View
227
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
i
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmaanirrohiim
Assalamu’alaikum Warahmatullaahi
Wabarakaatuh.
engan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Kota Cimahi Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu kami limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2018 merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017–2022 untuk mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya dalam Tata Kelola Pemerintahan yang berdasarkan Good
Governance dan Clean Government. Sejalan tekad kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Cimahi tidak terlepas dari kerjasama semua yaitu Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Kota Cimahi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan untuk semua sumbangsih yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota Cimhai. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2018 ini bermanfaat dan menjadi bahan refleksi atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sekaligus evaluasi dalam rangka penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Cimahi, Maret 2019
WALI KOTA CIMAHI,
Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.
D
ii
ii
D A F T A R I S I
Kata Pengantar i
DAFTAR ISI ii
Executive Summary / Ikhtisar Eksekutif iii-X
PERNYATAAN TELAH DIREVIU xi
Bab I Pendahuluan
1.1. LATAR BELAKANG 1-2
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 2
1.3. DASAR HUKUM 3
1.4. GAMBARAN UMUM DAERAH 4-22
1.5. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PERANGKAT DAERAH 22-25
1.6. ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 26-34
1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN 33
Bab II Perencanaan Kinerja
2.1. VISI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI 39
2.2. MISI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI 40
2.3. TUJUAN DAN SASARAN 40-43
2.4. HASIL EVALUASI TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 44-46
2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 46-53
Bab III Akuntabilitas Kinerja
3.1. AKUNTABILITAS KINERJA 54-99
3.2. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 99
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN 101
3.4. PRESTASI, PENGHARGAAN, DAN INOVASI KOTA CIMAHI TAHUN 2017 102
3.5. PRESTASI, PENGHARGAAN, DAN INOVASI KOTA CIMAHI TAHUN 2018 103-104
Bab IV Penutup 105-110
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Kota Perubahan Tahun 2018
Sk Tim Penyusun LKIP Kota Tahun 2018
Pengukuran Kinerja LKIP Tahun 2018
ii
LAMPIRAN - LAMPIRAN
iii
Ikhtisar Eksekutif
Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
Kota Cimahi tahun 2016 mengalami tren peningkatan menjadi 50,27 atau predikat “CC”
dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya memperoleh nilai 48,12 atau “C”. Hasil
evaluasi pada tahun 2017 memperoleh nilai 60,68 atau “B”. Sedangkan pada tahun 2018
predikat tetap “B”, namun ada kenaikan nilai menjadi 63,99 yang digambarkan dalam
tabel berikut :
Data Kemenpan dan RB
Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah :
• memenuhi berbagai indikator yang dibutuhkan dalam penilaian evaluasi Akuntabilitas
Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
• melaksanakan pendampingan/ konsultasi lanjutan dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berkaitan dengan reviu RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
• Melaksanakan pendampingan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) Perangkat
Daerah.
• Mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SIAKIP) dengan Sistem Aplikasi Perencanaan, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi Kinerja
dan sistem kinerja pegawai guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Kota Cimahi.
48,12 50,27 60,68 63,99
0
50
100
2015 2016 2017 2018
Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja
Evaluasi Kinerja
iv
Pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran keberhasilan dalam
pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi kinerja dan keuangan serta
capaian kinerja. Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator akan lebih detail di
uraikan pada bab III.
Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cimahi di
tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi periode 2017-2022
terdiri dari 21 Sasaran dan 24 Indikator Kinerja. Adapun instrumen pengukuran terhadap 21
(dua puluh satu) sasaran tersebut, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dipergunakan
instrumen pengukuran berupa indikator kinerja sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator
kinerja, yang terdiri dari 3 indikator untuk Misi 1, 5 indikator untuk Misi 2, 5 indikator untuk
Misi 3, 8 indikator untuk Misi 4, 3 indikator untuk Misi 5.Adapun ketercapaian kinerja indikator
kinerja dirinci dalam matrik sebagai berikut :
Tabel 3.2.1.
Ketercapaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2018
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
SASARAN TARGET REALISASI
CAPAIAN KINERJA
1 2 3 4 5 6
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul
1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
Indeks Pendidikan 74,10 74,66 100,76
2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Indeks Kesehatan 82,47 82,47 100,00
3 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk
1,25 1,19 95,20
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik
4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
SAKIP B B B
5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Nilai LPPD Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
6 Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah Opini BPK WTP WTP WTP
7 Meningkatnya profesionalitas aparatur
Indeks Profesionalitas ASN
75 68 90,66
8 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
Survey Kepuasan Masyarakat
78 80,95 103,78
v
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya
pengentasan kemiskinan
9 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
0,0564 0,0536 0,0954
10 Meningkatkan pemerataan pendapatan
Indeks Gini 0,4 0,37 0,92
11 Indeks Williamson 0,34 0,35 102,94
12 Menurunnya kemiskinan Angka Kemiskinan
0,058 0,049 0,084
13 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
8,26% 8,26% 100,00
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan
14 Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi
Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS) D C 0,59
15 Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
Persentase pengelolaan sampah
98% 90% 91,84%
16 Meningkatnya pelayanan air limbah domestik
Persentase cakupan layanan air limbah domestik
76,75% 100% 130%
17 Meningkatnya pelayanan drainase permukiman
Persentase luasan genangan terhadap luas kota
0,31% 0,86% 277,42%
18 Meningkatnya pelayanan air bersih
Persentase cakupan pelayanan air bersih
70,52% 70,52% 100%
19 Mengurangi luas kawasan kumuh
Rasio luas kawasan kumuh
3,96% 1,88% 47,47%
20 Meningkatnya ketahanan bencana
Indeks Resiko bencana Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
21 Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
32,25 32,67 101,30
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan
22 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
80% 95,10% 118,88%
23 Meningkatkan pengarusutamaan gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
73,63% 76,97% 104,53%
24 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
92,30% 92,23% 100%
vi
Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi terhadap indikator
kinerja dan target Tahun 2018 berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Di bidang Pendidikan untuk sasaran peningkatan akses dan kualitas pendidikan
menunjukkan kinerja yang sangat baik, dari target yang telah ditetapkan sebesar 74.10 %
ditahun 2018 teralisasi sebesar 74,66 % atau capaian kinerja mencapai 100,48 %
2. Di Bidang Kesehatan, Indikator yang mendukung Indeks Kesehatan adalah Angka
Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2018 target 102 dengan realisasi 102.16 dan capaian
kinerja 100.16, Angka Kematian Bayi (AKB) target 7.12 dengan realisasi 4.18 dan capaian
kinerja 141.29, Pravelensi Kurang Gizi target<6.9% dengan realisasi 6.29 dan capaian
kinerja 91.15, Indeks Keluarga Sehat target 0.4 dengan realisasi 0.29 dan capaian kinerja
72.5.
3. Laju Pertumbuhan Penduduk berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota
Cimahi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kota Cimahi
sebanyak tahun pada akhir tahun 2018 berjumlah 548.373. jiwa mengalami peningkatan
sebesar 1,26 persen Dari jumlah penduduk sebanyak 548.373 jiwa pada tahun 2018
tersebar di tiga kecamatan di Kota Cimahi, dengan penduduk terbanyak di Kecamatan
Cimahi Selatan sebanyak 231.560 jiwa, kecamatan Cimahi tengah sebanyak 158.663 jiwa
dan Kecamatan Cimahi Utara sebanyak 158.150 jiwa.Dilihat dari grafik laju pertumbuhan
penduduk tahun 2013 hinggatahun 2017, laju pertumbuhan penduduknya terus
mengalami penurunan.
4. Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Cimahi
Hasil evaluasi pada tahun 2017 memperoleh nilai 60,68 atau “B”. Sedangkan pada tahun
2018 predikat tetap “B”, namun ada kenaikan nilai menjadi 63,99.
5. Untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sejak tahun 2015
memperoleh predikat pencapaian sangat tinggi atas laporan penyelenggaran pemerintah
daerah. Untuk tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-35
Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan pemerintah
Daerah Secara Nasional meraih skor 3,0759 dengan kategori Sangat Tinggi dan
menempati urutan 12 secara Nasional
6. Piagam Perghargaan Menteri Keuangan RI Atas LKPD Tahun 2017 Dengan Pencapaian
Standar Tertinggi Dalam Akutansi Dan Pelaporan Keuangan sehingga memperoleh Opini
Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kota Cimahi menjadi 3 Pemerintah Daerah di Jawa
Barat yang meraih opini WTP 5 kali berturut-turut sejak 2013 s.d 2017.
vii
7. Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Daerah Kota Cimahi didukung oleh indikator
kinerja yang capaian kinerjanya terdiri dari, Kualifikasi dengan capaian kinerja 13 %,
Kompetensi dengan capaian kinerja 24%, Kinerja dengan capaian kinerja 26 % dan disiplin
dengan capaian kinerja 5%.
8. Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 tercapai nilai IKM rata-rata yaitu 78,28 dengan
kategori B (baik) dengan 18 Perangkat Daerah/ unit pelayanan publik yang melaksanakan
SKM. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan nilai IKM dengan nilai 80,95 kategori B (Baik)
dengan bertambahnya perangkat daerah yang melaksanakan SKM. Survei Kepuasan
masyarakat di Lingkungan Unit Pelayanan Publik terus dilakukan secara
berkesinambungan, sehingga berdasarkan hasil survei IKM tersebut Perangkat
Daerah/Unit Pelayanan Publik dapat melakukan perbaikan mutu pelayanannya.
9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi yang tercermin dari indikator Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) yang pada 5 (lima) tahun terakhir yang cenderung mengalami perlambatan.
Hal ini seiring dengan melambatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan,
terutama industri besar sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar bagi
perekonomian Kota Cimahi. Meskipun sempat mengalami percepatan laju pada Tahun
2016 dengan nilai LPE sebesar 5,62% . Angka tersebut masih tinggi dari angka
pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2017 yaitu sebesar 5,29 % .
10. pada tahun 2017 Indeks Gini Kota Cimahi menurun di angka 0,37 yang menunjukkan
adanya perbaikan dalam hal pemerataan pendapatan.Dengan melihat perkembangan
indeks gini selama 5 (lima) tahun pada periode Tahun 2013 – 2017, secara rata-rata
pemerataan pendapatan masyarakat di Kota Cimahi berada pada tingkat ketimpangan
sedang.
11. Kondisi ketimpangan pembangunan antar wilayah (indeks Williamson) di Kota Cimahi
untuk kurun waktu tahun 2012 - 2018 cenderung mengalami peningkatan seperti yang
terlihat pada tabel d bawah ini:
12. Tabel 13. Indeks Williamson Antar Kelurahan dan Antar Kecamatan
14. Tahun 2012 - 2018 15.
Indeks Williamson 2012 2014 2016 2018
Antar Kelurahan 0,53 0,74 0,74 0,74
Antar Kecamatan 0,30 0,35 0,35 0,35
Sumber: Olahan Bappeda
viii
12. Tingkat kemiskinan di Kota Cimahi mengalami tren penurunan yang cukup signifikan pada
3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada periode Tahun 2016 –2018 , dari 5,92 persen ditahun
2016 menjadi 4,94 persen di tahun 2018. Penurunan angka kemiskinan ini sejalan dengan
menurunnya jumlah penduduk miskin meskipun garis kemiskinan meningkat.
13. Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) Berdasarkan rata-rata hasil Traffic Counting 10
ruas jalan di Kota Cimahi didapatkan hasil type Pelayanan C dengan LOS = 0,59 (Arus
stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam
memilih kecepatan). Tahun 2018 Type Pelayanan lebih meningkat dari Tahun 2017. Pada
Tahun 2017 Type pelayanannya D dengan LOS = 0,79 sedangkan pada tahun 2018
meningkat jadi C dengan LOS = 0,59
14. Tahun 2018 target indikator sasaran pengolahan sampah adalah sebesar 90% dan
capaian pengolahansampah sebesar 90,47%, ini diperoleh dari penanganan sampah
yang dikelola di TPA Sarimukti dari Kota Cimahi sebesar 82.429,454 ton atau 84.05% dan
kegiatan pengurangan yang ada di Kota Cimahi menunjukan angka 339,151 ton selama
tahun 2018.
15. Indikator sasaran target tahun 2018 persentase cakupan layanan air limbah domestik
adalah 76,75%, cakupan pelayanan pengelolaan air limbah tahun 2018 adalah 380.585
jiwa naik 6.050 jiwa dari tahun 2017 sebesar 374.535 Jiwa, untuk melayani air limbah
domestik masyarakat Kota Cimahi telah dibangun 482 unit septictank komunal dan 2019
unit MCK, total penduduk yang dilayani 110.966 KK atau 71,41%
16. Indikator sasaran presentase luasan genangan terhadap luas kota target 2018 adalah
0,31%. Luas genangan tahun 2018 di Kota Cimahi 35 Ha atau 0,86%, genangan yanga
da di Kota Cimahi tersebar di 3 Kecamatan dan 8 Kelurahan. Upaya-upaya yang dilakukan
dalam pengurangan genangan melalui pelaksanaan normalisasi sungai, mengkaji kondisi
drainase di Kota Cimahi melalui masterplan drainase, pembebasan lahan untuk
penyediaan kolam retensi maupun embung, melakukan koordinasi dengan instansi
vertikal, serta menerapkan sistem ecodrain.
17. Indikator sasaran tahun 2018 target persentase cakupan pelayanan air bersih sebesar
70,52%, capaian pelayanan air bersih tahun 2018 adalah 70.52% dengan jumlah
penduduk terlayani 375.855 jiwa.
18. Indikator sasarannya adalah rasio luas kawasan kumuh terhadap luas Kota Cimahi target
2018 luas kawasan kumuh 3,96%. Capaian pengurangan luasan kumuh Taun 2017
adalah 30,10 Ha dan Tahun 2018 adalah 70,96 Ha , total capaian pengurangan kumuh
101,06 Ha dari 176,86 Ha, jadi sisa luasan kumuh 75,8 Ha. capaian rasio kawasan kumuh
sampai dengan 2018 adalah 1.88%
ix
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi telah berhasil mewujudkan seluruh
sasaran, dengan keberhasilan pencapaian sasaran dilihat dari indikator keberhasilan lebih
dari 90%. Waktu Tanggap Bencana 15 menit pada saat tanggap darurat bencana, dalam
waktu 15 menit BPBD harus sudah berada di lokasi dan melaksanakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana, Waktu Tanggap Pasca Bencana 3-5 hari. Pasca bencana dalam
tempo 3-5 hari BPBD harus melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap
korban bencana berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana, Persentase
Korban Bencana Yang Mendapatkan bantuan 100% seluruh korban bencana berhak
mendapatkan bantuan sesuai dengan analisis dan kerugian akibat bencana.
20. Indikator sasaran indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) target capaian tahun 2018
32,25. IKLH terdiri atas Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan
Hutan di Kota Cimahi untuk indeks tutupan hutan menggunakan Indeks Tutupan Lahan,
capaian Nilai IKU Kota Cimahi pada tahun 2018, diambil dari data pengujian kualitas
udara ambien yang dilakukan dengan metode passive sampler oleh DLH Provinsi yaitu
52,03 jauh di bawah kota kabupaten lain yang rata-rata 81.35 artinya kualitas udara di
Kota Cimahi masih perlu di tingkatkan melalui peningkatan RTH dan pemantauan dan
pengendalian emisi kendaraan bermotor maupun emisi dari kegiatan industri.
21. sasaran ”Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan”, untuk realisasi dari target
80% terealisasi 95,10% sedangkan secara fisik capaian kinerja tercapai 100%. Pada
sasaran ini dilihat dari jumlah partisipasi masyarakat yang dilaksanakan pada kegiatan
fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan
sosial kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, kegiatan pelaksanaan PHBA dan
PHBN di kecamatan dan kelurahan serta kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan di kecamatan dan kelurahan yaitu berupa peran serta masyarakat
dan kelembagaan serta tokoh masyarakat dalam peran aktif dikegiatan baik dalam
kegiatan lomba-lomba/evaluasi maupun yang bersifat swadaya masyarakat dalam
pembangunan.
22. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi mencapai 104,53% yang dipengaruhi
oleh indikator keterlibatan perlempuan di parlemen mencapai 31,11%, Perempuan
sebagai tenaga manager, profesional, Administrasi, teknis mencapai 49,32%, dan
Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja mencapai 29,82 %.
23. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi pada Tahun 2017 mencapai 100,03%
yang dipengaruhi oleh peningkatan Pengeluaran Perkapita Perempuan dengan capaian
9,85, Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan mencapai 13,64,
Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah Perempuan mencapai 10,61, dan Peningkatan
Usia Harapan Hidup Perempuan mencapai 75,51.
x
Dari sisi pencapaian kinerja, mayoritas target-target yang telah ditetapkan sudah dapat
dipenuhi. Beberapa target yang belum dapat dipenuhi, disebabkan karena masih menunggu rilis
data/angka dari Badan Pusat Statistik.
1.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Upaya yang dilakukan ke depan, untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber
daya dan waktu adalah dengan melakukan proses pengintegrasian Aplikasi E-Government
yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, yaitu pengintegrasian Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG), dan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMDA GAJI), Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIMRENDA), Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SIAKIP), Sistem E-Reporting, Sistem E-Absensi.
Sistem yang telah terintegrasi adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPKD), Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA), dan E-Reporting.
Dengan terintegrasinya sistem akan mempercepat proses kinerja Perangkat Daerah
dalam penginputan data dan mengakses data, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja
aparatur dalam manajemen kinerja
1.3. Akuntabilitas Keuangan
Capaian program dan anggaran yang telah dicapai Pemerintah Daerah Kota Cimahi
sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi tahun 2018 berdasarkan Indikator
Kinerja Utama Kota Cimahi.Untuk mendukung capaian kinerja program Pemerintah Daerah
tahun 2018 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 896.334.800.577 atau 86 % dari
pagu anggaran sebesar Rp. 1.044.552.791.294,46,- Hal tersebut menunjukkan adanya
efisiensi/penghematan penggunaan anggaran sebesarRp. 148.217.990.717,46,- atau
16,54%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja 100%, efisiensi tersebut berasal dari
pengadaan barang/jasa, penghematan jamuan mamin pelaksanaan kegiatan, pengurangan
biaya perjalanan dinas, penghematan sewa gedung/hotel untuk kegiatan rapat.
Arah kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi difokuskan pada
pencapaian tiga Sasaran, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif
dan efisien, serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Guna
xi
mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun 2019 berupaya untuk
menindaklanjuti hasil rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi terkait dengan memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 1
B A B I
P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 1993
tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah
dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, bahwa Bupati/Wali Kota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah
kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 2
Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir merupakan media
pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi
organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memenuhi Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Pemerintah Kota Cimahi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2018
yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Cimahi
bagi pihak - pihak yang berkepentingan.
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2018, mengacu
kepada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang merupakan
dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun
2018 adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun
2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah
daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
instansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) guna mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.
Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Cimahi
Tahun 2017 adalah sebagai media untuk mendapatkan masukan stakeholder dengan
memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang
diperlukan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kota Cimahi. Melalui identifikasi
keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, diharapkan
dapat menjadi masukan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dalam
pelayanan publik.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 3
1.3. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2018 mengacu pada:
1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 4
1.4. Gambaran Umum Daerah
Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, pada saat itu Gubernur Jendral
Willem Daendels membangun jalan Anyer – Panarukan dan mendirikan pos penjagaan
(Ioji) di daerah sekitar Alun- alun Cimahi sekarang. Tahun 1874 - 1893, dilaksanakan
pembangunan jalan kereta api Bandung - Cianjur sekaligus pembuatan Stasiun Kereta Api
Cimahi. Tahun 1886 dimulailah pembangunan Pusat Pendidikan Militer dan fasilitas lainnya
(RS Dustira, Rumah Tahanan Militer, Gedung Pertemuan dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi
Kecamatan (lampiran staad blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat
Kewedanaan, meliputi 4 kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Pada
tahun 1975, Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratip (pp. no. 29 tahun
1975) dan kemudian diresmikan pada tanggal 29 Januari 1976. Kotif Cimahi merupakan
Kotif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia.
Kota Administratif Cimahi yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang
dipimpin oleh Walikota Administratif dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Bandung. Kota Administratif Cimahi dengan luas wilayah keselurahan mencapai
4.025,73 Ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat.
Melalui usaha dan perjuangan yang cukup keras dari seluruh elemen
masyarakat yang ada di Kota Cimahi untuk menyuarakan keinginan menjadikan Cimahi
menjadi Kota mandiri, perjuangan yang disuarakan membuahkan hasil, sehingga pada
tahun 2001 Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom melalui Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 5
1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Secara administrasi, luas wilayah Kota Cimahi adalah 4.248 ha (Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017) atau sekitar 40,20km², yang terdiri dari 3
kecamatan dan 15 kelurahan.
Tabel 1.1.
Luas Daerah Kota Cimahi Menurut Kecamatan
Kecamatan Luas (Km2) Kelura
han
Rukun Kampung /
Warga
Rukun
Tetangga
Cimahi Selatan 16,9 5 115 688
Cimahi Tengah 10 6 110 571
Cimahi Utara 13,3 4 87 469
Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka 2018
Adapun batas-batas wilayah administrasi Kota Cimahi adalah sebagai berikut:
• Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong; Cisarua dan Ngamprah – Kabupaten Bandung Barat.
• Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo dan Andir – Kota
Bandung.
• Sebelah Selatan : Kecamatan Margaasih – Kabupaten Bandung dan
Kecamatan Bandung Kulon – Kota bandung.
• Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang dan Batujajar – Kabupaten
Bandung Barat
Secara lebih detail Wilayah Administrasi Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 6
Gambar 1.1.
Peta Administrasi
Sumber: Peta Tapal Batas KEMENDAGRI, Survey Lapangan 2015
Proyeksi Universal Transverse Mecator, Datum WGS-84, Zona 4ds
2) Kondisi Geografis
Secara geografis Kota Cimahi terletak antara 1070 30’ 30” - 1070 34’ 30” BT
dan 60 50’ 00” - 60 56’ 00” LS. Wilayah ini merupakan lembah cekungan yang melandai
ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara ± 1.040 meter dpl (Kelurahan
Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara) yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan
Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar ± (Kelurahan
Melong, Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum.
Kota Cimahi juga dilintasi oleh jalan nasional yang berfungsi menghubungkan
Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol Cileunyi-Padalarang-Purwakarta, serta jalur
kereta api Bandung – Jakarta. Berdasarkan letak geografis tersebut, Kota Cimahi sangat
strategis karena terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti
Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 7
3) Kondisi Topografi dan Hidrogeologi
Secara topografi dan morfologi, wilayah Kota Cimahi merupakan lembah
cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara ± 1,050
meter dpl (Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara), yang merupakan lereng
Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu, serta ketinggian di bagian selatan
sekitar ± 920 meter dpl (Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah
ke Sungai Citarum. Secara umum, kelurahan di Kota Cimahi merupakan daerah dataran.
Hanya ada 1 (satu) kelurahan yang topografinya memiliki daerah perbukitan yaitu
kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Kondisi tersebut berdampak pada
sebagian wilayah Kota Cimahi menjadi bagian Kawasan Bandung Utara (KBU), kegiatan
pembangunan di kawasan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang
berlaku yang menunjang fungsi lindung kawasan tersebut.Dilihat dari kemiringan
lerengnya,Kota Cimahi memiliki kemiringan lereng yang cukup bervariasi yaitu daerah
yang memiliki kemiringan lereng 0–8persen di wilayahKota Cimahi adalah 3.601,75 ha,
terletak di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan, daerah
yang memiliki kemiringan lereng 8–15persen ini di wilayah Kota Cimahi adalah216,07
ha, terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dan Utara, daerah yang
memiliki kemiringan lereng 15–25 persen ini di wilayahKota Cimahi adalah 144,15 ha
dan daerah yang memiliki kemiringan lereng ini di wilayah Kota Cimahi adalah 22.68 ha.
Meskipun secara geografis letak Kota Cimahi menguntungkan, namun terdapat
beberapa kendala dalam pengembangan ruang, sebagai berikut :
a. Sebagian wilayah Kota Cimahi (± 20% luas wilayah) menurut Keputusan Menteri
Perhubungan No 49 tahun 2000, termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) Pelabuhan Udara Husein Sastranegara.
b. Peruntukan lahan Wilayah Bandung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kawasan Bandung Utara, menyatakan bahwa sebagian besar luas Kota Cimahi, yaitu
1446,59 Ha (±36% dari luas Kota Cimahi) termasuk ke dalam Kawasan Bandung
Utara. Pemanfaatan ruang pada daerah yang termasuk dalam KBU ini sangat
terbatas dengan tujuan mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 8
c. Berdasarkan hasil Kegiatan Inventarisasi dan Evaluasi Geologi Lingkungan
Metropolitan Bandung yang dilaksanakan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi
dan Kawasan Pertambangan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Kota
Cimahi termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gunung api I, yaitu apabila
terjadi letusan besar Gunung Tangkubanperahu. Selain itu, di Kota Cimahi juga
termasuk pada jalur patahan Lembang yang beresiko terjadi bencana gempa
tektonik.
d. Berdasarkan data matriks luasan kawasan lindung yang tercantum dalam Perda
Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat,
diterangkan bahwa Kota Cimahi memiliki kawasan yang berfungsi lindung seluas
367,9 Ha, atau sekitar 8,82% dari luas Kota Cimahi. Kawasan itu terdiri dari:
1. Kawasan resapan air : 57,6 Ha
2. Kawasan rawan letusan gunung api : 98,0 Ha
3. Kawasan rawan gerakan tanah : 212,3 Ha
4). Demografis
Penduduk Kota Cimahi pada tahun 2017 berjumlah 535.685 jiwa sedangkan pada
akhir Tahun 2018 penduduk Kota Cimahi berjumlah 548.373 jiwa. Data tersebut
memberikan gambaran bahwa pada database kependudukan Kota Cimahi terjadi
penambahan data jumlah penduduk Kota Cimahi sebanyak 12.688 jiwa atau terjadi
pertumbuhan rata-rata 2,36%. Data laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi pada
tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat sebagai mana tabel berikut :
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 9
Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cimahi Tahun 2017-2018
No Kelurahan/
Kecamatan
Jumlah
Penduduk
Desember
2017
Jumlah
Penduduk
Desember 2018
LPP
2017-
2018
%
1 Cibeber 26.662 27.715 3,80
2 Cibeureum 59.569 60.938 2,25
3 Leuwigajah 43.546 44.493 2,13
4 Melong 62.604 63.948 2,10
5 Utama 33.786 34.466 1,97
Cimahi Selatan 226.167 231.560 2,33
6 Baros 20.141 20.462 1,57
7 Cigugur Tengah 46.131 46.859 1,55
8 Cimahi 12.692 12.964 2,10
9 Karangmekar 15.937 16.080 0,88
10 Padasuka 38.065 39.150 2,77
11 Setiamanah 22.644 23.148 2,18
Cimahi Tengah 155.610 158.663 1,92
12 Cibabat 52.274 53.285 1,89
13 Cipageran 46.494 48.082 3,30
14 Citeureup 37.044 38.413 3,56
15 Pasirkaliki 18.096 18.370 1,50
Cimahi Utara 153.908 158.150 2,68
KOTA CIMAHI 535.685 548.373 2,32
Sumber : Database Konsolidasi Bersih Dinas Kependudukan 2018
Berdasarkan kelompok umur maka penduduk Kota Cimahi umumnya berusia
relatif muda, yaitu untuk umur 0-4 tahun sebanyak 37.778 jiwa atau sekitar 6,89%,
umur 5-9 tahun sebanyak 47.742 jiwa atau sekitar 8,71%, umur 10-14 tahun
sebanyak 49.126 jiwa atau sekitar 8,96%, umur 15-19 tahun sebanyak 47.196 jiwa
atau sekitar 8,61%, umur 20-24 tahun sebanyak 45.238 jiwa atau sekitar 8,25%,
sedangkan umur 25-29 tahun sebanyak 42.367 jiwa atau sekitar 7,73%. Berdasarkan
Tabel di bawah ini, maka kelompok umur 5 tahunan paling banyak adalah umur 35-39
tahun yaitu sebanyak 47.001 jiwa atau sekitar 8.57%.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 10
Tabel 1.3
Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Kelompok Umur Bulan Desember 2018
Kelompok Umur
Laki-Laki Perempuan Jumlah
n (jiwa) % n (jiwa) % n (jiwa) %
0-4 19.527 7,07 18.251 6,71 37.778 6,89
05-09 24.663 8,93 23.079 8,48 47.742 8,71
10-14 25.264 9,14 23.862 8,77 49.126 8,96
15-19 23.966 8,67 23.230 8,54 47.196 8,61
20-24 23.137 8,37 22.101 8,12 45.238 8,25
25-29 21.365 7,73 21.002 7,72 42.367 7,73
30-34 20.397 7,38 19.839 7,29 40.236 7,34
35-39 23.568 8,53 23.433 8,61 47.001 8,57
40-44 21.929 7,94 22.661 8,33 44.590 8,13
45-49 20.416 7,39 20.437 7,51 40.853 7,45
50-54 16.311 5,90 16.935 6,22 33.246 6,06
55-59 12.816 4,64 12.967 4,77 25.783 4,70
60-64 9.528 3,45 9.469 3,48 18.997 3,46
65-69 5.985 2,17 6.187 2,27 12.172 2,22
70-74 3.302 1,20 3.945 1,45 7.247 1,32
75+ 4.101 1,48 4.700 1,73 8.801 1,60
Total
276.275 50,38 272.098 49,62 548.373 100,00
Sumber : Database Konsolidasi Bersih Dinas Kependudukan 2018
Struktur Umur penduduk menurut jenis kelamin secara grafik dapat
digambarkan dalam Piramida penduduk berikut :
Gambar 1.2.
Struktur Penduduk Kota Cimahi Tahun 2018
Sumber : Database Konsolidasi Bersih Dinas Kependudukan 2018
30 20 10 0 10 20 30
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
Perempuan Laki-LakiJumlah Penduduk (dalam ribuan)
PIRAMIDA PENDUDUK
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 11
Piramida penduduk di atas menunjukan bahwa penduduk Kota Cimahi
didominasi oleh penduduk usia produktif, sehingga hal ini merupakan sebuah potensi
bagi pembangunan Kota Cimahi. Jumlah penduduk rentang usia 5-14 tahun
merupakan konsekuensi dari besarnya jumlah pasangan usia (30-39 tahun) yang
berdampak pada masih tingginya tingkat kelahiran. Struktur piramida penduduk di
atas berpengaruh terhadap angka ketergantungan penduduk.
Persebaran penduduk adalah distribusi penduduk menurut tempat tinggal.
Persebaran penduduk di Kota Cimahi di setiap kelurahan tidaklah merata. Terdapat
kelurahan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, seperti Kelurahan
Melong dengan jumlah mencapai 63.948 Jiwa. Sedangkan Kelurahan Cimahi memiliki
jumlah penduduk terkecil, yakni sebanyak 12.964 jiwa.
Persebaran penduduk di Kota Cimahi paling banyak berada di wilayah Kecamatan
Cimahi Selatan, sebanyak 231.560 jiwa sedangkan persebaran penduduk yang terkecil
adalah di Kecamatan Cimahi Utara.
Tabel 1.4 Persebaran Penduduk / Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi
Tahun 2018
No Kelurahan/ Kecamatan
Luas Wilayah (ha)
Jumlah Penduduk
Kepadatan Jiwa / Ha
1 Cibeber 332,56 27.715 83,34
2 Cibeureum 274,71 60.938 221,83
3 Leuwigajah 393,47 44.493 113,08
4 Melong 313,06 63.948 204,27
5 Utama 380,20 34.466 90,65
Cimahi Selatan 1.694,00 231.560 136,69
6 Baros 225,00 20.462 90,94
7 Cigugur Tengah 235,13 46.859 199,29
8 Cimahi 84,31 12.964 153,77
9 Karangmekar 131,09 16.080 122,66
10 Padasuka 198,18 39.150 197,55
11 Setiamanah 137,59 23.148 168,24
Cimahi Tengah 1.011,30 158.663 156,89
12 Cibabat 287,38 53.285 185,42
13 Cipageran 594,32 48.082 80,90
14 Citeureup 323,54 38.413 118,73
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 12
No Kelurahan/ Kecamatan
Luas Wilayah (ha)
Jumlah Penduduk
Kepadatan Jiwa / Ha
15 Pasirkaliki 127,05 18.370 144,59
Cimahi Utara 1.332,29 158.150 118,71
KOTA CIMAHI 4.037,59 548.373 135,82
Sumber : Database Konsolidasi Bersih Dinas Kependudukan 2018
1.1. Gambaran Umum Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu indikator dalam mengukur peningkatan kesejahteraan
masyarakat, terutama peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia Kota
Cimahi telah mencapai 76,95 (metode baru) atau mengalami peningkatan 0,26 point
dari tahun 2016 yang sebesar 76,69. Angka ini lebih tinggi daripada IPM Jawa Barat
yang hanya sebesar Rp 70,69 dan menjadi angka tertinggi kedua di Bandung Raya
setelah IPM Kota Bandung atau berada di posisi ke empat di Jawa Barat setelah Kota
Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok.
Gambar 1.3.
Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Cimahi, Jawa
Barat dan Kota di Jawa Barat Tahun 2010 – 2017
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 13
Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan,
khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Secara
umum, capaian pembangunan manusia di Kota Cimahi lebih baik sejak pemekaran. Seluruh
dimensi pembangunan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dapat terlihat dari
peningkatan komponen IPM selama periode 2010 – 2017.
Tabel 1.4.
Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)
Kota Cimahi Tahun 2010 – 2017
Sumber : BPS (Diolah)
1) Angka Harapan Hidup (AHH)
Peningkatan kualitas kesehatan diukur melalui angka harapan hidup (AHH).
Selama 3 (tiga) tahun terakhir Angka Harapan Hidup Kota Cimahi terus meningkat.
Perkembangan Angka Harapan HidupKota Cimahi dapat dilihat pada gambar berikut:
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 14
Gambar 1.4.
Grafik Perkembangan AHH Indeks Pembangunan Manusia
Kota Cimahi, Tahun 2010 – 2017
Sumber : BPS (Diolah)
2) Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cimahi
terjadi gap dimana HLS Tahun 2017 berada pada nilai 13,76 sedangkan RLS sebesar
10,93. Terjadinya gap ini dikarenakan ada sebagian penduduk usia sekolah (7-12 tahun,
13-15 tahun dan 16-18 tahun) yang tidak bersekolah disebabkan karena faktor
ekonomi, budaya, lingkungan dan karena motivasi dari anak itu sendiri yang tidak mau
sekolah ditambah lagi dengan pemahaman orang tua yang belum memahami arti
pentingnya pendidikan
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 15
Gambar 1.5.
Grafik Perkembangan EYS dan MYS Indeks Pembangunan Manusia (Metode
Baru) Kota Cimahi, Tahun 2010 – 2017
Sumber: BPS. Kota Cimahi
1.2. Gambaran Umum Ekonomi Daerah
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.
Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung
melemah, perekonomian Kota Cimahi periode 2012 - 2017 dapat tetap tumbuh
di atas 5 persen. Setelah selama 5 (lima) tahun terakhir Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE).
Dari data perkembangan PDRB selama periode Tahun 2013-2017,
rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi dalam 5 tahun terakhir adalah
5,51 persen. Tabel dibawah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota
Cimahi pada tahun 2017 sebesar 5,36 persen mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya (2016) yaitu sebesar 5,62 persen. Angka tersebut masih lebih
tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2017 yaitu sebesar
5,29 persen.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 16
Gambar 1.6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Kota Cimahi Tahun 2013-2017
Sumber : BPS - PDRB Tahun 2013-2017
2. Pertumbuhan PDRB
Secara total, PDRB Kota Cimahi atas dasar harga (atas dasar harga)
berlaku di tahun 2017 meningkat sebesar 8,02 %, yakni dari Rp.24.563,16 miliar
menjadi Rp.26.533,62 milliar. Jika dinilai atas dasar harga (atas dasar harga)
Konstan 2010, maka peningkatan ini sebesar, yakni dari Rp. 18.881,69 miliar
menjadi Rp. 19.893,72 miliar, atau meningkat sebesar 5,36 %.
Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung
melemah, perekonomian Kota Cimahi periode 2013 - 2017 dapat tetap tumbuh di
atas 5%, yakni sebesar 5,65%; 5,49%; 5,43%; 5,62%; dan 5,36%. Peningkatan
volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun
sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi
tertinggi terjadi pada kategori informasi dan Komunikasi yang selalu tumbuh di
atas 10% setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota
Cimahi didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
(PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.
5,65
5,49
5,43
5,62
5,36
5,2
5,25
5,3
5,35
5,4
5,45
5,5
5,55
5,6
5,65
5,7
2013 2014 2015 2016 2017
LPE
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 17
Pada periode tahun 2013 - 2017 PDRB Kota Cimahi atas dasar harga
Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar Rp. 18.385,30 miliar (2013);
Rp. 20.568,72 miliar (2014); Rp. 22.646,62 miliar (2015); Rp. 24.563,16 miliar
(2016); dan Rp.26.533,626 miliar pada tahun 2017. Peningkatan ini dipengaruhi
baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi
produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB
pengeluaran.
Tabel 1.5
PDRB Kota Cimahi Menurut Pengeluran Tahun 2013-2017
Kota Cimahi
Sumber : BPS - PDRB Tahun 2013-2017
Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat
dinilai atas dasar harga Konstan 2013 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk
yang divaluasi dengan harga tahun 2013. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada
masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume
atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas
dasar harga Konstan 2013 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan
ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau
konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2013 Kota Cimahi
pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel berikut.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 18
Tabel 1.6
PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Harga Yang Berlaku Tahun 2013-2017
Kota Cimahi
3. LAJU INFLASI
Nilai inflasi di kota Cimahi mengacu kepada kota terdekat di Provinsi Jawa
Barat yang diperhitungkan nilai inflasinya oleh Bank Indonesia , yaitu Kota
Bandung. Secara umum realisasi inflasi di Jawa Barat pada Triwulan III 2018
sebesar 3,18 persen (yoy), adapun Kota Bandung memiliki pencapaian nilai inflasi
diatas Jawa Barat yaitu sebesar 3,26 persen, nilai ini mengalami penurunan
dibandingkan dengan triwulan III tahun 2017.
