View
221
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA PEKERJA PENJAGA PINTU PERLINTASAN
KERETA API DI PT. KAI (PERSERO) DAOP VI YOGYAKARTA
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TETANG
KETENAGAKERJAAN)
SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM
OLEH :
ALDI SOFIANDI
NIM : 11340099
PEMBIMBING :
1. ISWANTORO, S.H., M.H.
2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015
ii
ABSTRAK
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor kelancaran pembangunan di
dalam suatu negara, maka hak-hak yang menjamin kesejahteraan tenaga kerja
seharus dinomor satukan di dalam pembangunan. Dari beberapa hak-hak tenaga
kerja terdapat hak keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dilindungi oleh
pihak perusahaan yang dimana pelaksanaan perlindungan tersebut telah diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
walaupun telah diatur dan dicantumkan di dalam undang-undang, tetap saja masih
ada perusahaan yang tidak melaksanakan hak-hak tenaga kerja tersebut dengan
benar terutama di dalam perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja.
Seperti pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api di perusahaan PT. KAI
(Persero) DAOP VI Yogyakarta yang dimana dari hasil pra survey terdapat
beberapa permasalahan di dalam pelaksanaan kerja, salah satunya ialah penjaga
pintu perlintasan kereta api yang terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri
sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Pelindung diri sangatlah penting digunakan seorang
penjaga jalan lintas kereta di dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan
lingkungan kerjanya yang berhubungan dengan mesin-mesin dan keadaan
lingkungan kerjannya yang penuh dengan kebisingan dan polusi udara yang tidak
baik untuk keselamatan dan kesehatan pekerja yang dapat mengakibatkan human
eror bagi pekerja yang sedang berkerja. Dari permasalahan tersebut penyusun
tertarik untuk melakukan tinjauan lebih dalam terkait permasalahan yang dialami
pekerja di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif
kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian menggunakan dasar-
dasar Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta pendekatan yang
dilakukan dengan melihat bagaimana hukum yang ada dalam Undang-Undang
diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada nara sumber
serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan
perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI ( Persero)
DAOP VI Yogyakarta.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah pelaksanaan
perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PT KAI
(Persero) DAOP VI Yogyakarta masih belum memenuhi standar keselamatan dan
kesehatan kerja dari sudut alat pengamanan diri, sarana keselamatan dan
kesehatan lingkungan kerja. Walaupun demikian, tetapi pihak perusahaan PT.
KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta telah melakukan upaya untuk meminimalisir
kecelakaan kerja di lapangan dengan cara memberikan pelatihan dan evaluasi K3
(keselamatan dan kesehatan kerja), mengontrol kondisi gardu-gardu pos jaga
palang pintu perlintasan dua kali dalam waktu 1x24 jam dan mendaftarkan semua
pekerjanya di dalam program Jamsostek.
iii
iv
v
vi
vii
Halaman Motto
لين ل على الله إن الله يحب المت وك فإذا عزمت ف ت وك
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
(Q.S. Ali-Imran ayat 159)
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Dengan Ridha Allah SWT, ku persambahkan karya mungil ini
untuk:
Umi dan Abah tercinta yang telah memberikan kasih
sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala
dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang
tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar
kertas yang bertuliskan kata persembahan.
Kakanda dan adinda tercinta sebagai motivasiku, yang
selalu memberikan dorongan yang luar biasa.
Almamaterku tercinta Ponpes Darussalam
Sengkubang serta Kampusku tercinta UIN Sunan
Kalijaga terkhusus Prodi Ilmu Hukum untuk semua
ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang
telah diberikan kepadaku.
ix
KATA PENGANTAR
الرحيم الرحمن اهلل بسمالم ين، والصالة والس ن يا والد الحمد هلل رب العالمين، وبه نستعين على أمور الد
د صلى اهلل عليه نا محم وسلم وعلى آله وأصحابه على أشرف المرسلين، نبي ين، :بعد أما والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى ي وم الد
Segala puji bagi Allah, kepada-Nya kita meminta pertolongan atas urusan-
urusan duniawi dan agama, teriring doa serta keselamatan semoga tercurah atas
Rasul yang termulia, ialah Nabi kita Shallallahu‘alaihi wasallam dan
keluargaNya, para Sahabat, para Tabi’in, dan yang mengikuti mereka dengan baik
hingga hari kiamat.
Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang
telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan
skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan
dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah
SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolonga-Nya, terutama
dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Pekerja Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api di PT.
KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta (Perspektif Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)” yang merupakan petunjuk dan
pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun. Adapun
penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
x
Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus
hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas
terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:
1. Prof. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi. S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ach.
Thahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Iswantoro, S.H., M.H. selaku pembimbing I, dan Faisal Luqman Hakim,
S.H., M.Hum. selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam
memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna
mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu
pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syari’ah dan Hukum yang memberikan
pelayanan dan kesabaran demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Abah Antong Sofiandi dan Umi Latifah tercinta, yang senantiasa mengiringi
penyusun dengan doa, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang.
8. Kakandaku tercinta Tanti Mahrifah Amd,Keb. dan Adiku tersayang Ridho
Sukma Setiawan terima kasih atas doa, kesabaran dan semangatnya.
xi
9. Untuk Adinda Jepara terima kasih atas kasih sayangnya, perhatian dan
kesabaran atas semangat dan inspirasinya.
10. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2011 dan beserta teman-teman lain yang
tak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebahagiaan yang
telah kita lalui.
11. Teman-teman KKN Angkatan 83 Ngabean Wetan Mas Didi, Mbak Oky,
Mbak Fat, Ami Krik-krik, Nita, Bang dul, Isti. Terima kasih untuk
semangat, kekompakan dan kebersamaan kita.
12. Teman-Teman Rumah Gg. Wajar terkhusus Abangku Tersayang Sunardi
My Inspirator terima kasih atas doa dan kasih sayangnya.
13. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga
Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan
di dunia dan akhirat.
Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba
karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Penyusun menyadari betul
keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan
skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang
bermanfaat bagi semua pihak. Amin.
Yogyakarta, 20 Januari 2015
Penyusun,
Aldi Sofiandi
NIM. 11340099
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................ i
ABSTRAK ................................................................................................ ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .................................. iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I .................................................... iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II .................................................... v
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................. vi
HALAMAN MOTTO .............................................................................. vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................. viii
KATA PENGANTAR .............................................................................. ix
DAFTAR ISI ............................................................................................. xii
DAFTAR TABEL .................................................................................... xv
BAB I: PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
B. Rumusan Masalah .......................................................................... 5
C. Tujuan ............................................................................................ 5
D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 6
E. Studi Pustaka .................................................................................. 7
F. Rangkaian Teoretik ........................................................................ 10
G. Metode Penelitian ........................................................................... 13
H. Sistematika Pembahasan ................................................................ 20
xiii
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA .................................. 22
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan ......................... 22
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan .......................................... 22
2. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan ................................................ 24
3. Sifat Hukum Ketenagakerjaan .................................................... 25
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja ......... 26
1. Pengertian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja ......................... 26
2. Tujuan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja .............................. 27
3. Norma- Norma Perlindungan Hukum Tenaga Kerja ................. 27
4. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Tenga Kerja ................... 29
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) ........................................................................ 31
1. Pengertian Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan
Kerja .......................................................................................... 31
2. Pengawasan Dan Tanggung Jawab Dalam Perlindungan
Hukum Keselematan Dan Kesehatan Kerja .............................. 33
3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja ............................................. 35
4. Kecelakaan Kerja ............. ......................................................... 37
5. Pelaksanaan Perlindungn Hukum Keselamatan dan Kesehatan
Kerja ........................................................................................... 41
xiv
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PT. KAI ( PERSERO) DAOP VI
YOGYAKARTA..................................................................................... .. 54
A. Sejarah Berdirinya Perusahaan PT. KAI (Kereta Api Indonesia) .... 54
B. Letak Geografis Perusahaan............................................................... 57
C. Visi dan Misi ..................................................................................... 57
D. Asas dan Tujuan Perusahaan ............................................................. 59
E. Strategi Perusahaan ............................................................................ 59
F. Struktur Perusahaan ........................................................................... 60
G. Sistem Pengoprasian Prasarana ......................................................... 62
H. Ketenagakerjaan di PT. KAI (Persero) .............................................. 64
BAB IV: ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PENJAGA PINTU
PERLINTASAN KERETA API DI PT. KAI (PERSERO) DAOP VI
YOGYAKARTA. ...................................................................................... 68
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api di PT. KAI (Persero)
DAOP VI Yogyakarta ........................................................................ 68
B. Kendala dan Upaya PT. KAI ( Persero) DAOP VI Yogyakarta di
Dalam Melaksanakan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Terhadap Penjaga Pintu Perlintas Kereta Api.......................... 84
BAB V: PENUTUP .................................................................................. 92
A. Kesimpulan ....................................................................................... 92
B. Saran-Saran ....................................................................................... 93
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 95
LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Jumlah Sarana PT. Kereta Api Indonesia (Persero)........................ 63
Tabel 2 : Jumlah Pekerja Menurut Jenjang Pendidikan ................................ 65
Tabel 3 : Jumlah Pekerja Menurut Umur ...................................................... 66
Tabel 4 : Pegawai PT. Kerta Api (persero) DAOP VI Yogyakarta .............. 67
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tenaga kerja adalah faktor yang memiliki peran utama dalam
pembangunan. Alasan tenaga kerja memiliki peran penting dalam
pembangunan adalah dikarenakan tenaga kerja sebagai subyek pengelola dan
pengawasan alam dan modal dalam pembangunan nasional, agar dapat
digunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan tujuan negeri di dalam
Undang-Undang Tahun 1945.
Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat,”1 di dalam pasal
tersebut menyebutkan “untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat,” dengan demikian dapat diketahui bahwa betapa pentingnya peran
tenaga kerja bagi pembangunan di negeri ini, tetapi, tetap saja seringkali
ditemukan ada beberapa tenaga kerja yang masih saja diabaikan hak-haknya
oleh pengusaha di tempatnya bekerja.
1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2
Di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ada beberapa hal yang harus dilindungi dari seorang
pekerja diantaranya:
1. Keselamatan dan kesehatan kerja,
2. Moral dan kesusilaan, dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
nilai-nilai agama.2
Di dalam pasal ini terdapat perlindungan keselamatan dan kesehatan
kerja, yang dimana di sini peneliti menganggap keselamatan dan kesehatan
kerja, sangatlah penting untuk diperhatikan pemeritah dan badan usaha atau
pengusaha di dalam menjamin hak-hak tenaga kerja agar tidak menimbulkan
kecelakaan atau kelalaian di dalam aktivitas kerja (human eror),3 sehingga
perusahaan tidak hanya menuntut dan menyalahkan pekerjanya atas kelalaian
dan kecelakaan kerja yang terjadi, tetapi juga dapat memenuhi hak-hak
keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya.
Seperti di balik tragedi tabarakan Kereta Api Senja Utama yang telah
menewaskan 4 (empat) orang di perlintasan 732, Tegalyoso, Banyuraden,
Gamping, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 2014, yang dimana
berdasarka keterangan Bambang Setyo Prayitno selaku Manager Humas PT.
KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta mengatakan bahwa keadaan pintu
2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 1974)., hlm. 136.
3
perlintasan dalam keadaan normal dan tidak ada kesalahan jaringan listrik,
namun pihak perusahaan juga belum bisa memastikan bahwa kesalahan ini
dikarenankan kelalaian penjaga pintu perlintasan (human eror), semuanya
masih diselidiki, baik oleh pihak berwenang maupun dari pihak perusahaan,
“namun dapat dipastikan bahwa keadaan alat-alat di lokasi kejadian pada saat
itu dalam keadaan baik-baik saja,” katanya.4
Perlu dipahami bahwa sebenarnya kejadian tersebut bukan kesalahan
mutlak yang datang dari kelalaian pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api
(human eror), kesalahan tersebut juga dapat terjadi karena pihak perusahaan
PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan
perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan dengan baik, diantaranya:
kurangnya fasilitas penggunaan alat perlindungan diri yang diberikan
perusahaan dan lingkungan kerja di perusahaan yang kurang baik sebagaimana
yang telah ditentukan di dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “setiap perusahaan wajib
menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.” Akibat kurangnya
pelaksanaan dari kedua faktor tersebut maka dapat terjadi kelalaian dan
kecelakaan kerja yang di alami pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api
4 Muh Syaifullah, 4 Tewas Disambar Kereta PT. KAI Tak Beri Santunan, Tempo.co,
http://www.tempo.co/read/news/2014/01/23/058547675/4-Tewas-Disambar-Kereta-PT-KAI-Tak-
Beri-Santunan, Diunggah Pada Kamis, 23 Januari 2014 | 14:22 WIB.
4
(human eror). Atas pernyataan tersebut peneliti menganggap bahwa
permasalahan ini harus dilakukan pengkajian lebih dalam dengan melakukan
pra survei di lapangan terkait permasalah yang mengatakan bahwa adanya
unsur human eror di balik kecelakaan yang pernah terjadi tersebut.
Dari hasil pra survei peneliti di pintu perlintasan kerata api di Kota
Yogyakarta, terdapat beberapa kejanggalan di dalam aktivitas pekerjaan
tersebut, peneliti menemukan ada beberapa pintu perlintasan kereta api yang
pekerjanya masih belum memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja,
baik dari penggunaan alat perlindungan diri, lingkungan kerja dan aktivitas
kerjanya, peneliti menganggap masih banyak sekali kekurangnya yang tidak
sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Dari hasil pra survei tersebut juga banyak sekali pekerja
penjaga pintu perlintasan yang mengaku bahwa seringkali mengalami
gangguan pendengaran, penglihatan dan pernafasan akibat keadaan lingkungan
kerja yang penuh dengan kebisingan dan polusi udara yang tinggi. Keadaan
yang dialami pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api ini sangatlah
mengkhawatirkan, karena pekerjaan tersebut membutuhkan konsentrasi tinggi
untuk menjamin kelancaran tugasnya agar kecelakaan di pintu perlintasan
kereta api tidak terjadi.
