View
6.248
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
PPn & PPnBm1
PPN & PPN & PPnPPn BMBM(PENGERTIAN UMUM)(PENGERTIAN UMUM)
PPn & PPnBm2
PPN & PPN & PPnPPn BMBM(PENGERTIAN UMUM)(PENGERTIAN UMUM)
PAJAK ATAS KONSUMSI BKP/JKP
DI DALAM DAERAH PABEAN
OLEH
• ORANG PRIBADI• BADAN
PPn & PPnBm3
OBJEK PPNOBJEK PPNPASAL 4 UU PPNPASAL 4 UU PPN
OLEH PENGUSAHA OLEH ORANG ATAU BADAN
PENYERAHAN BKPDLM DRH PABEAN IMPOR BKP
PENYERAHAN JKPDLM DRH PABEAN
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUDDR LUAR DRH PBN
EKSPOR BKP
PENYERAHANAKTIVA BEKAS
(PASAL 16D UU PPN)
MEMBANGUNSENDIRI
(PASAL 16C UU PPN jo.KMK 554/2000 s.t.d.d.
KMK 320/2002)
PEMANFAATAN JKP DR LUAR
DAERAH PABEAN
PPn & PPnBm4
BKPBKPPASAL 1 AYAT (2) DAN (3)PASAL 1 AYAT (2) DAN (3)
BARANG BARANG BERWUJUDBERWUJUD
BARANG TAKBARANG TAKBERWUJUDBERWUJUD
BARANG BERGERAKBARANG BERGERAK
BARANG TAK BERGERAKBARANG TAK BERGERAK
SEMUA JENIS BARANG SEMUA JENIS BARANG PADA PRINSIPNYAPADA PRINSIPNYAMERUPAKAN BKP,MERUPAKAN BKP,
KECUALI DITENTUKAN LAINKECUALI DITENTUKAN LAINOLEH UU PPNOLEH UU PPN
PPn & PPnBm5
BUKAN BKPBUKAN BKPPASAL 4A AYAT (2)PASAL 4A AYAT (2)
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAUPENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNGDARI SUMBERNYA
BARANG KEBUTUHAN POKOK YG SANGATDIBUTUHKAN RAKYAT BANYAK (BERAS,GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAM)
MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKANDI HOTEL, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA
UANG, EMAS BATANGAN, DANSURAT BERHARGA
DITETAPKAN LEBIH LANJUT DGNPP NOMOR 144 TAHUN 2000
PPn & PPnBm6
PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN
PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATUPERJANJIAN SEWA BELI & PERJANJIAN LEASING
PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANGPERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
PERSEDIAAN BKP & AKTIVA YG MENURUT TUJUANSEMULA TDK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YG MASIHTERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN,SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB.
MENURUT KETENTUAN DAPAT DIKREDITKAN.PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAUSEBALIKNYA & PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
PENYERAHAN BKPPENYERAHAN BKPPASAL 1A AYAT (1)PASAL 1A AYAT (1)
PPn & PPnBm7
PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELARSEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD
PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANGATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN ANTAR
CABANG DLM HAL PKP MEMPEROLEH IZIN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
TIDAK TERMASUK TIDAK TERMASUK PENYERAHAN BKPPENYERAHAN BKP
PASAL 1 AYAT (2)PASAL 1 AYAT (2)
PPn & PPnBm8
JKPJKPPASAL 1 AYAT (5) DAN (6)PASAL 1 AYAT (5) DAN (6)
JASA ADALAH SETIAP KEGIATAN PELAYANANJASA ADALAH SETIAP KEGIATAN PELAYANANBERDASAR PERIKATAN/PERBUATAN HUKUMBERDASAR PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG MENYEBABKAN SUATU BARANG, YANG MENYEBABKAN SUATU BARANG, FASILITAS, KEMUDAHAN, ATAU HAKFASILITAS, KEMUDAHAN, ATAU HAK
