View
224
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN 2018
BOEDIARSO TEGUH WIDODODIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
BALIKPAPAN, 7 MARET 2017
KONDISI KALIMANTAN TIMUR
Sosial, Ekonomi dan Layanan Publik
DANA TRANSFER KHUSUS
Evaluasi 2016
OUTLINE
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
Dana Transfer Khusus Tahun 2018
PELAKSANAAN DANA TRANSFER KHUSUS
Tahun 2017
2
KEMENTERIAN KEUANGAN 3
Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (1) : Pertumbuhan,
Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Antarwilayah
7,5%
11,1%
22,0%
11,0%
6,5%
Pertumbuhan PDRB, 2016, YoY
Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016Source: BPS
JAWA: 58,5% thd PDBIndustri pengolahan, perdagangan,
konstruksi
SUMATERA: 22,0% thd PDBPertanian, Industri pengolahan,
pertambangan
KALIMANTAN: 7,9% thd PDBPertambangan, Industri, Pertanian
SULAWESI: 6,0% thd PDBPertanian, konstruksi, perdagangan
PAPUA: 2,5% thd PDBPertambangan, pertanian, dan
administrasi pemerintahan
BALI & NUSRA: 13,1% thd PDBPertanian, pariwisata, perdagangan
5,9%14,7%
5,6 %10,1%
4,3%
2,0%
7,4%5,2%
1,2%
3,8% 5,5%
3%
5,9%
Tingkat pengangguran 2016
KEMENTERIAN KEUANGAN
Rata-rata Nasional:
• Tingkat Kemiskinan 10,7%
• Pendapatan perkapita Rp45,18 jt
Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (2) : Gini Ratio, PDRB
perKapita, dan Tingkat Kemiskinan Antardaerah
PDRB perKapita Prov. Kalimantan Timur termasuk empat besar PDRB tertinggi di Indonesia, dengan Gini Ratio dan Tingkat Kemiskinan dibawah rata-rata nasional.
4
(1)
(2)(3)
(4)32,9
6
0,32
KEMENTERIAN KEUANGAN
Tingkat Kemiskinan Daerah 2015
Source: BPS
Pertumbuhan PDRB 2015
Tingkat pengangguran 2015
5,1%5,3%
5,7%
1,3%
9,3%5,1%
-1,4%8,3%
11,7%
-1,0%
8,8%9,2%
1,9%
7,97,3%
2,6%
2,9%
5,9%
5,8%
5,1%
12,1%
-10,7%8,0%
10,2%
0,0%
4,8%5,6%
3,1%
10,5%
4,7%
-1,3%
7,5%
6,2%
Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (3) : Pertumbuhan,
Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan se-Provinsi Kalimantan Timur
5
KEMENTERIAN KEUANGAN
4%Kab. Mahakam Ulu
69,2%
95,1%Kota Balikpapan
Akses Air Minum Layak
79,8Kab. Paser
100%
Kota Balikpapan& Kab. Mahakam Ulu
Partisipasi Sekolahhingga SMP
62,1%
Kab. Mahakam Ulu
79,4%
Kab. Kutai Barat
88%Kab. Berau
SMP
PDRB per Kapita
Juta Rupiah
Akses Sanitasi
20,7%Kab. Kutai Barat
36%Kab. Penajam Paser Utara
89,9%Kota Bontang
Sumber : BPS
Indeks Pembangunan Manusia
78,8Kota Balikpapan
71,8Kab. Kutai
Kartanegara
64,9Kab. Majakam Ulu
Kab. Paser
352.9
145.7
48.1
Kota Bontang Kab. PenajamPaser Utara
Kab. Berau
Persalinan dgn Tenaga Kesehatan
Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (4) : Ketimpangan
Layanan Publik Antar Kab/Kota di Kalimantan Timur
Masih terjadi ketimpangan layanan publik antardaerah di Kalimantan Timur
6
KEMENTERIAN KEUANGAN 7
Kebijakan dan Alokasi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebagai salah
satu instrument penting desentralisasi
fiskal berperan strategis untuk:
Perbaikan pelayanan dasar publik
yang lebih berkualitas.