Dari uraian di atas maka dapat ditemukan permasalahan bagaimana
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penjaga
Pintu Perlintasan Kereta Api Di PT. KAI (Persero) DAOP IV Yogyakarta
(Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
5
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero)
DAOP VI Yogyakarta?
2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan
hukum atas keselamatan dan kesehatan penjaga pintu perlintasan kereta api
di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero)
DAOP VI Yogyakarta.
2. Mengetahui kendala dan upaya yang terjadi di dalam memberikan
perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan penjaga pintu
perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.
6
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka peneliti dapat
mengambil manfaat dari penelitian yang dilakukan terkait dengan pelaksanaa
perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja penjaga
perlintasan kereta api di Provinsi Yogyakarta, yaitu:
1. Manfaat teoretis
a. Melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian baik secara
observasi literatur maupun observasi lapangan dengan didukung
wawasan yang didapat.
b. Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat di bangku kuliah dan
mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian di lapangan selama penelitian
berlangsung.
c. Untuk lebih memperkaya wawasan pengetahuan dan khasanah ilmu
terkait bahan yang diteliti serta dapat menjadi acuan di dalam kehidupan
selanjutnya berdasarkan studi pada umumnya Ilmu Hukum dan
terkhususkan Hukum Perdata.
2. Manfaat Praktis
a. Diharapkan dapat sebagai pertimbangan dalam tindakan pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih memperhatikan hak-hak
para tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agar
pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan semakin
maju dan terus berkembang tampa hambatan atau kendala baik internal
7
maupun eksternal. Serta dapat bermanfaat bagi para tenaga kerja
terkhusukan bagi pekerja penjaga pintu perlintasan rel kereta di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Dapat menjadi refrensi atau pertimbangan dalam penelitian yang serupa
dimasa yang akan datang nantinya.
E. Studi Pustaka
Suatu penelitian dapat diakui sebagai karya original oleh seorang
peneliti, maka dibutuhkanlah studi pustaka di dalamnya, untuk dapat meletakan
penelitian tersebut di antara penelitian lainnya agar memberikan pandangan
yang dapat menjadi refrensi yang membedakan antara penelitian satu dengan
penelitian yang lain, walaupun memiliki judul atau pembahasan yang hampir
serupa.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa
penelitian sebelumnya, peneliti belum menjumpai penelitian yang membahas
terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan
kerja pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP
VI Yogyakarta..
Walaupun demikian ada beberapa kajian atau tinjauan yuridis yang
terkait masalah pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja,
misalnya Tesis Putu Yasa Adi yang berjudul “Perlindungan Hukum Jaminan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Outsourching di PT.
8
Telkom Bondowoso,” yang dimana dalam penelitian yang dilakukannya lebih
menekankan kepada perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh
outsourching di PT. Telkom Bondowoso berdasarkan komponen outsourching
di PT. Telkom Bondowoso dan sumber acuan ketidaksesuaian keselamatan dan
kesehatan pekerja di PT. Telkom Bondowoso. Terdapat dua sumber acuan
ketidaksesuaian yang diteliti peneliti di dalam penelitian tersebut, yang pertama
berasal dari sumber acuan ketidaksesuaian terhadap Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara PT. Telkom Bondowoso dan Kopegtel Bondowoso dan sumber
acuan ketidaksesuai yang kedua berasal dari sumber acuan ketidaksesuaian
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kopegtel dengan Pekerja / Buruh
Outsourching. Dengan dasar sumber acuan ketidaksesuaian yang dilakukan
peneliti tersebut maka ditemukanlah beberapa faktor kendala di dalam
perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan pekerja tersebut, faktor
tersebut adalah kendala dari pekerja atau buruh out sourching, kendala dari
PT.Telkom Bondowoso dan faktor kendala yang datang dari Kopegtel, maka
dengan demikian penelitian ini memberikan sumbangsi pemikiran hal-hal yang
mempengaruhi kopetensi pekerja dalam kegiatan kerja terkhususkan pekerja
atau buruh outsourching yang bekerja di PT. Telkom Bondowoso.5
Selanjutnya Tesis Dian Octaviani Saraswati yang berjudul “Perlindungan
hukum keselamatan dan kesehatan pekerja di PT. Musitex Kabupaten
5 Putu Yasa Adi, “Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Bagi Pekerja/Buruh Outsourching di PT Telkom Bondowoso”, Tesis, Universitas Jember,
Pasca Sarjana Program Study Ilmu Hukum, 2006.
9
Pekalongan” di dalam tesis tersebut peneliti membahas terkait pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja di PT.
