View
252
Download
6
Category
Preview:
Citation preview
Oleh :
Tim Evaluasi RKPD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018
1.1 LATAR BELAKANG
Permendagri 86/2017, Pasal 261 =
• Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
• Evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penilaian hasil
pelaksanaan RKPD provinsi;
• Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi
hasil Renja Perangkat Daerah provinsi;
• Penilaian sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengetahui:
A. realisasi antara rencana program dan kegiatan;
B. prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja
program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi;
dan;
C. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan
dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD : kegiatan Evaluasi RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 triwulan II adalah untuk
menilai dan mengevaluasi =
(1) pencapaian target-target rencana program-kegiatan daerah sesuai dalam RKPD Tahun
2018 serta;
(2) realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam APBD Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2018.
TUJUAN :
1. Memberikan gambaran progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah hingga triwulan II sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2018 berdasarkan realisasi anggaran;
2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan
perangkat daerah hingga triwulan II sesuai yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2018;
3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD Triwulan II ini sebagai sistem untuk terus dilakukan
pada evaluasi triwulanan RKPD Provinsi DKI Jakarta berikutnya;
4. Menjadikan hasil evaluasi RKPD Triwulan II ini sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-
evaluasi lainnya (evaluasi perkin, dst).
1.3 METODE
Metode evaluasi menggunakan pendekatan gap analysis (analisis
kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan
target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan
antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam
APBD.
Evaluasi Indikator kinerja kegiatan/program pembangunan daerah
dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per
triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD (hingga triwulan
II). Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target
yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan
(hingga triwulan II). Rata-rata persentase capaian kinerja program akan
dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:
* Catatan = untuk penilaian triwulan II, perhitungan dikurangi 50%
Output/hasil Kegiatan Evaluasi RKPD Triwulan II Provinsi DKI Jakarta
Output kegiatan ini berupa dokumen dengan sistematika penyusunan Dokumen
Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2018 sebagai berikut :
Bab I Latar Belakang
Bab ini berisi uraian latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan, metode
evaluasi dan teknik analisis data serta sistematika dokumen.
Bab 2 Analisis Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2018 (TW II)
Bab ini berisi rekapitulasi realisasi anggaran per OPD, rekapitulasi realisasi
anggaran kegiatan strategis, dan analisis realisasi kinerja anggaran per OPD
berdasarkan urusan pada tahun anggaran 2018 (triwulan II).
Bab 3 Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi RKPD tahun 2018
(TW II).
1.4 OUTPUT KEGIATAN
1.5 HAMBATAN
Satuan indikator kegiatan (output) pada Data Evaluasi RKPD TW II tidak sama dengan
satuan indikator kegiatan yang tertera pada dokumen RKPD. Pada dokumen RKPD satuan
indikator kegiatan sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Permendagri 86/2017. Namun pada Data Evaluasi TW II, satuan indikator kegiatan
menggunakan satuan “ satu paket “ pada seluruh kegiatan TA 2018. Dengan demikian, poin
satu pada sub bab 1.3 Tujuan (mengetahui gambaran kinerja program dan kegiatan) tidak
dapat dipenuhi. Dengan demikian proses evaluasi ini hanya dapat mendeteksi realisasi
anggaran program-kegiatan.
BAB 2 HASIL EVALUASI
2.1. REKAPITULASI REALISASI RATA-RATA KINERJA KUANGAN PERANGKAT DAERAH RKPD TW II
No Katagori Penilaian
Berdasarkan Persentase Realisasi per Kegiatan
Perangkat Daerah
1
Dominasi Kegiatan dengan Serapan Sangat tinggi (41% ≤ 50%)
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; 5. DInas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan; 6. Badan Pelayanan Barang dan Jasa.
