View
13
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Pemberlakuan AturanZERO OVER DIMENSION OVER LOADING
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Tangerang, 30 Maret 2021
1
• Dasar Hukum Penanganan Over Dimension Over Loading
• Implementasi Road Map Penuntasan ODOL
a. Proses Penanganan ODO 2017 - 2023;
b. Progres Pengawasan Kendaraan ODOL;
c. Tantangan yang harus diselesaikan.
• Program Peningkatan Penuntasan ODOL
• Normalisasi Kendaraan ODOL
OUTLINE
DASAR HUKUM TERKAIT
• PM 133 TAHUN 2015 Pasal 11
• PERDIRJEN No. KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 tentang Pedoman
Normalisasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kere
ta Tempelan
PENGAWASAN
UJI BERKALA
• PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan
Kendaraan Bermotor di Jalan Pasal 26
• Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
PENGAWASAN
OPERASIONAL
• UU 22 TAHUN 2009
• PP 55 TAHUN 2012 Pasal 54 dan 55
• PM 33 TAHUN 2018 Pasal 11 dan 12
UKURAN/DIMENSI
KENDARAAN
BERMOTOR
PM 27 TAHUN 2016 Pasal 2-4 terkait fasilitas portal dan jembata
n timbang pada pelabuhan penyeberangan
PENGAWASAN DI
PELABUHAN
PENYEBERANGAN
OVER DIMENSI DAN OVER LOAD
(PELANGGARAN HUKUM UU 22 TAHUN 2009)
Pasal 277
Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor,kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayahRepublik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasiKendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe,kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus
yang dioperasikan di dalam negeri yang tidakmemenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda palingbanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).Psl138 ayat (3), angkutan umum dan atau barang hanyadilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
DASAR HUKUM PENANGANAN ODOL
Muatan angkutanbarang yang melebihi
5 % → pengemudiwajib
MENURUNKANkelebihan muatan
PP No. 74 Thn. 2014
02
Kelebihan muatan> 5-20 % → tilang;Kelebihan muatan> 20 % → tilang &
DILARANG MENERUSKAN
perjalanan
Permenhub No. PM 134 Thn. 2015
03
Muatan angkutan barangyang melebihi 5 % → tilang
& DILARANG MENERUSKAN
perjalanan→
MENERUSKANperjalanan setelah
MEMINDAHKANkelebihan muatan
Perdirjen HubdatSK.736/AJ.108/DRJD/2017
04
Pengemudi dan/atauperusahaan angkutan
barang WAJIBmematuhi tata cara
pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan
kelas jalan.
UU No. 22 Thn. 2009
01
2017
• Kebijakan bebas ODOL diluncurkan
• Asosiasi minta penundaan ke 2018
dan telah disepakati
2018
• Kesepakatan K/L dan Asosiasi
• Sosialisasi bebas ODOL
• Perbaikan layanan di UPPKB
(jembatan timbang)
• Akreditasi UPUBKB
2019
• Pelarangan BUMN menggunakan kendaraan ODOL
• Pelarangan APM mendisplay & menjual kendaraan ODOL
• Rencana Aksi Bebas ODOL 2019 – 2021
• Toleransi kelebihan muatan untuk bahan pokok & penting
• Pemotongan kendaraan over dimensi
• Pemrosesan hukum pelanggaran over dimensi (Pasal 277)
• Surat Menperin tentang Penundaan Kebijakan Bebas ODOL
2020
• Rapat antara Menhub, Menteri PUPR, Menperin,
Korlantas Polri, & Asosiasi Industri dengan
Kesepakatan bebas ODOL 2023
• Pelaksanaan bebas ODOL di Tol Jakarta –
Bandung
• Pelaksanaan bebas ODOL di Pelabuhan
Penyeberangan Merak-Bakauheni & Ketapang-
Gilimanuk
• Penegakan Hukum P21 Pasal 277 KUHP
Proses Penanganan ODOL 2017-2023
2021
1. Pada jaringan lintas logistikPengembangan sistem e-Inforcement
2. Pengembangan integrasi sistem3. Pembentukan Database Bank Pengemudi4. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan 5. MoU Menteri Perhubungan Menteri
Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan dengan Kapolri
2022
1 Januari 2023
Indonesia Bebas
ODOL
Proses Penanganan ODOL 2017-2023
Upaya Yang Harus
DilakukanMeminimalisasi potensi tersebut,
melalui pemenuhan persyaratan
teknis dan laik jalan (UU 22/2009
pasal 49)
Laik Jalan Kendaraan BermotorKendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Di Jalan
Dasar Pemikiran1. Setiap kendaraan bermotor memiliki potensi menjadi salah
satu penyebab kecelakaan di jalan.
