View
575
Download
144
Category
Preview:
Citation preview
DIGANDAKAN DAN SEBARLUASKAN OLEH
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.7/SETJEN/ROKUM/KUM.1/12/2017
TENTANG
PEDOMAN SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN PENGELOLAAN
HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 1 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.7/SETJEN/ROKUM/KUM.1/12/2017
TENTANG
PEDOMAN SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN PENGELOLAAN
HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-
II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model
dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2011, diperlukan
sarana dan prasarana dalam pengelolaan hutan pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan;
b. bahwa untuk mendukung penguatan kelembagaan dan
percepatan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
pengaturan Pedoman Sarana dan Prasarana Bangunan
Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- 2 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang
Pedoman Sarana dan Prasarana Bangunan
Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
- 3 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-
II/2009 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja
Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
481);
- 4 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-
II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 14);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-
II/2010 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar
Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-
II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
16);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-
II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model
dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi
Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi Model (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 406);
- 5 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-11/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya
Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 811);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.39/MenLHK-Setjen/2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.74/MenLHK-Setjen/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
15. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Nomor P.5/VII-
WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi;
- 6 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG
PEDOMAN SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN
PENGELOLAAN HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN.
Pasal 1
Pedoman Sarana dan Prasarana Bangunan Pengelolaan
Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris
Jenderal ini.
Pasal 2
Pedoman Sarana dan Prasarana Bangunan Pengelolaan
Hutan pada KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
berupa panduan yang mencakup uraian persyaratan
teknis dan model rancang bangun yang memberi pilihan
luas bangunan Kantor KPH dan Kantor Resort serta
bangunan Pondok Jaga, Pos Jaga dan Menara Pantau.
Pasal 3
Bangunan Sarana dan Prasarana KPH yang sudah ada
dan/atau sedang dibangun atau sudah direncanakan dan
masuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 sebelum
Peraturan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan, dinyatakan
tetap digunakan dan/atau dilaksanakan
pembangunannya.
- 7 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
Pasal 4
Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd
BAMBANG HENDROYONO
- 8 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
LAMPIRAN I PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : P.7/SETJEN/ROKUM/KUM.1/12/2017 TENTANG : PEDOMAN SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN PENGELOLAAN HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PEDOMAN SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN PENGELOLAAN
HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
- 9 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
KATA PENGANTAR
Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai
organisasi di tingkat tapak memiliki peran dan tugas pokok yang
sangat penting diantaranya yaitu menjamin penyelenggaraan
pengelolaan hutan tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan, dan
tepat pendanaan. Ketepatan pengelolaan hutan dengan dukungan
berbagai resources dinilai dapat menjadi stimulant dalam mewujudkan
pengelolaan KPH yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
Pedoman spesifikasi, konstruksi, dan rancang bangun sarana dan
prasarana bangunan dapat dijadikan pedoman tambahan bagi KPH
dalam melaksanakan pembangunan kantor KPH dan Resort di tingkat
tapak. Pedoman ini secara umum bertujuan untuk memfasilitasi
pengembangan sarana dan prasarana pada KPHL dan KPHP, sehingga
tercapainya sasaran kerja pengelolaan hutan yang berkelanjutan di
tingkat tapak. Pedoman ini menyajikan alternatif pilihan spesifikasi
persyaratan teknis dan model rancang bangun sarana dan prasarana
bangunan kantor pada KPH.
Terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada semua
pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam
penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini mendapat berkah dari
Tuhan Yang Maha Esa dan bermanfaat bagi kita semua.
Jakarta, 27 Desember 2017 Sekretaris Jenderal,
ttd
Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. NIP. 196409301989031001
- 10 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
DAFTAR ISI
Halaman Judul ................................................................................
