View
114
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
SECURITY SECTOR REFORM
Disampaikan pada acara Pelatihan
“Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia”oleh
Laksamana Pertama TNI Ir. Sudjiwo, M.Sc.Direktur Kebijakan Strategi, Ditjen Strahan Dephan
Jakarta, 25 April 2005
PERNYATAAN BUKU PUTIH PERTAHANAN
REFORMASI NASIONAL REFORMASI PERTAHANAN
NEGARA DILAKS BERTAHAP & BERLANJUT, MELIPUTI :
1. PENATAAN STRUKTUR, KULTUR, TATA NILAI SBG SATU KESATUAN PERUBAHAN YANG UTUH DAN MENYELURUH.
2. PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI PERTAHANAN STRUKTUR ORGANISASI; TATARAN
KEWENANGAN; FUNGSI DAN TUGAS DEPARTEMEN DAN TNI.
3. WUJUDKAN TNI PROFESIONAL
LANGKAH-LANGKAH ??
1. KOORDINASI DEPHAN-TNI DALAM PENYUSUNAN KONSEP TATARAN KEWENANGAN; FUNGSI DAN TUGAS DEPARTEMEN DAN TNI.
2. SINKRONISASI PERSEPSI MATERI PERUNDANG UNDANGAN INTERDEP.
3. KEGIATAN STRATEGIC DEFENCE REVIEW (SDR)
4. KAJIAN BERSAMA : MISAL DENGAN CSIS, LIPI, DAN LEMBAGA-LEMBAGA KAJIAN LAINNYA.
INTI KEBIJAKAN PERTAHANAN (BP.2003)
TINGKATKAN KEMAMPUAN INTELIJEN PERTAHANANK4IPP (C4ISR) DETEKSI DINI, MISAL : SADAP BRA KBRI
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERTEMPURPROFESIONALITAS TNI (CEGAH, TANGKAL, PUKUL, HANWIL)
MENINGKATKAN KEMAMPUAN OMSP GAK LATKUM DI LAUT, ANC TERORISME, ANC SEPARATIS BERSENJATA PENGAMANAN SUMBER DAYA NASIONAL (KAYU, DLL)
MENINGKATKAN KEMAMPUAN DUKUNGAN SIST DET DINI, LOGISTIK PANGKALAN/WILAYAH, PENDIDIKAN, PIRANTI LUNAK/DOCTRIN HANNEG (#DOCT TNI), KESEJAHTERAAN PRAJURIT COSTING POSTUR TNI.
BUKU PUTIH(DEPHAN, 2003)
BUKU PUTIH(CAPRES “SBY-MJK”
2004)
HASIL KUSSP/SDR(REKOMENDASI, 2004)
OPINI PUBLICLSM, BALITBANG
PARPOL DLL
REV. BUKU PUTIH(DEPHAN, 2005)
RENCANA REVISI KEBIJAKAN PERTAHANAN (BP)
LINGKUP KEGIATAN TERKAIT
1. KAJI ULANG REGULASI-REGULASI POLITIK SEKTOR KEAMANAN UU 3/2002; TAP MPR VI/VI TH 2000, DLL
2. KAJIAN STRATEGI PERTAHANAN NASIONAL.
3. KAJIAN DOKTRIN PERTAHANAN NASIONAL
4. KAJIAN POSTUR PERTAHANAN & ANGGARAN
5. KEGIATAN SDR DALAM RANGKA “REVISI BUKU PUTIH PERTAHANAN” KEBIJAKAN HANNEG.
6. KAJIAN PENATAAN RUANG KAWASAN PERTAHANAN
7. DLL.
BEBERAPA ISU-ISU YANG BERKEMBANG(disarikan dari kliping eks internet)
1. Reformasi di tubuh TNI masih jauh yang diharapkanSupremasi Sipil.
2. Perlunya pembuatan UU yang lebih lengkap UU Pertahanan; UU TNI; UU Perbantuan TNI terhadap Polri.
3. Penyesuaian Doktrin dan Struktur Organisasi belummaksimal diselesaikan.
4. Reformasi TNI tidak mempunyai “DEFENCE REVIEW”Kebijakan dan Strategi Pertahanan jangka panjang
Koter/Kodam.
5. Permasalahan Impunity pelanggaran HAM
BEBERAPA ISU-ISU YANG BERKEMBANG(lanjutan)
6. Bisnis Militer Swasta atau BUMN ??
7. Kekuatan struktural TNI tercermin melalui kehadiranKodam, Kodim, Korem, dan Koramil pemekaran takubahnya melembagakan kezaliman radikal tentara.
