Hk Perburuhan Bhn Ajar - Fh-fisip Unmul

ERNA SUSANTI, SH, MH.

Istilah lain pegawai adalah setiap orang yg bekerja pd pemerintahan yakni pegawai negeri sebagaimana dimaksud UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian. Istilah Tenaga Kerja mengandung pengertian yg bersifat umum, yaitu setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa utk memenuhi kebutuhan sendiri maupun utk masyarakat. Pengertian ini blm jelas menunjukan status hubungan kerjanya.

Dlm Hk Perburuhan atau Hk Ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah bragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan atau pengusaha.

Kata Pekerja memiliki pengertian yakni setiap org yg melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja. Tp untuk pengertian Tenaga kerja sendiri lebih luas lg, krn TK adalah tiap orang yg mempu melaksanakan pekerjaan baik di dlm maupun di luar hubungan kerja.

Istilah yg sepadan dgn pekerja yaitu karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja yg lbh diidentikkan pada pekerjaan nonfisik seperti pekerjaan yg tdk kotor dan halus. Contoh karyawan bank.

1.MENURUT MOLENAR, HUKUM PERBURUHAN ADALAH BAGIAN HUKUM YG BERLAKU, YG POKOKNYA MENGATUR HUB ANTARA TENAGA KERJA DAN PENGUSAHA, ANTARA TENAGA KERJA DAN TENAGA KERJA.

2. MENURUT SOEPOMO, HUKUM PERBURUHAN ADALAH HIMPUNAN PERATURAN, BAIK TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YG BERKENAAN DGN KEJADIAN DIMANA SESEORANG BEKERJA PADA ORANG LAIN DGN MENERIMA UPAH.

3. MENURUT HALIM, HUKUM PERBURUHAN ADALAH PERATURAN-PERATURAN HUKUM YG MENGATUR HUBUNGAN KERJA YG HRS DIINDAHKAN OLEH SEMUA PIHAK BAIK PIHAK BURUH MAUPUN PIHAK MAJIKAN ATAU PENGUSAHA.

4. MENURUT SYAHRANI, HUKUM PERBURUHAN ADALAH KESELURUHAN PERATURAN HUKUM YANG MENGATUR HUB2 PERBURUHAN, YAITU HUB ANTARA BURUH DGN MAJIKAN, DAN HUB BURUH DGN MAJIKADGN PEMERINTAH (PENGUASA)

5. MENURUT DALIYO, HUKUM PERBURUHAN ADALAH HIMPUNAN PERATURAN BAIK TERTULLIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG MENGATUR HUB KERJA ANTARA BURUH DGN MAJIKAN. BURUH BEKERJA PADA DAN DI BAWAH MAJIKAN DGN MENDPT UPAH SEBAGAI BALAS JASANYA

1. SERANGKAIAN PERATURAN YG BERBENTUK TERTULIS DAN TDK TERTULIS.

2. MENGATUR TENTANG HUBUNGAN KERJA

3. ADANYA ORANG YANG BEKERJA PADA DAN DI BAWAH ORANG LAIN DENGAN MENDAPAT UPAH SEBAGAI BALAS JASA

4. MENGATUR PERLINDUNGAN PEKERJA

1. UNDANG-UNDANG2. ADAT DAN KEBIASAAN3. AGAMA4. KEPUTUSAN PEJABAT/BADAN PEMERINTAH

ATAU LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 5. YURISPRUDENSI6. DOTRIN7. TRAKTAT8. PERJANJIAN KERJA DAN 9. PERATURAN PERUSAHAAN ATAU

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Pekerja/buruh Pengusaha/majikan Serikat buruh/pekerja Organisasi pengusaha Pemerintah

Pengertian Tenaga Kerja (pasal 1 ayat 2)Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pengertian Pekerja/Buruh (pasal 1 ayat 3)Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi kerja (pasal 1 ayat 4) adalah orang perorangan, pengusaha,badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha (pasal 1 ayat 5) adalah : a. orang perorangan, persekutuan atau

badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.c. orang perorangan, persekutuan atau baadan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukandi luar wilayah Indonesia.