2. Setiap kendaraan bermotor memiliki potensi mencemari
lingkungan.
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Untuk memastikan terpenuhinya
persyaratan teknis dan laik jalan
kendaraan bermotor, maka
dilaksanakan Pengujian Kendaraan
Bermotor (Uji Tipe dan Uji Berkala).
(UU 22/2009 pasal 49)
Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan
Persyaratan Laik
Jalan
Persyaratan Teknis
( Undang Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 48)
a. susunan;
b. perlengkapan;
c. ukuran;
d. karoseri;
e. rancangan teknis Kendaraan sesuai
dengan peruntukannya;
f. pemuatan;
g. penggunaan;
h. penggandengan Kendaraan
Bermotor; dan/atau
i. penempelan Kendaraan Bermotor.
a. emisi gas buang;
b. kebisingan suara;
c. efisiensi sistem rem utama;
d. efisiensi sistem rem parkir;
e. kincup (side slip) roda depan;
f. suara klakson;
g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h. radius putar;
i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;
dan
k. kesesuaian daya mesin penggerak
terhadap berat Kendaraan.
PROSES LAHIRNYA KENDARAAN BERMOTO
R
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
UJI TIPE UJI BERKALA
UNIT PELAKSANAUJI TIPE PEMERINTA
H
UNIT PELAKSANAUJI BERKALA
ATPM
UNIT PELAKSANAUJI BERKALA
PEM KAB/KOTA
UNIT PELAKSANAUJI BERKALA
SWASTA
DIIMPOR
DIBUAT/DIRAKIT
DIMODIFIKASI
MOBIL PNP UMUM
MOBIL BUS
MOBIL BARANG
KERETA TEMPELAN
UJI
FISIK
PENELITIAN RA
NCANG BANGU
NKERETA GANDENGA
N
RUANG LINGKUP PENGUJIAN
PENGUJIAN KB
UJI TIPE UJI BERKALA
• UJI FISIK
➢ Landasan
➢ Kendaraan Bermotor Len
gkap• PENELITIAN RANCANG BANGUN & REKAYA
SA
➢ Rumah – Rumah
➢ Bak Muatan
➢ Kendaraan Bermotor Dim
odifikasi
➢ Kereta Gandengan
➢ Kereta Tempelan
• UJI BERKALA PERTAMA
• UJI BERKALA PERPANJANGA
N
UJI TIPE
UJI FISIK PENELITIAN RB & REK
LANDASAN
KB LENGKAP
KERETA GANDENGA
N
KERETA TEMPELAN
RUMAH-RUMAH
BAK MUATAN
KB DIMODIFIKASI
SERTIFIKAT UJI TIPE
SK PENGESAHANRANCANG BANGUN
& REKAYASA KB
LINGKUP UJI TIPEPsl 50-51
SRUT merupakan akta lahir Kendaraan Bermotor
Kondisi
Existing
Kendaraan
ODOL
Kelebihan Dimensi dan
Muatan
Dapat memicu potensi
kecelakaan di jalan
PELANGGARAN DIMENSI KENDARAANDAN/ATAU TATA CARA MUAT ANGKUTANBARANG → SANKSI TILANG DENGANANCAMAN 2 BULAN PENJARA ATAUDENDARp. 500 RB
KONDISI EKSISTING KENDARAAN ODOL DI INDONESIA
Angkutan Kayu Angkutan Batu Bara
Angkutan CPO Angkutan Kelapa Sawit Angkutan Air Minum KemasanAngkutan Semen
Angkutan Baja
PELANGGARAN TINGGI BAK KENDARAAN JENIS DUMP TRUCK
Tinggi bak 1.200 mm, seharusnya tinggi bak dengan konfigurasi sumbu 1.2 (JBI s/d 8.500 kg) adalah 700 mm
KONDISI EXISTING ATURAN
1.200 mm
1.820 mm
KONDISI EXISTING ATURAN
Tinggi bak 1.820 mm, seharusnya tinggi bak dengan konfigurasi sumbu 1.2 (JBI s/d 16.000 kg) adalah 850 mm
