View
233
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUNJAMAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH KEPADA MENKEU.PMK No.238/PMK.02/2015
1
PENGERTIAN
Kontrak Tahun Jamak (KTJ) adalah kontrak yang pelaksanaan
pekerjaannya membebani dan APBN lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran. Pekerjaan yang dapat di KTJ-kan adalah yang secara
karakteristik tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran.
Pembangunan kompleks perumahan dengan skema terpisah (tiap
tahun menyelesaikan sejumlah rumah dan dilanjutkan tahun
berikutnya) BUKAN merupakan pekerjaan dengan KTJ, karena
penyelesaian tahun pertama bisa dilakukan dengan kontrak tahunan.
Pekerjaan pembangunan gedung bertingkat dapatmenggunakan skema KTJ, karena secara karakteristik tidak bisa
diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran.
Contoh:
Pasal 1
2
PERSETUJUAN
Pengadaaan jasa
cleaning service
Layanan
pembuangan sampah
Pelayanan perintis
darat/laut/udara
Makanan/obat
Rumah sakit
Penanaman
benih/bibit
Penghijauan
Pengadaan
pita cukai
Makanan untuk
Narapidana
Pasal 2 dan 3
Untuk kegiatan yang sebagian atau
seluruh kegiatan dibiayai dari PHLN
dan/atau PHDN, tidak perlu
mengajukan KTJ.
Ranah KL
Persetujuan atas
perencanaan
anggaran yang
meliputi jangka
waktu dan total
anggaran
3
PENGAJUAN PERMOHONAN
Pengajuan secara tertulis sebelum kegiatan KTJ dilakukan
Syarat minimal:
Memenuhi kelayakan teknis berdasarkan
penilaian/rekomendasi instansi/tim teknis fungsional yang kompeten (i.e. BPPT)
Ketersediaan dana (bukan on top)
Dilengkapi dokumen mengenai cakupan jenis dan tahapan
kegiatan/pekerjaan, jangka waktu, ringkasan kebutuhan
anggaran pertahun.Pasal 4
KL
ON
TOP
4
PENGADAAN TANAH/LAHAN
K/L dapat melakukan
pengadaan
lahan/tanah secara
simultan dengan
pengajuan
permohonan
persetujuan kontrak
tahun jamak
Persetujuan oleh
Menteri Keuangan
dapat diberikan
meskipun pengadaan
lahan/tanah belum
dituntaskan
Jika dalam waktu 6
bulan pengadaan
tanah/lahan belum
selesai, persetujuan KTJ
harus diperbaharui
Pelaksanaan
kegiatan Kontrak
Tahun Jamak
dilakukan setelah
pengadaan
tanah/lahan sudah
selesai dituntaskan
Pasal 4, ayat (4)5
PERPANJANGAN ATAS PERSETUJUAN KTJ
Menteri/Pimpinan Lembaga dapat
mengajukan perpanjangan atas
persetujuan KTJ kepada
Menteri Keuangan bila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan
tertundanyapenyelesaian pekerjaan.
Pengajuan secara tertulis kepada Menteri
Keuangan disertai alasan dan dasar pertimbangan
yang dapat dipertanggung jawabkan
serta dokumen pendukungnya
Permohonan perpanjangan
persetujuan KTJ dilakukan sebelum periode KTJ
berakhir.
Pekerjaan yang akan dimohonkan harus direviu
terlebih dahulu oleh APIP K/L.
Hail reviu APIP K/L menjadi dasar bagi KL untuk
meminta bantuan APIP
atau BPKP untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu atas sisa pekerjaan yang akan
dimohonkan persetujuan perpanjangan KTJ.
Pasal 5
APIPKL
BPKP
6
PERMOHONAN PERSETUJUAN KTJ PEKERJAAN TERTENTU
Dalam rangka menjaga
kesinambungan kualitas, efisiensi
dan efektivitas, serta menjaga
kesatuan proses dan akuntabilitas
pelaksanaan pekerjaan,
Menteri/Pimpinan Lembaga/PA
dapat mengajukan permohonan
persetujuan KTJ terhadap
pekerjaan-pekerjaan pengadaan
layanan informasi, penjualan surat
berharga, layanan/lisensi
perangkat lunak/keras, dan sewa
jaringan/bandwidth kepada
Menteri Keuangan.
Pengajuan secara tertulis
sebelum kegiatan KTJ dilakukan
Syarat minimal:
• Memenuhi kelayakan teknis
berdasarkan
penilaian/rekomendasi
instansi/tim teknis fungsional
yang kompeten (i.e. BPPT)
• Ketersediaan dana (bukan
on top)
Dilengkapi dokumen mengenai
cakupan jenis dan tahapan
kegiatan/pekerjaan, jangka
waktu, ringkasan kebutuhan
anggaran pertahun.
Pasal 67
PENAMBAHAN PAGU KTJ
Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan permohonan
penambahan pagu KTJ kepada Menteri Keuangan apabila
terjadi keadaan kahar. (i.e. Bencana Alam, Proses Pengadaan
yang berlarut, pemogokan)
Diajukan secara tertulis, syarat minimal:
Permohohan telah sesuai dengan hasil audit BPKP
Bukan merupakan tambahan pagu (on top)
Sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan
barang/jasa pemerintah
Pasal 7
ON TOP
BPKP
8
PERUBAHAN KOMPOSISI PENDANAAN KTJ
Menteri/Pimpinan
Lembaga/PA
dapat melakukan
perubahan
komposisi
pendanaan antar
tahun dalam
periode KTJ
Perubahan komposisi
yang telah ditetapkan
oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/PA
disampaikan secara
tertulis oleh
Menteri/Pimpinan
Lembaga/PA kepada
Menteri Keuangan c.q
DJA
Penetapan
perubahan
komposisi
pendanaan antar
tahun dalam KTJ
digunakan sebagai
bahan revisi
anggaran
Pasal 89
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
7
DJAPemrosesan penyelesaian persetujuan KTJ dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
Dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen
diterima secara lengkap
Untuk permohonan perpanjangan persetujuan KTJ,
pemenuhan kelengkapan dokumen dapat dilakukan melewati batas waktu penyelesaian persetujuan KTJ (bisa disusulkan)
>7
Persetujuan KTJ oleh Menteri Keuangan bukan
merupakan pengakuan/pengesahan atas:
Proses pengadaan barang dan jasa
Penunjukan pemenang penyedia barang/jasa
Kontrak yang dibuat KL atas pekerjaan yang dikontrakkan secara tahun jamak
Pasal 1010
LAPORAN PRESTASI KERJA
Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan laporan prestasi
kerja secara berkala tiap tahunnya
(Januari) kepada Menteri
Keuangan c.q. DJA untuk persetujuan KTJ yang ditetapkan
oleh Menkeu
DJAJAN
Pasal 1111
PERALIHAN
KTJ yang telah mendapatkan persetujuan Menkeu
dalam PMK 157/PMK.02/2013, dinyatakan tetap berlaku.
PMK
238
Permohonan persetujuan KTJ yang diterima sebelum
PMK 238 ditetapkan dan belum mendapatkan
persetujuan Menkeu akan diproses mengikuti ketentuan
PMK ini.
Pasal 12 dan 13
Perubahan komposisi pendanaan antar tahun dari KTJ
yang telah ditetapkan Menkeu mengacu pada PMK ini
12
Recommended