Meningkatnya tekanan inflasi di Jawa Barat termasuk Kota Bandung dan
Kota Cimahi didalamnya, diperkirakan didorong oleh kelompok bahan makanan;
pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transport; komunikasi dan jasa keuangan;
serta perumahan, air listrik, gas dan bahan bakar. Tekanan inflasi pada kelompok
bahan makanan diharapkan terkendali seiring dengan berbagai program
pengendalian inflasi di Kota Cimahi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
dengan instansi dan SKPD terkait. Profram- program tersebut antara lain berupa
penyelenggaraan pasar murah, operasi pasar, penyediaan Rastra oleh APBD
Cimahi, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penyediaan cadangan
pangan daerah, dll.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 19
Tekanan inflasi di Kota Bandung juga diperkirakan berasal dari kelompok
pendidikan, rekreasi dan olahraga khususnya dari sub kelompok rekreasi yang
didorong oleh tingginya permintaan sehubungan dengan libur akhir tahun dan
Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dimana kota Bandung menjadi salah satu
kota destinasi pariwasata di Jawa Barat. Tekanan inflasi juga diperkirakan
disebabkan oleh kenaikan harga BBM non subsidi pada bulan Oktober 2018,
adapun sepanjang tahun 2018 Pemerintah melakukan beberpaa kali penyesuaian
harga BBM non subsidi sehingga diperkirakan menjadi salah satu pemicu inflasi di
Jawa Barat termasuk Kota Bandung didalamnya. (BI,2018).
Gambar 1.7
Inflasi Tahun 2017-2018 di Provinsi Jawa Barat
Sumber : BPS, 2018
4. INDEKS GINI
Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dalam
bagian ini dijelaskan dengan menggunakan Indeks Gini. Berdasarkan data pada grafik di
bawah terlihat bahwa Indeks Gini yang merepresentasikan ketimpangan dalam
pendapatan antar golongan pendapatan di Kota Cimahi awalnya memiliki kecenderungan
meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2017 Indeks Gini Kota Cimahi
menurun di angka 0,37 yang menunjukkan adanya perbaikan dalam hal pemerataan
pendapatan. Dengan melihat angka ini, pemerataan pendapatan masyarakat di Kota
Cimahi berada pada tingkat ketimpangan sedang.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 20
Gambar 1.8
Indeks Gini Kota Cimahi Tahun 2013-2017
Selama periode tahun 2012-2016 indeks gini Kota Cimahi meningkat sebesar
0,04 poin, yang semula 0,37 di tahun 2012 menjadi 0,42 di tahun 2016. Peningkatan ini
menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi ternyata tidak diikuti
dengan pemerataan pendapatan masyarakat tetapi justru meningkatkan ketidakmerataan
pendapatan. Peningkatan Indeks Gini Kota Cimahi yang meningkat sejalan dengan trend
Indeks Gini yang juga dialami di level provinsi dan juga nasional seperti yang terlihat
pada Gambar berikut ini :
Gambar 1.9
Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun
2011-2016 di Kota Cimahi
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, BPS RI, 2017
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 21
Gambar 1.10
Perkembangan Indeks Gini Kota Cimahi dan Kabupaten/ Kota Lainnya di Jawa
Barat Tahun 2016
Sumber : BPS Kota Cimahi 2017
5. Investasi
Sektor usaha dengan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Cimahi adalah Industri
pengolahan, perdagangan, konstruksi, informasi dan komunikasi serta transportasi dan
pergudangan. Sektor-sektor tersebut berpotensi untuk meningkatkan investasi di Kota
Cimahi.
Sejak tahun 2007 Kota Cimahi telah memiliki Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu dalam rangka mempermudah proses perizinan. Sehingga diharapkan investasi
yang masuk lebih meningkat. Trend pertumbuhannya realisasi investasi di Kota Cimahi
fluktuatif pada tahun 2013 hingga 2018. Peraturan yang ada terkait dengan investasi
telah dikembangan dalam rangka menunjang kemudahan berinvestasi yang juga
berlaku di Kota Cimahi.
0,34 0,37 0,37 0,39 0,40 0,42
-
0,20
0,40
0,60
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi dengan Kota/ Kabupaten
Sekitar Tahun 2011-2016
Kota CImahi Kota Bandung Kab. Bandung Barat Kab. Bandung
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 22
Tabel 1.11
Realisasi Investasi berdasarkan LKPMKota Cimahi Tahun 2013-2018
Tahun Investasi Kenaikan Per Tahun %
2013 3.027.923.628.344,00 962.283.445.348,00 46,59
2014 3.543.835.320.764,00 515.911.692.420,00 17,04
2015 3.910.652.102.380,00 366.816.781.616,00 10,35
2016 7.213.569.420.186,55 3.302.917.317.806,55 84,46
2017 8.953.319.609.542,47 1.739.750.189.355,92 24,12
2018 9.744.433.463.274,00 791.113.853.732,00 8,12
Sumber : DPMPTSP Kota Cimahi, 2018
1.5. Gambaran Umum Pemerintahan
1. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Cimahi
Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan Perangkat Daerah dengan
Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Cimahi Nommor 6 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Cimahi . yang mengacuh pada Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut :
1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota
2. Sekretaris Daerah
3. Staf Ahli
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra, membawahi:
1) Bagian Pemerintahan;
2) Bagian Hukum;
3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ;
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 23
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
1) Bagian Administrasi Perekonomian :
2) Bagian Administrasi Pembangunan;
3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa .
5. Asisten Administrasi Umum membawahi:
1) Bagian Umum dan Protokol ;
2) Bagian Tata Usaha ;
3) Bagian Organisasi.
6. Badan terdiri dari 4 (empat) Badan, yaitu :
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3) Badan Pengelola Pendapatan Daerah
4) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Dinas Daerah Terdiri dari 15 (lima belas) Dinas Daerah sebagai berikut :
terdiri dari 18 (Delapan Belas) Dinas Sebagai berikut :
1) Dinas Pendidikan;
2) Dinas Kesehatan;
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
5) Satuan Polisi Pamong Parja dan Pemdam Kebakaran;
6) Dinas Sosial,Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7) Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil and Menegngah dan
Perindustrian
8) Dinas Perhubungan
9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10) Dinas Tenaga Kerja ;
11) Dinas Pangan dan Pertanian :
12) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14) Dinas Lingkungan Hidup ;
15) Dinas Komunikasi Komunikasi,Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 24
8. Sekretariat DPRD.
9. Inspektorat Kota Cimahi
10. RSUD Cibabat
11. Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD)
12. Kantor Kesatuan Bangsa
13. Kecamatan yang terdiri dari
1. Kecamatan Cimahi Utara yang membawahi :
1) Kelurahan Pasir Kaliki ;
2) Kelurahan Cibabat ;
3) Kelurahan Cipageran;
4) Kelurahan Citeureup,
2. Kecamatan Cimahi Tengah yang membawahi :
1) Kelurahan Cimahi ;
2) Kelurahan Setiamana ;
3) Kelurahan Baros ;
4) Keluarahan Karang Mekar :
5) Kelurahan Cigugur Tengah ;
6) Kelurahan Padasuka .
3. Kecamatan Cimahi Selatan yang membawahi;
1) Kelurahan Leuwigadjah ;
2) Kelurahan Melong ;
3) Kelurahan Baros ;
4) Kelurahan Cibeureum ;
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016) adalah sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 25
Gambar 1.7
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 26
1.6. Isu-Isu Strategis
Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan
dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi
daerah dimasa datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai
permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap
keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung.
Dalam melaksanakan pembangunan,Kota Cimahi tidak terlepas dari
berbagai permasalahan yang ada. Isu- isu Strategis yang menjadi prioritas Kota
untuk ditangani dan menjadi bekal untuk melakukan pembangunan yang bertujuan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah :
1. Meningkatnya Angka Kesmiskinan
Tingkat kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan sejak tahun
2014.Peningkatan ini juga salah satunya merupakan dampak dari peningkatan garis
kemiskinan.Walaupun indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman
kemiskinan mengalami penurunan, namun usaha-usaha untuk mengurangi
kemiskinan harus dilakukan terutama dalam mengupayakan kebijakan-kebijakan
yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan
pendapatan di Kota Cimahi.
Pertumbuhan ekonomi akan berhasil untuk menurunkan tingkat kemiskinan
manakala terjadi perbaikan dari distribusi pendapatan antar golongan masyarakat,
namun pertumbuhan tidak akan terlalu berdampak bagi penurunan kemiskinan pada
daerah-daerah yang pola distribusi pendapatan antar golongan pendapatan relatif
besar.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 27
2. Tingginya tingkat pengangguran terbuka
Pertumbuhan ekonomi diKota Cimahi hingga tahun 2015 masih menyisakan
permasalahan berupa tingginya tingkat pengangguran terbuka, dengan tingkat
pengangguran terbuka yang lebih besar dibandingkan dengan TPT Jawa Barat. Nilai
TPAK dan TPT yang besar yang disertai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang
juga besar, pada akhirnya cenderung untuk meningkatkan ketimpangan pendapatan
antar golongan pendapatan.Hal ini disebabkan karena peningkatan pertumbuhan
ekonomi tidak dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat.Akibatnya jelas
terlihat bahwa ada kecenderungan bahwa nilai dari Gini Rasio Kota Cimahi terus
membesar selama Periode 2011-2015.
Adanya permasalahan dalam perluasan kesempatan kerja di Kota Cimahi disarankan
disebabkan Fokus perkembangan pertumbuhan ekonomi hanya pada peningkatan
angka pertumbuhan ekonomi, akan tetapi lupa bahwa seharusnya pertumbuhan
ekonomi harus mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat, apalagi Kota
Cimahi termasuk kota yang memiliki angka TAPK yang sangat besar yang
seharusnya menjadi modal atau potensi untuk menciptakan pertumbuhan yang
tinggi, sesuai dengan arah prediksi dari bonus demografi, namun kondisi yang
diharapkan ternyata belum bisa terwujud karena kemungkinan adanya ketidak
sesuaian (non matching) antara karakteristik angkatan kerja dengan karakteristik
jenis pekerjaan yang ada.
3. Tingginya Ketimpangan Pendapatan
Indeks Gini Kota Cimahi masih tergolong ke dalam daerah dengan ketimpangan
pendapatan menengah. Meskipun begitu pemerintah daerah harus tetap mewaspadai
trend Indeks Gini yang meningkat sejalan dengan trend Indeks Gini yang juga
mengalami peningkatan di level provinsi dan juga nasional.
Adanya disparitas antara yang kaya dan yang miskin karena pertumbuhan ekonomi di
Kota Cimahi tidak langsung diikuti oleh meningkatnya perekonomian keluarga
berpendapatan rendah sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi perlu
ditingkatkan.Melebarnya ketimpangan ini, disebabkan oleh kenaikan pengeluaran
rumah tangga termiskin yang belum dapat mengejar peningkatan kenaikan
pengeluaran rumah tangga terkaya.Ketimpangan pendapatan tersebut juga
disebabkan oleh belum optimalnya sektor pariwisata dalam mendukung peningkatan
pendapatan masyarakat.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 28
4. Rendahnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan bertransportasi
Permasalahan utama di bidang transportasi yang masih dihadapi di Kota Cimahi
adalah persoalan rendahnya Level of Service (LoS).Minimnya sarana dan prasarana
transportasi pengurai kemacetan menyebabkan arus lalu lintas terhambat dan tidak
optimal.Kapasitas jalan yang ada juga masih belum memadai untuk menampung
jumlah kendaraan melintas yang semakin ramai termasuk limpahan dari luar
daerah.Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi juga masih perlu
ditingkatkan, termasuk di dalamnya adalah dalam hal pelayanan transportasi umum
Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanaan infrastruktur kota dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Intervensi yang dapat dilakukan untuk
menyelesaikan persoalan transportasi di Kota Cimahi adalah dengan menyediakan
sarana dan prasarana jalan, jembatan dan perhubungan yang memadai.
5. Masih rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman Infrastruktur perkotaan, yang diantaranya jalan, air bersih, pelayanan air limbah dan
drainase di Kota Cimahi secara kuantitas sudah mencapai layanan lebih dari 50 persen
dari jumlah penduduk ataupun luas wilayah kota. Namun yang perlu menjadi
perhatian lebih lanjut, yaitu sejauh mana kuantitas infrastruktur tersebut dapat
melayani masyarakat secara berimbang sehingga bisa meningkatkan daya saing kota.
Demikian pula dengan air bersih, air limbah dan drainase, yang secara kualitas
layanan masih belum memenuhi standar pelayanan minimal.
Rendahnya akses air bersih masyarakat di Kota Cimahi lebih disebabkan karena
rendahnya ketersediaan infrastruktur air bersih. Hal tersebut menyebabkan kualitas
dan cakupan pelayanan air bersih menjadi kurang terpenuhi. Indikasi penyebab
kualitas air bersih di Kota Cimahi masih rendah yang pertama adalah karena
pembuangan limbah industri ke sungai dan saluran air. indikasi penyebab rendahnya
akses air bersih masyarakat yang selanjutnya adalah karena belum maksimalnya
kerjasama antar daerah terkait pengelolaan air baku masyarakat. Kerjasama tersebut
adalah berkaitan dengan upaya pengelolaan sumber air baku alternatif untuk
mencukupi kebutuhan air bersih, mengingat Kota Cimahi memiliki sumber air yang
terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 29
6. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup
Isu lingkungan hidup merupakan isu strategis yang berjalan seiring globalisasi dan
berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Penataan ruang yang
sinergis baik dalam konteks sinergi antar wilayah dan antar instansi serta bersifat
berkelanjutan akan membawa dampak besar dalam hal pengembangan kota lebih
lanjut. Melalui upaya peningkatan konservasi sumber daya alam, serta konsistensi
dalam pelaksanaan penataan ruang adalah point strategis yang sangat mendukung
bagi kemajuan pengembangan Kota Cimahi.
Pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal ini adalah dengan penguatan didalam
implementasinya baik didalam pengendalian ijin dan juga pengawasan kesesuaian ijin
dengan kenyataan dilapangan ini ditandai dengan adanya koordinasi yang diantara
instansi terkait. Untuk kebutuhan air bersih akan dikaji dengan teknologi yang tepat
guna agar dapat menjaga ketersediaan air bersih dalam tanah tapi tetap dapat
dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakatKota Cimahi.
7. Tingginya Potensi Bencana
Potensi bencana di Kota Cimahi meliputi gempa bumi, letusan gunungapi, banjir,
tanah longsor, kekeringan, kebakaran dan cuaca ekstrim.Permasalahan yang dianggap
mendesak adalah terkait banjir.Persoalan kondisi drainase yang masih rendah menjadi
permasalahan yang harus diselesaikan. Rendahnya kondisi drainase di Kota Cimahi
diakibatkan oleh kapasitas saluran kurang memadai; banyaknya endapan sampah dan
sedimentasi; banyaknya bangunan liar di atas saluran drainase; adanya utilitas umum
PLN yang melintas dalam gorong-gorong, kondisi saluran drainase yang curam;
kurangnya pemeliharaan dan inspeksi; serta adanya bendungan irigasi yang tidak
berfungsi lagi namun berada di tengah saluran drainase sehingga dapat menghambat
saluran.
Bencana yang potensial terjadi di Kota Cimahi adalah bencana banjir yang menjadi isu
strategis, mengingat kejadian tersebut terus berulang setiap tahun dan belum mampu
terselesaikan dengan baik.Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dimana
kualitas resapan air yang semakin memburuk dengan turunnya daya dukung
lingkungan sebagai ekses negatif dari perluasan area terbangun.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 30
8. Belum optimalnya kualitas kesehatan
Sementara itu, untuk permasalahan kesehatan, kondisi di Kota Cimahi belum berada
dalam kondisi yang ideal, dari sisi kualitas derajat dan pelayanan kesehatan di
masyarakat. Masih tingginya angka kematian ibu merupakan masalah yang cukup
serius hal ini meruoakan indikasi untuk peningkatan kualitas derajad dan pelayanan
kesehatan.Disamping itu perlu yang masih perlu ditingkatkan adalah pemerataan
layanan kesehatan serta perlunya pemantauan untuk capaian pelayanan kesehatan
yang terus menerus.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi
ibu, bayi dan balita.Upaya tersebut dilakukan dilakukan untuk mengurangi tingginya
angka kematian ibu, bayi dan balita di Kota Cimahi. Hal lain yang perlu dilakukan
adalah meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS); pengembangan mekanisme
pelayanan kesehatan inklusif; dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.
9. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disebabkan belum
optimalnya penanganan PMKS, latar belakang SDM pengelola penanganan PMKS
bukan dari ilmu sosial.Cakupan penanganan PMKS hanya dilakukan pada daerah-
daerah yang aktif melapor serta program dan kegiatan yang diharapkan oleh
masyarakat masih bersifat sukarela karena modal sosial sulit dikembangkan.
Peningkatan Penanganan PMKS dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
sosial, dengan tujuan meningkatkan modal sosial di Kota Cimahi, yang pada gilirannya
akan meningkatkan pula pemberdayaan masyarakat.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 31
10. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
Di Kota Cimahi masih terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan pemberdayaan
masyarakat termasuk dalam hal jumlah pemberdayaan lembaga yang tidak mengalami
perkembangan; pelaksanaan pengarusutamaan gender yang belum optimal dan
kepekaan perencanaan terkait isu gender masih rendah; strategi pemberdayaan belum
sensitif pada isu-isu inklusif gender, outcome pemberdayaan belum dievaluasi secara
optimal, kegiatan masih ceremonial dan perempuan belum mampu memahami dan
mengaspirasikan isu-isu sensitif gender. Selain dari permasalahan pembangunan
yangrenponsif gender dan pemberdayaan perempuan di dalam pemberdayaan
masyarakat perlu juga diperhatikan permasalahan urusan budaya, pariwisata, pemuda
dan olahraga karena urusan tersebut kalau diperhatikan bisa memicu untuk
meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan mengeliminir permasalahan sosial yang
ada.
Untuk mewujudkan iklim pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh komponen
masyarakat dan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan, perlu ditingkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan pendekatan pemberdayaan yang berprespektif gender, peningkatan
pemenuhan hak-hak anak dan peningkatan pengawasan tumbuh kembang anak,
peningkatan pengelolaan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga.
11. Masih tingginya pertumbuhan penduduk
Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi lebih banyak dipengaruhi oleh angka
kelahiran yang masih cukup tinggi. Selain itu faktor migrasi keluar dan masuk juga
menjadi salah satu faktor penyumbang walaupun tidak terlalu signifikan, yang cukup
menonjol dari unsur migrasi ini adlah terkait dengan jenis migrasi di Kota Cimahi yang
dapat digolongkan pada jenis migrasi forensen (nglaju), dimana jumlah penduduk
pada siang hari lebih banyak daripada malam hari. Hal tersebut terkait dengan daya
tarik dan sumber mata pencaharian di Kota Cimahi serta terbatasnya lahan
permukiman sehingga tempat tinggal penduduk lebih banyak di luar Kota Cimahi.
Pengendalian penduduk merupakan usaha untuk mempengaruhi pola pertumbuhan
penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan melalui suatu
kebijakan pemerintah di bidang kependudukan terutama keluarga berencana dan
peningkatan kualitas administrasi kependudukan.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 32
12. Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal Terdapat beberapa hal dalam tata pemerintahan di Kota Cimahi yang mempengaruhi
Reformasi Birokrasi dan menjadi indikator dalam pembangunan yaitu: Sistem
akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga pelaporan pemerintah daerah
tidak optimal; rendahnya kompetensi aparatur daerah; belum optimalnya pengawasan
pemerintah daerah dikarenakan jumlah pengawas yang masih terbatas untuk setiap
SKPD di lingkup pemerintahan Kota Cimahi; belum optimalnya layanan informasi
daerah yang salah satunya berupa sosialisasi produk hukum daerah, tingkat kepuasan
masyarakat yang masih perlu ditingkatkan; indeks kapasitas fiskal masih berkategori
sedang dan belanja daerah belum optimal merupakan beberapa tingkat kinerja
perencanaan daerah yang belum optimal.
Tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi, dilihat dari sisi akuntabilitas, masih
memerlukan berbagai perbaikan, terutama dalam capaian penilaian kinerja
pemerintahan. Diharapkan isu ini dapat diperbaiki melalui berbagai upaya untuk
menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); sistem,
proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance; regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, prodesional,
berkinerja tinggi dan sejahtera; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme; peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi; pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Keberhasilan proses
pembangunan tergantung pada kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan
reformasi birokrasi merupakan kunci utama untuk membawa masyarakat Kota Cimahi
menuju arah yang lebih maju.
BAB I PENDAHULUAN
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 33
1.7. Sistematika Penyajian
RINGKASAN EKSEKUTIF
Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran,
kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah. BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar
hukum, Gambaran Umum Daerah, Gambaran Umum Ekonomi, Struktur
Pemerintahan, Isu – Isu Stategis serta sistematika penyajian Laporan
Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2018
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan tentang aspek Rencana Strategis dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-
2022 yaitu visi, misi, tujuan dan sasaran
strategis serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2018 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan capaian kinerja organisasi meliputi pencapaian kinerja sasaran, pencapaian
kinerja tujuan, pencapaian kinerja lainnya, dan capaian realisasi anggaran.
BAB IV PENUTUP
Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi,
kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja, langkah perbaikan
tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian kinerja Tahun 2018 serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kinerja.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 38
2
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
Ir. H. AJAY MUHAMMAD
PRIATNA, M.M.
Wali Kota Cimahi
LETKOL. INF PURN.
NGATIYANA
Wakil Wali Kota Cimahi
Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau
yang disebut dengan RPJMD merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan,
sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.
Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional
maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022
merupakan penjabaran dari Misi Misi Wai Kota untuk menjaga kesinambungan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada Visi dan Misi dalam
RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 .
Kurun waktu tahun 2017-2022 merupakan pembangunan tahap ke empat dalam
RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan
dilakukan pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya
ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang
unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta
pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 39
2.1. Visi Kota Cimahi
Berdasarkan kondisi Kota Cimahi yang terus berkembang, serta peluang,
tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang,
pasangan Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M. (Wali Kota Cimahi) dan
LETKOL. INF PURN. NGATIYANA (Wakil Wali Kota Cimahi telah menetapkan Visi
yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2017-2022 yaitu :
“MEWUJUDKAN CIMAHI BARU
MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”
Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus
terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek
kehidupan.
Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi
landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.
Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah
tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 40
2.2. Misi Kota Cimahi
Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi tahun
2017-2022 akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia,
cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif,
efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang
berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan
industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan
kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara
berkesinambungan dan berkelanjutan.
2.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi.Tujuan
adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerahdan permasalahan
pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan
hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
ke depan. Berikut adalah keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 41
Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah
Kota Cimahi
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Kondisi
Awal
Target Capaian
Kondisi
Akhir Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
Indeks Pendidikan
74,07 74,10 74,15 74,20 74,25 74,30 74,30
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Indeks Kesehatan
82,45 82,47 82,49 82,51 82,53 82,55 82,55
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk
1,31 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1,05
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada
sistem penganggaran yang pro publik
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Kondisi
Awal
Target Capaian
Kondisi
Akhir Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
SAKIP
CC B BB BB A A A
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
Nilai LPPD
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah
Opini BPK
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Meningkatnya profesionalitas aparatur
Indeks Profesionalitas ASN
75 75 77 79 82 85 85
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
Survey Kepuasan Masyarakat
76 78 80 82 84 86 86
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 42
MISI 3 :
Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kondisi Awal
Target Capaian
Kondisi Akhir Tahun
2018 Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Meningkatkan kualitas
pembangunan ekonomi
Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi
LPE (Laju Pertumbuhan
Ekonomi)
0,0562 0,0564 0,0566 0,0569 0,0572 0,0575 0,0575
Meningkatnya pemerataan pendapatan
Indeks Gini 0,41 0,4 0,4 0,39 0,39 0,38 0,38
Indeks Williamson
0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,30
Menurunnya kemiskinan
Angka Kemiskinan
0,059 0,058 0,056 0,055 0,051 0,050 0,050
TPT 9,0% 8,26% 7,52% 6,78% 6,05% 5,31% 5,31%
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang
berkeadilan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kondisi Awal
Target Capaian
Kondisi Akhir Tahun
2018 Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi
Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi
Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)
D D D D D C C
Meningkatkan
kualitas permukiman
Meningkatnya
pelayanan pengelolaan persampahan
Persentase
pengelolaan sampah
87% 98% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya pelayanan air limbah domestik
Persentase cakupan layanan air limbah domestik
70,10% 76,75% 83,41% 90,06% 92,81% 95,56% 95,56%
Meningkatnya pelayanan drainase permukiman
Persentase luasan genangan terhadap luas kota
0,38% 0,31% 0,23% 0,15% 0,08% 0,00% 0,00%
Meningkatnya pelayanan air bersih
Persentase cakupan pelayanan
air bersih
69,17% 70,52% 72,02% 79,24% 86,49% 93,25% 93,25%
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 43
Mengurangi luas kawasan kumuh
Rasio luas kawasan kumuh
4,39% 3,96% 3,78% 2,91% 1,29% 0,00% 0,00%
Meningkatkan ketahanan bencana
Meningkatnya ketahanan bencana
Indeks Resiko bencana
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan
Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
31,83 32,25 33,3 34,13 34,66 35,19 35,19
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan
Kondisi Awal
Target Capaian
Kondisi Akhir Tahun
2018 Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan
pengarusutamaan gender
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Meningkatnyapengarusutamaan gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
73,38 73,63 73,75 74 74,5 75 75
Indeks Pembangunan Gender
(IPG)
92,23 92,30 92,50 92,70 92,85 93 93
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 44
2.4. Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penyusunan Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2018 yang merupakan masa transisi
penyusunan visi misi kepala daerah terpilih, indikator kinerja utama yang digunakan
merupakan indikator kinerja yang masih mengacu pada RPJMD 2012-2017. Setelah
penetapan Perjanjian Kinerja 2018, RPJMD periode 2017-2022 di tetapkan. Sehingga
pada anggaran perubahan tahun 2018 perjanjian kinerja disesuaikan dengan RPJMD
yang baru sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah KotaCimahi pada awal tahun 2018 terdiri
dari 13 sasaran dan 16indikator, dan setelah penetapan RPJMD Tahun 2017-2022
indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut terdiri dari 21 sasaran
dan 24 Indikator.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi Perubahan Tahun 2018, telah
ditetapkan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2.1.3.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cimahi
TransisiRPJMD 2012-2017 dan Penetapan RPJMD 2017-2022
IKU RPJMD 2012-2017 TRANSISI 2017-2022 PENETAPAN RPJMD 2017-2022
NO. SASARAN
STRATEGIS NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO. SASARAN
STRATEGIS NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2 3 4 1 2 3 4
1
Meningkatnya akses dan kualitas
pendidikan
1 Indeks Pendidikan 1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
1 Indeks Pendidikan
2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2 Indeks Kesehatan 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2 Indeks Kesehatan
3
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
3 Laju Pertumbuhan Penduduk
3 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
3 Laju Pertumbuhan Penduduk
4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
4 Indeks Reformasi Birokrasi
- -
5 Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi 5
LPE (Laju Pertumnuhan Ekonomi)
4 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
4 LPE (Laju Pertumnuhan Ekonomi)
6 Meningkatkan Pemerataan
Pendapatan
6 Indeks Gini 5 Meningkatkan pemerataan
pendapatan
5 Indeks Gini
7 Indeks Williamson 6 Indeks Williamson
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 45
IKU RPJMD 2012-2017 TRANSISI 2017-2022 PENETAPAN RPJMD 2017-2022
NO. SASARAN
STRATEGIS NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO. SASARAN
STRATEGIS NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2 3 4 1 2 3 4
7 Mengentaskan
Kemiskinan
8 Angka Kemiskinan 6 Menurunnya kemiskinan
7 Angka Kemiskinan
8 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
8
Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi
9 Tingkat Pelayanan Jalan / Level of
Service (LOS)
7
Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi
9 Tingkat Pelayanan Jalan / Level of
Service (LOS)
9 Meningkatkan Kualitas Permukiman
10 Tingkat kekumuhan - -
11 Rasio Luas Kawasan Kumuh
8 Mengurangi luas kawasan kumuh
10 Rasio luas kawasan kumuh
10 Meningkatkan ketahanan bencana
12 Indeks Resiko bencana
9 Meningkatnya ketahanan bencana
11 Indeks Resiko bencana
11 Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
10 Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan
12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
12 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
14 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
11
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
13 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
13 Meningkatkan pengarusutamaan gender
15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
12 Meningkatkan pengarusutamaan gender
14 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
16 Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
15 Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
13 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
16 SAKIP
14
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
17 Nilai LPPD
15 Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah
18 Opini BPK
16 Meningkatnya profesionalitas aparatur
19 Indeks Profesionalitas ASN
17 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
20 Survey Kepuasan Masyarakat
18
Meningkatnya pelayanan pengelolaan
persampahan
21 Persentase pengelolaan sampah
19 Meningkatnya pelayanan air limbah domestik
22
Persentase cakupan layanan air limbah domestik
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 46
IKU RPJMD 2012-2017 TRANSISI 2017-2022 PENETAPAN RPJMD 2017-2022
NO. SASARAN
STRATEGIS NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO. SASARAN
STRATEGIS NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2 3 4 1 2 3 4
20 Meningkatnya pelayanan drainase permukiman
23 Persentase luasan genangan terhadap luas kota
21 Meningkatnya pelayanan air bersih
24
Persentase cakupan pelayanan air bersih
2.5. Perjanjian Kinerja
Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas,
maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikatornya. Pada
tahun 2018 target-target setiap indikator sasaran diperjanjikan dalam perjanjian
kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini:
Tabel 2.1.4.
Perjanjian Kinerja Kota CimahiPerubahan Tahun 2018
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3 4
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian,
berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul
1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
Indeks Pendidikan 74,10
2 Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan 82,47
3 Mengendalikan laju
pertumbuhan penduduk
Laju Pertumbuhan
Penduduk 1,25
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem
penganggaran yang pro publik
4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
SAKIP B
5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
Nilai LPPD Sangat Tinggi
6
Optimalnya tata kelola
keuangan dan barang milik daerah
Opini BPK WTP
7 Meningkatnya profesionalitas aparatur
Indeks Profesionalitas ASN
75
8 Meningkatnya kualitas
Pelayanan Publik
Survey Kepuasan
Masyarakat 78
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 47
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan
yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan
9 Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi
LPE (Laju Pertumbuhan
Ekonomi) 0,0564
10 Meningkatkan pemerataan pendapatan
Indeks Gini 0,4
11 Indeks Williamson 0,34
12
Menurunnya kemiskinan
Angka Kemiskinan 0,058
13 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
8,26%
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan
meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan
14 Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan
transportasi
Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)
D
15 Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
Persentase pengelolaan sampah
98%
16 Meningkatnya pelayanan air limbah domestik
Persentase cakupan layanan air limbah
domestik
76,75%
17 Meningkatnya pelayanan drainase permukiman
Persentase luasan genangan terhadap luas kota
0,31%
18 Meningkatnya pelayanan air bersih
Persentase cakupan pelayanan air bersih
70,52%
19 Mengurangi luas kawasan kumuh
Rasio luas kawasan kumuh
3,96%
20 Meningkatnya ketahanan
bencana Indeks Resiko bencana
Kelas Resiko
Sedang
21 Meningkatnya pembangunan
yang berkelanjutan
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) 32,25
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
secara berkesinambungan dan berkelanjutan
22
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
Tingkat Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan
80%
23 Meningkatkan pengarusutamaan gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
73,63%
24 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
92,30%
Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai Pemerintah Daerah
Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi tahun 2018 berdasarkan
Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi, dengan realisasi per program sebesar
Rp. 896.334.800.577 atau 86 % dari total APBD pada Tahun 2018 sebesar
Rp. 1.044.552.791.294,46,-
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 48
Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang Program dan
anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Tahun 2018 sebagai berik
Tabel 2.1.4.
Program dan Anggaran yang mendukung sasaran strategis Kota Cimahi Tahun 2018
NO. NAMA PROGRAM ANGGARAN
1 Optimalisasi Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan Rp 149.214.200,00
2 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Rp 1.506.211.657,00
3 Penguatan Hak Asasi Manusia Rp 47.231.805,00
4 Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp 906.222.000,00
5 Progam Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Rp 8.925.574.827,00
6 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Rp 17.905.000,00
7 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Rp 258.195.000,00
8 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Rp 235.850.000,00
9 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Rp 469.638.500,00
10 Program Keluarga Berencana Rp 2.662.444.700,00
11 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Rp 1.303.804.300,00
12 Program kerjasama informasi dengan mass media Rp 2.174.650.960,00
13 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp 468.626.100,00
14 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp 12.625.998.005,00
15 Program manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 877.883.000,00
16 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 3.221.555.900,00
17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 64.007.153.857,30
18 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial Rp 1.180.901.680,00
19 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Rp 113.110.000,00
20 Program pelayanan kontrasepsi Rp 613.870.500,00
21 Program Pemanfaatan Ruang Rp 543.192.900,00
22 Program Pemasaran Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
Rp 140.172.000,00
23 Program pembangunan jalan dan jembatan Rp 6.446.533.600,00
24 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rp 1.221.253.500,00
25 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Rp 8.799.920.200,00
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 49
NO. NAMA PROGRAM ANGGARAN
26 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Rp 205.149.000,00
27 Program pembangunan turap/talud/bronjong Rp 1.181.686.600,00
28
Program pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Rp 117.006.600,00
29 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rp 439.351.300,00
30 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Rp 400.331.200,00
31 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Rp 635.246.600,00
32 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rp 31.538.177.865,00
33 Program pembinaan anak terlantar Rp 132.446.500,00
34 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp 2.454.575.100,00
35 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Rp 3.394.881.900,00
36 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Rp 93.127.000,00
37 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Rp 308.255.000,00
38 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Rp 80.443.800,00
39 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
Rp 69.405.000,00
40 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Rp 364.684.000,00
41 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Rp 84.300.000,00
42 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 5.121.522.970,00
43 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp 704.013.100,00
44 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Rp 25.652.995.945,00
45 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp 1.416.129.595,00
46 Program Penataan Struktur Industri Rp 130.487.000,00
47 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Rp 960.539.800,00
48 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak Rp 712.333.500,00
49 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Rp 1.327.379.250,00
50 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Rp 311.337.000,00
51 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 7.931.306.250,00
52 Program Pendidikan Kedinasan Rp 185.542.500,00
53 Program Pendidikan Menengah Rp 663.057.000,00
54 Program Pendidikan Non Formal Rp 5.337.238.400,00
55 Program pendidikan politik masyarakat Rp 2.678.281.500,00
56 Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Rp 391.150.000,00
57 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Rp 6.340.786.908,00
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 50
NO. NAMA PROGRAM ANGGARAN
58 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Rp 32.526.280.271,00
59 Program Pengawasan Jasa Konstruksi Rp 443.916.200,00
60 Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp 102.752.375,00
61 Program pengelolaan areal pemakaman Rp 4.074.552.000,00
62 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp 342.078.000,00
63 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 1.830.241.000,00
64 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rp 14.451.345.900,00
65 Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan
Rp 838.774.000,00
66 Program pengembangan budidaya perikanan Rp 1.472.371.250,00
67 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Rp 19.729.691.401,00
68 Program pengembangan data/informasi Rp 328.252.000,00
69 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Rp 465.784.600,00
70 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp 110.090.000,00
71 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp 651.958.000,00
72 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Rp 110.733.200,00
73 Program Pengembangan Kemitraan Rp 878.289.450,00
74 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp 419.626.100,00
75 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp 18.087.125.740,00
76 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Rp 3.958.565.318,08
77 Program Pengembangan Nilai Budaya Rp 640.256.000,00
78 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rp 10.390.900,00
79 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp 667.264.100,00
80 Program Pengembangan Perumahan Rp 73.376.322.193,36
81 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Rp 724.665.500,00
82 Program pengembangan wawasan kebangsaan Rp 2.098.133.800,00
83 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Rp 11.801.349.500,00
84 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp 119.170.200,00
85 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Rp 625.270.700,00
86 Program Pengendalian Kebijakan Perberasan Rp 2.094.250.000,00
87 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp 940.985.000,00
88 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rp 4.070.650.212,00
89 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp 1.292.494.250,00
90 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Rp 367.266.278,00
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 51
NO. NAMA PROGRAM ANGGARAN
91 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rp 935.804.981,00
92 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Rp 18.074.079.775,00
93 Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor Rp 367.261.600,00
94 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 1.473.013.993,00
95 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Rp 63.578.009.688,00
96 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rp 1.449.372.840,00
97 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Rp 4.844.397.000,00
98 Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan pembangunan daerah
Rp 360.531.000,00
99 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Rp 63.592.970.700,00
100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp 5.034.417.361,09
101 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Rp 2.168.367.974,00
102 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Rp 6.350.627.250,00
103 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial
Rp 507.759.950,00
104 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Rp 11.566.149.102,00
105 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp 253.023.000,00
106 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
Rp 372.416.100,00
107 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 383.033.600,00
108 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 723.614.900,00
109 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Rp 2.481.612.500,00
110 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)
Rp 1.143.181.000,00
111 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rp 951.207.800,00
112 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Rp 1.250.947.500,00
113 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Rp 106.254.500,00
114 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp 594.481.200,00
115 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Rp 519.150.000,00
116 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Rp 4.793.619.898,00
117 Program peningkatan pelayanan angkutan Rp 2.481.314.100,00
118 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Rp 150.517.490.309,61
119 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Rp 2.309.980.000,00
120 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Rp 117.529.800,0
121 Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
Rp 2.994.450.600,00
122 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Rp 146.204.200,00
123 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Rp 36.221.000,00
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 52
NO. NAMA PROGRAM ANGGARAN
124 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp 4.644.655.455,00
125 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Rp 261.705.000,00
126 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Rp 509.357.600,00
127 Program peningkatan peran serta kepemudaan Rp 2.020.137.140,00
128 Program peningkatan produksi hasil peternakan Rp 281.212.000,00
129 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Rp 379.945.100,00
130 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Rp 519.280.000,00
131 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp 1.564.382.000,00
132 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 51.270.040.506,02
133 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rp -
134 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Rp 3.307.084.320,00
135 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Rp 74.459.750,00
136 Program penyelamatan dan pelestarian dokumn/arsip daerah
Rp 784.346.000,00
137 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp 37.111.445,00
138 Program perbaikan perumahan akibat bencana
alam/sosial Rp 493.990.000,00
139 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Rp 289.800.000,00
140 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 4.064.793.400,00
141 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 574.774.660,00
142 Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh
Rp 60.000,00
143 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 201.230.000,00
144 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 1.113.183.600,00
145 Program Perlindungan Anak Rp 164.627.500,00
146 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam Rp 1.845.666.300,00
147 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Rp 894.846.200,00
148 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Rp 1.495.167.000,00
149 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Rp 843.307.400,00
150 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rp 683.785.000,00
151 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rp 60.918.342.426,00
152 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 1.377.376.800,00
153 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 52.524.300.333,00
154 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rp 78.704.151.325,00
JUMLAH ANGGARAN 1.044.552.791.294,46,-
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 53
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 54
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Akuntabilitas Kinerja
RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi dan misi
Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi sekaligus merupakan pedoman yuridis
utama bagi semua Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi periode 2017-2022
terdiri dari 21 Sasaran dan 24 Indikator Kinerja. Adapun instrumen pengukuran terhadap
21 (dua puluh satu) sasaran tersebut, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dipergunakan
instrumen pengukuran berupa indikator kinerja sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator
kinerja, yang terdiri dari 3 indikator untuk Misi 1, 5 indikator untuk Misi 2, 5 indikator
untuk Misi 3, 8 indikator untuk Misi 4, 3 indikator untuk Misi 5. Adapun ketercapaian
kinerja indikator kinerja dirinci dalam matrik sebagai berikut :
Tabel 3.2.1.
Ketercapaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2018
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
SASARAN TARGET REALISASI
CAPAIAN KINERJA
1 2 3 4 5 6
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul
1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
Indeks Pendidikan 74,10 74,66 100,76
2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Indeks Kesehatan 82,47 82,47 100,00
3 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
Laju Pertumbuhan Penduduk
1,25 1,19 105,04
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 55
MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik
4 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
SAKIP B B B
5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Nilai LPPD Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
6 Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah Opini BPK WTP WTP WTP
7 Meningkatnya profesionalitas aparatur
Indeks Profesionalitas ASN
75 68 90,66
8 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
Survey Kepuasan Masyarakat
78 80,95 103,78
MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya
pengentasan kemiskinan
9 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
0,0564 0,0536 105,22
10 Meningkatkan
pemerataan pendapatan
Indeks Gini 0,4 0,37 108,10
11 Indeks Williamson 0,34 0,35 102,94
12 Menurunnya kemiskinan Angka Kemiskinan
0,058 0,049 118,36
13 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
8,26% 8,26% 100,00
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan
14 Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi
Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)
D
C 133,89
15 Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
Persentase pengelolaan sampah
98% 90% 91,84%
16 Meningkatnya pelayanan air limbah domestik
Persentase cakupan layanan air limbah domestik
76,75% 100% 130%
17 Meningkatnya pelayanan drainase permukiman
Persentase luasan genangan terhadap luas kota
0,31% 0,86% 277,42%
18 Meningkatnya pelayanan air bersih
Persentase cakupan pelayanan air bersih
70,52% 70,52% 100%
19 Mengurangi luas kawasan kumuh
Rasio luas kawasan kumuh
3,96% 1,88% 210,63
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 56
20 Meningkatnya ketahanan bencana
Indeks Resiko bencana Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
Kelas Resiko Sedang
21 Meningkatnya
pembangunan yang berkelanjutan
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)
32,25 32,67 101,30
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan
22 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
80% 95,10% 118,88%
23 Meningkatkan
pengarusutamaan gender
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
73,63% 76,97% 104,53%
24 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
92,30% 92,23% 100%
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada
Tahun 2018, dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator
sasaran:
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak
Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul
Sasaran 1
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan
Tabel 3.1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2017 – 2018
Di bidang Pendidikan untuk sasaran peningkatan akses dan kualitas pendidikan
menunjukkan kinerja yang sangat baik, dari target yang telah ditetapkan sebesar 74.10
% ditahun 2018 teralisasi sebesar 74,66 % atau capaiam kinerja mencapai 100,48 %
Indikator
Target Realisasi capaian kinerja Target Realisasi capaian kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Indeks Pendidikan
74,07 81,55 100 74,10 74,66 100,48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 57
Tabel 3.2. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Pencapaian Indeks Pendidikan didukung dengan program/kegiatan Perangkat
Daerah yang menunjang keberhasilan/kegagalan pernyataan kinerja. (Cross Cutting
Program Kegiatan). Perangkat Daerah yang mendukung pada Indeks Pendidikan adalah
Disdik, Bappeda, Dinkes, Disbudparpora, Diskominfoarpus, Disdukcapil, Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Disnaker, dan Kemenag, seperti yang tergambar di bawah ini:
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target Tahun
2018 Realisasi Tahun
2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Indeks Pendidikan
74,30 74,10 74,66 100,48
Indeks
Pendidikan
Disnaker Dinas Pendidikan
Bappeda
Dinas Kesehatan
Disbudparpora
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Disdukcapil
Diskominfoarpus
Kemenag
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 58
Sasaran 2
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Tabel 3.4.
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2017 – 2018
Indikator yang mendukung Indeks Kesehatan adalah Angka Kematian Ibu (AKI)
pada tahun 2018 target 102 dengan realisasi 102.16 dan capaian kinerja 100.16, Angka
Kematian Bayi (AKB) target 7.12 dengan realisasi 4.18 dan capaian kinerja 141.29,
Pravelensi Kurang Gizi target<6.9% dengan realisasi 6.29 dan capaian kinerja 91.15,
Indeks Keluarga Sehat target 0.4 dengan realisasi 0.29 dan capaian kinerja 72.5.
Tabel 3.6.
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM) jika ada
IND
EK
S K
ESE
HA
TA
N
Angka Kematian Ibu (AKI)
target 102
realisasi 102.16
capaian kinerja 100.16
Angka Kematian Bayi (AKB)
target 7.12
realisasi 4.18
capaian kinerja 141.29,
Pravelensi Kurang Gizi
target < 6.9%
realisasi 6.29
capaian kinerja 91.15
Indikator
Target SPM
2017 s.d 2022
Target Tahun
2018
Realisasi
Tahun 2018
Capaian Kinerja
Tahun 2018
Pelayanan kesehatan
ibu hamil 100 100 94.66 94.66
Pelayanan kesehatan
ibu bersalin 100 100 96.24 96.24
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
100 100 94.42 94.42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 59
Penyebab Belum tercapainya SPM Dinas kesehatan :
1. SPM Belum menjadi target RPJMD sehingga alokasi sumber daya belum sepenuhnya
mendukung SPM
2. Keterbatasan SDM untuk pencapaian beberapa indikator
3. Pemahaman/ Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan
pada fasyankes masih rendah,
4. Optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pendataan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga (PIS PK)
6. adanya perbedaan Definisi Operasional dalam perhitungan SPM
7. Belum optimalnya pelaporan dari jejaring puskesmas dan dinas ( RS, Klinik Swasta,
BPM, DPM, Balai Pengobatan)
Dana untuk mendukung pencapaian SPM Dinas Kesehatan 2018 adalah sebesar Rp.
2.530.848.700,- . Alokasi tersebut digunakan secara langsung maupun tidak langsung
pada kegiatan SPM, hasilnya masih belum sesuai dengan harapan.
Pelayanan kesehatan balita 100 100 48.39 48.39
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
100 100 100 100
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
100 100 23.25 23.25
Pelayanan kesehatan
pada usia lanjut 100 100 13.45 13.45
Pelayanan kesehatan
penderita hipertensi 100 100 38.88 38.88
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes
Melitus
100 100 30.86 30.86
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
100 100 79.88 79.88
Pelayanan kesehatan orang dengan TB 100 100 107.14 107.14
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko
terinfeksi HIV
100 100 60.98 60.98
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 60
Sasaran 3
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
Tabel 3.7. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2017 – 2018
Tabel 3.8. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Jumlah penduduk Kota Cimahi yang besar, akan mempunyai dampak terhadap
kehidupan masyarakat Kota Cimahi kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi
yang tepat untuk menanggulanginya. Dengan penduduk yang besar maka pemerintah
tidak akan kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja, namun di sisi lain jumlah penduduk
yang besar ini memerlukan perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan
kesejahteraanpenduduknya baik material maupun rohaniahnya. Masalah-masalah lainakan
timbul seperti kemiskinan, pengangguran dan lain-lain.
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Cimahi selalu
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kota Cimahi sebanyak
tahun pada akhir tahun 2018 berjumlah 548.373. jiwa mengalami peningkatan sebesar
1,26 persen Dari jumlah penduduk sebanyak 548.373 jiwa pada tahun 2018 tersebar di
tiga kecamatan di Kota Cimahi, dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Cimahi Selatan
Indikator Target Realisasi
capaian
kinerja Target Realisasi
capaian
kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Laju Pertumbuhan Penduduk
0,38 0,81 213,15% 1,25 1,19 105,04%
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target Tahun
2018 Realisasi Tahun
2018
Laju Pertumbuhan Penduduk
1,31 1,25 1,19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 61
sebanyak 231.560 jiwa, kecamatan Cimahi tengah sebanyak 158.663 jiwa dan
Kecamatan Cimahi Utara sebanyak 158.150 jiwa.Dilihat dari grafik laju pertumbuhan
penduduk tahun 2013 hinggatahun 2017, laju pertumbuhan penduduknya terus
mengalami penurunan.
Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 1,19 persen
atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013
laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 1,47 persen mengalami penurunan
menjadi 0,28 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian
pertumbuhan penduduk Kota Cimahi dari tahun ke tahunnya.
Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi, 2013-2017
Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020
Laju pertumbuhan penduduk di kecamatan di Kota Cimahi pada tahun 2017
secara umum juga mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 3
kecamatan yang ada di Kota Cimahi terdapat 2 kecamatan yang berada di atas laju
pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yaitu Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan
Cimahi Utara. Sedangkan 1 kecamatan memiliki laju pertumbuhan penduduk di bawah
laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yaitu Kecamatan Cimahi Tengah.Laju
pertumbuhan Kota Cimahi Tahun 2017 sebesar 0,8% dan termasuk dalam kategori
rendah yakni kurang dari 1% LPP Kota Cimahi tahun 2017 ini lebih kecil dibandingkan
LPP Provinsi Jawa Barat yakni 1,34% (proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035)
dan nasional 1,38% (proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035).
1,41 1,31 1,27 1,19
2014 2015 2016 2017
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Cimahi
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cimahi
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 62
Misi 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional,
Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang berbasis pada Sistem Penganggaran
yang Pro Publik
Sasaran 4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Tabel 3.9. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2017 – 2018
Tabel 4.0.
Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Kota Cimahi tahun 2016 mengalami tren peningkatan menjadi 50,27 atau predikat “CC”
dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya memperoleh nilai 48,12 atau “C”. Hasil
evaluasi pada tahun 2017 memperoleh nilai 60,68 atau “B”.Sedangkan pada tahun 2018
predikat tetap“B”, namun ada kenaikan nilai menjadi 63,99.
Indikator
Target Realisasi capaian kinerja
Target Realisasi capaian kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
SAKIP CC B B B B B
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target Tahun
2018 Realisasi
Tahun 2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
SAKIP A B B B
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 63
Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum
meningkat, karena Perumusan Sasaran Strategis pada RPJMD maupun Renstra PD belum
sepenuhnya mampu menggambarkan kinerja outcome yang diharapkan akan dicapai.
Untuk itu perlu melakukan reviu secara ringkas terhadap RPJMD dan Renstra PD untuk
lebih memastikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi pada
hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (result oriented), memperhatikan
keterpaduan perencanaan (integrated development plan) serta telah dilakukan cascade
kinerja.
Solusi yang akan dilakukan adalah memperkuat kolaborasi antara Bappeda,
Inspektorat dan Bagian Organisasi sebagai ujung tombak pelaksanaan akuntabilitas pada
Pemerintah Kota Cimahi, dengan melaksanakan pendampingan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melakukan reviu secara
ringkas terhadap RPJMD dan Renstra PD.
Pemerintah Daerah Kota Cimahi berupaya melakukan integrasi sistem
perencanaan kinerja, sistem penganggaran dan informasi kinerja, untuk memastikan
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Lebih mendorong penerapan budaya
kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan menyusun indikator kinerja
individu (IKI) yang selaras dengan kinerja organisasi, serta dijadikan acuan dalam
penyusunan SKP. Penguatan budaya kinerja ini juga sebaiknya dilakukan dengan
pelaksanaan reviu kinerja berjenjang secara berkala di seluruh unit kerja. Dengan
demikian akan mengoptimalkan kinerja aparatur dalam manajemen kinerja.
48,12 50,27 60,68 63,99
0
50
100
2015 2016 2017 2018
Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja
Evaluasi Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 64
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pernyataan kinerja (Cross Cutting Program/Kegiatan) :
(Cross Cutting Program/Kegiatan)
Sasaran 5
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintah Daerah
Tabel 4.1.
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2017 – 2018
SAKIP
Program Kebijakan Daerah, Koordinasi,
Pembinaan, Dukungan
Manajemen dan Pelayanan
Administratif
Program Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan sistem
pengawasan internal dan pelaksaanaan
pengendalian kebijakan Kepala
Daerah
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator Target Realisasi
capaian
kinerja Target Realisasi
capaian
kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Nilai
LPPD
Sangat
tinggi
Sangat
tinggi
Sangat
tinggi
Sangat
tinggi
Sangat
tinggi
Sangat tinggi
BAPPEDA
INSPEKTORAT
PERANGKAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI SETDA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 65
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bentuk evaluasi selama
1 (satu ) anggaran berdasarkan Rencana Kerja pemerintah Daerah yang disampaikan
Kepala Daerah Kepada Pemerintah meliputi aspek penilaian tataran pengambilan kebijakan
daerah dan tataran pelaksanaan kebijakan, yang mengambarkan kinerja pelaksanaan
urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah. PPD mengambarkan
keberhasilan penyelenggraan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan hak yang
diperoleh daerah dengan ketercapaian Indikator Kinerja Kunci dan pelaksanaan standard
pelayanan Masyarakat .
Kota Cimahi sejak tahun 2015 memperoleh predikat pencapaian sangat tinggi atas
laporan penyelenggaran pemerintah daerah. Untuk tahun 2016 berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 800-35 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Stataus
Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah Secara Nasional meraih skor 3,0759 dengan
kategori Sangat Tinggi dan menempati urutan 12 secara Nasional
Tabel 4.2. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Sasaran 6
Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
Tabel 4.3.
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2016 – 2018
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target Tahun
2018 Realisasi Tahun
2018
Capaian Kinerja Tahun
2018
Nilai LPPD Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi
Indikator Target Realisasi
capaian kinerja
Target Realisasi capaian kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 66
Tabel 4.4.
Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Piagam Perghargaan Menteri Keuangan RI Atas LKPD Tahun 2017 Dengan
Pencapaian Standar Tertinggi Dalam Akutansi Dan Pelaporan Keuangan sehingga
memperoleh Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kota Cimahi menjadi 3
Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang meraih opini WTP 5 kali berturut-turut sejak
2013 s.d 2017. Kota Cimahi mendapatkan hasil pemeriksaan dengan mempertahankan
raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mencapai target
dikarenakan :
1. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kota Cimahi dalam
transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan;
2. Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang
memberikangambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi,
karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta
jumlah hutang dan piutang;
3. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-
syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan
yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan,
kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan efektivitas sistem
pengendalian intern.
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Realisasi Tahun
2013-2017 Target
Tahun 2018 Realisasi
Tahun 2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Opini BPK
WTP WTP
WTP
WTP WTP
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 67
Sasaran 7
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur
Tabel 4.6.
Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Pada tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
menetapkan Peraturan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas
ASN, maka sasaran indikator tujuan BKPSDMD Kota Cimahi pada tahun 2018 yaitu:
Dari kedua gambar diatas mengenai faktor penunjang Indeks Porfesionalitas ASN
dapat dijelaskan bahwa ada 1 (satu) perbedaan faktor penunjang Indeks Profesionalitas
ASN, yaitu Berkurangnya Gap Tunjangan Kinerja ASN menjadi Kualifikasi Pendidikan ASN.
Perhitungan Gap Tunjangan Kinerja lebih menitikberatkan pada perhitungan selisih
kompensasi yang diterima seseorang baik secara internal maupun eksternal pada
kompleksitas pekerjaan dan resiko yang setara atau dapat disebut dengan selisih rata-
rata tunjangan kinerja PNS untuk jabatan yang sama (%) sedangkan kualifikasi diukur
dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai oleh setiap pegawai.
(IPP) INDEKS PROFESIONALI
TAS ASN
Meningkatnya Kompetensi
Pegawai
Bekurangnya Pelanggaran
disiplin Pegawai
Meningkatnya Kinerja Pegawai
Kualifikasi
Pendidikan ASN
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target Tahun
2018 Realisasi
Tahun 2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Indeks Profesionalitas ASN
75 75 68 90,66
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 68
Sasaran Indikator BKPSDMD Kota Cimahi adalah Kompetensi, Kinerja, Disiplin
serta Gap Tunjangan Kinerja. Untuk tahun 2018 ada perubahan dalam sasaran indikator
tujuan yaitu pengukuran gab tunjangan kinerja menjadi Kualifikasi Pendidikan adapun
rincian capaian adalah sebagai berikut:
Sasaran Indikator Tujuan BKPSDMD Kota Cimahi telah sesuai dengan Permen PAN RB
No. 38 Tahun 2018 yang memiliki capaian kinerja, Kualifikasi 13 %, Kompetensi 24%,
Kinerja 26 % dan disiplin 5%. Penjabaran dari sasaran indikator tujuan dapat dilihat
dibawah ini :
� Kualifikasi Pendidikan PNS Kota Cimahi
Kualifikasi Pendidikan adalah Riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh
PNS realisasi yang dicapai BKPSDMD Kota Cimahi adalah sebesar 13% yang dapat
dilihat pada diagram dibawah ini :
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 69
Kualifikasi pendidikan formal sangat dibutuhkan dalam era globalisasi ini semakin sini
masyarakat semakin kritis mengenai pelayanan publik, oleh karena itu dalam perekrutan
ASN BKPSDM Kota Cimahi berusaha untuk sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan
sesauai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan Kementrian PAN RB dan untuk
meningkatkan kualifikasi pendidikan PNS Kota Cimahi, BKPSDMD Kota Cimahi akan
memberi dukungan terhadap setiap PNS yang akan melanjutkan pendidikan ketingkat
selanjutnya.
Berdasarkan Permen PANRB No. 38 Tahun 2018 Kualifikasi Pendidikan adalah
Riwayat Pendidikan Formal terakhir yang dicapai oleh PNS. Bobotuntuk kualifikasi
pendidikan sebesar 25% dari 100%. Capaian Kinerja BKPSDMD Kota Cimahi pada
Sasaran indikator tujuan yaitu sebesar 13% dari 25% maka capaian kinerja yang
diperoleh yaitu sebesar 52%. Pencapaian terbesar didapat dari pegawai yang memiliki
riwayat pendidikan terakhir S-1 yaitu sebesar 7,28% dari 13%, dan yang terkecil yaitu
pegawai dengan riwayat pendidikan S-3sebesar 0,02% dari 13%.
0,28%
2,32%1,54%
7,28%
1,56%0,02%
Diagram 3.1
Kualisifikasi Pendidikan PNS Kota Cimahi
Target Realisasi Capaian
Kinerja
25% 13%
52%
Diagram 3.2
Target Realisasi Capaian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 70
� Meningkatnya Kompetensi Pegawai
Dalam mengembangkan kompetensi PNS, BKPSDMD Kota Cimahi telah menyusun
rencana pengembangan kompetensi setiap tahunnya yang tertuang dalam rencana
kerja anggaran tahunan. Pengembangan Kompetensi PNS Kota Cimahi dilakukan
melalui Pendidikan dan Pelatihan, Seminar dan Workshop. Untuk meningkatkan
Produktifitas, Efektifitas dan Efisiensi. Tahun 2018 BKPSDMD Kota Cimahi
melaksanakan danmengirim PNS pemerintah kota Cimahi untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan diantanya sebanyak 442 PNS, dengan rincian sebagai
berikut: 8 Orang Diklat Prajabatan dan 49 orang Diklat Kepemimpinan dan
BKPSDMD Kota Cimahi telah melaksanakan Diklat 20JP+ dan Seminar dengan
peserta terdiri dari 40 orang PNS mengikuti Diklat 20 JP dan 328 PNS Mengikuti
Seminar dan Workshop serta PNS yang mengikuti DiklatFungsional sebanyak 17
PNS.
