
perekaman dialihkan sementara ke DKCS, namun banyak masyarakat
yang mengeluh karena jarak dari Ciwandan ke Kantor DKCS lumayan
jauh. Ditambah lagi jaringan eror sampai seminggu baru diperbaiki.
Sehingga menghambat pelayanan.
Peneliti :Apa saja dampak positif setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Yang tadinya punya KTP lebih dari satu, sekarang ketahuan sehingga
harus dihapus NIK yang satunya. Biasanya yang istrinya lebih dari satu ,
sekarang kan tidak bisa digandakan sehingga harus memilih salah satu
mau tinggal di alamat yang mana.
Peneliti :Apakah program KTP-el yang telah diterapkan ini sudah tepat dalam
mengatasi permasalahan penduduk di Kota Cilegon?
Informan :Menurut saya sudah tepat, waktu itu pernah ada data ganda setelah
dilakuakan cek biometrik ternyata dia sudah pernah memiliki KTP-el di
daerah lain. Dengan begitu dia harus mengurus surat pindah dan hanya
memiliki satu KTP-el.
Peneliti :Apa harapan anda selaku operator setelah diterapkannya program KTP-
el di Kota Cilegon ini?
Informan :Harapannya supaya lebih baik lagi kedepannya tidak adanya kendala-
kendala sehingga pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon menjadi lebih
efektif dan efisien.
MEMBERCHECK
Nama : Iyus Yusya (Operator Kecamatan Purwakarta)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : Kamis, 1 September 2016
Tempat : Kantor Kecamatan Purwakarta
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda mengenai diterapkannya program KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Sangat bagus, karena dengan KTP-el ini masyakat hanya bisa memiliki
NIK tunggal yang tidak bisa dirubah.
Peneliti :Bagaimana respon masyarakat dalam pelaksanaan KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Masyarakat Kecamatan Purwakarta cukup antusias untuk membuat
KTP-el.
Peneliti :Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan KTP-el ini?
Informan :Kendala yang paling utama yaitu sering kosongnya balngko KTP-el
sehingga tidak bisa melakukan pencetakan, dan juga jaringan yang
sering offline menghambat dalam perekaman KTP-el. Kalau offline
lokal biasanya yang mau perekaman kita alihkan ke DKCS, tetapi
banyak yang tidak mau karena jauh. Kendala lainnya yaitu “data tidur”
yang mana data nya tdak muncul didata SIAK sehingga tidak bisa
langsung perekaman, kemudian banyak yang membuat KTP-el tetapi
tidak bisa dicetak karena biometrik.
Peneliti :Adakah masyarakat yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon?
Informan :Kalau untuk lokasi masih bisa terjangkau, paling kalau yang benar-
benar sakit tidak bisa berjalan itu yang sulit untuk dijangkau sehingga
harus dilakukan jemput bola untuk perekaman.
Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
Informan :Adapun yang dilakukan hanya mensosialisasikan ke kelurahan-
kelurahan dan RT RW nya supaya menyampaikan ke masyarakat untuk
melakukan perekaman KTP-el di Cilegon.
Peneliti :Apakah anda selaku operator pernah diberikan bintek / pelatihan
mengenai petunjuk pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Kalau saya kebetulan baru satu tahun , jadi untuk KTP-el tidak pernah
mengikuti binteknya.
Peneliti :Bagaimana koordinasi yang dilakukan DKCS dala pelaksanaan KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Koordinasi yang dilakuakn dengan dinas cukup baik , karena kita terus
komunikasi terkait masalah perekaman maupun mengenai pencetakan
KTP-el.
Peneliti :Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pencetakan KTP-
el di Kota Cilegon sudah cukup memadai?
Informan :Kalau menurut saya, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan KTP-el
di Kota Cilegon ini belum memadai karena yah seperti kendala-kendala
yang tadi disebutkan blangko KTP-el terbatas, sedangkan antusias
masyarakat cukup tinggi. Kemudian juga untuk pengecekan biometrik
hanya bisa dilakukan di DKCS, padahal harusnya di kecamatan juga ada
supaya untuk menghindari “duplicated record” atau perekaman lebih
dari sekali.
Peneliti :Apa saja dampak positif setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Dampak setelah diterapkannya KTP-el ini tentu administrasi menjadi
lebih tertib walaupun belum maksimal.
Peneliti :Apakah program KTP-el yang telah diterapkan ini sudah tepat dalam
mengatasi permasalahan penduduk di Kota Cilegon?
Informan :Program KTP-el ini menurut saya sudah cukup tepat dalam mengatasi
permasalahan identitas penduduk,
Peneliti :Apa harapan anda selaku operator setelah diterapkannya program KTP-
el di Kota Cilegon ini?