2 Dominasi Kegiatan dengan Serapan Tinggi (26% ≤ 40%)
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3 Dominasi Kegiatan dengan Serapan Sedang (16% ≤ 25%)
-
4 Dominasi Kegiatan dengan Serapan Rendah (1% ≤ 15%)
1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; 2. Inspektorat
1/2
No Katagori Penilaian Berdasarkan
Persentase Realisasi per Kegiatan Perangkat Daerah
5
Dominasi Kegiatan dengan Serapan Sangat Rendah (≤ 0%)
1. Badan Kepegawaian Daerah; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; 5. Satuan Polisi pamong Praja; 6. DInas Kesehatan; 7. Dinas Bina Marga; 8. Dinas Sumber Daya Air; 9. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan; 10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 11. Dinas Sosial; 12. Dinas Pemuda dan Olahraga; 13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 14. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; 15. Dinas Lingkungan Hidup; 16. Dinas Perhubungan; 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 18. Dinas Kehutanan; 19. Dinas Perindustrian dan Energi; 20. Badan Pengelola Keuangan Daerah; 21. Badan Pengelola Aset Daerah; 22. Badan Pajak dan Retribusi Daerah; 23. Badan Pembinaan BUMD; 24. Kota Administrasi Jakarta TImur ; 25. Kota Administrasi Jakarta Barat; 26. Kota Administrasi Jakarta Utara; 27. Kota Administrasi Jakarta Pusat; 28. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2/2
2.2 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS RKPD TW II
No Perangkat Daerah Kegiatan Anggaran Persentase
Realisasi Anggaran Interpretasi
1 Dinas Pendidikan
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN/SMALBN
129,670,560,000 18.86 Sedang
Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta
1,833,046,465,858 0.09 Sangat Rendah
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN/SMPLBN
234,738,000,000 18.31 Sedang
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN/SDLBN
515,089,392,000 17.87 Sedang
Pengadaan Perlengkapan Satuan Pendidikan di DKI Jakarta
108,173,191,454 0 Sangat Rendah
Rehabilitasi Total Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
231,991,821,772
0 Sangat Rendah
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS di Sekolah Negeri
599,641,290,127
42.90
Sangat tinggi
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Non PNS di Sekolah Negeri
433,545,116,095
41.02
Sangat tinggi
1/4
2.2 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS RKPD TW II
No Perangkat Daerah Kegiatan Anggaran Persentase
Realisasi Anggaran Interpretasi
2 Dinas Kesehatan
Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
100,000,000,000
0 Sangat Rendah
Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah
1,582,282,608,000 43,36 Sangat tinggi
3
Dinas Sumber Daya Air
Pengadaan alat-alat berat sumber daya air beserta kelengkapannya
182,006,402,950
29,06 tinggi
Pengadaan tanah sungai/saluran
853,394,789,334 15,15 Rendah
Pengadaan tanah waduk/situ/embung
528,715,217,547 3,95 Rendah
Pengadaan tanah untuk penggantian lahan unit Peralatan dan Perbekalan Dinas Sumber Daya Air
450,000,000,000
0 Sangat Rendah
Pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A Sistem Aliran Timur
115,559,127,143
0 Sangat Rendah
Pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya Sistem Aliran Timur
215,878,641,084
0,9 Sangat Rendah
2/4
2.2 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS RKPD TW II
No Perangkat Daerah Kegiatan Anggaran Persentase
Realisasi Anggaran Interpretasi
4
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota
Revitalisasi Rusun Karang Anyar, Jakarta Pusat
162,850,982,905 0 Sangat Rendah
Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
799,993,172,215
21,13 Sedang
Pembangunan rumah susun Nagrak Tower 6-10, Jakarta Utara (Penyelesaian) 134,536,495,668