8. TNI tulang punggung pertahanan nasional, POLRI tulangpunggung keamanan nasional ??? Dengan Tugas TNI (OMP dan OMSP)
9. Sishankamrata = sishanrata + siskamrata ???
10. Fungsi TNI (70 % Han, 30% Kam) ??
11. Fungsi POLRI (70 % Kam, 30 % Han) ??
STRATEGIC DEFENSE REVIEW (SDR)(DEPHAN MELAKSANAKAN TERUS MENERUS SEJAK TAHUN 2002)
SDR DILAKSANAKAN UNTUK DAPAT MENJAWAB PERTANYAAN BERIKUT :
SEJAUH MANA KESIAPAN DAN KESIAPSIAGAAN POSTUR PERTAHANAN UNTUK MAMPU MENYELENGGARAKAN HANNEG ????
1. APAKAH PELIBATAN SELURUH KOMPONEN BANGSA SUDAH DIATUR ?
2. APAKAH TEST AND EVALUATION TERHADAP KEMAMPUAN PERTAHANAN TELAH DILAKSANAKAN PROPORSIONAL DENGAN TINGKAT ANCAMAN?
3. APAKAH ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN NASIONAL TELAH DINYATAKAN OLEH OTORITAS POLITIK ?
4. APAKAH POSTUR PERTAHANAN SAAT INI SUDAH SIAP DAN MAMPU MENGATASI ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL ?
5. BERAPA BESAR ANGGARAN PERTAHANAN DIPERLUKAN ?
6. KEBIJAKAN STRATEGI YANG HARUS DIBUAT UNTUK MENGATASI BERBAGAI KESENJANGAN (KEKUATAN, KEMAMPUAN, LEGAL FORMAL)
REFORMASI NASIONAL • NASIONAL
• MANAJEMEN PERTAHANAN
POLRITNI
EXTERNAL
THREAT(S)
TNIEXTERNALTHREAT(S)
Internal Disturbances
TAP MPR NO. VI & VII / 2000
POLRI
Pemahaman yang kurang tepat
KONDISI KAMNAS & PENANGANANNYA
KONFLIK INTENSITASRENDAH
ESKALASI ANCAMAN
DAMAI
PERANG
T E R T I B S I P I L
AMAN RAWAN GAWAT
DA
RU
RA
T SIPIL
DA
RU
RA
T PER
AN
G
DA
RU
RA
T MILITER
(Persepsi Yang Tidak Pas)
KONFLIKINTENSITAS RENDAH
POLRIT N I
DA
RU
RA
T SIPIL
DA
RU
RA
T PER
AN
G
DA
RU
RA
T MILITER
E S K A L A S I A N C A M A N
OP
ERA
SIM
ILITERP
ERA
NG
DAMAI
PERANG
O P E R A S I M I L I T E RS E L A I N P E R A N G
T E R T I B S I P I L
AMAN RAWAN GAWAT
Model Keterlibatan TNI Dlm OMSP TNI
UU No.3 / 2002 Pertahanan NegaraUU No. 34 / 2004 TNI
ANCAMAN NASIONALANCAMAN NASIONAL(KLASIFIKASI)(KLASIFIKASI)
ANCAMAN NASIONALANCAMAN NASIONAL(INTER STATE, INTRA STATE, TRANS NATIONAL)(INTER STATE, INTRA STATE, TRANS NATIONAL)
NON MILITER MILITER
IDEOLOGI
POLITIK
EKONOMI
SOSBUD
NON TRADISIONAL TRADISIONAL
TDK BERSENJATA BERSENJATA
AGRESI/INVASI
11
KEAMANAN NEGARA
KEAMANAN NASIONAL
PERTAHANAN NEGARA
ANC. MILINVASI/AGRESI
ANC. MIL- SEPARATIS- TERORIS
BERSENJATA
ANC. NON MIL- PENYELUNDUPAN- PEROMPAKAN- PEMBAJAKAN- DLL ..(TERORIS,..)