Informan :Harapan kedepan mudah-mudahan sarana dan prasarana bisa lebbih
ditingkat, bisa melakukan cek biometrik dan pencetakan KTP-el di
Kecamatan supaya lebih efektif.
MEMBERCHECK
Nama : Aam Riani (Operator Kecamatan Cilegon)
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2016
Tempat : Kantor Kecamatan Cilegon
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda mengenai diterapkannya program KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Kalau menurut saya bagus juga dengan diterapkannay KTP-el , karena
dengan adanya KTP-el kita lebih tertib tidak bisa memiliki KTP lebih
dari satu, karena apabila ada NIK lebih dari satu akan ketahuan. Intinya
penduduk menjadi lebih tertib dalam administrasi kependudukan, dan
berkependudukan di satu wilayah saja.
Peneliti :Bagaimana respon masyarakat dalam pelaksanaan KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Mengenai respon dari masyarakat sebenarnya sangat antusias, hanya
saja ada 2 (dua) kategori yaitu, pertama tanggapan mereka bagus apabila
KTP-el nya tidak bermasalah , yang kedua tanggapan mereka kurang
bagus karena KTP-elnya bermasalah atau tidak bisa dicetak karena
beberapa alasan seperti biometrik sehingga yang bersangkutan harus ke
DKCS , disitulah mereka merasa dipersulit dalam pembuatan KTP-el.
Peneliti :Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan KTP-el ini?
Informan :Kendala cukup banyak yaitu ketika masyarakat banyak yang mau
perekaman KTP-el tetapi alat perekaman eror, jaringan offline , data
penduduknya “data tidur” , dan untuk pencetakan di DKCS printer
untuk mencetak nya hanya ada beberapa printer untuk 8 (delapan)
kecamatan dan dinas , harusnya disediakan masing-masing untuk
kecamatan supaya tidak mengantri atau bergantian untuk pencetakan
KTP-el supaya lebih cepat. Kemudian untuk blangko KTP-el dan ribbon
kadang lancar , kadang kosong sehingga tidak bisa melakukan
pencetakan KTP-el. Banyaknya data penduduknya yang “data tidur”
sehingga tidak bisa perekaman pada saat itu juga, karena di dinas juga
berkasnya menumpuk yang mengerjakan hanya satu jadi kita tidak bisa
menjanjikan kepada masyatakat kapan bisa perekaman, ada yang
mengerti atau maklum, ada juga yang marah-marah karena sudah ijin
kerja hanya untuk buat KTP-el. Hal-hal seperti itu yang sulit untuk
dijelaskan kepada masyarakat.
Peneliti :Adakah masyarakat yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon?
Informan :Di Kecamatan Cilegon lokasinya cukup strategis jadi tidak terlalu sulit
untuk dijangkau, paling hanya di sekitar Kelurahan Bagendung (TPU
sampah Cilegon) yang lumayan agak jauh.
Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
Informan :Dari kecamatan kita selalu menghimbau masyarakat yang belum
melakukan perekaman KTP-el supaya datang ke Kecamatan, dan untuk
kendala lainnya selalu dikonsultasikan kepada dinas.
Peneliti :Apakah anda selaku operator pernah diberikan bintek / pelatihan
mengenai petunjuk pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Kalau seinget saya untuk SIAK setiap tahun diadakan bintek karena
selalu di upgrade ke versi baru, dan KTP-el hanya sekali diadakan di
hotel sukma itupun hanya materi, prakteknya langsung di Kecamatan
masing-masing didampingi dengan pembimbing 2(dua) orang
Kemendagri.
Peneliti :Bagaimana koordinasi yang dilakukan DKCS dalam pelaksanaan KTP-
el di Kota Cilegon?
Informan :Komunikasi antara operator kecamatan dan dinas terus berjalan dengan
baik supaya bisa berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan KTP-el
di Kota Cilegon ini.
Peneliti :Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pencetakan KTP-
el di Kota Cilegon sudah cukup memadai?
Informan :Sarana dan prasarana masih belum memadai, sebelumnya ada dua alat
perekaman di Kecamatan Cilegon tapi yang satu rusak jadi sekarang
hanya satu dan itupun sering eror alatnya. Dan untuk pencetakan nya
belum memadai , saya pingin nya sih setiap kecamatan memiliki satu
alat pencetak KTP-el supaya tidak berebut.
