MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 178 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN PADA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Komunikasi Publik, perlu dilaksanakan pengelolaan

komunikasi publik menggunakan sistem pengelolaan

berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut

sistem aplikasi manajemen pengetahuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Perhubungan tentang Pengelolaan Sistem

Manajemen Pengetahuan pada Kementerian

Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 2 -

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Membentuk dan menetapkan sistem pengelolaan

komunikasi publik pada Kementerian Perhubungan dengan

berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut sistem

aplikasi manajemen pengetahuan yang terkait dengan

komunikasi publik atau disebut Knowledge Management

System sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Knowledge Management System sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA dijadikan pedoman bagi Unit Kerja

Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam

pengelolaan komunikasi publik.

Pengelola komunikasi publik di lingkungan Kementerian

Perhubungan dalam melaksanakan pengelolaan komunikasi

publik di lingkungannya harus:

a. menyampaikan data, informasi, dan/atau isu melalui

Knowledge Management System;

b. memilah data, informasi, dan/atau isu sesuai konten

melalui Knowledge Management System;

- 3 -

KEEMPAT

c. memberikan masukan terhadap pembaruan dan /atau

pengembangan Knowledge Management System-,

d. menjamin data informasi dan/atau isu yang

disampaikan benar, telah terbaharui, dan dapat

dipertanggungjawabkan;

e. menyampaikan laporan kepada Unit Kerja Komunikasi

Kementerian dalam hal terjadi krisis komunikasi dan

adanya isu strategis di lingkungannya; dan

f. menyampaikan laporan kepada Unit Kerja Komunikasi

Kementerian dalam hal terjadi hambatan dan kendala

terkait penggunaan Knowledge Management System.

Unit Kerja Komunikasi Kementerian dalam melaksanakan

pengelolaan Knowledge Management System harus disertai

dengan pelaksanaan kegiatan:

a. penyusunan strategi komunikasi publik Kementerian

Perhubungan;

b. penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan

komunikasi publik Kementerian Perhubungan;

c. penyusunan rencana strategis komunikasi publik;

d. pelaksanaan integrasi program dan kegiatan

komunikasi publik dengan mengembangkan Knowledge

Management System-,

e. review dan memberikan pertimbangan teknis terhadap

usulan program dan kegiatan komunikasi publik

Kementerian Perhubungan;

f. pelaksanaan evaluasi komunikasi pada setiap tahapan

pengelolaan komunikasi publik; dan

g. menyampaikan laporan kepada Menteri Perhubungan,

Tim Komunikasi Krisis, dan Tim Komunikasi Strategis

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- 4 -

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Pimpinan Unit Kerja Komunikasi Kementerian melakukan

evaluasi terhadap pengelolaan Knowledge Management

System dan dapat melakukan penilaian atas kepatuhan

dalam penggunaan dengan memberikan penghargaan

kepada Unit Kerja Komunikasi di lingkungan Kementerian

Perhubungan yang pelaksanaanya ditetapkan oleh Menteri

Perhubungan.

Pimpinan Unit Kerja Komunikasi Kementerian melakukan

monitoring terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi

kewenangan Unit Kerja Komunikasi Inspektorat Jenderal,

Unit Kerja Komunikasi Direktorat Jenderal, Unit Kerja

Komunikasi Badan, dan Unit Kerja Komunikasi Unit

Pelayanan Teknis untuk menjaga agar program

dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pengelolaan

Knowledge Management System tersebut dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5 -

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 178 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN

PENGETAHUAN PADA KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

PEDOMAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Komunikasi Publik di lingkungan pemerintah

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan

badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang

meliputi seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya,

tidak termasuk informasi dikecualikan yang dapat membahayakan

pertahanan dan keamanan negara. Demikian halnya dengan Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

yang mengamanatkan pengelolaan komunikasi publik yang lebih efektif

kepada masyarakat.

Dalam proses implementasi amanat regulasi tersebut, tidak terlepas

dari metode dasar yaitu dimulai dari analisis masalah, perencanaan,

implementasi hingga evaluasi. Mekanisme tersebut merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai upaya mewujudkan

strategi komunikasi yang mampu memberikan rekomendasi program

komunikasi yang efektif dan tepat sasaran, selain itu lebih jauh melalui

mekanisme tersebut strategi komunikasi yang diciptakan mampu

memberikan pengaruh pada level manajerial dalam pengambilan

keputusan maupun kebijakan terhadap suatu masalah atau isu yang dihadapi.