Penurunan kesenjangan antar daerah.
Pengentasan kemiskinan.
Peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Sebagai implementasi Nawacita ke 3: “Membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”
513.3 573.7 602.3 664.2 704.9
00
20.846.7
60
582.9 577.2 732.1 677.6 763.6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2013LKPP
2014LKPP
2015LKPP
2016Realisasi
2017APBN
Dana Desa
513,3 573,7 623,1 710,9 764,9Total TKDD
Belanja K/L
Peningkatan kualitas perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai bukti penguatan Nawacita dan Desentralisasi
Setiap Dana Transfer memiliki fungsi
yang berbeda:
DBH: Mengatasi Ketimpangan Fiskal
antara Pusat dan Daerah.
DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal
antardaerah.
DAK FISIK: Mengatasi ketimpangan
infrastruktur layanan publik.
DAK Nonfisik: Mendukung
operasionalisasi layanan publik.
DID: memberikan reward utk daerah
berkinerja baik.
Dana Desa: untuk pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa.
KEMENTERIAN KEUANGAN
Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebih tinggi dari realisasi belanjaK/L Rp680,8 T
Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (1): Realisasi Sementara APBN 2016
8
Realisasi tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015:• secara nominal lebih tinggi Rp87,2 T
(13,99%)• secara persentase (91,5%) lebih
rendah 2,3%, terutama berkaitan dengan:
Lebih rendahnya realisasi DBH Rp18,5 T dari pagu APBN-P 2016 (Penundaan Tw. IV Rp11,5 T dan penghematan alamiah Rp7 T),
Lebih rendahnya realisasi Dana Transfer Khusus Rp47,1 T dari pagu APBN-P 2016, terutama karena:• Penghematan alamiah DAK Non Fisik Rp32,5 T,
• Penyerapan DAK Fisik yang belum optimal Rp14,6 T.
KEMENTERIAN KEUANGAN
NO URAIAN Pagu Salur
TIDAK SALUR* %
TIDAK
SALURTW/
TAHAP I
TW/
TAHAP II
TW/
TAHAP IIITW IV JUMLAH
1 Reguler 51.996,39 44.835,11 0 337,37 1.570,25 5.246,73 7.154,35 14%
2 IPD 24.861,40 21.786,66 0 85,67 691,23 2.297,84 3.074,74 12%
3 Affirmasi 2.605,73 2.113,01 0 33,83 127,41 338,39 499,64 19%
4 Tambahan 10.345,85 6.472,72 141,20 587,43 3.144,51 3.873,15 37%
Total 89.809,37 75.207,50 141,20 1.044,30 5.533,40 7882,96 14.601,87 16%
(dalam miliar Rp)
DAK Fisik sebagian tidak tersalurkan, karena daerah belum memenuhi syarat penyaluran:• Tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output.• Menyampaikan laporan melampaui batas waktu pelaporan.• Menyampaikan laporan, namun tidak lengkap/tidak sesuai.
Kebiasaan daerah utk menumpuk permintaan penyaluran pada akhir tahun, dan belum tertib sesuai triwulan/tahapannya.
9
Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (2): Penghematan DAK Fisik Rp14,6 T, karena penyerapan belum optimal
→ Kekurangan pembayaran DAK Fisik direncanakan di-carry over pada APBN-P 2017.
→ Usulan Kriteria Daerah untuk rencana carry over DAK Fisik:
• Bidang DAK Fisik yang output kegiatannya telah mencapai 100%.
• Bidang DAK Fisik yang telah menyampaikan laporan pada 2016.
• Telah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi secara fisik dan administrasi atas
laporan pelaksanaan DAK Fisik TA 2016.
KEMENTERIAN KEUANGAN
385.2
64.5 71.4 82.4 79.2108.2
74.4
165.9 145.6
78.0 76.6
347.0
61.8 49.281.7
76.885.0
65.1
129.1 139.7
57.423.1
90.1%
95.8% 68.9% 99.1% 96.9% 78.5%87.6%
77.8% 96.0%73.6%
30.2%0.0 %
20. 0%
40. 0%
60. 0%
80. 0%
100 .0%
120 .0%
0.0
50. 0
100 .0
150 .0
200 .0
250 .0
300 .0
350 .0
400 .0
450 .0
ALOKASI REALISASI
• Secara keseluruhan, realisasi DAK Fisik 2016 untuk wilayah
Kalimantan Timur mencapai 83,8% dari pagu total Rp1,3 triliun.
