View
216
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PEMELIHARAAN UNGGAS DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
Menimbang : a. bahwa usaha pemeliharaan dan peningkatan perkembangan usaha
perunggasan perlu dilindungi dari kerugian yang dapat
ditimbulkan oleh berbagai macam penyakit unggas serta
adanya penyakit yang dapat berpindah dari unggas kepada
manusia;
b. bahwa penyakit Flu Burung ( Avian Influenza) merupakan
penyakit unggas menular yang dapat menimbulkan wabah
serta mengancam kesehatan masyarakat dan oleh karena itu
perlu dicegah penularannya;
c. bahwa pengendalian penyakit menular akibat penyakit flu
burung, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan
derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat;
d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan unggas dan
Pengendalian Penyakit Flu Burung (Avian Influenza);
Mengingat …………….
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3272);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang No 16 tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4010) ;
5. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108 Tambahan
lembaran negara nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 13), Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4420 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Usaha
Peternakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3111 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3253 );
Peraturan ............
- 3 -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 , tambahan
Lembaran Negara Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41 , tambahan
Lembaran Negara Nomor 4740);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.16 Tahun 2002
tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha
Peternakan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
Dan
BUPATI TANGERANG
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG PEMELIHARAAN UNGGAS DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tangerang. 4. Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan
Kabupaten Tangerang.
Kepala ..............
- 4 - 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan
kesehatan hewan Kabupaten Tangerang. 6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya
berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang
dihabitatnya. 7. Ternak adalah hewan peliharaan, yang produksinya diperuntukkan sebagai
penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait
dengan pertanian. 8. Pengendalian Penyakit Flu Burung adalah semua tindakan untuk mencegah
timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya serta mengurangi perluasan dan
menghilangkan penyakit Flu Burung. 9. Karantina hewan adalah tempat dan atau tindakan untuk mengasingkan
hewan/ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan agar supaya tidak
menular kepada hewan/ternak yang sehat. 10. Produk Asal Unggas adalah berupa daging, telur, bulu, kotoran, tulang dan darah
unggas baik yang belum atau yang sudah mengalami pengolahan. 11. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah pengertian
Wabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular. 12. Unggas adalah hewan bersayap, berkaki dua, berparuh, berbulu dan bertelur yang
hidup di darat, air dan sementara di udara. 13. Unggas pangan adalah setiap jenis unggas yang dimanfaatkan untuk pangan. 14. Unggas kesayangan adalah setiap jenis unggas yang dimanfaatkan untuk
kesenangan karena keindahan warna, bentuk, ketangkasan dan suaranya. 15. Pemeliharaan unggas adalah kegiatan memelihara dan atau budidaya unggas. 16. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang
berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertertu.
Usaha .................
- 5 - 17. Usaha Peternakan unggas adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau
badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan ternak( ternak
bibit/potong), dan telur. 18. Peredaran adalah kegiatan pemasukan, pengeluaran, pengangkutan,
penampungan dan pemasaran unggas. 19. Pemukiman/perumahan adalah lokasi dimana penduduk bertempat tinggal dan
bersosialisasi. 20. Petugas adalah pegawai dari Dinas yang menangani fungsi peternakan dan
kesehatan hewan Kabupaten Tangerang. 21. Pengobatan adalah suatu tindakan untuk penyembuhan suatu penyakit. 22. Depopulasi adalah tindakan pemusnahan secara selektif baik unggas yang sakit
maupun sehat yang sekandang atau dalam satu kawasan terbatas melalui berbagai
cara pemusnahan. 23. Media pembawa adalah bahan yang dapat bertindak sebagai pembawa penyakit. 24. Biosecurity adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen
penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan
dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau
disalahgunakan. 25. Disposal adalah tindakan penanganan bangkai unggas yang telah di depopulasi,
karkas, telur tercemar, bulu, peralatan, limbah sekam/alas kandang atau segala
sesuatu yang tercemar bibit penyakit yang tidak mungkin disucihamakan secara
efektif. 26. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SKKH adalah bukti
tertulis yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Berwenang yang menerangkan
bahwa hewan, telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan berdasarkan
hasil pemeriksaan secara klinis dan atau pengujian laboratorium dan berlaku
dalam jangka waktu tertentu. 27. Sertifikat Veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan
berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan
keamanan, kesehatan, dan keutuhan.
