Upload
ndryani-siee-nag-x-lim
View
308
Download
56
Embed Size (px)
DESCRIPTION
materi SMK3
Citation preview
Pengertian SMK3Beberapa pengertian SMK3 yang kami ambil dari berbagai sumber, antara lain :
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan penerapan, pencapaian pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan keshatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Permenaker no. 5 tahun 1996)
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PP no. 50 tahun 2012).
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola resiko (OHSAS18001, 2007)
Tujuan SMK3
meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas
Penerapan SMK3
Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3. Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan
SMK3. Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai
dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penilaian Penerapan SMK3
Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3
Audit SMK3 Audit SMK3 meliputi :
1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K33. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak4. pengendalian dokumen5. pembelian dan pengendalian produk6. keamanan bekerja berdasarkan SMK37. standar pemantauan8. pelaporan dan perbaikan kekurangan9. pengelolaan material dan perpindahannya10. pengumpulan dan penggunaan data11. pemeriksaan SMK3 12. pengembangan keterampilan dan kemampuan
Pelaporan Audit SMK3Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.
Pengawasan SMK3
Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan ini meliputi pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen; organisasi; sumber daya manusia; pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3; keamanan bekerja; pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3; pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri; pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan tindak lanjut audit.
Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini
paling lama 1 (satu) tahun PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)
Sanksi Administratif
Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:
teguran
peringatan tertulis pembatasan kegiatan usaha pembekuan kegiatan usaha pembatalan persetujuan pembatalan pendaftaran penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi pencabutan ijin.
SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA(SMK3)
SISTEM MANAJEMEN
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA(SMK3)
Untuk memenuhi tugas mata kuliah
Kesehatan dan keselamatan kerja
Yang di ampu oleh Bapak : Haris Mujianto,SPD.T
Oleh:
Uniersitas PGRI BanyuwangiFakultas teknik
Program Studi Teknik Mesin2011
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)adalah suatu sistem
untuk mengelola K3 dalam perusahaan dengan baik dan efektif SMK3 (Safety
Management System) mulai populer sekitar tahun 1980an sebagai suatu pendekatan
pencegahan kecelakaan secara komprehensif dan terpadu. Mulai dipopulerkan oleh
ahli=ahli K3 seperti Frank K Birds, dari International Loss Conttrol Institute, James Tye
dari British Safety Council dan Dan Petersen Para ahli ini yakin bahwa pendekatan K3
tradisionil tidak mampu mengantisipasi peningkatan risiko dan kompleksitas kegiatan
usaha sehingga diperlukan pendekatan kesisteman untuk meningkatkan kinerja K3
1.2 TUJUAN
Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu
sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur
manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam
rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta
terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
1.3 MANFAAT
Manfaat pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
bawah standar OHSAS 18001 adalah:
gambar pasar Perbaikan, komitmen perusahaan untuk pencegahan risiko di
perusahaan-perusahaan.
Peningkatan profitabilitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.
Dapat mengurangi kecelakaan kerja .dan penyakit akibat kerja
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Proses Sistem Manajemen
Pendekatan kesisteman dalam mengelola K3 menggunakan konsep manajemen
modern yaitu mengikuti proses manajemen, salah satu yang populer adalah siklus
PDCA (Plan-Do-Check-Action) Sama seperti sistem manajemen lain seperti
manajemen mutu, manajemen lingkungan dan manajemen produksi, maka manajemen
K3 juga dikembangkan dengan siklus manajemen mulai dari perencanaan, penerapan
atau implementasi, pengukuran dan pemantauan dan koreksi untuk peningkatan
berkelanjutan.
Catatan 1 Suatu sistem manajemen adalah suatu set elemen yang saling terkait,
digunakan untuk menetapkan kebijakan dan objektif dan untuk mencapai objektif
tersebut. Catatan 2 Suatu sistem manajemen meliputi struktur organisasi, rencana
aktivitas (termasuk misalnya analisa risiko dan menetapkan objektif), tanggung jawab,
praktek, prosedur , proses dan sumberdaya. Catatan 3 Diadop dari ISO 14001:2004
2.2 DEfinisi
SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk
mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola risiko K3
Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara
keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian
dan pemeliharan kewajiban K3, dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan
dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produkatif. .