ANC. NON MIL- KRIMINAL- TIBUM
DEPT/TNI/POLRITNI
KAMDAGRI KAMTIBMASOMP(OPERASI MIL PERANG)
OMSP
ANC TRADISIONAL ANC NON TRADISIONAL
POLRI &APARAT TERKAIT
“MENYATAKAN ANCAMAN”
- UTAMA (TNI)- CADANGAN- PENDUKUNG
O M P( Ops Mil Perang )
Dlm RangkaMelawan Negara Asing
O M S P( Ops Mil Selain Perang )
Tdk Dlm RangkaMelawan Negara Asing
Operasi Militer untuk Perang
Penjelasan RUU TNI
Yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah
segala bentuk Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI,
untuk melawan kekuatan militer Negara Lain yang melakukan
agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata
dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan
adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang
Internasional
KAS. ANGKATAN
ANCAMANMILITER
DISTRIBUSI KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAHANAN NEGARA
WANHANAS (DPN):•SUSUN JAKDU HANNEG•NILAI MOB-DEMOB•NILAI RISK JAK YANGAKAN DITETAPKAN.
PSL 15
DPR MBERIKAN:•PENGAWASAN• PERSETUJUAN
PEMBINAAN PROFESIDAN KUAT MIL
PEMELIHARAANKESIAPAN OPERASIONAL
MENGGUNAKAN KOMPONEN HANNEGDALAM OPERASI
PERENCANAANSTRATEGI DANOPERASI MILITER
PANGLIMATNI
PSL. 18
MENTERI PERTAHANAN
KEBIJAKAN PENYELENGGARAANBDSKN JAKUM HANNEG
SUSUN BP/ KERJASAMAINTERNASIONAL
KERSAM DEPT LAIN SUSUN& LAKS RENSTRA LOLA SDN KEPENT HANNEG
MENETAPKAN KEBIJAKAN* ANGGARAN * PENGADAAN* REKRUT * LOLA SDN* BIN TEK & INDUSTRI HAN
PSL 16
KEBIJAKAN UMUMPENGGUNAAN KEKUATANTNI & KOMP. LAINNYA
PSL 14
PENGERAHANKEKUATAN
PSL. 12, 13
KEBIJAKAN UMUM HANNEG
KOMANDO
PRESIDEN
PRESIDEN
MENHAN PANG TNIPANG TNI
MANAJEMEN OPERASI
GUN KUATGUN KUAT
KEBIJAKAN HAN
KOORDINASI
TATARAN KEWENANGANTATARAN KEWENANGAN
AD,AL,AU
BANG &BIN KUAT
PANGKOOPS
Pelibatan penyelenggaraan pertahanan(proporsional tk. Ancaman/rawan)
Dephan Dep/LPND/Instansi lain
Ancaman Non Militer
Ancaman Militer
ILUSTRASI KETERLIBATAN KOMPONENHANKAMNEG
PENDUKUNG
UTAMA
ANCMIL
CADANGAN
ANCNON MILITER
PERANGBERLARUT
ANCAMAN TRADISIONAL
(MUSUH NEGARA)?
KEBUTUHAN KEKUATAN
BANGUN POSTUR
GERILYA(Sishankamrata)Ya
Tidak
KEBUTUHAN KEKUATAN
ANGGARAN HANCUKUP ?
BANGUN POSTUR
PRIORITASBANG ?
Tidak
Ya
OPSI KEBIJAKAN MEMBANGUN POSTUR ??OPSI KEBIJAKAN MEMBANGUN POSTUR ??
ANGGARAN HANCUKUP ?
ANCAMAN NON TRADISIONAL
(INTRA & TRANS NAS)?
