View
1.840
Download
19
Category
Preview:
DESCRIPTION
Untuk training legislatif dpm fib ui
Citation preview
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
disampaikan dalam Training Legislatif DPM FIB UI 23 April 2012
NORMA
Norma Agama Norma Kesopanan Norma Kesusilaan Norma Hukum
1. Hukum tertulis
2. Hukum tidak tertulis
http://perancangprogresif.blogspot.com/
Jadi, peraturan perundang-undangan yang ingin kita bahas termasuk norma hukum tertulis
Peraturan Perundang-Undangan Itu…
dibentuk berdasarkan kekuasaan legislatif bersifat pengaturan, yaitu mengandung norma
hukum yang umum, abstrak, dan terus-menerus meliputi undang-undang sebagai jenis yang tertinggi keputusan lain yang pembentukannya didasarkan
atas atribusi ataupun delegasi kewenangan pengaturan yang berasal dari undang-undang
Sifat Peraturan Perundang-Undangan
Mengandung norma hukum yang: umum: ditujukan kepada setiap orang atau
sekelompok orang yang tidak tertentu abstrak: mengenai hal atau perilaku yang
tidak tertentu terus-menerus: tetap berlaku walaupun
seseorang atau beberapa orang telah memenuhinya
Contoh : UU IKM UI Nomor 1/2011 tentang PEMIRA IKM UI
BAB IX
HAK MEMILIH
Pasal 65
(1) Mahasiswa yang memiliki hak memilih adalah mahasiswa UI yang diatur sesuai ketentuan UUD IKM UI.
(2) Mahasiswa UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar oleh Panitia Pemira dalam daftar pemilih.
Pasal 66
Untuk dapat menggunakan hak memilih, mahasiswa UI wajib terdaftar sebagai Pemilih.
Apa Perbedaan Keputusan dan Peraturan Perundang-undangan?
Keputusan
Individual Konkret Sekali selesai
Umum Abstrak Terus-Menerus
Peraturan Per-UU-an
HIRARKI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Mengapa ada Hirarki Peraturan Per-UU-an?
Teori Adolf Merkel dan Hans Kelsen Teori Pertingkatan Hukum (Stufenbouw des Recht)
Abstract Norm (co/ UUD)
General Norm (co/ UU)
Concrete Norm (co/ putusan)
CONTOH HIRARKI
PERATURAN PER-UU-AN
Di Indonesia Pasal 7 ayat UU Nomor 11 Tahun 2012a. UUD 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(cont)
Pasal 75 UUD IKM UITata Urutan Peraturan Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia adalah:a. Undang-Undang Dasar;b. Ketetapan Forum Mahasiswa;c. Undang-Undang dan Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa; dand.Peraturan Fakultas, Peraturan Badan Otonom,
Peraturan Badan Semi Otonom, Keputusan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
(cont)
Pasal 75 UUD IKM UITata Urutan Peraturan Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia adalah:a. Undang-Undang Dasar;b. Ketetapan Forum Mahasiswa;c. Undang-Undang dan Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa; dand.Peraturan Fakultas, Peraturan Badan Otonom,
Peraturan Badan Semi Otonom, Keputusan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
(cont)
Pasal 19 Anggaran Dasar IKM FIB UI
Hierarki konstitusi yang berlaku di IKM FIB UI adalah sebagai berikut:
a. AD IKM FIB UI
b. ART IKM FIB UI
c. Ketetapan DPM FIB UI
d. Keputusan semua LFK yang berada di bawah naungan IKM FIB UI.
Kewenangan Pengaturan
Kewenangan atribusi
Kewenangan pengaturan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh UUD atau UU kepada suatu lembaga
Contoh Kewenangan Atribusi
Pasal 7 UUD IKM UIWewenang Dewan Perwakilan Mahasiswa:a.membentuk Undang-Undang dan Ketetapan
Dewan perwakilan Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (legislasi);
(cont)
Pasal 15 ayat (2) ART IKM FIB UI
DPM FIB UI mempunyai wewenang:
a. Mengeluarkan dan mencabut ketetapan, keputusan, peraturan-peraturan yang berlaku dan membuat kebijakan-kebijakan yang
dianggap perlu untuk kepentingan LFK FIB UI.
Kewenangan delegasi
Kewenangan pengaturan yang dilimpahkan oleh undang-undang kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
Contoh Kewenangan Delegasi Pasal 11 ayat (4) UUD IKM UI
Tata cara pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
Pasal 4 ayat (3) UU IKM UI tentang PEMIRA IKM UI
Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira IKM UI ditetapkan dengan peraturan Panitia Pemira.
cont
Pasal 7 ART IKM FIB UI
Pelaksanaan Pemira dibahas dalam ketetapan DPM FIB UI.
PEMBENTUKAN PERATURAN
ASAS TAHAP-TAHAP
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN
1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan
TAHAP PEMBENTUKAN PERATURAN
1. Tahap Perencanaan
Penyusunan Program Legislasi di awal kepengurusan
2. Tahap Persiapan
-identifikasi masalah dengan berbagai metode: FGD, penelitian kecil/kuesioner,wawancara pihak terkait
-buat naskah akademik dan draft peraturan
Con’t
3.Tahap Pembahasan
-Rapat Pleno DPM
-Bisa tetap melibatkan pihak terkait untuk dimintakan pendapatnya
4. Tahap Pengesahan
5. Tahap Pengundangan
-Peraturan diberikan nomor
-Publikasi ke pihak terkait dan seluruh warga kampus lewat berbagai media
Kerangka Peraturan Perundang-undangan
Judul; Pembukaan Batang Tubuh; Penutup; Penjelasan (jika diperlukan); Lampiran (jika diperlukan)
PENUTUP
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah 8)
Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (Prof. Satjipto Rahardjo, Guru Besar Sosiologi Hukum)
Sumber
UU Nomor 11 Tahun 2011 Peraturan IKM UI dan IKM FIB UI Slide “Peraturan Perundang-Undangan”,
materi kuliah HAN di FHUI oleh Sonny Maulana S.
Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida I. Buku Pedoman Legislative Drafting Perda
Recommended