Pengembangan kompetensi pegawai pada dasarnya untuk memastikan dan
memelihara kemapuan pegawai agar memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga
dapat memberikan kontribusi optimal bagi organisasi, Pendidikan danpelatihan pada
dasarnya adalah suatu proses terencana untuk mengubah sikap atau prilaku,
pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman belajar sehingga dapat memberi
kotribusi peningkatan produktifitas, efektifitas dan efiseiensi organisasi setelah pegawai
kembali ke tempat kerjanya.
Diklat
Struktural
Diklat
Fungsional
Diklat 20JP+ Seminar
57 17 40
328
Diagram 3.3
Kompetensi Pegawai Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 71
Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah
dilaksanakan yaitu : Diklat Struktural, Diklat Fungsional, Diklat 20P dan
Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. Bobot untuk indikator ini sebesar 40%. Realisasi
BKPSDMD pada Indikator ini adalah 24% dari 40% maka capaian kinerja yang diperoleh
yaitu 60%. Sampai tahun 2018 sebanyak 413 pegawai sudah mengikuti Diklat PIM , 2525
pegawai sudah mengikuti diklat fungsional, 2525 pegawai sudah mengikuti diklat 20pj
dan 2778 pegawai sudah mengikuti seminar.
� Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja diukur dari indikator prestasi kerja pegawai yang meliputi sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja pegawai. Untuk BKPSDMD Kota Cimahi capaian kinerja
tahun 2018 untuk indikator ini sebesar 26% dari bobot penilaian sebesar 30%
maka capaian kinerjanya sebesar 86%. Rata-rata dalam penilaian kinerja
pegawai, pegawai pemerintah Kota Cimahi memperoleh nilai 81-90 dengan
kategori “TINGGI”. PNS Pemerintah Kota Cimahi paling rendah berada di kategori
“Rendah” dengan range 70-80 yaitu sekitar 5,35% dari jumlah PNS Kota Cimahi
yang berjumlah kurang lebih 4000 orang.
9,7%59,5% 59,5% 65,4%
Kompetensi PNS Kota Cimahi Sampai Tahun 2018
70-80 81-90 91-100
5,3…
82,10%
12,50%
Penilaian Kinerja Pegawai
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 72
� Tingkat kedisiplinan pegawai
Untuk indikator ini BKPSDMD Kota Cimahi menetapkan sasaran indikator tujuan yaitu
Berkurangnya Pelanggaran Disiplin Pegawai. Capain kinerja pada indikator ini
sebesar 0,24 % dari nilai Bobot yang ditetapkan Permen PAN RB No 38 Tahun 2018
sebesar 5 Persen. Maka untuk indikator ini, BKPSDMD kota cimahi bisa digolongkan
sebagai Pemerintah Kota yang memiliki PNS disiplin atau tingkat kedisiplinan
pegawai cukup tinggi, karena hanya 0,24% saja Pegawai atau PNS Pemerintah Kota
Cimahi yang memiliki riwayat pelanggaran disiplin berkategori ringan.
Dengan dikeluarkannya Perwal No. 3 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja ASN,
BKPSDMD Kota Cimahi sudah berhasil meningkatakan kedisiplinan Pegawai atau PNS
Kota Cimahi.
Target Realisasi CapaianKinerja
30% 26%
86%
Diagram 3.6
Capaian Kinerja Penilaian Kinerja Pegawai
TIDAK
PERNAH
RINGAN SEDANG BERAT
0,00%
0,24%
0,00% 0,00%
Pelanggaran Disiplin Pegawai
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 73
Sasaran 8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 4.7. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2017 – 2018
Tabel 4.8.
Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 tercapai nilai IKM
rata-rata yaitu 78,28 dengan kategori B (baik) dengan 18 Perangkat Daerah/ unit
pelayanan publik yang melaksanakan SKM. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan nilai
IKM dengan nilai 80,95 kategori B (Baik) dengan bertambahnya perangkat daerah yang
melaksanakan SKM. Survei Kepuasan masyarakat di Lingkungan Unit Pelayanan Publik
terus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga berdasarkan hasil survei IKM
tersebut Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik dapat melakukan perbaikan mutu
pelayanannya.
Indikator Target Realisasi
capaian kinerja
Target Realisasi capaian kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Survey Kepuasan Masyarakat
76 78,28 103% 78 80,95 103,73
Indikator Target RPJMD
2017-2022
Target Tahun
2018
Realisasi Tahun
2018
Capaian Kinerja
Tahun 2018
Survey Kepuasan
Masyarakat
76 78 80,95 103,73
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 74
Misi 3 : Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan
yang Berorientasi pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi
Informasi dan Industri Kecil Menengah dalam upaya Pengentasan
Kemiskinan
Sasaran 9
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
Tabel 5.0.
Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Kondisi ekonomi daerah dalam kerangka makro ekonomi dapat dilihat dari capaian
indikator ekonomi daerah Tahun 2017 sebagai berikut:
� Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi yang tercermin dari indikator Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) yang pada 5 (lima) tahun terakhir yang cenderung mengalami
perlambatan. Hal ini seiring dengan melambatnya laju pertumbuhan sektor industri
pengolahan, terutama industri besar sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar
bagi perekonomian Kota Cimahi. Meskipun sempat mengalami percepatan laju pada
Tahun 2016 dengan nilai LPE sebesar 5,62% . Angka tersebut masih tinggi dari angka
pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2017 yaitu sebesar 5,29 % .
Indikator Target RPJMD
2017-2022
Target Tahun
2018
Realisasi Tahun
2018
Capaian Kinerja
Tahun 2018
(LPE) Laju
Pertumbuhan Ekonomi
0,0562 0,0564 0,0536 105,22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 75
Gambar Perkembangan LPE Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 - 2017
Sumber: BPS Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat (diolah)
Dari gambar di atas terlihat bahwa secara umum LPE Kota Cimahi terjaga di
angka 5% setiap tahunnya meskipun cenderung mengalami pelambatan. Perlambatan
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi juga sejalan dengan melambatnya
pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dapat
dipahami karena Jawa Barat juga masih mengandalkan kontribusi terbesar dari sektor
Industri Pengolahan sama seperti Kota Cimahi. Bahkan Jawa Barat mengalami
perlambatan LPE yang sangat signifikan pada periode Tahun 2013 - 2014. Angka ini
sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan setiap sektor, berikut ini Laju Pertumbuhan
Ekonomi menurut sektor/lapangan usaha.
Tabel
Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015–2017 (Persen)
Kategori Lapangan Usaha 2015 2016 2017 Rata-Rata
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (4,70) (2,33) 0,82 (2,07)
B Pertambangan dan Penggalian - - - -
C Industri Pengolahan 4,00 4,30 4,13 4,14
D Pengadaan Listrik dan Gas 2,64 6,91 2,82 4,12
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,94 5,78 6,52 4,41
F Konstruksi 4,42 4,87 7,02 5,44
5,65 5,49 5,43
5,62 5,36
6,33
5,09 5,05
5,66 5,29
4,00
5,00
6,00
7,00
2013 2014 2015 2016 2017
Kota Cimahi Jawa Barat
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 76
G Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
5,28 5,67 4,32 5,09
H Transportasi dan Pergudangan 5,46 8,50 5,20 6,39
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
5,88 4,68 6,42 5,66
J Informasi dan Komunikasi 17,59 14,21 11,80 14,53
K Jasa Keuangan dan Asuransi 10,05 8,12 6,80 8,32
L Real Estate 4,68 5,78 7,28 5,91
M Jasa Perusahaan 7,59 7,72 8,13 7,81
N Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
3,06 2,84 0,95 2,28
O Jasa Pendidikan 8,44 8,23 8,37 8,35
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,52 8,57 7,57 9,22
Q Jasa Lainnya 4,45 4,34 7,46 5,42
PDRB 5,43 5,62 5,36 5,47
Sumber: BPS Kota Cimahi
Rata-rata pertumbuhan tertinggi di Kota Cimahi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
terakhir adalah pada sektor tersier (kategori G – U) yaitu Sektor Informasi dan
Komunikasi yang merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dengan
rata-rata LPE sebesar 14,53% diikuti sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
dengan rata-rata LPE sebesar 9,22% dan Jasa Pendidikan dengan rata-rata LPE
sebesar 8,35%. Sektor perdagangan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar di
sektor tersier hanya tumbuh rata-rata sebsesar 5,09% dalam jangka waktu yang sama.
� Tenaga Kerja
Besarnya jumlah penduduk Kota Cimahi menyumbang jumlah angkatan kerja yang
cukup besar. Kota Cimahi telah mencapai Bonus Demografi dimana jumlah penduduk
usia produktif mencapai prosentase lebih dari 70% dari jumlah penduduk keselurahan.
Selama periode 3 (tiga) tahun terakhir jumlah angkatan kerja mengalami pertumbuhan
rata-rata sebesar 6,65 persen, jumlah penduduk bekerja meningkat rata-rata sebesar
8,46 persen dan jumlah pengangguran menurun secara rata-rata sebesar 8,19 persen.
Masih tingginya jumlah pengangguran di Kota Cimahi menjadi suatu permasalahan
yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk segera diatasi. Melambatnya
pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapaan tenaga kerja di sektor-
sektor yang juga mengalami pengurangan sehingga penurunan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) belum terlalu signifikan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 77
Tabel
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Cimahi Tahun 2013 – 2017
Sumber : BPS Kota Cimahi 2018 (diolah)
Pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi selama periode Tahun 2013 -2017 secara
rata-rata mengalami perlambatan. Hal ini berpengaruh terhadap penyerapaan tenaga
kerja di sektor-sektor yang juga mengalami pengurangan sehingga penurunan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) belum terlalu signifikan. Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2017 sebesar 8,43% hanya mengalami penurunan kurang dari 1% dari tahun
sebelumnya sehingga jumlah pengangguran di Kota Cimahi yang sampai tahun 2017
berjumlah 25.033 orang masih masuk dalam kategori cukup tinggi karena masih berada di
atas rata-rata tingkat pengangguran provinsi Jawa Barat. Tingginya tingkat pengangguran
terbuka di Kota Cimahiditandai juga oleh besarnya nilai TPAK, yaitu sebesar 65,33%pada
tahun 2017. Hal ini artinya ada sebanyak 65,33 persen dari penduduk usia kerja yang
termasuk kedalam angkatan kerja.
Rendahnya etos kerja dan ketrampilan yang dimiliki tenaga kerja menjadi alasan
lain tidak terserapnya tenaga kerja oleh perusahaan. Selain itu, banyak tenaga kerja yang
mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai sertifikat keahlian sehingga kalah dengan
tenaga kerja dari daerah lain yang bersertifikat. Rendahnya angka serapan tenaga kerja
juga dipengaruhi oleh rendahnya daya saing tenaga kerjaKota Cimahi sehingga banyak
tenaga kerja berasalkan dari daerah lain. Regulasi yang ada tidak bisa mengatur
prosentasi minimal penyerapan tenaga kerja pendudukKota Cimahi.
2013 2015 2017
Jumlah Angkatan Kerja 261.235 282.539 297.050 6,65
Jumlah Penduduk Bekerja 231.379 257.105 272.017 8,46
Jumlah Pengangguran Terbuka 29.856 25.434 25.033 (8,19)
Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja / TPAK (%)61,32 64,09 65,33 2,01
Tingkat Pengangguran Terbuka /
TPT (%)11,43 9,00 8,43 (1,50)
UraianTahun Rata-Rata
Pertumbuhan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 78
Sasaran 10
Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Indeks Gini
Tabel 5.2. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
� Distribusi Pendapatan
Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan
dalam bagian ini dijelaskan dengan menggunakan Indeks Gini. Berdasarkan data pada
Tabel di atasterlihat bahwa Indeks Gini yang merepresentasikan ketimpangan dalam
pendapatan antar golongan pendapatan di Kota Cimahi awalnya memiliki
kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2017 Indeks Gini
Kota Cimahi menurun di angka 0,37 yang menunjukkan adanya perbaikan dalam hal
pemerataan pendapatan.Dengan melihat perkembangan indeks gini selama 5 (lima)
tahun pada periode Tahun 2013 – 2017, secara rata-rata pemerataan pendapatan
masyarakat di Kota Cimahi berada pada tingkat ketimpangan sedang.
Tabel Indeks Gini dan Tingkat Ketimpangan
Kota Cimahi Tahun 2013 – 2017
INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-Rata
Pertumbuhan
Indeks Gini 0,40 0,39 0,40 0,42 0,37 0,40
Kriteria
Ketimpangan Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang
Sumber : Bank Indonesia
Indikator Target RPJMD
2017-2022
Target Tahun
2018
Realisasi Tahun
2018
Capaian Kinerja
Tahun 2018
Indeks Gini 0,41 0,40 0,37 108,10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 79
Indeks Williamson
Tabel 5.4. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Indeks Williamson digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan antar
wilayah. Indeks Williamson mengunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per
kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat
pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok Rumus
indeks Williamson menghasilkan angka indeks yang lebih besar dan sama dengan 0
(nol) dan lebih dari 1 (satu). Secara ekstrim, jika angka indeks sama 0 (nol) maka
menandakan tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Sebaliknya, angka indeks yang lebih
besar dari nol menunjukan adanya ketimpangan. Semakin besar indeksnya berarti
semakin besar pula tingkat ketimpangan ekonominya
Kondisi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kota Cimahi untuk kurun
waktu tahun 2012 - 2018 cenderung mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada
tabel d bawah ini:
Tabel Indeks Williamson Antar Kelurahan dan Antar Kecamatan
Tahun 2012 - 2018
Indeks Williamson 2012 2014 2016 2018
Antar Kelurahan 0,53 0,74 0,74 0,74
Antar Kecamatan 0,30 0,35 0,35 0,35
Sumber: Olahan Bappeda
Indikator Target RPJMD
2017-2022
Target Tahun
2018
Realisasi Tahun
2018
Capaian Kinerja
Tahun 2018
Indeks Williamson
0,35 0,34 0,35 102,94
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 80
Dari tabel diatas diketahui perkembangan Indeks Williamson yang terdapat di Kota
Cimahi mengalami kenaikan pada Tahun 2012 ke Tahun 2014. Secara keseluruhan,
disparitas spasial di Kota Cimahi masih cukup tinggi karena nilai indeks williamson Kota
Cimahi lebih mendekati nilai 1 terutama antar kelurahan akan tetapi untuk indek william
antar kecamatan tidak terlalu tinggi. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Kota
Cimahi ini dikarenakan tingginya perbedaan pendapatan dan perbedaan konsentrasi
yang mencolok antar kelurahan yang ada di Kota Cimahi.
Sasaran 11
Menurunnya Kemiskinan
Tabel 5.6. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Tingkat kemiskinan di Kota Cimahi mengalami tren penurunan yang cukup
signifikan pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada periode Tahun 2016 –2018 , dari 5,92
persen ditahun 2016 menjadi 4,94 persen di tahun 2018. Penurunan angka kemiskinan ini
sejalan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin meskipun garis kemiskinan
meningkat. Dilihat dari capaian indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2)
yang mengalami penurunan dari 1,10 di tahun 2017 menjadi 0,84 di tahun 2018 untuk P1
dan dari 0,35 menjadi 0,23 untuk P2 menunjukkan bahwa pendapatan penduduk miskin
meningkat dan semakin mendekati garis kemiskinan serta semakin berkurangnya
ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin.
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target Tahun
2018 Realisasi Tahun
2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Angka
Kemiskinan 0,059 0,058 0,049 118,36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 81
Tabel
Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2011 – 2016
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
Tabel 5.7. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2016 – 2018
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
Garis Kemiskinan 361.794 386.513 411.665 433.759 462.969
Jml. Penduduk Miskin 31.800 34.090 35.070 34.530 29.940
Tingkat Kemiskinan (P0) 5,47 5,84 5,92 5,76 4,94
Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1)0,89 0,91 0,71 1,10 0,84
Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2)0,21 0,21 0,14 0,35 0,23
9,00 9,00
8,26
8,708,43
7,93
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
2016 2017 2018
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cimahi
Target Realisasi
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 82
Tabel 5.8.
Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Kota Cimahi merupakan salah satu kota dengan tingkat pengangguran terbuka
yang tinggi, walaupun pada tahun 2018 TPT di Kota Cimahi jumlahnya lebih rendah dari
TPT Jawa Barat. Data tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi Tahun 2018
mencapai angka sebesar 7,93% yang berarti 7,93% dari angkatan kerja yang ada di Kota
Cimahi masih belum mendapatkan pekerjaan lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Barat
yang sebesar 8,17%
Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi ditandai juga oleh
besarnya nilai TPAK, yaitu sebesar 64,09 (data BPS 2017) yang berarti ada sebanyak
64,09% dari penduduk usia kerja yang termasuk kedalam angkatan kerja. Angka TPAK
Kota Cimahi tahun 2017 lebih besar dibandingkan dengan angka TPAK Provinsi Jawa
Barat yang hanya sebesar 60,34% (data BPS 2017) adanya sebanyak 60,34% dari
penduduk usia kerja yang berpotensi sebagai angkatan kerja. Dua data tersebut
menggambarkan bahwa Kota Cimahi termasuk daerah yang memiliki TPAK besar dengan
pengangguran terbuka yang besar di Jawa Barat, kondisi ini memiliki arti bahwa banyak
angkatan kerja di Kota Cimahi yang belum mendapat kerja, yang menyebabkan Kota
Cimahi termasukke dalam salah satu daerah yang memiliki pengangguran besar dengan
TPAK yang juga besar di Jawa Barat.
Nilai TPAK yang besar dan penurunan TPT yang disertai dengan laju pertumbuhan
ekonomi yang juga besar, pada akhirnya berdampak pada penurunan ketimpangan
pendapatan antar golongan pendapatan. Hal ini disebabkan karena peningkatan
pertumbuhan ekonomi mulai dapat dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.
Target RPJMD 2017-2022
9,0%
Capaian
Kinerja
Tahun
2018
9,60%
TPT (Tingkat
Pengangguran Terbuka
Realisasi Tahun 2018
8,26%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 83
Akibatnya jelas terlihat bahwa nilai dari Gini Rasio Kota Cimahi paling kecil dibanding
periode tahun 2012-2017.
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan,
Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakt yang Berkeadilan
Sasaran 12
Meningkatnya Tingkat Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi
Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS)
Tabel 5.9. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2016 – 2018
Indikator Target Realisasi
capaian kinerja
Target Realisasi capaian kinerja
Target Realisasi capaian kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) Berdasarkan kondisi kemantapan jalan (DPUPR)
95% 97,06% 100% 92,4% 92,88 100% 93% 93,91% 100%
Tingkat Pelayanan Jalan/Level
of Service (LOS)
(Dishub)
D D - D D 0.79 D C 0,59
(133,89%)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 84
Tabel 6.0.
Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Berdasarkan rata-rata hasil Traffic Counting 10 ruas jalan di Kota Cimahi
didapatkan hasil type Pelayanan C dengan LOS = 0,59 (Arus stabil, tetapi kecepatan dan
gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan). Tahun
2018 Type Pelayanan lebih meningkat dari Tahun 2017. Pada Tahun 2017 Type
pelayanannya D dengan LOS = 0,79 sedangkan pada tahun 2018 meningkat jadi C
dengan LOS = 0,59
Target RPJMD 2017-2022 type pelayanan sudah tercapai yaitu C tetapi data ini
belum mencakup seluruh ruas jalan di Kota Cimahi, hanya menggunakan data 10 ruas
jalan di Kota Cimahi. Tahun berikutnya dilakukan perhitungan VCR di seluruh ruas kota
cimahi.
Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dikarenakan adanya kegiatan
yang mendukung pada pencapaian kinerja tersebut seperti : adanya manajemen rekayasa
lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan umum, sosialisasi keselamatan
lalu lintas agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas, adanya pengadaan marka parkir
supaya tertib dalam perparkiran, adanya marka kuning untuk tanda dilarang parkir diarea
ruas jalan yang ada marka kuningnya.
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target Tahun
2018 Realisasi Tahun
2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Tingkat Pelayanan Jalan/Level of
Service (LOS) Berdasarkan kondisi kemantapan jalan (DPUPR)
95% 93% 93,91% 100%
Pelayanan
Jalan/Level of Service (LOS)
(Dishub)
C D C 0,59
(133,89%)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 85
Tabel 6.1.
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM)
Tingkat kenaikan/penurunan Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) Berdasarkan
kondisi kemantapan jalan, diakibatkan faktor alam/cuaca seperti banjir, beban kendaraan
yang melampaui batas kelas jalan, sumber anggaran yang mencukupi, kualitas pekerjaan
yang sesuai dengan spesifikasi sehingga umur rencana jalan terpenuhi dan
penindakan/penegakan hukum bila terjadi pelanggaran.
Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilakukan dengan perencanaan yang
tepat, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan
kontrak dari segi waktu dan kualitas sehingga penggunaan sumber daya manusia, sumber
daya alam lebih efektif dan efisien.
Sasaran 13
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan
Persentase Pengelolaan Sampah
Tabel 6.2. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Indikator Target SPM Target Tahun
2018
Realisasi Tahun
2018
Capaian Kinerja
Tahun 2018
Persentase tingkat
kondisi jalan Kabupaten/K
ota baik dan sedang
60% 93% 93,91% 100%
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target Tahun
2018 Realisasi Tahun
2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Persentase
Pengelolaan Sampah
87% 98% 90% 90,47%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 86
Indikator sasaran persentase pengolahan sampah. Tahun 2018 target
indikator sasaran pengolahan sampah adalah sebesar 90% dan capaian
pengolahansampah sebesar 90,47%, ini diperoleh dari penanganan sampah yang
dikelola di TPA Sarimukti dari Kota Cimahi sebesar 82.429,454 ton atau 84.05% dan
kegiatan pengurangan yang ada di Kota Cimahi menunjukan angka 339,151 ton selama
tahun 2018. Apabila dipersentasekan terhadap potensi timbulan sampah Kota Cimahi
dengan jumlah penduduk 548.373 jiwa adalah sebesar 6,7%. Strategi yang dilakukan
Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah berupa penetapan peraturan tentang
pengelolaan sampah dengan cara :
a. Pengurangan Sampah
pengurangan jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya, melalui
kegiatan-kegiatan :
1. Pembatasan timbulan sampah;
2. Pemanfaatan kembali sampah; dan
3. Pendaur ulangan sampah;
b. Penanganan Sampah
Merupakan sampah yang ditangani oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan :
1. Pemilahan/pengumpulan sampah
2. Pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir
3. Pengolahan sampah menjadi bahan baku dan sumber energi
4. Pemrosesan akhir;
5. Kebijakan tentang penggunaan kantong plastik.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 87
Sasaran 14
Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik
Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik
Tabel 6.4. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Tabel 6.5.
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini
dengan standar nasional (SPM)
Indikator sasaran target tahun 2018 persentase cakupan layanan air limbah
domestik adalah 76,75%, cakupan pelayanan pengelolaan air limbah tahun 2018 adalah
380.585 jiwa naik 6.050 jiwa dari tahun 2017 sebesar 374.535 Jiwa, untuk melayani air
limbah domestik masyarakat Kota Cimahi telah dibangun 482 unit septictank komunal dan
2019 unit MCK, total penduduk yang dilayani 110.966 KK atau 71,41% . kendala yang
dihadapi dalam pengelolaan limbah domestik adalah terbatasnya lahan dan kesadaran
masyarakat terkait IPAL Komunal masih terbatas sehingga masih ada penolakan dari
masyarakat untuk pembangunan IPAL komunal. Untuk mempercepat pelayanan akses
terhadap air limbah domestik saat ini sedang dilakukan pembangunan IPAL Komunal yang
didanai oleh hibah dari program sAIIG yang merupakan bantuan dari pemerintah australia
dalam hal pencapaian akses sanitasi, pada program sAIIG selain bantuan teknis juga ada
bantuan non teknis agar kendala-kendala non teknis pembangunan IPAL dapat diatasi.
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target Tahun
2018 Realisasi Tahun
2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik
70,10% 76,75% 100% 100%
Indikator Target SPM Target Tahun
2018 Realisasi Tahun
2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik
50% 60% 100% 100%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 88
SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah jumlah penduduk
yang terlayani sistem pengelolaan air limbah baik setempat maupun terpusat pada tahun
2018 sebesar 60%. Namun menjadi catatan penting bahwa target tahun 2018 terkait
sektor air limbah domestik adalah universal akses air limbah domestik sebesar 100%,
yang berarti bahwa seluruh penduduk sudah terlayani oleh sistem pengolahan air limbah
domestik baik berupa on site maupun off site sistem.
Kota Cimahi merupakan kota yang memiliki predikat kota dengan sanitasi kota
yang baik dan telah meraih penghargaan terkait bidang sanitasi.
Capaian SPM sektor air limbah Kota Cimahi Tahun 2017-2018 dengan jenis
pelayanan dasar yaitu penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik,
target SPM sebesar 60% dengan capaian pada tahun 2017 adalah 70,27%, dan capaian
pada tahun 2018 adalah 82,66%dimana kontribusi tangki septik individual adalah
72,60%, MCK adalah 2,07%, IPAL SPALD-T adalah 7,88%.
Strategi yang telah ditetapkan terkait pengelolaan limbah domestik di Kota Cimahi
adalah meningkatkan kodisi yang ada dan membangun sistem off site pada daerah yang
telah ditentukan.
Sasaran 15
Meningkatnya Pelayanan Drainase Permukiman
Persentase luasan genangan terhadap Luas Kota
Tabel 6.5. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2017– 2018
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target
Tahun 2018 Realisasi
Tahun 2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Persentase Persentase Luasan Genangan terhadap Luas
Kota (DPKP)
0,31% 0,31% 0,86% 277,41%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 89
Indikator sasaran presentase luasan genangan terhadap luas kota target 2018
adalah 0,31%. Luas genangan tahun 2018 di Kota Cimahi 35 Ha atau 0,86%, genangan
yanga da di Kota Cimahi tersebar di 3 Kecamatan dan 8 Kelurahan yaitu sebagian besar
kelurahan Cipageran, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Utama, Kelurahan Baros, Kelurahan
Cimahi, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Cibeber, permasalahan
yang dihadapi dalam penyelesaian masalah genangan ini diantaranya:
• Penyempitan penampang saluran di hilir (bottle neck)
• Pencemaran/ pembuangan sampah ke saluran
• Pendangkalan / Sedimentasi saluran
• Penempatan ultilitas melintang saluran (Pipa PDAM, kabel PLN, kabel FO)
• Elevasi/ketinggian daerah pemukiman lebih rendah dari saluran
• Perubahan tutupan lahan;
• Adanya bangunan liar diatas drainase
Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengurangan genangan melalui pelaksanaan
normalisasi sungai, mengkaji kondisi drainase di Kota Cimahi melalui masterplan drainase,
pembebasan lahan untuk penyediaan kolam retensi maupun embung, melakukan
koordinasi dengan instansi vertikal, serta menerapkan sistem ecodrain. Dalam
pengurangan genangan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh satu Perangkat Daerah saja
tetapi perlu dukungan dari perangkat daerah lainnya termasuk kelurahan.
Tabel 6.6. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini
dengan standar nasional (SPM)
Indikator Target RPJMD
2017-2022
Target Tahun
2018
Realisasi
Tahun 2018
Capaian Kinerja
Tahun 2018
Persentase
Pengurangan genangan
(SPM) DPUPR
50% 22% 20,85% 94,77%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 90
Genangan (inundation) adalah terendamnya suatu kawasan permukiman lebih dari
30 cm selama lebih dari 2 jam. Jenis pelayanan dasar untuk drainase adalah penyehatan
lingkungan permukiman (sanitasi Lingkungan dan persampahan. Adapun indikatornya
adalah tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak
terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. Nilai
yang harus dicapai adalah sebesar 50%, dengan batas waktu pencapaiannya adalah
tahun 2019.
Pencapaian kinerja menurunnya area genangan mencapai 5,69 Ha dari 12,5 Ha
yang ditargetkan dalam renstra pada tahun 2018 karena adanya penurunan area
genangan seluas kurang lebih 1,58 Ha yaitu wilayah RW 24 Baros seluas 0,92 Ha dan RW
19 Kelurahan Melong seluas 0,66 Ha.
Pencapaian ini dibandingkan dengan SPM Bidang Pekerjaan umum dan Perumahan
Rakyat yang ditargetkan terjadi penurunan sebesar 22%, hanya tercapai sebesar 20,85%.
Hal ini disebabkan karena beberapa lokasi genangan khususnya di kawasan melong yang
berbatasan dengan Kota Bandung yang mana perencanaan teknisnya telah dilakukan oleh
Disperkim Pemerintah Provinsi Jawa Barat (DED Long Storage Tahun 2017) belum dapat
dieksekusi mengingat skema penanganan banjir utama dari BBWS Wilayah Citarum belum
terealisasi. Hal ini dapat dipahami karena apabila pelebaran sungai Cilember belum
dilakukan oleh BBWS Citarum maka eksekusi pembangunan Long Storage di kawasan
Melong hanya akan mengkonversi area genangan menjadi area banjir. Ini berarti kawasan
melong sebelah utara akan terbebas dari genangan tetapi kawasan Melong di Selatan
akan semakin terendam oleh banjir, karena terjadi perluasan banjir dan adanya kenaikan
muka air.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 91
Sasaran 16
Meningkatnya Pelayanan Air Bersih
Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih
Tabel 6.7. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Indikator sasaran tahun 2018 target persentase cakupan pelayanan air bersih
sebesar 70,52%, capaian pelayanan air bersih tahun 2018 adalah70.52% dengan
jumlah penduduk terlayani 375.855 jiwa dengan rincian sumber air bersih perpipaan
dari:
• Pelanggan PDAM Kab. Bandung sebesar 14.445 SR(13,55%)
• Pelanggan PDAM Kota Bandung sebesar 500 SR (0,47%)
• Pelanggan UPT Air Minum Kota Cimahi sebanyak 2.849 SR (2,6%)
• Pelanggan KP2A Kota Cimahi sebanyak 8.136 SR (7,63%)
• Belum terlayani 75,75%
Sumber air bersih lainnya sumur artesis dan sumur dangkal lainnya, saat ini sedang dan
akan dikembangkan untuk SPAM Leuwi Layung dan pengembangan reservoir dan
jaringan distribusi utama leuwigajah dan Jaringan transmisi dari desa sadu ke
Leuwigajah dari SPAM Gambung. Selain itu akan dibangun embung pasirkaliki yang
dapat juga digunakan sebagai sumber air baku SPAM.
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target Tahun
2018 Realisasi Tahun
2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Persentase
Cakupan Pelayanan Air
Bersih
69,17% 70,52% 70,52% 70,52%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 92
Sasaran 17
Mengurangi Luas Kawasan Kumuh
Rasio Luas Kawasan Kumuh
Tabel 6.9. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Indikator sasarannya adalah rasio luas kawasan kumuh terhadap luas Kota Cimahi
target 2018 luas kawasan kumuh 3,96%. Capaian pengurangan luasan kumuh Taun
2017 adalah 30,10 Ha dan Tahun 2018 adalah 70,96 Ha , total capaian pengurangan
kumuh 101,06 Ha dari 176,86 Ha, jadi sisa luasan kumuh 75,8 Ha. capaian rasio kawasan
kumuh sampai dengan 2018 adalah 1.88% Pengurangan luasan kumuh di Kota Cimahi
didukung oleh bebrapa Perangkat Daerah dan beberapa program kegiatan, diantaranya
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta didukung oleh fasilitator Provinsi Jawa
Barat melalui ASRI KOTAKU, melalui pengelolaan Persampahan, ODF, penanganan
drainase pengelolaan air limbah domestik, perbaikan rumah tidak layak huni, penataan
taman pengelolaan jalan lingkungan dan kegiatan lainnya yang berupa sosialisasi dan
pembinaan dari perangkat daerah lainnya.
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target Tahun
2018 Realisasi Tahun
2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Rasio Luas
Kawasan Kumuh
4,39% 3,96% 1.88% 210,63%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 93
Sasaran 18
Meningkatnya Ketahanan Bencana
Indeks Resiko Bencana
Tabel 7.2. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Cimahi telah berhasil mewujudkan seluruh sasaran, dengan
keberhasilan pencapaian sasaran dilihat dari indikator keberhasilan lebih dari 90%. Waktu
Tanggap Bencana 15 menit pada saat tanggap darurat bencana, dalam waktu 15 menit
BPBD harus sudah berada di lokasi dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan
bencana, Waktu Tanggap Pasca Bencana 3-5 hari. Pasca bencana dalam tempo 3-5 hari
BPBD harus melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap korban bencana
berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana, Persentase Korban Bencana
Yang Mendapatkan bantuan 100% seluruh korban bencana berhak mendapatkan bantuan
sesuai dengan analisis dan kerugian akibat bencana.
Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Cimahi adalah masih minimnya sumber daya manusia yang
memiliki disiplin ilmu atau pengetahuan teknis tentang kebencanaan, terbatasnya dan
masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara
menghadapinya,pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum
menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan, lemahnya koordinasi dan
jaringan komunikasi dalam penanggulangan bencana, belum terintegrasinya pemulihan
pasca bencana lintas sektor, masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait
kebencanaan.
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target Tahun
2018 Realisasi Tahun
2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Indeks Resiko Bencana
Kelas Sedang (120)
Kelas Sedang (120)
Kelas Sedang (120)
Kelas Sedang (120)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 94
Misi 5 : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat secara
Berkesinambungan dan Berkelanjutan
Sasaran 19
Meningkatnya Pembangunan yang Berkelanjutan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tabel 7.3. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Indikator sasaran indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) target capaian tahun
2018 32,25. IKLH terdiri atas Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks
Tutupan Hutan di Kota Cimahi untuk indeks tutupan hutan menggunakan Indeks Tutupan
Lahan, capaian Nilai IKU Kota Cimahi pada tahun 2018, diambil dari data pengujian
kualitas udara ambien yang dilakukan dengan metode passive sampler oleh DLH Provinsi
yaitu 52,03 jauh di bawah kota kabupaten lain yang rata-rata 81.35 artinya kualitas
udara di Kota Cimahi masih perlu di tingkatkan melalui peningkatan RTH dan pemantauan
dan pengendalian emisi kendaraan bermotor maupun emisi dari kegiatan industri.
IND
EK
S K
UA
LIT
AS
LIN
GK
UN
GA
N H
IDU
P
(IK
LH
)Indeks Kualitas Udara
Target 40
Realisasi 52,03
Indeks Kualitas Air
Target 22
Realisasi 11,33
Indeks Tutupan Hutan
Target 34,13
Realisasi 34,15
Indikator Target RPJMD
2017-2022 Target Tahun
2018 Realisasi Tahun
2018 Capaian Kinerja
Tahun 2018
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)
31,83 32,25 32,67 101,30%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 95
Indikator kualitas air sungai (IKA) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan
Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan
status mutu air dengan metode indeks pencemaran (Pollution Index–PI). Parameter yang
dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e
Coli dan Total Coli.Tahun 2018 dilakukan pemantauan kualitas air terhadap 5 (lima)
sungai di Kota Cimahi yaitu : Sungai Cibaligo, Sungai Cibabat, dan Sungai Cimahi, Sungai
Cisangkan, Sungai Cibeureum, dimana setiap sungai dipantau di tiga titik yang berbeda
yaitu pada bagian hulu, tengah, dan hilir. Capaian IKA kota Cimahi Tahun 2018 adalah
11,33, termasuk cemar berat, dan yang menjadi beban kualitas air adalah BOD dan total
coli yang besar, untuk itu perlu intervensi kegitan yang menyumbang pencemaran dari
limbah domestik.
Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi (ITH), dengan target indikator 34,13. ITH terdiri
dari beberapa komponen diantaranya Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi,
Hutan Hak (Hutan Rakyat), kebun campuran, sempadan sungai/waduk, Ruang Terbuka
Hijau (Taman Kota, Hutan Kota, Taman Rekreasi Kota, Tempat Pemakaman Umum
bervegetasi lebat, Hutan Mangrove dan Perkebunan. Untuk Kota Cimahi, karena tidak
memiliki hutan, dilakukan perhitungan indeks untuk tahun 2018 dengan menggunakan
komponen kebun campuran, sempadan sungai/waduk, RTH, dan TPU, capaian ITH Kota
Cimahi Tahun 2018 adalah sebesar 34,15. Kota Cimahi terus berusaha menambah
luasannya baik kuantitas melalui pengadaan lahan dan kualitas dengan menambah
kerapatan dan keragaman vegetasi. Harapan menambah luasan RTH menjadi 30 % dari
luas wilayah Kota Cimahi sehingga dapat mengambil bagian untuk menambah daya
dukung dan daya tampung Lingkungan di Kota Cimahi.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 96
Sasaran 20
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Tabel 7.5. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan sasaran ”Tingkat
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan”, untuk realisasi dari target 80% terealisasi
95,10% sedangkan secara fisik capaian kinerja tercapai 100%. Pada sasaran ini dilihat
dari jumlah partisipasi masyarakat yang dilaksanakan pada kegiatan fasilitasi
pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial
kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, kegiatan pelaksanaan PHBA dan PHBN di
kecamatan dan kelurahan serta kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan di kecamatan dan kelurahan yaitu berupa peran serta
masyarakat dan kelembagaan serta tokoh masyarakat dalam peran aktif dikegiatan baik
dalam kegiatan lomba-lomba/evaluasi maupun yang bersifat swadaya masyarakat
dalam pembangunan.
Untuk realisasi keuangan pada kegiatan-kegiatan ini tidak terserap 100% karena
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya efisiensi yang disesuaikan dengan
kebutuhan, adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti pelaksanaan
program pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan alasan salah satunya sudah
adanya CSR (Coorporate Social Responsibility).