Sistem Menajemen K3 Berdasarkan Permenaker No.5 Tahun 1996 adalah bagian
dari sistem
manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,
tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan
bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko
yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,
efisien dan produktif
(Definisi tempat kerja : darat/perairan/udara/dalam tanah, ada kegiatan usaha, ada
tenaga kerja yang bekerja, ada sumber bahaya)
2.3 DASAR HUKUM
Dasar Hukum Penerapan SMK3
1. UUD 1945 pasal 27 ayat (2) :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan
2. UU No.13 tahun 2003 pasal 87: - Setiap perusahaan wajib menerapkan
SMK3 yang terintegrasi dengan sistem. - Manajemen – Ketentuan
mengenai penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan peraturan pelaksana.
3. UU No.1 tahun 1970 pasal 4
4. UU No. 18 tahun 1999 PASAL 2: Pengaturan Jakon berlandaskan pada
asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan,
kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi
kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. PASAL 22 huruf l :
Universitas Sumatera UtaraPerlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang
kewajiban para
pihak dalam pelaksanaan K3 serta jaminan social. PASAL 23 (2) :
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang
keteknikan, keamanan, K3, perlindungan tenaga kerja, serta tata
lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi PP. NO. 28 / 2000 (Usaha & Peran Masyarakat
Jakon) PP. 29 /2000 (Penyelenggaraan Jakon) PP. 30 / 2000 (Pembinaan
Jakon)
5. UU No. 28 tahun 2002 : PASAL 2 : Bangunan Gedung diselenggarakan
berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta
keserasian bangunan gedung dengan lingkungan PASAL 3 (2) :
Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin
keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan PASAL 16 (1) : Persyaratan keandalan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan,dan kemudahan PASAL
17 (1),(3)&(4) : Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan kemampuan
bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan
bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran
dan bahaya petir. Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam
mencegah menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk
melakukan pengamanan terhdaap bahaya kebakaran melalui sistem
Universitas Sumatera Utaraproteksi pasif/atau proteksi aktif. Persyaratan kemampuan
bangunan
gedung dalam mencegah bahaya petir sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan
pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir. RPP.
Persyaratan Bangunan Gedung RPP. Pengelolaan Bangunan Gedung RPP.
Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Bangunan Gedung RPP. Pembinaan
Pengelolaan Bangunan Gedung
2.4 Siklus PDCA
dalam penerapan SMK3 dapat digambarkan sebagai berikut :
SMK3 terdiri dari 5 prinsip dasar dan 12 elemen :
PRINSIP DASAR
1. Penetapan kebijakan K3
2. Perencanaan penerapan K3
3. Penerapan K3
4. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja K3
5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan
ELEMEN
1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen
2. Pendokumentasian strategi
3. Peninjauan ulang desain dan kontrak
4. Pengendalian dokumen
5. Pembelian
6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
7. Standar pemantauan
8. Pelaporan dan perbaikan
9. Pengelolaan material dan perpindahannya
10. Pengumpulan dan penggunaan data
11. Audit SMK3
12. Pengembangan kemampuan dan ketrampilan
Pedoman penerapan SMK3 secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Komitmen dan kebijakan
a. Kepemimpinan dan komitmen
– organisasi K3
– menyediakan anggaran, SDM dan sarana
– penetapan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban
– perencanaan K3
– melakukan penilaian
b. Tinjauan awal K3
- identifikasi kondisi dan sumber bahaya
– pengetahuan dan peraturan perundangan K3
– membandingkan penerapan
– meninjau sebab akibat
– efisiensi dan efektifitas sistem
2. Perencanaan
a. Manajemen Resiko
b. Peraturan perundangan
c. Tujuan dan sasaran :
dapat diukur
indikator pengukuran
sasaran pencapaian
jangka waktu pencapaian
d. Indikator Kinerja
e. Perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung
3. Penerapan
a. Jaminan kemampuan
– SDM, sarana dan dana
– integrasi
– tanggung jawab dan tanggung gugat