- 7 -

Untuk itulah diperlukan sebuah mekanisme berupa Knowledge

Management System sehingga dapat terpetakan persepsi publik secara

komprehensif terhadap reputasi Kementerian Perhubungan untuk

menetapkan produk komunikasi yang lebih tepat sasaran.

B. Pengertian Umum

Knowledge Management System merupakan sebuah proses dalam

mengidentifikasi, memilih, mengatur, menyebarkan informasi penting dan

keahlian yang merupakan bagian dari knowlegde organisasi. Knowledge

Management System dapat mendorong pembelajaran dalam organisasi

yang dapat mengarah ke penciptaan pengetahuan lebih lanjut.

Knowledge Management System yang dikembangkan oleh

Kementerian Perhubungan merupakan sistem pengorganisasian

pengetahuan dalam bentuk dashboard decission support system (DSS)

yang didalamnya memuat early warning system potensi krisis. DSS

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pimpinan

memutuskan kebijakan (strategi) komunikasi publik yang efektif, tepat

sasaran dan terukur. Strategi tersebut dibutuhkan saat terjadi gap antara

kinerja dan kebijakan yang disampaikan kepada publik dengan persepsi

yang diterima publik.

Melalui Knowledge Management System ini diharapkan mampu

memberikan kontribusi dalam keseluruhan tahapan komunikasi publik

yang dilaksanakan dan menghasilkan output yang mampu menjadi bahan

pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan

kebijakan yang tepat. Sehingga kebijakan yang disampaikan kepada

publik tidak lagi bersifat satu arah namun sudah disesuaikan dengan

pelibatan persepsi dan keinginan publik sebagai khalayak utama.

C. Manfaat

Manfaat dibuatnya Knowledge Management System ini adalah agar

dapat terpetakan persepsi publik tentang Kementerian Perhubungan, dan

terdapat early warning system terhadap isu negatif yang tidak faktual

yang berkembang di masyarakat sehingga dapat disusun sebuah strategi

komunikasi yang tepat sasaran, efektif, dan terukur.

- 8 -

D. Sasaran Penerima Manfaat

Penerima manfaat Knowledge Management System ini terbagi atas:

1. Internal

secara internal terdiri dari:

a. penyelenggara komunikasi publik Kementerian Perhubungan

baik Biro Komunikasi dan Informasi Publik maupun para

Humas Unit Eselon I:

1) mengurangi ketidakpastian informasi yang terjadi di

masyarakat untuk menyusun strategi yang efektif dan tepat

sasaran;

2) dapat lebih fokus untuk melaksanakan tugas dan fungsi

dari hasil analisis yang akurat;

3) menghindari konflik kepentingan (yang berhadapan dengan

publik adalah bukan langsung pemegang kebijakan);

4) respon cepat dalam rangka penanganan isu publik; dan

5) antisipasi gejolak masyarakat yang mungkin timbul dari

suatu masalah atau kebijakan yang dibuat.

b. bagi para pimpinan Kementerian Perhubungan, yaitu Menteri

Perhubungan dan para Pejabat Tinggi Madya:

1) untuk memberikan keyakinan kepada Menteri

Perhubungan dan para Pejabat Tinggi Madya (Kepala Unit

Eselon I) tentang isu yang berkembang di masyarakat dan

rumusan kebijakan yang tepat;

2) dukungan publik terhadap kebijakan-kebijakan

Kementerian Perhubungan yang merespon keinginan

publik;

3) pemetaan isu yang membantu dalam perumusan strategi

komunikasi yang tepat sasaran, efetif, dan akuntable; dan

4) peningkatan citra dan reputasi Kementerian Perhubungan

sesuai dengan harapan dan ekspektasi publik.2. Eksternal

secara eksternal penerima manfaat atas dibangunnya system iniadalah:

a. insan media, Non Government Organization, BUMN dan dunia

usaha di sektor Transportasi

1) pemberian informasi yang sesuai dengan kapasitas dan

kewenangan masing-masing pihak;

- 9 -

2) fasilitasi terhadap keinginan dan respon publik terhadap

suatu kebijakan bersama antara Kementerian Perhubungan

dengan stakeholder terkait;

3) peningkatan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan

terkait dengan harapan publik terhadap suatu kebijakan

atau masalah yang terjadi; dan

4) meningkatkan peran serta partisipasi sesuai permasalahan

ditemui.

b. Masyarakat Pengguna Jasa

1) mendapat respon segera atas isu dan pertanyaan yang

berkembang terkait transportasi; dan

2) tidak terjadi kebingungan serta segera dapat mengambil

sikap atas isu terkini terkait transportasi, misalnya jika

terjadi kejadian kecelakaan transportasi.

