Upload
ngokien
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 132 TAHUN 2018
TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUSUN MILIK
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/No._132_Tahun_2018B.pdf
Kedaulatan tertinggi dalampengelolaan rusun ada pada Pemilik. Pengembang tidak lagi memiliki hak
atas rusun milik karena sudah menjualrusun milik kepada pembeli/pemilik. Pengelolaan rusun milik sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemilik
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa
atau yang setingkat.
Pasal 8 ayat (2): Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pasal 26 ayat (4): Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan
dalam bidang:
a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
b. pengendalian penduduk dan permukiman; c. transportasi;
d. industri dan perdagangan; dan
e. pariwisata.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pasal 5
Ayat (1): Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan
rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh
pemerintah.
Ayat (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh:
a. Menteri pada tingkat nasional;
b. Gubernur pada tingkat provinsi; dan
c. Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Ayat (1): Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan yang berwenang.
Ayat (2): Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan
bertujuan untuk:
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
b. mengisi kekosongan hukum;
c. memberikan kepastian hukum; dan
d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan
tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
Pasal 22
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
Undang-Undang ini.
Pasal 118
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
UU 20/2011
PP 04/1988
Perda 01/1991
Permen PUPR 23/2018
Pergub132/2018
Aturan lama yang tidak bertentangan tetap berlaku
Sebagai aturan tidak dicabut/dibatalkan
Mengatur PPPSRS
Sebagai aturan tidak dicabut/dibatalkan
Landasan hukum pembinaan pengelolaan Rusun
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pengelolaan Masa Transisi Panitia Musyawarah Pembentukan PPPSRS Tugas PPPSRS Pengelolaan Pembiayaan Pertanggungjawaban Pembangunan bertahap Pembinaan/Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Masa transisi ditetapkan maksimum 1 tahun, dan tidak dapatdiperpanjang sejak serah terima pertama kali, tanpa dikaitkanbelum terjualnya seluruh sarusun.
Pelaku pembangunan menyerahkan pertama kali kepada Pemilik:• Akta Jual Beli (AJB)• SHM Sarusun/SKBG Sarusun• Copy IMB beserta lampirannya• SK Pertelaan beserta lampirannya• Sertifikat Laik Fungsi (SLF) beserta lampirannya• Konsep tata tertib penghunian• Copy Berita Acara Serah Terima• Kunci Sarusun
AJB sudah harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelahterbitnya SHM SRS atas nama pengembang.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pelaku pembangunan: Wajib melakukan pengelolaan sementara. Wajib melakukan pembukuan terpisah antara pembukuan
pelaku pembangunan dengan biaya pengelolaan dari Pemilik. Memisahkan tagihan iuran pengelolaan lingkungan dengan
tagihan air, listrik. Menerima biaya pengelolaan dari Pemilik dan Penghuni. Dapat mendayagunakan bagian Bersama, benda Bersama dan
tanah Bersama dengan perjanjian tertulis kepada pihak ketiga. Menempatkan penerimaan pendayagunaan bagian Bersama,
benda Bersama, tanah Bersama pada rekening terpisah. Hasilnya tidak boleh digunakan untuk biaya pengelolaan.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pelaku pembangunan wajib menyiapkan dokumen untukdiserahkan kepada PPPSRS:
Salinan akta jual beli; Daftar Pemilik dan Penghuni; IMB beserta lampirannya; SLF beserta lampirannya; Pertelaan beserta lampirannya; Tata tertib penghunian sementara; Salinan sertifikat tanah Bersama; Audit keandalan konstruksi, struktur peralatan, utilitas,
benda Bersama; Laporan kegiatan pemeliharaan dan perawatan.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pengelolaan selama masa transisi oleh pelakupembangunan, (dapat oleh pihak ketiga yang punya izindari Gubernur).
Pelaku pembangunan dapat mendayagunakan BagianBersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama denganperjanjian tertulis dengan masa paling lama selama masa transisi.
