View
52
Download
2
Category
Preview:
DESCRIPTION
Makalah Hukum Pidana
Citation preview
Hukum Pidana
Pengertian, unsur-unsur, norma-norma dalam perbuatan pidana
Dosen pengampu :
Dr. H.Saifullah.SH.M.Hum.
Disusun Oleh :
Reno Paslah ( 11220004 )
Azizah Abdul Aziz ( 11220076 )
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH (HBS)
FAKULTAS SYARI’AH
2013
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang
mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan
untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat
dipenuhi, -walaupun tidak seluruhnya, -dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari
dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhanya dan harus dipenuhi
dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan
lingkungan atau manusia lain.
Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan
suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan
kehidupan yang bernilai baik itu di perlukan suatu pertanggung jawaban dari pelaku yang
berbuat sampai ada ketidakseimbangan. Dan pertanggung jawaban yang wajib dilaksanakan
oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidak enakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga
penderitaan atau kerugian yang dialami.
Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari persinggungan atau interaksi antar sesama.
Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya.
Sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertidak egois. Sehingga apabila sifat tersebut
terus menerus dibiarkan, maka yang terjadi adalah ketidak beraturan yang menyebabkan
kehancuran. Oleh karenanya manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur hak dan
kewajiban satu antar lainnya. Demi mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahterah.
Sesuai dengan saran tujuan KUHP nasional
“Untuk mencegah penghambatan atau penghalang-halangan datangnya masyarakat
yang dicita-citakan oleh bangsa indonesia, yaitu dengan jalan penentuan perbuatan-
perbuatan manakah yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang
diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu..”
Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum
itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya
keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum
yang mengatur. Dalam hukum dikenal dengan istilah perbuatan pidana.
2
Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat. Sehingga sudah
selayaknya kita tidak melakukan hal tersebut.Bila kita ingin menjauhi sesuatu, maka kita
harus mengetahui dulu apakah itu. Sehingga dikemudian hari kita tidak salah dalam memilih
sebuah perbuatan. Maka dirasa penting bagi kami untuk mengankat judul “Pengertian,
Unsur-Unsur dan norma-norma Perbuatan Pidana”.
Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam
ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri
tertentu pada peristiwa hukum pidana.
Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang
konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti
yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah
yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
Adakalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan
masyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-
hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan, sengaja, dan
lain sebagainya. Sebelum menjelaskan arti pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai
pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan pidana
yang beraneka ragam.Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan pidana lebih lanjut, kita akan
membahasnya di dalam makalah ini.
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian perbuatan pidana ?
2. Apa saja unsur-unsur dalam perbuatan pidana ?
3. Apa saja norma-norma dalam perbuatan pidana ?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian perbuatan pidana.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur dalam perbuatan pidana.
3. Untuk mengetahui norma-norma dalam perbuatan pidana.
3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Perbuatan Pidana
Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa
pidana, dan delict. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang
kongkrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang
bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dapat
juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum
dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan
dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri.
Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkanya.
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai
ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu
kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan.perbutan pidana menunjuk pada sifat
perbuatannya saja.1
Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa
melanggar larangan tersebut.2 Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada
itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuataan, (suatu keadaan atau kejadiaan
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada
orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada
hubungan yang erat, oleh karena antara kajadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu,
ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka
dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada
1 Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta :Asdi Mahasatya, 2000)562 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), hlm 54.
4
dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang
berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.
Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini,
timbul dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undanagan.
Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari kata ”perbuatan” tapi kata “tindak” tidak
menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan
konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah
kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai
kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak
pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai
pula kata perbuatan. Contoh: UU no. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum (pasal 127, 129
dan lain-lain.3
Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli Perbuatan Pidana/Delik/Tindak
Pidana/Peristiwa Pidana/Strafbaar feit adalah tindakan manusia yang memenuhi rumusan
Undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat
dipertanggung jawabkan. Berikut pengertian dari Perbuatan Pidana menurut beberapa Para
Ahli, yaitu :
a. D. Simons Perbuatan pidana adalah perbuatan salah (met schuld in verband staand)
dan melawan hukum (onrechtmatig) yang diancam pidana (stratbaar gesteld) yang
mana oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon).
b. Van Hamel Strafbaar feit adalah suatu kelakuan orang (minselijkegedrging) yang
dirumuskan dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, yang patut
dipidana dan dilakukan dengan kesalahan
e. Prof. Moeljatno, SH Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).
f. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang
pelakunya
Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunyaasas-asas hukum pidana di
indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda strafbaarfeit,
3 ibid hlm 55
5
yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu
delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.
Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.4
Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Drs. Adami Chazawi, S.H
menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam
hukum pidana Belanda yaitu “strafbaarfeit”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang
dimaksud dengan strafbaar feit itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan
isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat5
Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun
dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit adalah:
1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan
hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr. R. Tresna
dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana.Dan para ahli hukum lainnya.
3. Delik, berasal dari bahasa latin “delictum” digunakan untuk menggambarkan apa
yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur,
misalnya Drs. E. Utrect, S.H.
4. Pelanggaran Pidana, dijumpai dibeberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang
ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam
bukunya”Ringkasan tentang Hukum Pidana”.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang
dalam UUD No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca pasal 3).
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatnomdalam beberapa tulisan
beliau.6
Suatu peristiwa agar supaya dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana harus
memenuhi syarat-syarat seperti berikut:
4 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 585 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 676 Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatnomdalam beberapa tulisan beliau
6
a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang.
b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam UU. Pelakunya harus
sudah melakukan sesuatu kesalahan dan harus mempertanggung jawabkan
perbuatannya.
c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang
dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar
itu mencantumkan sanksinya.
Pembagian perbuatan pidana dalam KUHP terdiri dari “kejahatan” dan “pelanggaran”.
Pembentukan Undang-undang membedakan perbuatan atau tindak pidana atas “kejahatan”
dan “pelanggaran”, berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang sungguh-sungguh dan tindak
pidana kurang sungguh-sungguh.
Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :
1. Perbuatan pidana (delik) formal, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah
dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan
dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. Perbuatan pidana material, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat
yang timbul dari perbuatan itu.
3. Perbuatan pidana dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan
sengaja.
4. Perbuatan pidana culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak disengaja.
5. Perbuatan pidana aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan
pengaduan orang lain.
6. Perbuatan pidana politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada
keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dari definisi yang dikemukakan di atas maka perbuatan itu menurut wujud dan
sifat-sifat perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan
masyarakat, bertentangan dengan norma dan menghambat dalam pergaulan masyarakat
Perbuatan pidana diterjemahkan dalam bahasa belanda menjadi strafbaarfeit dan menurut
bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana,
7
perbuatan pidana dan sebagainya. Strafbaarfeit merupakn suatu perilaku manusia yang pada
suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat
memaksa.7
Strafbaarfeit yang terdiri dari 3 kata yaitu straf berarti pidana, baar yang berarti boleh,
dan feit berarti peristiwa, pelanggaran, perbuatan. Sedangkan untuk kata peristiwa
menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan, Karena peristiwa tidak
saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang
tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata-mata tetapi juga oleh alam.
Untuk sitilah tindak adalah hal kelakuan manusia dalam arti positif semata dan tidak
termasuk perbuatan manusia yang negative. Sedangkan istilah delik sebenarnya tdiak ada
kaitannya dengan istilah strafbaar feit karena berasal dari latin, namun isi pengertiannya tidak
ada perbedaan dengan istilah strafbaarfeit.
B. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana
Dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu : sudat pandang teoritis dan dari sudut
pandang undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang
tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut pandang UU adalah bagaimana
kenyataan tindak pidana itu dirumuskan mejadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal
peraturan perundang-undangan yang ada.
