View
16
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LAPORAN TUGAS AKHIR
PELAKSANAAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT
O
L
E
H
NAMA : DERU SAMUDRA
NIM : 152600003
Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat
Oleh
DERU SAMUDRA (152600003)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penagihan
Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Medan Barat. Hal ini bertujuan tentang pelunasan atau pencairan
tunggakan pajak yang terutang sesuai dengan prosedur penagihan sehingga tercapainya
pelunasan tunggakan pajak yang semestinya untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Penelitian ini termasuk metode kuantitatif yaitu perbandingan data penagihan pajak 2016
dan 2017. Data penagihan diambil dari riset di KPP Pratama Medan Barat.
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak
dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, dan melaksanakan
penagihan. Ada lima tahap yang bisa dilakukan juru sita pajak untuk dapat melaksanakan
penagihan pajak, yaitu: Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat
Sita, Lelang. Terdapat dua jenis kegiatan penagihan pajak, yaitu penagihan pajak pasif
dimana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap wajib pajak agar
melunasi utang pajak dan penagihan pajak aktif dimana keseluruhan kegitan penagihan yang
merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimulai dari pemberitahuan Surat Paksa
hingga menjual barang yang telah disita.
Rasio surat teguran dengan penerbitan SKP meningkat pada tahun 2017 dibandingkan
2016 ini disebabkan peran aktif juru sita pajak dalam memberitahukan tunggakan wajib
pajak. Sedangkan surat paksa mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan. Kendala
dalam melakukan penagihan pajak yaitu identitas wp yang tidak jelas dan kemampuan
ekonomis wajib pajak. Langkah penyelesaian masalah dalam melaksanakan penagihan
dengan surat paksa yaitu mencari data dari pihak ketiga, meminta bantuan organisasi unit
lain (Kepolisian dan pemerintah), dan melakukan update data.
Kata kunci : Penagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak.
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa , berkat kasih karunia dan
pertolongannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul
“Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat’’ tepat pada waktunya.
Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu
syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Administrasi Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
Dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini banyak bantuan yang diterima baik
berupa moral maupun material serta bimbingan yang banyak membantu penulis dalam
penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Rasudyn Ginting, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III
Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera
Utara.
3. Bapak Kariono, selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Hatta Ridho S.Sos, M.Sp selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan
perhatian, petunjuk dan saran kepada penulis dalam penyelesaian Laporan Tugas
Akhir ini dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Staf Pegawai Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU
yang telah banyak membantu segala administrasi selama penulis menjalani
perkuliahan sampai dengan selesainya Laporan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU yang
telah memberikan ilmunya selama penulis menjalani perkuliahan.
7. Kepada Pihak KPP Pratama Medan Barat yang telah banyak membantu, memberikan
data dan informasi kepada penulis selama penelitian.
8. Ibunda tercinta yaitu Yenni Widiawaty yang telah memberikan penulis banyak
sumbangan, baik berupa materi maupun dari segi moral. Serta Adek-Adek yang selalu
memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan penulisan ini.
Universitas Sumatera Utara
9. Ridwan Yuranda , Mhd Reza Ananta , Alvin Rimanda , Bella Ramadhany dan yang
terkhusus kepada Desi Ardyta Rambe selalu bersama penulis selama dalam
perkuliahan.
10. Kepada IMPROSAJA organisasi internal kampus yang banyak memberikan penulis
pengalaman organisasi periode 2017-2018
11. Seluruh teman-teman seperjuangan TAX A 2015, yang selama ini telah menjadi
keluarga dan sahabat penulis, semoga tetap kompak selalu dan sukses kedepannya
kita.
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikanLaporan Tugas
Akhir ini, namun penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir
ini masih banyak kekurangan.Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat
memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang memerlukannya.
Medan, 13 Juli 2018
Penulis,
Deru Samudra
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.........................................................................v
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Laporan Tugas Akhir.........................................................1
B. Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir ................................................5
C. Uraian Teoritis Laporan Tugas Akhir .........................................................8
D. Ruang Lingkup Laporan Tugas Akhir ......................................................13
E. Metode Laporan Tugas Akhir ...................................................................14
F. Metode Pengumpulan Data LaporanTugas Akhir..................................... 15
G. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ............................................16
BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PENELITIAN LAPORAN TUGAS
AKHIR
A. Sejarah singkat KPP Pratama Medan Barat.............................................. 18
B. Visi Dan Misi Kantor Pelayanan PajakPratama Medan Barat.................. 20
C. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan PajakPratama Medan Barat................. 20
D. Struktur Organisai KPP Pratama Medan Barat ........................................ 20
E. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Medan Barat ......................................... 24
BAB III : GAMBARAN DATA LAPORAN TUGAS AKHIR
A. Ketentuan Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang
Pribadi ................................................................................. 33
B. Definisi Penagihan Pajak ......................................................................... 34
C. Penagihan Utang Pajak ............................................................................ 35
D. Dasar Hukum Penagihan Pajak ............................................................... 37
E. Tata Cara Penagihan Pajak ...................................................................... 37
E.1 Penagihan Seketika dan Sekaligus .................................................... 39
Universitas Sumatera Utara
E.2 Surat Teguran ..................................................................................... 41
E.3 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ................................................ 42
E.4 Penyitaan ........................................................................................... 46
E.5 Pelaksanaan Lelang ........................................................................... 50
BAB IV: ANALISIS DAN EVALUASI LAPORAN TUGAS AKHIR
A. Analisa Perkembangan Wajib Pajak Yang Menunggak Pajak.................. 51
B. Pelaksaan Penagihan Pajak Yang Dilakukan ......................................... 55
C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksaan Penagihan Melalui Surat Paksa.... 62
D. Cara Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Penagihan Melalui
Surat Paksa ................................................................................................63
BAB V: SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan .................................................................................................. 64
B. Saran ......................................................................................................... 65
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 Jumlah Pegawai KPP Pratama Medan Barat................................ 22
TABEL 2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Barat 2018......................................................................... 23
TABEL 2.3 Wilayah Kerja Seksi Pengawasan Dan Konsultasi....................... 31
TABEL 4.1 Jumlah Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Medan Barat Tahun 2016 dan 2017 .................................................. 51
TABEL 4.2 Jumlah Penerbitan Surat Teguran untuk Wajib Pajak Pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat Tahun 2016
dan 2017............................................................................................. 52
TABEL 4.3 Jumlah Penerbitan Surat Paksa untuk Wajib Pajak Pada
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat
Tahun 2016 dan 2017........................................................................ 54
Universitas Sumatera Utara
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang LaporanTugas Akhir
Administrasi adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam
mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu dengan
penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Pentingnya administrasi dikaitkan
dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna kecuali dengan kegiatan-kegiatan
yang bersifat publik seiring perkembangan administrasi dipandang sebagai motor penggerak
pembangunan.
Pajak bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, karena pajak
mempunyai peranan yang sangat penting dan besar dalam menjalankan roda
pemerintahan.Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang digunakan untuk
melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini sektor perpajakan
merupakan sumber penerimaan negara yang paling ideal dan sangat besar kontribusinya baik
penerimaan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dari data APBN 2017 penerimaan pajak
adalah sebesar Rp. 1.498,9 Triliun atau meningkat rata- rata sebesar 11,3% , dilihat dari
potensi pajak menjadi salah satu sektor yang dapat memenuhi pembiayaan pembangunan
yang dilakukan secara berkala dan berkesinambunganuntuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
Pelaksanaan sumber perpajakan biasanya berjalan secara baik tidak terlepas dari
adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan peran serta masyarakat selaku wajib
pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan
Universitas Sumatera Utara
perpajakan.Namun dalam kenyataan masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak
sebagai akibat dari tidak dilunasinya utang pajak sebagaimna mestinya. Selama ini
masyarakat selaku Wajib Pajak masih menganggap bahwa pajak bukan sebagai kewajiban,
melainkan lebih dianggap sebagai momok dan beban, karena dengan membayar pajak
akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan yang mereka miliki . Sementara dilain
pihak tingkat pendapatan yang rendah serta minimnya pengetahuan tentang pajak
merupakan suatu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk
melunasi pembayaran kewajiban pajaknya.