Musitex Kabupaten Pekalongan serta upaya dan hambatan yang terjadi di
dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan
pekerja di PT. Musitex Kabupaten Pekalongan. Dari pembahasan itu maka
penelitian tersebut menemukan atau mendapatkan titik terang bagiamana
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja
di PT. Musitex. Di dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa PT. Musitex
telah melakukan jaminan keselamatan dan kesehatan terhadap pekerjanya
dengan cara memberikan alat-alat untuk melindungi pekerjanya dari berbagai
kecelakaan kerja yang tidak di kehendaki oleh semuanya, dengan
menggunakan alat-alat bantu untuk keselamatan dan kesehatan pekerja yang
telah di sediakan PT. Musitek serta memberikan waktu-waktu istirahat yang
cukup bagi tenaga kerjanya agar tenaga kerjanya dapat sehat dan selamat di
dalam aktivitas kerjanya.6
Selanjutnya Skripsi Natanael Riyanto yang berjudul “Perlindungan Atas
Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Terhadap Pekerja Di Perkebunan
Kelapa Sawit” skripsi ini menekankan kepada pertanggungjawaban
perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait jaminan sosial tenaga
kerjanya terkhususnya masalah keselamatan dan kesehatan pekerjanya, dan
6 Dian Octaviani Saraswati, “Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan”, Tesis, Universitas Diponogoro
Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan, 2007.
10
kendala apa saja yang dialami dalam memenuhi jaminan keselamatan dan
kesehatan kerja tersebut.7
Kemudian Skripsi Yan Erick Parulian Shihombing yang berjudul
“Perlindungan Hukum Atas Pemenuhan Ganti Rugi Kecelakaan Kerja
Terhadap Tenaga Kerja dari Kabupaten Malang yang Menjadi Pekerja
Konstruksi di Malaysia”, di dalam penelitian ini peneliti membahas terkait
akan peran pemerintah Kabupaten Malang dalam menyeleksi para pekerja TKI
(Tenaga Kerja Indonesia) agar para TKI dapat memiliki pengetahuan dalam
menuntut hak-haknya di dalam masa kontrak kerja selama di Malaysia dan
menaati peraturan-peraturan yang berlaku negara tersebut.8
F. Rangkaian Teoretik
1. Hukum Ketenagakerjaan
Ada beberapa pendapat para ahli terkait hukum ketenagakerjaan, salah
satunya adalah pendapat dari Imam Soepomo yang memberi pengertian
bahwa hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan,
baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian
pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan
7 Natanael Riyanto, “Perlindungan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap
Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Studi
Kesarjanaan Ilmu Hukum. 2012.
8 Yan Erick Parulian Sihombing, “Kecelakaan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dari
Kabupaten Malang Yang Menjadi Pekerja Konstruksi Di Malaysia (Studi Pelaksanaan Pasal 77-
84 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di luar Negeri)”, Skripsi, Univesitas Brawijawa Malang, Program Studi Kesarjanaan
Ilmu Hukum, 2013.
11
menerima upah tertentu. Dengan kata lain, hukum perburuhan adalah
seperangkat aturan atau norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang
mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau
buruh.9
Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah
kumpulan peraturan tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelumnya, selama dan sesudah masa kerja.10
2. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja bertujuan untuk menghindari
terjadinya unsur kapitalisme yang dilakukan oleh salah satu pihak yang
lebih dominan, secara harfiah Perlindungan Hukum tenaga kerja adalah
perlindungan Hukum atas pekerja yang mengalami pelanggaran-
pelanggaran hukum yang menimpa dirinya sehingga hak-haknya tidak
terpenuhi selama dalam masa kerjanya.
3. Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Ketentuan-ketentuan hukum, perUndang-undangan dan peraturan
pemerintah yag perlu diperhatikan baik oleh pengusaha maupu oleh para
buruhnya dalam pembinaan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan higiene
9 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)., hlm. 45.
10 Ibid., hlm. 49.
12
perusahaan,11 tentang pembinaan perlindungan kerja ini ketentuan yang
mewajibkan terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal yang harus dilindungi dari
seorang pekerja diantaranya:
a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
b. Moral dan kesusilaan, dan
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-
nilai agama.12
Di dalam hukum keselamatan dan kesehatan kerja terdapat sub-sub
yang dibagi secara rinci di dalam pelaksanaan hukum tersebut diantaranya:
a. Pengaturan jam kerja.
b. Pengaturan cuti.
c. Pengaturan pelatihan tenaga kerja.
d. Pengaturan penyediaan alat-alat keselamatan.
e. Pengaturan tempat kerja.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adaah penelitian lapangan (field Research),
yaitu penelitian langsung melakukan peninjauan di lapangan serta
11 G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, (Jakarta:
Sinar Grafika, 1994)., hlm. 130.
