View
179
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
KEBIJAKAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAANDI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAdisampaikan
PADA SEMINAR SMK3 PADA INDUSTRI JASA KONSTRUKSI
LATAR BELAKANG1. 2. Dalam pembangunan Nasional, tenaga kerja mempunyai peranan & kedudukan yg penting sebagai pelaku & tujuan pembangunan Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan utk menjamin hak-hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan & perlakuan tanpa diskriminasi utk mewujudkan kesejahteraan & keadilan Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan pekerja, ditetapkan peraturan per-UU-an ketenagakerjaan Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan institusi & lembaga yg penting dlm penyelenggaran administrasi negara bidang ketenagakerjaan Secara universal maksud & tujuan utama dilaksanakannya pengawasan ketenagakerjaan adalah utk mewujudkan kesejahteraan & keadilan Dlm sistem pemerintahan otoda diperlukan penataan prosedur & mekanisme pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan
3. 4.
5.
6.
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
PRINSIP
1. Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan Fungsi Negara 2. Bekerjasama secara erat dengan pengusaha dan pekerja/buruh 3. Bekerjasama dengan institusi lain seperti lembaga riset, perguruan tinggi 4. Berorientasi pada pendekatan pencegahan 5. Cakupan inspeksi bersifat universal 6. Berorientasi kepada tujuan organisasi
KEBIJAKANVISI Terwujudnya Masyarakat Industri yang Sejahtera dan Berkeadilan MISI 1. Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum 2. Menjadikan Institusi Andalan 3. Menciptakan ketenangan Bekerja & Berusaha
KEBIJAKANSTRATEGI1. 2. 3. 4.
Pengembangan fungsi & kapasitas kerja organisasi Pemantapan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Pengembangan Sistem & Budaya Kerja Pengembangan strategi & program dalam rangka penajaman penanganan substansi teknis Pengawasan Ketenagakerjaan
KEBIJAKANPengawasan Keselamatan KerjaVISI Terwujudnya Budaya Keselamatan Kerja Bagi Masyarakat Industri MISI 1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Keselamatan Kerja 2. Memantapkan Pelaksanaan Keselamatan Kerja Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK 3. Mengembangkan Jejaring Kerja Pengawasan Keselamatan Kerja
KEBIJAKANPengawasan Keselamatan Kerja
STRATEGI1. 2. 3. 4. 5.
Pemantapan Peraturan Perundangan Pembinaan Dan Sosialisasi Keselamatan Kerja Pemberdayaan Lembaga Dan Personil K3 Peningkatan Kerjasama Bidang Keselamatan Kerja Pemberian Penghargaan Dan Penegakan Hukum
KEBIJAKANPengawasan Kesehatan KerjaVISI Tenaga Kerja Dan Lingkungan Kerja Yang Sehat Dan Produktif MISI 1. Meningkatkan Penerapan SMK3 2. Mendorong Terciptanya Lingkungan Kerja Aman, Sehat Dan Produktif 3. Bebas Penyakit Akibat Kerja
KEBIJAKANPengawasan Kesehatan Kerja
STRATEGI1. 2. 3. 4. 5.
Peningkatkan Kualitas SDM Bidang Kesehatan Kerja Pemberdayaan Lembaga, LSM Dan Masyarakat Penetapan Standar Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Kerja Penegakan Kepastian Hukum Pembentukan Sistem Informasi
KEBIJAKANPenerapan Sistem Manajemen K3
LATAR BELAKANG KEBIJAKANK3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak Kecalakaan kerja yang terjadi masih tinggi Pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen Relatif rendahnya komitment pimpinan perusahaan dalam hal K3 Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3 Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan
AZAS SMK3Peningkatan K3 Secara Terus Menerus Dengan Pola Mandiri Bagian Dari Sistem Pengawasan K3 Bersifat Wajib Sejalan Dengan Kaidah Internasional Diaudit Oleh Badan Independen Mengakomodasikan Kebutuhan Perusahaan (Taylor Made)
Wajibdilaksanakan oleh perusahaan disemua sektor dan terintegrasi dgn sistem Manajemen Perusahaan Harus Memenuhi Persyaratan Minimum : - 5 prinsip dasar - 12 elemen
Utk perusahaan-2 di sektor kegiatan usaha spesifik dapat menambah sesuai jenis dan tingkat risiko bahaya yg ada
PEDOMAN PENERAPAN SMK3Peningkatan berkelanjutanKomitmen dan Kebijakan
Peninjauan ulang & Peningkatan oleh manajemen
Perencanaan SMK3
Pengukuran dan evaluasi
Penerapan SMK3
5 Prinsip Dasar
SMK3 Prinsip Dasar1. 1. 2. 3. 4. 5. Komitmen dan Kebijakan Perencanaan Penerapan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen
Elemen AuditPembangunan dan Pemeliharaan Komitmen 2. Strategi Pendokumentasian 3. Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak 4. Pengendalian Dokumen 5. Pembelian 6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 7. Standar Pemantauan 8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan 9. Pengelolaan Material dan Perpindahan 10. Pengumpulan dan Penggunaan Data 11. Audit SMK3 12. Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan
AUDIT SMK3pasal 5
DIFINISI AUDIT SMK3alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerpan SMK3 di tempat kerja pemeriksaan secara sistimatik dilakukan secara independen dilakukan oleh Badan Audit independen
minimal 1 kali/3 tahun
AUDIT SMK3 PERTAHUNNo 1 2 3 4 5 Tahun 1997 1998 1999 2000 2001 Perusahaan 23 33 63 64 70
HASIL AUDIT SMK3 TAHUN 2001Dari 70 Perusahaan
TINGKAT KEPATUHAN BERDASARKAN HASIL AUDIT SMK3 TAHUN 2001Perusahaan
No.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ElemenPembangunan & pemeliharaan komitmen Strategi pendokumentasian Peninjauan ulang perancangan (desain) dan kontrak Pengendalian dokumen Pembelian Keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen K3 Standar pemantauan Pelaporan dan perbaikan kekurangan Pengelolaan material dan perpindahan Pengumpulan dan penggunaan data Audit SMK3 Pengembangan ketrampilan dan kemampuan
Memenuhi (conformance) Jumlah 14 27 55 36 46 2 21 32 20 32 45 10 % 20 38,6 78,6 51,4 65,7 2,9 30 45,7 28.6 45,7 64,3 14,3
Tidak memenuhi (non conformance) Jumlah 56 43 15 34 24 68 49 38 50 38 25 60 % 80 61,4 21,4 21,4 34,3 97,1 70 54,3 71,4 54,7 35,7 85,7
TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP KRITERIA ELEMEN
No.1 2 3 4 5 6 7 8
Kriteria Elemen 6 : Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3Sistem kerja Pengawasan Seleksi penempatan personil Lingkungan kerja Pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana produksi Pelayanan Kesiapan untuk menangani keadaan darurat Pertolongan pertama pada kecelakaan
Perusahaan Memenuhi (conformance) Jumlah 24 47 67 33 34 67 15 47 % 34,3 67,1 95,7 47,1 48,6 95,7 21,4 67,1 Tidak memenuhi (non conformance) Jumlah 46 23 3 37 36 3 55 23 % 65,7 32,9 4,3 52,9 51,4 4,3 78,6 32,9
TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP KRITERIA ELEMEN
No.1 2 3 4 5
Kriteria Elemen 12 : Pengembangan Ketrampilan Dan KemampuanStrategi pelatihan Pelatihan bagi manajemen dan supervisor Pelatihan bagi tenaga kerja Pelatihan untuk pengenalan bagi pengunjung dan kontraktor Pelatihan keahlian khusus
Perusahaan Memenuhi (conformance) Jumlah 23 61 67 54 40 % 32,9 87,1 95,7 77,1 57,1 Tidak memenuhi (non conformance) Jumlah 47 9 3 16 30 % 67,1 12,9 4,3 22,9 42,9
TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP KRITERIA ELEMEN
No.1 2 3 4
Kriteria Elemen 1: Pembangunan & Pemeliharaan KomitmenKebijakan K3 Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak Tinjauan awal dan evaluasi Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja
Perusahaan Memenuhi (conformance) Jumlah 37 28 55 36 % 67,1 40 78,6 51,4 Tidak memenuhi (non conformance) Jumlah 23 42 15 34 % 32,9 60 21,4 48,6
TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP KRITERIA ELEMEN
No.1 2 3
Kriteria Elemen 9: Pengelolaan Material Dan PerpindahannyaPenanganan secara manual dan mekanis Sistem pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan Bahan-bahan berbahaya
Perusahaan Memenuhi (conformance) Jumlah 46 62 30 % 65,7 89,9 42,9 Tidak memenuhi (non conformance) Jumlah 24 8 40 % 34,3 10,1 57,1
TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP KRITERIA ELEMEN
Perusahaan
No.1 2 3 4
Kriteria Elemen 7: Standar PemantauanPemeriksaan bahaya Pemantauan lingkungan kerja Peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian Pemantauan secara manual dan mekanis
Memenuhi (conformance) Jumlah 38 50 60 46 % 54,3 71,4 85,7 65,7
Tidak memenuhi (non conformance) Jumlah 32 20 10 24 % 45,7 28,6 14,3 34,3
KESIMPULAN1. 2. K3 merupakan hak dasar TK dan TK bukan komoditas Latar belakang kebijakan SMK3 karena masih rendahnya komitmen pengusaha terhadap pelaksanaan K3 dan semakin meningkatnya tuntutan global terhadap perlindungan hak-hak dasar TK SMK3 bertujuan menempatkan TK sesuai dengan harkat dan martabatnya dan meningkatkan komitmen pengusaha Pelaksanaan pencegahan kecelakaan selama ini masih bersifat parsial SMK3 herus terintegrasi dengan manejemen perusahaan Status dasar hukum SMK3 ditingkatkan dari kebijakan Menteri menjadi kebijakan Pemerintah SMK3 bersifat wajib dan bagian dari sistem pengawasan K3 nasional Terdiri dari 5 prisip dasar, 12 elemen dan 166 kriteria audit Audit SMK3 dilaksanakan oleh Badan independen
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. Pelaksanaan SMK3 masih belum berjalan lancar 11. Berdasarkan hasil audit SMK3 yang ada sebagian besar perusahaan bekerja tidak berdasarkan sistem manajemen K3 dan komitmen pengusaha masih rendah 12. Sebagian besar (85,7 %) pengusaha belum mengembangkan ketrampilan dan kemampuan SDM nya 13. Kesiapan untuk menangani keadaan darurat masih rendah (78,6 %) 14. 67,1 % perusahaan tidak mempunyai strategi pelatihan termasuk pelatihan ketrampilan khusus
Recommended