TERSEDIA UNTUK DIPAKAI,TERSEDIA UNTUK DIPAKAI,TERMASUK JASA YG DILAKUKAN UNTUKTERMASUK JASA YG DILAKUKAN UNTUK
MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANANMENGHASILKAN BARANG KARENA PESANANATAU PERMINTAAN DENGAN BAHAN DAN ATAU PERMINTAAN DENGAN BAHAN DAN
ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN (MAKLON)ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN (MAKLON)
SEMUA JENIS JASA PADA PRINSIPNYASEMUA JENIS JASA PADA PRINSIPNYAMERUPAKAN JKP,MERUPAKAN JKP,
KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UU PPNKECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UU PPN
PPn & PPnBm9
JASAJASA--JASA DI BIDANG:JASA DI BIDANG:•• PELAYANAN MEDIKPELAYANAN MEDIK•• PELAYANAN SOSIALPELAYANAN SOSIAL•• PENGIRIMAN SURAT DGN PERANGKOPENGIRIMAN SURAT DGN PERANGKO•• PERBANKAN, ASURANSI, FINANCE LEASEPERBANKAN, ASURANSI, FINANCE LEASE•• KEAGAMAANKEAGAMAAN•• PENDIDIKANPENDIDIKAN•• KESENIAN & HIBURAN YG TELAH KESENIAN & HIBURAN YG TELAH
DIKENAKAN PAJAK TONTONANDIKENAKAN PAJAK TONTONAN•• PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLANPENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN•• ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIRANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR•• TENAGA KERJATENAGA KERJA•• PERHOTELANPERHOTELAN•• JASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAHJASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA MENJALANKAN DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUMPEMERINTAHAN SECARA UMUM
DITETAPKAN LEBIH LANJUT DGNPP NOMOR 144 TAHUN 2000
BUKAN JKPBUKAN JKPPASAL 4A AYAT (3)PASAL 4A AYAT (3)
PPn & PPnBm10
KEWAJIBAN PKPKEWAJIBAN PKPPASAL 3A AYAT (1) DAN (2)PASAL 3A AYAT (1) DAN (2)
PENGUSAHA YG MELAKUKAN :• PENYERAHAN BKP DI DLM DAERAH PABEAN• PENYERAHAN JKP DI DLM DAERAH PABEAN• EKSPOR BKP
MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKANSEBAGAI PKP
MEMUNGUT
MENYETOR
MELAPORKAN
PPN&
PPn BMYG
TERUTANG
TERMASUK PENGUSAHA KECIL YG MEMILIHUNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP
MEMBUAT FAKTUR PAJAK
PPn & PPnBm11
PENGGANTIAN
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN YG DITETAPKAN
DG. KEPMENKEU(KMK 567/2000)
s.t.d.d.KMK 251/2002
HARGA JUAL
PPN =DPP PPN
XTarif
DPP PPNDPP PPNPASAL 1 ANGKA 17PASAL 1 ANGKA 17
PPn & PPnBm12
SAAT PEMBAYARAN( PASAL 11 (2) )• SAAT PENYERAHAN
BKP/JKP• SAAT IMPOR BKP• SAAT PEMANFAATAN
BKP TDK BERWUJUD/JKP DR. LUAR PABEAN
• EKSPOR BKP( PASAL 11 (1) )
APABILA PEMBAYARANDITERIMA SEBELUM
TERJADINYA:• PENYERAHAN BKP/JKP• PEMANFAATAN BKP TDK
BERWUJUD / JKP DARILUAR DAERAH PABEANDI DLM DRH PABEAN
DJP DAPAT MENETAPKAN SAAT LAIN SEBAGAI SAATTERHUTANGNYA PAJAK
(PASAL 11 (4) )
SAAT TERUTANG PPN SAAT TERUTANG PPN (PASAL 11 UU PPN)(PASAL 11 UU PPN)
Pasal 13 PP 143/2000 s.t.d.d.PP 24/2002
PPn & PPnBm13
SAAT TERUTANGNYA PPNSAAT TERUTANGNYA PPN
BKP
JKP
DETAILBKP Berwujud Bergerak
Saat penyerahan; atau Saat Pembayaran
BKP Berwujud Tidak Bergerak
BKP Tidak Berwujud
Jasa Pemborong Bangunan
Selain Pemborong Bangunan
JKP dari luar Daerah Pabean
-Saat Pembayaran Saat dan SaatPenyerahan hak
-Saat dinyatakan sbg Piutang;-Saat harga ditagih; -Saat diterima pembayaran;-Saat kontrak ditandatangani.