• Daerah dengan realisasi terendah adalah Kab. Mahakam Ulu yang
hanya mencapai 30,2%, sementara yang tertinggi adalah Kab.
Kutai Barat mencapai 99,1%.
Miliar rupaih
Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (3): Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2016 di Kalimantan Timur
10
KEMENTERIAN KEUANGAN
Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (4): Realisasi penyaluran DAK Nonfisik berdasarkan pada kebutuhan riil di daerah
URAIAN2015 2016
Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi %
Dana Alokasi Khusus Non Fisik 102,7 97,4 94,82% 121,2 89,3 73,64%
1) Bantuan Operasional Sekolah 31,3 31,3 99,99% 43,9 43,9 100,00%
2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - - - 2,3 2,3 100,00%
3) Tunjangan Profesi Guru PNSD 70,3 65,2 92,86% 69,8 39,2 56,14%
4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,1 0,8 75,62% 1,0 0,8 80,36%
5) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 0,1 0,1 58,56% 0,4 0,2 49,83%
6) BOK dan BOKB - - - 3,6 2,6 73,90%
7) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan - - - 0,3 0,2 89,84%
Penghematan alamiah Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada TA 2016, terutamadari penghematan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagai akibat dari:
(i) berkurangnya jumlah guru bersertifikasi yang berhak memperoleh TPG, dari sekitar 1,3 juta guru menjadi 1,2 juta guru; dan
(ii) adanya sisa dana TPG tahun-tahun sebelumnya yang masih berada di kasdaerah sebesar Rp19,7 triliun.
triliun rupiah
11
KEMENTERIAN KEUANGAN
Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (5): Pelaksanaan DAK Nonfisik Tahun 2016 di Kalimantan Timur
83.9 64.0
282.6
86.3
2.484.6
61.3
132.6
35.6
183.9
674.1
48.5 25.7
170.3
49.51.0
48.6 38.579.9
21.0
117.1
674.1
57.8%40.2%
60.3%
57.3%
42.5%
57.5% 62.9%60.3%
59.1%
63.7%
100.0%
20. 0%
30. 0%
40. 0%
50. 0%
60. 0%
70. 0%
80. 0%
90. 0%
100 .0%
110 .0%
0.0
100 .0
200 .0
300 .0
400 .0
500 .0
600 .0
700 .0
800 .0
Alokasi
Realisasi
%
• Secara keseluruhan, realisasi DAK Nonfisik 2016 untuk wilayah Kalimantan
Timur mencapai 75,3% dari pagu total Rp1,7 triliun atau sebesar Rp1,3 triliun.
• Daerah dengan realisasi terendah adalah Kab. Kutai Barat yang hanya
mencapai 40,2%, sementara yang tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur
mencapai 100%.
12
KEMENTERIAN KEUANGAN
190 211260 232
583
1331
1038
170 167224
192
516
111689.5%
79.1%
86.2%
82.8%
88.5%
83.8%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
0
200
400
600
800
100 0
120 0
140 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pagu Realisasi %
Milyar
Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (1): Kebijakan dan Alokasi
Pada tahun 2017, alokasi DAK Fisik se-Prov. Kaltim sebesar Rp1,04 triliun.
Mempertajam fokus bidang/sub
bidang DAK Fisik untuk mendukung
pencapaian prioritas nasional.
Mengalokasikan DAK Fisik
berdasarkan usulan daerah dan
prioritas nasional.
Memberikan afirmasi untuk daerah
tertinggal, perbatasan, kepulauan,
dan transmigrasi.
Melakukan sinkronisasi rencana
kegiatan dalam pengalokasian DAK:
antar bidang/subbidang DAK,
antardaerah, dan
antara DAK dengan pendanaan
selain DAK.
dengan mengoptimalkan peran
Provinsi.