Sehubungan dengan hal ini , aparat pajak dalam melakukan tugasnya didukung
oleh berbagai faktor penunjang , salah satunya adalah penerapan langkah strategi
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta upaya yang dilakukan dalam rangka pelunasan
atau pencairan tunggakan pajak yang terutang sesuai dengan prosedur penagihan sehingga
tercapainya pelunasan tunggakan pajak yang semestinya untuk meningkatkan penerimaan
pajak.
Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga
pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip
kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan terus ditunjang
dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat selaku wajib pajak dan
serta pemahaman akan hak kewajiban dalam melaksanankan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak
berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih
dijumpai adanya utang wajib pajak akibat tidak mau membayar dan tidak memenuhi
peraturan perpajakan. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu
Universitas Sumatera Utara
menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih
belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencariannya, namun demikian secara umum
penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. (Harian Medan Bisnis)
Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak
yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kepatuhan Wajib Pajak dalam
membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan
demikian pengakajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib
Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian.
Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana telah diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dengan
demikian, penagihan pajak yang bersifat memaksa ini dilakukan apabila Wajib Pajak atau
penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu
sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan surat ketetapan pajak (SKP) dilakukan
teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita dengan surat sita dengan
pernyataan dan penyerahan secara resmi kepada penanggung pajak. Penagihan pajak
dengan surat paksa ini dilakukan oleh juru sita pajak pusat maupun pajak daerah. Jadi,
surat paksa dalam penagihan tunggakan pajak ini memiliki peran yang sangat penting yang
bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut.
Penagihan pajak dengan suratpaksa diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi wajib
pajak sehingga tidak akan terjadi lagi tunggakan pajak.
Penagihan pajak adalah rangkain kegitan petugas pajak yang dilakukan kepada
penanggung pajak agar melunasi utang pajaknya berikut biaya penagihan yang timbul dengan
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
Universitas Sumatera Utara
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan atau
pemblokiran rekening, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita
melalui lelang.
Salah satu contoh kasus penagihan pajak di indonesia adalah terdapat informasi dari
Direktorat Intelijen dan Penyelidikan terkait Wajib Pajak PT.ABC yang bergerak dibidang
industri perkayuan akan dipailitkan oleh Pengadilan Niaga.PT ABC terdaftar di KPP Pratama
Kabar Sehati dengan jumlah piutang pajaknya Rp.10 Miliar dengan nomor surat ketetapan
pajak 000105/205/07/657/10 tanggal 10 Agustus 2010. Atas Ketetapan Pajak tersebut telah
disampaikan Surat Teguran pada tanggal 15 Oktober 2010.Dalam hal ini Wajib Pajak
dinyatakan pailit , Surat Paksa diberikan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta
Peninggalan , dan bagi Wajib Pajak yang bubar atau dikatakan likuidasi , Surat Paksa
diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan , atau
likuidator. Paling cepat tanggal 18 Oktober 2010 , JSP KPP Pratama Kabar Sehati dapat
menerbitkan Surat Paksa kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat(5) UU
PPSP . Setelah Surat Paksa disampaikan kepada Pengadilan Niaga , tindakan penagihan pajak
dapat berjalan normal , mulai dari Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sampai
dengan pencairan tunggakan pajak dengan cara melelang hasil barang sitaan apabila masih
ada asset Wajib Pajak yang tersisa. Hak mendahulu tersebut lampau 5 tahun sejak
diterbitkannya Surat Paksa , yakni 04 Oktober 2015. Dari data Aparatur Penagihan Pajak di
KPP Pratama Medan Barat, jumlah tunggakan pajak pada Surat Paksa dari 2013-2015
sebesar Rp.63 Miliar dan hanya sebesar Rp. 7 Miliar jumlah tunggakan pajak pada Surat
Paksa yang dilunasi oleh Wajib Pajak. Melihat pentingnya pelaksanaan penagihan pajak guna
pelunasan utang pajak oleh wajib pajak , maka mendorong penulis untuk memilih judul
“Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi
Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat”.
Universitas Sumatera Utara
B. Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir
1. Tujuan Laporan Tugas Akhir
1.1 Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penagihan tunggakan pajak
pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat
1.2 Untuk mengetahui kendala-kendala atau hambatan yang terjadi dalam
penagihan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Medan Barat
1.3 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala
dalam penagihan tunggakan pajak
2. Manfaat Laporan Tugas Akhir
2.1 Bagi Mahasiswa
a) Sebagai sarana mahasiswa dalam ilmu secara langsung pada
bidang yang ditekuni sehingga dapat membandingkan antara
teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan
praktik di lapangan
b) Dapat meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas serta rasa
tanggung jawab akan dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.
c) Memahami tentang pelaksanaan penagihan tunggakan pajak
terhadap wajib pajak orang pribadi.
2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
a) Mempererat hubungan kerjasama Program Studi Diploma III
Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara dengan Intansi Pemerintah
khususnya KPP Pratama Medan Barat.
b) Mempromosikan sumberdaya manusia khususnya Program
Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
c) Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu
perpajakan dilingkungan perguruan tinggi khususnya di
Program Studi Diploma III Administrasi perpajakan.
2.3 Bagi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU)
a) Membina hubungan baik dengan Program Studi Diploma III
Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara.
b) Dapat mempromosikan citra KPP Pratama Medan Barat
kepada masyarakat.
c) Mendapatmasukandan saran ataskurikulum yang berlaku di
Program Studi Diploma III AdministrasiPerpajakan.
C. URAIAN TEORITIS
MenurutProf. Dr. RochmatSoemitro, SH. dalam bukunya Dasar- DasarHukum Pajak
dan Pajak Pendapatan menyatakan“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan
Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik
(kontaprestasi) yang dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran
umum”.(Waluyo,2013:3)
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan
Tatacara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Syarat pemungutan pajak, agar pemungutan pajak
tidak menimbulkan hambatan atau perlawan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat
sebagi berikut: Adil, yuridis, ekonomis, finansial, dan sederhana.
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memeberitahukan Surat Paksa, mengususlkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita
(pasal 1 angka 9 UU No.19/2000).
Sedangkan utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak
atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Adapun dasar penagihan pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU KUP pasal 20 ayat
(1) yaitu;
1. STP (Surat Tagihan Pajak)
2. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
3. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
4. SK Pembetulan
5. SK Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan PK
Universitas Sumatera Utara
Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak .
Fungsi Surat Tagihan Pajak :
a. sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak;
b.sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda;
c. sarana untuk menagih pajak.
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang
disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan SKPKBT).
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
Fungsi SKPKB:
a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang.
b. Sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi .
c. Sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Timbulnya ketetapan ini
Universitas Sumatera Utara
biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan
sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan
karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar. Untuk SPT
masa Pajak Pertambahan Nilai bisa disebabkan karena dalam transaksi awal telah dipungut
PPN oleh bendaharawan atau pemungut pajak, juga karena adanya transaksi ekspor yang
memiliki tarif pajak 0% sehingga selisih lebih bayar karena kredit pajak masukan telah
dibayar PPN 10%. Sedangkan dalam SPT Tahunan PPh disebabkan karena kredit pajak yang
lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang sehingga menyebabkan lebih bayar.
Untuk mengembalikan kelebihan pajak ini kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dilakukan
pemeriksaan untuk membuktikan bahwa dokumen dan data-data terkait telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan.
Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.Yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang
tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat (3) dan (3a) UU KUP.
Pada dasarnya besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Apabila
terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan pajak terhutang tersebut, maka
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan . Dalam hal tagihan
pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan
Surat Paksa.
Universitas Sumatera Utara
Terdapat dua jenis kegiatan penagihan pajak yang dikenal secara umum, yaitu
penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif.Pajak Pasif adalah keseluruhan kegiatan
penagihan diluar penagihan pajak aktif dimana seksi penagihan tidak melakukan tindakan
yang nyata terhadap wajib pajak atau penanggung pajak agar melunasi utang pajak.
Sedangkan Pajak Aktif adalah keseluruhan kegitan penagihan yang merupakan kelanjutan
dari penagihan pajak pasif dimulai dari pemberitahuan Surat Paksa hingga menjual barang
yang telah disita dan dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan yang nyata atas wajib
pajak atau penanggung pajak.
Ada lima tahap yang bisa dilakukan juru sita pajak untuk dapat melaksanakan
penagihan pajak, yaitu:
1) Penagihan Seketika dan Sekaligus. .
2) Surat Teguran
3) Surat Paksa
4) Surat Sita
5) Lelang
Surat Paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak. Dengan kata lain, sesuai
dengan Pasal angka 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud
dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya penagihan pajak.
Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat
Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT), Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali
yang menyebabkan jumlah pajak masihharus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh
Penanggung Pajak sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
Adapun yang menjadi dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini, yaitu :
Universitas Sumatera Utara
a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
b) Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2008 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
c) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor Se-08/PJ.75/2002 tentang Pemeriksaan
Untuk Tujuan Penagihan Pajak.
d) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-50/PJ/2010 tentang Kebijakan
Penagihan Pajak
D. Ruang Lingkup LaporanTugas Akhir
Adapun yang menjadi ruang lingkup kegiatan Tugas Akhir adalah masalah yang
dikemukakan dalam penelitian. Adapun ruang lingkup Tugas Akhir adalah:
1. Deskripsi tentang bagaimana prosedur pelaksanaan penagihan tunggakan
pajak terhadap wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Medan Barat.
2. Informasi mengenai data-data pelunasan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan
Pajak(KPP) Pratama Medan Barat
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penagihan pajak dan
upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasinya.
E. Metode Laporan Tugas Akhir
Dalam pelaksanaan Proposal maka penulis menggunakan metode sebagai
berikut:
1. Tahap Persiapan
Universitas Sumatera Utara
Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan mulai dari pengajuan
judul, penentuan judul oleh ketua program studi, penentuan tempat pelaksanaan
praktik, serta melakukan konsultasi atau diskusi dengan dosen.
2. Studi Literatur
Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan berbagai sumber-sumber
pustaka atau daftar bacaan untuk mendukung penulisan laporan sebagaimana
undang-undang, buku-buku, surat kabar (koran), majalah, media, teknologi
informasi seperti internet dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
objek pembahasan .
3. Observasi Lapangan
Pada tahap ini penulis melakukan peninjauan secara langsung pada Kantor
Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Medan Baratuntukmengetahuikeadaankinerja
pada kantor tersebut dan untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang
akan diteliti.
4. Pengumpulan Data
a. Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari laporan atau data yang
berasal dari pihak-pihak yang mengetahui dan memahami tentang objek
Proposal Tugas Akhir.
b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari referensi yang
mendukung laporan Proposal.
5. Analisis dan Evaluasi Data
Setelah penulis mengumpulkan data secara lengkap dan relevan dari objek
Proposal, kemudian dilakukan pengelompokan data agar lebih dalam melakukan
analisis dan evaluasi mengenai Pelaksanan Penagihan Dalam Pencairan
Tunggakan Pajak Terhadap WP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan
Barat, serta menarik kesimpulan data-data tersebut.
Universitas Sumatera Utara
F. Metode Pengumpulan Data Laporan Tugas Akhir
Metode pengumpulan data dalam pelaksanaan Proposal ini dilakukan dengan
pengelompokan data beserta cara pelaksanaannya sebagai berikut:
1. Wawancara (interview) yaitu penulis melakukan kegiatan tanya jawab
kepada Kepala KPP Medan Kota, Kasubag Umum , Kasie Penagihan dan
Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami permasalahan dalam penulisan
laporan ini.
2. Pengamatan (observasi) yaitu melakukan pengamatan langsung kepada
objek Proposal untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam
melengkapi penulisan ini.
3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai dokumen administrasi,
peraturan-peraturan atau dasar hukum yang berhubungan dengan objek
Proposal.
G. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir
Untuk memudahkan dalam penulisan, tugas akhir ini akan dibagi dalam beberapa
bab, dan masing-masing bab mempunyai sub bab yang terdiri dari:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis akan menyajikan alasan penulis
mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat
Proposal, uraian teoritis, ruang lingkup Proposal, metode
pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan
Proposal.
BAB II :GAMBARAN UMUM LOKASI PROPOSAL
Universitas Sumatera Utara
Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi
pelaksanaan Proposal. Yang dilaksanakan pada KPP Medan
Baratmeliputi sejarah singkat KPP Medan Barat, struktur
organisasi, uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian,
serta gambaran pegawai.
BAB III :GAMBARAN DATA PROPOSAL
Dalam bab ini dijelaskan mengenai pelaksanaan dan tata
cara penagihan tunggakan dalam pencairan pajak orang
pribadi KPP Pratama Medan Barat.
BAB IV :ANALISA DAN EVALUASI
Dalam babinipenulismenganalisa data yang sudah
dikumpul kanter lebih dahulu dan menyederhana kan data
yang banyak dalam bentuk yang lebih sederhana.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan
saran yangkiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
membutuhkan khususnya KPP Pratama Medan Barat dan
Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Sumatera Utara
BAB II
GAMBARAN UMUM
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT
A. Sejarah Terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
Perkembangan perpajakan di Indonesia mulai berkembang sejak zaman penjajahan
kolonial Belanda, nama pajak dikenal dengan istilah carlogo veganes blasting (pajak
penghasilan). Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh suatu badan yang mengurus
pemungutan pajak dari rakyat untuk negara berdasarkan Undang-Undang kolonial Belanda
yang bernama De Inspective Van Financian. Pada saat penyerahan pemerintah penjajahan
Belanda kepada pemerintahJepang pada tanggal 9 Maret 1942, maka nama De Inspective Van
Financian diganti menjadi Zaimubu, yaitu suatu badan dibawah pemerintah Jepang yang
mengurus masalah keuangan.
Namun zaimubu tidak bertahan lama karena Jepang akhirnya menyerah kepada pihak
sekutu dan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan sehingga dapat memproklamirkan
kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Nama zaimubu lalu berganti nama menjadi
Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian pada tahun 1976 kantor inspeksi keuangan diubah lagi
namanya menjadi kantor inspeksi pajak. Di Provinsi Sumatera Utara pada saat itu berdiri tiga
kantor Inspeksi pajak yaitu :
1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret
1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Inspeksi
Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak.. Kemudian pada tanggal 29 maret
Universitas Sumatera Utara
1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994. Terhitung sejak tanggal
1 april 1994, Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah Menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak
yaitu :
1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat di jalan Sukamulia No. 17-A
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur di jalan Diponegoro No. 30
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara di jalan Asrama No. 7
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai di jalan Asrama no. 7 Medan
Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/01/2001 tanggal 23
Juli 2001 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dipecah menjadi dua yang berlaku sejak
tanggal 25 januari 2002. yaitu :
1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia
Mulai 1 juni 2006 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat berpindah alamat ke jalan
Asrama No. 7-A Medan. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganNo.
132/PMK/01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.01/2008,
tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat diubah menjadi Pratama dan
dipecah menjadi dua yaitu:
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.
B. Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
Adapun visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat ialah Menjadi Kantor
Pelayanan Pajak modern sebagai penghimpun pajak negara yang handal dan dipercaya oleh
masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
Sedangkan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat ialah
Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan mengedepankan kepatuhan
terhadap aturan yang didukung SDM yang professional, mempunyai integritas dan komitmen
yang tinggi.
C. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
KPP Pratama Medan Barat merupakan Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP)
Sumatera Utara I. Dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah
Kecamatan Medan Barat yang terdiri dari 6 kelurahan, yaitu :
1. Kelurahan Glugur Kota
2. Kelurahan Kesawan
3. Kelurahan Pulo Brayan Kota
4. Kelurahan Karang Berombak
5. Kelurahan Sei Agul
6. Kelurahan Silalas
D. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
Struktur organisasi adalah suatu rangkaian sistematis yang mewujudkan pola tetap dari
hubungan-hubungan diantara bidang kerja, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam
sistem kerjasama masing-masing seksi. Tujuan struktur organisasi ialah untuk membina
keharmonisan kerja agar dapat dilaksanakan dengan teratur, baik untuk mencapai tujuan
secara maksimal.
Struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan
Barat adalah struktur organisasi lini dan staf yang dipimpin oleh seorang kepala kantor.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat terdiri dari 11 (sebelas) seksi, yang
masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Struktur Organisasi yang ada di
Universitas Sumatera Utara
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dapat digambarkan sebagaimana terlampir
dalam lampiran.
Adapun seksi/sub bagian yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat
antara lain adalah sebagai berikut :
1) Sub Bagian Umum
2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
3) Seksi Pelayanan
4) Seksi Penagihan
5) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal (RIKI)
6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan
7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
11) Kelompok Jabatan Fungsional
Saat ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat tercatat ada sekitar 91 orang
pegawai yang terdaftar. Dibawah ini terdapat rincian mengenai jumlah pegawai di setiap unit
pada KPP Pratama Medan Barat.