– konsultansi, motivasi dan kesadaran
– pelatihan dan kompetensi kerja
b. Kegiatan pendukung
– komunikasi
– pelaporan
– pendokumentasian
- pengendalian dokumen
– pencatatan dan manajemen informasi
c. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko
– manajemen resiko
– perencanaan (design) dan rekayasa
– pengendalian administratif
– tinjauan kontrak
– pembelian
– prosedur menghadapi keadaan darurat atau bencana
– prosedur menghadapi insiden
– prosedur rencana pemulihan keadaan darurat
2.5 Kekurangan yang ada pada SMK3 dibandingkan dengan Manajemen K3
Lainnya
Kekurangan yang paling dasar adalah peraturan pendukung mengenai K3
yang masih terbatas dibandingkan dengan organisasi internasional. Tapi hal ini
masih dapat dimaklumi karena masalah yang sama juga dirasakan oleh negaranegara
di Asia dibandingkan negara Eropa atau Amerika, karena memang masih
dalam tahap awal. Selain itu sertifikasi SMK3 yang hanya dapat dikeluarkan oleh
Menteri Tenaga Kerja (Pemerintah) dirasakan kurang membantu promosi
terhadap SMK3 dibandingkan dengan sertifikasi ISO series, OHSAS, KOHSA
(korea), yang juga menggunakan badan sertifikasi swasta. Dan yang utama
Universitas Sumatera Utaratentunya adalah peran aktif dari pengusaha Indonesia yang
masih belum
mengutamakan K3 di Industrinya karena masalah klasik yaitu cost (biaya
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Sistem manajemen adalah suatu set elemen yang saling terkait, digunakan untuk
menetapkan kebijakan dan objektif dan untuk mencapai objektif tersebut.
Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara
keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian
dan pemeliharan kewajiban K3, dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan
dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produkatif
Sistem Menajemen K3 Berdasarkan Permenaker No.5 Tahun 1996 adalah bagian dari
sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,
tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi
pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan
keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resikoyang berkaitan
dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempatkerja yang aman,
http://makalahpendidikanteknikmesin.blogspot.com/2012/03/sistem-manajemen-kesehatan-dan.html
A. Definisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Menurut PER.05/MEN/1996, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sedangkan menurut OHSAS 18001, SMK3 (OH&S Management System) adalah bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan K3 dan mengelola resiko K3 dalam organisasi.
Dari dua definisi tentang SMK3 di atas dapat disimpulkan bahwa SMK3 adalah sistem manajemen yang terintergrasi untuk menjalankan dan mengembangkan kebijakan K3 yang telah ditetapkan perusahaan serta menanggulangi resiko bahaya yang mungkin terjadi di perusahaan.
B. Tujuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Menurut PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif
Sumber: http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2185872-definisi-sistem-manajemen-keselamatan-dan/#ixzz3DSA2pjWK
Pengantar
Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012, panduan yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan SMK3, Permenaker N0.5 tahun 1996, dan untuk Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan Permen N0.09 tahun 2008, dengan terbitnya peraturan pemerintah ini, seyogianya semua peraturan yang bersifat sektoral segera disesuaikan.
Adapun PP 50 tahun 2013 ini didasarkan kepada Undang-Undang N0.01 tahun 1970, dan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2003.
Pelaksanaan Sistim Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012
Seperti diketahui tujuan penerapan Sistim Manajamen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) ini adalah dalam rangka :
1. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 dengan cara : terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi
2. Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan : manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja
SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun Rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan Ahli K3, Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yag terkait
A. PENGENDALIAN
Dalam proses operasional dilakukan pengendalian, pengendalian meliputi: kegiatan, produk, barang dan jasa.
