R EGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN Disampaikan pada :

REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN

Disampaikan pada :Rapat Koordinasi Nasional IAI

Jakarta, 18 Juni 2011

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

PENDAHULUAN (1)

Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

Ditetapkan 3 Mei 2011

Diundangkan 1 Juni 2011

Terdiri dari 7 Bab, 39 Pasal

PENDAHULUAN (2)

Bab I. Ketentuan Umum

Bab II. Registrasi

Bab III. Izin Praktik dan Izin Kerja

Bab IV. Komite Farmasi Nasional

Bab V. Pembinaan dan Pengawasan

Bab VI. Ketentuan Peralihan

Bab VII. Ketentuan Penutup

Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

by whom

STRA SIPA , SIKA atau SIKTTK

how

what

where

ED

•Dikeluarkan o/ Menteri•Menteri mendelegasikan kepd KFN

• Dikeluarkan o/ Kepala DinKes Kab/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan

•Permohonan kepd Ka DinKes

Kab/Kota•Tembusan kepd Ka DinKes Prov

•Permohonan kepd KFN•Tembusan kepada DirJen Binfar & Alkes dan PP Org. Profesi•Dpt on line

Pusat (Jakarta)•Tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan

•5 (lima) Tahun

- berlaku sepanjang STRA atau STRTTK masih berlaku - Tempat praktek/bekerja msh sesuai dg yg tercantum dlm SIPA, SIKA atau SIKTTK

STRTTK

•Dikeluarkan o/ Menteri•Menteri mendelegasi kepd Ka DinKes Prov

•Permohonan kepd Ka DinKes Prov

•Tempat menyelesaikan pendidikan

•5 (lima) Tahun

PERSYARATAN STRA (1)

Ijazah Apoteker

Sertifikat Kompetensi Apoteker

Telah mengucapkan sumpah/janji Apoteker

Surat Keterangan sehat fisik dan mental

Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi

PERSYARATAN STRA (2)

...bagi Apoteker lulusan luar negeri

Surat Keterangan telah melakukan adaptasi pendidikan Apoteker dari Institusi Pendidikan yg terakreditasi

Surat izin tinggal tetap untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perUU-an di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian bagi Apoteker WNA

SERTIFIKAT KOMPETENSI PROFESI Dikeluarkan oleh Organisasi Profesi setelah

lulus uji kompetensi

Berlaku 5 tahun dan dpt dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya

Uji kompetensi dilakukan oleh Org. Profesi melalui pembobotan Satuan Kredit Profesi (SKP)

Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan oleh KFN

TATA CARA MEMPEROLEH STRA (1)

Apoteker mengajukan permohonan kepada KFN, cc: DJ Binfar & Alkes dan PP Org. Profesi

Dapat dilakukan secara online

10 HK setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, KFN menerbitkan STRA

TATA CARA MEMPEROLEH STRA (2)

Dokumen yang dilampirkan: FC Ijazah Apoteker

FC Surat Sumpah/Janji Apoteker

FC Sertifikat Kompetensi Profesi

Surat Keterangan sehat fisik dan mental

Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanaan ketentuan etika profesi

Pas foto terbaru berwarna uk 4x6 dan uk 2x3 masing-masing sebanyak 2 lembar

APOTEKER BARU LULUS

DAFTAR NAMA APOTEKER BARU

DAFTAR NAMA APOTEKER BARU

Org. Profesi

Fakultas Farmasi xxx

PELANTIKAN & PENGUCAPAN SUMPAH APOTEKER

Kolektif, 1 bln sebelum pelantikan

KFN

2 minggu sebelum pelantikan

2 minggu sebelum

pelantikan

STRASTRASERTIFIKAT KOMPETENSI

SERTIFIKAT KOMPETENSI

REGISTRASI ULANG

Registrasi ulang dilakukan sesuai tata cara memperoleh STR dengan melampirkan STRA yang lama

Harus dilakukan minimal 6 (enam) bulan sebelum STRA habis masa berlakunya

PENCABUTAN STRA (1)

STRA dapat dicabut karena: Permohonan ybs

Pemilik STRA tdk lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan surat keterangan dokter

Melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian

Melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yg dibuktikan dengan putusan pengadilan

IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA (1)

SIPA: Apoteker penanggung jawab di fasilitas

pelayanan kefarmasian

Apoteker Pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian

SIKA bagi Apoteker yg melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran

IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA (2)

SIPA bagi Apoteker penanggung jawab atau SIKA hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian

Apoteker PJ di Puskesmas dapat menjadi Apoteker Pendamping di luar jam kerja

SIPA Pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian

TATA CARA MEMPEROLEH SIPA atau SIKA (1)

Apoteker mengajukan permohonan kepada Kepala Dina Kesehatan Kab/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dillaksanakan, cc: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Untuk permohonan SIPA sbg Apoteker Pendamping hrs dinyatakan permintaan SIPA untuk tempat PK pertama, kedua atau ketiga