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai KPP Pratama Medan Barat
N0 UNIT JUMLAH PEGAWAI
1 Sub Bagian Umum 11
2 Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 7
3 Seksi Pelayanan 14
Universitas Sumatera Utara
4 Seksi Pemeriksaan 4
5 Seksi Penagihan 6
6 Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 6
7 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 6
8 Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 11
9 Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 9
10 Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 11
11 Kelompok Jabatan Fungsional 6
Sumber : Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Barat, 2018
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
E. Tugas Pokok serta Fungsi Setiap Seksi
KPP Pratama Medan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang mempunyai
tugas mengkoordinasi penyusunan rencana kerja KPP, mengkoordinasikan penyusunan
rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi yang ada, dan mengkoordinasikan segala hal
yang bersangkutan dengan rencana kerja yang telah ditargetkan oleh Kanwil. Kepala Kantor
membawahi 11 seksi, yang gambaran tugas masing-masing seksi tersebut adalah sebagai
berikut :
a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dam mengkoordinasikan
tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan
perlengkapan. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :
a. Melakukan urusan tata usaha
b. Melakukan urusan kepegawaian
c. Melakukan urusan dan perlengkapan rumah tangga
d. Melaksanakan pengurusan surat masuk KPP yang bukan WP
e. Melaksanakan pengurusan surat keluar KPP
f. Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non WP)
g. Melaksanakan penyusutan arsip yag tidak mempunyai nilai guna atau telah
memenuhi jadawal retensi arsip
h. Mengelola penyelenggaraan penataan berkas kepegawaian (dosir), surat atau
dokumen di KPP untuk memudahkan penelusuran kembali.
i. Mengelola penyusunan rencana kinerja, revisi rencana kinerja pelaksana, serta
evaluasi kinerja pelaksanaan di lingkungan KPP
j. Mengelola penyusunan usulan surat keputusan penetapan jabatan dan peringkat
jabatan pelaksana di lingkungan KPP
Universitas Sumatera Utara
k. Menyetujui konsep Surat Perjalanan Dinas (SPD)
l. Menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan teknis pada KPP
m. Menyetujui konsep laporan barang inventaris kantor di KPP
n. Mengelola penyiapan kebutuhan rapat atau pertemuan dinas kantor untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
o. Menyusun konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional
p. Membimbing pegawai untuk meningkatkan efesiensi, produktivitas, dan
profesionalitas di Sub bagian umum
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
Seksi Pengolahan Data dan Informasi memiliki tugas dan fungsi yaitu:
a. Melakukan pengumpulan, pencarian, pengolahan data, penyajian informasi
perpajakan
b. Perekaman dokumen perpajakan
c. Merekam Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3
d. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN
e. Merekan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21
f. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 23/26
g. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Final Pasal 4
h. Melakukan urusan tata usaha penerimaan perpajakan
i. Memberikan pelayanan dukungan teknis computer
j. Pemantauan aplikasi e.SPT dan e-filling
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja
l. Mengarahkan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja.
m. Menyusun laporan kegiatan pekerjaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas
Universitas Sumatera Utara
c. Seksi Pelayanan
Melakukan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadinistrasian dokumen dan
berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya,
penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, serta kerja sama perpajakan sesuai
ketentuan yang berlaku.Adapun tugasnya sebagai berikut :
a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
b. Menerima dan meneliti, serta merekam surat permohonan dari Wajib Pajak dan
surat-surat lainnya
c. Melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dan surat
lainnya
d. Melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahandata, dan pencabutan identitas
Wajib Pajak
e. Melaksanakan urusan kearsipan Wajib Pajak baik dalam bentuk formulir maupun
dalam bentuk media elektronik
f. Melaksanakan penyelesaian registrasi WP, Objek Pajak atau Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak
g. Melaksanaan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa
h. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan NJOP
i. Melaksanakan kerjasama perpajakan dengan instansi lain
j. Menyusun konsep surat tanggapan atas permasalahan dari WP
d. Seksi Penagihan
Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan
angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-
dokumen penagihan.Adapun tugasnya sebagai berikut :
a. Melakukan urusan angsuran tunggakan pajak
Universitas Sumatera Utara
b. Melaksanakan penundaan dan angsuran tunggak pajak
c. Penagihan aktif
d. Membuat Daftar Penghapusan Piutang Pajak
e. Penyimpanan dokumen-dokumen
f. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP beserta lampirannya dan surat
pembayaran pajak (SSP) beserta buku pemindahbukuan dalam rangka pengawasan
tunggakan dan pelunasan pajak
g. Melaksanakan penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang diperkirakan
tidak dapat ditagih
h. Melaksanakan pemindah berkas penagihan beserta data-data tunggakan pajak
lainnya, bagi WP yang pindah ke KPP lain
i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak untuk mengetahui jumlah
realisasi penagihan pajak
j. Membuat usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
e. Seksi Pemeriksaan
Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan
aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
Adapun tugasnya sebagai berikut :
a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar
b. Menyusun Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan WP yang
akan diperiksa
c. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
Universitas Sumatera Utara
d. Menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi
pemeriksaan pajak lainnya
e. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan
f. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan
g. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana
yang ditetapkan
h. Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan
i. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran Surat perintah Pemeriksaan dalam rangka
penagihan pajak
j. Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan
k. Mengirimkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamatan
l. Melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
f. Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan Perpajakan
Pada umumnya seksi inimempunyai fungsi yaitu pengamatan potensi perpajakan,
Pendataan objek dan subjek pajak, Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai
objek pajak, dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan, Pengawasan wajib pajak
baru, Serta penyuluhan yaitu :
1. Pelaksanaan Ekstensifikasi yaitu upaya proaktif yang dilakukan dalam rangka
rangka penambahan WP dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak baru yaitu upaya yang dilakukan untuk
mengawasi perhitungan, pembayaran atau penyetoran dan pelaporan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak Baru
Universitas Sumatera Utara
3. Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan yaitu suatu upaya yang memberikan informasi
perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun
nonpemerintah.
4. Penatausahaan PBB P3 yaitu serangkaian kegiatan yang meliuputi pendaftaran dan
pengadministrasian objek pajak, penilaian, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP), penetapan dan penagihan
5. Pengawasan Kewajiban Perpajakan tertentu merupakan upaya aktif yang dilakukan
untuk mengawasi kepatuhan perhitungan pembayaran dan pelaporan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak atas :
a. Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)
b. Pajak Penghasilan atas Pengalihak hak atas tanah dan/atau bangunan
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV
Pada umumnya seksi pengawasan dan konsultasi mempunyai tugas dan fungsi
yaitu melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan bimbingan atau
himbauan, konsultasi teknis perpajakan,penyusunan profil, analis kinerja tiap Wajib
Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.Adapun tugasnya sebagai berikut :
a. Membimbing dan menghimbau kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknik
perpajakan kepada WP
b. Meneliti Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan
ekonomi dan keuangan
c. Menetapkan pembuatan profil WP serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi WP
dalam rangka pengawasan dan pemuktahiran data WP
d. Menganalisis kinerja Wajib Pajak
e. Memberikan konsultan kepada Wajib Pajak tentang ketentuan peraturan Perundang-
undangan perpajakan
Universitas Sumatera Utara
f. Meneliti pelaksanaan Rekonsiliasi data WP
g. Meneliti konsep penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pemungutan PPh
dan Pemungutan PPN
h. Meneliti usulan WP Patuh
i. Meneliti usulan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
j. Meneliti Buku Pemindahbukuan secara jabatan.
Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan
Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah yaitu :
Tabel 2.3 Wilayah Kerja Seksi Pengawasan Dan Konsultasi
Waskon Wilayah Kerja
I Glugur Kota
II Kesawan
III Pulo Brayan Kota, Karang Berombak
IV Sei Agul, Silalas
Sumber : Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Barat, 2018
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku. Kelompok Jabatan ini terdiri dari :
Universitas Sumatera Utara
1. Pejabat Fungsional Pemeriksaan seperti Pemeriksa pajak Madya, Pemeriksa Pajak
Muda, Pemeriksa Pajak Pertama, Pemeriksa Pajak Pelaksana
2. Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
Universitas Sumatera Utara
BAB III
GAMBARAN MENGENAI PELAKSANAAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK
TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
A. Ketentuan Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak
Orang Pribadi
Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Pengertian
mengenai pelaksanaan penagihan tunggakan pajak terhadap WajiB Pajak Orang Pribadi
1. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
wajib pajak menurut ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan (Mardiasmo,
2006:113).
2. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan denganmenegur atau
memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan
Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakapenyitaan, melaksankan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2006:113).
3. Biaya penagihan adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melakukan
penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang jasa penilai, dan biaya lainnya
sehubungan dengan dengan penagihan pajak. (Mardiasmo, 2006:113)
B. Definisi Penagihan Pajak
Universitas Sumatera Utara
Penagihan pajak adalah seraingkain tindakan agar penanggung pajak melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegor atau memperingatkan, melaksanakan
pelaksanan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah
disita.
Menurut Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah:“Serangkaian tindakan
dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian
atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajkan yang
berlakuSedangkan menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah:
“Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak
mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya.
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses
penagihan pajak melibatkan beberpa unsur-unsur yang mempunyai arti yang cukup penting,
diantaranya yaitu:
1. Utang pajak, yaitu “Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi
berupa bunga , denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau
surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”4
2. Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan
Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sampai dengan pelaksanaan lelang.
3. Aparat Direktorat Jendral Pajak, yaitu Jurusita Pajak yang telah memenuhi syarat
untuk melakukan penagihan pajak.
4. Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.
Universitas Sumatera Utara
5. Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu UU KUP 1984 dan UU PPSP serta
peraturan pelaksanaan yang mengaturnya
Mengenai pembayaran pajak.”Penagihan dilaksanakan oleh fiksus sehubungan adanya
kewajiban wajib pajak, baik sebagian maupun keseluruhan, yang masih terutang pada
negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penagihan yang
optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan negara melalui pencairan
tunggakan. Agar penagihan dapat maksimal, maka harus dilakukan dengan tertib dan taat
asas.
C. Penagihan Utang Pajak
Tindakan utang pajak secara teoritis dapat dilakukan dengan 2 langkah:
1. PenagihanPasif
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih
besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabakan pajak terutang menjadi lebih besar.
Jika jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti
dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan tindakan sita yang telah didahului
adanya Surat Teguran, dan dilanjutkandengan pelaksanaan lelang. Dalam hal ini Utang Pajak
itu adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda,
ataukenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat sejenisnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Penagihan Aktif
Universitas Sumatera Utara
Penagihan Pajak Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam
upaya panagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan
atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita yang didahului dengan
Surat Teguran dan Surat Paksa dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Surat Paksa
sekurang-kurangnya memuat:
a. Nama wajib pajak atau penanggung pajak
b. Besarnya utang pajak
c. Perintah untuk membayar dalam waktu 2x24 jam sejak surat paksa
disampaikan.
D. Dasar Hukum Penagihan Pajak
1. Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
E. Tata Cara Penagihan
1. Penagihan Seketika dan Sekaligus
Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang
dilaksanakan juru sita pajak kepada penaggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran. Jadi, juru sita pajak akan melaksanakan penagihan atas utang
pajak sebelum surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak jatuh tempo. Tujuannya
Universitas Sumatera Utara
adalah mencegah terjadinya utang pajak yang tidak dapat ditagih. Apabila saat
dilakukan penagihan seketika dan sekaligus penanggung pajak belum membayar
maka juru sita pajak akan menunggu pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Surat Teguran
Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan pejabat (Pihak
yang berwenang menerbitkan surat teguran dan surat lain yang digunakan untuk
melaksanakan penagihan pajak) apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh
tempo surat ketetapan, penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Tujuan
diterbitkannya surat teguran adalah memberiperingatan kepada penanggung pajak
agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara
paksa.
3. Surat Paksa
Surat paksa adalah surat yang diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat
teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Surat paksa ini harus
dilunasi dalam waktu 2x24 jam. 4) Surat Sita Surat sita adalah surat yang diterbitkan
apabila dalam waktu 2x24 jam penanggung pajak belum membayar utang pajaknya.
Penerbitan surat sita ini dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000 (tujuh
puluh lima ribu rupiah) dan ditanggung penanggung pajak.
4. Penyitaan
Ini tidak ditujukan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan
hanya digunakan sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya.
Dengan demikian, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi
utang pajaknya sampai dengan dilakukannya penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh
Universitas Sumatera Utara
juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah
dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.
5. Lelang
Apabila dalam waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan utang pajak belum
dibayar maka akan dilakukan tindakan penyitaan. Dalam hal penanggung pajak belum
membayar biaya atas penagihan paksa dan pelaksanaan sita maka biaya tersebut akan
digabungkan dengan biaya iklan untuk pengumuan lelang dalam surat kabar dan biaya
pada saat pelelangan
E.1 Penagihan Seketika Dan Sekaligus
Perlu diketahui bahwa dalam penagihan pajak dikenal adanya penagihan seketikadan
sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang
dilaksakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran dan meliputi seluruh uang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan
tahun pajak. Penagihan pajak seketika dan sekaligus dilakukan ketika
1. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya
atau berniat itu.
2. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat
untuk pergi. Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyatamengecilkan kegiatan
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya diIndonesia atau pun
memindahtangankan barang yang dimilikinya atau dikuasainya.
3. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara, atau
4. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat
tanda-tanda kepailitan.
Universitas Sumatera Utara
Mungkin saja terjadi bahwa Penangung Pajak mempunyai itikad kurang baik, sebagaimana
dicerminkan oleh berbagai indikator tersebut. Adanya itikad kurang baik tersebut mungkin
disebabkan karena yang bersangkutan bermaksud agar ketika terjadi penyitaan terhadap
kekayaan untuk kemudian dilelang, kekayaan tersebut sudah tidak ada lagi atau tidak
ditemukan lagi. Hal semacam ini tentu perlu diantisipasi sekaligus dihindarkan, sehingga
keadilan dapat diwujudkan dan Negara tidak dirugikan.
Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu Jurusita Pajak dapat melakukan penagihan
seketika dan sekaligus. Dalam hal ini terjadi penagihan seketika dan sekaligus, maka
penagihan dilakukan terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan
tahun pajak. Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan
secara langsung oleh juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak. Ketika hal Juru sita Pajak
mengetahui bahwa barang milik Penanggung Jawab akan disita oleh pihak ketika atau
terdapat tanda-tanda kepailitan, atau Penanggung Pajak akanmembubarkan badan usahanya
atau memindahtangankan perusahaan yangdimilikinya atau dikuasainya, maka jurusita pajak
segera melakukan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan
terhadap sebagian besar barang milik Penanggung Pajak tersebut setelah Surat Paksa
diberitahukan. Indikator tersebut merupakan petunjuk yang kuat bahwa Penanggung Pajak
berniat untuk mengurangi atau menjual/ memindahtangankan barang-barangnya sehingga
tidak ada lagi barang yang dapat disita.
E.2 Surat Teguran
Pengertian surat teguran sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
sebagaimana telah mengalami perubahan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan
Universitas Sumatera Utara
Sekaligus adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan
wajib pajak untuk melunasi utang pajak nya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran
(PMK.Nomor.85/PMK.03/2010).
Penerbitan Surat Teguran :
1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran atau
surat peringatan atau surat lain sejenis setelah tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo
pembayaran (1 bulan sejak tanggal atau keputusan diterbitkan).
2. Penerbitan surat teguran dimaksudkan untuk memperingatkan atau menegur wajib
pajak untuk melunasi pajaknya.
3. Surat teguran tidak diterbitkan kepada penanggung pajak yang telah disetujui untuk
mengangsur atau pun menunda pembayaran pajaknya.
4. Penerbitan surat teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan dan
harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan pengeluaran SuratPaksa.
5. Pada dasarnya surat teguran hanya diterbitkan 1 kali saja.
6. Bila terhadap wajib pajak tidak pernah diterbitkan surat teguran tapi langsunga
diterbitkan Surat peringatan, maka secara yuridis Surat peringatan tersebut dianggap
tidak ada, karena tidak didahului dengan pengeluaran SuratTeguran.
E.3 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Sesuai dengan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang
dimaksud dengan Surat Paksa adalah : Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.