Sementara itu, untuk cakupan pengendalian meliputi : bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat kerja dan proses kerja.
B. POTENSI TERJADI KECELAKAAN KERJA
Bila dilakukan identifikasi potensi bahaya, sehingga terjadi kecelakaan kerja maka dapat dikatagorikan ada dua penyebab yang dominan , yaitu tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman.
1. Tindakan tidak aman (unsafe action) disebabkan: kelelahan karena kurang istirahat, jam kerja melampui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, kekurangan gizi yaitu ketidak seimbangan antara asupan makanan dibanding dengan tenaga yang dibutuhkan dalam bekerja , tidak kompeten karena tidak terlatih dan bekerja hingga larut malam terus-menerus , bahkan menjelang pagi
2. Kondisi tidak aman (unsafe condition) disebabkan : cuaca ekstrim yaitu hujan badai dan panas yang luar biasa, ruang bekerja sempit tanpa tersedianya udara segar yang memadai, peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan dan penerangan kurang memadai sehingga pekerja terpaksa bekerja remang-remang dan mengakibatkan kerusakan mata.
C. PENGAWASAN
Untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan secara berjenjang yaitu :
1. Kementerian Tenaga Kerja di Pusat,2. Dinas Tenaga Kerja di Provinsi dan,3. Suku Dinas di Kabupaten/Kota
Dalam pengawasan dilakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1. Bagiamana komitmen manajemen perusahaan tentang pelaksanaan K3, apakah ada visi, misi dan kebijakan K3 ?
2. Bagaimana bentuk organisasi, apakah P2K3 sudah dimasukkan atau terintegrasi dalam organisasi perusahaan ?
3. Sumber daya manusia, apakah sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai K3 ?4. Apakah pelaksanaan undang-undang K3, dilaksanakan secara konsisten ?5. Setiap tenaga kerja, apakah keamanan bekerja sudah dijamin ?6. Dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan pengujian dan dan diukur apakah SMK3 telah dilakukan
secara baik dan benar7. Apakah Pengendalian Keadaan darurat & bahaya industri sudah dilakukan ?8. Apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja dibuat pelaporannya dan dilakukan
perbaikan, agar dapat dicegah kejadian yang sama.9. Apakah tindak lanjut dari hasil audit, dilakukan, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan
terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan.
D. OVERVIEW
I. Pendahuluan
Pengertian pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
mengendalikan atau meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan standard yang ditetapkan.
II. Pengertian Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 )
Pengertian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah :
Proses mengintegrasikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja kedalam
operasi perusahaan
Definisi :
SMK3 adalah : Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.( Peraturan Pemerintah No.50/2012)
III. Komparasi Permennaker No. 05/1996 dan Peraturan Pemerintah No. 50/2012
1. Dasar Hukum yang digunakan :
Permennaker No. 05/1996 Peraturan Pemerintah No. 50/2012
1) UU No.14 th1969 tentang Ketentuan- 1) UU No. 13 th 2003 ttg Ketenagakerjaan
ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
2) UU No. 1 th 1970 ttg Keselamatan Kerja
2) UU No. 1 th 1970 ttg Keselamatan Kerja
2. Tujuan penerapan SMK3
Permennaker No. 05/1996 Peraturan Pemerintah No. 50/2012
Menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja kerja dgn melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yg terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan PAK serta terciptanya tempat kerja yang aman, effisien dan produktif.
a) Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yg terencana, terukur dan teintegrasi;
b) Mencegah dan mengurangi kec.kerja dan PAK dgn melibatkan unsur manajemen, pekerja/ buruh, dan/atau SP/SB;
c) Menciptakan tempat kerja yg aman, nyaman dan efisien utk mendorong produktivitas
3. Dasar Penerapan SMK3
Permennaker No. 05/1996 Peraturan Pemerintah No. 50/2012
Ditetapkan melalui ketentuan-ketentuan sebagai pedoman dalam penerapan SMK3.
Dilakukan berdasarkan KEBIJAKAN NASIONAL ttg SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
4. Ketentuan Penerapan SMK3,
Permennaker No. 05/1996 Peraturan Pemerintah No. 50/2012
1) Kebijakan K3 dan Komitmen penerapan SMK3
2) Perencanaan pemenuhan kebijakan
1) Penetapan kebijakan K3
2) Perencanaan K3
3) Pelaksanaan rencana K3
3) Penerapan kebijakan K3
4) Pengukuran, pemantauan dan eveluasi kinerja K3
5) Tinjauan ulang dan perbaikan terus menerus
4) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
5) Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
5. Ketentuan Penilaian SMK3 :
Permennaker No. 05/1996 Peraturan Pemerintah No. 50/2012
1. 1. Elemen Audit : 12 elemen dan 41 sub
elemen; dan 166 kriteria
1. 2. Audit dilakukan oleh Badan Audit yg ditunjuk Menteri
1. 3. Direktur berwenang menetapkan persh yg wajib utk di audit
1. 4. Audit dilaksanakan 3 th sekali
1. Elemen Audit : 12 elemen dan 44 sub
elemen; dan 166 kriteria
1. Audit dilakukan Lembaga Audit Independen yg ditunjuk Menteri atas permohonan perusahaan.
1. Perusahaan yg berpotensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3
6. Laporan Audit SMK3
Permennaker No. 05/1996 Peraturan Pemerintah No. 50/2012
1. 1. Laporan Audit disampaikan kpd Direktur
dan pengurus tempat kerja 2. 2. Direktur melakukan evaluasi dan
penilaian laporan audit 3. 3. Berdasrkan hasil evaluasi dan penilaian
ditetapkan pemberian sertifikat/ bendera
1. 1. Hasil Audit dilaporkan kpd Menteri 2. 2. Laporan Audit, tembusan disampaikan
kpd :
Menteri pembina sektor Gubernur
penghargaan dan menginstruksi utk tindakan hukum jika terdpt pelanggaran.
Bupati/Walikota
untuk peningkatan SMK
7. Tingkat Penilaian SMK3
Tingkat Pencapaian
Penerapan
Permennaker No. 05/1996 Peraturan Pemerintah No. 50/2012
0-59% dari total kriteria Tindakan hukum Tingkat penilaian Penerapan
Kurang 60-84% dari total kriteria Sertifikat dan bendera perak Tingkat penilaian Penerapan
Baik 85-100% dari total kriteria Sertifikat dan bendera emas Tingkat Penilaian Penerapan
Memuaskan
8. Obyek Pengawasan
Permennaker No. 05/1996 Peraturan Pemerintah No. 50/2012
Prinsip-prinsip Penerapan SMK3 1. 1. Pembangunan dan terjaminnya
pelaksanaan komitmen;
1. Organisasi;2. Sumber Daya Manusia 3. Pelaksanaan Perat Peruu K3;4. Keamanan Bekerja;5. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran
penerapan SMK3;6. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya
industri;7. Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan 8. Tindak lanjut audit
IV. Tinjauan Ulang Peningkatan Kinerja Penerapan SMK3
Tujuan Tinjauan Ulang adalah :
1. Mengevaluasi strategi SMK3 untuk menentukan apakah telah memenuhi tujuan yang direncanakan;
2. Mengevaluasi kemampuan SMK3 untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan, termasuk para pekerja;
3. Mengevaluasi kebutuhan perubahan pada SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran;
4. Mengevaluasi kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi dan tindakan korektif;5. Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut dari tinjauan ulang sebelumnya;6. Mengidentifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam
waktu yang tepat, termasuk adaptasi terhadap aspek2 yang berkaitan dengan struktur manajemen dan pengukuran kinerja perusahaan;
7. Memberikan arahan terhadap umpan balik, termasuk penentuan prioritas, perencanaan yang bermakna dan perbaikan berkesinambungan;
Tinjauan Ulang SMK3 harus mempertimbangkan :
1. Perubahan peraturan perundangan;2. Incident data (cidera, sakit akibat kerja, rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja);3. Hasil pemantauan dan pengukuran kinerja, dan laporan kegiatan audit;4. Masukan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan;5. Perubahan organisasi yang dapat mempengaruhi SMK3;6. Perubahan kegiatan perusahaan (penggunaan teknologi, proses dsb.)7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;8. Tuntutan pasar;
Tinjauan Ulang SMK3 dicatat dan dikomunikasi secara formal kepada :
1. Petugas/unit kerja yang bertanggungjawab terhadap elemen SMK3 yang relevant sehingga mereka dapat menindaklanjuti dengan tepat;
2. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), pekerja dan/atau Serikat Pekerja;
V. Implementasi Audit SMK3
Proses yg sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.