-Saat brg/fasilitas tersedia;-Saat dilakukan penagihan;-Saat pembayaran.
= BKP tidak berwujud
-Saat pembayaran uang muka-Saat Pembayaran termijn; -Saat pembuatan berita acara;
PPn & PPnBm14
TEMPAT TERUTANGPPN ( PASAL 12 )
PKP IMPOR
PEMANFAATANBKP TDK BERWUJUD/
JKP DARI LUARDAERAH PABEAN
• TEMPAT TINGGAL• TEMPAT KEDUDUKAN• TEMPAT KEGIATAN
USAHA• TEMPAT LAIN
DITETAPKAN OLEHDIRJEN PAJAK
( PASAL 12 (1) )
TEMPAT BKPDIMASUKANKE DALAM
DAERAH PABEANDAN DIPUNGUT
MELALUIDJBC
( PASAL 12 (3) )
TEMPAT TINGGALTEMPAT KEDUDUKAN
ATAU TEMPATUSAHA ORANG PRIBADI ATAU
BADAN
( PASAL 12 (4) )
DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PPN
PASAL 12 AYAT (2) UU PPN
PPn & PPnBm15
TERLETAK PADASATU WILAYAH
KERJA KPP
TERLETAK PADA WILAYAH KERJAKPP YG BERBEDA
PKP MEMILIH SALAHSATU TEMPAT PAJAK
TERHUTANG
TERUTANG DI SETIAPTEMPAT KEGIATAN
USAHA
CUKUP MEMILIKISATU NPPKP
WAJIB DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
DI SETIAP KPP YBS.
PKP MEMPUNYAI SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA DI LUAR TEMPAT
TINGGAL/TEMPAT KEDUDUKAN
DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS UNTUK MEMILIHSATU TEMPAT ATAU LEBIH SBG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK
( SENTRALISASI / PEMUSATAN PPN )
• KEGIATAN PENYERAHAN BKP / JKP UNTUK SEMUA TEMPATKEGIATAN USAHA HANYA DILAKUKAN OLEH SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA
• ADM. PENJUALAN & KEUANGAN DISELENGGARAKAN TERPUSAT PADA SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA
• FAKTUR PAJAK & FAKTUR PENJUALAN DIBUAT OLEH PUSAT
PPn & PPnBm16
FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK( PASAL 1 ANGKA 23 )
BUKTI PUNGUTAN PAJAK YG
YG. DIBUATOLEH PKP
YG. DIGUNAKANOLEH DJBC
ATAS ATAS
PENYERAHAN BKP/JKP IMPOR BKP
PPn & PPnBm17
Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahanBKP/JKP dlm hal pembayaran diterima setelah bulanpenyerahan, kecuali apabila pembayaran diterimasebelum akhir bulan berikutnya, maka FP Standar harusdibuat pada saat diterimanya pembayaran.
Pada saat pembayaran, dlm hal pembayaran terjadi sebelumpenyerahan BKP/JKP.
Pada saat pembayaran termijn, dalam hal Penyerahansebagian tahap pekerjaan.
Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepadaPemungut PPN (WAPU).
FP Gabungan dibuat paling lambat pada akhir bulanberikutnya setelah bulan penyerahan, kecuali jikaterjadi pembayaran maka atas pembayaran tersebutdibuatkan FP Standar tersendiri.