Dokter................
- 6 - 28. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri,
gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam
pemeliharaan unggas dan pengendalian penyakit Flu Burung di wilayah
Kabupaten Tangerang. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
a. Mencegah masuknya dan menyebarnya penyakit Flu Burung;;
b. Menjamin agar unggas dan produk unggas yang dihasilkan aman, bermutu
dan terbebas dari virus Flu Burung;
c. Mencegah penularan penyakit Avian Influenza/Flu Burung dari hewan ke
hewan maupun dari hewan ke manusia;
d. Mengendalikan penyakit Flu Burung pada manusia dengan penatalaksanaan
kasus manusia secara tepat.
BAB III
PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS
Bagian Kesatu
Pemeliharaan Unggas
Pasal 3 (1) Setiap orang yang melaksanakan usaha peternakan unggas dengan tujuan
komersial harus memiliki izin.
(2) Untuk memperoleh izin tersebut pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari
Dinas. (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.
Pasal ...............
- 7 -
Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang mendirikan usaha pemeliharaan unggas dengan tujuan
komersial di lingkungan pemukiman/ perumahan. (2) Dalam hal pemeliharaan unggas dengan tujuan usaha sampingan baik yang berada
disekitar pemukiman/perumahan ataupun di luar pemukiman/perumahan harus
memenuhi tata laksana pemeliharaan unggas. (3) Tata laksana pemeliharaan unggas sebagaimana ayat (2) diatas diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.
Pasal 5
(1) Unggas yang dipelihara untuk tujuan komersil, usaha sampingan, kepentingan
penelitian, pendidikan, dan konservasi wajib memiliki SKKH.
(2) SKKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dokter hewan
berwenang.
(3) Tata cara perolehan SKKH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Peredaran Unggas
Paragraf 1
Pemasukan Unggas dan Produk Asal Unggas
Pasal 6
(1) Setiap orang yang memasukkan unggas ke daerah wajib melengkapi SKKH dan
rekomendasi pengeluaran dari daerah asal. (2) Setiap orang yang memasukkan produk asal unggas ke daerah wajib melengkapi
sertifikat veteriner dan rekomendasi pengeluaran dari daerah asal.
(3) Terhadap pemasukan unggas/produk asal unggas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat rekomendasi pemasukan dari Dinas.
(4) Setiap orang yang memasukkan unggas ke daerah harus melalui jalur distribusi
yang ditentukan. (5) Jalur distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas akan ditetapkan oleh
Keputusan Bupati.
Pasal.............
- 8 -
Pasal 7
Setiap orang yang memasukkan unggas ke daerah, wajib langsung menuju lokasi
penerima.
Paragraf 2
Pengeluaran Unggas dan Produk Asal Unggas
Pasal 8
(1) Setiap orang yang mengeluarkan unggas harus melengkapi SKKH dan
Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas.
(2) Setiap orang yang mengeluarkan produk asal unggas harus melengkapi
sertifikat veteriner dan Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas. (3) Rekomendasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus dilengkapi Rekomendasi Pemasukan dari daerah penerima.
Paragraf 3
Pemasaran Unggas dan Produk Asal Unggas
Pasal 9 (1) Unggas yang diperjualbelikan harus berasal dari peternakan yang tidak sedang
terjangkit atau paling kurang 30 ( Tiga puluh ) hari tidak ada kejadian penyakit
Flu Burung dan disertai dengan SKKH. (2) Produk Asal Unggas yang diperjualbelikan harus berasal dari peternakan yang
tidak sedang terjangkit atau paling kurang 30 ( Tiga puluh ) hari tidak ada
kejadian penyakit Flu Burung dan disertai dengan Sertifikat veteriner.
Paragraf 4
Tata Cara Membawa Unggas
Pasal 10 Unggas yang dibawa harus dalam wadah/tempat yang mudah dibersihkan, dan atau
mudah dimusnahkan serta memperhatikan kesejahteraan hewan.
BAB ..................
- 9 -
BAB IV
PENGENDALIAN PENYAKIT FLU BURUNG
Bagian Kesatu
Pencegahan Penyakit Flu Burung
Pasal 11
(1) Setiap orang harus mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit
Flu Burung yang dapat dibawa oleh unggas, produk asal unggas atau media
pembawa lainnya.