Peneliti :Apa saja dampak positif setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Administrasi kependudukan menjadi lebih tertib, hanya ada satu NIK
KTP-el dan tidak bisa digandakan, karena sekarang juga beberapa
instansi seperti perbankan, BPJS dan lainnya yang mengaharuskan
KTP-el. Pengalaman saya dulu saya dulu saat masih KTP yang reguler
atau manual, untuk mengganti tahun lahir dituakan atau dimudakan
tidak menggunakan data pendukung , dan ternyata itu untuk hutang di
bank kalau dulu ganti tanggal dan tahun lahir bisa ganti NIK dengan
input baru . kalau sekarang perubahan apapun harus menggunakan data
pendukung sehingga dokumen menjadi lebih tertib dan NIK juga tidak
bisa diganti.
Peneliti :Apakah program KTP-el yang telah diterapkan ini sudah tepat dalam
mengatasi permasalahan penduduk di Kota Cilegon?
Informan :Sudah tepat karena sedikit demi sedikit membuat administrasi
kependudukan menjadi lebih tertib.
Peneliti :Apa harapan anda selaku operator setelah diterapkannya program KTP-
el di Kota Cilegon ini?
Informan :Harapannya kualitas baik sarana prasarana dan SDM lebih ditingkatkan
lagi, banyak KTP-el yang sudah dicetak namun ada cacatnya dibagian
foto atau biodata ada yang kurang jelas, banyak masyarakat yang
komplain untuk dicetak ulang. Dan juga supaya nanti di kecamatan bisa
pengecekan biometrik sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk
ke dinas.
MEMBERCHECK
Nama : Ukon Furkoni (Operator Kecamatan Cibeber)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2016
Tempat : Kantor Kecamatan Cibeber
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda mengenai diterapkannya program KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Menurut saya bagus, karena dengan adanya KTP-el ini nantinya tidak
adalagi KTP ganda atau data ganda , sehingga data penduduk benar-
benar valid.
Peneliti :Bagaimana respon masyarakat dalam pelaksanaan KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Masyarakat cibeber cukup antusias dengan diterapkannya KTP-el ini.
Peneliti :Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan KTP-el ini?
Informan :Kendala utama perekaman KTP-el itu jaringan yang sering offline dan
juga alat perekaman yang sudah tidak memungkinkan atau sering tidak
berfungsi sehingga menjadi terhambat. Dan kendala utama dalam
pencetakan yaitu blangko KTP-el yang sering kosong dan printer untuk
mencetak tidak cukup untuk 8 (delapan) kecamatan.
Peneliti :Adakah masyarakat yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon?
Informan :Ada satu kelurahan yang agak sulit dijangkau , yaitu daerah yang
berbatasan dengan Kebupaten Serang. Karena lokasinya lumayan jauh
sehingga kesadaran penduduk untuk membuat KTP-el masih rendah.
Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
Informan :Adapun upaya yang dilakukan , terus mensosialisasikan ke RT dan RW
nya dan juga kita jemput bola yaitu mengadakan perekaman KTP-el di
kelurahan.
Peneliti :Apakah anda selaku operator pernah diberikan bintek / pelatihan
mengenai petunjuk pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Saya 2 (dua) kali mengikuti bintek pelaksanaan KTP-el yaitu di Hotel
Sukma Cilegon dan Hotel City Cilegon.
Peneliti :Bagaimana koordinasi yang dilakukan DKCS dala pelaksanaan KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Koordinasi yang dilakukan alhamdulilah lancar, sehingga apabila ada
trouble kita langsung konsultasi dan menghubungi DKCS.
Peneliti :Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pencetakan KTP-
el di Kota Cilegon sudah cukup memadai?
Informan :Belum memadai, yang pertama ketersediaan blangko yang jauh dari
memadai sehingga sering kosong, dan juga alat atau printer pencetak
KTP-el yang terbatas sehingga harus bergantian dengan 7 (tujuh)
kecamatan lainnya.
Peneliti :Apa saja dampak positif setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Dengan adanya KTP-el sangat berdampak baik , semakin hari semakin
meminimalisir adanya KTP ganda karena sudah online seluruh
Indonesia. Sehingga mengurangi juga bentuk kriminalitas seperti
penipuan dan lainnya.
Peneliti :Apakah program KTP-el yang telah diterapkan ini sudah tepat dalam
mengatasi permasalahan penduduk di Kota Cilegon?
Informan :Sebenarnya kalau untuk permasalahan penduduk sudah cukup tepat,
namun untuk kedepannya mudah-mudahan KTP-el inin bisa menjadi
kartu multifungsi sehingga cukup satu kartu untuk pelayanan publik.
Peneliti :Apa harapan anda selaku operator setelah diterapkannya program KTP-
el di Kota Cilegon ini?