SELURUH WARGA NEGARA
SELURUH WILAYAH
SUMBER DAYA NASIONALLAINNYA
SISTEM PERTAHANAN
SISTEM PERTAHANANYANG BERSIFAT SEMESTA
YANG MELIBATKAN
DIPERSIAPKAN SECARA DINI
OLEH PEMERINTAH
MEWUJUDKAN DANMEMPERTAHANKAN SELURUHWILAYAH NKRI SEBAGAI SATU KESATUAN PERTAHANAN
FUNGSI PERTAHANAN
TUJUAN PERTAHANAN NEGARA
MENJAGA
MELINDUNGI
KEDAULATAN NEGARA
KEUTUHAN WILAYAH NKRI
KESELAMATAN SEGENAPBANGSA DARI SEGALABENTUK ANCAMAN
MEMBANGUNKEMAMPUAN
MEMBINAKEMAMPUAN
MEMBANGUNDAYA TANGKAL
MENGHADAPISETIAP ANCAMAN
SEGALA KEGIATANUTK MELAKSANAKANKEBIJAKAN
PERTAHANAN NEGARA(JAKUM HANNEG GRAND STRATEGY)
PENYELENGGARAANPERTAHANAN
PSL. 6 UU NO. 3 TH 2002
DILAKSANAKANSECARA DINI
PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANANPSL. 20-23 UU NO. 3 TH 2002
= PRINSIP-PRINSIP PEMBINAAN
BERKELANJUTANKERAGAMANPRODUKTIVITAS LINGKUNGAN HIDUP
SDNNILAITEKNOLOGIDANA
1) TUJUAN TERSELENGGARANYA SEBUAH SISTEM HAN 2) OBJEK PEMBINAAN (PENDAYAGUNAAN) PP BELUM DIBUAT3) PEMB DI DAERAH (~BINPUAN HAN PTF DEPHAN/KANWIL)
UTK MENINGKATKANKEMAMPUAN PERTAHANAN
= CARA LITBANG- INDUSTRI- TEKNOLOGI
MENTERI MENDORONG DAN MEMAJUKANPERTUMBUHAN INDUSTRI PERTAHANAN
PERTAHANAN
PEMBIAYAAN (PASAL 25)
SUMBER : APBN
TUJUAN : MEMBANGUNMEMELIHARAMENGEMBANGKANMENGGUNAKAN TNI DAN KOMP.PERTAHANAN LAINNYA
PENGAWASAN (PASAL 24 UU NO. 3 TH 2002)
DPR = PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA
= MINTA KETERANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
TUGAS-TUGAS TNIUU No. 34 Th 2004 ttg TNI
1. Operasi Militer untuk Perang2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
• Atasi gerakan separatis bersenjata• Atasi pemberontakan bersenjata• Atasi aksi terorisme• Amankan wilayah perbatasan• Amankan objek vital nasional yg bersifat strategis• Laksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dg Jak Pol LN• Amankan Pres & Wapres beserta keluarganya• Berdayakan Wilhan & Kuat pendukungnya secara dini sesuai dg Sishanta• Bantu tugas pemerintah di daerah• Bantu Polri dlm rangka tugas Kamtibmas yg diatur dlm UU• Bantu mengamankan tamu neg setingkat Kep. negara & perwakilan
pemerintan asing yg sedang di Indonesia• Bantu menangani akibat bencana alam, pengungsian & pemberian
bantuan kemanusiaan• Bantu pencarian & pertolongan dlm kecelakaan (search and rescue)• Bantu pemerintah dlm pengamanan pelayaran & penerbangan thd
pembajakan, perompakan dan penyelundupan
KONSEPPENATAANKWSN HAN
ADAPTIVESTRATEGI
OPERASI
GUN KUAT,GELAR PENINDAKAN
KONSEPR. WILHAN
DINAMIS
DAMAI(RIIL)
DAMAI(VIRTUAL)
DAMAI(RIIL)
PERANG(RIIL)
PERANG(RIIL)
PERANG(RIIL)
• BIN/BANG KUAT• GELAR TETAP
KONSEPR. WILHAN
STATIS
ANCAMAN/GANGUAN/ NYATA
AD AL AUANCAMANKAMNAS
KONTEKSSTRATEGIS
MEMBINA,KEMBANGKAN(POSISI, PUAN
KUAT)
BASIS-BASIS MILITERDAERAH LATIHANDAERAH UJI COBA ALUT SISTADISPOSAL AREAKAWASAN INDUSTRI HAN
SCENARIO
AUALAD
KEPENTINGAN PERTAHANAN
PERENCANAAN KAWASAN PERTAHANANPERENCANAAN KAWASAN PERTAHANAN
EVAL. DEPDAGRIT.R.KWS HAN
ASPEK JAH
KAJI ULANG TNIT.R. KWS HAN
ASPEK KAMNAS
KONSEP DEPHANRUTR KWS HAN
THN 1994
KAJI ULANG DEPHAN(TIM SDR)• DRAFT POK2 PIKIRAN• POKOK2 PIKIRAN
SINKRON(JAH=KAM)
ASINKRON(JAH#KAM)
SOLVEDPROBLEM
(INTERDEPT)
PROSESSDR/
KUSSPDEPHAN
& TNI
DRAFTRPP
RPP PP
PP JAKSTRAKWSN HANNEG
RENJAPENATAAN
T.R. LAUTAN
T.R. UDARA
T.R. DARATAN
SURVEIKEBUTUHANMENDESAK
T.R. KWS HAN PERBATASAN ANTAR NEGARA* DARATAN* LAUTAN* UDARA
1. DI KAB. SANGIHE DAN KAB. TALAUD2. DI PAPUA3. DI NTT4. DI BATAM5. DI SAMBAS6. DI AMBON
DATA TNI(UPDATE)
12
KORELASI ANTAR UNDANG-UNDANG
1. UU No. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMDA Psl : Kewenangan dlm seluruh bidang pemerintahan, kecuali
kewenangan dlm bidang Pol. LN, Hankam, peradilan, moneter & fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. UU No. 3 TAHUN 2002 TENTANG HANNEG
• Psl 20 ayat (3) : Pembangunan di daerah hrs memperhatikan Binpuan Hanneg, yg bertujuan utk terselenggaranya Sishanneg.
• PASAL 22 :
a ayat (1) : Wil. Ind dpt dimanfaatkan utk Binpuan Han. dg memperhatikan hak masy & peraturan per-uu-an.
a ayat (2) : Wil yg digunakan sbg instalasi militer & latihan militer yg strategis & permanen ditetapkan dg PP.
POSTUR PERTAHANAN
KOMPONEN UTAMA
KOMPONEN CADANGAN
KOMPONEN PENDUKUNG
-BANG- BIN-GUN
KEKUATAN, KEMAMPUAN, PENGGELARAN KUAT.
ANCAMANNASIONAL
KONSEP DASAR MENGATASI ANCAMAN KAMNASKONSEP DASAR MENGATASI ANCAMAN KAMNAS
PRESIDEN
DPNDPNSDR (STRETEGIC DEFENCE
REVIEW)
DEPT/LPND/INST LAINDEPHAN
ANCAMANANCAMANKAMNASKAMNAS
ATURAN : PELIBATAN POLITIKATURAN : PELIBATAN POLITIKDAN OPERASIONALDAN OPERASIONAL
ANCAMANANCAMANMILITERMILITER TUGAS MIL FORCE
ELEMENT
FORCE SUPPORT
DEPT. LAIN/LPN
STRATEGI(SPN)
MENGHADAPI ANCAMAN MILITER ???MENGHADAPI ANCAMAN MILITER ???
POSTURANCAMANNASIONAL
DOKTRIN
FORCE ELEMENT
FORCE SUPPORT
STRATEGI(SPN)
MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER ??MENGHADAPI ANCAMAN NON MILITER ??
POSTUR
DEPARTEMEN/LPND
ANCAMANANCAMANN0NN0N--MILITERMILITER
TUGAS DEPT /LPND
ANCAMANNASIONAL
STRATEGI PERTAHANAN NASIONAL(TATARAN FILOSOFI)
STRAT. PENYELENGGARAANPERTAHANAN
(POLITIK STRATEGI/ JAK)
STRATEGI BERTAHANTERHADAP ANC. FAKTUAL
(TAKTIK OPERASI MIL)
KRITERIA :
1. BIN/BANG KUAT SISHANNEG2. READINESS / PREPAREDNESS3. KAJIAN STRATEGIS4. KEBIJAKAN PERTAHANAN5. SASARAN : DETERRENCE
KRITERIA :
1. GUN KUAT SISHANNEG 2. OPERASIONAL 3. MEDAN TEMPUR 4. KEPTS POLITIK/ PRESIDEN5. SASARAN : KEMENANGAN
RENCANA PENATAAN STRATEGI PERTAHANAN NASIONAL
DOKTRIN HANNEG
SPN
SP di D SPP BESAR (KODAL by TNI AD)(OPSGAB)
SP di L SPL NUSANTARA (KODAL by TNI AL)(OPSGAB)
SP di U SPU NAS. (KODAL by TNI AU)(OPSGAB)
NOTE : SP di D/L/U = Strategi Pertahanan di Darat/Laut/ dan Udara
KONSEP GUNKUAT SISHANNEG (ILUSTRASI STRATEGI PERTAHANAN NUSANTARA)
PENDUDUKANATAS WILAYAH
> Eskalasi Ancaman (Militer/ Non-Militer)> Penetrasi Ancaman (Dimensi Jarak)
LAUTTERITORIAL
> ZEE(AL,AU)
Kekuatan HannegDimensi Hukum
SISHANKAMRATA,SELURUHKOMP. BANGSA
TNI (AD, AL, AU)
TNI + DEPARTEMEN-DEPARTEMENTERKAIT
HIERARCHY STRATEGI PERTAHANAN NASIONAL
1. DIMENSI POLITIK (PRESIDEN)
DEFENSEPOLICY
JUSTICE LAWAND ORDER
FOREIGNPOLICY
ETC……
NATIONAL SECURITY POLICY JAK. KAMNAS
JAK-UM HANNEG (PSL 13 (2) UU NO. 3/2002)
GRANDSTRATEGY(DIRECTION/POLITIK)