PELANGGARAN TINGGI BAK KENDARAAN JENIS DUMP TRUCK
1.900 mm
KONDISI EXISTING ATURAN
Tinggi bak 1.900 mm, seharusnya tinggi bak dengan konfigurasi sumbu 1.22 adalah 1.000 mm
PELANGGARAN TINGGI BAK KENDARAAN JENIS DUMP TRUCK
KONDISI EXISTING ATURAN
PELANGGARAN TINGGI BAK KENDARAAN JENIS BAK MUATAN TERBUKA
Tinggi bak 1.700 mm, seharusnya tinggi bak dengan konfigurasi sumbu 1.2 (JBI s/d 8.500 kg) adalah 700 mm
(bila dilengkapi teralis, tinggi bak total maksimal adalah 1.200 mm
1.700 mm
KONDISI EXISTING ATURAN
Tinggi bak 1.800 mm, seharusnya tinggi bak dengan konfigurasi sumbu 1.2 (JBI s/d 16.000 kg) adalah 850 mm
(bila dilengkapi teralis, tinggi bak total maksimal adalah 1.300 mm
PELANGGARAN TINGGI BAK KENDARAAN JENIS BAK MUATAN TERBUKA
1.800 mm
KONDISI EXISTING ATURAN
Untuk bak muatan terbuka yang dilengkapi teralis, tinggi pintu belakang bak tidak boleh disamakan
dengan tinggi dinding samping (bak+teralis).
Tinggi pintu belakang bak = tinggi dinding samping bak tidak termasuk teralis
Lebar total kendaraan 2.570 mm, seharusnya 2.500 mm
KONDISI EXISTING
2.570 mm
ATURAN
KAPASITAS :16 KLKAPASITAS : 30 KL
KONDISI EXISTING ATURAN
PELANGGARAN KAPASITAS ANGKUTAN CURAH
JBI kendaraan ini maksimal 24.000 kg. Jika volume tangkinya 30 KL, dikalikan
dengan berat jenis CPO = 0,89 kg/dm3, maka berat muatannya 26.700 kg
(OVERLOAD).
PELANGGARAN MODIFIKASI TRACTOR HEAD 1.2 MENJADI KEND. SUMBU 1.22
Tractor Head/Penarik dirancang untuk digunakan sebagai penarik Kereta Tempelan.
Bukan sebagai kendaraan tunggal yang mengangkut beban sendiri.
KONDISI EXISTING ATURAN
ILUSTRASI TRACTOR HEAD MENARIK KERETA TEMPELAN
PELANGGARAN MODIFIKASI (PERPANJANGAN) JARAK SUMBU
KONDISI EXISTING
Sesuai dengan isi PP 55 tahun 2012 dan PM 33 tahun 2018, tidak boleh dilakukan modifikasi
perpanjangan jarak sumbu
Ukuran
sesuai
SUT
5.500 mm
PELANGGARAN MODIFIKASI (PERPANJANGAN) JARAK SUMBU
KONDISI EXISTING
Sesuai dengan isi PP 55 tahun 2012 dan PM 33 tahun 2018, tidak boleh dilakukan modifikasi
perpanjangan jarak sumbu
Ukuran
sesuai
SUT
5.000 mm
KETENTUAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR
PANJANG KENDARAAN
Tidak melebihi 12.000 mm untuk Kendaran Bermotor tanpa Kereta Gandengan
atau Kereta Tempelan selain Mobil Bus
Panjang Total
Panjang Total Kendaran tidak harus 12.000 mm,
tergantung dari ukuran awal SUT
PANJANG KENDARAAN
Tidak melebihi 18.000 mm untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan
Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan
Panjang Total
Panjang rangkaian maksimal 18.000 mm
PANJANG KENDARAAN
LebarTotal
Tin
gg
i T
ota
l
Min 8° Jarak Bebas
❑ Lebar tidak melebihi 2.500 mm;
➢ lebar maksimum bak muatan tidak melebihi 50
(lima puluh) milimeter dari lebat Sertifikat Uji
Tipe (SUT) Landasan.
❑ Tinggi tidak melebihi 4.200 mm dan tidak lebih
dari 1,7 kali lebar kendaraan;
❑ Sudut pergi kendaraan paling sedikit 8° diukur
dari atas permukaan bidang atau jalan yang
datar; dan
❑ Jarak bebas antara bagian permanen paling
bawah kendaraan bermotor terhadap
permukaan bidang jalan tidak bersentuhan
dengan permukaan bidang jalan.
PANJANG KENDARAAN
Panjang bagian Kendaraan yang menjulur
ke belakang dari sumbu paling belakang
(ROH) maksimum 62,50% dari jarak
sumbunya, sedangkan yang menjulur ke
depan dari sumbu paling depan (FOH)
maksimum 47,50% dari jarak sumbunya.Whell base / jarak sumbu FOHROH
Cat : (ROH) tetap dihitung berdasarkan Panjang chassis asli dari pabrik pembuat + bumper
Walaupun panjang bagian Kendaraan tanpa muatan yang menjulur ke belakangdari sumbu paling belakang maksimum 62,50%, tidak berarti Kendaraan memilikijulur belakang 62,50%, tetapi dihitung berdasarkan panjang chassis asli dari pabrikpembuat dan hanya dapat ditambah dengan bumper.
Lb
L
5050
Satuan : mm
✓ Lebar maksimum diberikan 50 mm kanan dankiri dari lebar ban sumbu kedua(1.2 atau lebih)
✓ Lebar maksimum diberikan 50 mm kanan dankiri dari lebar kabin (1.1)
✓ Ketentuan tersebut tentunya tidakmelebihi batas maksimum lebar yaitu2.500 mm
LEBAR KENDARAAN
SURAT EDARAN DIRJEN HUBDAT
NOMOR SE.2/AJ.307/DRJD/2018TENTANG KETENTUAN MENGENAI BAK MUATAN MOBIL BARANG
➢ JBB Maksimal 3.500 kg (Bak Muatan Terbuka dan Tertutup)
✓ Jarak antara kabin dengan bakmuatan minimal 10 mm
✓ Ukuran ujung bak muatan dinding belakang terhadap ujung chassis belakang maksimal 260 mm
➢ JBB di atas 3.500 kg (Bak Muatan Terbuka dan Tertutup)a. Konfigurasi 1.1 dan 1.2 minimal 150 mmb. Konfigurasi 1.22 minimal 200 mm
bagian belakang bak tidak boleh melewati landasan/chassis
chassis
150
JARAK KABIN DAN DIMENSI BAK
Pasal 55 ayat (3) huruf c PP. 55 Tahun 2012 ttg Kendaraan
dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak
melebihi ujung landasan bagian belakang
Ujung landasan
Bata
s m
ak
sim
al
din
din
g
ROH CHASSIS MAX 62,5 % WHEELBASE
Catatan : Namun tetap dihitung berdasarkan ROH asli dari pabrik pembuat
GAMBARAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR
DI BEBERAPA NEGARA
CONTOH KENDARAAN DUMP TRUCK DI LUAR NEGERI
UKURAN/DIMENSI KENDARAANBARANG YANG SECARA KASATMATA BERPOTENSI DILAKUKANPENEGAKAN HUKUM PASAL 277 UUNO. 22 TAHUN 2009 TTG LLAJDENGAN ANCAMAN HUKUMAN 1(SATU) TAHUN PENJARA ATAUDENDA 24 JT RUPIAH
Jembatan Runtuh Ex: Jembatan Tuban
Kerusakan Jalan
DAMPAK ODOL TERHADAP
INFRASTRUKTUR DAN
KESELAMATAN
• MERUSAK JALAN DAN JEMBATAN
• MENELAN KORBAN JIWA
• MERUGIKAN NEGARA
PROSES PENANGANAN ODOL 2017-2023
PRESENTASE PELANGGARAN DAYA ANGKUT
1%13%
58%
28%
6%-20% 21%-50% 51%-100% >100%
• Data di atas menunjukkan pelanggaran kelebihanmuatan yang terjadi di 21 BPTD, dengan data tertinggi yaitu 51%-100% yaitu sebesar 58%.
PRESENTASE
PELANGGARANJUMLAH
6%-20% 32
21%-50% 395
51%-100% 1766
>100% 848
TOTAL 3041
PRESENTASE
PELANGGARAN JUMLAH
6%-20% 1%
21%-50% 13%
51%-100% 58%
>100% 28%
TOTAL 100%
9
(1 JANUARI – 23 MARET 2021)
4
14 6 8 2
83
0 2 9 13
155
0 12
189
82
363
30
147
183629306
4427 657
193471
24 0 0 0
7927 9 2 214210261621
1158276
14 5 6 027 5
525
2 0 1
68
2 3
259
3 3 34130
2 0 0 0
93
0 4 0
743
15 7 26
13311322
12810351
439
555
80
426
306
107106118
34
243
829
0
446
0
750
820
0
414
942
117
45100
1 0 0
257
0 1 0 0
335
0 0 0 0 0
123
227
0
87
046
3 25 0
95
0 0
169112126
0
777
652 1
DATA E-TILANG & TRANSFER MUATAN DI UPPKB(1 JANUARI – 23 MARET 2021)
TERTINGGI E-TILANG(UPPKB LOSARANG =
1.331)
TERTINGGI TF MUATAN(UPPKB SABILAMBO =
525)
TF MUATAN = 3.041KEND, 59 UPPKB
TRANSFER MUATAN E-TILANG
E-TILANG = 13.152 KEND, 48 UPPKB
30 94
369
785
238106 32
407
38
525
2 1 68 5259
3 3 3 41 30 2 097
791
2935
2414
4318
1451
593350
87 0 49 25 95 0 0169 112 126
0
842
3
DATA E-TILANG & TRANSFER MUATAN DI BPTD(1 JANUARI – 23 MARET 2021)
TRANSFER MUATAN
E-TILANG
TERTINGGI E-TILANG(BPTD JATIM = 4.318)
TERTINGGI TF MUATAN
(BPTD SULSEL & SULBAR = 785)
E-TILANG = 13.152 KEND, 19 BPTD
TF MUATAN = 3.041 KEND, 21 BPTD
5
Rp1.071.750.000,00
Rp869.000.000,00
Rp1.593.250.000,00
Rp45.000.000,00
TITIPAN REALISASI
TITIPAN = Rp 4.805.750.000,-
TITIPAN & REALISASI DENDA E-TILANG DI BPTD
(1 JANUARI – 1 MARET 2021)
TITIPAN TERTINGGIBPTD JATIM = Rp 1.593.250.000,-
REALISASI TERTINGGIBPTD SUMBAR = Rp 45.000.000,-
REALISASI = Rp 124.000.000,-
6
Rp1.593.250.000,00
Rp45.000.000,00
TITIPAN REALISASI
TITIPAN & REALISASI DENDA E-TILANG DI BPTD
(1 JANUARI – 1 MARET 2021)
DENDA TITIPAN REALISASI
SUMATERA UTARA 35.500.000,00Rp -Rp
KALIMANTAN BARAT 291.500.000,00Rp 8.500.000,00Rp
JAWA BARAT 1.071.750.000,00Rp 29.500.000,00Rp
SULSEL & SULBAR 869.000.000,00Rp 1.000.000,00Rp
JAWA TIMUR 1.593.250.000,00Rp -Rp
RIAU & KEPRI 36.250.000,00Rp 5.500.000,00Rp
JAMBI 500.000,00Rp -Rp
JAWA TENGAH&DIY 204.750.000,00Rp 8.750.000,00Rp
SUMATERA BARAT 90.500.000,00Rp 45.000.000,00Rp
SULAWESI TENGGARA 34.500.000,00Rp -Rp
KALIMANTAN TENGAH -Rp
GORONTALO 12.500.000,00Rp -Rp
NTT 10.000.000,00Rp 500.000,00Rp
BENGKULU & LAMPUNG 44.000.000,00Rp 500.000,00Rp
SULAWESI UTARA -Rp -Rp
SUMSEL & BABEL -Rp -Rp
BANTEN 62.000.000,00Rp 8.250.000,00Rp
KALIMANTAN SELATAN 59.000.000,00Rp -Rp
KALTIM & KALTARA 54.500.000,00Rp 5.500.000,00Rp
ACEH -Rp -Rp
BALI & NTB 336.250.000,00Rp 11.000.000,00Rp
TOTAL 4.805.750.000,00Rp 124.000.000,00Rp
7
Rp3.500.000
Rp15.500.000
Rp86.500.000
Rp70.250.000
Rp110.500.000
Rp10.000.000
Rp-
Rp500.000 Rp8.500.000
Rp500.000
Rp- Rp- Rp-
Rp2.500.000
Rp-
Rp2.000.000
Rp24.000.000
Rp1.500.000
Rp- Rp500.000 Rp500.000 Rp- Rp-Rp1.000.000
Rp- Rp500.000 Rp- Rp- Rp- Rp- Rp-Rp500.000
Rp- Rp500.000 Rp- Rp-
TITIPAN & REALISASI DENDA E-TILANG DI BPTD(1 JANUARI – 23 MARET 2021)
TITIPAN TERTINGGI
BPTD JATIM = Rp 110.500.000,-
TITIPAN = Rp 335.750.000,-
TERBAYAR = Rp 3.500.000,-
8
TERBAYAR TERTINGGI
BPTD SULTENG = Rp 1.500.000,-
PRESENTASE PELANGGARAN DAYA ANGKUT
1%13%
58%
28%
6%-20% 21%-50% 51%-100% >100%
• Data di atas menunjukkan pelanggaran kelebihan muatan yangterjadi di 21 BPTD, dengan data tertinggi yaitu 51%-100% yaitusebesar 58%.
PRESENTASE PELANGGARAN JUMLAH
6%-20% 32
21%-50% 395
51%-100% 1766
>100% 848
TOTAL 3041
PRESENTASE PELANGGARAN JUMLAH
6%-20% 1%
21%-50% 13%
51%-100% 58%
>100% 28%
TOTAL 100%
9
(1 JANUARI – 23 MARET 2021)
UPPKB BANYUDONO UPPKB BALONGGANDU UPPKB SARANG
DOKUMENTASI TRANSFER MUATAN
UPPKB KEMANG UPPKB SINGOSARI
1
0
PENINDAKAN PENYIDIKAN P 21NO. BPTD/WILAYAH TAHUN JUMLAH KASUS PROSES HUKUM
1 BPTD Riau & Kep. Riau 2019 1
Pelanggaran dimensi
kendaraan Inkrah
2 BPTD Sumatera Barat 2020 2Pelanggaran dimensi
kendaraan Inkrah
3 BPTD Jawa Tengah & DIY 2020 1Pelanggaran dimensi
kendaraan Dalam proses
4 BPTD Jawa Tengah & DIY 2021 1
Pelanggaran dimensi
kendaraan Dalam proses
5 BPTD Jawa Barat 2020 1
Pelanggaran dimensi
kendaraan Dalam proses
6 BPTD Jawa Timur 2020 2
Pelanggaran dimensi
kendaraan Dalam proses
7 BPTD Banten 2020 1
Pelanggaran dimensi
kendaraan Dalam proses
8 BPTD Bengkulu & Lampung 2020 1
Pelanggaran dimensi
kendaraan Dalam proses
9 BPTD Jambi 2020 1
Pelanggaran dimensi
kendaraan Dalam proses
10 BPTD Gorontalo 2021 1
Pelanggaran dimensi
kendaraan Dalam proses
11 Polresta Semarang 2020 1
Pelanggaran dimensi
kendaraan Inkrah
12 Polresta Cianjur 2020 1Pelanggaran dimensi
kendaraan Inkrah
13 Polresta Tulungagung 2021 1Pelanggaran dimensi
kendaraan Inkrah
11
PENANGANAN ODOL
RENCANA AKSI
Pengawasan
SRUT
Normalisasi
kendaraan
bermotor
Review
perhitungan JBI
dan JBKI terkait
perkembangan
Teknologi
Kendaraan
bermotor.
Pengawasan
dan GAKUM di
APM, Dealer,
Karoseri,
UPUBKB,
Jembatan
Timbang, dan di
Jalan
Rencana
Penerapan RFID
sebagai akta
kelahiran
kendaraan
bermotor baru
RENCANA AKSI
RENCANA AKSI
Upaya Normalisasi di PT. SSTrans Logistik
Upaya Penanganan ODOL di PT. AHM
Upaya Normalisasi di PT.
Tunas MudaUpaya Normalisasi di Padang
UPAYA NORMALISASI KENDARAAN OVER DIMENSI
TEMPAT & WAKTU GIAT
ODOL UPAYA NORMALISASI KENDARAAN OVER DIMENSI DI RIAU
TEMPAT & WAKTU GIAT
ODOL
UPAYA NORMALISASI KENDARAAN OVER DIMENSI
KESEPAKATAN PENANGANAN ODOL DENGAN ASOSIASI
Audiensi Bapak Menteri Perhubungandengan GAPMMI dan diberikan toleransiselama 1 Tahun untuk memperbaikikendaraan sesuai dengan aturan
Acara dilaksanakan pada
tanggal 6 Agustus 2018 di RR
Menteri Perhubungan.
Dipimpin langsung oleh
Bapak Menteri Perhubungan
dan dihadiri Asosiasi Semen
dan Asosiasi Besi dan Baja
Indonesia.
Penandatanganan Komitmen Tidak ODOL
KEGIATAN SOSIALISASI & ZONA INTEGRITAS (PT. RAPP)
“Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua”
ZO
NA
IN
TE
GR
ITA
S P
T.
RA
PP
ZO
NA
INT
EG
RIT
AS
PT.
RA
PP
“Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua”
UPAYA NORMALISASI KENDARAAN
NO. BPTD JUMLAH KENDARAAN1. DKI JAKARTA 103
2. ACEH 1
3. SUMATERA UTARA 48
4. SUMATERA BARAT 8
5. RIAU & KEPRI 209
6. JAMBI 4
7. BENGKULU & LAMPUNG 8
8. SUMSEL & BABEL 19
9. BANTEN 301
10. JAWA BARAT 76
11. JAWA TENGAH&DIY 78
12. JAWA TIMUR 165
13. BALI & NTB 8
14. NTT -
15. KALIMANTAN BARAT 34
16. KALIMANTAN TENGAH -
17. KALIMANTAN SELATAN 10
18. KALTIM & KALTARA 5
19. SULAWESI UTARA -
20. GORONTALO -
21. SULAWESI TENGAH -
22. SULSEL & SULBAR 2
23. SULAWESI TENGGARA 13
24. MALUKU -
25. MALUKU UTARA -
26. PAPUA & PAPUA BARAT -
TOTAL 1092
12
“Mintalah SRUT Saat Anda Membeli Kendaraan Bermotor”
Recommended