View
241
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
Grand DesignBangunan Gedung Hijau Jakarta dalam mencapaiKomitmen 30:30 Jakarta sebagai Center of Excellence Bangunan Gedung Hijau
PengantarJakarta, salah satu megapolitan terpadat penduduknya dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, mengalami degradasi kualitas lingkungan yang tidak kalah cepatnya. Kemacetan, polusi udara, banjir, sampah merupakan masalah yang tiap hari mengemuka, dan semuanya berkaitan dengan emisi CO2.Sebagai wilayah yang tidak banyak memiliki hutan dan ruang terbuka, maka salahs atu strategi yang dipilih dalam mengurangi kadar emisi CO2 adalah melalui intervensi pada hutan beton, bangunan gedung.Buku rangkuman ini menceritakan secara singkat mengapa bangunan gedung hijau (green building) menjadi pilihan utama, dan untuk menjamin keberhasilannya, maka sinergi semua pemangku kepentingan adalah mutlak diperlukan.
Daftar Isi
• Pengantar• Bangunan Gedung Hijau, apa dan mengapa penting• Inisiatif bangunan gedung hijau Jakarta, proses penyusunan dan muatan• 3+ implementasi, capaian Pergub 38 per Mei 2016• Komitmen 30:30• Grand Design dan Action Plan Implementasi Bangunan Gedung Hijau
Apa itu Bangunan Gedung Hijau (Green Building)?
Bangunan Gedung Hijau adalah ....
Praktik peningkatan efisiensi, dalampenggunaan sumber daya seperti energi, air dan material ...
... dan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitar.
Bangunan menghasilkan sekitar 40% emisi GRK global
Perubahan Iklim
Emisi GRK mempercepat proses perubahan iklim
Cuaca ekstrim: kekeringan, banjir
Mengancam keamanan pangan dan kehidupan:dampak mengerikan terhadap pertanian, perikanan dan hutan
Mengapa penting?
Mengapa penting?
Bangunan Gedung Hijau hanya membutuhkan biaya20‐40% kurang dari
bangunan tipikal untuk dioperasikan
Penggantian Sistem Mekanikal
Penambahan fasilitas/layanan/bangunan
Peningkatan penghasilan karyawan
Meningkatkan keuntungan
Penghematan biaya dapat dipergunakan untuk:
Mengapa penting?
Keuntungan lainnya:
Mengurangi tuntutan infrastruktur
Penciptaan lapangan kerja baru di sektor konstruksi
Peningkatan nilai properti
Peningkatan kesehatan dan produktivitas penghuni/pengguna bangunan
Emisi dari sektor bangunan
Source: IPCC A1 scenario, www.ipcc.ch
Lebih dari 50% konstruksi bangunan di dunia pada dekade mendatang akan terjadi di Asia, dengan bagian besar ada di Asia Timur dan Pasifik.
Sumber: Pike Research, September 2011
Bangunan gedung di Indonesia
Penggunaan energi sektor bangunan (% dari total nasional):
2004: 27% 2030: 40%
Inisiatif bangunan gedung hijau Jakarta
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.38/2012 tentang Bangunan Gedung Hijau• Penyusunan peraturan wajib bangunan gedung hijau Jakarta dimulai sejak tahun 2010, disahkan pada tahun 2012 dan implementasi penuh pada tahun 2013
• Semua persyaratan diwajibkan pada bangunan baru dengan fungsi dan luas tertentu
• Bangunan eksisting dengan fungsi dan luasan tertentu diwajibkan melaporkan konsumsi energi, air, dan melaksanakan Program Konservasi
• Bantuan teknis penyusunan Pergub 38 diterima dari International Finance Corporation (World Bank Group) dengan dukungan Pemerintah Swiss dan Hungaria.