Pelaku pembangunan wajib membuat laporan, disampaikankepada Pemilik tentang pengelolaan dan pendayagunaanBagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Biaya pengelolaan ditanggung pemilik dan pelakupembangunan.
Pelaku pembangunan mempertanggungjawabkan pengelolaan.
Sistem pembukuan keuangan mengikuti StandarAkuntansi Keuangan sesuai pedoman IAI.
Laporan keuangan (neraca, arus kas, laba rugi, catatan laporan keuangan) tahunan dan diauditoleh auditor independen.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Persiapan pembentukan Panitia Musyawarah Pelaksanaan Musyawarah Pengurus dan Pengawas Pengelolaan Pelaporan dan pertanggung jawaban Perubahan Pengurus dan Pengawas
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pelaku pembangunan wajib melakukan sosialisasikepenghunian.
Pelaku pembangunan wajib melakukan pendataan Pemilik dan Penghuni.
Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi pembentukanPPPSRS paling lambat 6 bulan sebelum masa transisi berakhir.
Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi pembentukan PanitiaMusyawarah.
Pelaku pembangunan wajib membiayai pembentukan PPPSRS. Pelaku pembangunan dilarang mengarahkan, mengganggu, atau
mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proses pembentukan PPPSRS.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Sosialisasi kepenghunian dilakukan sejak Rusun mulaidipasarkan kepada calon pembeli, saatpenandatanganan PPJB, saat penandatanganan AJB, sebelum pembentukan PPPSRS.
Bentuk sosialisasi: pengumuman, selebaran dan brosur, melalui media cetak/elektronik, tatap mukalangsung.
Sosialisasi dapat dilakukan bertahap bila jumlahpeserta melampaui kapasitas ruangan.
Biaya sosialisasi ditanggung pelaku pembangunan.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pelaku pembangunan wajib melakukan updating pendataansetiap 6 bulan untuk persiapan pembentukan PPPSRS.
Kepemilikan dibuktikan dengan SHM SRS atau SKBG SRS; Akta Jual Beli (AJB).
Bila AJB belum selesai, kepemilikan dibuktikan dengan PPJB dan kuitansi pembayaran.
Kepenghunian dibuktikan dengan perjanjian sewa secaratertulis.
Pelaku pembangunan wajib memberikan data kepemilikan/kepenghunian kepada Panmus.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Kelengkapan: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi-seksi, Relawan (optional).
Panmus dipilih dari Pemilik dan Wakil pelakupembangunan 2 (dua) orang, dan tidakmempunyai hak suara dalam pengambilankeputusan Panmus.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pimpinan musyawarah terdiri dari seorang ketuadan 2 (dua) orang anggota.
Pimpinan musyawarah dipilih dari Peserta. Pemilihan pimpinan secara musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, pimpinan.
musyawarah dipilih dengan suara terbanyak.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Berkordinasi dengan pengembang untuk penyediaan fasilitas ruangan, konsumsi, sound system, peralatan sidang, dll.
Menyiapkan dokumen administrasi: absen, formulir pencalonanpengurus/pengawas, formulir perhitungan suara.
Menyiapkan susunan acara musyawarah. Menyiapkan rancangan tata tertib musyawarah. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan. Menyiapkan rancangan AD ART. Menyiapkan rancangan tata tertib penghunian. Menyiapkan rancangan program kerja pengurus. Menyiapkan rancangan pakta integritas pengurus/pengawas. Menyiapkan dasar perhitungan IPL, Sinking Fund. Menyiapkan rencana pemanfaatan bagian, benda dan tanah Bersama. Menyiapkan rancangan berita acara keputusan musyawarah.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pemilik Sarusun (nama yang ada dalam dokumen kepemilikan). Pemilik dapat diwakili dengan surat kuasa kepada:
• Istri atau suami• Orang tua kandung• Salah satu saudara kandung• Salah satu anak kandung• Salah satu anggota pengurus badan hukum yang tercantum
dalam akta pendirian Wakil Pemilik dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang
sah. Wakil pemilik badan hukum dapat karyawan tetap dengan surat
kuasa tertulis. Peninjau yang tidak mempunyai hak suara (Dinas, Walikota, Camat,
Lurah, RT/RW).Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Kehadiran peserta memenuhi kuorum apabila peserta hadir lebihdari 50% dari jumlah Pemilik.