12 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
13
memperoleh data-data yang diinginkan terutama di titik-titik perlintasan
kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana hukum
keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tengtang Ketenagakerjaan itu diterapkan dalam
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan
kerja pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero)
DAOP VI Yogyakarta., yaitu melalui wawancara dan observasi.
2. Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek penelitian merupakan sumber data yang diperoleh di dalam
penelitian, yang menjadi subyek atau pihak-pihak yang dijadikan penelitian.
Maka yang menjadi subyek atau pihak-pihak yang dijadikan sumber data
dalam penelitian ini adalah:
1). Manager Hukum PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.
2). Manager Kesehatan PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.
3). Staff Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagian Pengawasan K3.
Karena penelitian ini bersifat kualitatif, pemilihan informasi, maka
informasinya bersifat purposive sampling, artinya peneliti tidak menentukan
berapa jumlah informan yang diteliti, akan tetapi jumlahnya berkembang
14
sesuai kebutuhan yang dirasakan peneliti di lapangan, setelah data sudah
dianggap jenuh, sehingga sudah mencukupi maka, tidak perlu menambah
sampel yang baru. Tata cara ini diterapkan, apabila peneliti benar-benar
ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam
sample yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menetapkan syarat-syarat
tertentu yang harus dipenuhi, di dalam memilih unsur-unsur dari sample.13
Sedangkan obyek di dalam penelitian ini adalah sistem pelaksanaan
perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja penjaga pintu
Perlintasan kereta api yang diberikan pemerintah dan PT. KAI (Persero)
DAOP VI Yogyakarta.
3. Sumber Data
a. Data Primer
Data premier yaitu data yang peneliti peroleh melalui penelitian di
lapangan yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancar
dengan pihak yang terkait, adapun pihak yang menjadi narasumber di dalam
penelitian ini adalah:
1). Bapak Arif Kurniawan selaku Manager Hukum PT. KAI (Persero)
DAOP VI Yogyakarta.
2). Bapak Wakhyo Komantri selaku Manager Kesehatan PT. KAI (Persero)
DAOP VI Yogyakarta.
13 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI PRESS, 2008)., hlm. 196.
15
3). Ibuk Rusnarida., St. selaku Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bagian Pengawasan K3.
Untuk mendapatkan data premier metode yang digunakan adalah metode
penelitian yuridis empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan
hukum dalam perlindunagan Ketenagakerjaan, artinya peneliti melakukan
analisis tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan
pelaksanaan hukum keselamatan dan kesehatan kerja penjaga pintu
perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian
perpustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder maka peneliti
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan metode hukum
sosiologis:
1) Bahan Hukum Premier, dalam bentuk:
a) Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
b) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
c) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
e) Undang-Undang No.23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
2) Bahan Hukum Sekunder
16
Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum premier dan
dapat membantu penelitian dalam menganalisa dan memahami bahan
hukum premier terkait pelaksanaan hukum keselamatan dan kesehatan
kerja penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI
Yogyakarta seperti: Literatur, atau hasil penyusunan yang berupa hasil
penelitian, peraturan perUndang-undangan, buku-buku, makalah,
majalah, majalah tulis lepas, artikel, dan lain-lain.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu kamus Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, Kamus Hukum yang menunjang bahan hukum premier dan
bahan hukum sekunder.
4. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data meliputi 3 hal yaitu:
a. Studi Pustaka
Dalam mencari bahan pustaka, peneliti perlu untuk mengetahui
seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data sekunder.
Pengetahuan tentang seluk-beluk perpustakaan dalam membantu peneliti
untuk menghemat waktu, tenaga, maupun biaya,14 maka di penelitian ini
peneliti malakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang
diperlakukan, seperti bahan-bahan premier, bahan-bahan sekunder, dan
14 Soerjono soekanto, penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan singkat), (Jakarta:
Rajawali Pers, 2006)., hlm. 41.
17
bahan-bahan tersier yang terkait tentang pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja penjaga pintu
perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.
b. Observasi
Sebagai metode ilmiah, observasi yang dilakukan berupa
pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja
penjaga pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI
Yogyakarta. Dalam observasi dilakuakan baik langsung maupun tidak
langsung.15 Metode observasi dilakukan untuk memperoleh informasi
tentang pelaksanaan hukum keselamatan dan kesehatan kerja penjaga pintu
perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta dalam
kenyataan..16
c. Wawancara dan Kuesioner
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang diteliti, Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari pada laporan
tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada
pengetahuan dan atau keyakinan pribadi, yang perlu dipegang oleh peneliti
15 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2004)., hlm.151.
16 S. Nasution, Metode Reasearch (Penelitian Ilmiah), ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006)., hlm.
106.