Informan :Harapannya supaya di Kecamatan Cibeber ini bisa melakukan
pencetakan di Kecamatan supaya bisa menjadi lebih efektif dan efisien,
dan juga supaya ditingkatkan lagi baik dari sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan KTP-el ini.
MEMBERCHECK
Nama : Nenty Rillya (Operator Kecamatan Citangkil)
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2016
Tempat : Kantor Kecamatan Citangkil
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda mengenai diterapkannya program KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Menurut saya program KTP-el ini sangat bagus , karena dengan
diterapkannya KTP-el masyarakat hanya bisa memiliki satu NIK KTP-
el sehingga tidak bisa digandakan , namun program ini masih belum
maksimal karena masih mengalami kendala.
Peneliti :Bagaimana respon masyarakat dalam pelaksanaan KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Program KTP-el ini kan baru dimulai lagi pada januari 2015 lalu, baru
sekarang ini masyarakat antusias untuk melakukan perekaman KTP-el,
karena adanya informasi yang menyatakan bahwa paling lambat
perekaman KTP-el 30 September 2016. Jadi masyarakat berbondong-
bondong datang ke kecamatan untuk perekaman.
Peneliti :Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan KTP-el ini?
Informan :Kendalanya cukup banyak, yaitu blangko KTP-el dan ribbon yang
sering kosong sehingga kami tidak bisa melakukan pencetakan ,
kemudian peralatan untuk perekaman yang sering error serta jaringan
server yang kadang mengalami gangguan sehingga menghambat
perekaman KTP-el. Masyarakat juga terkadang lupa ketika ditanya
sudah pernah perekaman KTP-el atau belum , sehingga banyak sekali
KTP-el yang tidak bisa dicetak karena duplicated record , karena di
kecamatan belum adanya aplikasi untuk melakukan pengecekan
biometrik seperti yang di dinas. Padahal kalau di Kecamatan bisa
melakukan pengecekan biometrik akan meminimalisir terjadinya
duplicated record atau perekaman lebih dari sekali.
Peneliti :Adakah masyarakat yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan KTP-el di
Kota Cilegon?
Informan :Kecamatan Citangkil memiliki lokasi yang cukup strategis sehingga
tidak terlalu sulit, paling yang sulit dijangkau usia lansia yang yang
tidak bisa datang ke kecamatan untuk perekaman.
Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?
Informan :Adapun upaya yang dilakukan Kecamatan Citangkil yaitu terus
menghimbau masyarakat melalui kelurahan, RW dan RT supaya segera
datang ke kecamatan bagi yang belum memiliki KTP-el atau belum
melakukan perekaman.
Peneliti :Apakah anda selaku operator pernah diberikan bintek / pelatihan
mengenai petunjuk pelaksanaan program KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Kalau untuk bintek mengenai pelaksanaan KTP-el saya belum pernah
ikut, karena saya baru menjadi operator selama 2 tahun saya hanya
pernah mengikuti bintek SIAK versi 5 yang diadakan provinsi .
Peneliti :Bagaimana koordinasi yang dilakukan DKCS dala pelaksanaan KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Koordinasi yang kami lakukan dengan dinas cukup baik, apabila ada
kendala kami selalu menghubungi operator atau ADB DKCS melalui
“Spark” semacam aplikasi untuk chatting atau melalui Whatsapp.
Peneliti :Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pencetakan KTP-
el di Kota Cilegon sudah cukup memadai?
Informan :Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan KTP-el masih kurang
memadai, yaitu tadi blangko dan ribbon sering kosong, alat perekaman
juga sudah mulai error, dan juga untuk pencetakan di DKCS hanya ada
beberapa printer , sehingga harus menunggu dan bergantian.
Peneliti :Apa saja dampak positif setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :beberapa dampak setelah diterapkannya KTP-el ini yaitu kedepannya
tidak ada lagi data ganda , satu NIK untuk satu penduduk. sehingga
dengan KTP-el tunggal tentunya dapat meminimalisir terjadinya
penipuan dan lainnya. Dengan adanya KTP-el juga meudahkan kita
untuk mendapatkan pelayanan publik baik perbankan , rumah sakit dan
pelayanan publik lainnya.
Peneliti :Apakah program KTP-el yang telah diterapkan ini sudah tepat dalam
mengatasi permasalahan penduduk di Kota Cilegon?
Informan :Untuk saat ini masih belum bisa dikatakan tepat atau tidak, karena
masih banyaknya kendala, mungkin nanti beberapa tahun lagi kita baru
bisa merasakannya.
Peneliti :Apa harapan anda selaku operator setelah diterapkannya program KTP-
el di Kota Cilegon ini?