Kata Pengantar ................................................................................ 9
Daftar Isi .......................................................................................... 10
Daftar Gambar ................................................................................. 11
Daftar Tabel ..................................................................................... 12
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang ........................................................................ 13
B. Maksud dan Tujuan ................................................................ 14
C. Ruang Lingkup ....................................................................... 14
D. Pengertian Umum .................................................................... 14
II. Sarana Dan Prasarana Pada KPH
A. Kelembagaan KPH ................................................................... 16
1. Tugas dan Fungsi KPH ........................................................ 16
2. Prinsip Dasar Pengembangan Sarana dan Prasarana KPH .. 17
B. Spesifikasi Sarana dan Prasarana KPH ................................... 18
1. Persyaratan umum .............................................................. 18
2. Persyaratan teknis ............................................................... 19
III. Penutup ....................................................................................... 24
Tabel Spesifikasi Sarana dan Prasarana Bangunan .......................... 25
Contoh Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Bangunan ............ 26
- 11 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
DAFTAR GAMBAR
A. Contoh Rancang Bangun Kantor KPH
1. Kantor KPH Type A luas ± 300 m2 .................................... 30
2. Kantor KPH Type B luas ± 250 m2 .................................... 35
3. Kantor KPH Type C luas ± 200 m2 ................................... 40
B. Contoh Rancang Bangun Kantor Resort
1. Kantor Resort Type A luas ± 150 m2 ................................. 46
2. Kantor Resort Type B1 luas ± 100 m2
Model Atap Silinder .......................................................... 51
3. Kantor Resort Type B2 luas ± 100 m2
Model Atap Kerucut ......................................................... 56
4. Kantor Resort Type C1 luas ± 75 m2
Model Atap Silinder .......................................................... 61
5. Kantor Resort Type C2 luas ± 75 m2
Model Atap Kerucut ......................................................... 66
C. Contoh Rancang Bangun Pondok Jaga
Bangunan Pondok Jaga Luas ± 45 m2 ................................. 71
D. Contoh Rancang Bangun Pos Jaga
Bangunan Pos Jaga Luas ± 20 m2 ...................................... 76
E. Contoh Rancang Bangun Menara Pantau Api
Bangunan Menara Api ......................................................... 81
- 12 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
DAFTAR TABEL
Tabel Spesifikasi Sarana dan Prasarana Bangunan ......................... 25
- 13 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan
hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya. Pembangunan KPH
adalah upaya pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak yang
diamanatkan dalam UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. KPH dapat
berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP).
Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.39/MenLHK-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019,
direncanakan pembangunan 409 KPH yang terdiri dari 142 KPHL dan
267 KPHP. Fasilitasi peta penetapan dan kelembagaan KPH; rencana
pengelolaan hutan KPH; operasionalisasi 529 KPHP-KPHL dan
pembangunan dan operasionalisasi 100 KPHK non Taman Nasional.
Pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pembangunan KPH
membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, baik
untuk kepentingan pengembangan kelembagaan KPH maupun
operasionalisasi teknis pengelolaan hutan. Pengadaan dan
pengembangan sarana dan prasarana dimaksud disesuaikan dengan
kebutuhan operasionalisasi KPH. Beragam sarana dan prasrana yang
diperlukan diantaranya bangunan, moda transportasi, peralatan teknis
dan administrasi perkantoran.
Beragam sarana dan prasarana pengelolaan hutan pada KPH di
tingkat lapangan dengan ragam kondisi biofisik kawasan, potensi
- 14 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
sumber daya hutan, aksesibilitas wilayah kelola, dan sosial ekonomi
budaya masyarakat harus dijadikan pertimbangan penting sebelum
dilakukan baik pembangunan maupun pengadaannya. Terutama dalam
hal pengadaan bangunan perkantoran dan bangunan pendukung
lainnya harus memperhatikan kondisi spesifik tapak yang akan
dijadikan lokasi pembangunan.
Berdasarkan ragam kebutuhan sarana dan prasarana
pengelolaan KPH dan beragam kondisi spesifik pada setiap kawasan
hutan, maka diperlukan salah satunya pedoman sarana dan
prasarana bangunan pada KPH.
B. Maksud Dan Tujuan
1. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberi panduan
dalam pilihan model sarana dan prasarana bangunan
pendukung operasional KPH.
2. Tujuannya adalah sarana dan prasarana bangunan pada KPH,
dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam mendukung
pengelolaan hutan di tingkat tapak.
C. Ruang Lingkup
Pedoman ini mencakup uraian spesifikasi persyaratan teknis dan
model rancang bangun sarana dan prasarana bangunan operasional
KPHP dan KPHL yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut KPH
dan memberi pilihan bangunan kantor KPH dan Resort; serta
bangunan Pondok Jaga; Pos Jaga; dan Menara Pantau Api.
D. Pengertian Umum
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
1) Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat
digunakan sebagai alat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- 15 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
unit organisasi meliputi peralatan perkantoran, peralatan
transportasi dan peralatan lainnya.
2) Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat
menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit
organisasi antara lain tanah, bangunan, dan ruang kantor.
3) Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas
dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu
tempat.
4) Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah
wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan
peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
5) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL
adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar
terdiri dari kawasan hutan lindung.
6) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP
adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar
terdiri dari kawasan hutan produksi.
7) Pengelolaan hutan adalah kegiatan tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan,
dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
8) Perlindungan dan Pengamanan hutan adalah usaha untuk
mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan
dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia,
ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta
mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi
dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- 16 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
BAB II
SARANA DAN PRASARANA PADA KPH
A. Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
1. Tugas dan fungsi KPH.
Organisasi KPHL dan KPHP mempunyai tugas dan fungsi:
a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan
dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan
hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan
reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan
kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan.
c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai
dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan serta pengendalian.
d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan
kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
e. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya
tujuan pengelolaan hutan.
Pengembangan kelembagaan KPH dilaksanakan secara bertahap
dengan mempertimbangkan intensitas pengelolaan hutan dan
potensi areal KPH, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas,
rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas. Dengan
demikian pembentukan resort sangat tergantung pada
pertimbangan-pertimbangan tersebut.
Sesuai tugas pokok dan fungsi, operasionalisasi kelembagaan
KPH, sampai sekarang pada tahap pembangunan kelembagaan
dimana salah satunya berupa pengadaan sarana dan prasarana.
- 17 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
Sebagian besar wilayah kerja KPH dihadapkan dengan ragam
permasalahan pengelolaan hutan terutama konflik tenurial. Untuk
mendukung pengelolaan hutan yang efektif dibutuhkan upaya
prioritas berupa pengamanan dan pengawasan areal kerja KPH.
Pengamanan dan pengawasan merupakan bagian dari kegiatan
perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009, menyebutkan bahwa Perlindungan hutan adalah
usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia,
ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta
mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Untuk
kepentingan pengamanan dan perlindungan pengembangan sarana
dan prasarana pada tingkat tapak maka pembangunan Resort
Pengelolaan Hutan (RPH) sangat diperlukan.
2. Prinsip Dasar Pengembangan Sarana dan Prasarana KPH.
Prinsip dasar yang berkaitan dengan sarana dan prasarana
bangunan, yaitu:
a. digunakan bersama-sama dalam mendukung Pengelolaan
hutan.
b. mendukung fungsi Administrasi, Manajemen, dan Organisasi
(AMO) dalam mengelola KPH.
c. upaya mewujudkan fungsi Pengelolaan Hutan seperti
pemanfaatan/pemanenan, pengamanan, dan perlindungan
hutan.
- 18 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
d. pengadaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan
perkembangan volume teknis pengelolaan hutan.
e. dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam
pengelolaan hutan sudah diatur pada regulasi/kebijakan yang
bersifat khusus, agar disinkronkan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
B. Spesifikasi Sarana dan Prasarana KPH
Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-
II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung Produksi Model, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2011,
dinyatakan bahwa sarana dan prasarana pada KPHL dan KPHP
Model meliputi:
a) Bangunan kantor;
b) Kendaraan operasional;
c) Peralatan kantor;
d) Peralatan operasional; dan
e) Sarana pendukung kegiatan pengelolaan hutan.
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut di atas, maka perlu
dirumuskan pedoman sarana dan prasarana bangunan pada KPH.
1. Persyaratan Umum.
a. Dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan yang telah
ditetapkan sebagai areal kerja KPH oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Direktorat terkait;
b. Dibangun di atas tanah milik pemerintah provinsi atau tanah
hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita
- 19 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
Acara dengan Persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan atau Direktorat terkait;
c. Aksesibilitas wilayah kelola KPH relatif mudah baik untuk
kepentingan teknis pengelolaan hutan maupun implementasi
pengelolaan kelembagaannya;
d. Lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang
provinsi dan Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang telah disusun sebelumnya;
e. Telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan KPH sesuai
ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
f. Lokasi memperhatikan resiko bencana antara lain, gempa,
jangkauan limpasan tsunami, rob, banjir, gelombang pasang;
g. Konstruksi bangunan disesuaikan dengan kontur tanah dan
bila dimungkinkan dibangun pada tanah/daratan yang stabil.
Apabila lokasi yang dipersyaratkan tidak ditemukan di lokasi
tersebut, maka dilakukan penyesuaian konstruksi sesuai
kondisi tapak yang ada;
h. Pemilihan model dan type luas bangunan disesuaikan dengan
kebutuhan fungsi bangunan, ketersediaan anggaran yang
dialokasikan, ketersediaan bahan material di lokasi
pembangunan serta mempertimbangkan aspek sosial budaya
setempat; dan
i. Luas lahan Kantor KPH dan Kantor Resort disesuaikan dengan
kebutuhan, paling sedikit dapat dipergunakan sebagai lahan
parkir atau lahan serba guna untuk keperluan penyimpanan
angkutan dan kayu sitaan.
2. Persyaratan Teknis.
a) Bangunan Kantor KPH
- 20 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
1) Kantor KPH dengan fungsi utama perlindungan dan
pengamanan hutan harus menyediakan ruang tempat
penyimpanan peralatan operasional lapangan dan tempat
penyimpanan barang bukti;
2) Bangunan kantor bernuansa lingkungan dan menyesuaikan
dengan budaya lokal;
3) Bahan bangunan diutamakan terbuat dari bahan yang
cukup kuat sesuai dengan kondisi alam serta mudah didapat
di pasaran lokal;
4) Bangunan dilengkapi sarana pendukung antara lain fasilitas
listrik, jaringan komunikasi, air bersih, dan IPAL; dan
5) Bahan bangunan diupayakan ramah lingkungan, awet, dan
meminimalkan korosi/karat.
b) Bangunan Kantor Resort.
1) Kantor Resort dapat difungsikan, antara lain:
(a) Sebagai pusat koordinasi dan pengendalian pengamanan
kawasan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan;
(b) Dapat dikembangkan sebagai pengendalian kegiatan
teknis pengelolaan hutan seperti rehabilitasi;
pemberdayaan masyarakat; dan jasa lingkungan/wisata
alam;
2) Dibangun di dalam kawasan hutan atau berbatasan dengan
kawasan hutan apabila dalam kondisi tertentu dapat
dibangun di luar areal kerja KPH untuk kepentingan
pengelolaan hutan yang efektif dan efisien;
3) Apabila dibangun diluar kawasan hutan maka harus
dibangun di atas tanah milik pemerintah provinsi atau
tanah hibah yang sudah jelas statusnya;dan
- 21 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
4) Pemilihan rancang bangun menyesuaikan kondisi tapak,
ketersediaan bahan bangunan, dan lingkungan setempat.
c) Pondok Jaga.
1) Pondok Jaga dapat difungsikan diantaranya sebagai pos
pengamanan kelompok penjaga/pengawas yang terletak di
dalam kawasan dan dibangun hanya untuk tempat
berlindung kelompok penjaga/pengawas untuk beberapa
saat;
2) Konstruksi bangunan didesain sesederhana mungkin dan
menyesuaikan dengan budaya lokal dengan dominasi bahan
yang alami namun cukup kuat untuk menghadapi kondisi
lapangan, sehingga fungsi pengawasan dapat optimal;
3) Material bangunan pos jaga diupayakan berupa bahan alami
yang kuat dan tidak merusak lingkungan sekitar;
4) Dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di areal
kerja yang memiliki intensitas relatif tinggi terhadap
gangguan ataupun hambatan dalam pengelolaan hutan,
sehingga memudahkan petugas mengamati kegiatan yang
ada di kawasan tersebut; dan
5) Pondok jaga dapat dilengkapi dengan toilet dengan
mempertimbangkan aspek lingkungan, lokasi dan
disesuaikan dengan kebutuhan.
d) Pos Jaga
1) Pos jaga dapat difungsikan diantaranya sebagai pos
pengamanan kelompok penjaga/pengawas yang terletak di
dalam kawasan/diluar kawasan hutan atau ditempat-tempat
strategis dan dibangun hanya untuk tempat berlindung
- 22 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
petugas jaga kelompok penjaga/pengawas untuk beberapa
saat.
2) Konstruksi bangunan didesain sesederhana mungkin dan
menyesuaikan dengan budaya lokal dengan dominasi bahan
yang alami namun cukup kuat untuk menghadapi kondisi
lapangan, sehingga fungsi pengawasan dapat optimal;
3) Material bangunan pos jaga diupayakan berupa bahan alami
yang kuat dan tidak merusak lingkungan sekitar;
4) Dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di lokasi
yang sensitif terhadap pelanggaran, sehingga memudahkan
petugas mengamati kegiatan yang ada di kawasan tersebut;
dan
5) Pos jaga dapat dilengkapi dengan toilet dengan
mempertimbangkan aspek lingkungan, lokasi dan
disesuaikan dengan kebutuhan.
e) Menara Pantau Api.
1) Menara Pantau Api difungsikan diantaranya:
(a) sebagai sarana pengamanan kawasan hutan untuk
pemantauan titik api dan kebakaran hutan;
(b) sebagai sarana tempat pengamatan satwa liar;
(c) sebagai sarana pengawasan gangguan pencurian kayu
dan satwa liar.
2) Dibangun pada tempat-tempat strategis rawan kebakaran di
dalam kawasan hutan;
3) Pada daerah yang berbukit-bukit atau bergunung-gunung
penempatan menara api di punggung bukit, sehingga dapat
menjangkau pandangan dan areal yang cukup luas;
- 23 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
4) Lokasi memperhatikan resiko bencana antara lain gempa
dan tanah longsor;
5) Konstruksi bangunan disesuaikan dengan kontur tanah dan
dibangun dilokasi tinggi dan atau daratan tanah yang stabil;
6) Pondasi harus didesain memenuhi syarat menahan beban
vertikal dan horizontal serta dapat menahan beban
hempasan angin;dan
7) Konstruksi bangunan dapat berupa material baja.
C. Spesifikasi dan rancang bangun sarana dan prasarana KPH sebagai
berikut:
1. Tabel Spesifikasi Sarana dan Prasarana pada KPH.
2. Contoh Rancang Bangun Sarana dan Prasarana pada KPH.
- 24 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
BAB III
PENUTUP
Pedoman ini mencakup uraian pengembangan sarana dan
prasarana bangunan berupa Kantor KPH dan Kantor Resort, Pondok
Jaga, Pos Jaga, dan Menara Pantau Api. Sarana dan Prasarana
mempunyai nilai penting serta prioritas dalam mendukung kegiatan
awal pengelolaan hutan terutama di wilayah tapak KPH.
Pedoman ini secara substansial ditekankan pada pemilihan
alternatif bangunan dengan spesifikasi dan rancang bangun yang
sesuai dengan kebutuhan pengelolaan hutan di lapangan dan
ketersediaan anggaran pada tiap wilayah. Kedepan pembangunan
dan pengembangan Sarana dan Prasarana KPH dapat disesuaikan
dengan tujuan pengelolaan KPH yang lebih spesifik seperti wisata
alam, jasa lingkungan, dan pemanfaatan hasil hutan lainnya.
Pedoman awal ini diharapkan akan terus dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan pengelolaan hutan di lapangan, sehingga
nantinya diperoleh standar bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Pengembangan konsep desain akan disesuaikan dengan
kondisi dan karakteristik atau tipologi wilayah pada setiap KPH.
Sekretaris Jenderal,
ttd
Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M
NIP. 196409301989031001
- 25 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
Tabel Spesifikasi Sarana Dan Prasarana Bangunan Pada KPH.
No
Jenis
Bangu
nan
Type/Luas
Bangunan Konstruksi
Ruangan
(sesuai kebutuhan) Keterangan
1 Kantor
KPH
A
Luas
bangunan
lebih
kurang
300 m2
Permanen/
Semi
permanen
- Ruang Kepala
- Ruang Kepala
Seksi/TU
- Ruang Staf seksi/TU
- Ruang Rapat
- Ruang Tamu
- Ruang
Komunikasi/Informasi
- Ruang Barang Sitaan
- Gudang Penyimpanan
Peralatan Operasional
- Dapur/pantry
- Musholla
- Toilet Kepala
- Toilet Umum
- Konstruksi
menyesuaikan
wilayah
setempat
- 3 Ruang
kepala
seksi/TU
- 3 Ruang staf
seksi/TU
B
Luas
bangunan
lebih
kurang 250
m2
Permanen /
Semi
permanen
- Ruang Kepala
- Ruang Kepala
Seksi/TU
- Ruang Kerja Staf
- Ruang Rapat
- Ruang Tamu
- Ruang
Komunikasi/Informasi
- Ruang Barang Sitaan
- Gudang Penyimpanan
Peralatan Operasional
- Dapur/pantry
- Musholla
- Konstruksi
menyesuaikan
wilayah
setempat
- 3 Ruang
kepala
seksi/TU
- 1 Ruang kerja
staf
- 26 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
No
Jenis
Bangu
nan
Type/Luas
Bangunan Konstruksi
Ruangan
(sesuai kebutuhan) Keterangan
- Toilet Kepala
- Toilet Umum
C
Luas
bangunan
lebih
kurang
200 m2
Permanen /
Semi
permanen
- Ruang Kepala
- Ruang Kepala
Seksi/TU
- Ruang Kerja Staf
- Ruang Rapat
- Ruang
Komunikasi/Informasi
- Ruang Barang Sitaan/
Penyimpanan
Peralatan
- Dapur/pantry
- Toilet Kepala
- Toilet Umum
- Konstruksi
menyesuaikan
wilayah
setempat
- 3 Ruang
kepala
seksi/TU
- 1 Ruang kerja
staf
2 Kantor
Resort
A
Luas
bangunan
kurang
lebih 150
m2
Permanen /
Semi
permanen
- Ruang Kepala
- Ruang Kerja Staf
- Gudang Penyimpanan
Peralatan Operasional
/ Barang Sitaan
- Ruang Serbaguna
- Toilet
- Dapur
- Konstruksi
menyesuaikan
wilayah
setempat
- Ruang
Serbaguna
dapat
digunakan
untuk
R.Komunikasi,
R.Informasi
R.Bermalam
- 27 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
No
Jenis
Bangu
nan
Type/Luas
Bangunan Konstruksi
Ruangan
(sesuai kebutuhan) Keterangan
B
Luas
Bangunan
kurang
lebih 100
m2
Permanen /
Semi
permanen
- Ruang Kepala
- Ruang Kerja Staf
- Gudang Penyimpanan
Peralatan Operasional
/ Barang Sitaan
- Ruang Serbaguna
- Toilet Umum
- Dapur
- Konstruksi
menyesuaikan
wilayah
setempat
- Ruang
Serbaguna
dapat
digunakan
untuk
R.Komunikasi,
R.Informasi
R.Bermalam
C
Luas
Bangunan
kurang
lebih 75 m2
Permanen /
Semi
permanen
- Ruang Kepala
- Ruang Kerja Staf
- Gudang Penyimpanan
Peralatan Operasional
/ Barang Sitaan
- Ruang Serbaguna
- Toilet Umum & Dapur
- Konstruksi
menyesuaikan
wilayah
setempat
- Ruang
Serbaguna
dapat
digunakan
untuk
R.Komunikasi,
R.Informasi
R.Bermalam
3 Pondok
Jaga
Luas
bangunan
kurang
lebih 45 m2
Permanen /
Semi
permanen
- Ruang Tidur
- Ruang Jaga Dalam
- Ruang Jaga Luar
- Ruang Peralatan
- Ruang Kerja
- Dapur
- Konstruksi
menyesuaikan
wilayah
setempat
- 28 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
No
Jenis
Bangu
nan
Type/Luas
Bangunan Konstruksi
Ruangan
(sesuai kebutuhan) Keterangan
- Toilet
4 Pos
Jaga
Luas
bangunan
kurang
lebih 20 m2
Permanen /
Semi
permanen
- Ruang Jaga Dalam
- Ruang Jaga Luar
- Ruang Peralatan
- Ruang Kerja
- Dapur
- Toilet
- Konstruksi
menyesuaikan
wilayah
setempat
5 Menara
Pantau
Api
Tinggi
bangunan
15 – 20 m2
Permanen /
Semi
permanen
- Konstruksi
menyesuaikan
wilayah
setempat
- 29 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
CONTOH RANCANG BANGUN SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN
CONTOH RANCANG BANGUN KANTOR KPH
- 30 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
1. Kantor KPH Type A Luas ± 300 m2
- 31 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 32 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 33 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 34 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 35 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
2. Kantor KPH Type B Luas ± 250 m2
- 36 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 37 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 38 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 39 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 40 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
3. Kantor KPH Type C Luas ± 200 m2
- 41 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 42 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 43 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 44 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 45 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
CONTOH RANCANG BANGUN RESORT KPH
- 46 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
1. Resort KPH Type A Luas ± 150 m2
- 47 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 48 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 49 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 50 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 51 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
2. Resort KPH Type B1 Luas ± 100 m2
Model Atap Silinder
- 52 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 53 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 54 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 55 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 56 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
3. Resort KPH Type B2 Luas ± 100 m2
Model Atap Kerucut
- 57 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 58 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 59 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 60 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 61 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
4. Resort KPH Type C1 Luas ± 75 m2
Model Atap Silinder
- 62 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 63 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 64 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 65 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 66 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
5. Resort KPH Type C2 Luas ± 75 m2
Model Atap Kerucut
- 67 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 68 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 69 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 70 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 71 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
CONTOH RANCANG BANGUN PONDOK JAGA
- 72 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 73 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 74 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 75 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 76 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
CONTOH RANCANG BANGUN POS JAGA
- 77 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 78 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 79 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 80 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
- 81 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
CONTOH RANCANG BANGUN MENARA API
- 82 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
``
- 83 -
PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
Recommended