0 Sangat Rendah
Pembangunan rumah susun Jl. Rorotan IV, Kel.Rorotan Kec.Cilincing, Jakarta Utara (Penyelesaian) 111,021,165,621
0 Sangat Rendah
Pembangunan rumah susun Jl. Inspeksi BKT Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 361,439,288,708
0 Sangat Rendag
Pembangunan rumah susun Nagrak Tower 1-5, Jakarta Utara (Penyelesaian)
116,036,463,281
0 Sangat Rendah
Pembangunan rumah susun PIK Pulo Gadung 188,279,735,538
0 Sangat Rendah
Pembangunan rumah susun Nagrak Tower 11-14, Jakarta Utara (Penyelesaian)
109,021,315,966
0 Sangat Rendah
3/4
2.2 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS RKPD TW II
No Perangkat Daerah Kegiatan Anggaran Persentase
Realisasi Anggaran Interpretasi
5 Dinas Kehutanan
Pengadaan Tanah Ruang Terbuka Hijau Taman di Wilayah DKI Jakarta
1,300,000,000,000
24.95
Sedang
Pengadaan Tanah Ruang Terbuka Hijau Makam di Wilayah DKI Jakarta
400,000,000,000
0 Sangat Rendah
Pengadaan Tanah Ruang Terbuka Hijau Hutan di Wilayah DKI Jakarta
250,000,000,000
16,37 Sedang
6 Dinas Bina Marga
Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Jakarta Pusat
100,000,000,000
0,65 Sangat Rendah
Pengadaan Tanah Bina Marga di Provinsi DKI Jakarta
600,016,950,000 1.89 rendah
Pembangunan/Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta
315,240,335,965 5.08 rendah
Peningkatan Jalur Busway di Provinsi DKI Jakarta 103,383,098,800 16.26
sedang
Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Jakarta Selatan
100,000,000,000 2,09 Rendah
7 Dinas
Perindustrian dan
Energi
Pembayaran rekening PJU 359,999,999,528 42.85 Sangat Tinggi
Pengadaan Armatur Pencahayaan Kota
531,186,822,540 0,92 Sangat Rendah
4/4
2.3 CONTOH ANALISIS REALISASI KINERJA OPD PER URUSAN
Dinas Pendidikan
Pada tahun 2018 Dinas Pendidikan melaksanakan 8 (delapan) program dan 144
kegiatan dengan total anggaran Rp4,270,259,589,792. Berdasarkan hasil evaluasi
dapat diketahui bahwa realisasi kinerja keuangan Disdik hingga triwulan II didominasi
kategori serapan anggaran sangat rendah (64,6% kegiatan masuk dalam kategori
serapan sangat rendah).
7.6
15.3
5.6
6.9 64.6
Nilai Realisasi Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Per Kegiatan hingga Triwulan II (%)
Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah
1/4
Adapun kegiatan dengan kategori serapan sangat rendah tersebar di beberapa
program, yakni (1) Program Wajib Belajar 12 Tahun memiliki 2 kegiatan dengan
serapan sangat rendah; (2) Program Peningkatan Mutu Pendidikan memiliki 47
kegiatan dengan serapan sangat rendah; (3) Program Pengembangan Guru dan
Tenaga Kependidikan memiliki 8 kegiatan dengan serapan sangat rendah; (4)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan memiliki 9 kegiatan dengan
serapan sangat rendah; (5) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus memiliki 6
kegiatan dengan serapan sangat rendah; (6) Program Peningkatan dan Pengelolaan
Kantor Urusan Pendidikan memiliki 14 kegiatan dengan serapan sangat rendah; (7)
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan memiliki 1 kegiatan
dengan serapan sangat rendah; dan (8) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat memiliki 4 kegiatan dengan serapan sangat rendah.
2/4
Lebih lanjut, untuk rata-rata realisasi kinerja keuangan unit perangkat daerah dibawah
Dinas Pendidikan secara umum perlu ditingkatkan kembali penyerapan anggarannya
karena masih terdapat 3 (tiga) unit perangkat daerah yang rata-rata serapan
anggarannya masih masuk kategori rendah, yakni Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1
Kota Jakpus, Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah 2 Kota Jakbar dan Suku Dinas
Pendidikan Kabupaten Kep. Seribu. Penjelasan secara rinci disampaikan pada tabel di
bawah ini.