SAAT PEMBUATAN SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK
KEP-549/PJ./2000 S.T.D.T.D. KEP-433/PJ./2002
PPn & PPnBm18
FAKTUR PAJAK STANDAR:FAKTUR PAJAK YG BENTUK & ISINYA SESUAI DENGAN PASAL 13 (5) UU PPNDIATUR DALAM KEP-549/PJ.2000 s.t.d.d.KEP-323/PJ/2001 dan KEP-433/PJ./2002
FAKTUR PAJAK GABUNGAN:FP STANDAR YG DIBUAT UNTUK PENYERAHAN SATU BULAN TAKWIMPASAL 13 AYAT (2) UU PPN
FAKTUR PAJAK SEDERHANA:DIATUR DALAM KEP-524/PJ./2000 s.t.d.d.KEP-425/PJ./2001
DOKUMEN TERTENTU YG DIPERLAKUKAN SBG FAKTUR PAJAK STANDAR
DIATUR DALAM KEP-522/PJ/2000 s.t.d.d. KEP-312/PJ./2001
JENISJENIS--JENIS FAKTUR PAJAKJENIS FAKTUR PAJAK
PPn & PPnBm19
FAKTUR PAJAK STANDARFAKTUR PAJAK STANDARFAKTUR PAJAK STANDAR
HARUS MENCANTUMKAN( PASAL 13 (5) )
NAMA, ALAMAT, NPWP, YG MENYERAHKAN BKP/JKP
NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP
JENIS BARANG ATAU JASA, JUMLAH HARGA JUALATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA
PPN YG DIPUNGUT
PPn BM YG DIPUNGUT
KODE,NO.SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTURNAMA, JABATAN & TANDA TANGAN YG BERHAK
MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK HARUS DIISI SECARALENGKAP,JELAS, BENAR &
DITANDATANGANI OLEH PEJABATYG DITUNJUK OLEH PKP
FAKTUR PAJAK YG DIISISESUAI DG KETENTUAN
DISEBUTFAKTUR PAJAK STANDAR
DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK
( PASAL 13 (6) )
PPn & PPnBm20
FAKTUR PAJAK SEDERHANAFAKTUR PAJAK SEDERHANA( PASAL 13 (7) )
PKP YG MELAKUKANPENYERAHAN
KEPADA• KONSUMEN AKHIR dan
•TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA
DAPAT MEMBUAT
MINIMAL HARUS MEMUAT :
NAMA, ALAMAT, DAN NPWP YGMENYERAHKAN BKP ATAU JKP
JENIS & KUANTUM
JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YG SUDAH TERMASUK
PAJAK ATAU BESARNYA PAJAKDICANTUMKAN SECARA TERPISAH
TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA
FAKTUR PAJAK SEDERHANA
PPn & PPnBm21
DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDARSEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
PASAL 13 AYAT (6)PASAL 13 AYAT (6)
KEP. Dirjen PajakKEP-522/PJ./2000 s.t.d.d.
KEP-312/PJ./2001Dokumen-dokumen yg dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar:a. PIB yang dilampiri SSP/bukti pungutan pajak oleh DJBC untuk impor BKPb. PEB yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari DJBC dan dilampiri
dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yg tidak terpisahkan dengan PE;c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat oleh BULOG/DOLOG
untuk penyaluran tepung terigu;d. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA
untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM;e. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.f. Ticket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Deliverry Bill, yang dibuat
untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;g. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP
dari luar Daerah Pabean;h. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;i. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.
Minimal harus memuat:a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;b. Nama dan alamat penerima dokumen;c. NPWP dalam hal penerima dokumen adalah sebagai WPDN;d. Jumlah satuan barang apabila ada; e. Dasar Pengenaan Pajak; f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.