KATEGORI PERSYARATAN1 2 3 4 5
I. PERENCANAAN
Selubung Bangunan 45 W/m2 OTTV
Ventilasi Nilai ventilasi minimum sesuai SNI
Sistem Pengkondisian Udara (AC)
Titk pengaturan suhu minimum 25°C
Efisiensi Sistem Pendinginan
VAV untuk Sistem Pengkondisian Udara Sentral
VSD pada pompa air penyejuk primer dan menara pendingin
Sistem Pencahayaan Penerangan yang dikendalikan Photosensor pada zona parameter
Nilai daya pencahayaan maksimum (LPD) yang diizinkan
Sistem Transportasi Sensor untuk mengurangi kecepatan, menghentikan ekslator ketika tidak digunakan
motor VVVF untuk lif penumpang dengan kecepatan >60m/det
Sistem Elektrikal Sistem Manajemen Bangunan (BMS) untuk AC Sentral
Sub-meter untuk kelompok daya >100 KVA
Efisiensi Air Batas konsumsi air sesuai SNI 03-63481
Sub-meter untuk sistem pasokan air bersih
Sistem Penampungan Air Hujan
Kualitas Udara dalam Ruang
Kontrol CO2 di ruangan tertentu
Kontrol CO pada area parkir terturtup
Refrigeran bebas CFC
Pengelolaan Lahan Besaran minimum area bervegetasi
Komposisi dan metode penanaman vegetasi
Fasilitas Pendukung Pedestrian yang aksesibel
Parkir sepeda dan kamar mandi
Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair
Manajemen pengolahan limbah padat dan cair
Pemanfaatan jaringan air limbah, jika tersedia
II. PELAKSANAAN KONSTRUKSI
K3L Kolam cuci pada lokasi konstruksi
Batas kebisingan KM/Toilet untuk pekerja konstruksi
Sumur resapan sementara
Jaring pengaman
Konservasi Air Sumur penyerapan sementara untuk air limbah dan sump pit
Penampungan air Perencanaan Dewatering
Pengelolaan B3 Konstruksi Pengelolaan Limbah Berbahaya
Lingkup pengenaan
Persyaratan untuk bangunan baru
Proses penyusunan Pergub 38/2012Pendekatan dalam pengembangan peraturan bangunan gedung hijau Jakarta • 4 tahapan pengembangan: pengumpulan data dari stok bangunan (IMB), pembuatan tipikal model bangunan, analisis berdasarkan Senisitivity Analysis, dan pertimbangan biaya dan ketersediaan teknologi serta potensi penghematan yang diinginkan;
• Selanjutnya dilakukan draf Rekomendasi Teknis yang dikonsultasikan ke publik dan disahkan pada April 2012
Proses penyusunan Pergub 38/2012
Proses pengembangan peraturan• IFC bekerja dengan DPPB dan
pemangku kepentingan terkait lainnya mengembangkan persyaratan‐persyaratan yang paling tepat untuk diimplementasikan di Jakarta, berdasarkan metodologi yang digambarkan pada diagram di samping.
Baseline
Highly Recommended to be included in the code
Yes
1.Resource saving Potentials
2.Cost Impact Analysis
3. Payback period Calculation
Recommendations – Filter 1
Sensitivity Analysis
Recommendations – Filter 2 Recommendations – Filter 3
Moderately recommended. These can be supported by
Incentive mechanismNot Recommended
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Filter 2.1 Filter 2.2
Resource saving potential >3% <5%
Cost impact >1% <5%
Pay back period >3 year <5 year
Availability - Moderate
YesYes
Resource saving potential
>5%
Cost impact <1%
Pay back period <3 year
Availability ‐ High
Resource saving potential
<3 %
Cost impact ≥ 5 %
Pay back period ≥ 5 year
Availability ‐ Low
Proses penyusunan Pergub 38/2012Sensitivity Analysis• Mempertimbangkan
potensi penghematan sumber daya, biaya implementasi, dan payback period, strategi‐strategi yang diusulkan sebagaimana tercantum pada tabel disamping ini, dipilih untuk dilegalkan dalam Pergub 38..
Green Building Measure %SavingCost
increasePayback
period (yr) Action• Window to wall ratio 2.26% Negative 0 Include• Solar Shading Devices 3.25% 0.55% 5.72 include• Reflectivity - Wall 0.5% 0.0% 4.8 Include• Thermal Conductance (Wall U-Value) 0.3% 0.5% 98.6 Exclude• Reflectivity – Roof 0.2% Negligible - Include• Thermal Conductance – (Roof U-value) 0.1% 0.0% 18.1 Consider• Glazing Assembly Properties (SHGC) 4.45% 0.16% 1.25 Include• COP of air conditioning equipment 9.78% 0.80% 2.78 Include• Variable Speed Drives for cooling towers 1.56% 0.09% 1.1 Include• Cooling set point (25 C) 6.25% 0% 0 include• Solar collectors for Hot water NA NA --- Exclude• Photo electric control perimeter lighting 7.53% 0.29% 0.89 Include• Exterior lighting controls NA NA --- Exclude• Low energy lighting [CFL, T5, LEDs etc] 11.87% 1.39% 2.98 Include• Sub-metering benefits 3% 0.02% NA Include• Water efficient fittings 6.9% - ‐ Include• Rainwater harvesting 27.8% - ‐ Consider• Recycling onsite Sewage T plant 12.26% 0.21% 17.87 Consider• Water metering 0.00% 0.01% ‐ Include
