View
219
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PAJAK- REKLAME
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 1 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara perlu penyesuaian ketentuan khususnya menyangkut Produk Hukum Daerah; maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Pajak Reklame;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Koendari nomor 3 tahun 1998 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi seiring dengan Pembentukan Kabupaten Konawe Utara, perLu ditetapkan Produk Hukum Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka peri u ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Pajak Reklame.
Dasar hukum : UU No. 29 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 1997; UU No.8 Tahun 1999; UU No.10Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 tahun 2004; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, Dan Subjek Pajak; 3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak; 4. Wilayah Pemungutan Dan Cara Perhitungan Pajak; 5. Masa, Saat Pajak Terutang Dan Pemberitahuan Pajak Daerah; 6. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak; 7. Tata Cara Pembayaran; 8. Tata Cara Penagihan Pajak; 9. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak; 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan
Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 11. Keberatan Dan Banding; 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 13. Kadaluarsa; 14. Keberatan Dan Banding; 15. Ketentuan Penyidikan; 16. Ketentuan Penutup;
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Maret 2012.
PAJAK- PARKIR
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 2 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR
ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasa) 2 ayat (2) huruf b UU No.34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Pajak Parkir merupakan Jenis Pajak Kabupaten/Kota;
bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, datam rangka keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa titipan kendaraan/parkir kendraan maka perlu diatur pelaksanaanya;
bahwa berdasarkan petimbangan pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Dasar Hukum : UU No.29 tahun 1959; UU No.13 tahun 1980; UU No.14 tahun 1997; UU No.17 tahun 1997; UU No.18 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No.4 Tahun 2008 ; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2009.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : Pajak Parkir, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek Dan Subjek Pajak 3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak 4. Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 6. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak Wilayah Pungutan 7. Tata Cara Pembayaran 8. Tata Cara Penagihan Pajak 9. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan
Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 11. Keberatan Dan Banding 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 13. Kadaluwarsa 14. Ketentuan Pidana 15. Penyidikan 16. Ketentuan Penutup
STATUS : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Wanggudu pada tanggal 13 Maret 2012
PAJAK- MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 1 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf a s/d kk UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis Pajak Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dikelola oleh daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 1974; UU No. 19 Tahun 1977; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Konawe Utara No. 4 Tahun 2008; Perda Konawe Utara No. 3 Tahun 2009.
Peraturan daerah ini mengatur tentang :
Pajak Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek Dan Subjek Pajak 3. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak 4. Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 6. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak Wilayah Pungutan 7. Tata Cara Pembayaran 8. Tata Cara Penagihan Pajak 9. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan
Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 11. Keberatan Dan Banding 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 13. Kadaluwarsa 14. Penyidikan 15. Ketentuan Pidana 16. Ketentuan Penutup
STATUS : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan - Diundangkan pada tanggal 13 Maret 2012
PAJAK - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 4 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN
ABSTRAK : bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota;
bahwa sesuai ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 29 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;.
Dasar Hukum : UU No.49 Tahun 1960; UU No.8 Tahun 1981; UU No.19 Tahun 1997; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; Permendagri No. 4 Tahun 1987; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2009.
Peraturan daerah ini mengatur tentang :
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek Dan Subjek Pajak BPHTB 3. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Dan Cara Penghitungan Pajak 4. Wilayah Pemungutan Dan Masa Pajak BPHTB 5. Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak 6. Pemungutan Dan Penetapan Pajak 7. Ketentuan Pidana 8. Ketentuan Penutup
STATUS : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan pada tanggal 3 Maret 2012
RETRIBUSI – IZIN GANGGUAN
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 5 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK : bahwa setiap orang atau pribadi dan badan yang meiakukan usaha dengan menggunakan tempat dan ruangan, diwajibkan memiliki atau mempunyai Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan;
bahwa sehubungan dengan meningkatnya Pembangunan di Kabupaten Konawe Utara sejalan dengan laju perkembangan ekonomi khususnya dunia usaha perdagangan, jasa dan industri maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang ketentuan besarnya retribusi Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan;
bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan
Dasar hukum: UU Gangguan ( UUG/HO ) Stbl tahun 1926 Nomor 226; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1992; UU No.13 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; PP No. 36 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 4 Tahun 1987; Perda Daerah Kabupaten Konawe Utara No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Izin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Onyek dan Subyek Retribusi; 3. Ketentuan Perizinan; 4. Tata Cara Pemberian Izin; 5. Jangka Waktu Pemberian Izin; 6. Penggolongan Usaha; 7. Golongan Retribusi; 8. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 9. Prinsip Dalam Penetapan 10. Struktur Dan Besarnya Tarif 11. Wilayah Pemungutan; 12. Tata Cara Pemungutan;
13. Tata Cara Penagihan; 14. Kewajiban; 15. Sanksi Administrasi; 16. Pembinaan Dan Pengawasan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Penyidikan; 19. Ketentuan Lain-Lain; 20. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Maret 2012
RETRIBUSI – PELAYANAN PASAR
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 6 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
ABSTRAK : bahwa pasar sebagai aset Pemerintah Kabupaten Konawe Utara per!u dikelola dengan baik, agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah;
bahwa tarif retribusi pasar yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara nomor 4 tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi seiring dengan Pembentukan Kabupaten Konawe Utara, perlu ditetapkan Produk Hukum Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka peri u ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 5 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Pelayanan Pasar, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif 6. Struktur Dan Besarnya Tarif 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang 9. Surat Pendaftaran 10. Penetapan Retribusi 11. Tata Cara Pemungutan 12. Tata Cara Pembayaran 13. Tata Cara Penagihan 14. Keberatan
15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 16. Pengurangan, Keringanan Pembebasan Retribusi 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Penyidikan; 19. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Maret 2012
RETRIBUSI – IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 7 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN
ABSTRAK : bahwa da!am rangka menciptakan tertib bangunan di kabupaten konawe utara agar sesuai dengan perunutukan dan pola penataan ruang RT/RW Kabupaten Konawe Utara dan sekaligus memberi kemudahan pada masyarakat untuk memperoleh Izin mendirikan Bangunan. Maka per!u diadakan Peraturan Daerah Konawe Utara tentang IMB;
bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.
Dasar hukum: UU No.5 Tahun 1960; UU No.8 Tahun 1981; UU No.4 Tahun 1992; UU No.24 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997; UU No.25 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002: UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 7 Tahun 1993; Permen PU No. 63/PRT/Tahun 1993; Permen PU No. 41/PRT/Tahun 1988; Kep Mendagri No. 7 Tahun 2003; Instruksi Mendagri No. 12 Tahun 1996; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No.3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas Tujuan Dan Lingkup 3. Ketentuan Perizinan 4. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi 5. Golongan Retribusi 6. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif 7. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 8. Pengecualian Retribusi 9. Label IMB 10. Pemutihan IMB 11. Wilayah Pemungutan
12. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang 13. Tata Cara Pemungutan 14. Tata Cara Pembayaran 15. Tata Cara Penagihan 16. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 17. Tata Cara Pembetulan Serta Pembatalan Pengurangan Ketetapan
Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 18. Tata Cara Penyelesaian Keberatan 19. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran 20. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi 21. Pengawasan Dan Penertiban 22. Pelaporan 23. Pencabuta Izin/Pembatalan Pemberian Izin 24. Sanksi Administrasi 25. Penyidikan 26. Ketentuan Pidana 27. Ketentuan Lain-Lain 28. Ketentuan Peralihan 29. Ketentuan Penutup
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; - Diundangkan pada tanggal 16 Maret 2012
PAJAK – HOTEL
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 8 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL
ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 1995 ; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pajak Hotel, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek Pajak dan Wajib Pajak; 3. Dasar Pengenaan Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Masa Pajak; 6. Pemungutan Pajak; 7. Pembayaran Pajak; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 9. Kedaluwarsa Penagihan 10. Pemeriksaan 11. Insentif Pemungutan; 12. Ketentuan Khusus;
13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Juli 2012
PAJAK – RESTORAN
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 9 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN
ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 1995 ; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek Pajak dan Wajib Pajak; 3. Dasar Pengenaan Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Masa Pajak; 6. Pemungutan Pajak; 7. Pembayaran Pajak; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 9. Kedaluwarsa Penagihan 10. Pemeriksaan 11. Insentif Pemungutan; 12. Ketentuan Khusus;
13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Juli 2012
PAJAK – HIBURAN
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 10 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN
ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 1995 ; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek Pajak dan Wajib Pajak; 3. Dasar Pengenaan Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Masa Pajak; 6. Pemungutan Pajak; 7. Pembayaran Pajak; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 9. Kedaluwarsa Penagihan 10. Pemeriksaan 11. Insentif Pemungutan; 12. Ketentuan Khusus;
13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Juli 2012
PAJAK – PENERANGAN JALAN
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 11 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 1995 ; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek Pajak dan Wajib Pajak; 3. Dasar Pengenaan Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Masa Pajak; 6. Pemungutan Pajak; 7. Pembayaran Pajak; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 9. Kedaluwarsa Penagihan 10. Pemeriksaan 11. Insentif Pemungutan; 12. Ketentuan Khusus;
13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Juli 2012
PAJAK – AIR TANAH
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 11 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 1995 ; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pajak Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek Pajak dan Wajib Pajak; 3. Dasar Pengenaan Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Masa Pajak; 6. Pemungutan Pajak; 7. Pembayaran Pajak; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 9. Kedaluwarsa Penagihan 10. Pemeriksaan 11. Insentif Pemungutan; 12. Ketentuan Khusus;
13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Juli 2012
RETRIBUSI – PENGENALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 13 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 1995 ; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif 6. Tata Cara Penghitungan Retribusi 7. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 8. Kewajiban Pembayaran Retribusi 9. Wilayah Pungutan 10. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang 11. Surat Pendaftaran
12. Pengendalian dan Pengawasan 13. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayar Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran 14. Pemanfaatan 15. Sanksi Administrasi 16. Keberatan 17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 18. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 19. Kadaluwarsa Penagihan 20. Pembukuan dan Pemeriksaan 21. Insentif Pemungutan 22. Ketentuan Penyidikan 23. Ketentuan Pidana 24. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Juli 2012
RETRIBUSI – PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 14 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya kepada masyarakat penyedia dan pengguna jasa angkutan serta demi terciptanya ketertiban dan keselamatan lalulintas di jalan;
bahwa untuk memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, perlu adanya pedoman pengaturan, penertiban terhadap pengenaan objek retribusi;
bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 21 Tahun 1992; UU No.28 Tahun 1999 ; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 95 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek Retribusi; 3. Ketentuan Pengujian; 4. Golongan Retribusi; 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 6. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif
Retribusi; 7. Ketentuan Perizinan; 8. Wilayah Pungutan; 9. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Penyidikan 12. Ketentuan Lain-lain 13. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Juli 2012
RETRIBUSI – JASA USAHA
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 15 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Jasa Usaha untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
bahwa kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Retribusi Jasa Usaha
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1995; UU No.28 Tahun 1999 ; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Jasa Usaha, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Rertribusi Jasa Usaha; 3. Wilayah Pemungutan; 4. Pemungutan Retribusi; 5. Pentinjauan Tarif Retribusi 6. Insentif Pemungutan; 7. Nama, Obyek, Subyek Retribusi; 8. Penyidikan 9. Ketentuan Pidana;
10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Juli 2012
RETRIBUSI – IZIN TRAYEK
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 16 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa ada beberapa Jenis Perizinan tertentu termasuk didalamnya Retribusi Izin Trayek ;
bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap permohonan Izin Trayek dikenakan retribusi;
bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara yang mengatur tentang Izin Trayek.
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No.6 Tahun 1988; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 82 Tahun 1999; PP No. 3 Tahun 2001; PP No. 69 Tahun 2001; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Izin Trayek, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Onyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Tata Cara Perhitungan Retribusi; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif 6. Struktur Dan Besarnya Tarif 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang 9. Perizinan 10. Tata Cara Pemungutan 11. Keberatan 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 13. Kedaluwarsa Penagihan
14. Sanksi Administrasi 15. Tata Cara Pembayaran 16. Tata Cara Penagihan 17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 18. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 19. Insentif Pemungutan 20. Penyidikan 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Juli 2012
RETRIBUSI – IZIN USAHA PERIKANAN
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 17 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa ada beberapa Jenis Perizinan tertentu termasuk didalamnya Retribusi Izin Usaha Perikanan ;
bahwa usaha perikanan merupakan salah satu potensi penerimaan daerah, maka perlu pengaturan tentang pemberian izin usaha perikanan;
bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Izin Usaha Perikanan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif 6. Struktur Dan Besarnya Tarif 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang 9. Perizinan 10. Tata Cara Pemungutan 11. Keberatan 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 13. Kedaluwarsa Penagihan 14. Sanksi Administrasi 15. Tata Cara Pembayaran 16. Tata Cara Penagihan 17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
18. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 19. Insentif Pemungutan 20. Penyidikan 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Juli 2012
RETRIBUSI – IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 18 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL
ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 pasal 141 Tahun 2009 bahwa ada beberapa Jenis Perizinan tertentu termasuk didalamnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
bahwa untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol perlu pengaturan tentang pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol;
bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol.
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 11 Tahun 1962; PP No. 6 Tahun 1988; Keppres No. 3 Tahun 1997; Kep Menkes No. 86/Menkes/Per/IV/77; Kepmenkeh No. M.04-PW 07.03 Tahun 1984; Kep Mendag 43/M-DAG/PER/9/2009; Ins Mendagri 4/1997; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi; 3. Ketentuan Perizinan; 4. Penyaluran, Penjualan Dan Pengedaran; 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pungutan; 8. Pemungutan Retribusi; 9. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa 10. Berakhirnya Dan Pencabutan Izin 11. Peran Serta Masyarakat
12. Larangan; 13. Ketentuan Penyidikan; 14. Sanksi Adminitratif; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Juli 2012
KEUANGAN- ALOKASI DANA DESA
PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA NO. 30 TAHUN 2012
2012
PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK : bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menyediakan sumber-sumber pembiayaan melalui sistim pengealokasian dana yang jelas dan pasti, dengaN secara proporsional, adil dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi Desa;
bahwa untuk memenuhi asas pemerataan dan berkeadilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk formulasi Alokasi Dana Desa;
bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan otonomi desa di Kabupaten Konawe Utara menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat yang ada di desa;
bahwa berdasarkan sebagaiamana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa.
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri NO 13 Tahun 2006; Permendagri 35 Tahun 2007; Permendagri 37 Tahun 2007; Permendagri 66 Tahun 2007; Permendagri 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2009; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2010. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Alokasi Dana Desa, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, Asas Dan Prinsip ADD 3. Alokasi Dana Desa 4. Mekanisme Pencairan, Penyaluran Dan Pengelolaan ADD 5. Penggunaan, Pelaporan Dan Pengawasan ADD 6. Informasi Data
Recommended