Informan :Harapan saya selaku operator, perlu diadakan bintek setiap tahunnya
karena operator selalu berganti-ganti guna meningkatkan kualitas SDM,
kemuadian supaya lebih ditingkatkan lagi sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan KTP-el di Kota Cilegon , mudah-mudahan ke depannya
nanti bisa melakukan pencetakan dan pengecekan biometrik di tingkat
Kecamatan supaya lebih mempermudah masyarakat dan pelayanan
menjadi lebih cepat.
MEMBERCHECK
Nama : Wina Maryamul
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober
Tempat : Kantor Disdukcapil Kota Cilegon
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Program KTP-el ini sangat bagus , dibandingkan dengan KTP lama
yang dilaminating. Karena NIK KTP-el tidak bisa digandakan.
Peneliti :Apakah anda sudah tahu mengenai pemberlakuan KTP-el seumur hidup
di Kota Cilegon ? bagaimana tanggapan anda ?
Informan :Karena saya pindahan dari Tasik, saya buat KTP-el di dinas dan
mereka bilang bahwa KTP-el sekarang berlaku seumur hidup.
Tanggapannya dengan begitu tidak perlu memperpanjang tiap 5 tahun.
Peneliti :Bagaimana prosedur pelayanan dalam pembuatan KTP-el cukup
mudah?
Informan :Kalau untuk prosedur cukup mudah, tetapi di dinas ini banyak sekali
yang antri jadi lama menunggu antriannya.
Peneliti : Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kecamatan / Dinas
dalam pelayanan pembuatan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Untuk pelayanan dari tingkat bawah alhamdulilah tidak dipersulit.
Peneliti :Apakah anda mendapatkan informasi yang jelas mengenai program
KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Kalau dari tingkatan bawah seperti RT RW Kelurahan Kecamatan
masih kurang informasi yang saya dapat mengenai KTP-el ini.
Peneliti :Apakah ada kesulitan dalam pembuatan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Tidak ada kesulitan dalam pembuatan KTP-el di DKCS , tapi yah
katanya jadinya agak lama.
Peneliti :Berapa lama waktu yang dijanjikan dalam pembuatan KTP-el?
Informan :Saya buat tanggal 4 dan sekarang tanggal 17 untuk pengambilan , baru
kartu keluarga saja yang sudah jadi, KTP-el nya belum jadi karena
katanya balngko baru ada tahun 2017. Jadi hanya dikasih surat
keterangan untuk mengurus keperluan-keperluan yang berlaku untuk 6
(enam) bulan kedepan.
Peneliti :Apa saja dampak positif yang dirasakan setelah diterapkannya KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Dengan diterapkannya KTP-el ini sebenarnya data menjadi lebih akurat
sehingga dapat mempermudah hal lainnya, tapi sayang blangko sering
kosong jadi menghambat.
Peneliti :Apa harapan anda selaku masyarakat, setelah diterapkannya program
KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Harapannya kedepan ketersediaan blangko selalu ada, walaupun sudah
dikasih surat keterangan tetap saja kami ingin KTP-el yang asli. Supaya
lebih mudah untuk dibawa , dibandingkan surat keterangan agak repot.
MEMBERCHECK
Nama : Leonardo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2016
Tempat : Kantor Disdukcapil Kota Cilegon
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Lebih tertib yang sekarang terus untuk pengurusan ke Bank lebih cepat
karena kan sudah online.
Peneliti :Apakah anda sudah tahu mengenai pemberlakuan KTP-el seumur hidup
di Kota Cilegon ? bagaimana tanggapan anda ?
Informan :Ya, saya sudah tahu dari teman-teman saya. Ini saya baru mau
mengurus untuk pembuatan KTP-el karena saya pindahan dari Bekasi.
Peneliti :Bagaimana prosedur pelayanan dalam pembuatan KTP-el cukup
mudah?
Informan :Kalau di Cilegon cukup mudah dan saya akui bersih, cuma kalau di
Bekasi “kotor” masih banyak nya pungutan-pungutan liar.
Peneliti :Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kecamatan / Dinas
dalam pelayanan pembuatan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Kalau di kelurahan dan kecamatan pelayanannya tertib dan ramah , tapi
kalau di dinas yah begini ngantri.
Peneliti :Apakah anda mendapatkan informasi yang jelas mengenai program
KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Kalau informasi yang diberikan kelurahan maupun kecamatan
informasinya belum terlalu jelas, paling saya dapet informasi lainnya
dari teman-teman dan juga sekarang bisa akses di internet.
Peneliti :Apakah ada kesulitan dalam pembuatan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Untuk prosedur pembuatan tidak ada kesulitan karena sebelumnya saya
sudah KTP-el di Bekasi, jadi tinggal perubahan alamat Cilegon saja.