18
dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah
sebagai berikut:17
1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang
perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI
(Persero) Daop VI Yogyakarta.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh obyek dan peneliti adalah benar dan
dapat dipercaya.
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan penelitian kepadanya adalah sama dengan apa yang
dimaksudkan oleh penelitian tentang perlindungan hukum keselamatan
dan kesehatan kerja di PT. KAI (Persero) Daop VI Yogyakarta .
Wawancara ini dilakukan secara terstruktur, dan dilakukan melalui
tatap muka (face to face).18
d. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variabel, yang berupa catatan perlindungan hukum keselamatan dan
kesehatan kerja di PT. KAI (Persero) Daop VI Yogyakarta, transkrip yang
berhubungan dengan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja
di PT. KAI (Persero) Daop VI Yogyakarta, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya yang berhubungan
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D),
(Bandung: Alfabeta, 2009)., hlm. 194.
18 Ibid.
19
dengan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI
(Persero) Daop VI Yogyakarta,19dan di dalam penelitian ini peneliti
melakukan metode dokumentasi dengan cara mempelajari dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja penjaga pintu perlintasan
kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta..
e. Analisis Data
Analisis data merupakan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penyusunan dengan metode analisi
deskriftif, Yakni Usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu
data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Seluruh data yang
diperoleh diolah dengan menggunakan metode dedukatif untuk
menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja pekerja penjaga pintu perlintasan kereta
api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.dengan Presprektif Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
H. Sistematika Pembahasan
Untuk Mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat,
maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam
19 Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi),
(Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010)., hlm. 274.
20
penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub
pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagi berikut:
Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas subbab-
subbab latar belakang masalah terjadinya pelanggaran perlindungan hukum
keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.
Tujuan dan kegunan penelitian, merupakan tujuan dan kegunaan yang dicapai
atas terlaksananya penelitian ini. Kerangka teoritik, terkait pemikiran atau
kerangka penelitian, berisi penjelasan langkah-langkah yang di ambil peneliti
untuk menyajikan data-data yang didapat di lapangan dan menyesuaikan data
atau mengevaluasi data untuk dianalisis di bab empat, sistematik pembahasan,
merupakan rangkaian pembahasan secara sistematik di dalam penelitian ini.
Bab Kedua merupakan tinjauan teoritik terkait sejarah perkembangan
perlindungan hukum ketenagakerjaan, pemberlakuan hukum ketenagakerjaan,
pelanggaran hukum Ketenagakerjaan, perlindungan hukum keselamatan dan
kesehatan kerja, pelaksanaanya dan hukum-hukum yang berkembang di
Indonesia dan lainnya yang berhubungan dengan hukum keselamatan dan
kesehatan kerja secara mendalam.
Bab Ketiga membahas terkait hasil penelitian tentang gambaran secara
umum dan terperici terkait sejarah, geografis, dan sistem penjaga pintu
perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta serta ha-hal
lain yang bersangkutan dengan perlindungan hukum keselamatan dan
kesehatan kerja di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta.
21
Bab Empat, di dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian
diantaranya: perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. KAI
(Persero) DAOP VI Yogyakarta terkait alat perlindungan diri, lingkungan kerja
dan waktu kerja. selain dari segi pelaksanaannya peneliti juga menganalisa dan
menjelaskan kendala dan upaya yang dilakukan pihak perusahaan PT. KAI
(Persero) DAOP VI Yogyakarta di dalam pelaksanaan perlindungan hukum
keselamatan dan kesehatan kerja penjaga pintu perlintasan kereta api serta dan
mengkorelasikannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Bab Kelima adalah penutup yang membahas tentang kesimpulan dari
pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja penjaga
pintu perlintasan kereta api di PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta, secara
sederhana dan sistematis sehingga memberikan penyajian data dan informasi
sesuai dengan rumusan masalah di bab pertama, serta memberikan saran-saran
yang membangun menurut pemikiran peneliti berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan.
92
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan dari
semua jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan
terlebih dahulu.
1. Dalam perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang
diberikan PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta terhadap
pekerja penjaga pintu perlintasan kereta api masih terdapat
kekurangan di dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah
memberikan alat perlindungan diri berupa masker dan penutup
telinga, tidak adanya alat pemadam kebakaran dan keadaan
lingkungan kerja yang kurangnya pencahayaan di malam hari dan
tingkat suhu kelembaban di lingkungan kerja. Selain dari
permasalahan itu PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta telah
melakukan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja
yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
2. Kendala yang dialami oleh pihak PT. KAI (Persero) DAOP VI
Yogyakarta di dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan
93
dan kesehatan kerja penjaga pintu perlintasan kereta api adalah
sistem pengoprasian yang mengharuskan tidak dipergunakannya
alat pelindung diri seperti masker dan penutup telinga, kurangnya
kesadaran pekerja di dalam menaati peraturan jam kerja shifting dan
salahnya penafsiran masyarakat terkait tanggung jawab profesi
penjaga pintu perlintasan kereta api. Sedangkan upaya yang
dilakukan oleh pihak PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta
berupa memberikan pelatihan dan evaluasi keselamatan dan
kesehatan kerja (K3), melakukan medical check up, dan
mengikutsertakan semua pekerjanya diprogram Jamsostek.
B. Saran-saran
Terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan atas
permasalaha yang telah dijelaskan di atas, diantaranya:
1. Peneliti menyarankan bagi PT. KAI (Persero) DAOP VI Yogyakarta
agar mencari solusi terbaik di dalam menyempurnakan hak-hak
keselamatan dan kesehatan kerja penjaga pintu perlintasan kereta api
dengan tampa menggangu sistem pengoprasian palang pintu.
2. Terjalinnya keharmonisan antara pihak-pihak perusahaan dan
pekerja sehingga pekerja dapat menjalankan tugasnya masing-
masing dengan tampa rasa terbebani.
94
3. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang
semakin canggih, maka peneliti menyarankan bagi para pakar hukum
pembuat undang-undang agar menyempurnakan Undang-undang
ketenagakerjaan, sehingga kesejahteraan pekerja/buruh dapat
terealisasikan secara merata sehingga pembangunan di negeri ini
semakin berkembang pesat.
95
DAFTAR PUSTAKA
A. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
B. Buku:
Arikunto, Suharsimin, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik
(Edisi Revisi),Yogyakarta: Rineka Cipta.
Asikin, Zainal, dkk, 2004, Dasar-dasar hukum perburuhan, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Asyhadie, Zaeni, 2007, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang
Hubungan Kerja), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Bambang, R. Joni, 2013,Hukum Ketenaga Kerjaan, Bandung:Pustaka Setia.
Hadi, Sutrisno, 2004, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi.
Husni, Lalu, 2008, Hukum Ketenaga Kerjaan Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
Kartasapoetra G, 1994, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan
Pancasila, Jakarta: Sinar Grafika.
Nasution, S, 2006, Metode Reasearch (Penelitian Ilmiah),Jakarta: Bumi Aksara.
96
Sastrohadiwiryo, Siswanto, 2002, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia
(Pendekatan Administratif Oprasional), Jakarta: Bumi Aksara.
Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers.
Soekanto, Soerjono, 2006, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Jakarta:Rajawali Pers.
Soepomo, Iman,1974, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan.
Suardi, Rudi, 2005, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
(Panduan Penerapan Berdasarkan Ohas180c1 Dan Permenaker 05/1966,
Jakarta: PPM.
Sugiyono, 2009,Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif,
Dan R&D), Bandung: Alfabeta.
Uwiyono, Aloysius, dkk, 2014Asas-Asas Hukum Perburuhan, Jakarta: Rajawali
Pers.
Wijayanti, Asri, 2010,Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar
Grafika.
C. Lain-lain:
Adi Yasa Putu, 2006, “Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kesehatan Dan
Keselamatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Outsourching Di Pt Telkom
Bondowoso”, Tesis, Universitas Jember, Pasca Sarjana Program Study
Ilmu Hukum.
Saraswati Octaviani, Dian, 2007, “Perlindungan Hukum Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja Di Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten
Pekalongan”, Tesis, Universitas Diponogoro Semarang, Program Studi
Magister Kenotariatan.
97
Riyanto, Natanael, 2012, “Perlindungan Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
(K3) Terhadap Pekerja Diperkebunan Kelapa Sawit”, Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, Skripsi, Program Studi Kesarjanaan Ilmu Hukum.
Sihombing, Parulian Erick Yan, 2013, “Kecelakaan Kerja Terhadap Tenaga
Kerja Indonesia Dari Kabupaten Malang Yang Menjadi Pekerja
Konstruksi Di Malaysia ( Studi Pelaksanaan Pasal 77-84 Undang-Undang
No. 39 Tahun 2004 Tentang Penetapan Dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Diluar Negri)”, Skripsi, Univesitas Brawijawa Malang,
Program Studi Kesarjanaan Ilmu Hukum.
Kamus Bahasa Indonesia (Edisi Revisi Lux 2010).
Muh Syaifullah, 4 Tewas Disambar Kereta PT. KAI Tak Beri Santunan,
Tempo.co, http://www.tempo.co/read/news/2014/01/23/058547675/4-
Tewas-Disambar-Kereta-PT-KAI-Tak-Beri-Santunan, Diunggah Pada
Kamis, 23 Januari 2014 | 14:22 WIB.
Recommended