(2) Setiap orang harus melaporkan adanya dugaan atau adanya kasus penyakit flu
burung atau penyebaran wabah kepada Dinas. (3) Setiap orang yang memanfaatkan unggas dan produk asal unggas harus
melakukan biosekuriti yang ketat pada tempat dimana unggas dan produk asal
unggas berada.
(4) Setiap orang harus menghindari/mencegah kontak langsung dengan unggas
sakit atau mati.
(5) Setiap orang harus menjual dan memotong unggas yang sehat.
Bagian Kedua
Pemberantasan Penyakit Flu Burung Pada Unggas
Pasal 12 (1) Pemberantasan penyakit Flu Burung dapat dilakukan melalui depopulasi dan
disposal. (2) Dalam hal pelaksanaan pemberantasan penyakit flu Burung dengan tindakan
depopulasi dan disposal harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 13
Dalam hal pemberantasan penyakit Flu Burung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, masyarakat dapat melaksanakan pemberantasan dengan pengawasan petugas.
Bagian Ketiga
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Flu Burung Pada Manusia
Pasal 14 (1) Dalam hal Pencegahan dan penanggulangan kejadian penyakit Flu Burung pada
manusia dilaksanakan sebagai berikut :
/a. Surveilans ............
- 10 -
a. Surveilans epidemiologi;
b. Penyidikan kejadian luar biasa. (2) Tata cara Pencegahan dan penanggulangan, penyakit flu Burung pada manusia
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
(1) Pembinaan terhadap pemeliharaan unggas dan pengendalian penyakit flu burung
merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
(2) Pelaksanaan pembinaan pemeliharaan unggas dan pengendalian penyakit flu
burung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan
terkoordinasi secara terus menerus oleh instansi terkait.
Pasal 16
(1) Pengawasan terhadap kegiatan dibidang perunggasan dilaksanakan oleh Dinas
secara berkala.
(2) Apabila ada informasi kematian unggas, maka petugas harus segera menangani
dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat.
BAB VI
PERAN SERTA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Peran Serta
Pasal 17 Masyarakat dapat ikut serta dalam penanggulangan penyakit flu burung, antara lain: 1. Memberikan informasi kematian unggas kepada petugas; 2. Menyebarluaskan informasi tentang flu burung; 3. Membantu proses depopulasi dan disposal.
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 18 (1) Setiap orang yang memelihara unggas dengan tujuan komersil, wajib membuat
laporan kegiatan dan penanganan penyakit secara berkala setiap tri wulan.
Apabila................
- 11 -
(2) Apabila ditemukan kasus penyakit menular, wajib melaporkan dalam waktu 1 x
24 jam ke Dinas.
(3) Setiap orang yang memelihara unggas dengan tujuan usaha sampingan, apabila
terdapat kasus penyakit menular, wajib melaporkan dalam waktu 1 x 24 jam
ke Dinas. (4) Setiap kejadian penyakit pada manusia yang diduga Flu Burung wajib dibawa
dalam satu kali dua puluh empat jam ( 1 x 24 jam) ke Puskesmas dan atau Rumah
Sakit Rujukan dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan.
Pasal 19
Mekanisme dan Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) pasal 4 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) , pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),
pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), pasal 10, pasal 11 ayat (3) dan ayat (5), pasal 12 ayat (
2) dikenakan sanksi administrasi. (2) Jenis-jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berupa:
a. Peringatan lisan
b. Peringatan tertulis;
1). Peringatan pertama 14 hari;
2). Peringatan kedua 7 hari; dan,
3). Peringatan ketiga 3 hari.
c. Melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Pencabutan izin.
pasal ...................
- 12 -
Pasal 21
(1) Apabila terjadi keberatan dari masyarakat yang diakibatkan pemeliharaan
unggas dan/atau tempat penampungan/pemotongan yang dilakukan
Perseorangan/Badan Hukum, yang menimbulkan gangguan ketertiban dan
keamanan, maka dinas memeriksa dan mempelajari sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (2) Terhadap orang dan/atau badan hukum yang menyembunyikan keberadaan
unggas peliharaan yang teridinkasi terinfeksi virus flu burung, maka Dinas dapat
menyita unggas dimaksud untuk dimusnahkan.