Peneliti :Berapa lama waktu yang dijanjikan dalam pembuatan KTP-el?
Informan :waktu yang dijanjikan sebenarnya 2 (dua) minggu, tapi blangko KTP-el
lagi kosong katanya jadinya kemungkinan tahun 2017 belum tau
pastinya.
Peneliti :Apa saja dampak positif yang dirasakan setelah diterapkannya KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Dampak positifnya sekarang jadi serba mudah untuk pengurusan apa-
apa lebih cepat karena sudah online sekarang.
Peneliti :Apa Harapan anda selaku masyarakat, setelah diterapkannya program
KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Harapan kedepan lebih tertib dan lancar dan lebih ditingkatkan lagi.
MEMBERCHECK
Nama : Masayu Azka
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2016
Tempat : Kantor Disdukcapil Kota Cilegon
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Saya Cuma ibu rumah tangga biasa, jarang menggunakan KTP-el jadi
manfaatnya kurang dirasa, tetapi dengan diterapkannya KTP-el ini
sistem sudah online jadi kalau mau pindah kemana ketahuan sehingga
tidak bisa digandakan.
Peneliti :Apakah anda sudah tahu mengenai pemberlakuan KTP-el seumur hidup
di Kota Cilegon ? bagaimana tanggapan anda ?
Informan :Saya sudah tahu bahwa KTP-el sekarang berlaku untuk seumur hidup,
karena saya pindahan dari Kecamatan Cilegon ke Kecamatan Citangkil
tahun 2015. Menurut saya cukup efisien dengan diberlakukannya
seumur hidup sehingga tidak perlu untuk diperpanjang tiap 5 tahun
sekali.
Peneliti :Bagaimana prosedur pelayanan dalam pembuatan KTP-el cukup
mudah?
Informan :Alhamdulilah waktu saya membuat KTP-el di Kecamatan cukup
mudah , karena belum tarlalu ramai seperti saat ini , sekarang juga
blangko katanya lagi kosong.
Peneliti :Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kecamatan / Dinas
dalam pelayanan pembuatan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Pelayanan di Kecamatan cukup mudah dan ramah sehingga tidak
dipersulit.
Peneliti :Apakah anda mendapatkan informasi yang jelas mengenai program
KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Untuk informasi mengenai KTP-el cukup jelas saya dapatkan dari RT,
RW kelurahan dan kecamatan.
Peneliti :Apakah ada kesulitan dalam pembuatan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Kalau saya alhamdulilah lancar tidak ada kesulitan saat pembuatan
KTP-el karena saya pindahan dari Kecamatan Cilegon dan sudah KTP-
el jadi saat pindah ke Kecamatan Citangkil tidak ada kesulitan.
Peneliti :Berapa lama waktu yang dijanjikan dalam pembuatan KTP-el?
Informan :waktu itu kalau tidak salah kurang dari 2 (dua) minggu sudah jadi,
kalau sekarang lama yah karena blangko nya kosong.
Peneliti :Apa saja dampak positif yang dirasakan setelah diterapkannya KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Dengan diterapkannya KTP-el bisa lebih mempermudah untuk
pelayanan publik, seperti perbankan bisa langsung di scan KTP-el nya.
Peneliti :Apa Harapan anda selaku masyarakat, setelah diterapkannya program
KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Harapan kedepan dengan adanya KTP-el ini supaya lebih dipermudah
untuk mengurus segala hal, jadi tidak dipersulit untuk mendapatkan
pelayanan publiknya.
MEMBERCHECK
Nama : Wawi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2016
Tempat : Kantor Disdukcapil Kota Cilegon
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Dengan adanya KTP-el ini cukup bagus, karena sekarang sudah online
jadi kalau kita mau pindah ketahuan.
Peneliti :Apakah anda sudah tahu mengenai pemberlakuan KTP-el seumur hidup
di Kota Cilegon ? bagaimana tanggapan anda ?
Informan :Saya belum tahu karena KTP-el saya belum jadi, kalau memang sudah
berlaku seumur hidup baguslah karena jadi lebih efisien.
Peneliti :Bagaimana prosedur pelayanan dalam pembuatan KTP-el cukup
mudah?
Informan :Pembuatan KTP-el ini cukup ribet yah, karena saya beberapa kali
mengajukan tapi tidak jadi-jadi, saya dulu sudah pernah rekam katanya
biometrik.
Peneliti :Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kecamatan / Dinas
dalam pelayanan pembuatan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Pelayanan cukup ramah, tapi saya harus ke DKCS untuk cek biometrik
tapi di dinas ngantrinya cukup lama, itu saja sih.