- 10 -

BAB III

PELAKSANAAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM

A. Pelaksana Knowledge Management System

Knowledge Management System merupakan suatu alat yang

digunakan untuk menyederhanakan proses bisnis serta mengakuratkan

solusi bagi Komunikasi Publik saat menghadapi situasi tertentu. Untuk

itu maka pelaksana (operator) Knowledge Management System adalah:

1. Fungsional Pranata Humas;

2. Unit Keija Komunikasi Kementerian;

3. Unit Keija Komunikasi Inspektorat Jenderal;

4. Unit Keija Komunikasi Direktorat Jenderal;

5. Unit Keija Komunikasi Badan; dan

6. Unit Keija Komunikasi Unit Pelayanan Teknis.

B. Alur Keija Knowledge Management System

Knowledge Management System telah dikembangkan dalam bentuk

microsite pada portal dephub.go.id, dengan nama ksm.dephub.go.id.

Tahapan pengisiannya adalah sebagai berikut:

-11 -

Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Log in

Isi dengan nama akun yang telah disediakan. Bisa dimulai dengan

mengisi Nomor Induk Pegawai.V SOSMECAPP x O - o x

4r C (D NotMcur» kun-dtptobpojd tr □ □ i

S O S M E D A P P

SHahkan 1.09m Dengan Akun Anna

kiuwort

Login

O Kementenan Perhubungan Ur putri*. indoneua 7019

2. Password

Isi dengan kata kunci yang telah disediakan. Bisa dimulai dengan

mengisi Nomor Induk Pegawai.

3. Pilih kanal input

Dari empat kanal yang terdia, pilih kanal input untuk mulai mengisi.V sosm{ d * D - a x

<- C © ksnkdephutAgoidr-VKie, f.hp?r = irteS2rdiput J if Q D :

Etelon I

UPT

Media

24ftef«acofn

Tgl Tkrblt

B M

Upload Pile

* beie»

Tppik

rfefcqafcanPHa>anar

Kesetaratari

- 12 -

4. Unit Eselon 1

Pengisian sesuai asal unit eselon I atau unit yang akan dianalisa isi

beritanya.V $O$M€0 ¥ D - a x

C © ksm.dephub.go id ( i 6 Q O :

5. U PT

Pengisian sesuai asal Unit Pelayanan Teknis atau unit yang akan

dianalisa isi beritanya.a.a SOSMED ¥ D - a x

O © ksm.dephub 90.1d :• r i p ’ t =sii*%2finput Ifi ☆ C3 D i

S O S M E D Dashboard Report smtuomsaw logout

E M lo nl

Panulls Topik

Agar tidak terjadi duplikasi, maka berita yang akan dianalisis hanya

media lokal atau media regional yang coveragenya sesuai dengan

UPT tersebut. Misalnya UPT di Lampung hanya menganalisisi media

cetak yang sebarannya di lampung yaitu media-media lokal.

- 13 -

6. Media

Pilih media apa yang memberitakan.V SOSMED * H — O X

Tanggal Terbit

Tuliskan tanggal penerbitan melalui sistem kalender yang tersediaV SOSMtD X

f C © kim.dtphob.90 >d mtteLphp ' r:

Form Input

• Juli 2019 •

Me sn s* * R* KJ JU Sa

30 » 2 3 4 5 6

7 S 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 23 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 G 7 8 9 10

T ASI DARAT WILAYAH XII PROVINSI BAU DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Upload Filt

PBfli Defkas

KM#a*anPelayaranKeselamatan

8. Upload File

Mengunggah file dimaksudkan sebagai bukti dan akan ditelaah lebih

dalam pada proses selanjutnya.

9. Pilih Topik

a. Kebijakan

Pilih Kebijakan jika hal yang dibahas misalnya terkait Regulasi,

Larangan, Kegiatan tertentu seperti Penerimaan Taruna Baru,

transport safety award dan lain-lain.