Perusahaan (pasal 1 ayat 6)adalah :a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dgn membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

1. MASA SEBELUM BEKERJA (PRE-EMPLOYMENT) yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengerahan dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.

2. MASA SELAMA BEKERJA (DURING EMPLOYMENT), masa ini merupakan substansi dari hk ketenagakerjaan, krn penting maka hrs ada campur tangan dan mengatur selama hub kerja berlangsung.

3. MASA SETELAH BEKERJA (POST EMPLOYMENT), masa ini pekerja perlu mendapatkan perlindungan sesuai keadilan. Seperti permasalahan sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun dll.

BERSIFAT PRIVAT MENGATUR HUBUNGAN KERJA

ANTAR TENAGA KERJA DAN PENGUSAHA, ARTINYA MENGATUR KEPENTINGAN ORANG PERORANGAN. TENTU SAJA BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN YANG TERMUAT DALAM BK. III KUHPDT. PERJANJIAN PASAL 1313 KUHPDT SYARAT SAH PERJANJIAN 1320 KUHPDT KEBEBASAN BERKONTRAK 1338 (1) KUHPDT.

BERSIFAT PUBLIK ADANYA CAMPUR TANGAN DARI

PEMERINTAH DALAM BENTUK :1. PERIZINAN YG MENYANGKUT BIDANG

KETENAGAKERJAAN 2. PENETAPAN UPAH MINIMUM3. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PHK4. ADANYA PENERAPAN SANKSI TERHDP

PELANGGARAN 5. Pembuatan Regulasi/ Per perUU

mengenai Perburuhan.

1. Bersifat Imperatif atau dwingenrecht (hukum memaksa) artinya hukum yang harus di taati secara mutlak, tidak boleh did langgar.contoh :- setiap pemberi kerja yg mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin dari menteri atau pejabat yang di tunjuk. (psl 42 ayat 1)- pemberi kerja sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yg mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja (psl 35 ayat 3)

2. Bersifat Fakultatif atau Regelendrecht/ aanvullendrecht (hukum yang mengatur/melengkapi), artinya hukum yang dapat di kesampingkan pelaksanaannya.Contoh :- perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan (pasal 51 ayat 1)- perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 bulan (pasal 60 ayat 1)

Di bidang Hukum Perdata; Pd hakekatnya memegang peranan penting di dlm hub indutrial adalah pekerja dan pengusaha. Hubungan antara pengusaha dan pekerja didasarkan pada hubungan hk privat. Hub itu didasarkan pd hk perikatan yg menjadi bagian dr hukum perdata. Pemerintah hanya berlaku sbg pengawas atau tepatnya dapat menjalankan fungsi fasilitator apabila trnyata dalam pelaksanaan muncul suatu perselisihan yg tdk dapat diselesaikan.

Di bidang Hukum Administrasi ;kedudukan hukum ketenagakerjaan di dlm hukum administrasi yg diperhatikan ada dua hal yaitu subjek hk dalam penyelenggaraan negara dan bagaimana peranannya. Peranannya berkaiatan dgn menjalankan fungsi negara di dalm pembuatan peraturan atau pemberian izin (bestuur), bagamana melakukan pencegahan thdp sesuatu hal yg dpt terjadi (politie) dan bagaimana upaya hukumnya (rechtspraak). Pemerintah sbg penyelenggara negara di bidang ketenagakerjaan hrs dapat melaksanakan ketiga fungsi tsb dgn baik.

Di bidang Hukum Pidana;Kedudukan hukum perburuhan dalam hukum pidana adalah pentingnya penerapan sanksi hukum bagi pelanggar peraturan per-uu. Asas legalitas dlm hk pidana, yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tsb sudah dituangkan dlm Undang-undang. Penerapan sanksi hrs mendasarkan pada ada tidaknya kesalahan yg dibuktikan dgn adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yg terjadi.

Sejarah hukum ketenagakerjaan Indonesia selalu berkaitan dgn politik hukum yg diberlakukan oleh penguasa saat itu. Ada 3 masa dalam sejarah Hukum Ketenagakerjaan yaitu:1. Masa sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, meliputi masa perbudakan, masa penjajahan Belanda dan Jepang.2. Masa Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945 meliputi masa Soekarno dan masa Soeharto.3. Masa Pasca Reformasi, meliputi masa pemerintahan BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono.

1. Masa Perbudakan.Keadaan Indonesia dapat dikatakan lebih baik daripada di negara lain krn telah hidup hukum adat. Pada masa ini, budak adalah milikmajikan. Pengertian milik berarti menyangkut perekonomian, serta hidup matinya seseorang. Politik hukum yg berlaku pada masa itu tergantung pada tingkat kewibawaan penguasa (raja).

2. Masa Penjajahan Hindia Belanda.Pada masa ini meliputi masa pendudukan Inggris, masa Kerja Rodi dan masa Poenali Sanctie. Pekerjaan Rodi atau kerja paksa dilakukan oleh Hindia Belanda mengingat untuk meluncurkan usahanya dalam menngeruk keuntungan dari remaph-rempah dan perkebunan, untuk kepentingan politik imperialismenya, pembangunan sarana prasarana dilakukan dgn rodi. contohnya, Hendrik Willem Deandels (1807-1811) menerapkan kerja paksa untuk pembangunan jalan dari Anyer ke Penarukan (Banyuwangi).

Rodi dibagi tiga yaitu Rodi Gubernemen (untuk kepentingan Gubernemen atau pegawai), rodi perorangan (untuk kepentingan kepala atau pembesar Indonesia) dan Rodi desa (untuk kepentingan desa). Dan Poenali Sanctie itu bertujuan untuk mengikat buruh supaya tidak melarikan diri setelah melakukan kontrak kerja.

3. Masa Penjajahan Jepang.Pada masa pendudukan Jepang mulai tanggal 12 Maret 1942. politik hukum masa Penjajahan Jepang,diterapkan untuk memusatkan diri bagaimana dapat mempertahankan diri dari serangan sekutu, serta menguras habis kekayaan Indonesia untuk keperluan perang Asia Timur Raya.Pada masa ini diterapkan Romusya dan Kinrohosyi. Romusha adalah tenaga sukarela, kenyataannya adalah kerja paksa yg dikerahkan dari Pulau Jawa dan penduduk setempat. Romusya lokal adalah mereka yg dipekerjakan untuk jangka waktu yg pendek disebut Kinrohosyi.

1. Masa Pemerintahan Soekarno. Pada masa ini tidak banyak terdapat kebijaksanaan tentang Ketenagakerjaan mengingat masa ituadalah masa mempertahankan wilayah NKRI dari jajahan Belanda. Di bidang Hukum ketenagakerjaan pemerintah membuat produk hukum sebagian besar dgn cara menenrjemahkan peraturan Hindia Belanda yg dianggap sesuai dgn alam kemerdekaan atau dgn mengadakan perbaikan dan penyesuaian.

2. Masa Pemerintah Soeharto.Pada masa ini keadaan Indonesia sdh lebih baik, politik hukum ditekankan pada pembangunan ekonomi. Untuk mensukseskan pembangunan ekonomi maka investor yg tidak lain adalah majikan mempunyai kedudukan secara politis kuat dgn penguasa, contohnya kasus monopoli. Kedudukan buruh semakin lemah dgn dalih Hubungan Industrial Pancasila.

Hak buruh dikebiri dgn hanya dapat mendirikan satu serikat pekerja yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta apabila ada masalah hubungan industrialmajikan dapat dibantu oleh Militer. Kasus yang sgt membutuhkan perhatian adalah terbunuhnya aktivis buruh Marsinah di Sidoarjo.

Masa Reformasi1. Masa Pemerintahan B.J. Habibie.

Politik hukum di bidang ketenagakerjaan ditekankan pada peningkatan kepercayaan luar negeri kpd Indonesia bahwa Indonesia dapat mengatasi problema negaranya sendiri tanpa menindas HAM serta mempunyai andil besar dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Karena tekanan dari luar negeri maka Indonesia terpaksa meratifikasi konvensi Internsional.

Yaitu Convention No.182 Concering the Immediate Action to Abolish and to Eliminate the Worst Forms of Childs Labor (tindakan segera untuk menghapus dan mengurangi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang diratifikasi dgn Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 ).

2. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid.Politik hukum ketenagakerjaan tampaknya meneruskan pemerintahan BJ Habibie dgn menerapkan demokrasi dgn adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Tapi sayang masyarakat Indonesia masih belum matang berdemokrasi, shg sgt banyak jumlah serikat pekerja di Indonesia justru membuat hubungan industrial semakin buruk.

3. Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri.Perkembangan ketenagakerjaan hampir tdk tampak gebrakannya, justru yg terlihat adalah banyaknya kasus ketenagakerjaan yang mengambang dan kurang mendapat perhatian.

Contohnya adalah masalah pemulangan TKI Indonesia dari Malaysia serta revisi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 yg berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 diundur masa berlakunya hingga 1 Oktober 2002 tentang ketenagakerjaan yg kemudiaan disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono.Masa pemerintahan SBY sejak tahun 2004 hingga 2014, tampaknya ada sedikit perubahan dibidang ketenagakerjaan, ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja baik pekerja maupun pegawai. Ada upaya pemberatasasan korupsi. Tekad yg baik tersebut blm dapat diikuti oleh sebagian besar penduduk Indonesia yg sudah terlanjur korupsi dan tidak amanah di segala aspek kehidupan.

MEMBERDAYAKAN DAN MENDAYAGUNAKAN TENAGA KERJA SECARA OPTIMAL DAN MANUSIAWI

MEWUJUDKAN PEMERATAAN KKESEMPATAN KERJA DAN PENYEDIAN TENAGA KERJA

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KPD TENAGA KERJA DLM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DAN KELUARGANYA

1. Membayar upah kepada pekerja

2. Mengatur pekerjaan dan tempat kerja

3. Memberikan cuti atau libur

4. Mengurus perawatan/pengobatan pekerja

5. Memberikan surat keterangan

1. Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai yg diperjanjikan dgn sebaiknya.

2. Melaksanakan pekerjaannya sendiri tidak dapat digantikan dengan orang lain.

3. Mentaati peraturan dlm melaksanakan pekerjaan.

4. Mentaati peraturan tata tertib dan tata cara yg berlaku di tmpat majikan bila pekerja tinggal disana.

5. Melaksanakan tugas dan segala kewajibanya secara layak.

6. Membayar ganti rugi atau denda.

Hubungan Kerja (Soepomo) adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah.

Hubungan Kerja (Husni) adalah antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.

Hubungan Kerja (pasal 1 angka 15) adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Adanya pekerjaan (arbeid) Adanya upah (loan) Adanya perintah orang lain (gezab

ver houding = maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan, shg bersifat subordinasi)

Terbatas waktu tertentu, karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus menerus.

Istilah perjanjian tidak di kenal dalam KUHPerdata yang ada perikatan dan Verbintenis (psl 1233) dan persetujuan atau overeenkomst (1313).

Di Indonesia istilah Verbintenis diterjemahkan dalam 3 arti yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian. Sedangkan istilah Overeenkomst diterjemahkan dalam 2 arti yaitu perjanjian dan persetujuan.

Batasan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu.

1. Perjanjian utk melakukan jasa-jasa tertentu ialah suatu perjanjian dimana satua pihak menghendaki dari pihak lainnnya agar dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, utk itu salah satu pihak bersedia membayar upah.

2. Perjanjian kerja ialah perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dgn ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas dimana pihak majikan berhak memberikan perintah perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.

3.Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yg lain, dimana pihak yang satu (yg memborongkan pekerjaan) menghendaki suatu hasil pekerjaan yg disanggupi oleh pihak lain, atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga pemborongan.

Azas kebebasan berkontrak yakni azas yang menyatakan bahwa setiap org pd dasaarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi berbagai macam perjanjian asal tidak bertentangan dgn UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Terdapat dlm Ps. 1338 ayat 1 KUHPerdata dengan memperhatikan Ps. 1320, Ps. 1335 dan Ps. 1337 KUHPerdata di samping Pasal 52 UU No. 13/2003 ttg Ketenagakerjaan.