Peneliti :Apakah anda mendapatkan informasi yang jelas mengenai program
KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Informasi yang saya dapatkan mengenai KTP-el kurang jelas mulai dari
bawah sampai tingkat kecamatan.
Peneliti :Apakah ada kesulitan dalam pembuatan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Bukan sulit sih, tapi agak ribet karena saya sudah pernah rekam tapi
KTP-el nya tidak jadi karena biometrik.
Peneliti :Berapa lama waktu yang dijanjikan dalam pembuatan KTP-el?
Informan :Dari kecamatan diberi waktu pengambilan 2 (dua) minggu, tetapi KTP-
el saya tidak jadi-jadi sampai sekarang karena blangko juga kosong
katanya jadi tahun 2017.
Peneliti :Apa saja dampak positif yang dirasakan setelah diterapkannya KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Pastinya dengan adanya KTP-el akan lebih mudah untuk mendapatkan
pelayanan public.
Peneliti :Apa Harapan anda selaku masyarakat, setelah diterapkannya program
KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Harapan saya kedepan semoga pembuatan KTP-el biasa lebih cepat dan
blangko KTP-el selalu tersedia.
MEMBERCHECK
Nama : Nuraeni
Usia : 24th
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2016
Tempat : Kantor Disdukcapil Kota Cilegon
Hasil wawancara :
Peneliti :Bagaimana tanggapan anda setelah diterapkannya KTP-el di Kota
Cilegon?
Informan :Kayanya sih KTP-el lebih bagus karena adanya sidik jari jadi lebih
aman.
Peneliti :Apakah anda sudah tahu mengenai pemberlakuan KTP-el seumur hidup
di Kota Cilegon ? bagaimana tanggapan anda ?
Informan :Yah saya tahu dari pak RT bahwa sekarang KTP-el sudah berlaku
seumur hidup, maka dari itu saya baru mau rekam KTP-el di Kecamatan
karena KTP saya masih manual. Tanggapannya bagus karena tidak
perlu repot untuk memperpanjang tiap 5 tahun sekali.
Peneliti :Bagaimana prosedur pelayanan dalam pembuatan KTP-el cukup
mudah?
Informan :Prosedur pelayanan agak sulit, karena katanya data saya ada perbedaan
tanggal jadi kartu keluarga saya harus diperbaiki dan balik lagi ke
Kelurahan untuk minta pengantar pembuatan Kartu Keluarga.
Peneliti :Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kecamatan / Dinas
dalam pelayanan pembuatan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Untuk pelayanan cukup ramah tidak masalah.
Peneliti :Apakah anda mendapatkan informasi yang jelas mengenai program
KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Informasi yang diberikan pegawai kecamatan cukup jelas.
Peneliti :Apakah ada kesulitan dalam pembuatan KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Prosedurnya yang terlalu panjang menurut saya, karena harus minta
pengantar dari RT RW Kelurahan baru ke Kecamatan. Dan saat saya
mau mengambil KTP-el di Kecamatan ternyata belum jadi katanya
KTP-el nya tidak bisa dicetak, disuruh ke dinas buat cek biometrik.
Peneliti :Berapa lama waktu yang dijanjikan dalam pembuatan KTP-el?
Informan :Diberi waktu untuk pengambilan sebenarnya hanya 2 minggu, tapi
katanya blangkonya lagi kosong jadi hanya diberi surat keterangan.
Peneliti : Apa saja dampak positif yang dirasakan setelah diterapkannya KTP-el
di Kota Cilegon?
Informan :Dampaknya belum tahu karena saya baru mau buat KTP-el, mungkin
menjadi lebih mudah.
Peneliti :Apa Harapan anda selaku masyarakat, setelah diterapkannya program
KTP-el di Kota Cilegon?
Informan :Harapan saya sebagai warga mudah-mudahan pembuatan KTP-el
menjadi lebih cepat dan tidak ribet.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
SECARA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas resmi penduduk merupakan bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan satu Kartu Tanda Penduduk untuk satu penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasiskan Nomor Induk Kependudukan;
c. bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk paling lambat akhir tahun 2011 dan dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi
Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
3. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
4. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
5. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
9. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.
Pasal 2
(1) Untuk keperluan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, Pemerintah
menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko KTP berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik, serta pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK.
(2) Standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
(3) Bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dengan peserta dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pasal 3
(1) Perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya 1 (satu) kali.
(2) Blangko KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota hanya 1 (satu) kali.
(3) Pemeliharaan atas perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pasal 4
Pengadaan perangkat pendukung yang diperlukan dalam penerapan KTP berbasis NIK serta pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pasal 5
(1) Penyediaan blangko KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada data penduduk wajib KTP pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan.