SYARAT
PPn & PPnBm22
LARANGAN MEMBUAT LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK
PASAL 14PASAL 14
ORANG PRIBADI / BADAN YGTIDAK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
DILARANG MEMBUAT FAKTUR PAJAK
DLM HAL FAKTUR PAJAK TELAH DIBUAT
PAJAK YG TERCANTUMDLM FAKTUR PAJAK
HARUS DISETORKAN
KAS NEGARA
KE
PPn & PPnBm23
SANKSI & SANKSI & ASPEK PAJAK ASPEK PAJAK TERKAIT FPTERKAIT FP
PKP Penjual PKP Pembeli
KESALAHAN:
Jika terlambatlebih dari 3 bulan
tidak dianggapsbg FP Standar
TERLAMBAT MEMBUAT
FAKTUR PAJAK 2% X DPP PPN
FAKTUR PAJAK TIDAK DIISI
LENGKAP
PPN tidak dapatdikreditkan
2% X DPP PPN
PPn & PPnBm24
RETUR BKPRETUR BKP( PASAL 5A )( PASAL 5A )
PK DAN PPn BM TERUTANGOLEH PKP PENJUAL
PPN DAN PPn.BMPENYERAHAN BKP
YANGDIKEMBALIKAN
MENGURANGI
PM DARI PKP PEMBELI DG CATATAN PM TSBTELAH DIKREDITKAN
BIAYA ATAU HARTA BAGI PKP PEMBELI DLM HAL
PAJAK ATAS BKP YG DIKEMBALIKAN TELAH
DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU TELAH DIKAPITALISIR
PADA MASA PAJAKTERJADINYA
PENGEMBALIAN BKP TSB
TATACARA DITETAPKAN DGN
KEP.MEN. KEUANGAN(KMK 596/1994)
ATAS
PPn & PPnBm25
PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA PEMUNGUT PPNPEMUNGUT PPN
PASAL 16 A (1) PASAL 16 A (1)
PENYERAHAN BKP / JKP KEPADA PEMUNGUT PPN
DILAPORKAN
DISETOR
DIPUNGUT
PAJAK TERUTANG
PEMUNGUTPPN
OLEH
• BENDAHARAWANPEMERINTAH
• KPKN
Tatacara pemungutan, penyetoran,& pelaporan diatur dgn KMK
No. 563/KMK.03/2003
PPn & PPnBm26
PAJAK MASUKAN YG DAPAT PAJAK MASUKAN YG DAPAT DIKREDITKANDIKREDITKAN
HARUS MEMENUHI SYARAT:
MATERIAL
FORMAL
BERHUBUNGAN LANGSUNG DGN KEGIATAN USAHA YG
PENYERAHANNYA TERUTANG PPN (PRODUKSI, DISTRIBUSI,
PEMASARAN & MANAJEMEN)
BENTUK, KOLOM & ISIAN SESUAI DGN KEP-
549/PJ./2000 s.t.d.d.KEP-323/PJ./2001 & KEP-433/PJ./2002
DIISI LENGKAP, BENAR, & DITANDATANGANI ORANG YG
BERWENANG
DIBUAT TEPAT WAKTU(KEP-424/PJ./2003)
PPn & PPnBm27
PENGELUARAN UNTUK:
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (6)
PEROLEHAN BKP/JKP YG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHIKETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (5)
PEROLEHAN BKP/JKP YG BKT PUNGUTAN PAJAKNYA BERUPA FAKTUR PJK SEDERHANA
PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA
PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR, SEDAN, JEEP, STATION WAGON,VAN& COMBI KECUALI BRG DAGANGAN ATAU UNTUK DISEWA
PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PAJAK MASUKAN YG TDK DPT PAJAK MASUKAN YG TDK DPT DIKREDITKANDIKREDITKAN
PASAL 9 AYAT (8) PASAL 9 AYAT (8)
PPn & PPnBm28
PENGKREDITAN PAJAK PENGKREDITAN PAJAK MASUKANMASUKAN
PASAL 9 AYAT (2) S.D. (4) & PASAL 13 PASAL 9 AYAT (2) S.D. (4) & PASAL 13
PM DAPAT DIKREDITKAN DG PK MASA PAJAK YG SAMA
( PASAL 9 (2) )
JIKA TDK ADA PK PADA MASA PAJAK YBS, PM TETAP DPT DIKREDITKAN
(PASAL 9 (2A) )
PK > PM PM > PK
SELISIH DIBAYAROLEH PKP
(PASAL 9 (3) )
SELISIH DAPAT DIRESTITUSIATAU DIKOMPENSASI
(PASAL 9 (4) )
PENGHITUNGAN DAN TATA CARARESTITUSI DIATUR DGN KEP-DJP
(PSL 9 (13) )
PPn & PPnBm29
PENGKREDITAN PM PADA PENGKREDITAN PM PADA MASA PAJAK TIDAK SAMAMASA PAJAK TIDAK SAMA
PASAL 9 AYAT (9) PASAL 9 AYAT (9)