20 HK setelah permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, Ka Dinkes Kab/Kota menerbitkan SIPA atau SIKA

TATA CARA MEMPEROLEH SIPA atau SIKA (2)

Dokumen yang dilampirkan: FC STRA

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran

Surat rekomendasi dari organisasi profesi

Pas foto terbaru berwarna uk 4x6 dan uk 3x4 masing-masing sebanyak 2 lembar

PENCABUTAN SIPA atau SIKA (1)

SIPA atau SIKA dapat dicabut karena: Permohonan ybs

STRA tidak berlaku lagi

Ybs tidak bekerja pd tempat yg tercantum dlm surat SIPA atau SIKA

Ybs tdk lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan ditetapkan dg surat keterangan dokter

Melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian

Melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yg dibuktikan dengan putusan pengadilan

KOMITE FARMASI NASIONAL

SEKRETARIAT

DIVISI SERTIFIKASI & REGISTRASI

DIVISI PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

•PNS•BERTGGJWB KEPD SES •DJ BINFAR & ALKES

KOMPOSISI:•Kemenkes 2•BPOM 1•Org. Prof. 3•Org. TTK 1•Perhimpunan PTFI 1•Kemendiknas 1

DIVISI PEDIDIKAN DAN PELATIHAN

BERKELANJUTAN

KOMITE FARMASI NASIONAL (1)

Ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan DJ Binfar & Alkes

Untuk anggota KFN yang berasal dari organisasi atau perhimpunan harus diusulkan oleh organisasi atau perhimpunan ybs kepd DJ Binfar & Alkes

Masa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode

Ketua KFN harus seorang apoteker

KOMITE FARMASI NASIONAL (2)

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, KFN dapat membentuk tim ad hoc, yang bertugas menyelesaikan dugaan pelanggaran disiplin

Ketentuan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran disiplin diatur oleh KFN

KOMITE FARMASI NASIONAL (3)

Pembinaan dan pengawasan thd pelaksanaan dan penerapan peraturan ini dilakukan oleh DJ Bina Kefarmasian & Alkes, Ka Dinkes Prov, Kab/Kota, organisasi dan/atau perhimpunan terkait sesuai dg fungsi dan tugas masing-masing

Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan secara berjenjang kepada DJ

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Apoteker yg sudah memiliki SP atau SIK dianggap telah memiliki STRA, SIPA atau SIKA

Wajib MENGGANTI SP atau SIK dg STRA dan SIPA/SIKA paling lambat 31 Agustus 2011

Mendaftar melalui website KFN selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tgl 31 Agustus 2011, dg melampirkan: FC KTP/Sim/Paspor

FC Ijazah Apoteker

SIK atau SP

Pas foto terbaru berwarna uk 4x6 dan uk 2x3 masing-masing sebanyak 2 lembar

KETENTUAN PERALIHAN (1)

Setelah mendapatkan STRA pertama kalinya, wajib mengurus SIPA atau SIKA

Masa berlaku STRA, SIPA, SIKA diberikan berdasarkan tanggal kelahiran apoteker

KETENTUAN PERALIHAN (2)

KFN: Finalisasi website

Penetapan keanggotaan

Proses PENGGANTIAN: Data-base SIK terdahulu (DJ POM) dan SP (Biro

Kepegawaian) otomatis ditetapkan STRA, foto diserahkan/dikirimkan lgs bisa diserahkan STRA kepada ybs

Secara manual (perorangan atau kolektif)

Tidak dikenakan biaya

Sosialisasi dan advokasi

TINDAK LANJUT

Jumat, 17/06/2011 11:58 WIB

Visiting Apoteker Cegah Dokter Jualan Obat

Tya Eka Yulianti - detikBandung

Bandung - Imbauan Menteri Kesehatan agar apoteker mengunjungi pasiennya salah satu alasannya agar penggunaan obat generik dapat lebih meningkat. Selain itu, untuk mencegah praktik dokter yang menjual sendiri obat pada pasiennya.

"Obat generik harus lebih ditingkatkan pemakaiannya. Saat berdiskusi dengan dokter, apoteker bisa meminta agar pasien diberi obat generik," ujar Menteri Kesehatan dalam press confrence 5th Conference of Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) di Aula Barat ITB, Jalan Ganeca, Jumat (17/6/2011).

Saran penggunaan obat generik diberikan karena harganya lebih terjangkau namun tetap berkualitas. Selain itu pendampingan apoteker pada pasien dalam pemberian obat dilakukan untuk mencegah adanya dokter yang menjual langsung obat pada pasiennya.

"Dokter tidak diperkenankan menjual obat, kecuali di daerah yang tidak ada apotek dan apoteker. Pasien seharusnya mendapat obat dari pelayanan farmasi," katanya.

Ia pun berharap, peran apoteker dalam pelayanan kesehatan dapat lebih dikuatkan.

(tya/ern)