View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PENDAPAT AKHIRPEMERINTAH
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAJIUN ANGGARAN 2005
PADA
RAPAT PARIPURNA DPR-RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT 11/PENGAMBILAN
KEPUTUSAN TERBADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBABAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005
Jakarta, 28 Juni 2005
PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH ATASRANCANGANUNDANG-UNDANGTENTANGPERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005 PADA
RAPAT PARIPURNA DPR-RI DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT Il/PENGAMBILAN
KEPUTUSANTERHADA~RANCANGANUNDANG-UNDANGTENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005 Tanggal, 28 Juni 2005
Yang terbormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua,
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena atas rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita bersama-sama dapat
menyaksikan suatu peristiwa konstitusional penting dalam kehidupan berbangsa dan bemegara kita, yakni dengan diberikannya persetujuan oleh Dewan yang terhormat terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 guna disahkan menjadi UndangUndang.
Pada kesempatan ini, ijinkanlah kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat, berkenaan dengan persetujuan yang diberikan oleh Dewan yang terhormat terhadap berbagai substansi pokok dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN2005.
Beberapa substansi pokok perubahan APBN 2005 yang sangat penting, yang secara parsial telah memperoleh persetujuan Dewan yang terhormat, antara lain menyangkut : (i) penetapan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN-P 2005 dan postur APBN-P 2005, termasuk sasaran defisit dan sumber pembiayaan anggaran; {ii) penetapan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias Sumut; (iii) penetapan besaran alokasi baru anggaran subsidi BBM dan pagu anggaran bantuan sosial, terkait dengan program kompensasi atas kebijakan pengurangan subsidi BBM; (iv) perubahan nomenklatur
anggaran Kementerian/ Lembaga berkenaan dengan pemisahan atau penggabungan Kementerian/Lembaga yang sudah ada; serta (v) penetapan alokasi anggaran bantuan APBN untuk Pilkada.
1
Persetujuan Dewan yang terhormat tersebut, sekalipun bersifat parsial, akan tetapi sangat penting bagi upaya penyehatan kehidupan perekonomian nasional dalam rangka menjaga keberlanjutan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, serta membangun kehidupan dan perkembangan demokrasi dalam rangka menjaga kelangsungan penyelenggaraan
pemerintahan di berbagai daerah. Kami memandang bahwa substansi-substansi pokok
perubahan RUU APBN 2005 tersebut bersifat sangat mendasar, dan mendesak untuk segera dilakukan, karena telah dinantikan oleh masyarakat pada umumnya yang terkena imbas kebijakan penyesuaian harga BBM, serta masyarakat Aceh (NAD) dan Nias pada
khususnya yang terkena bencana gempa bumi dan tsunami.
Selain itu, keputusan Dewan tersebut juga bersifat sangat strategis dalam memelihara stabiJitas nasiona1, baik di bidang politik ~erkait dengan dukungan pembiayaan APBN bagi kelancaran penyelenggaraan Pilkada yang saat ini tengah berlangsung di berbagai
daerah, maupun di bidang ekonomi berkenaan dengan penyediaan ·anggaran untuk
menjamin dan mengamankan penyediaan dan distribusi BBM, sebagai komoditi strategis yang berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional.
Oleh karena itu, keputusan strategis yang diambil pada hari ini menunjukkan betapa
besarnya kesungguhan clan komitmen Dewan yang terhormat dalam mendahulukan
kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan sehingga krisis yang dihadapi dapat diatasi. Berkenaan dengan itu, Pemerintah akan berusaha dengan sungguhsungguh untuk melaksanakan sesegera mungkin amanat Dewan yang terhormat
sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005, yang telah disetujui oleh Dewan yang terhormat untuk disahkan menjadi Undang-Undang, dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengesahan atas RUU dimaksud pada Rapat Paripuma Dewan hari ini.
Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhorm~t,
Dengan berbagai perubahan mendasar yang dihasilkan dalam pembahasan antara
Pemerintah dan Dewan yang terhormat atas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005, maka berbagai besaran APBN Tahun Anggaran 2005 beserta perubahan asumsi dasar yang menjadi basis perhitungannya, dapat menjadi lebih realistis, dan sekaligus diharapkan mampu mengakomodasikan berbagai
program baru yang bersifat strategis dan mendesak.
Meskipun terjadi perubahan pada hampir semua asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula terhadap berbagai besaran APBN 2005, namun dengan rasa
saling pengertian yang mendalam, dan tekad serta komitmen bersama yang dibangun antara Pemerintah dan Dewan yang terhormat dalam menjaga konsistensi terhadap
langkah-langkah konsolidasi fiskal, maka upaya-upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran, tetap dapat terus dilanjutkan, bahkan dapat semakin
2
dimantapkan. Berdasarkan komitmen tersebut, maka dengan perkiraan Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah sebesar. Rp491,6 triliun, dan perkiraan Anggaran Belanja Negara sebesar Rp51 l,9 triliun, Defisit Anggaran dalam APBN-P tahun 2005 setelah hasil penyesuaian diperkirakan menjadi sebesar Rp20,3 triliun (0,8 % dari PDB), yang berarti sedikit lebih tinggi dari perkiraan semula dalam APBN 2005 sebesar Rpl 7,4 triliun (0,7 %
dari PDB).