2. DIMENSI KEBIJAKAN (DEPHAN)
MILITARY-STRATEGIC NATIONAL DEFENCE STRATEGY “BP” & JAK. GAR HANNEG (PSL 16 (3;4))
PLAN. DEFENCE STRATEGIC PLAN JAK UM GUNKUAT TNI / SPN (PSL 16 (5))
DOCTRIN. NATIONAL DEFENCE DOCTRIN DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA(NILAI-NILAI; PSL 20 (2) UU NO. 3/2002; UUD 45 SISHANKAMRATA
3. DIMENSI PELAKSANA KEBIJAKAN (MABES TNI-ANGKATAN)
OPERATIONAL
JOINT DOCTRINE PUBLICATION (JDP) DOKTRIN TNI (ORG. & JUANG)(psl 20 (20) UU NO. 3/2002 DAN DOKTRIN HANNEG
MANAJ. PLAN
DEFENCE CORPORATE PLAN RENSTRA TNI
JOINT WARFARE PUBLICATIONS (JWP) DOKTRIN OPSGAB
CONTINGENCY PLAN RENYUDHA (REF. TO JAKUM GUNKUAT)
LAND OPS (AD) AIR OPS (AU) MARITIME OPS (AL) DOKTRIN OPS MATRAMISAL: STRATEGI PERTAHANAN LAUT NUSANTARA (SPLN)
SERVICE PLAN (AD) SERVICE PLAN (AU) SERVICE PLAN (AL) JAK-JAK KAS ANGK.
4. DIMENSI PELAKSANA OPERASI MILITER (ANGKATAN)
TACTICAL MISAL : ARMY FIELD MANUAL (AFM); ATP; ..
OPERATION PLAN SECTOR PLAN RENCANA OPERASI
HAND BOOK, GUIDES, POCKET BOOKS, ETC.TECHNIQUES &PROCEDURES
4. ANGGARAN
Saat ini2003 16 T ( 0,89% PDB = 4,75% APBN )2004 21,4 T ( 1,07% PDB = 5,72% APBN )2005 21,9 T ( 1 % PDB = 5,57% APBN )
Proyeksi1 – 2 % PDB : Dalam 2 - 3 Thn Yad3.8 – 5% PDB : Dalam 10 - 15 Thn Yad
MEKANISME PENYELESAIAN PROGRAM ANGGARANMEKANISME PENYELESAIAN PROGRAM ANGGARAN
PANPROGARPANPROGAR
DIRJEN RENSISHANRENGAR
(usulan)TNI
DIRJEN STRAHANJAK
MENHANMENHAN
PENGAJUANTEMBUSAN
ACUAN : JAKHAN(BK PUTIH)
DEPKU, DPR, DEPKU, DPR,
KOORDINASI
Semua Eselon I Semua Eselon I
PANPROGAR : PANITIA PROGRAM & ANGGARANPANPROGAR : PANITIA PROGRAM & ANGGARANPERAN DIRJEN STRAHAN : PENENTUAN KEBIJAKAN PERLU/TIDAKNYA PROGRAPERAN DIRJEN STRAHAN : PENENTUAN KEBIJAKAN PERLU/TIDAKNYA PROGRAM DILAKSM DILAKSPERAN DIRJEN RENSISHAN : MENYIAPKAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARPERAN DIRJEN RENSISHAN : MENYIAPKAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARANAN
Anggaran Han
ditentukan bukan hanya berdasarkan
kemampuan ekonomi negara
tetapi juga harus berdasarkan
Perkiraan Rasional kebutuhan pertahanan
( ini yang masih sulit )
ILUSTRASITINGKAT RESIKO VS. HARGA POSTUR PERTAHANAN
-
-
-
RESIKOKAMNAS
(S.O =STRATEGIC OPTION)SO-1SO-15
POSTUR
HIGH
MED
LOW
POSTUR
$ ??
SEKIAN &
TERIMA KASIH
Recommended