View
222
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
i
KATA PENGANTAR
Alhamdullilah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat
menyelesaikan revisi Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango
2016-2020. Adapun tujuan revisi Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra)
ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat isu strategis bagi
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone
Bolango.
Dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan dilakukannya
Penyusunan Perencanaan Strategis ( RENSTRA). Dengan ditetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango
2016-2021, maka sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang – Undang Nomor
25 tahun 2004 setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun
Perencanaan strategis (RENSTRA) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya berpedoman pada RPJMD.
Kami menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi
Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini, sehingga segala ide dan saran yang
bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala
kalangan.
ii
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berkenan membantu menyelesaikan revisi Penyusunan Perencanaan
Strategis (RENSTRA) ini.
Suwawa, Januari 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
Drs. ZAINAL ABDI ILOLU, M.Si Pembina Tkt. I / IV b
NIP. 19690219 199010 1 001
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan dokumen perencanaan yang
memuat kegiatan strategis pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah di Kabupaten Bone Bolango. Untuk mewujudkan hal tersebut
telah ditetapkan visi Yaitu “Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang
efektif dalam menciptkan aparatur birokrasi daerah yang amanah dan
profesional” dan untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi
“Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang efektif melalui penataan
sistem administrasi, kelembagaan dan sumber daya aparatur”
Di samping itu kebijakan yang ditempuh mengacu pada ketentuan
perundang – undangan serta peraturan lainnya seperti :
1. Undang – Undang nomor 6 tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango di Provinsi
Gorontalo
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (
Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4438)
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008
iv
tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 35 Tahun 2011
Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Bidang
– Bidang, Sub – Sub Bagian dan Sub – Sub Bidang Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone
Bolango
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 08 Tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Penjabaran Tugas,
Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Bidang – Bidang, Sub – Sub Bagian
dan Sub – Sub Bidang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan
tersebut dilakukan melalui berbagai Program, antara lain :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
v
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan sisten pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
6. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
vi
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR........................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN...................................................................... 1
1.1 Latar Belakang......................................................... 1
1.2 Landasan Hukum..................................................... 1
1.3 Maksud dan Tujuan................................................... 2
1.4 Sistematika Penulisan............................................... 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM BKPPD............................. 5
2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi BKPPD......... 5
2.2 Sumber Daya SKPD.................................................. 32
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD........................................... 35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD....................................................... 42
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI BKPPD..................................................................... 44
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan
Fungsi......................................................................... 44
3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Bone Bolango
2016 – 2021.................................................................. 47
3.3 Telaah Renstra Kementerian terkait dan Renstra dinas
Terkait Provinsi Gorontalo ............................................ 50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah....................... 52
3.5 Penentuan Isu Strategis................................................. ... 52
vii
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN 54
4.1 Visi dan Misi ........................................................... .. 54
4.2 .Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.................... 54
4.3 Strategi Kebijakan...................................................... 57
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.......... 61
5.1 Program....................................................................... 61
5.2 Kegiatan...................................................................... 61
5.3 Indikator Kinerja.......................................................... 62
5.4 Kelompok Sasaran...................................................... 65
5.5 Pendanaan Indikatif.................................................... 65
BAB VI INDIKATOR KINERJA BKPPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD............................................ 66
BAB VII PENUTUP................................................................................ 67
LAMPIRAN - LAMPIRAN
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berpedoman kepada Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan agar perencanaan Pembangunan
daerah Konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan
nasional dan provinsi.
Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah serta sesuai dengan
dinamika perkembangan daerah dan nasional, pemerintah daerah bersama – sama
para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing – masing
menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dalam Hierarkinya, rencana
pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka
menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).
Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2016
sampai dengan 2021 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam
kurun waktu masa bakti Bupati Bone Bolango terpilih berdasarkan visi, misi dan
program Bupati terpilih.
Mengacu kepada RPJM dimaksud, disusun rencana strategis Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Renstra BKPPD). Renstra BKPPD Tahun 2016-2020
merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas program dalam pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi BKPPD yang
mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Bone Bolango.
Selanjutnya, Renstra dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh BKPPD Bone Bolango pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum Renstra BKPPD Kabupaten Bone Bolango adalah :
1. Undang – Undang nomor 6 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan
Nasional
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 2
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang
– Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 35 Tahun 2011 Tentang
Penjabaran Tugas, Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Bidang – Bidang, Sub –
Sub Bagian dan Sub – Sub Bidang Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 08 Tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah dan Penjabaran Tugas, Fungsi Kepala Badan,
Sekretaris, Bidang – Bidang, Sub – Sub Bagian dan Sub – Sub Bidang Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bone Bolango disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman
bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bone Bolango dalam menentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan
sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tujuan disusunnya Rencana Strategis BKPPD Bone Bolango tahun 2016-2020
adalah pedoman mencapai target yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam
jangka 5 (lima) tahun kedepan sebagai pedoman menyusun Renja Satuan perangkat
kerja daerah (BKPPD Bone Bolango).
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 3
Renstra ini, yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan yang kemudian
sebagai pedoman dalam mewujudkan optimalisasi kinerja pada BKPPD Bone Bolango
juga sebagai penjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan selama 5 tahun kedepan yang kemudian akan
tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan
berkelanjutan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bone Bolango yang pada akhirnya terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas
dalam suatu organisasi.
Dengan telah disusunnya renstra ini setiap pelaksanaan kegiatan pada BKPPD
Kabupaten Bone Bolango harus lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan
visi dan misi organisasi. Renstra juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan koreksi
atas kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menjadi bahan perbaikan pada renstra
mendatang.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bone Bolango disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini mengemukakan latar belakang yang memuat gambaran umum
perlunya rencana strategis. Selain itu dimuat pula tentang maksud, tujuan dan
landasan hukum penyusunan renstra serta sistematika.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM BKPPD BONE BOLANGO
Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dari Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
singkat sumber daya yang dimiliki Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsinya
serta memuat standar pelayanan minimal dan hasil kinerja bidang.
Mengemukakan kondisi saat ini yang menampilkan capaian kinerja juga
sampaikan kondisi yang diinginkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan proyeksi kedepan.
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 4
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bab ini mengemukakan identifikasi permasalahan isu – isu strategis berkaitan
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bone Bolango. Isu – isu strategis lingkup kepegawaian
secara umum maupun isu – isu kepegawaian yang berkaitan dengan
perencanaan, pembinaan, kepangkatan, mutasi, kesejahteraan, pensiun
maupun pemberhentian pegawai yang dituangkan dalam pola kendala,
peluang dan program prioritas.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini memuat rumusan Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bone Bolango serta pernyataan Misi dalam rangka
mencapai Visi tersebut. Selanjutnya dalam mengimplementasikan Visi yang
lebih spesifik dimuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diambil
dalam menentukan bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang
dimaksud.
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.
Bab ini memuat penjelasan prioritas – prioritas program dan kegiatan beserta
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam periode
lima tahunan.
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH BONE BOLANGO MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Bab ini memuat indikator kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang merupakan refleksi capaian
prioritas program dan kegiatan yang akan dicapai BKPPD dalam 5 (lima) tahun
kedepan yang sudah direncanakan dan terukur untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan dokumen
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 5
BAB II
GAMBAR PELAYANAN UMUM BKPPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPPD
Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, bahwa tugas pokok
dan fungsinya adalah :
1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi.
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya
Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub. Bidang dilingkungan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai berikut :
1. Kepala Badan
a. Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala
Badan mempunyai fungsi :
• Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
• Pengkoordinasian perumusan pedoman kebijakan di bidang
penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian, penentuan
formasi dan pengadaan pegawai serta kesejahteraan pegawai,
pendidikan dan pelatihan
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 6
• Pengkoordinasian perumusan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan
• Penyelengaraan pembinaan administrasi kepegawaian dan
penentuan pola karir pegawai negeri sipil sesuai dengan norma,
standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
• Pengendalian, pembinaan pelaksanaan pengadaan, penataan,
pendidikan dan pelatihan kepegawain sesuai norma, standar dan
prosedur yang telah ditetapkan pemerintah
• Pengendalian dan pembinaan pelayanan kesejahteraan dan hak –
hak kepegawaian lainnya bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
lainnya serta pelayanan administrasi pengajuan pensiunan pegawai
negeri sipil
• Pengendalian dan pembinaan pengelolaan sistem informasi
kepegawaian daerah, data kepegawaian dan dokumen kepegawaian
• Pengendalian dan pembinaan tata laksana kerja dan tata kearsipan
serta ketatausahaan di lingkungan badan kepegawaian daerah
• Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan lingkup tugasnya.
2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana
program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan
tata usaha, kepegawaian, kearsipan, rumah tangga dan kelengkapan
kantor, mengkoordinasikan pengelolaan keuangan, pelaporan
pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing –
masing bidang berdasarkan Peraturan Perundang – undangan
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Sekretaris mempunyai fungsi :
• Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan
• Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan
dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
bidang – bidang
• Pengelolaan administrasi keuangan
• Pengelolaan administrasi kepegawaian
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 7
• Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris
kantor
• Melakukan koordinasi dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan
kegiatan
• Melakukan pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja terhadap
program dan kegiatan
• Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan
1.) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha,
kepegawaian, kearsipan, rumah tangga dan kelengkapan
kantor
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi :
• Melaksanakan tata laksana administrasi umum
• Melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan
kearsipan dan keprotokolan
• Melakukan koordinasi dengan bendaharawan
barang/pengurus barang dalam rangka penyusunan
rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengadaan,
penyimpanan, penggunaan, penataan dan inventarisasi
barang serta perawatannya
• Melaksanakan Pengelolaan urusan rumah tangga,
perjalanan dinas, serta penyiapan pelaksanaan rapat dinas
• Melaksanakan adminsitrasi kepegawaian di lingkup Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 8
• Pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi
perlengkapan kantor
• Melakukan koordinasi dengan bendaharawan barang
dalam rangka pengadaan, penggunaan, penataan, dan
pengelolaan barang inventaris di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
• Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan,
penggandaan, perjalanan dinas serta penyiapan
pelaksanaan rapat dinas di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
• Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan,
penggandaan, perjalanan dians serta penyiapan
pelaksanaan rapat dinas di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
2.) Sub. Bagian Keuangan
a. Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan administrasi dan penatausahaan keuangan dan
perbendaharaan
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Sub. Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
• Mengkoordinir penyusunan rencana usulan kebutuhan
anggaran, mengkoordinir pengelolaan, mengawasi
pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban anggaran
• Mengelola pembukuan dan perbendaharaan
• Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti – bukti administrasi
keuangan
• Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan
evaluasi kinerja keuangan
• Meneliti dan menandatangani realisasi dan rincian belanja
langsung dan tidak langsung
• Memantau pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas
penerimaan bukan pajak
• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 9
• Memantau pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas
penerimaan bukan pajak
3.) Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan
a. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan
program dan kegiatan, melakukan evaluasi dan menyusun
pelaporan hasil kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi, dan
Menyusun Pelaporan, mempunyai fungsi :
• Menghimpun data hasil evaluasi dan melaksanakan
penyusunan perencanaan program dan kegiatan.
• Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra & Renja SKPD)
• Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
• Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi
pelaksanaan program dan kegiatan
• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Bidang Pengembangan dan Bina Karir
a. Bidang Pengembangan dan Bina Karir mempunyai tugas, melaksanakan
sebagian tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah di
bidang formasi, pengadaan, pengangkatan CPNS, pembinaan dan
pengembangan karir aparatur, peningkatan kesejahteraan serta
penegakan disipilin pegawai berdasarkan Peraturan Perundang –
undangan
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Pembinaan dan Pengembangan Karir mempunyai fungsi :
• Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pengadaan, seleksi
CPNS, pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai
• Menyusun bezetting pegawai dan menganalisis kebutuhan pegawai
dalam rangka penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah
• Menyusun formasi jabatan dan analisis kompetensi jabatan dalam
rangka pengembangan karir berdasarkan Daftar urut kepangkatan
(DUK) Pegawai Negeri Sipil
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 10
• Memfasilitasi dan adminsitrasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian
penyesuaian ijazah pegawai negeri sipil
• Memproses pengajuan Tugas/Ijin belajar pegawai negeri sipil dan
memfasilitasi bantuan studi tugas belajar dan izin belajar sesuai
ketentuan yang berlaku
• Memproses bantuan studi tugas belajar dan izin belajar
• Memberikan bahan pembinaaan dan petunjuk teknis peningkatan
kesejahteraan pegawai
• Membuat usulan pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan prestasi kerja sebagai tanda jasa dalam pengabdiannya
• Merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penegakan disiplin
pegawai
• Meneliti dan memproses serta menindaklanjuti laporan pelanggaran
disiplin pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango
• Penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang – undangan di
bidang pengembangan pegawai, perumusan kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk operasional bidang pengembangan pegawai
• Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain yang berhubungan
dengan pengembangan pegawai
• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Bidang Pengembangan Karir terdiri dari atas :
1. Sub. Bidang Formasi Pegawai dan Bina Karir
2. Sub. Bidang Penghargaan dan Sanksi
1.) Sub. Bidang Formasi Pegawai dan Bina Karir
a.) Sub. Bidang Formasi Pegawai dan Bina Karir
Mempunyai tugas menyusun rencana dan pelaksanaan
kegiatan formasi, pengadaan, pengangkatan dan penempatan
CPNS, pembinaan dan pengembangan karir aparatur serta
pelayanan administrasi pegawai lainnya
b.) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Sub Bidang Formasi Pegawai dan Bina Karir
mempunyai fungsi :
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 11
• Menyusun program dan kegiatan di bidang formasi,
pengembangan dan bina karir pegawai
• Mempersiapkan dan menyusun petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan di bidang formasi, pengembangan
dan bina karir pegawai
• Menyusun bezzeting dan formasi Pegawai Negeri Sipil
Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan
• Melaksanakan proses pengadaan dan seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil
• Menyiapakan administrasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Daerah mulai dari rekrutmen sampai dengan pengangkatan
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan
penempatannya
• Melaksanakan penyusunan data kebutuhan pegawai
berdasarkan hasil analisa beban kerja dan kebutuhan
pegawai
• Menyelenggarakan ujian dinas pegawai untuk kenaikan
pangkat sesuai peraturan perundang – undangan
• Memproses pengajuan Tugas/Ijin belajar pegawai negeri
sipil dan memfasilitasi bantuan studi tugas belajar dan izin
belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
• Menyiapkan data dan pelaksanaan administrasi karpeg,
karis dan karsu
• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.
2.) Sub. Bidang Penghargaan dan Sanksi
a.) Sub. Bidang Penghargaan dan Sanksi mempunyai tugas
menyusun rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan
peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan
penegakan disiplin pegawai serta menyelenggarakan program
pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi
b.) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Sub. Bidang Penghargaan dan Sanksi mempunyai
fungsi :
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 12
• Menyusun program dan kegiatan penghargaan dan sanksi
bagi pegawai negeri sipil
• Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan penghargaan dan sanksi bagi
pegawai negeri sipil
• Menyelenggarakan program pemberian penghargaan
kepada pegawai yang berprestasi
• Menyiapkan data administrasi dan pelaksanaan pemberian
Satya Lencana Karya Satya dan penghargaan pegawai
lainnya sesuai ketentuan berlaku
• Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian yang
meliputi asuransi, kartu pegawai, kartu istri/suami, asuransi
kesehatan, tabungan perumahan dan kesejahteraan
pegawai lainnya
• Mempersiapkan pelaksanaan sumpah janji pegawai negeri
sipil
• Mengumpul data Pegawai Negeri Sipil dan memproses
administrasi pemberian sanksi pelanggaran disiplin
pegawai sesuai aturan dan ketentuan berlaku
• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah di
bidang pendidikan pelatihan struktural, teknis dan fungsional berdasarkan
Peraturan Perundang – undangan
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
• Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pendidikan dan
pelatihan pegawai
• Menyusun kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
dibidang pendidikan dan pelatihan pra jabatan, kepemimpinan, teknis
dan fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar pelaksanaan
tugas
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 13
• Menyusun bahan/kurikulum, metode dan serta teknik standarisasi
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
• Mempersiapkan sarana dan prasarana pendidikan pelatihan pegawai
negeri sipil sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan
pendidikan pelatihan
• Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan,
Kepimpinan, Teknis, Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil dan Diklat
prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
peningkatan sumber daya aparatur
• Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan serta
dokumentasi Pendidikan dan Pelatihan
• Pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, peserta dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk bahan penyusunan
laporan
• Menganalisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai
• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :
1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
1.) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural
a.) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai
tugas menyusun rencana dan melaksanakan program dan
kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural
b.) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural
mempunyai fungsi :
• Menyusun rencana dan kebijakan teknis dan
pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural
• Mengumpul data calon peserta Pendidikan Pelatihan
Prajabatan dan Penjenjangan PNS
• Mempersiapkan sarana dan prasarana Pendidikan dan
Pelatihan prajabatan dan penjenjangan pegawai negeri
sipil sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan pendidikan pelatihan
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 14
• Menyusun bahan/kurikulum, metode dan teknik serta
standarisasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
• Pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar,
peserta dan penyelenggaraan diklat
• Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, penyusunan
laporan dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan
• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.
2.) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
a.) Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
mempunyai tugas sub bidang pendidikan dan pelatihan teknis
dan pelatihan fungsional mempunyai tugas menyusun rencana
dan melaksanakan program dan kegiatan pendidikan dan
pelatihan teknis dan fungsional
b.) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan
pelatihan mempunyai fungsi :
• Menyusun rencana dan kebijakan teknis pengelolaan
Pendidikan dan Pelatihan Struktural
• Mempersiapkan sarana dan prasarana Pendidikan dan
Pelatihan Teknis dan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
• Melakukan pendataan jenis diklat teknis dan fungsional
dan menganalisa kebutuhan diklat tersebut pada setiap
instansi
• Melakukan pembinaan dan penataan administrasi kegiatan
diklat teknis dan fungsional
• Membuat data statistik hasil penyelenggaraan diklat
• Menyelenggarakan program diklat teknis dan fungsional
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan diklat
teknis dan fungsional
• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Bidang Mutasi dan Pensiun
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 15
a. Bidang Mutasi dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah bidang
Mutasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang –
undangan
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal
27, Bidang Mutasi dan Pensiun mempunyai fungsi :
• Menyusun rencana, kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan tugas pengangkatan, pemindahan, pemberhentian
pegawai dalam jabatan struktural maupun non struktural dan pensiun
pegawai
• Melaksanakan sosialisasi administrasi kepegawaian sesuai peraturan
perundang – undangan yang berlaku
• Meneliti usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil sesuai persyaratan jabatan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan keputusan
• Melakukan penelitaian berkas pengusulan kenaikan pangkat dan
berkala Pegawai Negeri Sipil, memproses hasil rapat baperjakat
tentang mutasi jabatan, kepangkatan dan batas usia pensiun (BUP)
• Menganalisa data jabatan berdasarkan pola karir, prestasi kerja,
penilaian dan tanggung jawab untuk penetapan pengangkatan dalam
jabatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil
• Melaksanakan promosi, mutasi dan pengangkatan pegawai dalam
jabatan sesuai ketentuan berlaku
• Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Bidang Mutasi dan Pensiun terdiri atas :
1. Sub Bidang Mutasi
2. Sub Bidang Pensiun
1.) Sub Bidang Mutasi
a.) Mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan
kegiatan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
pegawai dari dan dalam jabatan struktural dan non struktural
serta pelayanan administrasi kenaikan berkala dan pangkat
b.) Untuk menyelenggarkan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Sub Bidang Mutasi mempunyai fungsi :
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 16
• Menyusun rencana dan menghimpun kebijakan teknis
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai
dari dan dalam jabatan struktural dan non sturktural serta
pelayanan administrasi kenaikan berkala dan pangkat.
• Mengumpul data jabatan sesuai jenjang dan tingkatnya
sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan mutasi
Pegawai Negeri Sipil
• Mengolah data jabatan berdasarkan pola karir dan
prestasi kerja untuk penetapan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatannya
• Memproses administrasi pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
serta sistem penggajian sesuai jenis dan tingkatan
• Membuat usulan pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
sesuai persyaratannya sebagai bahan pertimbangan
pengambilan keputusan melalui Badan Pertimbangan
Jabatan dan Pangkat (Baperjakat)
• Menyiapkan dan mengendalikan Nota Usul Kenaikan
Pangkat
• Menyiapkan naskah Keputusan Kenaikan Pangkat
• Menyusun konsep dan memproses Gaji Berkala
• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.
2.) Sub Bidang Pensiun
a. Sub Bidang Pensiun mempunyai tugas menyusun rencana
dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi pensiun
dan cuti pegawai
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Sub Bidang Pensiun mempunyai fungsi :
• Menyusun rencana kegiatan dan menghimpun data
pensiun dan cuti pegawai
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 17
• Menghimpun kebijakan teknis pengelolaan administrasi
pensiun sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan
tugas
• Memproses administrasi pemberhentian dengan hak
pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang
berlaku
• Membuat usulan pemberhentian dengan hak pensiun
Pegawai Negeri Sipil sesuai persyaratannya sebagai
bahan pertimbangan pengambilan keputusan
• Memproses SK Pegawai Negeri Sipil yang telah
mencapai batas usia pensiun
• Memproses status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
• Memproses SK Pensiun Janda / Duda Pegawai Negeri
Sipil
• Menyelenggarakan pengurusan adminsitrasi cuti dan
taspen Pegawai Negeri Sipil Daerah
• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya
6. Bidang Data dan Informasi
a. Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam
mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan
informasi kepegawaian serta menyediakan pelayanan internal dan
eksternal berdasarkan peraturan perundang – undangan
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Data dan Informasi mempunyai fungsi :
• Menyusun rencana program kerja tahunan, pengolahan data,
pengolahan dokumentasi dan informasi kepegawaian secara manual
dan elektronik
• Merancang/merumuskan/menentukan Sistem Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan
• Merancang/merumuskan/menentukan bentuk informasi teknologi (IT)
kepegawaian BKPPD Kabupaten Bone Bolango
• Membuat laporan akuntabilitas pelaksanaan tugas bidang pengolahan
Data dan Informasi
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 18
• Mengevaluasi hasil pelaksanaan strategis dan program kerja tahunan
• Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Bidang Data dan Informasi terdiri dari :
1. Sub Bidang Analisis dan Penyajian Data
2. Sub Bidang Simpeg
1.) Sub Bidang Analisis dan Penyajian Data
a.) Sub Bidang Analisis dan Penyajian Data
Mempunyai tugas melaksanakan menghimpun, menganalisa
dan menyajikan data kepegawaian
b.) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Sub Bidang Analisis dan Penyajian Data mempunyai
fungsi :
• Menyusun rencana program dan kegiatan analisis dan
penyajian data kepegawaian
• Mengumpulkan data, mengolah, mensortir dan analisa
data kepegawaian
• Melakukan validasi data kepegawaian dari masing –
masing satuan kerja
• Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan data dan arsip
sebagai dokumen kepegawaian, sesuai norma, standar
dan prosedur yang ditetapkan pemerintah
• Melakukan dokumentasi data pegawai dan memberikan
pelayanan data kepegawaian
• Menyediakan buku –buku peraturan kepegawaian dan
atau tata usaha kepegawaian
• Mengolah penyajian data dan menyiapkan laporan statistik
kepegawaian
• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya
2.) Sub Bidang SIMPEG
a.) Sub Bidang SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian) mempunyai tugas melaksanakan
mengumpulkan, menginput, mengolah data dan informasi
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 19
kepegawaian serta menyediakan pelayanan informasi data
kepegawaian secara internal dan eksternal
b.) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Sub Bidang SIMPEG mempunyai fungsi :
• Menyusun rencana program dan kegiatan informasi
kepegawaian
• Melakukan penyusunan rumusan kebijakan dalam
pengendalian informasi kepegawaian
• Melakukan pemberian pelayanan informasi kepegawaian
• Menyediakan data sebagai sumber informasi pegawai dan
perumusan kebijakan di bidang kepegawaian
• Menghimpun dan menginput data pegawai, menyusun
daftar urut kepangkatan (DUK), daftar nominatif serta
menyiapkan laporan perkembangan data pegawai
• Menyusun dan melakukan kerjasama informasi
kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur
yang ditetapkan pemerintah
• Mengoperasikan sistem informasi kepegawaian dan
pengolahan data pegawai sebagai bahan rumusan
kebijakan
• Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem
informasi kepegawaian
• Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem
informasi kepegawaian
• Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 20
Gambar 1. Struktur Organisasi BKPPD Kabupaten Bone Bolango
Ket.
Berdasarkan lampiran / Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango nomor 35 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone Bolango
Adapun perubahan Tugas Pokok, Fungsi dan Penjabaran tugas dan fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dipimpin oleh seorang Kepala
Badan, yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang. Sekretariat membawahi 2
(dua) Sub Bagian dan masing – masing Bidang membawahi 6 (enam) Sub Bidang.
1. Tugas Pokok
SEKRESeSeTSe
SeARIS
SUB BAGIAN
UMUM &
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
RANPRO. &
EVPEL
BIDANG
PEMBINAAN &
PENGEMBANGAN
KARIR
BIDANG
PENDIDIKAN &
PELATIHAN
BIDANG MUTASI
& PENSIUN
BIDANG DATA &
INFORMASI
Sub. Bidang
Formasi Pegawai
& Bina Karir
Sub. Bidang
Penghargaan &
Sanksi
Subbid Diklat
sruktural
Subbid Diklat
Teknis &
Fungsional
Sub. Bidang
Mutasi
Sub. Bidang
Pensiun
Sub. Bidang
Analisis &
Penyajian Data
Sub. Bidang
SIMPEGDA
KEPALA BADAN
Kelompok Jabatan
Fungsional
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 21
Tugas Pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 8 Tahun
2016 Tentang Penjabaran tugas di Lingkungan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah
melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Kepegawaian dan
Pendidikan Pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Fungsi
Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango mempunyai
fungsi :
a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
3. Penjabaran Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Bolango nomor 8 tahun 2016 Tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Adapun rincian penjabaran Tugas dan Fungsi
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango
, antara lain :
1. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan bidang pemerintahan dalam bidang Kepegawaian dan Kediklatan
Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal
2, Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. Memimpin penyusunan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan Formasi, Pengadaan ASN dan kebijakan Mutasi
Pegawai
b. Memimpin penyusunan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan pengangakatan, Pemindahan dan Pemberhentian
dari dan dalam Jabatan Pimpinan tinggi dan Administrasi, serta Jabatan
Fungsional Tertentu.
c. Memimpin penyusunan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan Kenaikan Pangkat PNS.
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 22
d. Memimpin penyusunan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
e. Memimpin penyusunan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan Pembinaan Aparatur
f. Memimpin penyusunan dan mengkooridnasikan pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan kesejahteraan, Pemberhentian dan Pensiun
Pegawai
g. Memimpin penyusunan dan mengkooridinasikan pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pegawai
h. Melakukan Tugas lain yang diperintahkan oleh atasan yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi badan.
2. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam
menunjang pelaksanaan Pengelolaan, Perencanaan, Keuangan,
Kepegawaian dan Umum. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program/kegiatan badan
b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan
c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Badan
d. Mengkooridnasikan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana
Badan
e. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan
dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
bidang – bidang.
f. Pengelolaan Administrasi Keuangan
g. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
h. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor
i. Melakukan koordinasi dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan
kegiatan
j. Melakukan Pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja terhadap
program dan kegiatan
k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Bidang Mutasi,
Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Sistem Informasi Kepegawaian
berdasarkan peraturan Perundang – undangan.
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 23
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang
Kepegawaian, mempunyai fungsi sbb :
a. Menyusun rencana, kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
tugas Mutasi, Sistem Informasi Kepegawaian serta Pensiun Pegawai
Negeri Sipil.
b. Melaksanakan proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
c. Melaksanakan proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
d. Melaksanakan Proses Mutasi dan Pengangkatan pegawai dalam jabatan
sesuai ketentuan berlaku
e. Meneliti usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil sesuai persyaratan jabatan sebagai bahan pertimbangan
pengambilan keputusan
f. Melakukan Penelitian berkas pengusulan kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil, memproses hasil rapat Tim penilai kinerja (TPK) tentang
mutasi jabatan, kepangkatan dan pengangkatan dalam jabatan.
g. Menganalisa data jabatan berdasarkan pola karir, prestasi kerja, penilaian
dan tanggung jawab untuk penetapan pengangkatan dalam jabatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil.
h. Merancang / merumuskan Sistem infomasi Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan
i. Melaksanakan Pengelolaan Data Pegawai secara Elektronik serta Arsip
Data PNS.
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengembangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah di bidang formasi,
Analisis Jabatan, Pembinaan dan Pengembangan Karir aparatur, Pendidikan
dan Pelatihan peningaktan kesejahteraan serta penegakan disiplin pegawai
berdasarkan Peraturan Perundangan – undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang
Pengembangan mempunyai fungsi :
a. Melaksnakan penyusunan rencana program dan kegiatan
pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 24
b. Menyusun Analisis Jabatan, Informasi Jabatan, Analisis beban kerja
bezetting pegawai dan menganalisis kebutuhan pegawai dalam rangka
penyusunan formasi pegawai negeri sipil daerah
c. Menyusun formasi jabatan dan analisis kompetensi jabatan dalam rangka
pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil
d. Memfasilitasi dan administrasi pelaksanaan Ujian dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil
e. Membuat surat keterangan / rekomendasi baik izin belajar / tugas belajar
yang telah beroleh persetujuan Bupati dan membuat SK izin belajar /
tugas belajar yang telah beroleh rekomendasi.
f. Melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil
Negara.
g. Memberikan bahan pembinaan dan petunjuk teknis peningkatan
kesejahteraan Pegawai termasuk pengurusan Kenaikan Gaji berkala PNS
dan Cuti PNS
h. Membuat usulan pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan prestasi kerja sebagai tanda jasa dalam pengabdiannya
i. Merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penegakan disiplin pegawai
j. Meneliti dan memproses serta menindaklanjuti laporan pelanggaran
disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango
k. Penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang – undangan di
bidang pengembangan pegawai, perumusan kebijksanaan teknis,
pedoman dan petunjuk operasional bidang pengembangan pegawai
l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain yang berhubungan
dengan pengembangan pegawai
m. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Apel Korps Pegawai Negeri Sipil
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan pelayanan
admnistrasi umum dan tata usaha, kepegawaian, kearsipan, rumah tangga
dan kelengkapan kantor
Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan tata laksana administrasi umum
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 25
b. Melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan
keprotokolan
c. Melakukan koordinasi dengan bendaharawan barang/pengurus barang
dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana,
pengadaan, penyimpanan, penggunaan, penataan dan inventarisasi
barang serta perawatannya
d. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas serta
penyiapan pelaksanaan rapat dinas
e. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan pembinaan kepegawaian di
lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.
6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan bertugas melaksanakan
penyusunan perencanaan program dan kegiatan, melakukan evaluasi dan
menyusun pelaporan hasil kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan
serta pelayanan admininstrasi dan penatausahaan keuangan dan
perbendaharaan
Sub bagian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi
:
a. Menghimpun data hasil evaluasi dan melaksanakan penyusunan
perencanaan program dan kegiatan
b. Menyusun rencana strategis dan rencana tata kerja tahunan satuan kerja
perangkat daerah (Renstra & Renja SKPD)
c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
d. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan
kegiatan
e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program
dan kegiatan
f. Mengkoordinir penyusunan rencana usulan kebutuhan anggaran,
mengkooridinir pengelolaan, mengawasi pelaksanaan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran
g. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan
h. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti – bukti administrasi keuangan
i. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evealuasi
kinerja keuangan
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 26
j. Meneliti dan menandatangani realisasi dan rincian belanja langsung dan
tidak langsung
k. Memantau pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas penerimaan
bukan pajak
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidangnya
7. Sub Bidang Pengadaan Pegawai, Jabatan ASN dan Pensiun mempunyai
tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengadaan CPNS,
Pengangkatan PNS, Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi dan
Fungsional tertentu, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pengambilan
Sumpah PNS dan Pensiun PNS. Adapun fungsinya sbb :
a. Menyusun rencana dan menghimpun kebijakan teknis pengadaan PNS,
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil
dalam jabatan
b. Mengolah data jabatan berdasarkan pola karir dan prestasi kerja untuk
penetapan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai negeri
sipil dalam jabatannya
c. Memproses adminsitrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
pegawai negeri sipil dalam jabatan serta sistem penggajian sesuai jenis
dan tingkatan
d. Menyiapkan administrasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah mulai
dari rekrutmen sampai dengan pengangkatan menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah serta Pengurusan Keterlambatan Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil (C-II)
e. Mempersiapkan pelaksanaan sumpah janji pegawai negeri sipil
f. Membuat usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sesuai persyaratannya sebagai
bahan pertimbangan pengambilan keputusan melalui Rapat Tim Penilai
Kinerja
g. Memproses adminsitrasi pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai
Negeri Sipil sesuai ketentuan berlaku
h. Membuat usulan pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri
Sipil sesuai persyaratannya sebagai bahan pertimbangan pengambilan
keputusan
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 27
i. Memproses SK Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia
pensiun
j. Memproses SK pensiun janda / duda Pegawai Negeri Sipil
k. Memfasilitasi pengurusan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil
(TASPEN)
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
8. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan, mempunyai tugas menyusun rencana
dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi Mutasi Pegawai Negeri
Sipil dan Kenaikan Pangkat dan memiliki fungsi sbb :
a. Menyusun rncana dan menghimpun kebijakan teknis mutasi antar
instansi, antar SKPD, Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Fungsional
tertentu serta Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
b. Melaksanakan proses administrasi mutasi antar instansi, antar satuan
kerja perangkat daerah
c. Menyiapkan administrasi peninjauan masa kerja (PMK) PNS
d. Memeriksa kelengkapan dokumen serta penyiapan konsep
pengangkatan, pembebasan, pemberhentian dan pengangkatan kembali
dari dan dalam jabatan fungsional tertentu
e. Memeriksa dokumen usul kenaikan pangkat pegawai negeri sipil
f. Menyiapkan dan mengendalikan Nota usul Kenaikan pangkat
g. Menyiapkan naskah keputusan kenaikan pangkat
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
9. Sub Bidang Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam
mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan informasi
kepegawaian serta menyediakan pelayanan internal dan eksternal
berdasarkan peraturan perundang – undangan. Adapun fungsinya sbb :
a. Menyusun rencana program kerja tahunan, pengolahan data, pengolahan
dokumentasi dan informasi kepegawaian secara manual dan elektronik
b. Pengelolaan dan pemeliharaan basis data kepegawaian
c. Pengelolaan dan pemeliharaan basis data penilaian kinerja pegawai
Aparatur Sipil Negara
d. Pelaksanaan pengolahan data kepegawaian
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 28
e. Pengelolaan dan pemeliharaan arsip kepegawaian
f. Pelaksanaan penyuntingan dan penyandian data kepegawaian
g. Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi sistem penilaian kinerja pegawai
Aparatur Sipil Negara
h. Penyelenggaraan penyajian dan pertukaran informasi
i. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian
j. Membuat laporan pelaksanaan tugas bidang pengolahan data dan
informasi
k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan strategis dan program kerja tahunan
l. Melaksanakan proses rekonsiliasi serta desiminasi data kepegawaian
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya
10. Sub Bidang Formasi Pembinaan Karir, mempunyai tugas menyusun rencana
dan pelaksanaan kegiatan formasi, pembinaan dan pengembangan karir
aparatur serta pelayanan administrasi pegawai lainnya. Untuk menjalankan
tugas Sub bidang formasi pembinaan karir mempunyai fungsi :
a. Menyusun Program dan Kegiatan di bidang formasi Pembinaan
b. Mempersiapkan dan menyusun petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan bidang formasi pembinaan karir
c. Melaksanakan penyusunan data kebutuhan pegawai berdasarkan hasil
Analisa Jabatan, Analisa beban kerja dan kebutuhan pegawai serta
Bezzeting pegawai
d. Menyelenggarakan Ujian dinas pegawai untuk kenaikan pangkat sesuai
peraturan perundang – undangan
e. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi : kartu
pegawai, kartu istri/kartu suami
f. Menyelenggarakan pengurusan adminsitrasi cuti PNS
g. Melaksanakan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kontrak Kerja
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
11. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan ASN, mempunyai tugas
menyusun rencana dan pelaksnaan program dan kegiatan peningkatan
kesejahteraan, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin pegawai
serta pembinaan ASN, untuk menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sbb :
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 29
a. Menyusun program dan kegiatan penghargaan dan sanksi bagi pegawai
negeri sipil
b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan penghargaan dan sanksi bagi pegawai negeri sipil
c. Menyelenggarakan program pemberian penghargaan kepada pegawai
yang berprestasi
d. Menyiapkan data administrasi dan pelaksanaan pemberian Satya
Lencana Karya Satya dan Penghargaan pegawai lainnya sesuai
ketentuan berlaku
e. Mengumpul data Pegawai Negeri Sipil dan memproses adminsitrasi
pemberian sanksi pelanggaran disiplin pegawai sesuai aturan dan
ketentuan berlaku
f. Melaksanakan proses pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan
atau telah berstatus tersangka yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang serta melaksanakan rehabilitasi bagi PNS yang dinyatakan
bebas atau tidak bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan
g. Melakukan Pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi :
Bapertarum, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, menyusun
konsep Usul Gaji Berkala, Perlindungan ASN dan Kesejahteraan pegawai
lainnya
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
12. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas menyusun rencana
dan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara,
untuk menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sbb :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan di Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur Sipil Negara
b. Menyusun kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang
pendidikan dan pra jabatan, kepemimpinan, teknis dan fungsional
Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar pelaksanaan tugas
c. Menyusun bahan / kurikulum, metode dan teknik serta standarisasi
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
d. Mempersiapkan Sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan
Pendidikan Pelatihan
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 30
e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan,
Kepemimpinan, Teknis, Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil dan Diklat
Pra jabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan
sumber daya aparatur
f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan serta
dokumentasi Pendidikan dan Pelatihan
g. Pendataan dan Penataan Kualitas tenaga Pengajar, peserta dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk bahan penyusunan
laporan
h. Membuat Surat Keterangan / rekomendasi tugas belajar / izin belajar
yang telah beroleh persetujuan bapak Bupati dan SK Tugas Belajar / Izin
belajar bagi yang telah beroleh rekomendasi
i. Menganalisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai
j. Mengumpul data calon peserta Pendidikan Pelatihan Prajabatan,
Penjenjangan, Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
k. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
prajabatan, penjenjangan, untuk menunjang pelakanaan kegiatan
Pendidikan pelatihan
l. Memfasilitasi pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan serta praktek kerja
PNS
m. Melaksanakan proses seleksi dan adminsitrasi bantuan studi bagi PNS
n. Melaksanakan proses pemagangan bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya
13. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan
tertentu yang bersifat mandiri yang yang terdiri dari sejumlah pegawai dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dari beberapa kelompok sesuai
bidang dan keahliannya yang dikooridinasikan oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala
badan, jumlah jabatan fungsional sendiri ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja. Ketentuan jenis dan jenjang serta rincian tugas jabatan
fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 31
Gambar 2. Struktur Organisasi BKPPD Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Bone Bolango
Kepala Badan
SEKRETARIS
Sub. Bagian
Umum &
Kepegawaian
SsSub. Bagian Keu.
Ranpro & Evpel
Kelompok Jab.
Fungsional
BIDANG
KEPEGAWAIAN BIDANG
PENGEMBANGAN
Subbid.
Pengadaan
pegawai,
Jabatan
ASN &
pensiun
Subbid.
Mutasi
dan
Kepangkat
an
Subbid.Infor
masi
Kepegawaian
Subbid.
Formasi dan
karier
Subbid.
Diklat
Subbid.
Kesejahteraan
& Pembinaan
ASN
UPTD
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 32
2.2 SUMBER DAYA BKPPD
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. BKPPD memiliki potensi :
a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia sejumlah 51 (lima puluh satu) orang dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 dibawah ini :
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia BKPPD Berd. Golongan/Ruang
No
Gol./Ruang
Jenis Kelamin
Jumlah Laki – laki Perempuan
1. I 2 - 2
2. II 6 7 13
3. III 12 18 30
4. IV 1 1 2
Total 24 27 51
Dari jumlah tersebut, terdapat pegawai yang telah ikut serta dalam kegiatan
pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan, baik diklat struktural maupun
fungsional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3
Tabel 2.3 Data SDM dalam keikutsertaan Diklat Penjenjangan
No
Jenis Diklat
Jenis Kelamin
Jumlah Laki – laki Perempuan
1. Diklat pim I - - -
2. Diklat pim II - - -
3. Diklat pim III 2 2 4
4. Diklat pim IV 3 3 6
Total 5 5 10
Adapun Data SDM BKPPD berdasarkan jenjang Pendidikan dan Esselon
yang dicantumkan dalam Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 berikut ini :
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 33
Tabel 2.4 Data SDM Berdasarkan Pendidikan
No
Gol. Ruang
Jenis Kelamin
Jumlah Laki – laki Perempuan
1. S3 - -
2. S2 6 5 11
3. S1 11 11 22
4. Diploma III 2 3 5
5. Diploma I 2 2 4
6. SLTA 3 2 5
7. SMP - - -
8. SD - - -
Total 24 23 47
Tabel 2.5 Data SDM Berdasarkan Eselon
No
Eselon
Jenis Kelamin
Jumlah Laki – laki Perempuan
1. II – a - - -
2. II – b 1 - 1
3. III–a - 1 1
4. III–b 2 2 4
5. IV-a 5 5 10
6. IV-b - - -
Total 8 8 16
Adapun berdasarkan Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah, seperti terlampir.
Sumber daya pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bone Bolango yang pada update terbaru per 1 maret 2017
adalah 54 (lima puluh empat) orang dengan rincian tabel 2.6 sebagai berikut :
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 34
Tabel 2.6 sumberdaya BKPPD berdasarkan golongan/ruang
No
Gol./Ruang
Jenis Kelamin
Jumlah Laki – laki Perempuan
1. I - - -
2. II 8 6 14
3. III 11 13 24
4. IV 1 1 2
Total 20 20 40
Dari jumlah tersebut, terdapat pegawai yang telah ikut serta dalam kegiatan
pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan, baik diklat struktural maupun
fungsional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.7 berikut ini :
Tabel 2.7 Data SDM dalam keikutsertaan Diklat Penjenjangan
No
Jenis Diklat
Jenis Kelamin
Jumlah Laki – laki Perempuan
1. Diklat pim I - - -
2. Diklat pim II 1 - 1
3. Diklat pim III - 1 1
4. Diklat pim IV 2 2 4
Total 3 3 6
Adapun Data SDM BKPPD berdasarkan jenjang Pendidikan dan Esselon yang
dicantumkan dalam Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut ini :
Tabel 2.8 Data SDM Berdasarkan Pendidikan
No
Gol. Ruang
Jenis Kelamin
Jumlah Laki – laki Perempuan
1. S3 - -
2. S2 2 2 4
3. S1 10 12 22
4. Diploma III 1 1 2
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 35
5. Diploma I 3 1 4
6. SLTA 4 4 8
7. SMP - - -
8. SD - - -
Total 20 20 40
Tabel 2.9 Data SDM Berdasarkan Eselon
No
Eselon
Jenis Kelamin
Jumlah Laki – laki Perempuan
1. II – a - - -
2. II – b 1 - 1
3. III – a - 1 1
4. III – b 1 1 2
5. IV – a 4 4 8
6. IV – b - - -
Total 6 6 12
b. Sarana prasarana pokok
BKPPD Kabupaten Bone Bolango menempati gedung kantor di kompleks
Kantor Bupati Bone Bolango/Sekretariat Daerah.
Untuk Menunjang Operasionalisasi Kegiatan di BKPPD mendapat dukungan
sarana mobilitas 1 unit kenderaan roda 4 dan 10 unit kenderaan roda 2 , 9 unit
Komputer, 14 unit laptop, 7 unit printer, 1 unit LCD, 1 buah camera digital, 1 unit
wireless serta prasarana kantor lainnya.
2.3 KINERJA PELAYANAN BKPPD
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan.
Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan
yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bone Bolango dapat lebih terarah yang secara administratif dapat
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 36
memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala
prioritas yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang sangat terbatas.
Pencapaian kinerja pelayanan BKPPD tercapai, hal ini terlihat dari
presentase indikator kinerja yang dicapai sebagai perbandingan target yang telah
ditetapkan pada renstra BKPPD 2011 – 2015. Untuk lebih jelasnya, tingkat
pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikutini :
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 37
Tabel 2.10 Matriks indikator dan target capaian kinerja
N
o
Agenda
Pembanguna
n Prioritas
Grand
Strategi/Sasar
an
Indikator Sasaran Target
Indikat
or
Kondisi awal Target Capaian indikator sasaran Kondis
i akhir 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Melaksanaka
n Reformasi
birokrasi
pemerintaha
n daerah dan
tata kelola
pemerintaha
n
1
.
Reformasi
Birokrasi
Optimalisasi
Peran
Organisasi dan
penataan
sistem &
manajemen
pemerintahan
daerah
1. Presentase
Penataan
sistem
manajemen
kepegawaian
daerah yang
efektif dan
efisien
100 % Belum
optimalnya
sistem
pengolahan
data
kepegawaian
60 %
penyediaan
data pegawai
yang dapat
disajikan
80 %
penyediaan
data pegawai
yang dapat
disajikan
100 %
penyediaan
data pegawai
yang dapat
disajikan
100
%
100
%
Mulai
tahun
2013
pengol
ahan
data
kepega
waian
berbasi
s
SIMPE
G yang
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 38
efektif
dan
efisien
2. Persentase
penataan
sistem
pembinaan
karir pegawai
yang
didasarkan
pada
kompetensi
dan prestasi
kerja
100 % Belum adanya
sistem analisis
kebutuhan
pegawai/forma
si PNS,
analisis
jabatan dan
analisa beban
kerja
70 %
Penataan
sistem
analisis dan
pemetaan
pembinaan
dan
pengembang
an karir
90 Penataan
sistem
analisis dan
pemetaan
pembinaan
dan
pengembang
an karir
100 %
penataan
sistem
analisis dan
pemetaan
pembinaan
dan
pengembang
an karir
100
%
100%
2
.
Penciptaan
tata
pemerintahan
yang bersih
dan
berwibawa
Terciptanya tata
pemerintahan
yang lebihbaik
dengan
penerapan
prinsip – prinsip
good
governance dan
peningkatan
efektivitas dan
efiesien
pelaksanaan
tugas aparatur
1. Presentase
aparatur
yang handal
dan memiliki
pengetahuan
dan keahlian
melalui diklat
struktural
100 % Pejabat
struktural yang
sudah
mengikuti
diklat PIM
belum
mencapai 20
% dari jumlah
eselonisasi
sebanyak 654
- 40 % 60 % 80% 100% Pada
thn
2015
seluruh
pejabat
ess II,
III dan
IV telah
mengik
uti
diklat
struktur
al
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 39
2. Presentase
Pengembang
an
kemampuan
pengetahuan
tenaga teknis
dan
fungsional
sesuai
dengan
kebutuhan
SKPD
100% Belum adanya
alokasi dana
untuk
pelaksanaan
diklat teknis
dan fungsional
dan
terbatasnya
tenaga teknis
dan fungsional
diikutsertakan
dalam diklat
tersebut
- Memfasilitasi
keikutsertaan
5 org pada
diklat
teknis/fungsio
nal
Memfasilitisas
i
keikutsertaan
10 org pada
diklat
teknis/fungsio
nal
1 kali
pelak
sana
an
diklat
tekni
s
atau
fungs
ional
dan
fasilit
asi
keiku
tserta
an 10
org
pada
diklat
tekni
s/fun
gsion
al
1 kali
pelak
sanaa
n
diklat
teknis
atau
fungsi
onal
dan
fasilit
asi
keikut
serta
an 10
org
pada
diklat
teknis
/fungs
ional
Mulai
thn
2012
tenaga
teknis
dan
fungsio
nal
diikutse
rtakan
pada
diklat
berkes
esuaian
dan thn
2014
dapat
menyel
enggar
akan
diklat
tsb
sesuai
kebutu
han
SKPD
dan
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 40
daerah
3
.
Pelayanan
Publik
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik dengan
memaksimalkan
fungsi instansi
daerah sebagai
pelayan
masyarakat
Presentase
peningkatan layanan
publik terhadap
adminsitrasi
kepegawaian yang
lebih cepat dan
transparan
100 % Masih terdapat
20% proses
pelayanan
administrasi
kepegawaian
yang lambat
dan kurang
prosedural
90 %
penataan dan
perbaikan
sistem
layanan
kepegawaian
100 % sistem
layanan
kepegawaian
yg lebih cepat
dan tuntas
100 % 100
%
100% Tahun
2012
pelayan
an
adminsi
trasi
kepega
waian
berdas
arkan
SOP
dan
SPM
4
.
Penegakan
Supermasi
Hukum
Menegakan
hukum secara
adil dan
konsekuen
untuk
mewujudkan
penyelenggaraa
n pemerintahan
yang
menjunjung
tinggi
supermasi
Presentase
pelanggaran disiplin
pegawai sebagai
aparatur yang
melayani masyarakat
100 % Masih terdapat
25% pegawai
dari 4.107 di
kab. Bone
bolango yang
kurang
memprihatinka
n ketentuan
apel masuk
(terlambat) dan
berpakaian
dinas
90 %
Peningkatan
Disiplin
Pegawai
95 %
Peningkatan
disiplin
pegawai
100 %
pegawai yang
disiplin
100
%
pega
wai
yang
disipli
n
100
perse
n
pega
wai
yang
disipli
n
Pada
thn
2013
PNS
sudah
disiplin
pegawa
i
dengan
penera
pan PP
53
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 41
hukum tahun
2010
secara
konsist
en
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 42
Sedangkan, Indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Tahun 2016 – 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :
• Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur melalui pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan
• Persentase Pejabat Daerah yang menduduki jabatan sesuai dengan
kompetensi
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPPD
Yang menjadi tantangan (threats) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan pengembangan
pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian dan kediklatan
yang harus dipahami dan dilaksanakan secara cepat dan tepat
2. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses
rekruitmen hingga proses pensiun
3. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem
pelayanan kepegawaian dan kediklatan harus mengikuti perubahan.
Yang menjadi peluang (Opportunities) Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan pengembangan
pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Adanya Peraturan Daerah tentang Kepegawaian yang menunjang
penyelenggaraan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
2. Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur pada Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
3. Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan sistem informasi
manajemen kepegawaian
4. Kondisi kerja produktif sesuai dengan standart pelayanan publik yang ditetapkan
5. Terpenuhinya anggaran dan pada kegiatan – kegiatan prioritas kepegawaian dan
kediklatan
Yang menjadi kelemahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan pengembangan pelayanan
adalah sebagai berikut :
1. Tidak semua SDM aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah memiliki kemampuan IT
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 43
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan kepegawaian dan diklat yang kurang
memadai
3. Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang –
undangan kepegawaian
4. Masih ada beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya belum sesuai
dengan disiplin ilmunya
5. Pelayanan kenaikan pangkat PNS belum secara otomatis dan masih ada yang
terlambat kenaikan pangkatnya utamanya bagi tenaga fungsional tertentu
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 44
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Isu strategis pembangunan Kabupaten Bone Bolango 2016-2020 yang
dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya Good Governance dan
pelayanan prima. Untuk mewujudkannya dibutuhkan sumberdaya manusia yang
berkualitas, profesional dan proposional dalam melaksanakantugas pekerjaan dan
jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang
dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam Bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan.Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah merupakan
organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu mengurusi
pelayanan adminsitrasi kepegawaian dan diklat di daerah dengan sistem dan prosedur
yang diatur dalam perundang – undangan yang meliputi perencanaan (formasi),
persyaratan pengangkatan, penempatan dan pemindahan, pendidikan dan pelatihan,
penggajian, pemberhentian, sanksi (punishment) dan penghargaan (reward), pensiun.
Keseluruhan kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah
daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan
arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan
bersih (good governance). Untuk menata sumberdaya aparatur hal – hal yang perlu
diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan
tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi dilakukan melalui analisa SWOT,
analisis strategi dan analisis strategi pilihan yang diuraikan sebagai berikut.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPPD
Kabupaten Bone Bolango
Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah pada saat melaksanakan pelayanan bidang kepegawaian dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Tidak semua SDM Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah memiliki pengetahuan IT
2. Fasilitas dan sarana prasaran pelayanan pelayanan kepegawaian yang
kurang memadai
3. Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang –
undangan kepegawaian
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 45
4. Masih ada beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya belum
sesuai dengan disiplin ilmunya
5. Minimnya posisi jabatan fungsional tertentu yang belum terisi
6. Masih rendahnya pemahaman pegawai dalam melengkapi data
kepegawaian, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya Sosialisasi /
Diseminasi Pengetahuan Data Kepegawaian
Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan
kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah, dapat dikelompokkan beberapa faktor
yang memepengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai
berikut :
1. Faktor – faktor internal yang mempengaruhi :
a. Jumlah petugas/aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT
b. Sarana Prasarana pelayanan administrasi kepegawaian dan diklat masih
kurang memadai
c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian dan diklat
yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat
2. Faktor –faktor Eksternal yang mempengaruhi :
a. Tingkat Pemahaman / Pendidikan pemakai jasa layanan terhadap peraturan
kepegawaian dan kediklatan
b. Kurangnya SDM Aparatur dibeberapa SKPD sehingga penempatan PNS
belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari – hari
c. Jarak tempuh antara Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah
dengan/Instansi terkait dalam lingkup Kab. Bone Bolango seperti daerah
Pesisir, Pinogu dan sebagainya.
Dari kedua analisis tersebut baik di lingkungan internal maupun eksternal
diperoleh asumsi sebagai berikut :
1. Adanya undang – undang, peraturan kepegawaian dan pendiklatan dalam
menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang
kepegawaian dan pendidikan pelatihan serta tersedianya dana yang cukup dan
semangat kerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan dalam menciptakan
inovasi merupakan kekuatan utama dalam pencapaian Visi.
2. Terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai IT, kurangnya sarana dan
prasarana yang memadai, beberapa jabatan fungsional tertentu baik di Rumah
Sakit Umum Daerah, Sekolah Dasar dan tingkat Sekolah Menengah Pertama
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 46
yang belum terisi, kurang proaktifnya dinas/instansi dalam melaksanakan
Koordinasi tentang administrasi kepegawaian dan pendiklatan merupakan
kelemahan untuk pencapaian Visi.
3. Adanya dukungan peraturan dan kebijakan tentang kepegawaian dan
pendiklatan, kesempatan PNS terkait peningkatan SDM aparatur melalui
penyelenggaraan diklat Struktural, fungsional dan pendidikan formal melalui
bimbingan teknis dan diklat – diklat dan peningkatan jenjang karir serta
hubungan yang harmonis dalam lingkungan kerja merupakan peluang yang
perlu dimanfaatkan untuk pencapaian Visi.
4. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses
rekruitment hingga proses pensiun serta era globalisasi yang menuntut
perkembangan sistem pelayanan kepegawaian dan diklat harus mengikuti
perubahan merupakan ancaman terhadap pencapaian Visi.
Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya,
dilakukan analisa strategi ditemukan strategi alternatif sebagai berikut :
1. Strategi SO
Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
• Mendayagunakan undang – undang dan peraturan tentang
kepegawaian dan diklat PNS dalam menunjang penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian dan
pendiklatan untuk menata potensi sumberdaya manusia aparatur
yang dapat dikembangkan dalam penataan personil yang profesional
dan proporsional
• Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur PNS
berdisiplin dan professional.
2. Strategi ST
Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman
• Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi yang
relevan dan profesional untuk menghadapi tuntutan standar
pelayanan publik bagi masyarakat pemakai jasa profesional
3. Strategi WO
Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 47
• Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, yaitu
dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur
untuk meningkatkan kemampuannya baik melalui diklat formal dan
bimbingan teknis
• Masalah kekosongan jabatan fungsional tertentu dapat disiasati
dengan adanya peluang hubungan yang harmonis antara pegawai
dalam instansi terkait untuk bahu membahu dan berkerjasama dalam
menyelenggarakan pelayanan prima pada masyarakat
4. Strategi WT
Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman
• Tidak semua PNS menguasai kemampuan IT harus ditingkatkan
melalui pemanfaatan kegiatan diklat – diklat PNS dan menuju era
globalisasi dan kemajuan Iptek. Begitu pula terkait kurangnya
pemahaman tentang perubahan peraturan kepegawaian dan diklat
yang begitu cepat harus disiasati dengan mengikuti bimbingan teknis
dan sosialisasi perubahan peraturan baik tentang kepegawaian
maupun pendiklatan.
• Dengan kurangnya fasilitas sarana prasarana yang memadai untuk
mendukung pelayanan, ditingkatkan dengan pengembangan sarana
prasarana untuk memberikan tuntutan standart pelayanan publik bagi
masyarakat pemakai jasa layanan profesional
3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021
Visi Misi Kabupaten Bone Bolango 2016 – 2021 merupakan perwujudan dari
visi misi pasangan Hamim Pou dan Moh. Kilat Wartabone selaku Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Visidan Misi Kabupaten Bone Bolango 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :
VISI
“TERWUJUDNYA BONE BOLANGO CEMERLANG 2021”
MISI
Memaknai visi dalam bentuk implementasi, misi, tujuan dan sasaran maka
pengertian misi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut :
CEMERLANG dalam makna luas adalah suatu kondisi pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang unggul dan terdepan berdaya saing
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 48
serta masyarakatnya berada pada tingkat peradaban tinggi. Cemerlang dalam
makna akronim memiliki arti sebagai berikut :
CE (Cerdas), MER (Modern), LANG (Gemilang)
Cerdas
Kondisi masyarakat yang menjalani kehidupan sebagai warga negara berlandaskan
kemampuan kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan akal budi
intelektual, akal budi emosional dan akal budi spritual.
Modern
Kondisi entitas masyarakat Bone Bolango yang memiliki kemajuan peradaba
manusia dengan bercirikan kemampuan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan
teknologi
Gemilang
Memiliki makna capaian suatu kinerja pelayanan pemerintahan yang diindikasikan
dengan suatu kondisi masyarakat sejahtera dari sisi ekonomi dalam konteks
kesejahteraan sosial dan sejahtera dari makna kebijakan berarti penekanan
terhadap jangkauan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah
pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan vis
pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango Tersebut diatas selanjutnya
dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 –
2021, sebagai berikut :
1. Misi Kesatu, mewujudkan masyarakatyang sehat, cerdas, dan
sejahtera
Merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam
peningkatan pelayanan berkualitas melalui pembangunan sumberdaya
manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera sehingga akan tercipta
sumberdaya manusia yang berkarakter dan mandiri
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 49
2. Misi Kedua, mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
dan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah yang berbasis
lingkungan hidup.
Merupakan Upaya keberlanjutan (percepatan) tahapan pembangunan
Pemerintah Kabupatan Bone Bolango dari periode sebelumnya (2010-
2015) menuju periode yang akan datang (2016-2021) dalam segmentasi
koneksitas antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa
sebagai pilar utama penopang pertumbuhan wilayah berazaskan
kelestarian lingkungan hidup.
3. Misi Ketiga, Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing,
merata berkeadilan
Merupakan upaya pemerintah kabupaten Bone Bolango dalam
menggerakan perekonomian daerah melalui optimalisasi dan distribusi
manfaat sumberdaya alam guna tercapainya pemerataan pembangunan
yang berkeadilan.
4. Misi Keempat, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern
dan berbudaya.
Merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam
melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada prinsip –
prinsip Good and Clean Governance dengan penonjolan kemampuan
adaptif terhadap perubahan namun tetap berpegang teguh pada
modernitas bercirikan nilai – nilai budaya.
Berpedoman Visi dan Misi Kabupaten Bone Bolango 2016 -2021 Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah memiliki Visi yang terkait dengan
tupoksi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai berikut :
“ Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang efektif dalam
menciptakan Aparatur Birokrasi Daerah yang Amanah dan Professional.”
Yang mana semua program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk
meningkatkan kinerja aparatur birokrasi daerah yang beramanah serta berkualitas
dan profesional.
Mengacu pada Visi diatas maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango menetapkan misi sebagai berikut :
“Mewujudkan manajemen kepegawaian yang efektif melalui penataan
sistem administrasi, kelembagaan dan sumberdaya aparatur.
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 50
Melalui beberapa program, kegiatan dan penerapan peraturan kepegawaian,
kegiatan pembinaan dan pengembangan serta diklat pegawai sebisa mungkin
dapat mewujudkan aparatur pemerintahan yang efektif, bersih dan baik melalui
pelaksanaan manajemen kepegawaian yang tertata, administratif sehingga
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki sumber daya yang
profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
Sedangkan prioritas program pada analisis isu – isu strategis RPJMD yang
terkait langsung dengan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupan Bone Bolango hanya ada 2 (dua) yaitu Program Peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur dan Program pembinaan dan pengembangan
karir.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Terkait dan Renstra Dinas Terkait Provinsi
Gorontalo
Penajaman program dan kegiatan strategis dalam Renstra Badan
Kepegawaian Negara Tahun 2016-2021, mencakup : Pengembangan sistem
manajemen kepegawaian, Penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan
perundang – undangan kepegawaian, Pembangunan dan pengembangan sistem
penyelenggaraan pelayanan administrasi dan mutasi kepegawaian, Penegakan
pelaksanaan peraturan perundang – undangan kepegawaian, melanjutkan
pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian
serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan
Kepegawaian Negara.
Dengan memperhatikan tercapainya keselarasan pada format dan
sistematika penyusunan renstra kementrian dan lembaga secara nasional, maka
Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2016 -2021, disusun berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga. Dengan
demikian seluruh instansi pemerintah baik Kementrian, Lembaga, maupun
Pemerintah Daerah mempunyai format dan sistematika yang sama dalam
susunan renstra tahun 2016-2021
Pada Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Provinsi Gorontalo, langkah – langkah strategis yang harus mendapat prioritas
yakni :
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 51
a. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional
penyelenggaraan sistem manajemen kepegawaian daerah dan sistem
manajemen pengembangan aparatur daerah
b. Pengkajian dan perencanaan pola pengembangan diklat aparatur, baik
diklat struktural, teknis, fungsional maupun pendidikan formal
c. Perumusan tata cara penyusunan analisis jabatan dan pelaksanaan
analisis jabatan
d. Penyusunan dan Penetapan standar kompetensi jabatan dan sistem
pengujian kompetensi jabatan
e. Penyusunan sistem pembinaan dan pengembangan aparatur
f. Pelayanan sistem jaringan informasi kepegawaian melalui SIMPEG
g. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian dan pensiun, sesuai norma, standar dan prosedur
peraturan perundang – undangan .
Dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan renstra Badan
Kepegawaian baik di tingkat Provinsi Gorontalo maupun di tingkat kementerian,
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango
melaksanakan kegiatannya didukung dengan beberapa faktor sebagai berikut :
a. Sumberdaya anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Bone Bolango
b. Sarana Prasarana pelayanan kepegawaian dan pendiklatan
c. Sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan adminsitrasi
kepegawaian dan diklat.
Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelayanan kepegawaian dan
diklat, yaitu :
1. Tidak semua SDM aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah memiliki kemampuan IT
2. Fasilitas sarana prasarana pelayanan kepegawaian dan diklat yang kurang
memadai
3. Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap aparatur terhadap
peraturan perundang – undangan kepegawaian
4. Masih ada beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya belum sesuai
dengan disiplin ilmunya
5. Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Bone Bolango masih ada yang
terlambat kenaikan pangkatnya, terutama bagi tenaga fungsional tertentu
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 52
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Isu strategis berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi
penataan ruang wilayah kabupaten Bone Bolango, sasaran yang diharapkan
salah satunya adalah meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yaitu
dengan rencana pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dan
pembangunan sistem informasi manajamen kepegawaian online. Sehingga
tersedianya data elektronik tersebut melalui sistem jaringan yang diharapkan
mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian yang baik di era
globalisasi.
Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat adanya beberapa hal yang
selama ini menjadi faktor penghambat pelayanan kepegawaian sebagai berikut :
a. Kurang prokaktifnya SKPD dalam melaksanakan koordinasi kepegawaian
karena Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bone Bolango terletak di pusat strategis suwawa, sementara
yang menjadi pegawai atau pemakai jasa layanan tersebar pada
kecamatan Se-Kabupaten Bone Bolango, terutama yang didaerah pesisir,
maka yang menjadi kendala adalah jarak tempuh pemakai jasa layanan
dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
b. Keterlambatan pelayanan yang diakibatkan butuhnya ekstra waktu karena
jarak tempuh antara BKPPD dengan Stakeholder/Dinas/Instansi terkait
baik dalam lingkup Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Provinsi
maupun Pusat.
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis
a. Gambaran Pelayanan SKPD
Sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi
melaksanakan segala urusan dan pelayanan kepegawaian dan pendiklatan
pegawai. Jika dikaitkan dengan beberapa faktor penghambat masih sulitnya
koordinasi dengan Dinas / Instansi Kementerian dan Provinsi maka
pelayanan jelas memakan waktu lama karena berkas kepegawaian masih
harus dikirim dan atau perlu menunggu keputusan dinas/instansi tersebut.
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Terkait
Sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2016 –
2021 mencakup : Pengembangan sistem manajemen kepegawaian,
Penyempuranaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang – undangan
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 53
kepegawaian, Pembangunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan
pelayanan adminsitrasi dan mutasi kepegawaian, melanjutkan pembangunan
dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, serta
kegiatan strategis dalam kerangka reformasi internal Badan Kepegawaian
Negara.
Jika ditinjau lebih lanjut, hal pokok yang masih sangat krusial pada
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah ini adalah masih
kurangnya tenaga ahli (IT) yang dapat secara memaksimalkan tugasnya
dengan efektif di Kabupaten Bone Bolango.
c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas terkait Provinsi Gorontalo
Dengan majunya teknologi informasi kepegawaian yang
menggunkan software tertentu maka proses rekruitmen pegawai dapat
transparan, obyektif sesuai dengan kompetensi dan analisa kebutuhan
sehingga dapat mengatasi mismatch yang menjadi masalah utama saat ini.
Selanjutnya karena permasalahan urusan kepegawaian dan
kediklatan adalah jarak, waktu dan padatnya pelayanan kepegawaian maka
sebisa mungkin pembinaan dan sosialisasi peraturan kepegawaian
dilaksanakan dengan metode penyuluhan baik internal BKPPD sendiri
maupun mendatangai dan mengumpulkan pegawai di masing – masing
SKPD (jemput bola) agar tercipta profesionalitas, Pegawai negeri sipil (PNS)
harus ahli dibidangnya, bangga dengan tugasnya serta mampu
melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan berkomitmen tinggi.
d. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD
Keterlambatan pelayanan yang diakibatkan kurang proaktifnya dinas
instansi dalam melaksanakan koordinasi pelayanan kepegawaian karena
jarak tempuh antara BKPPD dengan pemakai jasa layanan,
Stakeholder/Dinas/Instansi terkait baik dalam lingkup Kabupaten Bone
Bolango, Pemerintah Provinsi maupun Pusat.
Untuk informasi kepegawaian sebisa mungkin tidak terkendala
dengan waktu maupun jarak , sebab Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah telah berusaha mengembangkan Sistem Informasi
Manajamen Kepegawaian di Kabupaten Bone Bolango dan kedepannya akan
diberlakukan secara online.
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 54
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone
Bolango ditetapkan dalam rangka untuk memberikan arah yang dicapai pada suatu
masa sehingga seluruh komponen kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat turut serta untuk
memberikan kontribusi secara konsisten, inovatif, produktif dan mampu
mengantisipasi setiap tantangan yang muncul sehingga tetap eksis dalam rangka
mempercepat pencapaiannya.
Adapun visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bone Bolango adalah “Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang
efektif dalam menciptkan aparatur birokrasi daerah yang amanah dan
profesional”.
Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, maka
diperlukan misi yang jelas, mengingat misi merupakan suatu yang harus diemban
dan dilaksanakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.
Adapun Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bone Bolango, adalah “Mewujudkan manajemen kepegawaian yang
efektif melalui penataan sistem adminsitrasi, kelembagaan dan sumber daya
aparatur”.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni
pencapaian target keberhasilan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu :
“Mengembangkan Kompetensi Aparatur Birokrasi yang Berkualitas”.
Sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah sesuai dengan tujuan tersebut adalah : “Meningkatnya Aparatur
Birokrasi yang Berkualitas dan memiliki kompotensi ”
Sedangkan rencana target pencapain kinerja sasaran Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah akan diuraikan melalui beberapa program dan
kegiatan dengan prosentase target sebagai berikut :
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 55
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
N
O. TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Mengembang
kan
kompetensi
aparatur
birokrasi yang
berkualitas
Meningkatn
ya Aparatur
birokrasi
yang
berkualitas
dan Memiliki
Kompetensi
Persentase
Aparatur yang
handal
memiliki
pengetahuan
dan
keterampilan
melalui diklat
struktural
Pim II : 32,4%
Pim III : 38,1%
Pim IV: 33,2%
Pim II : 41,2%
Pim III : 41,3%
Pim IV: 41,5%
Pim II : 50%
Pim III : 47,5%
Pim IV : 49,8%
Pim II : 58,8%
Pim III: 56,9%
Pim IV: 58,1%
Pim II : 67,6%
Pim III: 69,4 %
Pim IV: 66,4%
2. Mengembang
kan
kompetensi
aparatur
birokrasi yang
Terwujudny
a Aparat
BKPPD
yang
Profesional
Nilai Sakip
B
B
B
BB
A
Persentase
Penyerapan
100 100 100 100 100
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 56
berkualitas dan
Berkinerja
Tinggi
Anggaran
Persentase
temuan
material yang
ditindaklanjuti
0 0 0 0 0
IKM 66 68 70 72 75
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 57
4.3 Strategi Kebijakan
Penyusunan strategi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah kabupaten Bone Bolango didasarkan pada sistem analisis SWOT, yaitu
analisis yang mencermati kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atau
ancaman secara bersama – sama dapat dirumuskan empat strategi alternatif,
antara lain sebagai berikut :
1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang :
• Mendayagunakan undang – undang dan peraturan tentang kepegawaian dan
diklat PNS dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan bidang kepegawaian dan pendiklatan untuk menata potensi
sumber daya manusia aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan
personil yang professional dan proporsional
• Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS
berdisiplin dan professional
2. Strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang
• Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, yaitu
dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur
untuk meningkatkan kemampuannya baik melalui diklat formal dan
bimbingan teknis
• Masalah kekurangan tenaga fungsional tertentu misalnya minimnya
tenaga kesehatan medis dan guru – guru sekolah – sekolah dasar,
sekolah menengah pertama utamanya pada daerah terpencil dapat
disiasati dengan adanya peluang hubungan yang harmonis antara
pegawai di lingkup Kab. Bone Bolango untuk saling bahu membahu
dan bekerjasama dalam menyelenggarakan pelayanan prima pada
masyarakat
3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan
tantangan atau ancaman
• Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan
dan professional untuk menghadapi tuntutan standart pelayanan publik bagi
masyarakat pemakai jasa secara professional
4. Strategi menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan
• Tidak semua PNS menguasai kemampuan IT harus ditingkatkan melalui
pemanfaatan kegiatan diklat – diklat PNS dan bimbingan teknis menuju era
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 58
globalisasi dan kemajuan Iptek. Begitu pula terkait kurangnya pemahaman
tentang perubahan peraturan kepegawaian dan diklat yang begitu cepat
harus disiasati dengan mengikuti bimtek dan sosialisasi perubahan
peraturan kepegawaian dan kediklatan
• Dengan kurangnya fasilitas sarana prasarana yang memadai untuk
mendukung pelayanan, ditingkatkan dengan pengembangan sarana
prasarana untuk memberikan tuntutan standart pelayanan publik bagi
masyarakat pemakai jasa layanan profesional
Sedangkan dari beberapa strategi alternatif tersebut jika dihubungkan
dengan tujuan, sasaran, indikator dapat dirumuskan beberapa strategi berikut :
1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta
sosialisasi peraturan kepegawaian sesuai dengan SOP
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan karier PNS
3. Optimalisasi updating data kepegawaian melalui SIMPEGDA di Kabupaten
Bone Bolango
4. Peningkatan standar penerimaan SDM Aparatur pada kegiatan seleksi
penerimaan CPNS Daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan ujian dinas dan
seleksi kompetensi jabatan sesuai dengan kebutuhan
5. Optimalisasi sumber daya aparatur terkait latar belakang pendidikan (formal
in formal) keahlian, pangkat, analisa jabatan dan sebagainya dengan
penempatan pegawai
6. Optimalisasi kinerja petugas yang menangani kenaikan pangkat sesuai
dengan SOP kegiatan
Adapun kebijakan teknis dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan diklat aparatur pemerintahan secara selektif sesuai prioritas
daerah
2. Melakukan fasilitasi kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian PNS se –
Kabupaten Bone Bolango
3. Membentuk dan memaksimalkan kinerja Tim penangan dan penyelesaian
Permasalahan Kepegawaian (TP3K) serta meningkatkan pembinaan
kepegawaian
4. Memenuhi pengadaan sarana prasarana SIMPEG dan menyusun Tim Updating
Data Kepegawaian
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 59
5. Menyusun dan menetapkan regulasi seleksi penerimaan CPNS daerah dengan
syarat – syarat tertentu baik dari jalur umum maupun honorer kategori II
6. Melaksanakan pendataan dan seleksi administrasi PNSD yang berhak
mengikuti ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan
7. Membentuk dan memaksimalkan kinerja Bada Pertimbangan Jabatan dan
Pangkat (Baperjakat) Pemkab Bone Bolango dalam menyusun SK penempatan
pegawai, SK pelantikan dan sebagainya
8. Memaksimalkan kinerja staf berdasarkan analisa jabatan masing – masing dan
sering melaksanakan koordinasi baik dengan BKN Kanreg Regional XI dan
BKN pusat guna kecepatan penerbitan SK
9. Melaksanakan evaluasi atas penyelenggaran program dan kegiatan BKPPD
10. Memberikan Penghargaan bagi aparatur yang berprestasi
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 60
Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : TERWUJUDNYA MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG EFEKTIF DALAM MENCIPTKAN
APARATUR BIROKRASI DAERAH YANG AMANAH DAN PROFESIONAL
MISI : MEWUJUDKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG EFEKTIF MELALUI PENATAAN
SISTEM ADMINISTRASI, KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA APARATUR
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mengembangkan
Kompetensi Aparatur
birokrasi yang
berkualitas.
Meningkatnya Aparatur
Birokrasi yang
Berkualitas dan memiliki
Kompetensi
Mengoptimalkan
pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan aparatur
serta sosialisasi peraturan
kepegawaian sesuai
dengan SOP
Menyelenggarakan
diklat aparatur
pemerintahan secara
selektif sesuai prioritas
daerah
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 61
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Program
Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan
dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Peatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango
terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program
yang menjadi prioritas urusan wajib.
Adapun Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kab. Bone Bolango Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur
3. Program Peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
6. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
5.2 Kegiatan
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal
termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Keseluruhannya itu
merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan
perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang
menjadi prioritas urusan wajib/belanja langsung di Badan Kepegawaian
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 62
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango, ditetapkan
melalui kegiatan Tahun 2016 s/d 2020 sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui
kegiatan antara lain :
1.1 Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran
1.2 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan kel luar
daerah
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
2.2 Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan / peralatan gedung
kantor
3. Program Peningkatan disiplin aparatur
3.1 Pengadaan pakaian dinas, Pakaian khusus dan Pakaian kerja
lapangan
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.1 Pendidikan dan pelatihan formal
4.2 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS
4.3 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6. Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur
6.1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
6.2 Seleksi Penerimaan CPNS
6.3 Penempatan PNS
6.4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
6.5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
6.6 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
6.7 Proses penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS
5.3 Indikator Kinerja
Indikator kinerja dari beberapa program kegiatan pada Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 63
1. Pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Kinerjanya :
- Input
Anggaran (APBD),
Sumberdaya Aparatur pengelola sarana prasarana
- Proses
Ketaatan standard operating procedure (SOP), pelayanan metode
kerja, target penyelesaian pelayanan
- Output
Jumlah pelayanan adminsitrasi perkantoran
- Outcome
Kualitas pelayanan adminstrasi lebih baik, adanya kepuasan
pengguna jasa layanan
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Input
Anggaran (APBD)
Sumber daya aparatur pengelola
- Proses
Ketaatan pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa, target
penyelesaian pekerjaan
- Output
Jumlah sarana dan prasarana
- Outcome
Adanya sarana prasarana yang memadai dapat meningkatkan kinerja
aparatur kepegawaian
3. Peningkatan disiplin aparatur
- Input
Anggaran (APBD)
Sumber daya aparatur pengelola
- Proses
Ketaatan pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa, target
disiplin aparatur
- Output
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 64
Jumlah pegawai yang menerima pakaian dinas, pakaian khusus dan
pakaian kerja lapangan
- Outcome
Meningkatkan disiplin kinerja aparatur
4. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
- Input
Anggaran (APBD)
Sumberdaya aparatur pengelola dan widiaiswara, Sarana prasaran
diklat
- Proses
Keterlibatan Stakeholder dalam pelaksanaan diklat, metode kerja
- Output
Jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti diklat
- Outcome
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Input
Anggaran (APBD)
Sumber daya aparatur pelaksana, sarana prasarana penunjang
pelaporan
- Proses
Ketaatan pada aturan hukum pengelolaan keuangan, metode kerja
- Output
Jumlah capaian kinerja dan keuangan
- Outcome
Evaluasi kinerja guna meningkatkan kualitas kinerja SKPD
6. Pembinaan dan Pengembangan aparatur
- Input
Anggaran (APBD)
Sumberdaya aparatur pelaksana, sarana prasarana penunjang
pelaporan
- Proses
Ketaatan pada aturan hukum, keterlibatan stakeholder dalam
pelaksanaan pembinaan, metode kerja
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 65
- Output
Jumlah kegiatan
- Outcome
Aparatur yang disiplin, bersih dan profesional
5.4 Kelompok Sasaran
Yang menjadi kelompok sasaran dari beberapa program kegiatan
pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bone Bolango Tahun 2016 – 2020 tentunya adalah Masyarakat dan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai
pemakai jasa layanan kepegawaian
5.5 Pendanaan Indikatif
Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik
harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Namun
sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak
diikuti denga suatu tindakan (action) karena kunci kesuksesan ada pada
tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau
implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor
yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana semua itu akan sia –
sia.
Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bone Bolango telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk pengalokasian sumber dana
Program dan Kegiatan. (Tabel 5.1 terlampir)
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 66
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja adalah sesuatu yang dijadikan sebagai barometer kinerja
atau hasil yang dicapai atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk
mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai
dengan tujuan dan sasaran dan merupakan syarat penting untuk menetapkan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD.
Untuk mewujudkan tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bone Bolango berupa Meningkatkan kinerja aparatur birokrasi
yang berkualitas dan profesional dan, indikator kinerja tujannya dapat dilihat pada
Lampiran Tabel. 6.1 Tabel indokator Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
[RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]
TAHUN 2016 - 2021
Page 67
BAB VII
PENUTUP
Dengan disusunnya Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang disusun dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021
Penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2020 dimaksud sebagai
dokumen perencana strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bone Bolango yang merupakan penajaman program Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango 2016-2020 dan diharapkan
mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk
menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan
program – program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone
Bolango untuk tahun 2016 – 2020.
Selain itu, Penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan pedoman penyusunan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Bone Bolango,
penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah nantinya menjadi dasar Evaluasi dan
Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.
Demikian Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2020 semoga dapat dijadikan
pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan ditahun
mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANSTRATEGI KEBIJAKAN
Persentase
Aparatur yang
Handal yang
Memiliki
Pengetahuan dan
Ketarampilan
melalui Diklat
Struktural
Mengoptimalkan
Pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur
serta sosialisasi
peraturan
kepegawaian sesuai
SOP
TABEL 5.1
KETERKAITAN VISI, MISI DAN TUJUAN
Menyelenggrakan Diklat
Aparatur Pemerintahan
Secara Selektif sesuai
Prioritas Daerah
VISI : TERWUJUDNYA MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG EFEKTIF DALAM MENCIPTAKAN APARATUR BIROKRASI DAERAH YANG AMANAH DAN PROFESIONAL
1 Mewujudkan manajemen
kepegawaian yang
efektif melalui penataan
sistem adminsitrasi,
kelembagaan dan
sumber daya aparatur
Mengembangkan
kompetensi aparatur
birokrasi yang
berkualitas
Meningkatnya
kompetensi aparatur
Birokrasi yang
berkinerja.
Meningkatnya
Aparatur Birokrasi
yang Berkualitas dan
memiliki Kompetensi
1 2 3 4 6 7 14 15Kab. Bone
Bolango
1 Pendidikan dan
pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah
Jumlah PNSD
yang mengikuti
diklat PIM II, PIM
III dan PIM IV.
548
3
5
40
Psrta Prajab
Psrta Diklat PIM II
Psrta Diklat PIM III
Psrta Diklat PIM IV
100
3
5
40
Psrta Prajab
Psrta Diklat PIM II
Psrta Diklat PIM III
Psrta Diklat PIM IV
100
3
10
40
org
Peserta Diklat PIM II
Psrta Diklat PIM III
Psrta Diklat PIM IV
100
3
15
40
Psrta Prajab
Psrta Diklat PIM II
Psrta Diklat PIM III
Psrta Diklat PIM IV
100
3
20
40
Psrta Prajab
Psrta Diklat PIM II
Psrta Diklat PIM III
Psrta Diklat PIM IV
948
15
55
200
Prajab PIM
II
PIM III
PIM IV
Bidang
Pengembangan
Kab. Bone
Bolango
2 Pendidikan dan
pelatihan teknis, tugas
dan fungsi bagi PNS
Daerah
Jumlah PNSD
yang mengikuti
diklat teknis,
tugas dan fungsi
200 org 200 org 200 org 200 org 200 org 1.000 org Bidang
Pengembangan
Kab. Bone
Bolango
3 Pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah peserta
diklat/bimtek
10 org 10 org 10 org 10 10 org 50 org Bidang
Pengembangan
193.049.000 223.478.350
Presentase
pengembangan
karir aparatur
yang didukung
dengan sistem
informasi
kepegawaian
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kab. Bone
Bolango
1 Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Jumlah dkumen
rencana
pembinaan karir
yang disusun
(analisa jabatan)
4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 20 Dok Bidang
Pengembangan
Kab. Bone
Bolango
2 Seleksi Penerimaan
Calon PNS
Jumlah dokumen
hasil konsultasi
seleksi
penerimaan
CPNS
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen Bidang
Kepegawaian
Kab. Bone
Bolango
Persentase
Aparatur yang
Handal yang
memiliki
Pengetahuan
dan
Keterampilan
melalui Diklat
Struktural
Mengembangk
ang
Kompetensi
Aparatur
Birokrasi yang
Berkualitas
Meningkatny
a Aparatur
Birokrasi
yang
Berkualitas
dan memiliki
Kompetensi
202.701.450
145.351.686 152.619.270
5.423.893.328
803.159.819
193.397.094
160.250.234
1.066.717.590 234.652.267 212.836.523
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
981.588.000 1.030.667.400 1.082.200.770 1.136.310.809 1.193.126.349
168.262.746 176.675.883
35.000.000 36.750.000 38.587.500 40.516.875 42.542.719
19.076.877.197
375.000.000 393.750.000 413.437.500 434.109.375 455.814.844 2.072.111.719
4.020.483.000 4.221.507.150 4.432.582.508 4.654.211.633 4.886.922.215 22.215.706.506
13
Mengembangk
an Kompetensi
Aparatur
Birokrasi yang
Berkualitas
Meningkatny
a Aparatur
Birokrasi
yang
Berkualitas
dan memiliki
Kompetensi
Persentase
Aparatur yang
Handal yang
memiliki
Pengetahuan
dan
Keterampilan
melalui Diklat
Struktural
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Presentase
peserta yang
mengikuti diklat
prajabatan dan
diklat
kepemimpinan
5 8 9 10 11 12
3.452.434.000 3.625.055.700 3.806.308.485 3.996.623.908 4.196.455.104
Tabel 5.2Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Kode
RekeningProgram dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program /
Kegiatan
Data
capaian
tahun
awal
perencana
Target Kinerja Program dan PendananUnit kerja
Penang-gung-
jawab
LokasiTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
1 2 3 4 6 7 14 1513
Mengembangk
an Kompetensi
Aparatur
Birokrasi yang
Berkualitas
Meningkatny
a Aparatur
Birokrasi
yang
Berkualitas
dan memiliki
Kompetensi
Persentase
Aparatur yang
Handal yang
memiliki
Pengetahuan
dan
Keterampilan
melalui Diklat
Struktural
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Presentase
peserta yang
mengikuti diklat
prajabatan dan
diklat
kepemimpinan
5 8 9 10 11 12
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Kode
RekeningProgram dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program /
Kegiatan
Data
capaian
tahun
awal
perencana
Target Kinerja Program dan PendananUnit kerja
Penang-gung-
jawab
LokasiTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
3 Penempatan PNS Jumlah Dokumen
Rapat-Rapat
Pembahasan Tim
Penilai Kinerja
dalam rangka
Penempatan PNS
12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 60 dok Bidang
Kepegawaian
Kab. Bone
Bolango
4 Penataan sistem
administrasi kenaikan
Pangkat otomatis PNS
Jumlah pegawai
negeri sipil
daerah yang naik
pangkat dan
pensiun
985 Orang 985 Orang 985 Orang 985 Orang 985 Orang 4.925 Bidang
Kepegawaian
Kab. Bone
Bolango
5 Pembangunan/pengem
bangan sistem
informasi kepegawaian
daerah
Jumlah data
Pegawai yang
terupdate
400 Orang 500 Orang 600 Orang 750 Orang 1.000 Orang 3.250 Orang Bidang
Kepegawaian
Kab. Bone
Bolango
6 Pemberian
penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
Jumlah pegawai
negeri sipil yang
diberi
penghargaan
15 org 15 org 15 org 15 org 15 org 75 org Bidang
Pengembangan
Kab. Bone
Bolango
7 Proses penanganan
kasus-kasus
pelanggaran disiplin
PNS
Jumlah Kasus
ASN yang
terproses
21 Kasus 21 Kasus 21 Kasus 21 Kasus 21 Kasus 105 kasus Bidang
Pengembangan
Kab. Bone
Bolango
Nilai Sakip Presentase
dokumen
laporan
administrasi
perkantoran
yang disusun
tepat waktu/
dapat
dipertanggungja
wabkan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sekretariat Kab. Bone
Bolango
Persentase
Penyerapan
Anggaran
1 Pelayanan Penyediaan
Administrasi
Perkantoran
Jumlah dokumen
laporan
administrasi
perkantoran yang
disusun tepat
waktu/ dapat
dipertanggungja
wabkan
12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 60 dok Sekretariat Kab. Bone
Bolango
Persentase
Temuan
Material
2 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah dan ke Luar
Daerah
Jumlah Rapat-
rapat Koordinasi
& Konsultasi
Dalam Daerah
dan ke Luar
Daerah
24 Dok 24 Dok 24 Dok 24 Dok 24 Dok 120 dok Sekretariat Kab. Bone
Bolango
Persentase
Aparatur yang
Handal yang
memiliki
Pengetahuan
dan
Keterampilan
melalui Diklat
Struktural
Mengembangk
an Kompetensi
Aparatur
Birokrasi yang
Berkualitas
325.559.010
80.200.000
332.585.778 349.215.067
20.180.000 21.189.000 22.248.450 23.360.873 24.528.917
287.300.100 301.665.105
310.056.200
1.587.514.410
341.836.960 358.928.808 376.875.248 1.713.256.226
316.748.360
92.841.525 97.483.601 443.155.626
103.500.014 108.675.015 114.108.766 119.814.204 125.804.914 571.902.913
111.507.240
84.210.000 88.420.500
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
522.580.000 548.709.000 576.144.450 552.858.548 580.501.475 2.780.793.473
351.980.000 369.579.000 388.057.950 407.460.848 427.833.890 1.944.911.688
125.600.000 131.880.000 138.474.000 145.397.700 152.667.585 694.019.285
Terwujudnya
Aparatur
BKPPD yang
Profesional
dan
Berkinerja
Tinggi.
Mengembangk
an Kompetensi
Aparatur
Birokrasi yang
Berkualitas
Meningkatny
a Aparatur
Birokrasi
yang
berkualitas
dan memiliki
Kompetensi
1 2 3 4 6 7 14 1513
Mengembangk
an Kompetensi
Aparatur
Birokrasi yang
Berkualitas
Meningkatny
a Aparatur
Birokrasi
yang
Berkualitas
dan memiliki
Kompetensi
Persentase
Aparatur yang
Handal yang
memiliki
Pengetahuan
dan
Keterampilan
melalui Diklat
Struktural
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Presentase
peserta yang
mengikuti diklat
prajabatan dan
diklat
kepemimpinan
5 8 9 10 11 12
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Kode
RekeningProgram dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program /
Kegiatan
Data
capaian
tahun
awal
perencana
Target Kinerja Program dan PendananUnit kerja
Penang-gung-
jawab
LokasiTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
IKM Presentase
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sekretariat Kab. Bone
Bolango
1 Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Aparatur
yang
ditingkatkan
kapasitasnya
melalui kegiatan
Bimbingan Teknis
4 Org 4 Org 4 Org 4 Org 4 Org 20 Org Sekretariat Kab. Bone
Bolango
Presentase
Pemanfaatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur sesuai
dengan
Peruntukannnya
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sekretariat Kab. Bone
Bolango
1 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah
Kendaraan Dinas
yang dipelihara
12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 60 unit Sekretariat Kab. Bone
Bolango
2 Pengadaan dan
Pemeliharaan
Perlengkapan/Peralata
n Gedung Kantor
Jumlah
peralatan/penga
daan Gedung
Kantor yang
diadakan dan
dipelihara
2
4
Jenis 2
4
Jenis 2
4
Jenis 2
4
Jenis 2
4
Jenis 30 Jenis Sekretariat Kab. Bone
Bolango
Presentase
Peningkatan
Disiplin Aparatur
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sekretariat Kab. Bone
Bolango
1 Pengadaan Pakaian
Dinas, Pakaian Khusus
dan Pakaian Kerja
Lapangan
Jumlah Pegawai
penerima
pakaian dinas
45 org 45 org 45 org 45 org 45 org Sekretariat Kab. Bone
Bolango
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
274.428.000 288.149.400 302.556.870 317.684.714 333.568.949 1.516.387.933
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
45.000.000 47.250.000 49.612.500 52.093.125 54.697.781 248.653.406
49.612.500 45.000.000
Program peningkatan
disiplin aparatur
52.093.125 54.697.781 248.653.406
27.210.000 28.570.500 29.999.025 31.498.976 33.073.925 150.352.426
197.940.088 899.825.843
111.582.200 117.161.310 123.019.375 129.170.344 135.628.861 616.562.090
47.250.000
27.210.000 28.570.500 29.999.025 31.498.976 33.073.925
162.845.800 170.988.090 179.537.495 188.514.370
150.352.426
Terwujudnya
Aparatur
BKPPD yang
Profesional
dan
Berkinerja
Tinggi.
Mengembangk
ang
Kompetensi
Aparatur
Birokrasi yang
Berkualitas.
1 2 3 4 6 7 14 1513
Mengembangk
an Kompetensi
Aparatur
Birokrasi yang
Berkualitas
Meningkatny
a Aparatur
Birokrasi
yang
Berkualitas
dan memiliki
Kompetensi
Persentase
Aparatur yang
Handal yang
memiliki
Pengetahuan
dan
Keterampilan
melalui Diklat
Struktural
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Presentase
peserta yang
mengikuti diklat
prajabatan dan
diklat
kepemimpinan
5 8 9 10 11 12
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Kode
RekeningProgram dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program /
Kegiatan
Data
capaian
tahun
awal
perencana
Target Kinerja Program dan PendananUnit kerja
Penang-gung-
jawab
LokasiTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
Presentase
dokumen
laporan capaian
kinerja dan
keuangan yang
disusun tepat
waktu/ dapat
dipertanggungja
wabkan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sekretariat Kab. Bone
Bolango
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Jumlah dokumen
laporan capaian
kinerja
6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 30 dok Sekretariat Kab. Bone
Bolango
2 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen
laporan
keuangan
2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 10 dok Sekretariat Kab. Bone
Bolango
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
23.711.000 24.896.550 26.141.378 27.448.446 28.820.869 131.018.243
16.211.000 17.021.550 17.872.628 18.766.258 19.704.570
5.895.000.000 6.189.750.000 6.499.237.501 6.772.106.251 7.110.711.563 32.466.805.315
89.576.006
7.500.000 7.875.000 8.268.750 8.682.188 9.116.299 41.442.237
Mengembangk
an Kompetensi
Aparatur
Birokrasi yang
Berkualitas
Terwujudnya
Aparatur
BKPPD yang
Profesional
dan
Berkinerja
Tinggi
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
(1) (4) (5) (7) (9) (11) (13) (15)
Outcome Program
1 Presentase peserta yang mengikuti
diklat prajabatan dan diklat
kepemimpinan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1.1 Jumlah PNSD yang mengikuti diklat
Prajabatan, PIM II, PIM III dan PIM IV Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah
596 Orang 148 Orang 153 Orang 158 Orang 163 Orang 1218 Orang
1.2 Jumlah PNSD yang mengikuti diklat
teknis, tugas dan fungsi
Pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan
fungsi bagi PNS Daerah
200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 1.000 Orang
1.3 Jumlah peserta diklat/bimtek Pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang 10 Orang 10 orang 10 Orang 10 orang 50 Orang
1.4 Presentase pengembangan karir
aparatur yang didukung dengan
sistem informasi kepegawaian
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1.5 Jumlah rencana pembinaan karir yang
disusun (analisa jabatan)
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 20 dokumen
1.6 Jumlah calon pegawai negeri sipil yang
lulus seleksi
Seleksi Penerimaan Calon PNS 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 dokumen
1.7 Jumlah pelaksanaan rapat tim penilai
kinerja
Penempatan PNS 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 60 Dokumen
1.8 Jumlah pegawai negeri sipil
daerah yang naik pangkat dan
pensiun
Penataan sistem administrasi kenaikan
Pangkat otomatis PNS
985 Orang 985 Orang 985 Orang 985 Orang 985 Orang 4925 Orang
1.9 Jumlah Data Pegawai yang
Terupdate
Pembangunan/pengembangan sistem
informasi kepegawaian daerah
400 Orang 500 Orang 600 Orang 750 Orang 1000 Orang 3250 Orang
1.10 Jumlah pegawai negeri sipil yang
diberi penghargaan
Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang 75 Orang
1.11 Persentase penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin PNS
Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
21 Kasus 21 Kasus 21 Kasus 21 Kasus 21 Kasus 105 Dokumen
TABEL 6.1Indikator Kinerja Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Program dan Kegiatan
Kondisi Kinerja
pada awal Periode
RPJMD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Recommended