Mempercepat penetapan petunjuk
teknis DAK dan pemberlakuan
petunjuk teknis min 3 tahun yang
ditetapkan dalam Perpres.
13
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (2): Perbaikan Mekanisme Penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan & capaian output
14
KEMENTERIAN KEUANGAN
1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL
2017 (TRIWULAN 1)
2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI:• PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB
• PERALIHAN DIPA, PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar),
DAN PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
PENYUSUNAN POKJA DJPK &
DJPB
PENYUSUNAN PROSES BISNIS
PENYIAPAN REGULASI: REVISI PMK 187/2016
PENYUSUNAN SOP LINK
PENYIAPAN PERANGKAT (APLIKASI)
SOSIALISASI KEPADA
SELURUH KPPN& PEMDA PENYALURAN
TRIWULAN I
JAN
MINGGU
3-4
FEB
MINGGU
1-4
JAN
MINGGU 3JAN -
MARETFEB -
MARET
MARET APRIL
Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (3): Transisi Penyaluran
Melalui KPPN mulai 2017
15
KEMENTERIAN KEUANGAN
MANFAAT:
Memberikan kepastian bagi Pemda dalam
melaksanakan DAK Fisik;
Mempercepat pelaksanaan DAK Fisik di
daerah dengan penetapan juknis yang
tepat waktu;
Memperkuat landasan hukum
pelaksanaan DAK Fisik.
TUJUAN: Memberikan informasi yang cepat
kepada pemerintah daerah mengenairuang lingkup menu kegiatan dan sasaran/target DAK Fisik per bidangsebagai dasar penyusunan APBD;
Mempercepat penetapan Juknis tepatwaktu sebelum TA dimulai;
Memberikan panduan bagi pemerintahdalam melaksanakan/mengelolakegiatan DAK Fisik.
MATERI JUKNIS, antara lain:
Ketentuan umum pelaksanaan DAK;
Tatacara pelaksanaan DAK masing-
masing bidang;
Tatacara pelaksanaan sisa DAK;
Penetapan target/sasaran output
kegiatan perbidang/subbidang;
Tatacara pelaporan teknis/capaian
output kegiatan.
PENETAPAN DAN MASA BERLAKU: Perpres No. 123 Tahun 2016 tentang
Juknis DAK Fisik telah ditetapkan30 Desember 2016 (1 bulan sejakPerpres Rincian APBN 2017 ditetapkan);
Perpres berlaku 3 tahun untukmemberikan panduan yang bersifatjangka menengah bagi Pemda;
Perubahan atas ketentuan Perpresdiatur dengan Peraturan Menteri.
16
Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (4): Percepatan Pelaksanaan
Melalui Perpres No.123 Tahun 2016 Tentang Juknis DAK Fisik
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pelaksanaan DAK Nonfisik 2017: Kebijakan dan Alokasi
697.5
46.3
798.4
23.159.8 124.2
3.0 11.7
BOS BOP PAUD TPG TAMSIL
TKG BOKB KOP & UKM ADMINDUK
DAK NONFISIKSE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017Rp1,76 triliun
Pengalokasian DAK Nonfisik berdasarkan
atas biaya satuan (unit cost) dikalikan
jumlah kebutuhan berdasarkan data dari
K/L teknis terkait
Memberikan Tunjangan Khusus kepada
Guru PNSD di desa sangat tertinggal untuk
memberikan kompensasi atas kesulitan
hidup dalam melaksanakan tugas.
Mengalokasikan dana administrasi
kependudukan yang ditujukan untuk
mendukung penyelenggaraan program
dan kegiatan administrasi kependudukan.
17
KEMENTERIAN KEUANGAN
• Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuai prinsip money
follows program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg
belanja K/L.
• Pengalokasian DAK berbasis target output per bidang,
kebutuhan daerah, dan kinerja penyerapan dana dan
capaian output/outcome.
• Penguatan peran Propinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik
daerah.
• Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik melalui KPPN, dengan
meningkatkan kualitas pelaporan output DAK Fisik (berbasisspatial) digunakan sebagai bahan informasi dalam
pengambilan kebijakan (rewards and punishment
pengalokasian DAK Fisik).