N
o
Unit Kerja dibawah Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta
Kategori Penilaian Kinerja Keuangan
Sangat Tinggi Tinggi Sedang Renda
h
Sangat
Rendah
1 Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakpus
2 Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah 2 Kota
Jakpus
3 Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah 1 Kota
Jakut
4 Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah 2 Kota
Jakut
5 Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah 1 Kota
Jakbar
6 Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah 2 Kota
Jakbar
Tabel 2.2 Rata-Rata Realisasi Kinerja Keuangan Unit Kerja dibawah Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
3/4
N
o
Unit Kerja dibawah Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta
Kategori Penilaian Kinerja Keuangan
Sangat Tinggi Tinggi Sedang Renda
h
Sangat
Rendah
7 Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah 1 Kota
Jaksel
8 Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah 2 Kota
Jaksel
9 Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah 1 Kota
Jaktim
10 Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah 2 Kota
Jaktim
11 Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kep.
Seribu
12 Pusat Pengembangan Kopetensi Pendidik,
Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakpus
13
Pusat Pengembangan Kopetensi Pendidik,
Tenaga Kependidikan dan
Kejuruan Jakbar
14 Pusat Pengembangan Kopetensi Pendidik,
Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jaksel
15
Pusat Pengembangan Kopetensi Pendidik,
Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakut&
Kep. Seribu
16 Pusat Pengembangan Kopetensi Pendidik,
Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jaktim
17
Pusat Pelatihan dan Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
18 Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan
Operasional Pendidikan
19 Pusat Data dan Teknologi Informasi
Pendidikan
20 Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan
Mohammad Husni Thamrin
4/4
BAB 3 REKOMENDASI
3.1 REKOMENDASI TEKNIS
3.1.1 Untuk Kategori Sangat Tinggi dan Kategori Tinggi
melakukan tindakan – tindakan yang dianggap perlu guna mempertahankan
capaian kinerja tinggi, melakukan telaah lebih teliti dan lebih mendalam terhadap
aspek-aspek sistem administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi. Untuk
menciptakan capaian kinerja keuangan yang tinggi juga didukung oleh
penyelenggaran sistem administrasi yang baik, beserta kelengkapan dokumen
administrasi pertanggungjawaban pengeluaran keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
3.1.2 Untuk Kategori Sedang
melakukan tindakan – tindakan yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja
supaya meningkat dengan melakukan telalah terhadap kelengkapan dokumen-
dokumen perencanaan teknis seperti kerangka acuan kerja (KAK), jadwal
(schedule) kegiatan, time-line rencana anggran kas, standard operating procedure
(SOP), dll, agar hal-hal yang telah direncanakan dengan baik segera dapat
diimplementasikan sesuai jadwal dan time-line dan anggaran kas yang telah
direncanakan, dalam rangka mewukudkan sukses perencanaan dan sukses
implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah.
1/2
3.1.3 Untuk Kategori Rendah
melakukan tindakan – tindakan ekstra yang dianggap perlu dalam memperbaiki
kinerja, yaitu melakukan telaah terhadap organisasi pelaksana program dan kegiatan
termasuk SDM dan manajemen pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan
dalam KAK dan SOP. Hal-hal yang dinilai lambat dan tertinggal bila dibandingkan
dengan schedule dan time-line program dan kegiatan yang seharusnya, harus segera
dikerjar dengan mengatasi beberapa masalah atau kendala yang ditemukan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
3.1.4 Untuk Kategori Sangat Rendah
melakukan tindakan – tindakan ekstra yang dianggap perlu dalam memperbaiki
kinerja supaya program dan kegiatan pembangunan daerah tidak berjalan sangat
lambat, yaitu melakukan koordinasi dan komunikasi dan pembinaan secara intensif
antara semua pihak (Dinas, Badan, Biro, dll) yang terkait dengan pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan daerah, untuk membangun kembali
persamaan persepsi, persamaan tujuan, dan langkah dengan membangun kembali
komitmen bersama semua pihak terkait
3.1 REKOMENDASI TEKNIS
2/2
3.1 REKOMENDASI UMUM
1. Terdapat perbedaan satuan indikator kegiatan yang tercantum dalam dokumen
RKPD dan dokumen Renja PD dengan indikator kegiatan yang tercantum dalam
aplikasi E-Monev perencanaan pembangunan DKI Jakarta. Pada dokumen RKPD
dan dokumen Renja PD satuan indikator kegiatan telah dijabarkan dengan benar
sesuai dengan tata cara penentuan satuan indikator yang termuat Permendagri
86 Tahun 2017, sementara itu satuan indikator kegiatan dalam aplikasi E-Monev
hanya tertulis “1 paket” untuk seluruh kegiatan (18.551 kegiatan). Konsekuensi dari
kondisi tersebut mengakibatkan kinerja fisik/non fisik per kegiatan tidak dapat
diukur melalui metode yang benar sesuai Permendagri 86 Tahun 2017. Dalam
perspektif kedepan, hal ini perlu diperbaiki agar sistem evaluasi dapat dilakukan
secara komprehensif, dan hasil evaluasi benar-benar dapat digunakan untuk
menghasilkan kebijakan pengendalian yang sesuai dengan kondisi eksisting.
1/5
3.1 REKOMENDASI UMUM
2. Saat ini perangkat daerah dan unit perangkat daerah tidak melakukan evaluasi
triwulanan pelaksanaan Renja perangkat daerah, sehingga pengolahan data dan
analisis triwulanan RKPD dibebankan sepenuhnya di Bappeda. Berdasarkan
Permendagri 86 Tahun 2017 idealnya Evaluasi triwulanan RKPD bersumber dari hasil
evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah/unit perangkat daerah, sehingga
Bappeda hanya mengkompilasi evaluasi triwulanan Renja PD untuk menyusun
evaluasi triwulanan RKPD. Dalam perspektif kedepan perangkat daerah/unit
perangkat daerah perlu didorong untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renja.
Hal ini juga relevan dengan rekomendasi pada poin pertama di atas, untuk dapat
menghitung satuan indikator kegiatan yang sama (dalam evaluasi) dengan yang
tercantum pada dokumen RKPD dan Dokumen Renja PD maka perangkat daerah
perlu didorong untuk menginput output kegiatan per triwulanan sesuai dengan
satuan indikator kegiatan yang tertera pada dokumen Renja.
2/5
3. Karena satuan output realisasi kegiatan dalam sistem evaluasi berbeda dengan
satuan output kegiatan dalam dokumen Renja PD dan dokumen RKPD, maka
penghitungan outcome indikator program tidak dapat dilakukan. Seharusnya
realisasi output kegiatan mengagregasi kepada indikator programnya, saat ini
seluruh satuan realisasi kegiatan pada sistem evaluasi triwulanan tertulis “1 paket”,
dengan demikian tidak dapat mengaggregasi pada indikator output program.
3.1 REKOMENDASI UMUM
3/5
4. Saat ini sistem E-Monev belum dapat secara otomatis melakukan interpretasi
penilaian realisasi kinerja berdasarkan kategori penilaian Permendagri 86 Tahun
2017. Hal ini mengakibatkan proses interpretasi harus dilakukan secara manual
terhadap 18.551 kegiatan (RKPD 2018) sehingga tidak efisien. Idealnya sistem E-
Monev dapat secara otomatis menghasilkan penilaian sesuai kategori yang
ditetapkan, sehingga output evaluasi dapat dengan cepat dihasilkan dan segera
dapat ditindaklanjuti. Karena pada hakikatnya sistem E-Monev bukan sistem yang
ditujukan untuk mengumpulkan angka dan data-data realisasi, melainkan sistem E-
Monev harus mampu melakukan penilaian secara otomatis sehingga dapat
memberikan informasi capaian kinerja yang cepat, tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
3.1 REKOMENDASI UMUM
4/5
5. Selanjutnya, sistem E-Monev saat ini belum mengadopsi matriks-matriks evaluasi
sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 baik untuk evaluasi RKPD maupun evaluasi
dokumen perencanaan lainnya. Sehingga untuk menyusun laporan evaluasi
dokumen perencanaan perlu melakukan penyesuaian secara manual
terhadap 18.551 kegiatan (RKPD 2018), hal ini sangat tidak efektif dan tidak
efisien. Idealnya dalam perspektif kedepan sistem E-Monev perlu disesuaikan
dengan kebutuhan yang ada.
3.1 REKOMENDASI UMUM
5/5
TERIMAKASIH
Recommended