Target RPJMD 2012-2017
80%
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembang
unan
Target RPJMD 2017-2022
80%
Realisasi Tahun 2018
95,10%
Capaian Kinerja
Tahun 2018
118% Realisasi Tahun 2017
80%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 97
Sasaran 21
Meningkatkan Pengarusutamaan Gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tabel 7.7. realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2017
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran untuk menggambarkan
kapabilitas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam aspek ekonomi, politik dan
pengambilan keputusan. IDG Jawa Barat menunjukkan tren meningkat dari tahun ke
tahun dan tahun 2017 mencapai 70,04 meskipun demikian masih dibawah angka nasional
yaitu 71,39. IDG Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat 8 tertinggi di Indonesia dan
tertinggi ke-3 di Pulau Jawa setelah Jawa Tengah dan DKI Jakarta.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi mencapai 104,53% yang
dipengaruhi oleh indikator keterlibatan perlempuan di parlemen mencapai 31,11%,
Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, Administrasi, teknis mencapai 49,32%,
dan Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja mencapai 29,82 %.
Indeks Pembangunan Gender (IDG)
Tabel 7.8. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD
Data BPS Kota Cimahi
Indikator Target RPJMD
2017-2022
Target Tahun
2017
Realisasi Tahun
2017 Indikator
Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG)
73,38% 73,63% 76,97% 104,53%
Indikator Target RPJMD 2017-2022
Target Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Indeks Pembangunan
Gender
73.38% 92.23% 100%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 98
Di Kota Cimahi pelaksanaan pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan.
Meskipun capaian indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender kota
cimahi sudah cukup baik, masih banyak sektor yang masih bisa dioptimalkan. Indeks
Pembangunan Gender Kota Cimahi pada tahun 2015 mencapai 92,23 naik dari tahun
2015 yang sebesar 92,11. Angka IPG menggambarkan kondisi Angka Harapan Hidup,
Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. Angka IPG
Kota Cimahi telah berada di atas angka IPG Provinsi Jawa Barat yang sebesar 89,11
(tahun 2015) dan 88,35 (tahun 2014). Hal ini menunjukkan nyaris tidak ada kesenjangan
antar gender dalam pembangunan di Kota Cimahi (hampir 100 %). Selain ditunjang oleh
berbagai program pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, hal ini juga didukung oleh keterbukaan informasi publik dan pesatnya
perkembangan teknologi komunikasi di masyarakat khususnya di kota Cimahi yang telah
dicanangkan sebagai Cimahi Cyber City, semakin baiknya pembangunan lintas sektor baik
pendidikan, kesehatan maupun ekonomi dan juga peran aktif dan kesadaran masyarakat
kota Cimahi yang cukup tinggi dalam bidang pengarusutamaan gender.
Begitu pula dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kota Cimahi yang
sudah mencapai 73,38 pada tahun 2015 yang mengalami kenaikan dari tahun 2014
sebesar 72,70. Kedua indeks ini juga berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang
sebesar 69,02 pada tahun 2015 dan 68,87 pada tahun 2014. Bahkan angka IDG Kota
Cimahi telah melampaui angka IDG nasional yang pada tahun 2015 mencapai 70,83
sedangkan tahun 2014 mencapai 68,87. Angka IDG merupakan komposit dari angka
keterlibatan perempuan di parlemen, angka perempuan sebagai tenaga manager,
profesional, administrasi dan teknisi serta angka sumbangan perempuan dalam
pendapatan kerja. Untuk Kota Cimahi komponen yang menyumbangkan angka IDG
tertinggi adalah angka perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan
teknisi yang mencapai angka 45,95 % pada tahun 2015 yang berarti menunjukkan
kenaikan dari tahun 2014 sebesar 45,55 %. Hal ini menunjukkan kualitas SDM perempuan
Kota Cimahi sudah cukup baik dan berperan aktif dalam pembangunan. Sedangkan untuk
komponen yang masih redah nilainya adalah keterlibatan perempuan di parlemen yang
hanya mencapai 26,67 % pada tahun 2015 yang juga mengalami kenaikan dari tahun
2014 yakni sebesar 26,09 %. Selain itu komponen sumbangan perempuan dalam
pendapatan kerja juga masih perlu ditingkatkan yakni baru mencapai 29,30 % pada
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 99
tahun 2015, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2014 yang sebesar 29,43 %.
Untuk meningkatkan capaian-capaian indikator kinerja pembangunan tersebut, maka
DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi selama tahun 2017 telah melaksanakan berbagai program
yakni :
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi pada Tahun 2017 mencapai
100,03% yang dipengaruhi oleh peningkatan Pengeluaran Perkapita Perempuan dengan
capaian 9,85, Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan mencapai 13,64,
Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah Perempuan mencapai 10,61, dan Peningkatan
Usia Harapan Hidup Perempuan mencapai 75,51.
3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Upaya yang dilakukan ke depan, untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan
sumber daya dan waktu adalah dengan melakukan proses pengintegrasian Aplikasi
E-Government yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, yaitu
pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan Sistem Informasi Manajemen
Gaji (SIMDA GAJI), Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA),
Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SIAKIP), Sistem E-
Reporting, Sistem E-Absensi.
Sistem yang telah terintegrasi adalah Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIMRENDA), dan E-Reporting.
Dengan terintegrasinya sistem akan mempercepat proses kinerja Perangkat
Daerah dalam penginputan data dan mengakses data, sehingga dapat
mengoptimalkan kinerja aparatur dalam manajemen kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 100
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2017 bahkan meningkat 3,36%. Hal ini
menunjukan bahwa kinerja BAPPENDA dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD
sudah cukup baik. Berikut ini adalah hasil analisis kemandirian keuangan daerah Kota
Cimahi :
Indikator Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Hal-hal yang menjadi kendala dan harus selalu ditingkatkan BAPPENDA dalam
mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya adalah :
1. Kevalidan data pajak
2. Penyempurnaan sistem perpajakan.
Selanjutnya kami sampaikan capaian program dan anggaran yang telah dicapai
Pemerintah Daerah Kota Cimahi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi
tahun 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi.Untuk mendukung capaian
kinerja program Pemerintah Daerah tahun 2018 telah direalisasikan anggaran sebesar
Rp. 896.334.800.577 atau 86 % dari pagu anggaran sebesar
Rp. 1.044.552.791.294,46,-Hal tersebut menunjukkanadanya efisiensi/penghematan
penggunaan anggaran sebesarRp. 148.217.990.717,46,- atau 16,54%.Apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja 100%, efisiensi tersebut berasal dari pengadaan
barang/jasa, penghematan jamuan mamin pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya
perjalanan dinas, penghematan sewa gedung/hotel untuk kegiatan rapat.
Aspek/Kinerja
Pembangunan
Daerah
Realisasi Kinerja Interpretasi
2013 2014 2015 2016 2017
Melampaui Persentase PAD
terhadap Pendapatan 19.64% 20.41% 22.65% 23.47% 26.83%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 101
Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018, dapat terlihat dari realisasi
kinerja dan capaian kinerja berdasarkan visi dan misi, serta realisasi anggaran, capaian
kinerja anggaran, efisiensi dan efektiviatas anggaran yang dapat terlihat dari Pengukuran
kinerja terhadap Misi, Tujuan, sasaran Strategis, indikator kinerja dan terget yang telah
ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat dilihat
pada (lampiran) dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 102
PENGHARGAAN DAN PRESTASI
KOTA CIMAHI 2017-2018
3.4. Prestasi,Penghargaan dan Inovasi Kota Cimahi Tahun 2017
Penghargaan Bagi
Kontingen PON JAWA
BARAT XIX 2016 Tingkat
Jawa Barat
Kota Layak Anak 2017
Tingkat Provinsi dan
Nasinal)
WAJAR TANPA
PENGECUALIAN (WTP)
Tingkat Jawa Barat
ADIPURA 2017
Tingkat Nasional
Wahana Tata Nugraha
2016 (Hari
Perhubungan Nasional)
TOP IT & TOP TELCO 2017
Tingkat Nasional
PPID AWARD 2017
Tingkat Jawa Barat
Tata Wahana Tata
Nugraha 2017
Tingkat Jawa Barat
NATAMUKTI AWARD
2017 Tingkat Nasional
Wali Kota Enterpreneur
Award 2017, for distinguished
accomplishment in TRADE
MANAGEMENT, Tingkat
Nasional
Kota Peduli HAM 2016
(Hak Asasi Manusia)
Tingkat Nasional
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 103
3.5. Prestasi, Penghargaan dan Inovasi Kota Cimahi Tahun 2018
Kota Cimahi melaju dan berhasil masuk dalam
jajaran elite TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik
(KIPP) 2018. Setelah masuk dalam TOP 99 Inovasi
Pelayanan Publik 2018 pada September 2018
Penghargaan Pembangunan Daerah
(Peringkat Pertama)Kota Cimahi dinilai
sebagai kota yang memiliki perencanaan
terbaik, dalam rangka pembangunan
daerah tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun
2018
Kota Cimahi mendapatkan hasil pemeriksaan dengan
mempertahankan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun
2017.
Kepala Daerah Inovatif 2018 Penghargaan dari Koran
SINDO sebagai Kepala Daerah Inovatif kategori
Pelayanan Masyarakat
TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)
2018Kawasan Cimahi Techno Park sebagai Pusat
Layanan Terpadu Pengembangan Ekonomi Lokal
Kota Cimahi Berbasis Inovasi, Ilmu pengetahuan
dan Teknologi Melalui Kolaborasi Quadruple Helix
Penghargaan SAKIP 2017 dengan Peringkat B
Kepala Daerah Inovatif 2018 Penghargaan Sebagai
Kab/Kota dengan tingkat pemilihan tertinggi ke 3 pada
Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat2018
Apreasiasi diberikan kepada Pemerintah Kota Cimahi,Penghargaan opini wtp 5 kali berturut - turut
Monev PPID 2018 dari Komisi Informasi Provinsi
Jawa Barat sebagai Pemerintah Daerah yang
memiliki kelengkapan penerapan Standar
Pelayanan Informasi Publik Terbaik Kedua
National Procurement Award Kategori UKPBJ
sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/jasa
SSA kategori TOP-10 adalah perhargaan tertinggai
Smart Sanitation Award yang memilih 10 kota
kabupaten terbaik dalam pengelolaan sanitasi. Dari
10 kota kabupaten terbaik yang menerima SSA
Award 2018, Kota Cimahi menjadi masuk jajaran 3
kota terbaik.
Penghargaan ICSB Award 2018 kepada Pemkot
Cimahi kategori Policy Maker
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2018 104
Kota peduli HAM dan Pelayanan Publik
berbasis HAM
Piagam Perghargaan Menteri Keuangan RI Atas
LKPD Tahun 2017 Dengan Pencapaian Standar
Tertinggi Dalam Akutansi Dan Pelaporan Keuangan
sehingga memperoleh Opini Audit Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Menjadi 3 Pemerintah Daerah
di Jawa Barat yang meriah opini WTP 5 kali
berturut-turut sejak 2013 s.d 2017.
Peringkat 2 Terbaik Penilaian Sinergitas Kinerja
Kecamatan Tk. Prov Jabar Tahun 2018 untuk
Kategori Wilayah Kota
Jura ke-2 Lomba Poter Sanitasi dalam rangka City
Sanitation Summit (CSS) XVIII di Kota Jambi
Penghargaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kota Tk. Prov Jabar (Peringkat 3) Berdasarkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Tahun 2016
Penghargaan Natamukti Award 2018 dari
International Council for Small Business (ICSB).
Penghargaan Natamukti Award diberikan karena
pemkot Cimahi dianggap mampu mendorong
penciptaan iklim pengembang UMKM di daerah baik
melalui kebijakan dan regulasi maupun sifatnya
pembinaan yang berkesinambungan.
TOP IT & TELCO 2018
Untuk 2 Penghargaan 1. Top IT on Infrastructure
Development 2018
2. Top Digital Transformation Readiness 2018
Penghargaan 50 Kota Kabupaten
Smart City
Kota Layak Anak 2018Kategori
Pratama
DAFA Award 2018, Penghargaan
Forum Anak
BAB IV PENUTUP
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2017 105
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun
2018 bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun
tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota
Cimahi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, serta
merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Cimahi selama 1
(satu) tahun anggaran atas target target yang telah ditetepakan dalam RPJMD
2017-2022.
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya,
maka dapat disimpulkam hal-hal sebagai berikut :
1. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang tahun 2018 diselenggarakan
sebagaimana mestinya
2. Mengacuh pada penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja
menggunakan kriteria dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan
sangat rendah sesuai yang tercantum dalam Permendagri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan maka untuk 24 (dua puluh empat)
sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala
Daerah telah dievaluasi dan diukur ketercapaiannya berdasarkan indikator
yang telah ditetapkan dapat dijelaskan bahwa :
1) Sebanyak 24 (dua puluh empat) Sasaran Strategis mencapai kinerja
Sangat Tinggi yaitu meliputi :
a. Meningkatnya Pelayanan Drainase Pemukiman meningkat dari target
0,31% telah teralisasi 0,86% dengan capaian kinerja 277,42%
BAB IV PENUTUP
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2017 106
b. Meningkatnya layanan air limbah domestik mengalami peningkatan dari
target 76,75% teraliasi 100% dengan capaian kinerja 130%
c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan meningkat
dari target 80% telah teraliasi 95,10% dengan capaian kierja 118,88 %
d. Meningkatnya Pemerataan pendapatan dengan indikator Indeks
Williamsong meningkat dari target 0,3 terealiasi 0,35 dengan capaian
102,94%
e. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan meningkat dari target
74,10 teraliasasi 74,66 dengan capaian kinerja 110,76%
f. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Indikator Survey
Kepuasan Masyarakat meningkat dari target 78 teraliasai 80,95 dengan
capaian kinerja 103,78%
g. Menurunnya Angka Kemiskinan dari target 0,058 teralisasi 0,049
h. Meningkatnya pemerataan pendapatan dengan penurunan Indeks Gini
dari target 0,4 teralisasi 0,37
i. Meningkatnya Pembangunan Berkelanjutan mengalami peningkatan
dari target 32,25% teraliasi 32,67% dengan capaan kinerja
101,30 %
j. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tercapai 100%
k. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tercapai 100%
l. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan daerah tercapai
100%
m. Optimalisasi tata kelola keuangan dan barang milik daerah tercapai
100%
n. Menurunnya angka kemiskinan dengan penurunan tingkat
pengangguran terbuka tercapai 100%
o. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi tercapai
100%
BAB IV PENUTUP
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2017 107
p. Meningkatnya pelayanan air bersih tercapai 100%
q. Meningkatnya pengarustamaan gender tercapai 100%
r. Meningkatnya ketahanan bencana tercapai 100%
s. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk dari target 1,25%
teralisasi 1,19% dengan capaian kinerja 105,04%
t. Meningkatnya Profesional Aparatur dari target 75 teralisasi 68 dengan
capaian kinerja 90,66%
u. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi dari target 0,0564 terealisasi
0,0536 dengan capaian 105,22%
v. Pelayanan Pengelolaan Persampahan dari target 98 % teralisasi 90%
dengan capaian kinerja 91,84%
w. Pengurangan luas kawasan kumuh dari target 3,96% teralisasi 1,88%
dengan capaian kinerja 210% .
Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Kota Cimahi
akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi dapat
direalisasikan sesuai dengan target kinerja dengan capaian kinerja yang tinggi. Perbaikan ini
perlu senantiasa dilandasi oleh rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap AKIP Kota Cimahi tahun
2018 .
Permasalahan yang ditemui dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kota Cimahi
tahun 2018 antara lain rendahnya kapasitas kemampuan keuangan daerah belum dapat
membiayai seluruh program dan kegiatan sebagaimana dalam dokumen perencanaan
menyebabkan pencapaian target kinerja tidak optimal terutama untuk Target Kinerja yg
memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Tahun 2018 merupakan tahun kedua
pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 dan sebagai bentuk kesinambungan.
BAB IV PENUTUP
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2017 108
Sehubungan dengan itu telah beberapa upaya pemerintah kota cimahi untuk
mendorong optimalisasi peningkatan kinerja dirumuskan dalam Arah kebijakan Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi difokuskan pada pencapaian tiga Sasaran yaitu
birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang
mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah
Daerah Kota Cimahi pada tahun 2019 berupaya untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu :
Merevisidan reviu RPJMD 2017-2022 serta Renstra
Perangkat Daerah yang sasaran strategis dan
indikator kinerjanya relevan mengukur
keberhasilan sasaran pembangunan baik pada
level Pemerintah Kota maupun Perangkat Daerah
yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat (result Oriented)
Mengintegrasikan manajemen kinerja pegawai
yang belum sepenuhnya terintegrasi sebagai
sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dan
sebagai dasar pemberian reward and punishment
pegawai
Memperbaiki Sistem Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah melalui pengintegrasian sistem
perencanaan, keuangan, capaian kinerja
(monitoring dan Evaluasi Kinerja) serta sistem
Merevisi, memperbaiki dan menyelaraskan
Indikator Kinerja Utama (cascade) kinerja dari level
Kota, Esselon II, Esselon III, Esselon IV sampai ke
Indikator Kinerja individu pegawai
Menyelaraskan program, kegiatan dan
penganggaran yang diusulkan mengacu pada
upaya pencapaian sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja
Mekanisme cascade kinerja akan dilakukan dengan
berpedoman pada proses bisnis organisasi
BAB IV PENUTUP
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2017 109
Langkah- Langkah lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi
sebagai rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Mendorong peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
b. Dengan akan dilaksanakan reviu RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 diharapkan akan
menegaskan kembali akan perlunya penyelarasan sistem perencanaan, penganggaran,
dan manajemen kinerja.
c. Menyelaraskan kebijakan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas Program dan
kegiatan yang disinergiskan dengan upaya pengalian sumber sumber pembiayaan
pembangunan yang mampu meningkatkan kepasitas fiscal daerah dan mengurangi
ketergantungan dengan dana transfer Pemerintah Pusat
d. Ke depan, dengan diterapkannya Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SIAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, diharapkan dapat
mengimplemantasikansistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang
baik dan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja
e. Menjabarkan cascade sasaran strategis ke Perangkat Daerah sampai ke unit kerja di
bawahnya sampai level individu, capaian kinerjanya dapat dijadikan dasar dalam
pemberian reward and punishment bagi aparatur.
f. Menerapkan sistem E-Kinerja yang telah dibangun, sebagai sistem pengukuran kinerja
individu sebagai landasan pemberian tunjangan kinerja daerah, serta membangun
keselarasan dan integrasi antara ukuran kinerja organisasi dan ukuran kinerja individu
dengan penerapan budaya kinerja .
g. Mendorong tumbuhnya inovasi daerah dalam rangka pencapaian sasaran strategis
daerah melalui kolaborasi para pihak .
h. Pengintegrasian sistem perencanaan, keuangan, capaian kinerja (monitoring dan
evaluasi kinerja) serta sistem kinerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Cimahi direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu dengan
mengintegrasikan sistem dibawah ini
BAB IV PENUTUP
LKIP KOTA CIMAHI TAHUN 2017 110
FITUR APLIKASI TERINTEGRASI
Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2018 ini. Semoga Laporan
Kinerja Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian
kinerja Pemerintah Kota Cimhai dalam upaya Mewujudkan Kota Cimahi Baru,
Maju, Agamis dan Berbudaya.
KEUANGAN
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH (SIPKD)
PERENCANAAN SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
(SIMRENDA)
MONEV KINERJA
(BAPPEDA)
SISTEM KINERJA
PEGAWAI
(E-KINERJA)
MONEV REALISASI FISIK
DAN KEUANGAN
(E- REPORTING)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(SIAKIP)
Recommended