• Storm water attenuation and ground water recharge NA Minimal impact NA Include
3+ tahun pasca implementasi penuh .... (per Mei 2016)
260 bangunan, total luas
lantai lebih dari
15.000.000 m²
260 bangunan, total luas
lantai lebih dari
15.000.000 m²
605.425Metrik ton/tahun
Potensi pengurangan Emisi CO₂
605.425Metrik ton/tahun
Potensi pengurangan Emisi CO₂
853.914 MWh/tahun
Potensi pengurangan Konsumsi energi
853.914 MWh/tahun
Potensi pengurangan Konsumsi energi
68,313Juta US$
Potensi penghematan biaya listrik
68,313Juta US$
Potensi penghematan biaya listrik
3+ tahun pasca implementasi penuh .... TANTANGAN UTAMA
Implementasi Pergub 38 yang belum optimal, terutama pada bangunan eksisting diakibatkan kurangnya koordinasi dan sosialisasi
Tim Bangunan Gedung Hijau Jakarta dinisiassi dan dikoordinasikan langsung olehKantor Deputi Gubernur DKI;
Pembaharuan komitmen dalam Grand Design Implementasi Bangunan GedungHijau dan Action Plan, dan Komitmen 30:30 Jakarta sebagai Center of Excellence
Perangkat penerapan Pergub 38 diluncurkan: Website dan Panduan Pengguna; Percontohan pada Bangunan Pemda: Rusunawa Daan Mogot, sebagai langkah
awal; Penyampaian hasil capaian implementasi Pergub 38 kepada publik
SOLUSI
Komitmen baru Implementasi bangunan gedung hijau
MisiVisi
Menjadi Center of Excellence Bangunan Gedung Hijau di Indonesia
100%Bangunan baru
memenuhi persyaratan Pergub 38
Di Tahun 2030*:
60%Bangunan eksisting memenuhi persyaratan
Pergub 38
*dengan asumsi baseline pada tahun 2017 dan hanya dikenakan pada bangunan yang diwajibkan oleh Pergub 38/2012
Komitmen 30:30Pada 2030*, implementasi Pergub 38 ditargetkan mencapai:Pada 2030*, implementasi Pergub 38 ditargetkan mencapai:
30%Konservasi energi
30%Konservasi air
30%Reduksi CO₂
3785GWh
2,4 Milyar liter
3,37Juta ton CO₂e
*dengan asumsi bahwa: 1) diberlakukan pada bangunan yang diwajibkan dalam Pergub 38 dan revisinya, 2) Business as Usual adalah situasi tanpa adanya Pergub 38/2012 dan revisinya, dan 3) didasarkan
atas abseline tahun 2017.
Dengan manfaat kurang lebih setara dengan ....
= Listrik untuk lebih dari 32 ribu unit Rumah/Rusun 1300 W s.d. 2030
atau
= Reduksi CO₂ yang diperoleh dari 815 ribu batang pohon yang ditanams.d 2030
dan
= Konsumsi Air untuk lebih dari 1100 unit Rumah/Rusun s.d. 2030
Potensi konservasi energi
*BAU= BUSINESS AS USUAL
Potensi konservasi energi• Kalkulasi potensi konservasi energi
mempertimbangkan beberapa faktor yaitu: 1) bangunan yang wajib memenuhi persyaratan dalam Pergub 38/2012, baik bangunan baru maupun eksisting, 2) mempertimbangkan rencana update Pergub 38/2012 berupa tambahan bangunan, dan 3) kesiapan sumber daya manusia di SKPD terkait
Potensi reduksi CO₂Potensi reduksi CO₂• Implementasi Komitmen 30:30 akan
mampu berkontribusi pada Skenario Reduksi Emisi CO₂ Jakarta terkait dengan sektor Komersil dan Rumah Tangga;
• Secara matematis, sumbangan ini belum memperhitungkan sumbangan dari bangunan hijau fungsi non komersial dan rumah tangga : pendidikan dan rumah sakit;
Potensi konservasi air
Potensi konservasi air• Diperhitungkan
dengan pendekatan moderat, konservasi air akan mendorong berkurangnya tuntutan terhadap penyedia air lokal dan penggunaan air tanah yang berlebihan
Konsumsiair
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
juta liter
tahun
"BAU"
"BGH"
Revisi Pergub I Revisi Pergub II Revisi Pergub III Revisi Pergub IV
Total target penghematan air dari tahun 2016‐2030 :2.401 juta liter
Total konsumsi air oleh BGH 2016‐2030 :8.006, 59 juta liter
Grand Design Implementasi Bangunan Gedung HijauLATAR BELAKANG PENYUSUNAN GRAND DESIGN
Untuk mensinergikan langkah para pemangku kepentingan terkait dalam mencapai target pada Komitmen 30:30 Jakarta sebagai Center of Excellence
Dibentuk Forum antar pemangku kepentingan, diskusi dan 2 Workshop
Kebijakan &
Regulasi
Monitoring&
Evaluasi
Aspek –aspek utama dalam Grand Design
Action Plan 2016 ‐ 2017
ImplementasiPelibatan Pemangku Kepentingan
PengembanganKapasitas
Knowledge Management
Working Group 1: Kebijakan & Regulasi Koordinator : DPK
Ko‐Koordinator : Bappeda
Deskripsi Kegiatan : Melakukan identifikasi, merumuskan muatan substansi, melakukan konsultasi publik dalam rangka legal basis kebijakan yang terkait dengan peraturan bangunan gedung hijau dan implementasinya sesuai dengan Komitmen 30:30
Anggota : Pemerintah Pusat: Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Bappenas, OJK, Kemenko Perekonomian, dll
SKPD terkait: DPGP, BPTSP, Dinas PE, BPLHD, dll
Perbankan: Perbanas, dll
Asosiasi Profesi: IAI, GBCI, GPCI, IABHI, IAFBI, PII, dll
Institusi lainnya: Jakarta Property Institute, dll
Service Provider : Telkom, PT. PP, dll
Matriks Working Group1: Kebijakan & Regulasi Isu Tonggak Capaian Strategi Output Kegiatan SKPD Peng
Jwb
Pengarus utamaanBGH pada Kebijakan
Pembangunan Jangka Menengah
Grand Disain dan Action Plan tercantum dalam RPJMD 2017, 2020, 2025 dan 2030
Masukan Kebijakan terhadap RPJMD 2017, 2020, 2025,
dan 2030
RPJMD tahun 2017, 2022, 2027, 2032 yang
mencantumkan Grand Disain dan Action Plan
sebagai panduan kebijakan pembangunan
Diskusi, PenyusunanMasukan Teknis, dan Finalisasi Masukan
Teknis
Bappeda
Peraturan dan Pembaharuan
Peraturan sebagai Dasar Implementasi
Kebijakan BGH
Diberlakukannya Pergub DKI 38 beserta pembaharuannya pada 2017, 2020, 2025 dan
2030
Pembaharuan muatan Pergub 38 sesuai target
capaian pada Grand Disain
Pergub BGH dan pembaharuannya pada tahun 2017, 2020, 2025,
dan 2030
Pengumpulan Data, Benchmarking dan
Baselining, Konsultasi antar Pemangku Kepentingan,
Launching, Diseminasi
DPK
Isu Tonggak Capaian Strategi Output Kegiatan SKPD Peng Jwb
Pembiayaan BGH oleh Institusi Keuangan
Tersedianya MekanismeAlternatif Pembiayaan oleh Institusi Keuangan
(Perbankan dan Institusi Keuangan
Lainnya)
PenyusunanMekanisme Alternatif Pembiayaan bersama Pemangku Kepentingan Terkait
Masukan Teknis Mekanisme Alternatif Pembiayaan BGH di DKI
Jakarta
Diskusi, Penyusunan Draf Mekanisme, Konsultasi antar
Pemangku Kepentingan,
Finalisasi, Launching dan Diseminasi
DPK
Insentif dan Disinsentif
Mekanisme Insentif dan Disinsentif pada BGH
PenyusunanMekanisme Insentif dan Disinsentif BGH
bersama Pemangku Kepentingan Terkait
Masukan Teknis Mekanisme Insentif dan
Disinsentif pada Implementasi BGH dan Pencamtuman Aturan Insentif dan Disinsentif
pada Pembaharuan Pergub 38 Tahun 2020, 2025, dan
2030
Diskusi, Penyusunan Draf Mekanisme, Konsultasi antar
Pemangku Kepentingan,
Finalisasi, Launching dan Diseminasi
DPK
Matriks Working Group1: Kebijakan & Regulasi
Isu Tonggak Capaian Strategi Output Kegiatan SKPD Peng Jwb
PeningkatanKualitas
Kompetensi dalam Pemeriksaan BGH
Tersedianya StandarKompetensi dalam
Pemeriksaan BGH pada Pemanfaatan (BGH
Eksisting)
Penyusunan StandarKompetensi dalam
Pemeriksaan BGH bersama dengan Pemangku
Kepentingan
Standar Kompetensi Pemeriksaan BGH Eksisting
Diskusi, Penyusunan Draf Mekanisme, Konsultasi antar
Pemangku Kepentingan,
Finalisasi, Launching dan Diseminasi, Pelaksanaan Pemeriksaan
DPK
Matriks Working Group1: Kebijakan & Regulasi
Rencana Tindak (dalam pembahasan)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Pengarusutamaan BGH pada RPJMD 2017, 2020, 2025 dan 2030 Bappeda
a. Diskusi Penyusunan RPJMD 2017, 2020, 2015 dan 2030
b. Finalisasi Masukan BGH pada RPJMD 2017, 2020, 2025 dan 2030
2 Pengembangan Pergub 38/2012 dan Pembaharuannya DPK
a. Diskusi pengembangan muatan Pergub 38/2012
b. Konsultasi Publik dan implementasi pada BGH Percontohan
c. Finalisasi dan Legalisasi
3 Pengembangan Skema Pembiayaan BGH DPK
a. Diskusi pengembangan muatan Skema Pembiayaan
b. Konsultasi Publik Konsep Skema Pembiayaan
c. Finalisasi dan Legalisasi
4 Pengembangan Skema Insentif dan Disinsentif
a. Diskusi muatan Skema Insentif dan Disinsentif DPK
b. Konsultasi Publik dan Implementasi pada BGH Percontohan
c. Finalisasi dan Legalisasi
5 Pengembangan Standar Kompetensi Pemeriksaan BGH Eksisting DPK
a. Diskusi muatan Standar Kompetensi Pemeriksaan
b. Konsultasi Publik dan Implementasi pada BGH Percontohan
c. Finalisasi dan Legalisasi
SKPD Penanggung Jawab
Tahun Uraian KegiatanNo.