(2) Penyediaan blangko KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sampai terpenuhinya jumlah yang dibutuhkan.
(3) Penyediaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketersediaan anggaran dan kondisi daerah yang meliputi kualitas cakupan data penduduk, sumber daya manusia yang telah terlatih, dan akses jaringan yang tersedia.
Pasal 6
(1) Blangko KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.
(2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, pas photo, dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.
(3) Sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan: a. untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan b. untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan di
Instansi Pelaksana. (4) Rekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses
oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
(1) Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
(2) Setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
(3) Pelaksanaan penerbitan dan penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 8
(1) Dalam hal KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
mengalami kerusakan, hilang, dan/atau tidak dapat dipergunakan, Instansi Pelaksana menerbitkan KTP pengganti berdasarkan pengajuan oleh penduduk yang bersangkutan.
(2) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
(1) Pembiayaan perangkat keras, perangkat lunak, blangko KTP berbasis NIK,
dan pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pembiayaan untuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dan pembiayaan untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pasal 10
Pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan, KTP yang belum berbasis NIK tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat akhir tahun 2011.
Pasal 11
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR
INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa jumlah Penduduk Wajib KTP saat ini telah
melampaui target perekaman KTP Elektronik yang telah
ditentukan pada tahun 2009 sehingga terdapat kelebihan
jumlah Penduduk Wajib KTP yang belum terakomodir
perekamannya;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor
26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional perlu
disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
Nasional;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang …
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5373);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2011;
MEMUTUSKAN …
- 3 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR
INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL.
Pasal I
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional yang telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Presiden:
a. Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional; dan
b. Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional;
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 …
- 4 -
Pasal 3
(1) Perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan oleh
Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota hanya 1 (satu) kali.
(2) Blangko KTP Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun.
(3) Pemeliharaan atas perangkat keras dan perangkat lunak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 10
(1) KTP non elektronik tetap berlaku dan harus disesuaikan
dengan Peraturan Presiden ini paling lambat tanggal 31
Desember 2013.
(2) Dalam hal penduduk yang sudah melakukan perekaman
KTP Elektronik tetapi belum menerima KTP Elektronik,
KTP non elektronik yang telah habis masa berlakunya
dinyatakan tetap berlaku.
(3) Masa …
- 5 -
(3) Masa berlaku KTP non elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sampai dengan penduduk yang
bersangkutan menerima KTP Elektronik.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 B diubah, sehingga Pasal 10 B
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10 B
(1) KTP Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A
merupakan:
a. Identitas resmi bukti domisili penduduk;
b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan
yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan;
c. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan
pelayanan publik di Instansi Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang
berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan,
Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi,
Perpajakan dan Pertanahan.
(2) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga
Perbankan, dan Swasta wajib memberikan pelayanan
bagi penduduk dengan dasar KTP Elektronik dengan
tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP
Elektronik.
(3) Instansi ...
- 6 -
(3) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga
Perbankan, dan Swasta tetap memberikan pelayanan
kepada penduduk yang memiliki KTP non Elektronik
dengan lingkup kabupaten/kota tempat penerbitan KTP
non Elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember
2013.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 E diubah, sehingga
Pasal 10 E berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10 E
(1) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga
Perbankan wajib melaporkan penyelenggaraan
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 B
ayat (2) setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan
tanggal 31 Desember 2013 hasil pemberlakuan KTP
Elektronik kepada Presiden melalui Menteri.
(2) Menteri berhak meminta laporan penyelenggaraan
pelayanan dengan menggunakan KTP Elektronik yang
dilaksanakan oleh swasta.
(3) Ketentuan mengenai pelaporan atas penyelenggaraan
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar …
- 7 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 293127
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Plh. Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,
ttd
Fadlansyah Lubis
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Identitas Pribadi
Nama : Alfi Syahriyanti
NIM : 6661110742
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 04 Agustus 1993
Agama : Islam
Alamat : Jl. H. Abdullah No.43 RT.03/01 Kelurahan Citangkil
Kecamatan Citangkil, Cilegon – Banten
Moto Hidup : “Proses tidak akan mengkhianati hasil”
Email : Syahriyanti.alfi@yahoo.com
2. Riwayat Pendidikan
TK : TK Al-Khaeriyah (1998-1999)
SD : SDN Krenceng II (1999-2005)
SMP : SMP N 2 Cilegon (2005-2008)
SMA : SMAN 3 Cilegon (2008-2011)
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2011-2017)
3. Riwayat Organisasi
Anggota UKM PSM Gita Tirtayasa
Recommended