Bila peserta kurang dari kuorum, pembukaan musawarah ditundaminimal 30 menit, dan maksimal 2 x 60 menit.
Setelah ditunda, masih belum kuorum, musyawarah ditunda sampaipaling cepat 7 hari, paling lama 30 hari.
Panmus mengundang kembali Pemilik, undangan disampaikan paling lambat 7 hari sebelum musyawarah.
Setelah dibuka kembali dan bila peserta kurang dari kuorum, pembukaan musawarah ditunda lagi minimal 30 menit, dan maksimal 2 x 60 menit.
Bila sampai penundaaan masih juga belum kuorum, makamusyawarah dapat dilaksanakan dan dinyatakan dapat menetapkankeputusan yang sah.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Menjaga ketertiban tempat musyawarah. Mencek kehadiran peserta . Memilih Pimpinan musyawarah. Pengesahan tata tertib musyawarah. Pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas PPPSRS. Pengesahan akta pendirian PPPSRS, Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Mengesahkan tata tertib kepenghunian Mengesahkan program kerja pengurus PPPSRS Mengesahkan besaran IPL, Sinking Fund. Menetapkan pemanfaatan Bagian, Benda, dan Tanah Bersama Menyaksikan penandatanganan pakta integritas pengurus dan
pengawas.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Panmus menyiapkan jadwal acara musyawarah yang paling sedikit terdiridari:• Tata cara pengesahan keputusan• Tahapan/tata cara pemilihan• Hak suara pemilih• Persyaratan pengurus/pengawas
Tata tertib, jadwal, keputusan disahkan setelah ada kesepakatan daripeserta.
Peserta wajib mentaati tata tertib musyawarah. Bila ada peserta yang tidak taat, Pimpinan memberi peringatan. Bila setelah diberi peringatan, peserta tidak mengindahkan, peserta
diminta meninggalkan ruangan musyawarah. Bila peserta tersebut tidak mau meninggalkan ruangan, pimpinan
musyawarah memerintahkan yang bersangkutan dikeluarkan secarapaksa.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pada dasarnya musyawarah untuk mufakat. Bila musyawarah tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Untuk pemilihan Pengurus dan Pengawas,
pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, setiap Pemilik Sarusun hanya mempunyai 1 (satu) suara meskipun memiliki lebih dari 1 Sarusun.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pemilik yang tinggal dan ber KTP di rumah susun. Memenuhi seluruh kewajiban sebagai Pemilik. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan, bertanggung jawab, jujur,
wawasan luas, dan integritas tinggi. Tidak berstatus sebagai pengurus atau pengawas di rumah susun lain. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengurus dan atau pengawas
lain. Mampu bekerjasama dengan pengurus dan atau pengawas lain. Umur minimal 21 tahun, berkomitmen untuk melaksanakan tugas
sebagai pengurus/pengawas. Belum pernah menjabat sebagai pengurus/pengawas selama 2 masa
jabatan.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Menyiapkan kriteria Pengurus & Pengawas. Ketua dan Sekretaris Pengurus dipilih dalam 1
(satu) paket. Menyiapkan formulir pencalonan Pengurus dan
Pengawas. Menyiapkan administrasi sistem pemilihan:
musyawarah dan, atau voting. Melaksanakan pemilihan. Menyiapkan dan menetapkan rancangan berita
acara hasil pemilihan Pengurus & Pengawas. Penandatanganan Pakta Integritas.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pemilihan Ketua dan Sekretaris Pengurus dan PengawasPPPSRS dilakukan secara paket.