Koordinator : BPTSP
Ko‐Koordinator : DPK
Deskripsi Kegiatan : Melaksanakan regulasi dan kebijakan terkait bangunan gedung hijau yang berkaitan dengan mekanisme perizinan dan kelaikan fungsi bangunan, diantaranya adalah melakukan pemeriksaan teknis dalam menjamin kinerja bangunan untuk mendukung Komitmen 30:30
Anggota : Pemerintah Pusat: Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dll
SKPD terkait: DPGP, Dinas PE, BPLHD, Dinas Tata Air, Satpol PP, dll
Asosiasi Profesi: IAI, GBCI, GPCI, IAFBI, PII, dll
Institusi lainnya: Jakarta Properti Insitute, dll
Service Provider : Telkom, dll
Working Group 2: Implementasi
Matriks Working Group 2: ImplementasiIsu Tonggak Capaian Strategi Output Kegiatan SKPD Pen Jwb
PerangkatPenerapan sebagai Alat Implementasi
Pemenuhan Persyaratan BGH
Tersedianya Perangkat
Penerapan untuk mendukung Pergub
38 dan pembaharuannya
PembaharuanPerangkat Penerapan
sesuai dengan pembaharuan Pergub 38 pada tahun 2017, 2020, 2025, dan 2030
Perangkat Penerapanberupa Panduan Pengguna, Online Form, Kalkulator,
Grafik, dll dan pembaharuannya pada
tahun 2017, 2020, 2025 dan 2030
Pengumpulan Data, Konsultasi antar Pemangku Kepentingan, Launching,
Diseminasi
BPTSP
Sinergi prosedur perizinan dan kelaikan fungsi
Standar Prosedur Operasi antara
SKPD terkait dalam perizinan dan kelaikan fungsi
BGH
Penyusunan SOP antara SKPD terkait dalam pengendalian dan pengawasan BGH (pemantauan efisiensi
energi, Mitigasi Penurunan Emisi CO2,
Pengawasan danpemantauan air tanah)
Standar Prosedur Operasi antar SKPD dalam perizinan dan kelaikan fungsi BGH
Diskusi, Penyusunan Draf SOP, Penyusunan Format Pelaporan, Konsultasi
antar Pemangku Kepentingan, Finalisasi dan Legalisasi, Launching
dan Diseminasi
BPTSPDPK
BPLHDDPE
Dinas Tata Air
Matriks Working Group 2: ImplementasiIsu Tonggak Capaian Strategi Output Kegiatan SKPD Pen Jwb
Aplikasi Teknologi Informasi pada
Tahap Pemanfaatan
(Operasional) BGH
Pemantauan Kinerja BGH secara
online
Implementasi Alat Monitor Kinerja BGH (Listrik, Air, Kualitas Udara, dll) pada BGH
secara bertahap
Standar Operasi Prosedur (SOP
Pemasangan Alat Monitor Kinerja BGH pada Bangunan dan ketersediaan data
realtime sebagai dasar perpanjangan
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Diskusi antar pemangku kepentingan terkait, Penyusunan SOPDengan pemangku
kepentingan terkait, uji coba, implementasi
terbatas dan implementasi penuh, pengolahan data, dan penyusunan ringkasan kinerja BGH di Jakarta
BPTSP
Matriks Working Group 2: ImplementasiIsu Tonggak Capaian Strategi Output Kegiatan SKPD Pen Jwb
Percontohan (Pilot Project)
Terwujudnya BGH Percontohan (Pilot Project) sebagai laboratorium dan contoh terpuji
implementasi BGH di DKI Jakarta
Menerapkan standarBGH dan parameter‐parameter terbaru
sebagai pembelajaran
langsung implementasi BGH di bangunan terpilih
TerimplementasinyaBGH Percontohan (Pilot Project) pada
bangunan milik Pemda sebagai dasar
pembaharuan Pergub 38 pada tahun 2017, 2020, 2025, dan 2030
Penentuan kriteria Pilot Project, Konsultasi antar pemangku kepentingan, pendampingan, dan penyusunan Hasil
Pembelajaran secara berkala pada tahun 2017, 2020, 2025, dan 2030
DPGP
Tercapainyapemantauan
konsumsi energi, air dan CO2 olehSKPD terkait
Melakukanpemantauan danevaluasi atas
konsumsi energi, air dan CO2 atas Pilot
Project
Hasil Pemantauan danEvaluasi Pilot Project
guna masukanpembaharuan Pergubtahun 2017, 2020, 2025, dan 2030
Penentuan metodepemantauan, finalisasi,
pelaksanaanpemantauan dan evaluasi
DPKBPLHDDPE
Dinas Tata Air
Rencana Tindak (dalam pembahasan)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Perangkat Penerapan untuk Implementasi Pemenuhan Persyaratan BGH BPTSP
a. Finalisasi Perangkat Penerapan (User Guidance, Online Forms dan Website)
b. Review, Pemeliharaan dan Pembaharuan
2 Sinergi Prosedur Perizinan dan Kelaikan Fungsi BGH
a. Pengembangaan SOP Perizinan dan Kelaikan Fungsi BGH
b. Implementasi Terbatas pada BGH skala tertentu
c. Finalisasi dan Implementasi Penuh
