View
234
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA PADA SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN, 2014
INSPEKTORAT PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 700/ 173 /ITPROV/2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA PADA SKPD
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan atas sistem manajemen dalam
pengelolaan program dan kegiatan SKPD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
perlu dilakukan kegiatan Pemeriksaan / Audit Kinerja.
b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan oleh
SKPD dapat pertanggungjawabkan secara efisien, efektif dan
ekonomis serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka perlu dilakukan suatu pemeriksaan/ audit
terhadap kinerja SKPD tersebut;
c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan Pemeriksaan / Audit
Kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil evaluasi yang
sesuai dengan tujuan dan standar pemeriksaa.audit, perlu
menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Kinerja pada SKPD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negera/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan jasa Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentag Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kalimantan Timur;
18. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Kalimantan Timur;
19. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Kalimantan Timur;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Timur;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 80 Tahun 2010 tentang
Pemberian Honorarium Kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur;
23. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA PADA
SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR.
Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan /
Audit Kinerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur.
Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Kinerja pada SKPD
dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana
dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/AUDIT
c. BABA III : PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA
d. BAB IV : PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA
e. BAB V : PENUTUP
Ketiga : Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Kinerja pada SKPD di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud
pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Oktober 2014
INSPEKTUR,
M. SA’DUDDIN, Ak.CA Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….................. i
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………. 1
A. Latar Belakang ……………………………………………………………... 1
B. Dasar Hukum dan Landasan Pemeriksaan/Audit…...………………...... 1
C. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………... 2
D. Ruang Lingkup Pemeriksaan/Audit.....…………………………………... 3
BAB II PELAKSANAAN PEMERIKSAAN / AUDIT ……………………………………. 4
A. Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit……...………………………………….. 4
B. Strategi Pemeriksaan/Audit ……….……………………………………… 4
C. Tahapan Pemeriksaan/Audit..…………………………………………….. 4
D. Metodologi Pemeriksaan/Audit.………………………………………….. 5
E. Teknik Pemeriksaan/Audit..……………………………………………….. 5
F. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit….… 6
BAB III PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA ……………………………...……….…..... 7
A. Pemeriksaan/Audit Kinerja atas 4 Aspek Pengelolaan……………..…. 7
B. Penilaian dan Penyimpulan ………………………………………………. 7
BAB IV PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT ……………………………….. 8
BAB V PENUTUP …………………………………………………………………………. 9
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Perbaikan governance atas sistem manajemen dalam pengelolaan kegiatan program
SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya
2. Optimalisasi pengelolaan kegiatan program oleh SKPD berdasarkan efisiensi,
efektifitas, dan ekonomis serta ketaatan kepada peraturan yang berlaku.
3. Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Pemeriksaan Kinerja pada SKPD-SKPD di lingkungan
Provinsi Kalimantan Timur ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan
Daerah sebagaimana tertuang dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja sebagai pedoman bagi APIP dalam rangka
melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan program SKPD
B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PEMERIKSAAN/AUDIT KINERJA
1. Undang-Undang (UU) No. 17 Thn 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Thn 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No. 15 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. UU No. 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Thn 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. PP. No 58 Thn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. PP No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
9. PP No. 38 Thn 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
12. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. PP No. 71 Thn 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
14. Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Instansi Pemerintah;
15. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
1
16. Peraturan Daerah (Perda) Kaltim No. 02 Thn 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
17. Perda Kaltim No. 08 Thn 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kalimantan Timur;
18. Perda Kaltim No. 09 Thn 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Kaltim;
19. Perda Kaltim No. 13 Thn 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim No. 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Pergub Kaltim No. 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas
Daerah Prov. Kaltim.
22. Pergub Kaltim No. 80 tentang Pemberian Honorarium kegiatan di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur
23. Perda dan Pergub Kaltim yang terkait,.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Juklak Pemeriksaan Kinerja ini dimaksudkan untuk :
a. Memberi panduan bagi APIP untuk :
1) Memahami tujuan pemeriksaan dan penetapan ruang lingkup pemeriksaan;
2) Memahami strategi pemeriksaan dan metodologi yang digunakan dalam
pemeriksaan;
3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses
pemeriksaan;
4) Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memahami mekanisme
pelaporan hasil pemeriksaan serta proses pengolahan datanya.
b. Menjadi panduan bagi pejabat dan staf pelaksana dalam mengelola kegiatan program
SKPD Provinsi Kaltim.
2. Tujuan Pemeriksaan Kinerja ini adalah sebagai berikut :
Menilai penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan program SKPD yang bersumber dari
anggaran Pemertinah Provinsi Kalimantan Timur atas efisiensi, efektifitas, ekonomis dan
ketaatan kepada peraturan yang berlaku, serta memberikan saran perbaikan untuk
peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola SKPD yang diperiksa.
2
D. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN/AUDIT.
Pemeriksaan comprehensive atas kegiatan program SKPD yang bersumber dari anggaran
Pemerintah Provinsi Kaltim pada suatu periode Tahun Anggaran berjalan (current year) atau
Tahun Anggaran yang ditentukan bila diperlukan.
3
BAB II
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/AUDIT
A. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/AUDIT KINERJA
1. Pemeriksaan Kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh APIP
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur atau dapat bersinergi dengan APIP dari Instansi
lainnya di luar Pemerintah Provinsi Kaltim.
2. Pemeriksaan Kinerja SKPD Provinsi Kaltim sebagaimana dilakukan berdasarkan Rencana
Strategik (Renstra) Inspektorat Provinsi Kaltim dan Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) yang ditetapkan oleh Gubernur Kaltim.
B. STRATEGI PEMERIKSAAN/AUDIT
Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja SKPD Provinsi Provinsi Kaltim difokuskan untuk optimalisasi
pengelolaan kegiatan program SKPD, yaitu yang berkenaan dengan efisiensi, efektifitas,
ekonomis dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku melalui 4 (empat) aspek pengelolaan
: Tugas Pokok dan Fungsi, Kepegawaian, Keuangan dan Barang Milik Daerah (termasuk
pengadaan barang dan jasa).
C. TAHAPAN PEMERIKSAAN/AUDIT
1. Perencanaan penugasan (Susun Tim, Kumpulkan data awal, tetapkan sasaran
pemeriksaan, Penyusunan PKP, dan penerbitan ST)
Pengumpulan data awal ini dilakukan untuk memperoleh data :
a. KKP Tahun lalu
b. DPA Tahun yang bersangkutan;
c. Surat masuk yang diterima dari SKPD yang berkenaan;
d. Telaah Staf (TS) yang telah disetujui Inspektur dari surat masuk yang diterima di
atas;
e. Info lain : klipping atau berita di Koran dll;
f. LHP hasil pemeriksaan APIP eksternal/internal lain;
g. Tindak Lanjut LHP tahun sebelumnya.
Hal ini berguna untuk pembuatan Program Kerja Kinerja (PKP) agar pemeriksaan berjalan
dengan efisien dan efektif dalam melakukan pemeriksaan kinerja pada SKPD.
4
2. Survey Pendahuluan (Entry meeting dan Pengumpulan data awal di SKPD : Lap. Teppa,
Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Bulanan Absensi, Buku/Register Pengendalian
Perjalanan Dinas Rencana Umum Pengadaan Barang (RUP))
3. Penilaian Sistem Pengendalaian Intern (SPI)
Pemeriksaan atas 4 (empat) aspek pengelolaan SKPD : Tugas Pokok, Kepegawaian,
Keuangan, dan Barang Milik Daerah pada setiap pengelola kegiatan program.
4. Pemeriksaan rinci (pengembangan temuan)
Pemeriksaan rinci dilakukan untuk memperdalam temuan guna memperoleh
kelengkapan/rincian attribute temuan (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi).
5. Penyampaian Notisi/P2HP dan dilengkapi dengan BA Pembahasa Akhir (Exit Meeting)
6. Tanggapan Notisi/Permasalahan oleh Pejabat SKPD yang diperiksa, paling lambat 4
(empat) hari setelah disampaikan.
7. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan
D. METODELOGI PEMERIKSAAN/AUDIT
Metodologi pengumpulan data/bukti yang digunakan untuk melakukan Pemeriksaan Kinerja
SKPD Provinsi Kaltim adalah :
1. Pengumpulan data;
2. Wawancara/interviu/kuisioner;
3. Konfirmasi kepada pihak terkait;
4. Uji petik/sample fisik lapangan bila diperlukan;
5. Uji petik/sample kegiatan program
6. Analisis data;
7. Simpulan
Uji petik/sample dalam pengumpulan bukti dilakukan dapat secara seleksi sampling
berdasarkan keyakinan APIP, namun bila memungkinkan sample berdasarkan sistem
pemeriksaan berdasarkan resiko (Risk Base Audit System)
E. TEKNIK PEMERIKSAAN/AUDIT
Tehnik untuk pengumpulan data dan bukti pemeriksaan melalui metodelogi pemeriksaan di
atas. Dokumen pemeriksaan menggunakan data sekunder dari dalam/luar SKPD yang
diperiksa untuk data awal sedangkan datai primer dari SKPD yang bersangkutan untuk data/
indikasi sebagai dasar kesimpulan bahkan bisa digunakan untuk bukti permasalahan.
5
Sedangkan teknik analisa dilakukan dengan membandingkan antara realiasasi/pelaksanaan
dengan peraturan yang berlaku atau dari best practice yang pernah dilaksanakan.
F. PENGORGANISASIAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/AUDIT
1. Pengorganisasian Pemeriksaan Kinerja dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan
Timur, yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut tersebut dapat dijadikan sebagai
bahan informasi dan perbaikan kebijakan/regulasi atas pengelolaan manajemen oleh
Pemerintah Provinsi Kaltim.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja diterbit sesegera mungkin oleh Inspektorat Provinsi
paling lambat pada akhir Nopember (sebelum Pemeriksaan Serentak), agar tindaklanjut
perbaikannya dapat dilaksanakan secara maksimal oleh SKPD dan informasinya dapat
dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Provinsi (antara lain : pembuatan Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi).
6
BAB III
PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA
A. PEMERIKSAAN/AUDIT KINERJA ATAS 4 ASPEK PENGELOLAAN
Pemeriksaan Kinerja SKPD difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam
Perda/Pergub/peraturan yang berkenaan atau best practice yang pernah dilakukan mengenai
4 (empat) aspek pengelolaan, yaitu : .
a. Tugas Pokok dan Fungsi
b. Kepegawaian
c. Keuangan
d. Barang Milik Daerah
B. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN
Hasil Pemeriksaan Kinerja SKPD minimal harus dapat menilai dan menyimpulkan sebagai
berikut :
1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
Kemajuan/progress pencapaian target fisik dan keuangan kegiatan program serta
kesesuaian kegiatan program DPA dengan Renstra maupun RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur;
2. Aspek Kepegawaian;
3. Aspek Keuangan;
4. Aspek Barang Milik Daerah;
7
BAB IV
PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT
1. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan berbagai pengumpulan data dan fakta serta
analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
2. LHP disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi
perbaikan manajemen Pemerintah Provinsi Kaltim dan khususnya manajemen SKPD-SKPD
yang diperiksa.
3. LHP disusun paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan berakhir
4. Bentuk atau format LHP dapat disusun dalam bentuk Bab :
BAB I : KESIMPULAN DAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
B. SARAN
BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
A. DATA UMUM
1. Dasar Pemeriksaan
2. Hasil Pemeriksaan
3. Ruang Lingkup
4. Metodelogi Evaluasi
5. Strategi Pelaporan
6. Status dan TL Hasil Evaluasi Tahun Lalu
B. HASIL PEMERIKSAAN
1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
2. Aspek Kepegawaian
3. Aspek Keuangan Daerah
4. Aspek Barang Milik Daerah
C. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
BAB III : PENUTUP
8
BAB IV
PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan PemeriksaanAudit Kinerja pada SKPD-SKPD Provinsi Kaltim
disusun untuk dapat dijadikan sebagai panduan, pedoman dan acuan bagi para APIP di dalam
melaksanakan pemeriksaan tersebut. Apabila di dalam penetapan Petunjuk Pelaksanaan ini
masih terdapat kekeliruan, maka Juklak ini akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.
INSPEKTUR,
M. SA’DUDDIN, Ak.CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001
9
Recommended