Kebijakan Umum DAK Fisik Tahun 2018
18
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pemerintah Pusat1. Penentuan Jenis/Bidang/Subbidang/Menu Kegiatan DAK Fisik2. Sinkronisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik3. Penentuan target output DAK Fisik secara Nasional4. Penentuan Lokus dan output DAK Fisik untuk mendukung prioritas nasional5. Penentuan Juknis/Standar Teknis Kegiatan DAK6. Penyiapan aplikasi (e-Planning)7. Verifikasi dan Penilaian Proposal usulan DAK
Pemerintah Provinsi Sebagai koordinator dalam pelaksanaaan kegiatan DAK:1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan prioritas pembangunan
daerah (RKPD) Provinsi2. Mengkoordinasikan penyusunan proposal usulan DAK3. Melakukan Sinkronisasi Usulan DAK dengan RPJMD dan RKPD4. Mengkoordinasikan Penentuan target dan lokasi output DAK Fisik yang
mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah Sebagai wakil pemerintah pusat:1. Melakukan sinkronisasi Usulan DAK dari Kabupaten/kota diwilayahnya
dengan Prioritas Nasional (RPJMN, RKP) & RPJMD dan RKPD Provinsi2. Membuat rekomendasi atas usulan DAK dari Kabupaten/Kota
Bappeda
Pemerintah Kab/Kota 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan prioritas pembangunan daerah (RKPD) Kab./Kota
2. Mengkoordinasikan penyusunan proposal kegiatan DAK dari semua SKPD3. Melakukan sinkronisasi Usulan DAK semua SKPD dg RPJMD dan RKPD
Kab./Kota4. Mengkoordinasikan penentuan target dan lokasi output DAK Fisik Kab./
Kota yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah
Bappeda
Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (1): Tahap Perencanaan
19
KEMENTERIAN KEUANGAN 20
PrinsipPembangunan Berkelanjutan
PrinsipPercepatanPenyediaan
Infrastruktur di Daerah
PrinsipSinkronisasiPendanaan
Pembangunan Daerah
PrinsipPengalokasianDAK Berbasis
KinerjaPenyerapan
Usulan kegiatan harus: 1. Menjadi kewenangan
daerah;2. Bagian dari RPJMD dan
RKPD yang telahdisinkronisasi denganprioritas nasional; dan
3. Kegiatannya harusmenghasilkan output/ outcome yang bermanfaatlangsung bagi masyarakat
Usulan kegiatan harusdisinkronisasikan antara:1. Bidang yang satu dengan
bidang lainnya; 2. Daerah yang satu dengan
daerah lainnya, termasukantara kabupaten/kotadengan provinsi; dan
3. Kegiatan DAK dengankegiatan yang didanai darinon DAK
Pengalokasian DAK diprioritaskan untukmempercepat pembangunaninfrastruktur di daerah yang terkait dengan:1. pelayanan dasar untuk
pemenuhan SPM;2. pengembangan industri,
perdagangan, pariwisata, sektor perekonomian lainnya
Pengalokasian DAK memperhitungkan tingkatpenyerapan DAK dan capaian output/outcome tahun sebelumnya, dengan tujuan agar:1. Daerah punya komitmen
untuk melaksanakan apayang telah diusulkan;
2. Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan terget output dan lokasi kegiatan sertabatas waktu yang ditetapkan.
Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (2): Prinsip-Prinsip
Pengalokasian DAK Fisik
KEMENTERIAN KEUANGAN
Berbasis kebutuhan per bidang (sector based), untuk urusan wajib
layanan dasar
Berbasis kewilayahan (area based), untuk Lokpri pada
kategori daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal
DAK REGULER
Berbasis program prioritas nasional (program based), sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun
2018
1. Kesehatan (Puskesmas)2. Perumahan dan Permukiman3. Transportasi4. Pendidikan5. Air Minum6. Sanitasi
1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS
Pratama)
3. Air Minum
4. Sanitasi
5. Jalan
6. Irigasi
7. Pasar
8. Energi Skala Kecil
9. Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
1. Pendidikan
2. Kesehatan dan KB
3. Jalan4. Air Minum
5. Sanitasi
6. Perumahan dan Permukiman7. Pasar
8. IKM
9. Pertanian
10. Kelautan dan Perikanan
11. Pariwisata
DAK AFIRMASI
DAK PENUGASAN
Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (3): Rancangan Jenis dan
Bidang DAK Fisik
21
KEMENTERIAN KEUANGAN
Menyusun usulan awalDAK & Data Pendukungsesuai prioritas dalamRKPD/RPJMD mengacupada prioritas nasional
dalam RKP/RPJMN
Verifikasi & pembahasan berdasarkan kriteria-kriteria a.l.:
Bappedaa. Kesesuaian thd RKPD/RPJMD;b. Kesesuaian thd RKP/RPJMN;c. Sinkronisasi usulan kegiatan antar SKPD;d. Urutan prioritas kegiatan per bidang.
SKPDa. Kesesuaian usulan kegiatan thd SPM;b. Kewajaran target output kegiatan;c. Lokasi pelaksanaan kegiatan.
BPKADa. Standar biaya daerah;b. Mempertimbangkan kinerja pelaksanaan
DAK (penyerapan dan capaian output) SKPD 3 th. sebelumnya;
c. Menilai kewajaran nilai usulan dari SKPD.
a. Menyusun rekapitulasi UsulanDAK semua bidang/subbidang/ subjenis DAK;
b. Menyusun surat pengantarkepala daerah
c. Mengajukan usulan DAK perbidang/subbidang, rekapitulasi usulan DAK, dansurat pengantar usulan DAK
kepada kepala Daerah
USULAN AWAL DAK & DATA PENDUKUNG
BERKAS USULAN
DAK
USULAN DAK FINAL PERBIDANG/SUBBIDANG dan
DATA PENDUKUNG
Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (4): Peran Strategis
BAPPEDA Dalam Penyusunan Proposal DAK
22
Sekda mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bappeda, BPKAD,
dan SKPD
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (5): Mekanisme
Pengalokasian
PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT
K/L Teknis Bappenas KemenkeuPenilaian mengacu pada:a. data teknis Usulan DAK;
b. perbandingan data teknis usulandaerah dengan data teknis K/L;
c. tingkat pencapaian SPM;
d. target output dan outcome:
• jangka menengah;
• per tahun secara nasional;
• dari dana TP dan KP.
Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada:a. Data teknis Usulan DAK;
b. lokasi prioritas;
c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritasnasional dalam RKP dan RPJMN.
Menilai satuan biaya:a.Standar Biaya Masukan;b.Standar Biaya Keluaran usulan
K/L;c. Indeks kemahalan konstruksi.d.kinerja penyerapan DAK dan
tingkat capaian output fisiktahun sebelumnya.
Provinsi
a.Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota
b.Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi
23
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (6):
Rencana dan Arah Kebijakan Pelaksanaan DAK
2018
Pelaksanaan berdasarkan pada Target Output yang
ditetapkan.
Acuan pelaksanaan adalah Perpres tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Fisik.
Penyaluran didasarkan pada kinerja penyerapan
dana dan ketercapaian output per bidang DAK Fisik.
Penyaluran dilakukan oleh KPPN untuk efisiensi,
efektivitas, dan governance.
24
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pemerintah Pusat 1. Mengetahui capaian target output DAK Fisik secara nasional dalam pemenuhan prioritas nasional;
2. Sebagai dasar pengambilan kebijakan RKP dan DAK Fisik tahun berikutnya.
Pemerintah Provinsi Sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan DAK:1. Mengetahui capaian target output DAK Fisik dari Kab/Kota dalam
wilayahnya dan target output yang menjadi kewajiban provinsi dalam pemenuhan prioritas nasional;
2. Sebagai dasar dalam mengkoordinasikan penyusunan RKPD tahun berikutnya;
3. Sebagai dasar dalam mengkoordinasikan penyusunan proposal DAK Fisik tahun berikutnya.
Bappeda
Sebagai wakil pemerintah pusat:Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi usulan proposal DAK Fisik dari Kab/Kota di wilayahnya pada tahun berikutnya.