Tahapan pemilihan Paket pasangan calon Ketua dan Sekretaris Pengurus dan Pengawas PPPSRS terdiri dari :• pendaftaran pasangan calon;• verifikasi administratif pasangan calon;• penetapan pasangan calon; • pemaparan visi dan misi pasangan calon; dan• pemilihan pasangan calon.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pendaftaran pasangan calon disampaikan kepada panitiamusyawarah disertai dengan kelengkapan dokumenpersyaratan, selambat-lambatnya sebelum pembukaan RUA.
Verifikasi administratif pasangan calon dilakukan oleh panitiamusyawarah.
Penetapan paket pasangan calon Ketua dan Sekretaris Pengurusdan Pengawas PPPSRS dilakukan dalam RUA berdasarkan hasilverifikasi administratif.
Pemaparan visi dan misi pasangan calon Ketua dan SekretarisPengurus dan Pengawas PPPSRS dilakukan dalam RUA.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Mengelola benda bersama, bagian bersama dan tanah Bersama. Membina penghuni dalam pengelolaan kepenghunian. Menyelenggarakan dan memberikan pertanggungjawaban program
kerja dan keuangan kepada anggota PPPSRS melalui RUA, RUTA, atau RUALB.
Mengawasi Pengelola dalam pengelolaan rusunami. Melaksanakan tugas administrasi PPPSRS. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran keputusan RUA, RUTA,
RUALB.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Mengawasi penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh PengurusPPPSRS.
Memberikan masukan kepada pengurus PPPSRS terhadap pengelolaan rusunami.
Mengawasi pelaksanaan penghunian rusunamiagar para pihak mematuhi AD ART, Tata TertibPenghunian.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pembentukan PPPSRS diharuskan dilengkapi Akta Pendirian(oleh Notaris), AD dan ART.
Akta pendirian, AD, ART harus dicatat dan disahkan DinasPerumahan.
Dokumen Akta pendirian, AD, ART harus diberikan kepadasemua anggota PPPSRS.
Substansi isi AD ART paling sedikit mengatur: tugas dan fungsi PPPSRS, hak dan kewajiban serta sanksi bagipenghuni dan pemilik, tata tertib penghunian, strukturorganisasi PPPSRS.
AD ART berpedoman pada peraturan perundang-undanganyang berlaku (UU, PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub).
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pengurus menyusun tata tertib penghunian berisi hak, kewajiban dan larangan bagi penghuni dan pemilik.
Pemilik dan atau penghuni wajib melaporkan kepadaPengurus atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap tata tertib penghunian.
Pengurus wajib memberikan sanksi atas pelanggaran tata tertib penghunian.
Pengurus wajib melaporkan kepada pejabat berwenang atasterjadinya dugaan pelanggaran pidana di lingkungan Rusun.
Tata tertib penghunian disahkan dalam musyawarah atauRUA.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Akta Pendirian PPPSRS, AD dan ART harus dicatat dan disahkan oleh Kepala Dinas Perumahan.
Pencatatan dan pengesahan dilampiri: daftar hadirpeserta musyawarah/RUA, akta pendirian, AD, ART, copy AJB pengurus/ copy SHM SRS atau SKBG SRS.