d. Review dan Pembaharuan
3 Aplikasi Teknologi Informasi pada Tahap Pemanfaaatan BGH
a. Pengembangan konsep Aplikasi
b. Implementasi Terbatas pada BGH Percontohan
c. Finalisasi dan Implementasi Penuh
d. Review dan Pembaharuan
4 Percontohan Bangunan Pemda sebagai Bangunan Gedung Hijau DPGP
a. Implementasi pada Bangunan Hunian
b. Implementasi pada Bangunan Perkantoran
c. Review dan Pembaharuan
5 Pemantauan Bersama terhadap Bangunan Percontohan Pemda
a. Koordinasi perencanaan Pemantauan
b. Review dan Pembaharuan
DPK, BPLHD, DPE, Tata Air
SKPD Penanggung Jawab
BPTSP, DPK, BPLHD, DPE, Tata Air
BPTSP, DPK, BPLHD, DPE, Tata Air
No. Uraian Kegiatan Tahun
Working Group 3: Monitoring & EvaluasiKoordinator : BPTSP
Ko‐Koordinator : DPK
Deskripsi Kegiatan : Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan persyaratan bangunan gedung hijau dalam mendukung Komitmen 30:30
Anggota : Pemerintah Pusat: Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dll
SKPD terkait: DPGP, Dinas PE, BPLHD, Dinas Tata Air, dll
Asosiasi Profesi: IAI, GBCI, GPCI, IAFBI, PII, dll
Institusi lainnya: IFC, dll
Service Provider : Telkom, dll
Matriks Working Group 3: Monitoring & EvaluasiIsu Tonggak Capaian Strategi Output Kegiatan SKPD Pen Jwb
PenilaianBerkala atas Implementasi BGH (Policy Assessment)
Perbaikan berkala atas peleksanaan
kebijakan
Pelaksanaan Penilaian
Implementasi Kebijakan sebagai bahan evaluasi
perbaikan Pergub selanjutany
Standar Operasi Prosedur (SOP) mekanisme
pelaksanaaan Penilaian Pelaksanaan Kebijakan
dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi
Kebijakan secara berkala
Konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, Pelaksanaan Penilaian, Pengolahan
data dan analisis, pelaporan, analisis hasildengan SKPD (listrik, air, mitigasi dan kualitas udara), Publikasi
DPK
Pelaporan Pencapaian
Tercatatnya capaian BGH DKI Jakarta di tingkat nasional
sebagai bagian dari Strategi Reduksi
Energi, Air dan CO2 Nasional
Komunikasi (Outreach) hasil capaian BGH DKI Jakarta dengan pemangku
kepentingan nasional
KetersediaanPelaporan Online yang memuat data yang valid dan terbaharui secara berkeseinambuan
tentang capaian BGH di Jakarta
Konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, Pengumpulan
Data, Finalisasi, Launching dan Diseminasi
BPTSP
Rencana Tindak (dalam pembahasan)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Penilaian Berkala atas Implementasi BGH (Policy Assessment) DPK
a. Koordinasi Awal dan Penyusunan Instrumen Penilaian
b. Pelaksanaan Penilaian Implementasi BGH
c. Penyusunan Laporan
2 Pelaporan Pencapaian dalam Sistem BPTSP
SKPD Penanggung Jawab
No. Uraian KegiatanTahun
Working Group 4: Pelibatan Pemangku KepentinganKoordinator : Diskominfomas
Ko‐Koordinator : Biro KDH KLN
Deskripsi Kegiatan : Mengkoordinasikan dan mendorong peran semua pemangku kepentingan terkait untuk berkontribusi secara optimal guna mendukung Komitmen 30:30
Anggota : Pemerintah Pusat: Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Pendidikan
SKPD terkait: DPK, Biro Tapem, Dinas Pendidikan, dll
Asosiasi Profesi: IAI, GBCI, GPCI, dll
Institusi lainnya: Jakarta Property Institute, EEB Lab2 Jakarta
Service Provider : Telkom
Matriks Working Group 4: Pelibatan Pemangku KepentinganIsu Tonggak Capaian Strategi Output Kegiatan SKPD Pen
JwbPeningkatan
Partisipasi PublikKampanye Publik Pelibatan tokoh‐
tokoh terdepan (frontrunners)
dalam mendorong opini dan
keterlibatan publik
Diseminasi, Sosialisasi, Lokakarya, Seminar,
Penunjukan Duta Bangunan Gedung Hijau (Green Building Champions)
Sosial Media Resmi BGH Jakarta
Penyusunan Muatan, Konsultasi antar
pemangku kepentingan, Finalisasi dan Pelaksanaan
Diskomon‐fomas
Pengarus‐utamaanBGH pada
Generasi Muda
Pelaksanaan acara‐acara bertema BGH pada generasi muda
Kompetisi Disain, Karya Tulis, On The Job Training pada SKPD terkait BGH,
Proyek Percontohan Sekolah Hijau
Penentuan Kriteria, konsultasi antar
pemangku kepentingan,Finalisasi, Launching
Dinas Pendidi‐kan
Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan BGH
Penyedian Layanan Aduan atas kinerja BGH yang tidak
sesuai
Call Center Pengaduan Masyarakat
Penentuan kriteria, konsultasi antar
pemangku kepentingan, finalisasi dan Launching
DPK
Matriks Working Group 4: Pelibatan Pemangku KepentinganIsu Tonggak Capaian Strategi Output Kegiatan SKPD Pen
JwbPengembangan
JejaringTerwujudnya
jejaring pemangku kepentingan terkait BGH
Membentukjejaring dan acara
rutin serta pembaharuan
berita tentang isu‐isu BGH
Forum BGH, Seminar Regional dan/atau Internasional
Penyusunan muatan, konsultasi antar
pemangku kepentingan, finalisasi, dan pelaksanaan
Biro KDH‐KLN
Linkage dengan Akademisi,Profesional
Kerjasama terkait riset dan material,
serta pengembangan kurikulum dan kompetensi
Kesepakatan Kesepahaman (MoU) dengan badan riset, akademisi, dan asosiasi profesional tentang
pengembangan isu‐isu BGH di masa mendatang
Konsultasi tentang muatan substansi,
pengembangan kerangka kerjasama, dan legalisasi,
dan pelaksanaan
Biro KDH‐KLN & Biro Tapem
Linkage dengan Pemerintah Pusat
dan Daerah
Knowledge sharing antar Pemda dan K/L terkait BGH
Diskusi, pertemuan rutin, forum antara Pemerintah dan pemerintah daerah tentang
pengembangan BGH di Jakarta dan Indonesia
Konsultasi antar lembaga Pemerintah dan
pemerintah daerah, pelaksanaan
Biro Tapem
Rencana Tindak (dalam pembahasan)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Peningkatan Partispasi Publik
a. Kampanye Publik Diskominfomas
b. Pengarusutamaan pada Generasi Muda Dians Pendidikan
c. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan DPK
2. Pengembangan Jejaring
a. Forum lintas pemangku kepentingan Biro KDH KLN
b. Menghubungkan Jakarta dengan pihak Akademisi dan Profesional Biro KDH KLN, Biro Tapem
c. Menghubungkan Jakarta dengan Pemerintah Pusat (K/L) dan Pemerintah Daerah Biro Tapem
SKPD Penanggung Jawab
No. Uraian KegiatanTahun
Working Group 5: Pengembangan KapasitasKoordinator : BPTSP
Ko‐Koordinator : DPK
Deskripsi Kegiatan : Mengidentifikasi bidang‐bidang yang memerlukan penningkatan kapasitas terkait bangunan gedung hijau, menyusun program pengembangan kapasitas serta menjalin kolaborasi antar pemangku kepentingan guna mempercepat tercapainya target dalam Komitmen 30:30
Anggota : Pemerintah Pusat: Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dll
SKPD terkait: DPGP, Dinas PE, BPLHD, Dinas Tata Air, Satpol PP, dan SKPD terkait lainnya
Asosiasi Profesi: IAI, GBCI, GPCI, IAFBI, PII, dll
Institusi lainnya: IFC, dll
Service Provider : Telkom
Matriks Working Group 5: Pengembangan KapasitasIsu Tonggak
CapaianStrategi Output Kegiatan SKPD Pen Jwb
Peningkatan Kualitas Aparat
Pemda
MeningkatnyaKemampuan
Aparat Pemda DKI dalam BGH
Pelatihan terhadap aparat Pemda secara
berkala (60 orang/tahun)Mulai 2016
840 orang Aparat Pemda dari SKPD terkait mengikuti Pelatihan dan memilikikompetensi tentang BGH
Penyusunan Modul Pelatihan, Konsultasi dengan
pemangku kepentingan terkait (Profesional, Pusat, dll) Pelatihan dan Lokakarya kepada Aparat Pemda DKI secara berkesinambungan
Badan Diklat
Peningkatan Kualitas Penyedia
Jasa
Tersedianya Penyedia Jasa di
DKI dengan kompetensi BGH
Kompetensi BGHsebagai salah satu persyaratan wajib dalam Izin Pelaku Teknis Bangunan
Non Rumah Tinggal (IPTB NRT)
Seluruh Penyedia Jasa DI DKI Jakarta memiliki Izin PelakuTeknis BangunanNon Rumah Tinggal (IPTB NRT) termasuk
kompetensi BGH
Penyusunan Kriteria Kompetensi, Konsultasi
dengan pemangku kepentingan terkait
(Profesional, Pusat, dll), Finalisasi, dan Pelaksanaan Pembaharuan Izin Pelaku
Teknis Bangunan Non Rumah Tinggal (IPTB NRT)
DPK
Matriks Working Group 5: Pengembangan KapasitasIsu Tonggak
CapaianStrategi Output Kegiatan SKPD Pen Jwb
KeterlibatanPemangku Kepentingan Lainnya dalam Pengembangan
Kapasitas
Terlibatnya peran Pemangku
Kepentingan Lain dalam
Pengembangan Kapasitas
Melakukan kolaborasi dengan
Akademisi, Profesional, Asosiasi Profesi, Pemerintah
Pusat dan Luar Negeri, serta Lembaga
Internasional dalam hal pengembangan
kapasitas BGH