1. Dasar Hukum Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa
Universitas Sumatera Utara
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000
sebagaimana telah diubah dengan Nomor 24/PMK.03/2008.
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-561/KMK.04/2000
sebagaimana telah diubah dengan Nomor 24/PMK.03/2008 .
c. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-564/KMK.04/2000
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor Kep-474/PJ./2002.
d. Surat edaran direktorat jenderal pajak nomor : SE-13/PJ.75/1998
sebagaimana telah diubah dengan Nomor SE-19/PJ/2011.
2. Isi Dan Karakteristik Dari SuratPaksa
Berbicara lebih lanjut tentang surat paksa, maka surat paksa dapat
ditainjau dari 2 (dua) segi,yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya.
a. Dari segi isinya:
1. Berkepala kata-kata “Atas Nama Keadilan’’ yang dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 pasal 4 disesuiakan bunyinya menjadi’’ Demi Keadilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa’’.
2. Nama wajib pajak/ penaggung pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi
dasar penagihan,perintah membayar.
3. Dikeluarkan/ ditandatangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh menteri
keuangan/ Kepala Daerah.
b. Dari segi karakteristik nya:
1. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan hakim dalam perkara
perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
Universitas Sumatera Utara
2. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya
penagihan).
4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan /pencegahan.
5. PenerbitanSuratPaksa
3. Penerbitan Surat Paksa
Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan
bahwa surat paksa diterbitkan apabila:
a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal
jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat
teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika
dan Sekaligus.
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan
pembayaran pajak. Dalam hal tetentu, misalnya karena penanggung
pajak mengalami kesulitan likuidasi, kepada penanggung pajak atas
dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan pejabat. Oleh
karena itu keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan
demikian, apabila kemudian penanggung pajak, tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan
angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Maka surat paksa dapat
Universitas Sumatera Utara
diterbitkan langsung tanpa surat teguran, surat peringatan, atau surat
lainnya yang sejenis.
4. Fungsi Surat Paksa
Adapun fungsi surat paksa adalah sebagai sarana atau alat pemabayaran
kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu
2x24 jam. Sebagai tindak lanjut untuk mencairkantunggakan pajak atas tidak
hiraukan nya penerbitan Surat Paksa maka aparatur pajak akan melaksanakan
penyitaan.
5. Tata Cara Penagihan Surat Paksa
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan
Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
a. Surat diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan
penyerahaan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
b. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat
hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak,
nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru sita Pajak kepada:
a. Penanggung Pajak ditempat, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan.
b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha
penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat
dijumpai.
Universitas Sumatera Utara
c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat, yang mengurus harta penggilan,
apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, atau
d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meningal dunia dan harta warisan telah
dibagi.
Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Juru sita Pajak kepada:
a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik
ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun
ditempat lain yang memungkinkan; atau
b. Pegawai tempat ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan
apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dalam huruf
a.
E.4 Penyitaan
1. Pengertian penyitaan
Penyitaan adalah tindakan lanjut dari pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa,
apabila Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam (dua
kali dua puluh empat) sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan
penyerahaan Surat Paksa kepada Wajib Pajak. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak
yang telah disumpah terlebih dahulu dan didampingi oleh 2 orang saksi penduduk
Indonesia yang telah mencapai usia dua puluh satu tahun, dikenal oleh Jurusita Pajak dan
dapat dipercaya. Tujuan penyitaan adalah memperbolehkan jaminan pelunasan utang
pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap
semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada ditempat tinggal, tempat usaha,
tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau ditempat lain sekalipun penguasanya berada
ditanganpihak lain. Prinsipnya penyitaan dilakukan terhadap sejumlah barang bergerak
dan jika ternyata tidak cukup barang bergerak menurut Surat Paksa dan biaya-biaya
Universitas Sumatera Utara
penagihannya, maka dilanjutkan penyitaan terhadap barang-barang tidak bergerak.
Namun apabila barang bergerak tidak memadai langsung dapat disita barang tidak
bergerak. Dalam hal ini pengertian penyitaan oleh Mardiasmo adalah tindakan Jurusita
Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk
melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
2. Objek sita
Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada
ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditemapat lain termasuk yang
penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang
tertentu yang dapat berupa:
1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka,
tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada
perusahaan lain, dan atau
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dengan rincian sebagai berikut:
rumah tinggal, bangunan kantor, bangunan perusahaan, gudang dan sebagainya, baik
yang ditempati sendiri maupun yang disewakan/dikontrakkan kepada orang lain.
Kebun, sawah, dan sebagainya baik yang ditempati/dikerjakan sendiri maupun yang
disewakan/dikerjakan orang lain.
3. Pengecualian Objek Sita
Berdasarkan ketentuan pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Peangihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir menjadi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, barang-barang Penanggung Pajak yang tidak boleh
disita yaitu :
Universitas Sumatera Utara
a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung
Pajak dan keluarganya yang menjadi tanggungannya.
b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan
memasak yang berada di rumah.
c. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas.
d. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksankan pekerjaan
atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp.20.000.000 (dua
puluh juta)
e. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga
yang menjadi tanggungannya.
4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan. Apabila utang pajak tidak
dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluhempat)
jam setelah Surat Paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
yang diterbitkan oleh Pejabat. Pejabat yang dimaksud di sini dalah pejabat yang
berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat
Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Penentuan
Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyrnderaan dan surat lain yang
diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak
melunasi sebagian atau utang pajak menurut Undang-Undang Peraturan Daerah.
Universitas Sumatera Utara
E.5 Pelaksanaan Lelang
Dasar hukum pelaksanaan Lelang diatur pada peraturan pemerintah Nomor 136
Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang
dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat
paksa. Pelelangan Barang Sitaan dilakukan setelah pengumuman lelang ternyata
Penangung Pajak tidak melunasi utang pajaknya. Pelaksanaan lelang dilakukan paling
cepat Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang.
1. Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah
dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara
lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang, sebelum
dilaksanakan lelang harus diumumkan dulu minimal 14 hari setelah penyitaan.
2. Untuk barang yang bergerak pengumuman lelang dilakukan 1 kali, sedangkan
barang tidak bergerakdilakukan 2 kali
3. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling
singkat setelah pengumuman lelang melalui media masa, kecuali untuk barang
dengan nilai paling banyak Rp. 20,000,000 tidak harus melalui media masa
Universitas Sumatera Utara
BAB IV
ANALISA DAN EVALUASI
A. Analisa Perkembangan Wajib Pajak Yang Menunggak Pajak
Dalam hal ini penulis akan menganalisa suatu data mengenai tunggakan pajak yang
dilakukan tindakan Pelaksanaan Penagihan Pajak serta pencairannya guna meningkatkan
penerimaan pajak dengan dasar teori dan praktik pelaksanaan Prosedur Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa, Surat Teguran, Penyitaan, dan Pelaksanaan Lelang yang melibatkan
Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ketidakpatuhan Wajib Pajak atas ketentuan perpajakan dapat dilihat melalui tabel dibawah
ini :
TABEL 4.1
Jumlah Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat Tahun
2016 dan 2017
T
a
h
u
n
W
a
j
i
b
P
a
j
a
k
W
a
j
i
b
P
a
j
a
k
W
a
j
i
b
P
a
j
a
k
J
u
m
l
a
h
W
P
K
e
Universitas Sumatera Utara
O
r
a
n
g
P
r
i
b
a
d
i
B
a
d
a
n
B
e
n
d
a
h
a
r
a
w
a
n
s
e
l
u
r
u
h
a
n
2
0
1
6
9
0
.
6
7
3
7
4
9
1
1
9
1
.
4
3
3
2
0
1
7
9
2
.
6
4
4
1
.
0
2
2
2
2
9
3
.
6
8
8
Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, 2018.