Pendaftaran pencatatan dan pengesahan paling lambat30 hari setelah RUA.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pengurus, Pengawas berubah karena:• Periode berakhir• Mengundurkan diri• Diberhentikan dalam RUA• Meninggal dunia• Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengurus dan atau
Pengawas. Perubahan dituangkan dalam berita acara RUA, atau RUTA Bila Ketua berhalangan tetap, Sekretaris menjadi Ketua, dan
dilakukan pemilihan Sekretaris dalam RUA atau RUTA. Bila pengurus (selain Ketua dan Sekretaris), berhalangan tetap,
Ketua/Sekretaris mengganti, dan pergantian diputuskan dalamRapat Pengurus.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pengelola harus berbadan hukum dan punya izin. Pengelola dapat dibentuk atau ditunjuk oleh
PPPSRS. Pengelola yang dibentuk oleh PPPSRS struktur
organisasi dan personil harus terpisah dari PPPSRS. Pengelola yang ditunjuk, penunjukan melalui
lelang terbuka. Pengelola terpilih bekerja berdasarkan kontrak
kerja dengan PPPSRS.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pengelola dibentuk atau ditunjuk oleh PPPSRS. Berbadan hukum, terdaftar, memiliki izin usaha dan
izin operasional dari Gubernur. Mempunyai pengalaman di bidang pengelolaan rumah
susun. Memiliki modal yang cukup untuk melaksakan
pengelolaan. Memiliki SDM yang mempunyai kompetensi. Dapat bekerjasama dengan peseorangan atau badan
hukum yang dilakukan dengan perjanjian tertulis.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Keputusan pembentukan Pengelola berdasarkan RUA. Pengelola yang dibentuk PPPSRS harus ber badan hukum,
terpisah dari organisasi PPPSRS. Memiliki izin-izin yang diperlukan Mempunyai kemampuan mengelola rusun. Memiliki SDM yang kompeten:
• Mempunyai kemampuan manajerial bagus.• Profesional, tegas.• Memiliki keahlian wirausaha.• Memiliki sertifikat kompetensi.• Mempunyai wawasan luas tentang ketentuan perundang-
undangan.• Mempunyai pengetahuan tentang pajak, asuransi
keamanan dll.Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Penunjukan berdasarkan proses pelelangan terbuka, transparan. Pengurus membentuk Panitia Pelelangan. Persyaratan calon pengelola:
• Memiliki perizinan lengkap• Memiliki modal usaha yang cukup• Mempunyai tenaga ahli dilengkapi sertifikat kompetensi• Memiliki pengalaman• Memiliki kredibilitas dan kepercayaan publik yang baik
Melaksanakan pengelolaan berdasarkan Perjanjian Kerjasamasecara tertulis antara PPPSRS dengan Pengelola terpilih.
Melakukan pengelolaan berdasarkan Perjanjian Kerjasamatertulis.
Periode kerjasama minimal 1 tahun, maksimal 2 tahun.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Menyiapkan SOP pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan rumah susun untuk disetujui PPPSRS
Melaksanakan pengelolaan atas Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama.
Melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama sesuai SOP.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan PengurusPPPSRS sesuai dengan perjanjian.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pengoperasian peralatan elektrikal, mekanikal, utilitas, bagian bersama, benda bersama dan tanahBersama.
Pengoperasian jalan, drainase, taman, tempatbermain, tempat olah raga, sarana ibadah, penerangan, ruang evakuasi, sanitasi, balaiwarga,ruang publik, pencegahan dan penanggulangan bencana, dll
Pengelolaan kebersihan dan ketertiban lingkunganrusun.
Pengoperasian perparkiran.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pemeliharaan meliputi pembersihan, perapihan, pemeriksaaan, pengujian, kalibrasi, terhadap benda bersama, bagianbersama dan tanah Bersama, utilitas, peralatan.
Pemeliharaan dilakukan secara berkala sesuaiketentuan peraturan dan pedoman/standarpemeliharaan bangunan Gedung.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Perawatan berdasarkan dokumen teknis perawatanbangunan dan peralatan elektrikal mekanikal.
Perawatan dilakukan dengan jadwal dan spesifikasiberpedoman pada aturan tentang operasional gedungbertingkat untuk mencegah kerusakan seipert pergantiansuku cadang, servis, pengecatan.
Perawatan mendesak, tidak terencana berdasarkan hasilinspeksi untuk memperbaiki kerusakan.
Perawatan darurat bersifat segera dan memerlukanperbaikan agar tidak membahayakan.
Perawatan bisa berupa perawatan ringan, perawatansedang, atau perawatan berat.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Melaksanakan pengelolaan atas BagianBersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama.