- 14 -

b. Pelayanan

Pilih Pelayanan jika yang dibahas misalnya terkait dengan

layanan jasa seperti Perizinan, Rute Angkutan, serta

memuaskan atau tidaknya pelayanan jasa.

c. Keselamatan

Pilih Keselamatan jika pembahasan misalnya terkait kecelakaan,

rampcheck, inspeksi keselamatan jelang hari raya, atau

kampanye keselamatan.

10. Judul Topik (Judul Berita)

Tuliskan judul beritaV 5Q5MED B — O X

<- C ® ksm.dephutxgo.Kl njp. php?t =srte%2Fmput | < r Q D :

S O S M E D Dashboard input Report Sinkronisasi logout

Tgl Terbit

B X 16 Agustus 2019

Upload Frte

M PiMt berkas

T op »

« Kebijakan

$ Pelayanan

© Keselamatan

Judul Top*

20 Bus Hibah Kemenhub Kini Beroperasi Cakupan Trans Patriot Meluas

Penulis Top*

And! Saddam

Analisa

Judul

© Posit/r © Netral « Negatif

1st3 Positif © Netral * Negatif

11. Penulis Topik (Penulis Berita)

Tuliskan nama penulisnya

12. Analisa Judul

a. Positif

Pilih Positif jika:

1) peran Kemenhub dalam judul pemberitaan tersebut

disampaikan secara baik sesuai tugas, fungsi dan

wewenangnya;

2) dituliskan tentang prestasi dan pencapaian; atau

3) dituliskan tentang inovasi atau pembangunan transportasi.

- 15 -

b. Netral

Pilih Netral jika:

1) meski disebutkan kealphaan peran Kemenhub namun

disebutkan antisipasi atau tindak lanjut serta jawaban dari

kemenhub atas isu yang sedang dibahas (dalam istilah

jurnalistik disebut sebagai cover both side) misalnya

berbunyi : “Dituding lalai ini Jawaban Kemenhub”; atau

2) data yang digunakan merupakan data resmi yang

dikeluarkan Kementerian Perhubungan ataupun data

faktual, bukan rumor, meski pembahasan isu membahas

sesuatu yang “sensitive”.

c. Negatif

Pilih Negatif jika:

1) salah persepsi tentang peran, tugas dan fungsi serta

wewenang Kemenhub sehingga seolah-seolah suatu

permasalahan merupakan kesalahan Kemenhub meski

bukan seperti itu kejadiannya;

2) disebutkan kealphaan peran Kemenhub namun tidak

disebutkan antisipasi atau tindak lanjut serta jawaban dari

kemenhub atas isu yang sedang dibahas (dalam istilah

jurnasiltik disebut tidakcover both side);

3) data yang digunakan bukan merupakan data resmi yang

dikeluarkan kementerian Perhubungan ataupun bukan

data faktual, sehingga sifatnya hoax ataupun rumorjatau

4) terdapat kata-kata kotor ataupun buruk seperti Bobrok,

Tidak Becus, Lalai, Kemenhub Enggan, dan sebagainya.

13. Analisa isi

a. Positif

Pilih Positif jika:

1) peran Kemenhub dalam pemberitaan tersebut disampaikan

secara baik sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya;

2) diceritakan tentang prestasi dan pencapaian; dan

3) diceritakan tentang inovasi atau pembangunan

transportasi.

- 16 -

b. Netral

Pilih Netral jika:

1) meski disebutkan kealphaan peran Kemenhub namun

disebutkan antisipasi atau tindak lanjut serta jawaban dari

kemenhub atas isu yang sedang dibahas (dalam istilah

jurnasiltik disebut sebagai cover both side);

2) data yang digunakan merupakan data resmi yang

dikeluarkan kementerian Perhubungan ataupun data

faktual, bukan rumor, meski pembahasan isu membahas

sesuatu yang “sensitif’.

c. Negatif

Pilih Negatif jika:

1) salah persepsi tentang peran, tugas dan fungsi serta

wewenang Kementerian Perhubungan sehingga seolah-

seolah suatu permasalahan merupakan kesalahan

Kemenhub meski bukan seperti itu kejadiannya;

2) disebutkan kealphaan peran Kementerian Perhubungan

namun tidak disebutkan antisipasi atau tindak lanjut serta

jawaban dari kemenhub atas isu yang sedang dibahas

(dalam istilah jurnasiltik disebut tidak cover both side);

3) melibatkan korban jiwa, terkait dengan pimpinan negara

dan berdampak nasional serta multinasional;

4) data yang digunakan bukan merupakan data resmi yang

dikeluarkan kementerian Perhubungan ataupun bukan

data faktual, sehingga sifatnya hoax ataupun rumor.

14. Analisa kontak

a. Positif

Pendapat pakar/ pengamat yang digunakan mendukung kebijakan Kementerian Perhubungan.

b. Netral

Pendapat pakar/pengamat meskipun mengkritisi Kemennhub

namun sifatnya kritik membangun bukan sentiment pribadi.c. Negatif

Pendapat pakar/pengamat cenderung dipolitisasi, terdapat

unsur sentiment pribadi, titipan kepentingan pihak oposisi dan tidak merupakan kritik membangun.

- 17 -

15. Keterangan

•„* 5OSME0 x a X

4- 0 <3) ksm.dephub.go.rd'ndex pJip?f=s4t^..> i'u3nt & ☆SK-

Analisa

Judul

Positif Netral • Negatif

isi

Positif Netral • Negatif

Kontak

Positif Netral • Negatif

Keterangan

a seamen oenbaca 'oenonton [target audience) media penulis t* Seperti Social Economic status nva c tenis media i apakah media ppiiith hiburan atau lainnya» d ov/nership media e dimana saia .uverauenvaf TuHsKan data-data yang tidak tepat disebutkan dan ■yumbei yang memberikan «statement yang dikuttp)

« Kementerwn Pemubungan RepoOMc moones« 2019

Isi tentang alasan bagaimana tanggapan penganalisa terhadap isi

berita tersebutmana yang menunjukkan positif, negative atau netral,

dan alasan meski ulasan yang dituliskan bersifat subjektif. Hal ini

penting sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan

Beberapa hal yang perlu dituliskan pada kanal keterangan adalah

sebagai berikut:

a. tuliskan segmen pembaca/penonton (target audience) media

penulis. Seperti Social Economic Status, jenis media (apakah

media politik, hiburan atau lainnya), ownership media, serta

dimana saja coveragenya.

b. tuliskan data-data yang tidak tepat disebutkan dan sumber yang

memberikan (statement yang dikutip).

c. tuliskan pula rekomendasi yang diusulkan. Terdiri dari:

1) Key messages yang perlu disampaikan kepada public untuk

meluruskan isu negative tersebut;

2) bentuk kegiatan komunikasinya;

3) siapa Key opinion leader yang direkomendasikan; dan

4) media komunikasi yang ideal untuk permasalahan tersebut.

16. Simpan atau Reset

Setelah penyusunan selesai maka pilih Simpan untuk nantinya dapat

dilihat pada kanal dashboard.

- 18 -

BAB III

PELAKSANA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM

A. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Analisis

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai tindak lanjut hasil

input analisis adalah sebagai berikut:

a. early warning system akan memberikan alert krisis jika:

1) terdapat setidaknya dua (2) berita yang memberikan tone negatif

pada suatu isu yang sama; dan

2) berita negatif berskala nasional, melibatkan korban jiwa

ataupun terkait dengan Pimpinan Tinggi Negara.

b. setelah sistem meng-alert kejadian yang berpotensi krisis, pop up

menyala pada sistem, maka Kepala Biro Komunikasi dan Informasi

Publik akan segera meng”klik” icon alert yang otomatis akan memulai

aksi bersama Tim Komunikasi Krisis;

c. aksi tindak lanjut selain berdasarkan hasil telaahan Tim Komunikasi

Krisis, namun juga berdasarkan hasil telaahan yang telah dituliskan

oleh penginput data pada kanal “Keterangan”; dan

d. secara berkesinambungan Tim Komunikasi Krisis dikoordinasikan

oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik akan

menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal mengenai

progress aksi peredaman krisis.

B. Tantangan

Karena penyelenggaraan transportasi tidak berbatas waktu, dan

setiap elemen berpotensi menimbulkan krisis maka sistem ini perlu

dikelola secara berkesinambungan. Untuk itu perlu disusun tim khusus

terjadwal yang melakukan proses pengisian data selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dalam seminggu (24/7).

- 19 -

BAB IV

PENUTUP

Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengelolaan Sistem Manajemen

Pengetahuan pada Kementerian Perhubungan ini merupakan panduan untuk

peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan, khususnya pengelola

komunikasi publik dalam melakukan aktivitas komunikasi publik secara

optimal, efektif, dan tepat sasaran yang berdampak pada opini positif dan

kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI