View
227
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
~(:'-'
E~~
5--L:~'-'~L:~
~L:L:'L:
~Lr=r::~.I-JIJl-~I
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
~
MENTERl PERTAN IANREPl.!HLrK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTANIANNOMOR:32!Perl1'J8l1tan/OT.]40/6/2011
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIKDI LlNGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. I
MENTERI PERTANIAN.
: a. bahwa se$uai amanal Pasal 7 ayal (3) Undang-Undang Nemer.14 Tahun 2008 tentang Keterbul,aan Informasi Publik, BadanPubiik hapjs membangun dan mengembangkan sistem informasidan dokumentasi unluk mengelola Informasi Publik secara baik'dan efisjen sehingga dapat diakses dengan mudah; .
b. bahwa alas dasar hal tersebul di atas, agar dalam pengelolaandan pelayanan informasi publik dapat berdaya guna dan berhasilguna. perlu rnenetapkan. Pengelolaan dan Pelayanan InformasiPublik di Ungkungan Kemenlerian Pertanian;
: 1. Undang~Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenlang Keterbukaan" Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61,
T~mlbahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerinlah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaar. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKelerbukaan \;-JformasiPublik (Lembaran Negara Tahun 2010
. Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Nomer 5149);
3. Kepulusan Presiden Nomor 54/P Ta~un 2009 tentangPembenlukan Kabinellndonesia Bersalu II;
4. Peraluran Presiden Nomor 47 Tahun 2009 lentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara; ,
5. Peraluran Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas. dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi. Tug~.ls,dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Mente~i Pertanian Nomor 61[permentan/OT. 140/10/201.0 lenlang Organisasi dan Tala Kerja KementerianPertanian;
..
."
iMEMUTUSKAN:
: PERATURANMENTER!PERTANIANTENTANGPENGELQLAANDAN PELAYANAN . INFORMASI PUBLIK 01 LlNGKUNGANKEMENTERIANPERTANIAN.
b~~~L:b~~~.
tfr:~(.,bL:b~b,~
1-oiI!"
b(.,
~~!:;ba:!-eL:LL!!-!t
BASI
KETENTUAN UMUM
P3sal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. InforIT\asi ada/ah keterangan, pernyataan. gagasan, dan tanda-tanda yangmengandung ni/ai, makna, dan pesan, baik data, takta maupun penjelasai'lnya yangdapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan danformat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secaraelektronikataupunnon-elektronik. "' '
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,dan/atau diterima oleh suatu badan publi~ yang berkaitan dengan penyelenggaradan penyelenggaraan negara dan/ataU penyelenggara dan penyelenggaraan badanI
publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepenlingan publik.
3. Informasi Pertanian adalah informasi yang dihasilkan, disimpan. dikelola. dikirim,dan/atau diterima oleh Kementerian Pertanian yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan Kernenterian Pertanian.
4. Pejabat Pengelola Inforrnasidan Ookurnentasi selanjutnya disingkat PPIO adalahpejabat yang. bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kemenrerian Pertanian.
5. Pengguna Intormasi Publik yang selanjutnya disebut pengguna adalah warganegara Indonesia atau badan hu~um Indonesia yang mengajukan permintaaninformasi publik.
t/
Pasal2
., I .
Peraturan Menteri Pertanian inl,dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalammemperoleh dan menggunakan informasi pertanian, dan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPIO) di lingkungan Kementerian Pertanian dalarn penyelenggaraanpengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi. .
".
Pasal3
Peraturan Menteri Pertanian ini berlujuan untuk mewujudkan:
1. KOl1lunikasi yang harmonis ~ntur<J penyedia informasi denfJ<Jn pemohon danpengg'una informasi pertanian;'~an .
2. Pengintegrasianantar penyedia inform<Jsipertanian kepada pubiik.
Pasal4
Ruang lingkup pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KementerianPertanian meliputi pengelolaan, pel<Jyanan,kewajiban dan hakpengguna, pembiayaan~dan pelaporan informasi pubJik.
Pasal 5
Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian berasaskan terbukadan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. .:.
2
~
~ ,\..,
b'C~
b;L~L~L:Lt:
---
BAB II
PENGELOLPAN INFORMASI PUBLIK
. Bagian KesatuPengelola Informasi Publik
PasalG
(1) Pen~elolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan olehPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
(2) PPID sebagaiman'adimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. PPID Utama; E \" I- /(" t /t Ji) Or (" e~ "t\
b. PPIDPelaksana;< v\) T . -- .~
c. PPID Pembantu Pelaksana.,. ~,..'~ >...., .
(3) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibedakan menjadiPPID Pelaksana Eselon rdan PPID.Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT).
~
Pasal?
(1) PPID Utama'dan PPJD Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6..ayat (2) huruf a dah ayat, (3) lebii, lanjut ditetapkan dengan Keputusan MenteriPertanian oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.
(2) PPID Pelaksana UPT sehagaimana dimaksud dalam P.asal G ayat (3) dan, PPID 'Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal G ayat (2) huruf C lebihlanjut ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-ma~ing..'
Pasal8
PPID Utama sebagaimana dimaks'ud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyaitugas : , - '
a. mengkoordinasikan unit kerja Eselon I dalam penyediaan, penyimpanan,pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan inforll1asi publik secaracepat, tepat, dan sederhana lingkup Kell1enterianPertanian;
b. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;c. mengkoordinasikan pengujian konsekuensi:d. melakukan klasifik~si informasi publik:e. memberikan saran/tanggapan atas perll1ohonan dan/atau keberatan pelayanan
informasi publik;f. melakukan fasilitasi terhadapsengketa informasi; dang. menyusun laporan secara ~erkala kepada Menteri Perlanian Il1clalui Sekr~taris
Jenderal.
Pasal9. I
PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyaitugas: . .a. mengkoordinasikan penyediaan,' penyilllpanan, pendokumentasian', pengamanan
informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkupunit kerja.Eselon I atau UPT; . . 1
, b. menyiapkan bahan pengujian konsekuel1.sidi unit kerJaEselon I atau UPT; .
, c. menerbitkan daftar informasi pl,Jbliklingkup unit kerja Eselon I atau UPT;d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberalan dan/atau sengketa
pelayananinformasipublik;e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik; .f. melakukan fasilitasi lerhadap sengkela inforll1asipublik; dang. menyusun laporan secara berkala' kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang
bersangkutan dengan tembusa1 kepada PPID Ulama.3
,l[[:~t.~ ...,
~-L:.~
L.:~
b'-'L~l:r'~L:~L:L:'I-iII!
L~L~
Lb:
Pasa! 10
(1) PPfD Pembantu Pe/aksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c,mempunyai tugas: '
a. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, .dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan KementerianPertanian; , I .
b. jmenyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secaratepat di lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kemenlerian PertaRian;
c. menyiapkan bahan sara/l/tanggapan atas permohonC1n,keberatan dan/atausengketa pe/ayanan illformasi publik;
d. menyiapkan bahan k/asifikasi informasi;e. menyusun /aporan sec;ara berka/a kepada PPID Pelaksana Eselon / yang
bersangkutan.
(2) PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan diunit kerja Eselon 1/di lingkungan Kemenlerian Pertanian.
1/. .
. 8agian KeduaKlasifikasi Informasi Publik
Pasal11
. Pengelolaan informasr', publik di lingkungan Kemepterian Pertanian diklasifikasikan.menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan(tertutup) . "
Pasal 12
Informasi publi~ yang bersifal terbuka sebagaimana dimaksud da/am Pasal 11dikelompokkanmenjGldi~ (tiga),yaitu: '
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara, berkala (seka'ii dalamenam bulan), meliputi informasiperkaitan dengan:a. Kementerian Pertanianseperti profil, sejarah singkal, struktur organisasi,
program kerja, produk peraluran perundang-undangan:b. laporan pelaks3naan' kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan Lapora'n
Akuntabilitas'KinerjaInstansiPemerinlah(LAKIP); .
c. laporan keuangan paling kurang terdiri atas reali~asi anggaran, neraca, \aporanarus kas dan catatan atas laporan keuangan .yang disusun sesuai aengan .;akuntabilitas yang berlaku, serta danar asel dan inveslasi lingkup KementerianPertanian.
2. fnformasi yang wajib diumumkan secara serta merta.,melipuli informasi:a. bencana alam (kekeringan, kebanjiran); .b. benc!3na non alam seperti pencemaran lingkungan yang terkait dengan sektor
pertanian; -c. jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber
hama/penyakit tumbuhan, hew'anyang berpolensi menular.
3. fnformasi yang wajib disediakan setiap saat, meliputi:a. daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian
Pertanian; ,
b. produk peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan;, .c. prosedur kerja Kementerian Pertanian:d. rencana kerja Kemenlerian Pertanian;e. rencana tahunan Kemenlerian Pertanian.
1
4 ...
f'~~-L:'t:~
E/;(..
~
--
Pasal13, 1
I
Informasi publik yang bersi(at tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu : .
1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-LJndangNomor 14 Tal1um2008tentang. Keterbukaan Informasi Publik, meliputi informasi apabila dibuka dandibefikan kepada pemoho~ informasi publik dapat:a. menghambat proses penegakan hukum;b. mengganggu Kepentingan. perlindungan hak atas kekayaan Intelel<tual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;d. mengungkapkan kekayaan ?:am indonesia;e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;f. merugikan kepentingan luar negeri;g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupunwasiatseseorang; 0
h. mengungkap rahasia pribadi; -,i. mengungkap memorandum'atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan." . . "
2. Informasi yang Hdakboleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, meliputi ;a. data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;", . . .b. hasil penelitian ya'ngbelum dipublikasikan;c. informasi yang bersifat pribadi Pegawai Negeri Sipil Kemer:terian Pertanian.
3. Informasi yang rnenurul sifalny'a harus dikecualikan sesuai dengan kepatutah dankepentingan umum didasarKan pada pangujian konsekuensi.
" BAB III
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK~
Bagian KesaluPersyarcilan Memperoleh Informasi Publik
Pasal 14
(1) Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untukmemperoleh informasi pertanian secara tertulis atau tidak terlulis.
(2) Permohonan secara lertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepadaPPJD Utama atau PPID Pelak~ana dengan menggunakan form 1A untukperorangan atau form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok sepertitercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahJ<andengan Peraturan ini.
(3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, petugas PPID wajib mencatatpermintaan informasi publik. . ' .
(4) Permohonan, informasi secara tertulis dan tidak tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan ayat (3), wajib me!Clmpirkan: .a. Akta pendirian dan penJbahannya'(badan hukum);b. Kartu Tanda Penduduk(KTP/Perorangan); .c. Surat Kuasa atau Surat Tugas (wakil Badan Publik/Badan Hukum/Kelompqk);d. Mengisi form permintaan informasi publik yang disediakan di desk/counter PPID
Utama atau PPID P~ksana atau di Website PPID Kemenlerian Pertanian.
{
5
~--~t=;b:;
l;
---
Bagian Kedua .Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
Pasal 15
PPID Utama atau PPID Pelaksana setelah menerima permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasal14 dalam jangka waklu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja telah
, selesa! ,memeriksa dokumen permohor.an dan memberikan jawaban menunda ataumenenma.
Pasal16
(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila persyaratansebagaimana dimaksud, dalam, Pasal 14 belum lengkap atau masih adakekurangan. :
, ,
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada penggunayang disertai penjelasan penundaan.
(3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) harikerja sejak menerima pemberitahuan penundaansebagaimana dimaksud pad a ayai (2), pengguna harus telah melengkapikekurangan dokumen. " ,I
(4), ApabiJa daJam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(3) pengguna belum dapat melengkapi kekurangan dokumen, permohonandianggap ditarik kef11bali.
Pasal 17"
(1) Permohonan yang telah l~nGkap dan benar, kepada pengguna diberikan tandaterima dengan menggunakan form 2 seperti tercantum pada Lampiran sebagaibagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(2) Jawaban PP'ID Utama at~u PPID Pelaksana atas permohonan sebagaimanadimaksud pada ayaf (1) menggunakan form 3 seperti tercantum pada Lampiransebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
, .(3) Jawaban sebagaimana dimak$ud pada ayat (2) dapat,berupa:
a. pemenuhan informasi;b. penjelasan bahwa informasi,masih dalam proses penyediaan;c. penoJakan,apabila informa$i yang dimohonkan tidak tersedia atau masuk daJam
kJasifikasiinformasi yang dikecualikan.
(4) Dalam hal PPID Utama atau PPID Pelaksana dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15' belum dapat memenuhi permohonan, dapatmemberitahukan kepada pengguna untuk perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh)hari kerja menggunakan form 4 seperti tercantum pada Lampiran sebagai 'bagiantidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
. ,
(5) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, daJam haJinformasryang dimohonkan termasuk klasifikasi informasi yang dikecualikan.
(6) Penolakan oleh PPID Utama dan~PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud padaayat (5) menggunakan form 5 seperti tercantum pada. Lampiran sebagai bagiantidak terpisahkan dengan Peraturan il1i. 1
Pasal 18
PPID Utama atau PPID P~aksana wajib melaksanakan pembukuan permohonan danpelayanan informasi publik. .. "f
6...:
t:.bL~
~~,. ...,.
--.......
---
BAB IV
KEWAJIBANDAN HAK PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
Pasal 19
Pengguna informasi p:Jblik be'rkewajiban untuk:a. Menggunakan informasi: publik sesuai dengan alasan pada saat permohonan
informasi dan peruntukk~nni'a; danb. Mencantumkan sumber ;nformasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan
sendiri maupun untuk keperluan publikasi. .
Pasal20
(1) Pengguna informasi publik mempunyai hak:a. memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. mendapat klarifikasi/penjelasan;c. mengajukan I<eberatan.
(2) Klarifikasi/penjelasan sebagaimcJna dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan 'apabila terjadi perbedaan data dan informasi yang diberikan oleh PPID Utama atauPPJDPelaksana. '.
~3) Keberatan sebag~imana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan 'daJam halpeJayanan informasi publik oleh PPJD Utama atau PPID Pelaksana tidak sesuaidengan ketentuafl dalam Peraturan ini..
Pasal21 '.
(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ20 disampaikan kepadaAtasan PPID Utama atau PPID Pelaksana secara tertulis dengan form 6 sepertitercantum-pada La'mpiransebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(2) Atasan PP/D U'tamaatau PPID Pelaksana paling lama dalam jangka waktu 30 (tigapu/uh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan harus memberikantanggapan atas keberatan pengguna.
, .
(3) Pemohon keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila belurn dapatmenerima tanggapan ,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengaju~anpermohonan p.enyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi paling lambat dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan AtasanPPIDUtama atau PPJD Pelaksana. '
(4) Atas,an langsung sebagClimanadimaksud pada ayat (1) untuk PPID Utama adalahSekretaris Jeilderal, PPID Pelaksana Eselon I adalah Sekretaris Direktorat Jenderal '
/Sekretaris Badan/Sekrelaris Inspektorat Jenderal, dan untuk PPID Pelaksana UPTadalah Pimpinan UPT yang bersangkutan.
Pasal22
Keberatan atas pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21dicatatoleh PPJD Utama atau PPID Pelaksana dengan form 7 seperti tercantum pada
Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. 1BABV
PEMBIAYAAN
~ Pasal 23
Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertani9n yang mengakibatkanpengeluaran biaya dibebanka'nkepada pemohon informasi publik.
7
~-~~~~
L-
BABVIPELAPORAN
Pasal24
(1) PPID Utama dan PPID PeJaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib melakukanmonitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik. '
(2) PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana' lingkupKementerian Pertanian ,!,ajib membuat laporan tahunan pelayanan inf9rmasi publik.
(3) Laporan tahunan tersebut diserahkan kepada PPlp Utama paling lambat 2 (dua)bulansetelahtahun pelaksa'":1aan arigSafsH b(irgkhir.
(4) Monitoring dan evaluasi serfa laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) akandiaturmelaluikeputusanPPIDUtama. '
Pasal25
Laporan sebagaimana dimaksud daJamPasal 24 paling kurang memuat:a. jumlah permintaan pelayanan informasi yang diterima;b. jenis informasiyangdimohonkan; "'
c. waktu yang diperluckandalam pemenuhan pelayanan informasi publik;d. jumlah pelayanan yang diberikan dan/atau ditolak;e. jumlah yang meng,ajukankeberatan; danf. jumlah yang diselesaikan:melaluiKomisi Informa.si.
BAB VIIPENUTUP
",
Pasal26
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal'diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkandengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
"
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Mei 2011
,_:.--~~:~~:-"'r'MENT RTANIAN.
~ '~ l:,g 1 I:: t,'";,.
-'-y,o 'I!:"'~ ~~ .;. ,,;:"1 . /~ (.(" , -. .~ t.I.
~ . \ -! .,... ",I' , \ \ I -. .~ h,~..q;( I
~,I I'~~"'. ,(, / "
1 ',(,. Ef.'; f ~1,...~
.
-s.
{-1 \ \ ~ ... n~'~~~~ii.f -;r
~'~I\~~~~'Jjj!! ~~USWONnY~\" ~~
~.' "~~~?'iw ; :' '"'1
"-,,, , ¥.t: .r.. '/
\,?,{ ~~: \'- /. '~':~h.~ 'i;.s"//
Diundangkan di Jakarta ~//, , .pada tanggal : 28 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
"
1
~PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 369
8
~~L:~
b;6;.~
~bb~~(.,
I-:..J
~~
~
E~~l~
~L:.
L'~[C~[~L~L.:.~-.~
E
Form 1A.Formulir Permohona,n Informasi. FORM lA,
KEMENTERiAN PERTANIANPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID UTAMA / PPID PELAKSANA ... ...........Alamat : . Telp' .
Website Fax.' :
FORMULIRPERMOHONANINFORMASIPUBLIKPERORANGAN
No. Pendaftaran*): ..................
Nama Lengkap
Pekerjaan
Alamat Lengkap
Nomor Telepon/HPE-mail
Cara MemperolehInformasi**),
, , 01
: 0' Mellhat /membaca/mendengarkan/mencatat0 M~ndapatkan salinan informasi hardcopy0 Mendapatkan salinan informasi softcopy
Cara MendapatkanSalinan Informasi**)
: 0 Mf:ngambilLangsung0 Dikirimmelalui email0 Lainnya
..
Informasi Publik yangdiminta
#
~ .
',""'" (tempat), (tanggaJ/buJan/tahun)
Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi
c )
Namadan Tanda Tangan .
i( ; ; )
Nama dan Tanda Tangan
*) Diisioleh Petugas ~**)Coret yang tidak perlu
No Nama Informasi Publik Alasan Pcnggunaan Informasi1
2
3 :
4
5
~
~
~.
~c~L:.~
~bL~
k~c~[~L
E
Form 1B. Formulir Permohonail Informasi. FORM 1B
KEMENTERIAN PERTANIANPEJABAT PENGELO,L; INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID UTAMA I PPID PELAKSANA ....................Alamat : Telp , :
Website : Fax. :
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK. BADANHUKUM/BADANPUBLlK/KELOMPOK
No. Pendaftamn*): ..................
Nama Lengkap
PekerjaanNama BadanHukum/Badan PubliklKelompok
Alamat Lengkap
Nomor Telepon/HPE-mail
Cara MemperolehInformasi**)
"
. 0 ' Melihat Imembaca/mendengarkan/mencatat0 Mendapatkan salinan informasi hardcopy0 Mendapatkan salinan inforl"!1asisoftware
Caret'MendapatkanSalinan Informasi**) "
. 0 Mengambil LangsungO' Dikirimmelalui email0 Lainnya
~
Informasi Publik yangdiminta
:..(tempat) (tanggal/bulan/tahun)
Petugas Pelayanan Informa$i Pemohon Informasi
( )
Nama dan Tanda Tangan'
*) Oiisioleh Petugas ~.**) Coret yang tidak perlu
( )
Nama dan Tanda Tangan
'..
{
No Nama Informasi Publik Alasan Pcnggunaan Informasi.. '1
2
3
4
5
~~~b;
~
~.~~~""
\....
---Form 2. Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi
FORM 2. KEMENTERIAN PERTANIANPEJABATPENGELOLAINFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID UTAMAI PPIDPELAKSANA .
Alamat : ......................... Telp :
Website : Fax. .
TANDA BUKTI.PENERIMAAN PERM!NTAAN INFORMASI PUBLIK
No. Pendaftaran*): ..................
Kategori Pemohon
Nama Lengkap PemQh.on
Nama BadanHukum/Kelompok
Alamat Lengkap
: Peroran.~anI Badan Hukum I Kelompok **)
.Nomor Telepon/HP
Informasi yang.Dibutuhkan 1. .'."
2. , ........
~ 3. , ..". ........
4. ;....................
5. , , 1.
~.
". ...".. ' (tempat) , (tanggal/bulan/tahun)
Penerima,
( ..)
*) Diisi oleh Petugas**' Pilih salah satu vanq se~uai
i
~
.~
b;~~
- ---Form 3. Formulir Pemberitahuan Tertulis. FORM 3
. KEMENTERIAN PERTANIANPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID UTAMA I PPID PELAKSANA ....................
Alamat : .........................
Website' .
Telp :
Fax. :
FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULISNomor: I
" .
Berdasarkan Permohonan Inforrr.asi pada (tanggal/bulan/ tahun), 'dengan nomor pendaftaran , bersama ini disampaikan kepada
Saudara/i:NamaAlamatNomor TeleponE-mail
Pemberitahuan sebagai berikut:A. Informasi dapat diberikan ' '
N I Hal-hal terkait Informasi0 Publik.
1 I Penguasaan Informasi '
Keterangan.'0 Tersedia di PPID0 Badan Publik lain,.aitu ............... ...D Softcopy0 Hardcopy
.0 Penyalinan Rp x .Jumlah Lembar=Rp.,....0 Pengiriman Rp.....0 Lain-lain Rp.....
Jumlah Rp......
2 Bentuk fisik yang .tersedia
3 Biaya yang dibutuhkan
~~ I' 4
~ I I 5
~ II 6
Metode Penyampaian I ,....................
Waktu penyampaian I 0 "..., hari
Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon(tambahan kertas bila perlu) :.. . . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . " .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . ...
... """'"
................................................................ . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .
;.B. Informasi tidak dapat diberikan kan~na
0 Informasi yang diminta belum dikuasai0 Informasi yang diminta belum didokumentasikan .
, , ...". ..........
~(tempat) (tanggal/bulan/tahunPejabat Pengelola Informasidan DokL!mentasi(PPID) j
( )
~.
1
~'~
~§~L
~..,-'L:~-'
~
b;~~b;b;~~~~
----
Form 4. FormulirPerpanjangan Waktu. T FORM 4
KEMENTERIAN PERTANIANPPID UTAMA / PPIO PELAKSANA ....................
Alamat . ......................... Telp .Website Fax. ..
FORMUUR PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK I
Nomor: ..,......................
Berdasarkan Permohonan Informasi pad a (tanggal/bulan/ tahun)dengan nomor pendaftaran ,bersama ini disampaikan kepadaSaudara/i:
,
Nama LengkapAlamat LengkapNomor TeleponE-mailInformasi YangOimohonkan
.
1. .. :.....2. " ............
'3. "................., I4, ,.5. ':...............................
.'
Oengan inidisampaikan bahwa waktu penyampaian informasi sebagaimana yangdimohonkan diperpanjang waklu penyamp'aiannya hingga
(tgllbulan/tahun) dengan alasan sebagai berikut:a. :.~............b. :..................c. ...................................................................
~ .
,.
(lempat ),.(Tanggal/BulanfTahun)
Pejabal Pengelola Informasi dan Dokumenlasi(PPID)
.
.. ( .; )
Nama dan Tar'ldaTangan i
~.""";..1
b;.
~&-0..1
b;
~~b;~b~b~Cb;'r '
""'-J
~
~
b~~
b.J
b.,)
b~~~~~b;66,b
Form 5. FormulirKeputusan penolakan Informasi
FORM 5. , KEMENTERIAN PERTANIANPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN. DOKUMENTASI
PPID UTAMA/ PPID PELAKSANA ....................
Alamat : ......................... Telp :
.Website . : Fax. ,:
SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONANNo.: :
Nama Lengkap
Alamat Lengkap
Pekerjaan
Nomor TeleponE~mail
Rincian InformasiYang Dibutuhkan
. 1. ... ... .. . ... ... ... ...........................................................
2, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......""""""',' . ,i;
3. ... "', ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .:. ... ... .,. ... .., ... ......
4. .., .,. ... .,. ... .,. ,.. '" ... ... ... ... ... ... ... .,. ... '" ... ... """.. .. .. .. .. .. ..
.. 5. ., ,. ,..............................................., ... .....
"
PPID memutuskan bahwa informasf yang dimohonkan adalah
INFORMASI DIKECUALIKAN , .
Pengecualian Informasi berdas'arkanpada alasan:0 Pasal17 UU KIP , .0 Pasa/ Undang-Urdang... ... ...'.....0 Uji Konsekuensi Kementerian Pertanian No. ,L .....
Bahwa berdasarkan pasal-pasaJdi alas, membuka informasi tersebut dapatmenimbulkan konsekuensi sebagC)'jberikut: ... . ... .. . .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . ...
Dengan demikian dinyatakan bahwa:
PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK l'1
......... .......I ,...............
(tempat) (tanggal/bulan/tahunPejabatPengelolaInformasidan Dokumentasi(PPID)
... .., .,. ." "'.~:.;.:.:..:.:..:.:,d_-
&
wr'
~'
,., ';...-....-~
(~I
~-~-~
q"""'~--~~
~'-q -..~~I:J ~I""
t~...J"...j'-' ...j~
~,-~ '--
J~
J~~-"':.'!t~-~-'~.-~-~-...~--....--.--
.'Form 6. Formulir Keberatan Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian. FORM 6
KEMENTERIAN PERTANIANPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEI-.JTASI
PPID UTAMA I PPID PELAKSANA ....................
Alamat : ......................... Telp :
..Website. : Fax. :
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI
A.INFORMASI PENGAJU KE8ERATANNomor registrasi keberatanNomor pendaftaran PemohonInformasiTujuan penggunaan informasiIdentitasPemohon
NamaAlamatPekerjaanNPWPNomor telp.E-mail
Identitas Kuasa PemohonNamaAlamat
.'
.'
B. ALASAN PENGAdUAN KEBERATAN.. .. .. .. .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . ..
C.HARIITANGGALTANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKANDIBERlKAN: .(tgllbulalilthn)
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
(tempat)"...,,;., , (tanggallbulan/tahun). . I
Mengetahui.
P~tugas Informasi Pengaju keberatan
( )
Nama dan Tanda Tanaan
.( )
NamadanTandaTanaan
Form 7. Registrasi Keberatan Layanan Inform~~iPublikKementerian PertanianI FORM 7 I "-,
) ) ) ) ) ) ) ,) J )
)
) ) ) ) ) ) ) )
)) ) ) ) ) ) ) ) ) > ) ) )-, -----
Haridan -Alasan Pengajuan Keputus Tanggal
Namadan TanggapanNamal . Rincian Tujuan Keberatan an Pemberian Posisi PemohonNo Tgi AJamatl No
E-mail InformasiYg Penggunaan (pasal35 ayat (1) Atasan tanggapan Atasan InformasiPekerjaanl Telp Dibutuhkan Informasi UUKIP) PPID atas PPIDkeberatan
a b c d e f q...'. "
- --.
LI - -."
..
I
.
-.
I
I
. ..;
I
.- .. -........
Recommended