Membantu PPPSRS menyampaikan tagihaniuran pengelolaan untuk disetorkan ke rekeningPPPSRS.
Menyampaikan Laporan Kinerja, LaporanKeuangan, Laporan Pertanggungjawabankepada PPPSRS.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Menerima pembayaran sesuai PerjanjianKerjasama.
Mengusulkan upaya pengelolaan atasBagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Laporan kinerja:• Inventarisasi permasalahan dan usulan penyelesaian.• Laporan pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bagian
Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama. Laporan Keuangan Tahunan:
• Disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Berpedoman pada ketentuan IAI.
• Memuat neraca, arus kas, laba rugi, dan catatan atas laporankeuangan.
• Di audit oleh auditor independent. Pengumuman Laporan Keuangan secara online harus sudah
tersedia paling lama 6 bulan setelah Pergub. Laporan disampaikan kepada Pengurus PPPSRS.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
PPPSRS bertanggung jawab atas administrasi keuanganpengelolaan Rusun.
PPPSRS dapat mendayagunakan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama sesuai keputusan RUA.
Hasil pemberdayaan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama disimpan pada rekening tersendiri, terpisahdari rekening pengelolaan.
Pemanfaatan hasil pemberdayaan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama dapat digunakan untuk sinking fund sesuai hasil keputusan RUA.
PPPSRS mempertanggung jawabkan pendayagunaanBagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
IPL dihitung berdasarkan biaya kebutuhan nyata untuk operasi, pemeliharaan, dan perawatan ditetapkan berdasarkan keputusanmusyawarah dalam RUA.
Besarnya IPL secara proporsional sesuai NPP. IPL ditagihkan kepada Pemilik dan Penghuni. Dana IPL disimpan dalam rekening bank tertentu atas nama
PPPSRS. Dana IPL dilarang disimpan atas nama rekening Pengurus &
Pengawas. Penyesuaian IPL ditetapkan dalam RUA. Pemilik dan Penghuni berhak mendapatkan informasi dan
penjelasan rincian dana pengelolaan Rusun.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Biaya IPL terdiri dari biaya operasional, pemeliharaan, dan perawatan Rusun serta pengelolaan perparkiran.
Komponen: upah pengelola, air dan listrik Bersama, bahan baku, suku cadang, administrasi, pajak, dan asuransi.
Komponen IPL meliputi memperbaiki, dan ataumengganti bagian bangunan, sarana dan utilitas rusunagar tetap bisa berfungsi sebagaimana direncanakan.
Biaya parkir adalah biaya pengelolaan parkir umum. Parkir khusus ditentukan dan ditetapkan dalam RUA.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Besarnya dihitung berdasarkan total perkiraanuntuk peningkatan kualitas Rusun.
Besaran sinking fund antara (7-10)% dari IPL per bulan, ditetapkan dalam RUA.
Pemanfaatan sinking fund ditetapkan dalam RUA seperti untuk pergantian Lift, atau instalasi IPAL dll.
Pembukuan sinking fund terpisah dari IPL dan disimpan dalam rekening tersendiri.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Biaya Sarusun adalah biaya tersendiri untukSarusun dan bukan IPL, meliputi listrik, air, telekomunikasi.
PPPSRS dapat menetapkan tarif air sesuaiketentuan Perda atau Keputusan Gubernur.
PPPSRS menetapkan tarif listrik sesuai ketentuantarif PLN, kecuali PPPSRS mempunyai IUPTL dariPejabat yang berwenang.
Tagihan air dan tagihan listrik dibuat tersendiri.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pemanfaatan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama ditetapkan dalam RUA untuk kepentingan anggota. Pemanfaatan berupa:• ATM, iklan, tempat BTS, jaringan internet.• Bentuk lain sesuai AD ART.
Pemanfaatan dilakukan dengan perjanjian tertulis antara PPPSRS dengan pihak lain.
Hasil pemanfaatan dibukukan tersendiri, terpisah daripembukuan IPL dalam rekening tersendiri atas nama PPPSRS.
Hasil pemanfaatan dapat digunakan untuk sinking fund dan ditetapkan dalam RUA.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pembukuan dilakukan dengan baik dan benar mengikuti StandarAkuntansi Keuangan berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
Pengurus membuka rekening atas nama PPPSRS (minimal untuk 3 rekening, IPL, Sinking Fund, Pemanfaatan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama).
Setiap akhir tahun Pengurus PPPSRS menyusun laporan keuangan, diaudit akuntan publik yang minimal berisi, neraca, arus kas, labarugi, dan catatan atas laporan keuangan.
Setiap anggota PPPSRS berhak untuk melihat laporan keuangansecara online.
Laporan online harus bisa diakses paling lama dalam 6 (enam) bulan.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pembangunan dalam satu hamparan dapat dilakukan secarabertahap.
Masing-masing tahapan paling lama 3 (tiga) tahun. Pengembang wajib menjelaskan kepada Pembeli/Pemilik tentang
tahap pembangunan sejak proses IMB, Pertelaan dan pemasaran. Tahapan harus mengidentifikasi secara jelas batas-batas, kuantitas
Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama yang akandikelola PPPSRS untuk setiap tahapan sesuai Pertelaan.
PPPSRS dibentuk untuk masing-masing tahap. Pemilik dan Penghuni di setiap tahapan wajib menjadi anggota
PPPSRS. Pengembang wajib memfasilitasi pembentukan PPPSRS untuk
setiap tahapan.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pengembang dan PPPSRS melakukan Perjanjian Kerja Sama secara tertulis untuk menjamin tidak terganggunyakeamanan, kenyamanan, keselamatan Pemilik dan Penghuniketika proses pembangunan tahap berikutnya.
Perjanjian Kerja Sama antara PPPSRS dan Pengembangmemuat setidaknya:• Batas area setiap tahapan• Waktu pelaksanaan setiap tahapan• Tanggung jawab pengelolaan Bagian Bersama, Benda Bersama,
Tanah Bersama untuk setiap tahapan pembangunan.
Perjanjian Kerjasama diumumkan kepada Pemilik dan Penghuni.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pemda melakukan bimbingan teknis dan pengendalian terhadappengelolaan Rusun.
Bentuk bimtek minimal berupa:• Sosialisasi peraturan perundang-undangan.• Memberikan pedoman standar pelaksanaan PPPSRS.• Melakukan bimbingan dan konsultasi kepada pengurus
PPPSRS. Pengendalian berupa:
• Memberikan teguran dan peringatan.• Memberikan sanksi administratif.• Pencabutan surat pencatatan dan pengesahan PPPSRS.• Pencabutan izin usaha, izin operasional Pengembang.• Pencabutan izin usaha, izin operasional Pengelola.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Teguran diberikan bila: Pengembang tidak melakukan kewajiban, al mengelola
Rusun dalam masa transisi, memfasilitasi pembentukanPPPSRS sampai masa transisi berakhir, atau melakukantindakan yang melanggar ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pengurus PPPSRS dan atau Pengawas PPPSRS melakukantindakan yang melanggar ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pengelola melakukan tindakan yang melanggarketentuan peraturan perundang-undangan.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Jika Pengembang, Pengurus PPPSRS, atauPengelola tidak mengindahkan Teguran, makaakan diterbitkan Peringatan Pertama untukmelaksanakan tindakan dalam Teguran paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
Jika Peringatan Pertama tidak diindahkan, diberikan Peringatan Kedua untuk melaksanakankegiatan dalam Teguran untuk dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Jika Peringatan Kedua tidak diindahkan, Dinas Perumahanmemberikan Sanksi Administratif berupa:• Mencabut pencatatan dan pengesahan kepengurusan
PPPSRS.• Memberikan rekomendasi kepada PTSP untuk mencabut
izin usaha dari Pengembang.• Memberikan rekomendasi kepada PTSP untuk mencabut
Izin usaha/Izin operasional Pengelola. Jika PPPSRS yang terkena sanksi, Dinas Perumahan
memerintahkan untuk melakukan RUALB dengan mediasiPemda.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
PPPSRS sudah harus dibentuk sesuai ketentuan Pergubpaling lama 3 (tiga) bulan setelah Pergub ini.