Kesepakatan Kesepahaman (MoU) dengan Akademisi,
Profesional, Asosiasi Profesi, Pemerintah Pusat dan LN,
serta Lembaga Internasional
Konsultasi denganAkademisi, Profesional, Asosiasi Profesi, Pemerintah Pusat dan LN,
serta Lembaga Internasional, Finalisasi Kesepakatan Kesepahaman (MoU),
Finalisasi dan Pelaksanaan
Biro KDH KLN & Biro Tapem
Rencana Tindak (dalam pembahasan)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Peningkatan Kualitas Aparat Pemda
a. Pelatihan Aparat terkait BGH dan Pemeriksaan Bangunan Badan Diklat
b. Lokakarya tentang BGH tingkat Nasional dan Regional DPK
2 Peningkatan Kualitas Penyedia Jasa
a. Penyusunan Database IPTB Non RT secara elektronik DPK
b. Pelatihan dan Pelaksanaan Pembaharuan IPTB Non RT DPK
3 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam Pengemb. Kapasitas Biro KDH KLN, Biro Tape
SKPD Penanggung Jawab
No. Uraian KegiatanTahun
Working Group 6: Knowledge ManagementKoordinator : Diskominfomas
Ko‐Koordinator : DPK
Deskripsi Kegiatan : Melakukan penyebarluasanhasil‐hasil implementasi Bangunan Gedung Hijau kepad setiap pemangku kepentingan terkait, menyusun strategi komunikasi guna mempromosikan dan mengarusutamakan Bangunan Gedung Hijau guna mempercepat pencapaian target dalam Komitmen 30:30
Anggota : Pemerintah Pusat: Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dll
SKPD terkait: BPLHD, DPE, BPTSP, dll
Asosiasi Profesi: IAI, GBCI, GPCI, IAFBI, PII,
Institusi lainnya: IFC, dll
Service Provider : Telkom, dll
Working Group 6: Knowledge ManagementIsu Tonggak Capaian Strategi Output Kegiatan SKPD Pen
Jwb
Penyebar‐luasan informasi
tentang BGH secara online dan aktual
TerwujudnyaWebsite BGH
resmi milik Pemda DKI
Pengembangan Website BGH Jakarta pada
domainJakarta .go.id
Portal resmi Website BGH DKI Jakarta
(greenbuilding.jakarta.go.id) yang dipelihara dan diperbaharui secara berkala
Koordinasi pembaharuan muatan Website
Diskomin‐fomas
Tersedianya PusatInformasi yang
memuat metode, tata cara
pembangunan, teknologi terbarudan contoh‐contohpenerapan terpuji
lainnya
Pengembangan PusatInformasi mengenai
contoh contohpenerapan teknologi danmetode pembangunan
BGH
Pusat InformasiPembangunan
Bangunan Gedung Hijau
Persiapan muatan PusatInformasi Pembangunan Bangunan Gedung Hijau,
konsultasi denganpemangku kepentingan,
Launching danpembaharuan secara
berkala
DPK
Working Group 6: Knowledge ManagementIsu Tonggak Capaian Strategi Output Kegiatan SKPD Pen
Jwb
Scaling Up Kolaborasi Lintas Platform terhadap Program antar
SKPD
Elaborasi BGH pada program Kampung Iklim, Kawasan
Hijau, Hunian Hijau
Program Kampung Iklim,Kawasan Hijau, Hunian Hijau yang terintegrasi dengan isu‐
isu BGH
Konsultasi antar pemangku kepentingan, pengembangan kerangka kerja, pelaksanaan, dan
Diseminasi
DPK dan BPLHD
Jakarta menjadi salah satu
Pemimpin (Leader) dalam
implementasi BGH di skala regional dan internasional
Keikutsertaan Aktif pada Acara‐acara bertema BGH di skala regional dan
internasional
Bertambahnya permintaan informasi maupun
keterlibatan Jakarta dalam pelbagai platform BGH di skala regional maupun
internasional
Konsultasi antar pemangku kepentingan terkait, finalisasi strategi
komunikasi, dan pelaksanaan
Biro KDH‐KLN
Working Group 6: Knowledge Management
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Penyebarluasan Informasi BGH
a. Website BGH Resmi DKI Jakarta Diskominfomas
b. Pusat informasi Penerapan Teknologi BGH DPK
2 Scaling UP
a. Kolaborasi lintas program (Kampung Ilim, Kawasan Hijau, Hunian Hijau, Kota Hijau) DPK, BPLHD
b. Partispasi Aktif pada acara‐acara regional/internasional Biro KDH KLN
SKPD Penanggung Jawab
No. Uraian KegiatanTahun
Memimpindengan
memberikancontoh ....
Rusunawa Daan Mogot, 7 TowerDari total 57 tower yang akan dibangun di seluruh Jakarta
Ditargetkan lebih dari 15 juta m₂ akan dibangun memenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung Hijau
Adopsi yang lebih luas untuk Bangunan Gedung Hijau di Jakarta melalui partisipasi para pemangku kepentingan
Recommended