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 22
Penyidikan terhadap pelanggaran dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23 (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) , dan pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi
sesuai dengan yang lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24 (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, izin usaha peternakan tetap berlaku
sampai habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang kembali sesuai
perundang – undangan yang berlaku.
Pada ...................
- 13 -
daerah ini berlaku, perizinan unggas/produk asal unggas
yang dalam proses, tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai
pengundangan, kecuali pada
tanggal 27 Desember 2010.
berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pasal 6
ayat (4) dan pasal 10 yang mulai berlaku pada
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.
Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada tanggal : 12 Agustus 2009
BUPATI TANGERANG,
ttd
H. ISMET ISKANDAR
Diundangkan di Tigaraksa Pada tanggal : 12 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH,
ttd
H. HERMANSYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 07 TAHUN 2009
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PEMELIHARAAN UNGGAS DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)
I. PENJELASAN UMUM
Pemerintah Daerah menyadari akan pentingnya hewan/ternak sebagai
satu sumber kemakmuran, sehingga oleh karena itu adalah menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah untuk memelihara dan mengembangkan
dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dicapai maksud penggunaan
hewan/ternak secara lestari, oleh karena itu usaha pemeliharaan dan
peningkatan perkembangan usaha perunggasan perlu dilindungi dari kerugian
yang dapat ditimbulkan oleh berbagai macam penyakit unggas serta adanya
penyakit yang dapat berpindah dari unggas kepada manusia.
Penyakit flu burung ( avian influenza) merupakan penyakit unggas
menular yang dapat menimbulkan wabah serta mengancam kesehatan
masyarakat dan oleh karena itu perlu dicegah penularannya serta adanya
pengendalian penyakit menular akibat penyakit flu burung, sehingga dapat
terwujudnya derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengadakan peraturan
daerah yang mengarah kepada kelestarian sumber kemakmuran yang berujud
hewan/ternak yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
Pengaturan tersebut meliputi pemeliharaan unggas, pencegahan dan
pengendalian penyakit flu burung.
Berhubung penyakit hewan dapat cepat menular secara luas tanpa
mengenal batas lokal, regional dan batas Negara, yang disebabkan oleh
sifatnya penyakit itu sendiri dan oleh perkembangan lalu-lintas perhubungan
yang modern dan cepat, sehingga oleh karena itu Pemerintah daerah
bertanggungjawab atas masalah penolakan, pencegahan, pemberantasan, dan
pengobatan penyakit hewan/ternak .
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas
- 15 -
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Yang dimaksud dengan usaha peternakan dengan tujuan komersil adalah
usaha peternakan dengan populasi ternak ayam ras petelur > 10.000 ekor
atau peternakan ayam ras pedaging dengan populasi > 15.000 ekor/siklus,
atau peternakan itik dan ayam lokal dengan populasi > 20.000 ekor atau
peternakan burung hias dengan populasi > 100 ekor , Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mendirikan usaha pemeliharaan unggas
dilingkungan pemukiman adalah membangun/membuka usaha
peternakan baru.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemeliharaan unggas dengan usaha
sampingan adalah usaha peternakan unggas dengan populasi ternak
ayam ras petelur < 10.000 ekor atau peternakan ayam ras pedaging
dengan populasi < 15.000 ekor/siklus, atau peternakan itik dan ayam
lokal dengan populasi < 20.000 ekor atau peternakan burung hias
dengan populasi < 100 ekor;
Pasal 5
Ayat (1)
Unggas kepentingan penelitian dan pendidikan adalah berbagai jenis
unggas yang dipelihara dan dimiliki lembaga penelitian/pendidikan
untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Yang dimaksud dengan
pemeliharaan unggas tujuan Konservasi adalah pemeliharaan
berbagai jenis unggas yang dilindungi undang- undang dan
dipelihara baik oleh perorangan maupun lembaga tertentu dengan
tujuan konservasi.
- 16 - Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud rekomendasi pemasukan adalah surat keterangan
persetujuan pemasukan yang diterbitkan oleh dinas yang meliputi:
Nama orang/badan hukum, alamat diberi rekomendasi, dengan
perincian jenis unggas/ produk asal unggas; jumlah unggas/ produk
asal unggas; Daerah asal unggas/ produk asal unggas; alamat tujuan
pengiriman unggas/ produk asal unggas; Bandara atau pelabuhan
pemasukan, rencana jadwal pemasukan; syarat status kesehatan
unggas/ produk asal unggas, serta melaporkan realisasi pemasukan
unggas/produk asal unggas yang mempunyai masa berlaku dengan
waktu tertentu .
Ayat (2)
Yang dimaksud rekomendasi pengeluaran adalah surat keterangan
persetujuan pengeluaran yang diterbitkan oleh dinas meliputi: Nama
orang/badan hukum, alamat diberi rekomendasi, dengan perincian
jenis unggas/ produk asal unggas; jumlah unggas/ produk asal
unggas; alamat tujuan unggas/ produk asal unggas; Bandara atau
pelabuhan pengeluaran, rencana jadwal pengiriman; menerangkan
status kesehatan unggas/ produk asal unggas, serta melaporkan
realisasi pengiriman unggas/produk asal unggas yang mempunyai
masa berlaku waktu tertentu .
Ayat (3)
Yang dimaksud jalur distribusi adalah jalur yang harus dilalui oleh
kendaraan pengangkut unggas yang berasal dari luar Kabupaten
Tangerang; Pasal 7
Yang dimaksud lokasi penerima , adalah Rumah Potong Unggas (RPU),
Rumah Potong Unggas Skala Kecil, atau Tempat Penampungan Unggas
(TPnU), atau Pasar Unggas atau pasar unggas di pasar tradisional atau
peternakan, atau tempat pemeliharaan. Pasal 8
Cukup jelas
- 17 -
Pasal 9
Yang dimaksud peternakan yang tidak sedang terjangkit atau paling
kurang 30 hari tidak ada kejadian penyakit Flu burung dengan pemeriksaan
klinis dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap titer
antibodi terhadap penyakit flu burung. Bagi unggas yang divaksinasi harus
menunjukkan antibodi protektif sedangkan untuk unggas yang tidak
divaksinasi titer antibodi nol.
Pasal 10
Yang dimaksud wadah yang mudah dibersihkan adalah keranjang unggas
yang terbuat dari bahan pelastik atau logam anti karat, sedangkan wadah
yang mudah dimusnahkan adalah terbuat dari kertas karton yang khusus
mengangkut anak ayam umur sehari ( Day Old Chick,DOC) dan anak itik
umur sehari ( Day Old Duck, DOD) yang pemusnahannya dengan
pembakaran dan penguburan.
Yang dimaksud Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang
berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran
perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk
melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap
hewan yang dimanfaatkan manusia. Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan timbulnya, berjangkitnya dan menularnya
penyakit flu burung adalah dari unggas ke unggas, dari unggas ke
hewan lainnya dan dari unggas/hewan lainnya ke manusia yang
pencegahannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Yang dimaksud dugaan atau adanya kasus penyakit flu burung atau
penyebaran wabah adalah keadaan dimana pada suatu lokasi
ditemukan salah satu tanda-tanda penyakit flu burung pada unggas.
Dugaan kasus dilaporkan kepada dinas untuk ditindak lanjuti
berupa surveilans dengan melakukan penelusuran/pemantauan
secara terus menerus keberadaan penyakit flu burung untuk
pencegahan penularan ke lokasi baru, dan pemberantasan bagi lokasi
tertular.
- 18 -
Ayat ( 3 )
Yang dimaksud dengan tempat dimana unggas/produk unggas
berada adalah disekitar rumah atau tempat tinggal, tempat
penjualan, tempat penampungan, tempat pemotongan unggas, serta
tempat penjualan produk asal unggas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan menghindari/mencegah kontak langsung
dengan unggas sakit atau mati adalah tidak menjamah unggas sakit
atau mati tanpa alat pelindung diri ( masker, kacamata pelindung.
Sepatu bot, baju pelindung)
Ayat (5)
Yang dimaksud menjual dan memotong unggas yang sehat adalah
memotong dan menjual unggas yang tidak terlihat gejala penyakit.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pemberantasan penyakit Flu Burung dapat
dilakukan melalui depopulasi dan disposal adalah pemberantasan
yang didahului surveilans yaitu dengan melakukan
penelusuran/pemantauan secara terus menerus keberadaan penyakit
flu burung. Ayat (2)
Tindakan depopulasi dilakukan terhadap:
1) Ternak unggas yang tertular dengan diagnosa flu burung secara
klinis, bagi Unggas yang berada pada peternakan tertular baru,
didasarkan pada isolasi virus secara Laboratorik.
2) Unggas yang sakit /tertular Flu Burung dan atau Unggas sehat yang
berada dalam lokasi yang sama dengan ternak unggas yang sakit
atau tertular dengan radius yang dipertimbangkan berdasarkan pola
sebaran ternak unggas.
3) Unggas yang direkomendasikan untuk dimusnahkan adalah unggas
yang harus dimusnahkan melalui pertimbangan tertentu dan
diputuskan oleh dokter hewan berwenang.
Tata cara Depopulasi yaitu dengan memotong/menyembelih unggas
yang berada dilokasi peternakan, menyiapkan lubang galian
dikawasan yang jauh dari rumah, kemudian unggas yang telah
disembelih tersebut dimasukan kedalam lubang dengan kedalaman
minimal 50 cm di bawah permukaan tanah , bersama seluruh bahan
maupun peralatan yang terkontaminasi termasuk pakaian pelindung
- 19 -
yang telah digunakan, kemudian ditaburi kapur tohor, dan dibakar
atau dikubur Pasal 13
Cukup jelas Pasal 14
Yang dimaksud dengan surveilans epidemiologi adalah:
1). Surveilans aktif dengan melakukan surveilans Influenza Like Illness
(ILI);
2). Surveilans pasif dengan menggunakan sistem pelaporan surveilans
yang sudah ada berupa Laporan Inpeksi Saluran Pernapasan Atas
(ISPA), Pneumonia, influenza melalui laporan mingguan dan bulanan.
3). Pelaporan adanya penderita atau yang diduga penyakit Flu Burung. Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pembinaan terhadap pemeliharaan unggas
dan pengendalian penyakit flu burung adalah bimbingan teknis tata
cara pemeliharaan unggas yang baik ( Good Farming Practice, GFP).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain: dinas yang
membidangi kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dinas
yang membidangi pengaturan rencana umum tataruang, Satuan
Polisi Pamong Praja, kecamatan, pemerintahan desa/kelurahan
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengawasan secara berkala adalah
pengawasan terhadap teknis budidaya, persyaratan higienis dan
sanitasi lingkungan, pelaksanaan tindakan biosekuriti dan
penanganan terhadap kesehatan hewan/kesehatan masyarakat
veteriner yang dilaksanakan secara berkala setiap tiga (3) bulan
sekali, kecuali jika ditemukan adanya kasus.
Ayat (2)
Cukup jelas
- 20 - Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud memberikan informasi kematian unggas kepada
petugas adalah melaporkan kejadian kematian unggas kepada
petugas dinas pertanian dan peternakan sesegera mungkin atau ke
pelaksana teknis kecamatan, atau paramedik veteriner atau petugas
surveilans flu burung.
Ayat (2)
Yang dimaksud menyebarluaskan informasi tentang flu burung
adalah menyebarluaskan informasi mengenai tatacara
penanggulangan flu burung dengan Pola Hidup Sehat sesuai tata
cara pemeliharaan unggas yang baik ( Good Farming Practice, GFP ). Pasal 18
Ayat (1)
Bagi peternakan yang memelihara unggas dengan tujuan komersil
maka harus secara aktif melaporkan kejadian penyakit serta tatacara
penanganan penyakit unggas
Ayat (3)
Bagi pemelihara unggas dengan tujuan sampingan pembinaan dan
pengawasannya dilakukan secara berkala oleh dinas dan kewajiban
melaporkan kasus penyakit dilaksanakan jika ada kejadian kasus yang
diduga penyakit menular.
Ayat (4)
Cukup jelas Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud terjadi keberatan dari masyarakat adalah pernyataan
tertulis dari masyarakat yang menerangkan hal-hal yang
ditimbulkan akibat adanya pemeliharaan unggas atau tempat
penampungan unggas atau tempat pemotongan unggas kepada
dinas Pertanian dan Peternakan.
Recommended