PPPSRS yang sudah terbentuk (eksisting), paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Pergub ini, dengan mengadakan RUALB.
PPPSRS yang sebelumnya sudah disahkan Gubernurharus disesuaikan dengan Pergub ini, penyesuaianorganisasi PPPSRS, Kepengurusan, AD ART, dll.
RUALB dipersiapkan oleh Panitia Musyawarah Pengelolaan rusunami, paling lama 1 (satu) tahun sudah
harus beralih ke PPPSRS yang baru.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pergub
Efektif
Pendataan
Pemilik
dan
Penghuni
PPPSRS
(Baru)
Terbentuk
Pencatatan
PPPSRS
Audit
Pengelolaan
Lelang
Pengelola
3 bulan
Penetapan
Pengelola
6 bulan
Des 2018
Pengelolaan
full oleh
PPPSRS
Panmus
bekerja
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
3 bulan
Walikota membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan RumahSusun (TPPRS), terdiri dari instansi terkait.
TPRSS bertugas:• Mengidentifikasi permasalahan rumah susun.• Menampung dan memfasilitasi pengaduan masyarakat
tentang permasalahan pengelolaan rumah susun.• Melakukan mediasi antar pihak untuk penyelesaian
permasalahan rusun.• Memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan
rusun.• Melaporkan penanganan permasalahan rusun kepada
Gubernur.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Pemilik dan Penghuni secara pro-aktifmempersiapkan diri dan menagih pengembanguntuk memfasilitasi pembentukan PanitiaMusyawarah.
Menjalin kebersamaan sesama Pemilik dan Penghuni.
Mempersiapkan diri memperjuangkan hak yang dijamin oleh Peraturan Gubernur.
Tidak menyerah walau banyak hambatan. Terus berjuang walau melelahkan, dan tidak ada
imbalan.
Dalam “periode penting” peralihan, tanahbersama, benda bersama, bagian bersama, fasilitas sosial, fasilitas umum berpotensi menjadi“hilang”.
Perlu diperhatikan apakah setelah terbitnyaPergub ada perubahan terhadapkuantitas/kualitas barang bersama, bendabersama, tanah bersama.
Setiap lantai, setiap tower perlu ada pengawasandari warga. Dicatat semua informasi yang bisadikumpulkan, dibuat dokumentasi nya.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Audit Kinerja: Inventarisasi fisik Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah
Bersama. Inventarisasi PSU. Dokumen perizinan Rumah Rusun. Kinerja pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, perawatan atas
struktur bangunan. Kinerja pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, perawatan atas
instalasi elektrikal mekanikal: lift, eskalator, instalasi listrik, panel-panel, plumbing air bersih, plumbing air kotor, sistempemadam kebakaran, tandon air bersih, IPAL, kolam renang, sistem CCTV, ruang pompa dan pompa, ruang genset dan genset, sistem penanggulangan darurat.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Perhitungan penentuan besaran IPL. Pelaksanaan pembayaran rekening listrik Bersama, air Bersama. Pelaksanaan Pembukuan IPL. Laporan keuangan. Perhitungan tagihan listrik, dan tagihan air Sarusun. Audit Sinking Fund. Audit pemanfaatan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan
Tanah Bersama. Audit keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
yang berpedoman pada ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia. Pertanggung jawaban keuangan.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta
Audit dilaksanakan setelah PPPSRS terbentuk, diawasi oleh Pengawas PPPSRS.
Audit dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten.
Pengembang menanggung biaya Audit. Penyelesaian Audit paling lama 1 (satu) tahun
setelah Pergub.
Togar A Silaban; Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta