View
9
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat PusatKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Cirebon, 23 Oktober 2019Acara Bapeda Provinsi Jawa Barat
KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA
“Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak”Presiden Joko WidodoPidato Kenegaraan di Depan Sidang Bersama Dewan PerwakilanDaerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16/8/2019
REPUBLIK INDONESIA
TEMA, PRIORITAS, PENGARUSUTAMAAN, DAN KAIDAHRPJMN 2020-2024
3
REPUBLIK INDONESIA
HIGHLIGHT: PEMBANGUNAN TRANSFORMASI DIGITAL
4
REPUBLIK INDONESIA
SUBSTANSI PERPRES NO. 39/2019 SATU DATA INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
6
Persoalan Proses, Produk, Produsen, Pengguna
REPUBLIK INDONESIA
MEMASTIKAN DATA PEMERINTAH BERKUALITAS
• Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
• Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
• Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
• Data Keuangan Negara Tingkat Pusat adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Survey dan
SensusSIMIoT
SmartCity
2
3
1
1
2
3
4
DEFINISI DATA(Pasal 1 Ayat 2-5)
7
REPUBLIK INDONESIA
MEMPERJELAS DAN MEMPERKUATPENYELENGGARA DATA
8
Tingkat Pusat
Dewan Pengarah
Forum SDI Tingkat Pusat
Sekretariat SDI tingkat pusat
Pembina Data
WalidataProdusen
Data
Tingkat Daerah
Forum SDI Tingkat Daerah
Sekretariat SDI tingkat daerah
Pembina Data
WalidataProdusen
DataWalidata
pendukung
• Dibentuk Dewan Pengarah untuk:
• mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait penguatan dan perbaikan tata kelola data pemerintah
• mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan tata kelola data pemerintah
• Dilaksanakan Forum SDI untuk memperkuat koordinasi Pembina Data,Walidata, dan Produsen Data
• Disusun Daftar Data yang terintegrasi pusat dan daerah, untuk memastikan ketersediaan data dan mencegah duplikasi data
• Disusun dan dilaksanakan Rencana Aksi yang terintegrasi pusat dan daerah, untuk memastikan tersedianya program dan kegiatan dari Instansi Pusat dan Daerah yang mendukung pencapaian SDI termasuk dukungan anggaran.
Kepala Daerah
REPUBLIK INDONESIA
MEMPERKUAT KOLABORASI PUSAT DAN DAERAHPenyusunan Daftar Data dan Rencana Aksi Terpadu
• Tugas Dewan Pengarah adalah melakukan koordinasi, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SDI di tingkat Pusat dan Daerah (Pasal 12 Ayat 2c)
• Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat melakukan koordinasi untuk mengumpulkan daftar data dan daftar data prioritas serta rencana aksi (Pasal 16 Ayat 4)
• Dalam menyusun daftar Data, instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh instansi Pusat (Pasal 26 Ayat 3)
• Rencana aksi SDI yang disusun oleh instansi Pusat dilaksanakan oleh Penyelenggara SDI tingkat Pusat dan Daerah (Pasal 30 Ayat 3)
9
• Daftar Data• Daftar Data
Prioritas• Data induk &
Kode Referensi• Arsitektur Data• Rencana Aksi
FORUM SDI TINGKAT PUSAT
FORUM SDI PROVINSI
FORUM SDI KAB/KOTA
REPUBLIK INDONESIA
MEMPERKUAT KETERPADUAN PROSES PENYELENGGARAAN SDI
FORUM SDIPerencanaan
PRODUSEN DATAMengumpulkan
Data
WALIDATAMemeriksa Data
PEMBINA DATAMemeriksa Data
Prioritas
Prioritas
NonPrioritas
PEMBINA DATAPrinsip SDI
Tidak Sesuai Prinsip SDI
Tidak Sesuai Prinsip SDI
WALIDATAMenyebarluaskan
Data
Sesuai Prinsip
SDI
Sesuai Prinsip
SDI
PORTAL SATU DATA
INDONESIA
MEDIA LAINNYA
• Daftar Data• Daftar Data
Prioritas• Rencana Aksi
FORUM SDI
TINGKAT PUSAT
FORUM SDI PROVINSI
FORUM SDI KAB/KOTA
10
REPUBLIK INDONESIA
11
Catatan: Perbandingan Siklus Hidup Data
UU IG
Pengumpulan
Pengolahan
Penyimpanan & Pengamanan
Penyebarluasan
Penggunaan
Perpres SDI
Perencanaan
Pengumpulan
Pemeriksaan
Penyebarluasan
GSBPM
Specify Needs
Design
Build
Collect
Process
Analyse
Disseminate
Evaluate
DMBOK
Plan
Specify
Enable
Create & Acquire
Maintain & Use
Archive & Retrieve
Purge
COBIT
Plan
Design
Build/Acquire
Use/Operate
Monitor
Dispose
GSBPM: Generic Statistical Business Process ModelDMBOK: Data Management Book of KnowledgeCOBIT: Control Objectives for Information & Related Technology
REPUBLIK INDONESIA
MEMASTIKAN PEMANFAATAN DATA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
12
Raw DATA (Data yang dihasilkan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
DATA STATISTIK
DATA SPASIAL
DATA KEUANGAN
Pemerintah Pusat &
Pemerintah Daerah
(Pasal 2 ayat (1)
• Pembina Data menetapkan :1. Standar Data lintas Instansi Pusat &
Daerah (Psl 6 ayat (1)2. Struktur baku & format baku lintas
instansi Pusat & Daerah (psl 8 ayat (1)• Menkoninfo menetapkan ketentuan
interoperabilitas Data (Psl 9 ayat (3)• Dewan Pengarah menetapkan Kode
referensi dan atau Data Induk (Psl 10 ayat (5)
• Produsen Data menghasilkan Data sesuai Prinsip SDI dan menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata (Psl 15 ayat (1))
• Walidata (Psl 14 ayat (1 ):• mengumpulkan, memeriksa Data, dan
mengelola data yang disampaikan Produsen
• Menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi dan Data Induk di Portal SDI
• Pembina Data memeriksa ulang terhadap Data Prioritas
Data Statistik
Data Geospasial
Data Keuangan
PORTAL SDI yang dikelola
Sekretariat SDI(Psl 36 ayat
(5))
Ketentuan akses data yang disediakan di Portal SDI diatur sesuai Pasal 37
REPUBLIK INDONESIA
INTERNATIONAL FRAMEWORK
13
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN SDI DALAM TATA KELOLA DATA INSTANSI PUSAT
DAN INSTANSI DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NORMA SATU DATA INDONESIA
15
Semua ketentuan yang digunakan sebagai tatanan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan SDI merujuk pada 2 norma pokok, yaitu:
1. Norma Hukum Positif; dan 2. Norma Akademis
REPUBLIK INDONESIA
NORMA HUKUM POSITIF DI INSTANSI PUSAT
16
REPUBLIK INDONESIA
NORMA HUKUM POSITIF DI INSTANSI DAERAH
17
REPUBLIK INDONESIA
SATU DATA INDONESIA: PIJAKAN TRANSFORMASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN
18
Sistem Statistik Nasional
UU 16/1997Statistik
Jaringan Informasi Geospasial Nasional
UU 4/2011Informasi Geospasial
Sistem Informasi Manajemen
UU 25/2004Perencanaan
Pembangunan Nasional
Sistem Informasi Manajemen
UU 23/2014Pemerintahan
Daerah
Sistem Membutuhkan Data dan Informasi yang Berkualitas
Sistem Menghasilkan Data dan Informasi yang Berkualitas
Sistem Informasi Manajemen
UU 17/2003Keuangan Negara
Sistem Informasi
Manajemen Pemerintahan
Lainnya
PERPRES NO. 95/2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PERPRES NO. 39/2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA
Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas
REPUBLIK INDONESIA
IMPLEMENTASI SDI
REPUBLIK INDONESIA
DASAR HUKUM KELUARAN SDI
20
• Perpres 39/2019• Tata Kelola Data Nasional
• Portal SDI
• Perpres 95/2018• Arsitektur Data & Informasi (p9)
• Pedoman Manajemen Data (p49)• Akurat, mutakhir, terintegrasi,
• Arsitektur, Data Induk & Kode Referensi, Basis Data, Kualitas Data
• Implikasi• Kamus Data/Katalog Data
• Klasifikasi Data• Rahasia, Terbatas, Publik
REPUBLIK INDONESIA
PENDEKATAN KEGIATAN SDI
21
• Top-Down• Kajian regulasi terkait urusan
kepemerintahan (UU 39/2008, Permen/Perka OTK masing-masing instansi, dsb)
• Kajian kerangka kerja dan referensi arsitektur data (FEAF, DoDAF, dsb).
• Bottom-Up• Identifikasi data induk dari masing-
masing Instansi Pusat dan Daerah
• Identifikasi kesiapan Instansi Pusat dan Daerah dalam mengimplementasikan SDI.
21
REPUBLIK INDONESIA
PENDEKATAN KEGIATAN SDI(Top – Down)
22
REPUBLIK INDONESIA
PENDEKATAN KEGIATAN SDI(Bottom - Up)
23
1. Data Penduduk1.1 Jumlah Penduduk Miskin1.1.1 Jumlah Penduduk Miskin yang menerima bantuan
2. Data Siswa2.1 Jumlah Siswa Berprestasi2.1.1 Data Siswa Berprestasi yang mendapatkan program beasiswa pemerintah
3. Data Lahan Hutan3.1 Luas Hutan Konservasi3.1.1 Luas Hutan Konservasi yang dipulihkan3.2 Luas Hutan Produksi3.2.1 Luas Hutan Produksi yang ditanami pohon jati
4. Data Jalan4.1 Data Jalan Provinsi4.1.1 Data Jalan Provinsi yang telah dilakukan perbaikan
5. Data Kapal5.1 Jumlah Kapal Penangkap Ikan
REPUBLIK INDONESIA
Tata
Kel
ola
Dat
a
Ped
om
an P
enge
lola
an D
ata
24
KELUARAN SDI: ARSITEKTUR KEBIJAKAN DATA
Ars
itek
tur
Akurat
Mutakhir
Terpadu
Akuntabel
Aksesibel
Sharable
Data Induk/Kode Referensi
Standar Data
Meta Data
Akurat
Mutakhir
Integrasi
Kualitas
Portal
Pemanfaatan
Basis Data
Regulasi Referensi Arsitektur
REPUBLIK INDONESIA
PERLUASAN PRAKTIK BAIK : DATA POKOK PENDIDIKAN
25
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
Recommended