Dalam praktik masih banyak pihak yang sengaja dan salah menafsirkan penerapan asas kebebasan berkontrak. Dianggapnya dgn asas ini perjanjian kerja dapat dibuat dengan semaunya dan tanpa mematuhi rambu-rambu hukum yang berlaku.

Beberapa contoh diantaranya perjanjian yang mencantumkan :

1. Masa percobaan yang melebihi 3 bulan atau masa percobaan berulang-ulang.

2. Masa percobaan dalam PKWT.3. Hubungan kerja melanggar ketentuan PKWT.4. Upah di bawah ketentuan upah minimum.

5.Melanggar atau meniadakan ketentuan perhitungan upah lembur.

6. Melanggar atau meniadakan program Jamsosotek.7. Membatasi kegiatan serikat pekerja/serikat buruh.8.Melebihi periode kerja 10 minggu berturut-turut

bekerja tanpa hari istirahat untuk daerah operasi tertentu.

9.Pekerja perempuan ditekan hrs mengundurkan diri apabila hamil, melahirkan atau menyusui.

10.Pembayaran uang pesangon kurang dari ketentuan Pasal 156 UU No.13/2003.

1. Pejanjian Kerja Waktu Tertentu adalahpejanjian kerja antara pekerja/buruh dgn pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah suatu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, dimana jangka waktunya tidak ditentukan baik dlm perjanjian, UU maupun kebiasaan atau terjadi secara hukum krn pelanggaran pengusaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat materiil diatur dlm Ps. 52 ayat (1) UU No.13/2003 ttg Ketenagakerjaan, yaitu :

a. Kesepakatan kedua belah pihak b. Kemampuan atau kecakapan melakukan

perbuatan hukum c. Adanya pekerjaan yg diperjanjikan d. Pekerjaan yg diperjanjikan tdk

bertentangan dgn ketertiban umum, kesusilaan dan peratura perundang-undangan yg berlaku.

a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha.b. Nama, jenis kelamin umur dan alamat

pekerja/buruhc. Jabatan dan jenis pekerjaan d. Tempat pekerjaan e. Besarnya upah dan cara pembayarannyaf. Syarat-syarat kerja yg memuat hak dan kewajiban

pengusaha dan pekerja/buruh g. Jangka waktu mulai berlakunya perjanjian kerja h. Tempat dan lokasi perjanjian kerja dibuati. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui (pilih salah satu) dgn jangka waktu 3 thn.

* Diperpanjang adalah melanjutkan hubungan kerja setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir tanpa adanya pemutusan hubungan kerja.(Ps.59 ayat (4))

* Pembaharuan adalah melakukan hubungan baru setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pertama berakhr melalui pemutusan hubungan kerja dgn tenggang waktu 30 hari. (Ps. 59 ayat (6) )

1. Pekerja/buruh meninggal dunia. 2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.3. Adanya putusan pengadilan dan/atau

putusan penetapan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yg dicantumkan dlm perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB yg dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Pengertian Outsourcing (Herman Rajagukguk) adalah hubungan kerja dimana pekerja/buruh yang dipekerjakan di suatu perusahaan dengan sistem kontrak, tetapi kontrak tersebut bukan diberikan oleh perusahaan pemberi kerja, melainkan oleh perusahaan pengerah tenaga kerja.

Sistem outsourcing termasuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian pengiriman/ peminjaman pekerja (uitzendverhouding)

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan mengenal bentuk perjanjian penyerahan pelaksanaan pekerjaan kpd perusahaan lain. Definisi mengenai outsourcing adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kpd pihak luar (perusahaan penyedia jasa Outsourcing).

Bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagaian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pekerjaan yg dapat diserahkan kepada perusahaan lain hrs memenuhi syarat sbb:1. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.2. dilakukan dgn perintah langsung atau tdk langsung dari pemberi kerja.3. merupakan kegiatan penunjang perusahaan scr keseluruhan.4. tdk menghambat proses produksi scr langsung.

Perusahaan lain hrs berbentuk badan hukum. Terhadap outsourcing ini ada larangan yg didasarkan pada

ketentuan Pasal 66 (UU No.13 Tahun 2003) yaitu pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan poko atau kegiatan yg berhubungan langsung dg proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang ataua kegiatan yg tdk berhubungan dgn proses produksi.