Kriteria Audit SMK3, adalah seperangkat : Kebijakan, Prosedur, Persyaratan Digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit.
Bukti Audit adalah Rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi; dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif.
Rekaman K3 berupa :
Data pelatihan dan pendidikan K3, pelaksanaan, peserta dan evaluasi. Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya Laporan inspeksi K3, pelaksanaan dan tindak lanjut Laporan Audit SMK3, internal dan eksternal Rekaman kegiatan rapat-rapat P2K3
Laporan Kecelakaan Kerja Laporan tindak lanjut rekomendasi investigasi kecelakaan Laporan Konsultasi K3 SOP, instruksi kerja, juklak, juknis Data penggunaan bahan kimia berbahaya dan LDKB Maintenance record Feedback dari staff, pekerja, pemasok, kontraktor Data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, awal, berkala dan khusus Laporan monitoring lingkungan kerja; spt : kebisingan, udara lingkungan kerja, iklim kerja Data APD, penyediaan, pengadaan, pelatihan, distribusi, perawatan Laporan pelatihan keadaan darurat Sertifikasi peralatan, mesin, instalasi, pesawat Sertifikasi kompetensi personel, SIO, SKP Laporan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko Laporan monitoring dan tinjauan ulang pengendalian risiko Data peralatan pengaman, spt. APAR, alat deteksi dini, rambu K3 dll
* Audit SMK3 adalah :
“ Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan” (PP 50 th 2012 ttg SMK3)
* Tujuan Program Audit adalah didasarkan pada pertimbangan :
Prioritas manajemen; Tujuan komersial; Persyaratan sistem manajemen; Persyaratan peraturan peruu; Persyaratan kontrak; Kebutuhan utk evaluasi pemasok; Persyaratan pelanggan; Kebutuhan pihak lain yg berkepentingan; Risiko terhadap organisasi.
* Lingkup Audit SMK3 yaitu :
Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen Strategi Pendokumentasian Peninjauan Ulang dan Kontrak Pengendalian Dokumen Pembelian Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 Standar Pementauan
Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan Pengelolaan Material dan Perpindahannya Pengumpulan dan Penggunaan Data Audit SMK3 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
Demikian sekilas gambaran dari SMK3 versi PP 50/2012, untuk pendalaman dan bimbingan di perusahaan/industry lebih lanjut, dapat menghubungi : A2K4-Indonesia ph.021.7884886 dan 021.98495513 atau dengan Zainal Bakti 081617377315 atau email [email protected] dan [email protected].
Daftar Pustaka :
1. Undang-Undang No.01/19702. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenaga-Kerjaan3. Permenaker No.5/1996 tentang SMK34. Permen.PU No.8/2009 tentang SMK3 di Pekerjaan Umum5. Peraturan Pemerintah No. 50/2012 tentang SMK36. Makalah Workshop Nasional K3 dengan tema : Penyesuaian SMK3 sesuai dengan PP 50/2012
pada tanggal : 26-27 September 2012 Penyelenggara : Indonesian Management Centre ( IMAC )Bertempat di Grand Cempaka Hotel Cempaka Putih Jakarta
repository.binus.ac.id/content/V0152/V015284652.ppt