1. Unsur perbuatan pidana menurut beberapa teoritis
Yang termasuk dalam tindak pidana adalah perbutaan, yang dilarang (oleh aturan
hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan). Perbuatan manusia yang boleh
dilanggar adalah aturan hukum. Menurut R.Tresna tindak pidana terdapat unsur yaitu
perbutaan / rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
diadakan tindakan penghukuman.
Sehingga setiap perbuatan yang melanggar UU akan dikenakan tindakan
hukuman.menurut Vos penganut paham dualism unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan
manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari
7 Erdian Effendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2011) 97
8
sudut pandang jonkers penganut paham monisme unsur tindak pidana adalah perbuatan,
melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
Meskipun tampak berbeda namun hakikatnya terdapat kesamaan yaitu sama-sama
memisahkan anatara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri
orangnya.
2. Rumusan tindak pidana dalam UU
Buku II KUHP memuat rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam
kelompk kejahtan dan buku III termasuk dalam ketegori pelanggaran. Terdapat unsur yang
selalu disebutkan dalam tiap pasal yaitu tingkah laku/perbutan. Walaupun ada pngecualian
pada pasal 351 tentang penganiayaan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang
dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai kemampuan bertanggung jawab.
Disamping itu banyak mencantumkan unsur lain baik sekitar objek kejahatan maupun
perbutaan secara khusus untuk rumusan tertentu.dari rumusan dalam KUHO dapat diketahui
adanya 8 unsur tindak pidana yaitu : unsur tingkah laku, unsur melawan hukum, unsur
kesalahan, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan yang menyertai, unsur syarat tambahan
untuk dapatnya dituntut pidana, unsur tambahan untuk memperdebat pidana, unsur syarat
tambahan untuk dapatnya dipidana.8
Dari 8 unsur ini dua unsur yaitu unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk
dalam unsur subjektif sedangkan selebihnya termasuk dalam unsur objektif, mengenai kapan
unsur itu masuk dalam kategori subjektif atau objektif adalah tergantung pada bunyi redaksi
rumusan tindak pidana yang bersangkutan.
a) Unsur objektif
Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia yakni
semua unsur mengenai perbutannya akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat
pada perbutaan dan objek tindak pidana.sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur yang
mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.
8Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, 79-52
9
Unsur-unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di
lakukan. 9 Yang termasuk dalam Unsur objektif adalah :10
1. Perbuatan, baik dalam arti berbuat atau dalam arti tidak berbuat. Perbuatan dalam arti
positif adalah perbuatan yang disengaja dan dalam arti negatif berarti
kelalaian.Perbuatan yang dilakukan karena gerakan refleks bukan merupakan perbuatan
dalam arti hukum pidana. Contoh perbuatan positif: Orang yang dengan sengaja
melanggar undang-undang. Contoh perbuatan negatif: Orang mengetahui komplotan
yang akan merobohkan Negara dan ia tidak melaporkan pada polisi. Contoh perbuatan
yang dirumuskan dalam pasal 362KUHP yang menggambarkan perbuatan yang dilarang
undang-undang yaitu perbuatan mengambil
2. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil yang merupakan akibat
yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam
tindak pidana.Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya,sehingga tak ada jangka
waktu antara perbuatan dan akibat (misalnya dalam hal pencurian),tetapi itu dapat juga
terpisah dari perbuatannya misalnya pembunuhan.( pasal 338 KUHP yang berupa
matinya orang)
3. Undang-undang Pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian
orang baru dapat dihukum jika dilakukan dalam keadaan tertentu,misalnya “melawan
tindakan pegawai negeri” dapat dihukum jika perlawanan itu dilakukan dengan ancaman
kekerasan atau dengan kekerasaan dan jika pegawai negeri tersebut sedang melakukan
kewajibannya.Ataupun pelanggaran terhadap kehormatan orang lain dapat dihukum jika
dilakukan di tempat umum.”Di tempat umum”itu ialah “keadaan”. Keadaan yang
dilarang dan diancam oleh undang-undang, contoh dalam pasal 282 KUHP adalah
ditempat umum.