Sejalan dengan itu, kita juga berhasil meletakkan landasan hukum yang makin kukuh dalam menyediakan pembiayaan bagi pembangunan kembali wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Nias, Sumut untuk tahun 2005 paska terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami yang menelan ratusan ribu korban jiwa dan meluluhlantakkan sebagian daerah provinsi NAD dan Nias. Setelah melalui pembahasan siang dan malam, secara mendalam dan intensif, serta cukup melelahkan, akhimya Dewan bersama Pemerintah berhasil menyepakati sumber dan penggunaan anggaran, baik' dalam kerangka pelaksanaan tanggap darurat maupun kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, Sumut yang diperkirakan mencapai Rpl3,3 triliun, atau naik sekitar Rp2,5 triliun (23,5 %) dari usulan semula sebesar Rpl0,7 triliun. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran dimaksud, Pemerintah dan Dewan juga menyepakati bahwa dalam hal terdapat sisa anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan Nias, Sumut, yang telah disediakan dalam DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) tahun 2005, yang masih diperlukan untuk penyelesaian kegiatan pada tahun 2006 dapat diluncurkan sebagai anggaran belanja tambahan pada APBN-P tahun anggaran 2006 mendatang.
Selain itu, Pemerintah bersama Dewan yang terhormat, telah selangkah lebih maju dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang cukup krusial, terkait dengan penyediaan anggaran subsidi BBM yang membengkak akibat perkembangan harga minyak mentah yang sangat tinggi di pasar dunia. Kesepakatan mengenai pagu anggaran baru penyediaan subsidi BBM yang mencapai Rp76,5 triliun ini, diharapkan dapat segera menjamin kelancaran penyediaan dan distribusi BBM dalam negeri, yang akhir-akhir ini banyak menjadi perhatian kita semua. Demikian pula, kita juga berhasil menyepakati peningkatan alokasi anggaran bagi penyediaan dana untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PK.PS) BBM dalam APBN-P 2005 sebesar Rpl 1,0 triliun, dan menyempumakan skimnya dengan lebih memfokuskan pemanfaatannya hanya untuk program-program dalam tiga bidang strategis, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pembiayaan infrastruktur pedesaan.
Selanjutnya, Dewan bersama Pemerintah juga berhasil menyepakati pengalokasian dana dari APBN-P 2005 untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada secara langsung dalam tahun 2005 di 226 daerah sebesar Rp834,9 miliar. Seiring dengan itu, Pemerintah dan Dewan yang terhormat juga sepakat untuk mengalokasikan penyediaan dana dalam
APBN-P 2005 bagi pengamanan Pilkada sebesar Rp217,2 miliar, yang diperlukan oleh Polri untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada dimaksud.
Saudara Pimpinan dan Para Anggot~ Dewan yang terhormat,
Mengingat perubahan terhadap APBN Tahun Anggaran 2005 saat ini dilakukan secara
parsial, maka Pemerintah sebagaimana juga Dewan yang terhormat, memandang bahwa masih terbuka lebar peluang untuk melakukan penyempumaan secara menyeluruh
terhadap berbagai substansi APaN 2005 untuk mengakomodasikan berbagai program dan
kebijakan baru sesuai program kerja Pemerintah dan Dewan, manakala terjadi
perkembangan dan atau perubahan keadaan, setelah disampaikannya Laporan Realisasi
Semester I dan prognosisnya semester II APBN 2005 pada kesempatan perubahan APBN tahap berikutnya.
Pemerintah dengan tekun telah mengikuti pendapat akhir dari fraksi-fraksi dalam Dewan
yang terhormat, serta mencatat dan mencermati berbagai pandangan, usulan, dan saransaran konstruktif sebagaimana yang disampaikan oleh semua fraksi. Pemerintah akan
berupaya secara sungguh-sungguh untuk mengakomodasikan berbagai saran dan usulan
Dewan· yang konstruktif sebagaimana dikemukakan fraksi-fraksi dimaksud sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akhimya, sekali lagi perkenankanlah kami atas nama Pemerintah menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada Pimpinan dan para Anggota Dewan
yang terhormat, atas kearifannya dalam memutuskan hal-hal sangat strategis dalam
melaksanakan amanat rakyat, sehingga dapat disetujuinya berbagai substansi pokok yang
bersifat mendasar dari RUU tentang Perubahan APBN 2005.
Pemerintah berharap agar saling pengertian dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik
selama ini dapat terns ditingkatkan, sehingga tugas konstitusional bersama yang
dipercayakan kepada Dewan yang terhormat clan Pemerintah dalam mengemban dan merealisasikan amanat rakyat dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita panjatkan do'a semoga berbagai upaya untuk
menanggulangi berbagai permasalahan yang tengah kita hadapi, senantiasa mendapatkan ridho dan berkah-Nya.
Sekian dan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 28 Juni 2005 A.n. Pemerintah Menteri Keuangan RI,
Jusuf Anwar
4
Recommended