Dari tabel 4.1 diatas, dapat kita lihat jumlah wajib pajak keseluruhan bahwa kesadaran
wajib pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan setiap tahun meningkat. Hal ini dapat kita
lihat secara tidak langsung dari peningkatan jumlah wajib pajak antara tahun 2016 sampai tahun
2017 yang peningkatannya dimana wajib pajak orang pribadi mengalami penambahan sebanyak
1.971 wajib pajak wajib pajak badan sebanyak 273 wajib pajak dan wajib pajak bendaharawan
Universitas Sumatera Utara
sebanyak 11wajib pajak. Dengan demikian peningkatan jumlah wajib pajak keseluruhan dari
tahun 2016 sampai tahun 2017 sebanyak 2.255 wajib pajak, di lain sisi kesadaran wajib pajak
akan kewajibannya diharapkan akan terus meningkat. Jumlah wajib pajak pada Kantor Pelayanan
Pajak Medan Barat ini meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2017 , jumlah utang pajaknya
pun bertambah juga. Hal ini terlihat dari masih banyaknya jumlah surat teguran dan surat paksa
yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
TABEL 4.2
Jumlah Penerbitan Surat Teguran untuk Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Medan Barat Tahun 2016 dan 2017
T
a
h
u
n
J
u
m
l
a
h
S
K
P
R
u
p
i
a
h
J
u
m
l
a
h
S
u
r
a
t
T
e
g
u
r
a
n
R
u
p
i
a
h
2
0
1
6
5
0
9
7
4
5
.
3
4
2
.
1
.
1
2
5
7
6
7
.
6
0
4
.
Universitas Sumatera Utara
4
1
7
8
0
2
2
0
1
7
1
.
0
9
0
3
.
3
4
2
.
9
8
4
.
4
0
9
2
.
8
1
4
7
9
5
.
3
8
1
.
9
1
7
Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat, 2018.
Rasio Surat Teguran dengan Penerbitan SKP :
Rasio surat teguran dengan penerbitan SKP : Jumlah Surat Teguran X 100%
Jumlah penerbitan SKP
Tahun 2016 : 1.125 x 100% = 221%
509
Tahun 2017 : 2.814 x 100% = 258%
1090
Dari data diketahui tidak semua SKP yang diterbitkan ditindak lanjuti dengan proses
penerbitan surat teguran. Pada tahun 2016 sebesar 221%, tahun 2017 sebesar 258%, dari 2(dua)
tahun tersebut setiap tahun mengalami kenaikan. Kondisi ini disebabkan peran aktif dari jurusita
pajak KPP Pratama Medan Barat dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat teguran
belum di ikuti dengan kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat
surat teguran.
Universitas Sumatera Utara
TABEL 4.3
Jumlah Penerbitan Surat Paksa untuk Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Medan Barat Tahun 2016 dan 2017
T
a
h
u
n
J
u
m
l
a
h
S
K
P
R
u
p
i
a
h
J
u
m
l
a
h
S
u
r
a
t
P
a
k
s
a
R
u
p
i
a
h
2
0
1
6
5
0
9
7
4
5
.
3
4
2
.
4
1
7
8
0
0
2
.
8
4
6
.
3
7
9
.
6
Universitas Sumatera Utara
0
7
2
0
1
7
1
.
0
9
0
3
.
3
4
2
.
9
8
4
.
4
0
9
1
.
5
2
1
2
.
3
0
4
.
8
0
6
.
4
6
0
Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, 2018.
Rasio Surat Paksa dengan Penerbitan SKP
Rasio surat paksa dengan penerbitan SKP : Jumlah Surat Paksa X 100%
JumlahPenerbitan SKP
Tahun 2016 : 800 x 100 % =167%
509
Tahun 2017 : 1.521 x 100% = 139.5%
1.090
Dari data penerbitan SKP yang ditindaklanjuti dengan surat paksa masih terdapat jumlah
surat paksa yang belum dilunasi wajib pajak. Hal ini dilihat dari tingginya jumlah skp setelah
diterbitkannya surat paksa sebesar tahun 2016 sebesar 167% dan tahun 2017sebesar 139.5%. Dari
2(dua) tahun tersebut tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan.
Universitas Sumatera Utara
B. Pelaksanaan Penagihan Pajak Yang Dilakukan
Tata cara Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa yang
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Terhadap wajib Pajak yang
tidak melunasi utang pajaknya adalah:
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mengeluarkan Surat Teguran setelah
7(tujuh) hari jatuh tempo pembayaran melalui kantor POS dari produk hasil penelitian
diantaranya:
a. Surat Tagihan Pajak (STP)
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Dalam pelaksanaan penagihan ini masih dalam penagihan pasif penyerahan ketetapan
pajak.
2. Tujuh hari setelah saat jatuh tempo Pengajuan Banding, dan Wajib Pajak tidak
mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan (SKPKB),
atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) kepada Wajib Pajak
disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1).
3. Tujuh hari setelah jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan
putusan banding.
4. Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana dalam pasal 5 dalam
akhir pemeriksaan, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran.
5. Tujuh hari sejak tanggal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas surat
keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan
tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak,
Universitas Sumatera Utara
Kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan dalam
pasal 8 ayat (1).
6. Kemudian apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang seharusnya dibayar
setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, pejabat segera
menerbitkan Surat Paksa, dalam hal ini:
(1). Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib
Pajak/penganggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri.
Jurusita mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat
Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa tersebut.
(2). Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib
Pajak/penganggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri.
Jurusita mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat
Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa tersebut.
(3). Jika jurusita bertemu langsung dengan Wajib Pajak/penanggung pajak dan
meminta agar Wajib pajak memperlihatkan surat-surat keteranganpajak yang
ada untuk diteliti:
1. Apakah tunggakan pajak menurut STP/STKP cocok dengan jumlah
tunggakan yang tercantum dengan surat paksa.
2. Apakah ada surat keputusan pembetulan dan keberatan/ penghapusan.
3. Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang
diperhitungkan.
4. Apakah terdapat kelebihan utang tersebut dalam surat paksa, diajukan
keberatan.
Universitas Sumatera Utara
(4) Bila Jurusita tidak menjumpai Wajib Pajak/penangggung pajak maka salinan
surat paksa tersebut dapat diserahakan kepada:
a. Keluarga Wajib pajak atau orang yang bertempat tinggal bersama
Wajib Pajak/penanggung pajak yang dewasa dan sehat mental.
b. Anggota pengurus komisaris atau para persero dari badan usaha
bersangkutan atau;
c. Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam
hal ini mereka tersebut pada butir 1 dan 2 diatas juga tidak dijumpai.
Pejabat harus member tanda tangan pada surat paksa dan salinannya
sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada
Wajib Pajak/penanggung pajak yang bersangkutan.
d. Jurusita yang telah melaksanakanpenagihan pajak dengan surat paksa
herus membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa.
(5) Jurusita pajak mendatangi tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib
Pajak/penangggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri jurusita
mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa
dengan pernyataan dan meyerahkan salinan surat paksa tersebut.
(6) Bila Wajib Pajak tidak ditemukan di kantor atau tempat usaha/tempat tinggal.
Apabila hal ini terjadi, maka Jurusita dapat menyerahkan salinan surat paksa
kepada:
a. Seseorang yang ada dikantornya (salah seorang pegawai)
b. Seseorang yang ada ditempat tinggalnya (misalnya : istri,anak, atau
pembantu rumah tangga).
(7) Biaya Penyampaian Surat Paksa
Universitas Sumatera Utara
a. Biaya pelaksanaan atau penyampaian Surat Paksa yang meliputi biaya
harian dan biaya perjalanan Jurusita pajak. Biaya ini dikeluarkan untuk
setiap Surat Paksa yang harus disampaikan oleh Jurusita pajak kepada
penganggung pajak.
b. Apabila seorang Jurusita telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya biaya
Penagihan tanpa dikaitkan apakah piutang pajak dan biaya penagihannya
telah diluniasi atau belum oleh Wajib Pajak/penganggung pajak.
Tetapi itu tidak berarti bahwa Jurusita yang bersangkutan setelah menerima biaya
Penagihan, lalu bebas dari tanggung jawab terhadap pencairan piutang pajak tersebut.
Apabila Jurusita yakni Wajib.Pajak/penangggung pajak tersebut masih aktif dan potensial,
maka ia harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan tahap tindakan Penagihan lebih
lanjut.
(8) Surat Paksa yang telah dilaksanakan,diserahkan kepada Kasi Penagihan
disertai laporan pelaksanaan Penagihan dengan surat paksa dan diteruskan
kepada Kepala Seksi Penagihan dan Vertifikasi untuk ditanda tangani dan
selanjutnya dimaasukan dalam berkas Penagihan Wajib Pajak/penangggung
pajak yang bersangkutan atau terlebih dahulu dicatat tanggal pelaksanaan surat
paksa dalam buku register pengawasan Penagihan, buku register tindakan
Penagihan, kartu pengawasan tunggakan pajak dan tindakan STP/SKP
yangbersangkutan. Dalam melaksanakan surat paksa tersebut Jurusita sedapat
mungkin melihat keadaan rumah tangga/perusahaan Wajib
Pajak/penangggung pajak untuk dapat memberikan informasi dalam rangka
mengambil langkah berikutnya.