b) Unsur-unsur Subjektif
Unsur-unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang
berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang
terkandung di dalam hatinya.11 Unsur-unsur Subjektif adalah mengenai keadaan yang dapat
9 (Drs. P.A.F. Lamintang, SH.Dasar-dasar Hukum PidanaIndonesia; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal 193)10 Tongat, Hukum Pidana Materiil, (Malang : UMM Malang, 2006) 4-611 (Drs. P.A.F. Lamintang, SH.Dasar-dasar Hukum PidanaIndonesia; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal 193)
10
dipertanggungjawabkan dan schuld (kesalahan) dalam arti dolus (sengaja) dan culpa
(kelalaian).
Sebagai unsur-unsur subjektif dari perbuatan ditentukan bahwa perbuatan itu harus
dapat dipersalahkan, orang itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Orang itu dianggap dapat
dipertanggungjawabkan jika ia normal. Normal artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan
fikiran, seperti orang-orang lain dengan secara normal dapat menentukan kemauannya
terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri seperti
juga kebanyakan orang lainnya.Selanjutnya “dapat dipertanggungjawabkan” mempunyai arti
bahwa tiap orang dianggap bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan jika tidak terbukti dan
sebaliknya perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.Kesalahan itu harus
dibuktikan.Berikut adalah bentuk-bentuk kesalahan, yaitu:
Unsur Perbuatan Pidana terdapat pada :
a. Unsur tingkah laku
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau
tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak
pidana. Tingah laku dalam tindak pidana berarti tingkah laku aktif atau positif juga
disebut perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau negartif.
Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya
atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan dari tubuh misalnya
mengambil. Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan suatau
bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh,
yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif,
dan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melakuakn kewajiban
contohnya tidak memeberikan pertolongan.
Dalam hal pembentuk undang-undang unsur tingkah laku ada 2 yaitu tingkah laku
abstrak yaitu tingkah laku yang terdiri dari wujud-wujud tingkah laku kongkrit bahkan
menjadi tidak terbatas contoh menghilangkan nyawa, kemudian terdapat pula tingkah
laku yang sekaligus cara mewujudkannya contohnya pencemaran nama baik. Dan tingkah
laku konkrit adalah berupa tingkah laku yang lebih nyata yaitu mengambil.
Dilihat dari cara penyelesaiannya maka tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu
tingkah laku sebagai syarat penyelesaian tindak pidana dan tingkah laku yang harus
11
mengandung akaibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Yang pertama syarat
selesainya tindak pidana tergantung pada selesainya tingkah laku. Sedangkan yang kedua
adalah tergantung pada selesainya perbuatan secara nyata, tetapi tergantung pada
timbulnya akibat dari wujud perbuatan yang nyata terjadi.
b. Unsur sifat melawan hukum
Adalah suatu sifat tercela yang dilarang oleh undang-undang dan tercela pula
dihadapan masyarakat. Unsur ini merupakan unsur mutlak dalam suatu perbuatan pidana.
c. Unsur kesalahan
Adalah suatu unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang pada saat
memulai perbuatan dan selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur
kesalahan menghubungkan aatra perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum
perbuatan pelaku. Dibagi menjadi dua yaitu :
1. Dolus
Dalam bahasa Belanda disebut “opzet” dan dalam bahasa Inggris disebut “intention”
yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “sengaja” atau “kesengajaan”.Misal salah
satu contohnya adalah pasal 338 KUHP: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa
orang lain,diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun.
Kesengajan adalah kehendaki yang ditunjukkan untuk melakukan perbuatan artinya
telah dikehendaki oleh seseorang sebelumnya, kehendak selalu berhubungan dengan
motif dari mitif itulah perbuatan direncanakan, motif adalah dorongan yang menjadi
dasar terbentuknya kehendak dan kehendak diwujudkan dalam perbuatan. terbagi dua
yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan. Kesengajaan
sebagai kepastian adalah berupa kesadaran seseorang terhdap suatu akibat yang menurut
akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu
apabila perbuatan disadarinya maka akan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan
kesengaan dengan ilmu pengetahuan adalah melakuan tindak pidana dengan secara
sengaja berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam hukum pidana dikenal tiga
bentuk kesengajaan yaitu :
a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan
b. Kesengajaan sebagai kepastian
12
c. Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dolus eventualis.
2. Kelalaian (culpa)
Adalah berupa unsur batin (subjektif) berupa kehendak, pengetahuan, perasaan,
fikiran, dan yang menggambarkan perihal keadaan batin manusia. Kelalaian bersifat
tidak hati-hati dalam melakukan sesuatu akhirnya terjadi sesuatu secara tidak sengaja.
Terdapat dua macam pandangan yaitu pandangan subjektif yaitu melihat pada syarat
adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat
perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas
perbuatannya itu. Sedangkan pandangan objektif yaitu menurut ukuran kebiasaan dan
kewajaran yang berlaku dalam masyarakat.
Arti kata culpa adalah kesalahan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan karena
kealpaan atau akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu
terjadi.Misal salah satu contohnya adalah pasal 359KUHP: Barang siapa karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati,diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Culpa
dibedakan menjadi culpa levissima dan culpa lata.Culpa levissima berarti kealpaan
yang ringan sedangkan Culpa lata adalah kealpaan besar.
d. Unsur akibat konstitutif
Unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil, tindak pidana yang mengandung
unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan
syarat pidanya pembuat. Unsur akibat konstitutif pada tindak pidana adalah berupa unsur
pokok tindak pidana, artinya jika unsur ini tidak timbul maka tindak pidannya tidak
terjadi, yang terjadi hanya percobaanya.
e. Unsur keadaan yang menyertai
Unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam
mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dapat berupa rumusan :
a) Cara melakukan perbuatan artinya cara itu melekat pada perbuatan yang menjadi
urusan tindak pidana. Sehingga didapat kepastian rincian perbuatan pidana.
b) Cara untuk dapat dilakukannya perbuatan yaitu sebelum melakuakn tindak pidana
terlebih dahulu dipenuhi cara-cara tertentu agar perbuatan yang dilarang itu dapat
diwujudkan.
13
c) Objek tindak pidana adalah semua keadan yang melekat pada atau mengenai objek
tindak pidana.
d) Subjek tindak pidana adalah segala keadaan mengenai diri subjek tindak pidana baik
bersifat objektif maupun subjektif
e) Tempat dilakukannya tindak pidana adalah mengenai segala keadaan mengenai
tempat dilakukannya tindak pidana
f) Waktu dilakukannya tindak pidana adalah berupa syarat memperberat pidana maupun
yang menjadi pokok pidana
g) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana adalah tindak pdana yang
dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berhak mengadu kepada
pihak yang berwenang.
h) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana adalah berupa alasan untuk
diperberatnya pidana, bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya
tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
i) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-
keadaan tertentu yang timbul setelah oeruatan dilakukan, yang menentukan untuk
dapat dipidananya perbuatan. Artinya setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak
timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum karenanya si
pembuatan tidak dapat dipidana. 12
Yang merupakan unsur atau elemen dari perbuatan pidana adalah :13
a) Kelakuan dan akibat
b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
:
.Unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum menurut para ahli antara lain:
1. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah :
Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan).
12 Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, hlm 89-10913 Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, hlm 63
14
Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
Melawan hukum (onrechtmatig)
Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).
Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak
pidana (strafbaar feit).
Unsur Obyektif :
Perbuatan orang
Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal
281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.
Unsur Subyektif :
Orang yang mampu bertanggung jawab
Adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan
kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau
dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
2. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :
Perbuatan (manusia)
Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
Bersifat melawan hukum (syarat materiil)
Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :
1) Kelakuan dan akibat
2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan,yang dibagi menjadi:
a. Unsur subyektif atau pribadi Yaitu mengenai diri orang yang melakukan
perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik
jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo.
Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun
1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima
hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak
mungkin diterapka pasal tersebut
15
b. Unsur obyektif atau non pribadi Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat,
misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya
melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa
umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak
mungkin diterapkan pasal ini
C. Norma-Norma dalam perbuatan pidana
Suatu perbuatan dikatergorikan sebagai pelanggaran terdapat dua pandangan yaitu menurut
pendaoat pertama bahwa perbuatan yang menyatakan suatu perbuatan dianggap keliru apabila
telah mencocoki larangan undang-undang, pendapat ini dinamakan pendirian formal sedangkan
pendapat yang kedua yag disebut pendirian materiil bahwa semua perbuatan yang mencooki
peraturan perundang-undangan bersifat melawan hukum bagi mereka yang dinamakan hukum
bukan hanya undang-undang hukum tertulis sebab selain hukum tertulis terdapat pula norma-
norma yang tidak tertulis yanga da pada masyarakat.
Vost adalah yang menganut paham materiil yang memformulasikan dengan perbuatan yang oleh
masyarakat tidak diperbolehkan formula ini oleh Arrest HR.Nederland terkena dengan nama
Lunde baum cohen arrest. Yang menyatakan perbuatan melawan hukum bukan saja bertentangan
dengan wet tetapi dipandang dari pergaulan masyarakat yang dianggap tidak pantas.
Menurut Prof Moeljatno lebih baik mengikuti ajaran materiil. Terdapat dua hal yang
membedakan pandangan formal dan materiil :
a. Pandangan material mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan
hukumnya. Perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan
pandangan formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang
saja.
b. Dalam pandangan material sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap
perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-usnur
tersebut. Sedang bagi pandangan formal sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada
perbuatan pidana.
MR.E.PH Sutorius disebutkan bahwa dalam perbuatan pidana setidaknya ada norma,
yaitu norma social dan norma hukum. Norma perilaku adalah aturan yang menentukan apakah
perilaku manusia tertentu patut atau tidak. Perilaku dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak
16
tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan
tidak diungkapkan. Hanya sebagian dari norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah
norma hukum, yaitu yang oleh pembentukan undang-undang dimaksudkan dalam ketentuan
undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan. Jadi, dalam norma perilaku
atau norma material harus dibedakan antara norma yang dimajsudkan dan dimasukkan dalam
undang-undang. Pelanggaran terhadap norma perilaku sekalipun itu norma hukum mereka tidak
dapat dihalangi oleh berbagai system penegakan hukum yang ada, tetapi hanya di batasi oleh
sanksi positif atau negative yang tersedia.
Terhadap norma hukum hakim mempunyai peranan khusus dalam menentukan apakah
ketentuan pidana mengikat dan kalau mengikat apakah terdakwa telah melakukan suatu
perbuatan pidana. Banyak norma hukum dituangkan dalam undang-undang. Ketentuan itu
mempunyai fungsi penetapan norma dan fungsi penciptaan norma. Suatu undang-undang
mempunyai fungsi penetapan norma jika norma yang ditetapkan itu sesuai engan norma social
yang berlaku. Dan Undang-Undang mempunyai fungsi penciptaan jikalau norma hukum itu
menyimpang dari norma social dan dengan demikian manusia akan berperilaku lain dari pada
semula.14
Norma perilaku adalah aturan yang menentukan apakah perilaku manusia tertentu patut
atau tidak patut. Berdasarkan hal itu, orang dapat megetahui apa yang dia harapkan dari orang
lain. Untuk suatu kehidupan bersama aturan, demikian mutlak diperlukan perilaku kita sehari-
hari yang dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang
kadang-kadang tidak diketahui oleh hukum, bahkan tidak diungkapkan. Hanya sebagian dari
norma-norma yang mengatur perilaku manusa adalah norma hukum, yaitu yang oleh pembentuk
undang-undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam
persengketaan. Jadi, dalam norma perilaku atau norma materiil harus dibedakan dengan norma
yang tidak dimasukkan dalam undang-undang antara norma social dan norma hukum.
Pelanggaran terhadap norma perilaku sekalipun itu norma hukum, adalah normal. Mereka
tidak dapat dihalangi oleh berbagai system penegakan hukum yang ada, tetapi hanya dibatasi
oleh sanksi positif atau negatif yang ada. Terhadap norma hukum, hakim mempunyai peranan
khusus, yiatu berwenang untuk memutuskan berdasarkan norma hukum itu apakah harapan-
14 Saifullah, Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana, (Malang : UIN Malang, 2004) 3-5
17
harapan tertentu sah dan apakah perilaku-perilaku tertentu memenuhi atau tidak memenuhi
harapan yang sah.
Banyak norma hukum dituangkan dalam ketentuan undang-undang. Ketentuan itu
mempunyai dua fungsi, yait fungsi penetapan norma dan fungsi penciptaan norma. Suatu
undang-undang mempuyai fungsi penetapan norma jika norma yang ditetapkan itu sesuai dengan
norma social yang berlaku. Sebagai contoh yaitu pembunuhan. Menurut pendapat umum adalah
tidak patut untuk membunuh sesame manusia. Ketentuan undang-undang yang mengancam
dengan pidana suatu pembunuhan tidak mengubah norma social, tetapi hanya menguatkannya.
Undang-undang mempunyai fungsi penciptaan jika norma hukum itu menyimpang dari
norma social sehingga manusia akan berperilaku lain dari semula. Contoh dapat ditemukan
dalam hukum ketertiban yang dituangkan dalam undnag-undang khusus. Untuk itu, diperhatikan
ketentuan undang-undang yang melindungi lingkungan. Perbedaan diatas penting untuk
memeprtahakan norma-norma tadi. Mempertahankan ketentuan yang berfungsi penetapan norma
lebih mudah daripada yang berfungsi penciptaan norma. Meskipun tidak selalu pencurian
dipidana setiap orang tidak menyetujui pencurian akan tetapi jika pelanggaran terhadap peraturan
lalu lintas ditindak secara konsekuen, anggota masyarakat tentu tidak akan mematuhinya lagi.15
Perbuatan- perbuatan pidana menurut sistem KUHP terbagi atas kejahatan dan
pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam
undang- undang, sebagai perbuatan pidana, yang mana termasuk perbuatan yang bertentangan
dengan tata hukum. Pelanggaran merupakan perbuatan- perbuatan yang bersifat melawan
hukum. 16
Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang mana oleh suatu aturan hukum itu
dilarang dan diancam pidana. Larangannya ditujukan kepada perbuatan dan ancaman pidananya
ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. 17
Terdapat 3 cara dalam perumusan norma :
a. Diuraikan atau disebutkan satu persatu unsur-unsur perbuatan (perbuatan, akibat dan
keadaan yang bersangkutan.
b. Tidak diuraikan, tetapi hanya disebutkan kualifikasi delik, misal 297. 351. karena
tidak disebutkan unsurnya secara tegas, maka perlu penafsiran historis (contoh:
15 Scjaffmeister, dkk, Hukum Pidana, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2007) 19-2116 Moeljatno. 1985. Asas- Asas Hukum Pidana. Jakarta : Bina Aksara, hal 7117Ibid, 54
18
penganiayaan, tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada
orang lain yang mengakibatkan sakit atau luka). Cara ini tidak dibenarkan karena
memunculkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga tidak menjamin kepastian
hukum.
c. Penggabungan cara pertama dan kedua, misalnya pasal 124, 263, 338, 362, dll.
Sedangkan dalam kaitannya dengan sanksi, penempatan norma dan sanksi ada 3 (tiga) cara yaitu:
a. Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal. Cara ini dilakukan dalam
Buku II dan III KUHP kecuali pasal 112 sub 2 KUHP.
b. Penempatan terpisah, artinya norma hukum dan sanksi pidana ditempatkan dalam
pasal atau ayat yang terpisah. Cara ini diikuti dalam peraturan pidana di luar KUHP.
c. Sanksi pidana talah dicantumkan terlebih dahulu, sedangkan normanya belum
ditentukan. Cara ini disebut ketentuan hukum pidana yang blanko (Blankett
Strafgesetze) tercantum dalam pasal 122 sub 2 KUHP, yaitu noramnya baru ada jika
ada perang dan dibuat dengan menghubungkannya dengan pasal ini.
Suatu perbuatan bisa masuk dalam kategori pidana, apabila telah terklasifikasi dalam
tindakan keliru atau tidak. Dalam hal ini ada dua pendapat :
a. Pendapat yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap keliru apabila telah
mencocoki larangan undang-undang bagi mereka, melanggar hukum adalah
melanggar undang-undang. Pendapat demikian dinamakan pendirian Material.
b. Adapun yang berpendapat bahwa belum tentu semua perbuatan yang mencocoki
larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka dinamakan hukum
bukan hanya undang-undang (hukum tertulis), sebab selain hukum tertulis terdapat
pula norma-norma (hukum tidak sendiri) yang berlaku dimasyarakat. Pendapat ini
dinamakan pendirian materil.
Dalam buku hukum karangan Prof. DR. D. schaffneisher disebutkan bahwa dalam perbuatan
pidana setidaknya ada norma social ( norma perilaku) dan norma hukum.
Norma perilaku adalah aturan yang menentukan apakah perilaku manusia tertentu patut atau
tidak. Norma hukum yaitu perilaku manusia yang oleh pembentuk undang-undang dimasukkan
dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim dan persengketaan.
KESIMPULAN
19
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan yang mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi
barangsiapa melanggar larangan tersebut. Ada lain istilah yang dipakai dalam
hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak
kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undanagan. Adanya
perbedaan pendapat mengenai penggunaan kata “tinad pidana” atau “perbuatan
pidana”. Ada juga istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari
istilah strafbaar feit adalah: Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Delik, Pelanggaran
Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan
perbuataan pidana.
Perbuatan pidana memiliki beberapa unsur yang tanpa kehadiran unsur tersebut
maka perbuatan pidana tidaklah bisa disebut sebagai delik atau perbuatan pidana.
Unsur – unsur perbuatan pidana
a. Unsur-unsur Objektif, Unsur-unsur Objektif adalah mengenai perbuatan,akibat
dan keadaan.
b. Unsur-unsur Subjektif, Unsur-unsur Subjektif adalah mengenai keadaan yang
dapat dipertanggungjawabkan dan schuld (kesalahan) dalam arti dolus
(sengaja) dan culpa (kelalaian).
Norma – norma perbuatan pidana yaitu:
a. Norma perilaku adalah aturan yang menentukan apakah perilaku manusia
tertentu patut atau tidak.
b. norma hukum yaitu perilaku manusia yang oleh pembentuk undang-undang
dimasukkan dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim dan
persengketaan.
DAFTAR PUSTAKA
20
Cansil dan Cristhine Cansil, 2007 Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta : Pradnya Paramita,
Chazawi, Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Grafindo Persada,
Kansil,C.S.T.2004. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.2007. Bandung : Citra Umbara
Lamintang, 1992.Dasar-dasar Hukum PidanaIndonesia; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rieneka Cipta
Prodjodikoro, Wirjono. 2008 Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama
21
Recommended