Pemerintah Kab/Kota 1. Mengetahui capaian target output DAK Fisik setiap SKPD di Kab./Kota;
2. Sebagai dasar dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana kerjadan prioritas daerah dalam RKPD tahun berikutnya;
3. Sebagai dasar dalam mengkoordinasikan penyusunan proposal DAK Fisik semua SKPD kab./Kota tahun berikutnya
Bappeda
Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 (7): Tahap Monev
25
KEMENTERIAN KEUANGAN
Arah Kebijakan DAK Nonfisik 2018
Pengalokasian berdasarkan kebutuhan riil dan kapasitas daerah
Peningkatan kebijakan afirmasi terhadap daerah tertinggal, terdepan,
dan terluar (perbatasan)
Peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance
based dan pemantauan penggunaan DAK Nonfisik
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
c. Tunjangan Profesi Guru PNSD
d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
e. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
f. BOK dan BOKB
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM & Ketenagakerjaan
h. Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan
JENIS DAK FISIK 2018
26
KEMENTERIAN KEUANGAN
Sinergi antar Organisasi Perangkat di Daerah untuk Mendukung
Pelaksanaan Kebijakan DAK Fisik yang Optimal
APIP
Sinergi
Pembangunan
di Daerah
DPRD
SKPD
BAPPEDA
Bappeda mengkoordinasikan, mensinergikan, danmengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasipelaksanaan DAK Fisik di daerah.
27
BPKAD
BPKAD Pengelola DAK Fisik di RKUD, dansebagai koordinator dalam penyusunanpelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di daerah, baik dari sisi penggunaan dana danpencapaian output/outcome.
SEKDA
KEMENTERIAN KEUANGAN
Daerah
Total Panjang Jalan
Kondisi Tidak Mantap Jumlah Puskesmas Jumlah Sekolah* Akses Terhadap* Rasio Gini**
Km Km (%)Rawat Inap
Non Rawat Inap
SD SMP Sanitasi Air Minum
Kab. Berau 1.288,93 519,69 40,3% 9 8 156 44 68,2% 70,3% 0,32
Kab. Kutai Kartanegara 2.193,02 812,67 37,1% 17 13 456 131 59,7% 68,9% 0,31
Kab. Kutai Barat 1.635,15 455,44 27,9% 13 5 208 52 20,7% 67,2% 0,28
Kab. Kutai Timur 1.105,764 343,41 31,1% 18 1 202 78 42,0% 58,0% 0,30
Kab. Paser 1.005,192 389,972 38,8% 9 8 215 64 54,3% 69,2% 0,30
Kota Balikpapan 501,18 17,3 3,5% 9 18 174 60 83,4% 95,1% 0,34
Kota Bontang 195,337 10,316 5,3% 1 5 56 33 90,0% 94,5% 0,35
Kota Samarinda 691,465 120,728 17,5% 6 18 226 91 87,7% 90,0% 0,31
Kab. Penajam Paser Utara 940,76 197,11 21,0% 9 2 104 29 63,1% 62,0% 0,32
Kab. Mahakam Ulu 233,693 62,676 26,8% 4 1 36 11 51,8% 12,7% #NA
Provinsi Kalimantan Timur 1.640,07 637,06 38,8%
28
Urgensi memahami kebutuhan daerah dalam penyusunan usulan DAK
Fisik: Data Infrastruktur dan Kondisi Sosial, Ekonomi & Layanan Publik
DaerahPendapatan/kapita Pertumbuhan
Ekonomi*Persalinan dg Tenaga
Kesehatan*Anak 12-23 bln dapat
imunisasi campak*APM* IPM* Penduduk
Miskin*Juta rupiah* SD SMP
Kab. Berau 145,70 5,1% 97,72% 79,18% 97,45% 87,96% 72,72 5,33%
Kab. Kutai Kartanegara 179,07 -10,7% 99,53% 84,63% 99,47% 76,89% 71,78 7,99%
Kab. Kutai Barat 144,60 -1,4% 83,41% 85,53% 97,91% 79,44% 69,34 8,33%
Kab. Kutai Timur 292,06 1,3% 83,77% 82,53% 98,80% 83,95% 70,76 9,31%
Kab. Paser 145,92 -1,0% 79,79% 97,60% 96,70% 67,18% 70,30 8,76%
Kota Balikpapan 120,32 2,6% 100,0% 80,08% 97,52% 76,97% 78,18 2,91%
Kota Bontang 352,88 5,8% 99,37% 91,21% 93,33% 79,68% 78,78 5,06%
Kota Samarinda 63,00 0,0% 95,65% 86,07% 93,63% 84,96% 78,69 4,82%
Kab. Penajam Paser Utara 48,13 1,9% 94,94% 96,39% 98,80% 73,91% 69,26 7,92%
Kab. Mahakam Ulu 74,65 3,1% 100% 89,53% 94,02% 62,09% 64,89 10,50%
Provinsi Kalimantan Timur 146,46 -1,3% 94,83% 84,94% 97,00% 79,06% 74,17 6,23%
Keterangan:• ** tahun 2014 dan * tahun 2015• Jumlah sekolah berdasarkan data rekapitulasi penerima BOS.• Data jumlah puskesmas dari Pusdatin Kemenkes.• Data jalan bersumber dari KemenPUPERA• Data lainnya bersumber dari BPS.
83 77131 111
49
264
541
68 88 79 92
493
919
311
38 46 50 29 42
149187
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mily
ar
Pembangunan Manusia Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan Pembangunan Sektor Unggulan
Infrastruktur
Perumahan,
Permukiman, Air
Minum & Sanitasi
Air Minum
Perumahan dan Permukiman
Sanitasi
Kesehatan & KB
Keluarga Berencana
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Dasar
Pelayanan Kesehatan Kefarmasian
Pelayanan Kesehatan Rujukan
RS Rujukan dan Pratama
Sarpras Penunjang Kesehatan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan SD
Pendidikan SMA
Pendidikan SMK
Pendidikan SMP
Tambahan DAK Kesehatan
Energi Skala Kecil Energi Skala Kecil
Kedaulatan PanganIrigasi
Pertanian
Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan
Sarana Perdagangan,
Industri Kecil dan
Menengah, dan
Pariwisata
Industri Kecil dan
Menengah
Pariwisata
Tambahan DAK Irigasi
Konektivitas/Transportasi
Jalan
Perhubungan
Transportasi Perdesaan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kehutanan
Lingkungan Hidup
Prasarana Pemerintahan Daerah
Pemadam Kebakaran
Prasarana Pemda
Sapras Damkar
Sapras Satpol PP
Satpol PP
Sapras Daerah Tertinggal Sapras Daerah Tertinggal
Sapras Kawasan Perbatasan Sapras Kawasan Perbatasan
Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan
Pariwisata
Sarana Perdagangan
Sarana Perdagangan-Gudang
Sarana Perdagangan-Metrologi
Sarana Perdagangan-Pasar
Tambahan DAKJalan
Sarana Perdagangan
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK se-KALIMANTAN TIMUR 2011-2017
berdasarkan Tiga dimensi pembangunan
30
DR. BOEDIARSO TEGUH WIDODO, M.E.DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 23 Agustus 1958
Alamat Kantor : Gedung Radius Prawiro Lt. 9Jalan Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat
Riwayat Pendidikan
1970 SD Negeri Kutohardjo V, Rembang
1973 SMP Negeri II Rembang
1976 SMA Negeri II Rembang
1982 Sarjana EkonomiEkonomi UmumUniversitas Diponegoro
2005 Magister Ekonomi Keuangan Publik (Perencanaan danKebijakan Publik)Universitas Indonesia
2012 Doktor Ilmu EkonomiEkonomi PublikUniversitas Indonesia
Riwayat Pekerjaan
2000-2001 Kepala Pusat Analisa Belanja Negara,Badan Analisa Fiskal, Kemenkeu
2001-2004 Kepala Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran,Badan Analisa Fiskal, Kemenkeu
2004-2012 Direktur Penyusunan APBN,Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu
2012-2013 Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kemenkeu
Sep 2013-Nov 2013
Plt. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu
2013- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,Kemenkeu
Recommended