Universitas Sumatera Utara
(9) Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.
a. Atas pelaksanaan surat paksa dibuat laporan oleh jurursita yang melaksanakan
Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut.
b. Hal-hal yang mendapat perhatian untuk dilaporkan yaitu : - Pengakuan
Penyelesaian surat keberatan. Mengenal hal ini agar diuraikan secara jelas dan
jangan sampai melaksanakanpenagihan secara paksa sedangkan tunggakannya
ternyata sudah dikurangi Jenis letak dan taksiran harga dari objek sita dengan
memperlihatkan tunggakan pajak dan biaya pelaksanaan yang mungkin
dikeluarkan.
Dalam kesan dan usul hendaknya dilaporkan keadaan yang sebenarnya dari Wajib
Pajak/penangggung pajak antara lain: kemampuan bayar, itikad mau membayar dan
pandangannya terhadap penetapan/penagihan pajak dan sebagainya,sehingga Jurusita dapat
mengajukan usul untuk tindakan Penagihan selanjutnya.
10) Apabila Jurusita tidak dapat melaksanakan surat paksa secara langsung, maka
jurursita membuat laporan secara tertulis mengenai sebab-sebabnya dan usaha-
usaha yang dilakukan dalam upaya surat paksa, antara lain menghubungi
Pemerintah setempat, Polisi dan sebagainya
7. Apabila utang yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penaggung Pajak setelah
lewat 2x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya Pejabat segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang dilaksanakan oleh Jurusita
dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa,
penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Pengajuan
keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkanpenundaan pelaksanaan Penyitaan.
Penyitaan dapat dilaksanakan tehadap penganggung pajak yang berada di tempat
Universitas Sumatera Utara
tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain, termasuk yang
penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak
tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Didalam pelaksanaan Jurusita
dapat menempel kertas Penyitaan kepada barang yang akan disita, biasanya barang
yang akan disita tidak akan dibawa oleh Jurusita dikarenakan:
a. Tidak adanya tempat penyimpanan barang sitaan.
b. Mengantistipasi terjadinya kerusakan barang sitaan dengan perjalanan. Barang
dari hasil sita harus sebanding dengan jumlah utang pajak yang ditanggung
Penanggung pajak dan jika tidak sebanding maka akan dilakukan Penyitaan.
8. Apabila utang pajak dan biaya Penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi
oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
pelaksanaan Penyitaan, Pejabat segera melaksanakan pengumuman Lelang. Dan
dalam hal pelaksanaan Lelang Jurusita mempertanyakan dulu kepada Dinas yang
bersangkutan mengenai hak milik barang yang dilelang. Hasil Lelang dipergunakan
terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan pajak yang belum dibayar dan
sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah
yang cukup utnuk melunasi biaya Penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan
Lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang
beserta uang kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung
Pajak setelah Pelaksanaan Lelang
C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penagihan Melalui Surat Paksa
Adapun kendala-kendala yang sering ditemui berkaitan dengan Penagihan
pajak dengan surat paksa pada kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat
adalah :
1. Data yang tidak jelas atau identitas Wajib Pajak tidak jelas
Universitas Sumatera Utara
2. Wajib Pajak tidak ditemukan/pindah tetapi tidak memberitahu data ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat
3. Kemampuan Ekonomis Wajib Pajak (Kondisi Usaha Wajib Pajak)
4. Wajib Pajak menolak pemberian Surat Paksa
5. Daftar penetapan hutang pajak kurang valid
6. Wajib pajak yang sudah meninggal dunia
D. Langkah Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Penagihan Melalui Surat
Paksa
1. Mencari data dari pihak ketiga melalui konfirmasi tertulis
2. Meminta bantuan unit organisasi lain:
a.Kepolisian
b.Pemerintah daerah setempat
3. Melakukan Update Data agar kondisi data Kantor pelayanan pajak sesuai
dengan yang ada dilapangan
Universitas Sumatera Utara
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Penagihan Pajak adalah merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasiu tang pajak dan biaya Penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan SuratPaksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan Penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang
yang telah disita. (Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000).
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa yang telah dikemukakan pada bab
sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:
1. Penagihan pajak timbul akibat dari adanya penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan
terhadap SPT yang disamapaikan oleh Wajib pajak kepada kantor pelayanan pajak.
Pada KPP Pratama Medan Barat pun terdapat tunggakan pajak dari hasil pemeriksaan
yang dimana tindakan Penagihan terhadap tunggakan tersebut telah dilakukan.
2. Bedasarkan pencapaiannya KPP Pratama Medan Bara telah melakukan Penagihan
pajak dengan optimal, dan bedasarkan Prosedur pelaksanaan Penagihan pajak pada
KPP Pratama Medan Barat sudah sesuai dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun
2000. Pelaksanaan Penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama Medan Barat
merupakan salah satu upaya penegakan hukum(Law Enforcement) yang dimana upaya
ini memiliki kekuatan humum dan dalam prosesnya sendiri upaya ini dapat
meminimalisasikan jumlah tunggakan pajak yang ada.
3. Hambatan yang dihadapi dalam Penagihan pajak berasal dari dua faktor yaitu faktor
internal dan factor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari
Universitas Sumatera Utara
instansi perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk factor eksternal meruapakan faktor
yang berasal dari luarisntansi perusahaan yang diantaranya adalah mengenai objek
sita, kerjasama dengan pihak-pihak lain likuliditas, pengetahuan wajib pajak yang
kurang mengenai perpajakan, danWajib pajak yang tidak diketahui alamatnya.
B. Saran
Setelah penulis mengemukakan uraian dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada
kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yaitu:
1. Pelakasanaan Penagihan pajak pada Kantor Pelayanan PajakPratama Medan Barat
bedasarkan system harus lebih ditingkankan lagi, sehingga dapat mengurangi
tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.
2. Meningkatkan pengetahuan Juru sita melalui pendidikan dan pelatihan agar terdapat
kesiapan saat regenerasi. Selain itu juga lebih meningkatkan penyuluhan Wajib pajak
dan membuat kerjasama dengan pihak lain untuk membuat talkshow seputar
perpajakan ataupun membuat penayangan iklan perpajakan lebih intensif lagi agar
mampu menggugah semangat Wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam hal
pendaftaran Wajib pajak baru, sebaiknya perlu dilakukan penelitian lapangan agar
alamat yang diberikan oleh Wajib pajak dapat dibuntikan kebenarannya (tidak fiktif).
Selain itu juga pemberitahuan yang jelas dan menyeluruh atau sosialisasi dari
pemerintahan mengenai setiap perubahan peraturan perundang-undangan pajak, dan
penyuluhan tentang pentingnya pajak sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, seperti
dengan cara mendatangi langsung Wajib pajaknya maupun dengan membuat
selebaran tentang informasi perpajakan. Sehingga penanggung pajak menyadari
kegunaan pajak dan diharapkan dapat membayar pajaknya tepat pada waktunya,
sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak
Universitas Sumatera Utara
3. Perlunya dilaksanakan penyuluhan pajak secara lebih intensif oleh Direktorat Jenderal
Pajak, agar Wajib Pajak semakin sadar akan pentingnya membayar pajak untuk
kelangsungan pembangunan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat hendaknya menindak tegas Wajib
Pajak yang tidak mengindahkan Surat Teguran yang disampaikan oleh KPP.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat hendaknya menindak tegas oknum-
oknum yang berusaha menghalangi proses Penagihan yang dilanjutkan dengan
Penyitaan sesuai denganUndang-undang yang berlaku.
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR PUSTAKA
Suandy, Erly. 2011. HukumPajak, Edisi 5, Jakarta Salemba Empat.
Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
Soemitro, Rochmat.1993. Asas dan Dasar Perpajakan, Edisi revisi, Bandung: PT .Eresco
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
cara Perpajakan.
Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umumdan Tata
cara Perpajakan.
Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No 182/PMK.03/2007 tentang
Bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengambilan, pengisian,
penandatanganan dan penyampaian Surat Pemberitahuan.
Sumber Internet:
http://www.pajak.go.id
Universitas Sumatera Utara
Recommended