PAJAK MASUKANDAPAT DIKREDITKAN
PADA MASA PAJAKBERIKUTNYA
SELAMBATNYA 3 BULANSETELAH BERAKHIRNYA
MASA PAJAK
SYARAT: BELUM DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU DIKAPITALISASI DAN BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN
PPn & PPnBm30
PENYERAHAN YG TERUTANG PAJAK
PENYERAHAN YG TDKTERUTANG PAJAK
DAPAT DIKETAHUIDG PASTI DARI
PEMBUKUAN
PM TIDAK DAPATDIKETAHUI
DENGAN PASTI
PM YG TERKAITDG PENYERAHAN YG TERUTANG PPN
DAPAT DIKREDITKAN
PENGKREDITAN PMDIATUR DENGAN
KEP.MEN.KEU.No. 575/KMK.04/2000
PENYERAHAN DALAM SUATU PENYERAHAN DALAM SUATU MASA PAJAKMASA PAJAKPASAL 9 AYAT (5) & (6) PASAL 9 AYAT (5) & (6)
PAJAK MASUKAN
PM YG TELAH DIKREDITKAN HARUS DIHITUNG KEMBALI
PADA AKHIR THN BUKU
PPn & PPnBm31
PPN TIDAK DIPUNGUT ATAU PPN TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKANDIBEBASKAN
PASAL 16BPASAL 16B
KEGIATAN DI KAWASAN TERTENTU / TEMPAT TERTENTU DLM DRH PABEAN
PEMANFAATAN JKP TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN
PENYERAHAN BKP TERTENTU ATAUPENYERAHAN JKP TERTENTU
IMPOR BKP TERTENTU
PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUDTERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN
DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH, a.l.:PP 146/2000; PP 12/2001 s.t.d.t.d. PP 46/2003.
PPn & PPnBm32
OBJEK OBJEK PPnPPn BMBM(PASAL 5 UU PPN)(PASAL 5 UU PPN)
DIKENAKAN SEKALI
PENYERAHAN BKP MEWAH
OLEH PENGUSAHA YANG MENGHASILKAN
BKP MEWAH DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DAN PEKERJAANNYA
IMPOR BKP MEWAH
DI DALAM DAERAH PABEAN
PPn & PPnBm33
PPN DI BATAMPPN DI BATAMPPN/PPn BM TIDAK DIPUNGUT ATAS:• IMPOR BKP; DAN• PEROLEHAN BKP DARI DALAM DAERAH PABEAN,
YG AKAN DIGUNAKAN UTK MENGHASILKAN BKP YANG DIEKSPOR.
• PKP YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP WAJIB MENERBITKAN FP YG DICAP “ PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut Sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003”
• ATAS IMPOR BKP DJBC MEMBUBUHKAN CAP “ PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut Sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003” PADA SETIAP LEMBAR PIB.
APABILA BKP TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BKP UNTUK DIEKSPOR, PPN/PPn BM YG TIDAK DIPUNGUT HARUS DIBAYAR KEMBALI DITAMBAH SANKSI SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU.
PPn & PPnBm34
YANG DIKENAKAN PPN YANG DIKENAKAN PPN DI BATAMDI BATAM
PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN ATAU JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM KB BATAM.
• IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BKP SELAIN YG AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN MENGHASILKAN BKP YG DIEKSPOR; DAN
• PENYERAHAN JKP DI/KE/DARI KB BATAM
TERUTANG PPN/PPn BM YANG PENGENAANNYA DILAKUKAN SECARA BERTAHAP SESUAI KMK.
TERHADAP:
DASAR HUKUM:• PP NOMOR 63 TAHUN 2003• KMK 583/KMK.03/2003
PPn & PPnBm35
BATASAN PENGUSAHA BATASAN PENGUSAHA KECIL PPNKECIL PPN
KMK 571/KMK.03/2003
PENGUSAHA KECIL ADALAH PENGUSAHA YG MELAKUKAN PENYERAHAN:
BKP JKP BKP dan JKP
YANG
JUMLAH PEREDARAN BRUTO ATAU PENERIMAAN BRUTO TIDAK LEBIH DARI Rp 600 JUTA.
PPn & PPnBm36
PENGUSAHA KECILPENGUSAHA KECILYANG
SAMPAI DENGAN SUATU BULAN DALAM TAHUN BUKU, JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN ATAU PENERIMAAN BRUTONYA
MELEBIHI Rp 600 JUTA
MAKA
WAJIB MELAPORKAN USAHANYA UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP PALING LAMBAT PADA AKHIR BULAN BERIKUTNYA
• APABILA S.D AKHIR BULAN BERIKUTNYA TIDAK MELAPORKAN UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP, MAKA SAAT PENGUKUHAN ADALAH AWAL BULAN BERIKUTNYA.
• KEWAJIBAN UTK MEMUNGUT PPN DIMULAI SEJAK SAAT PENGUKUHAN MENJADI PKP.
PPn & PPnBm37
PEMUNGUT PPN DAN PEMUNGUT PPN DAN PPnPPn BM BM (WAPU PPN/(WAPU PPN/PPnPPn BM)BM)
KMK 563/KMK.03/2003
SEJAK 1 JANUARI 2004, PEMUNGUT PPN DAN PPn BM HANYA BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KPKN.
BADAN-BADAN TERTENTU TIDAK LAGI MENJADI PEMUNGUT PPN, KECUALI:
ATAS PENYEREHAN BKP/JKP YANG PENYERAHANNYA DILAKUKAN PALING LAMBAT PADA 31-12-2003 DAN FP-NYA
DITERBITKAN SEBELUM 31-01-2004.
WAJIB MEMUNGUT PPN/PPn BM TERUTANG DAN MENYETORKANNYA PALING LAMBAT 31 JAN 2004.
PPn & PPnBm38
JASA ANGKUTAN UMUM DI JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIRDARAT DAN DI AIR KMK 527/2003
jo. KEP-395/2001
JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT, TERMASUK JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN, JASA ANGKUTAN TAKSI, DAN JASA ANGKUTAN KERETA API.
JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR, TERMASUK JASA ANGKUTAN UMUM DI LAUT, JASA ANGKUTAN ANGKUTAN UMUM DI SUNGAI DAN DANAU, DAN JASA ANGKUTAN UMUM PENYERBERANGAN.
• ADA PERJANJIAN LISAN/TULISAN. TDK TERMASUK DLM PENGERTIAN PERJANJIAN: TIKET, KARCIS, BUKTI PEMBAYARAN JASA, B/L, DLL;
• WAKTU/TEMPAT PENGANGKUTAN TELAH DITETAPKAN SESUAI PERJANJIAN; DAN
• KENDARAAN ANGKUTAN DIGUNAKAN HANYA UTK MENGANGKUT MILIK SATU ORANG DAN ATAU ORANG YG TERIKAT PERJANJIAN.
TIDAK DIKENAKAN PPN KECULAI DILAKUKAN DGN CARA:
PPn & PPnBm39
SENTRALISASI / PEMUSATAN SENTRALISASI / PEMUSATAN PPNPPN
WAJIB MEMBERITAHUKAN
WP BESARKEP-515/PJ/2000 s.t.d.t.d. KEP-
389/PJ./2003, DANKEP-390/PJ./2003
WP BUMNKEP-394/PJ./2003
WP YG MENYAMPAIKAN SPM PPN/PPn BM DGN CARA E-
FILINGKEP-128/PJ./2003
MENGAJUKAN PERMOHONANSYARAT UTAMA: UNIT YG DIPUSATKAN HANYA
MENGADMINISTRASIKAN PERSEDIAAN & PEMBELIAN UNTUK OPERASIONAL UNIT YBS, DGN DANA KAS KECIL (TIDAK BERLAKU
UNTUK PABRIK)PEDAGANG ECERAN: JIKA KEGIATAN & ADM PEMBELIAN UNTUK
SELURUH OUTLET DIPUSATKAN(KEP-128/PJ./2003)
OTOMATIS
SELAIN WP TERSEBUT DI ATAS
PPn & PPnBm40
TempatTempat PembayaranPembayaran//PenyetoranPenyetoran PajakPajak
KantorKantor Pos Pos dandan GiroGiroBank Bank PemerintahPemerintah, , kecualikecuali BTNBTNBank Bank PembangunanPembangunan DaerahDaerahBank Bank DevisaDevisaBankBank--bank lain bank lain penerimapenerima setoransetoran pajakpajakKantorKantor DirektoratDirektorat JenderalJenderal Bea Bea dandanCukaiCukai, , KhususKhusus untukuntuk imporimpor tanpatanpa LKPLKP
PPn & PPnBm41
SaatSaat pembayaranpembayaran//penyetoranpenyetoran PPN/PPN/PPnPPn BMBM
PPN PPN dandan PPnPPn BM yang BM yang dihitungdihitung sendirisendiri oleholeh PKP PKP harusharus disetorkandisetorkan paling paling lambatlambat tanggaltanggal 15 15 bulanbulantakwimtakwim berikutnyaberikutnya setelahsetelah bulanbulan MasaMasa PajakPajak..ContohContoh : : MasaMasa PajakPajak JanuariJanuari 1996, 1996, penyetoranpenyetoranpaling paling lambatlambat tanggaltanggal 15 15 PebruariPebruari 1996.1996.PPN PPN dandan PPnPPn BM yang BM yang tercantumtercantum dalamdalam SKPKB, SKPKB, SKPKBT, SKPKBT, dandan STP STP harusharus dibayardibayar/ / disetordisetor sesuaisesuaibatasbatas waktuwaktu yang yang tercantumtercantum dalamdalam SKPKB, SKPKB, SKPKBT, SKPKBT, dandan STP STP tersebuttersebut..PPN/ PPN/ PPnPPn BM BM atasatas ImporImpor, , harusharus dilunasidilunasi bersamaanbersamaandengandengan saatsaat pembayaranpembayaran Bea Bea MasukMasuk, , dandan apabilaapabilapembayaranpembayaran Bea Bea MasukMasuk ditundaditunda/ / dibebaskandibebaskan, , harusharusdilunasidilunasi padapada saatsaat penyelesaianpenyelesaian dokumendokumen ImporImpor
PPn & PPnBm42
LanjutanLanjutan……..
PPN/PPN/PPnPPn BM yang BM yang pemungutannyapemungutannya dilakukandilakukan oleholeh::BendaharawanBendaharawan PemerintahPemerintah, , harusharus disetordisetor selambatselambat--lambatnyalambatnya tanggaltanggal 7 7 bulanbulan takwimtakwim berikutnyaberikutnya setelahsetelah MasaMasaPajakPajak berakhirberakhir..PemungutPemungut PPN PPN selainselain BendaharawanBendaharawan PemerintahPemerintah, , harusharusdisetordisetor selambatselambat--lambatnyalambatnya tanggaltanggal 15 15 bulanbulan takwimtakwimberikutnyaberikutnya setelahsetelah MasaMasa PajakPajak berakhirberakhir..DirektoratDirektorat JenderalJenderal Bea Bea dandan CukaiCukai yang yang memungutmemungut PPN/ PPN/ PPnPPn BM BM atasatas ImporImpor, , harusharus menyetormenyetor dalamdalam jangkajangka waktuwaktuseharisehari setelahsetelah pemungutanpemungutan pajakpajak dilakukandilakukan. .
PPN PPN daridari penyerahanpenyerahan gulagula pasirpasir dandan tepungtepung teriguteriguoleholeh BadanBadan UrusanUrusan LogistikLogistik (BULOG), (BULOG), harusharus dilunasidilunasisendirisendiri oleholeh PKP PKP sebelumsebelum SuratSurat PerintahPerintahPengeluaranPengeluaran BarangBarang (D.O) (D.O) ditebusditebus..
Recommended