Pada hubungan kerja ini ditemukan tiga pihak yaitu perusahaan penyedia atau pengirim tenaga kerja/pekerja (penyedia), perusahaan pengguna tenaga kerja/pekerja (pengguna) dan tenaga kerja/pekerja.

Walaupun outsourcing merupakan hak pengusaha namun pelaksanaan hak itu ada persyaratan tertentu dan tidak boleh bertentangan dgn peraturan perundang-undangan yg berlaku. Artinya dalam melakukan outsourcing hrs memenuhi syarat materiil dan formil, scr substansial tidak boleh mengurangi hak-hak normatif pekerja.

1. Hak atas upah yang layak2. Hak perlindungan atas keselamatan dan

kesehatan kerja, termasuk hak istirahat dan cuti.3. Hak atas kebebasan sberpendapat dan

berorganisasi.4. Hak atas PHK5. Hak untuk mogok kerja dsb.

Pasal 64 UU No.13/2003 ditegaskan bahwa outsourcing dilakukan dgn perjanjian kerja secara tertulis melalui 2 cara yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh.

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya

b. Pekerjaan yg diperkirakan penyelesaiannya dlm waktu yg tdk terlalu lama dan paling lama 3 thn

c. Pekerjaan yg bersifat musiman

d. Pekerjaan yg berhubungan dgn produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yg masih dlm percobaan

Hubungan Industrial disebut juga dgn hubungan perburuhan atau industrial relations. Pengertian Hubungan Industrial (Ps. 1 angka 16 UU No.13/2003) adalah suatu sistem hubungan yg berbentuk antara para pelaku dlm proses produksi baranng dan/atau jasa yg terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yg didasrkan pd nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas maka dpt diuraikan unsur-unsur hubungan industrial adalah:

1. Adanya suatu sistem hubungan industrial.2. Adanya pelaku yg meliputi pengusaha, pekerja/buruh

dan pemerintah.3. Adanya proses produksi barang/jasa.

Unsur yang pertama , yaitu adanya suatu sistem hubungan industrial, sistem ini menunjukkan adanya suatu cara kerja yg saling berkaiatan anatar komponen yg ada didalamnya. Tidak ada salah satu atau tdk berfungsinya salah satunya membawa akibat terganggunya hubungan industrial. Hubungan industrial pada dasarnya adalah hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan hukum. Hubungan hukum ini suatu hubungan yg dilakukan antara subjek hukum mengenai objek hukum dan membawa akibat hukum.Pengertian akibat hukum adalah suatu akibat yg ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yg telah ditentukan oleh UU, shg apabila dilanggar berakibat hukum .

Unsur yg kedua adalah adanya pelaku yg meliputi pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah. Ketiga pelaku ini adalah sebagai subjek hukum

Unsur yg ketiga adalah adanya proses produksibarang dan/atau jasa, yang merupakan objek hukum dari hubungan hukum yg telah dilakukan oleh pengusaha dan pekerja.

Akibat dari hubungan industrial yg baik adalah terciptanya kenyamanan dlm proses ekonomi, tersedianya lapangan kerja baru akibat tumbuh sehatnya hubungan industrial.

Akibat negatif di sisi lain juga dapat menimpa masyarakat apabila hubungan industrial tdk berlangsung dgn baik, micul perselisihan pereburuhan dan dapat menngakibatkan mogok, demonstrasi yg membawa akibat keresahan pada masyarakat krn lingkungan yanga tidak aman.

Landasan Hubungan Industrial 1. Landasan Idiil yaitu Pancasila 2. Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 19453. Landasan Operasional.

1. Mengakui dan meyakini bahwa pekerja bukan sekedar mencari nafkah melainkan juga sbg pengabdian manusia kpd Tuhannya, sesama manusia dan masyarakat, bangsa dan negara.

2. Menganggap pekerjaan bkn hanya sekedar faktor produksi melainkan sbg manusia pribadi dgn sgl harkat dan martabatnya.

3. Melihat antara pekerja dgn pengusaha bkn mempunyai kepentingan yg bertentangan melainkan punya kepentingan yg sama untuk kemajuan perusahaan.

4. Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha hrs diselesaikan dgn jln musyawarah untuk mencapai mufakat yg dilakukan scr kekeluargaan

5. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak atas dsr rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi Pemerintah1. Menetapkan kebijakan2. Memberikan pelayanan3. Melaksanakan pengawasan, dan4. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan.

Fungsi PengusahaMenciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja,memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka demokratis dan berkeadilan.

Fungsi Pekerja/BuruhMenjalankan pekerjaan sesuai dgn kewajibannya, menjaga ketertiban

Fungsi Pekerja/BuruhMenjalankan pekerjaan sesuai dgn kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsunagnn produksi, menyalurkan aspirasi scr demokratis, mengembangkan ketrampilan keahliannya, ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Fungsi pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh dalam hubungan industrial adalah:

1. menjaga kelancaran/peningkatan produksi;2. Memelihara/menciptakan ketenangan kerja (industrial

peace);3. Mencegah/menghindari pemogokan;4. Ikut menciptakan serta memelihara stabilitas sosial.

1. Sistem hubungan industrial atas dasat kegunaan (utility system). Pada sistem ini hubungan perburuhan diatur sedemikian rupa, shg utility buruh dapat digunakan sepenuhnya. Ada kebijaksanaam full employment of man power. Buruh diberi upah dan jaminan yg tinggi apabila dapat memberikan tenaganya dgn maksimal.

2. Sistem hubungan industrial atas dasar demokrasi (democratic system). Yang mengutamakan konsultasi atau mussyawarah antara buruh dan majikan.

3. Sistem hubungan industrial atas dasar kemanusiaan (human system) dimana tdk diperhitungkan peningkatan produktivitas dan efisiensi.

4. Sistem hubungan indutrial atas dasar komitmen seumur hidup (life long mommitment/life time employment). Sistem ini terdapat di Jepang.

5. Sistem hubungan industrial atas dasar perjuangan kelas. Muncul atas dasar ide Karl Marx yg ada pertentangan antara pemilik modal (kapitalis) dgn kelas buruh (proletar)

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yg dibuat scr tertulis oleh pengusaha yg memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan (Ps. 1 angka 20 UU No.13/2003 ttg Ketenagakerjaan)

Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yg merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yg tercatat pd instansi yg bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dgn pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yg memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiaban kedua belah pihak. (Ps. 1 angka 21 UU No.13/2003 ttg Ketenagakerjaan)

LEGALITAS : PP disahkan oleh menteri atau pejabat yang di tunjuk dan PKB didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

KEWAJIBAN : PP wajib bagi pengusaha yg mempekerjakan min 10 orang dan PKB wajib bagi perusahaan yang sudah ada serikat pekerja/buruh.

KEKUATAN MENGIKAT : PP mengikat pekerja dan pengusaha setelah disahkan oleh Depnaker dan PKB sama mengikat setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

MASA BERLAKU : PP maksimal 2 thn dan PKB sama maksimal 2 thn.

JUMLAH : PP dan PKB hanya satu saja dalam satu perusahaan.

BIAYA PEMBUATAN : PP tanggung jawab pengusaha karena sebagai kewajiban dan PKB sama merupakan tanggung jawab pengusaha.

PERUMUS. PP hanya pihak pengusaha sendiri sedangkan PKB yaitu pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.

ASAS KESEPAKATAN. PP tidak ada, hanya pengusaha perlu konsultasi dgn para pekerja/buruh sedangkan PKB ada kesepakatan krn melalui proses perundingan shg kedua belah pihak bertanggung jawab dlm pelaksanaannya.

BILA BERAKHIR MASA BERLAKUNYA. PP harus diperbaharui atau ditingkatkan statusnya menjadi PKB sedangkan PKB terus disempurnakan sesuai dgn perkembangan situasi dan tiddak boleh diganti menjadi PP

PERPANJANGAN. PP tidak boleh diperpanjang, harus diperbaharui sedangkan PKB dapat diperpanjang I thn lagi kemudian diperbaharui.

TIM PERUNDING : PP tidak ada dan PKB paling banyak 9 orang untuk masing-masing pihak.