View
240
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 1/122
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 2/122
i
RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH PASCABENCANA GEMPABUMI DI PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH,
2 SEPTEMBER 2009
Kejadian bencana gempabumi mengguncang wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan
sekitarnya pada hari Rabu, 2 September 2009, jam 14:55 WIB. Sesuai informasi dari BMKG,
pusat gempa berada 142 km barat daya Tasikmalaya pada koordinat 8,24 LS – 107,32 BT, pada
kedalaman 30 km di bawah permukaan laut. Sementara USGS (United States Geological Survey)
mencatat gempa tersebut dengan magnitude 7,4 SR pada kedalaman 60 km di bawah
permukaan laut.
Kuatnya gempa tersebut juga dapat dirasakan di Bandung (144 km dari pusat gempa),
Sukabumi (156 km dari pusat gempa), Jakarta (242 km dari pusat gempa), dan juga beberapa
kota lain di Jawa Barat dan sekitarnya. Gempa juga dapat dirasakan di kota lainnya seperti
Yogyakarta dan Solo.
Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan Satkorlak Penanggulangan Bencana (PB)
Provinsi Jawa Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 25
September 2009 jam 06.00 WIB, korban pascabencana gempa bumi di Selatan Jawa Barat
tercatat 81 jiwa meninggal dunia, 1.917 jiwa korban luka berat dan luka ringan serta pengungsi
sejumlah 50.964 KK (194.719 jiwa) yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
Di samping itu pula berdasarkan pemutakhiran data tanggal 14 Oktober 2009 tercatat di
Provinsi Jawa Barat 45.690 rumah rusak berat, 94.862 rumah rusak sedang dan 119.374 rumah
rusak ringan. Jumlah terbanyak korban meninggal berada di Kabupaten Cianjur, akibat
tertimbun tanah longsor yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Dampak bencana gempa di
Kabupaten Cilacap tidak menimbulkan korban jiwa meninggal dunia, namun cukup banyak
kerusakan fisik yang terjadi. Dampak bencana di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
mengakibatkan 1.007 rumah rusak berat, 108 rumah rusak sedang dan 2.150 rumah rusak ringan.
Dampak bencana juga mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas kesehatan, yaitu
rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu, fasilitas pendidikan mulai dari taman
kanak‐kanak sampai tingkat SMU, termasuk madrasah, pasar dan sejumlah besar gedung
pemerintah termasuk kantor kecamatan dan balai desa.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 3/122
ii
Perkiraan kerusakan dan kerugian pascabencana mengindikasikan bahwa
kerusakan dan kerugian terparah terjadi pada komponen perumahan dengan nilai kerusakan
dan kerugian mencapai Rp. 6,9 triliun. Sektor infrastruktur mengalami kerusakan dan kerugian
mencapai Rp. 16,8 miliar, diikuti sektor sosial Rp. 755,4 miliar, sektor ekonomi Rp. 7,6 miliar,
dan sektor pemerintahan sebesar Rp. 156 miliar; sehingga total nilai kerusakan dan kerugian
tercatat Rp 7,9 triliun.
Potensi bencana alam di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir,
kekeringan, angin topan dan gerakan tanah/longsor. Pembelajaran untuk Provinsi Jawa Barat
yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah belum tersedianya system peringatan dini dan
pengenalan terhadap faktor‐faktor penyebab risiko bencana; kurangnya pengetahuan dan
kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan belum tersedianya kerangka
kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.
Prinsip, kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi
Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah adalah menggunakan kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai sarana membangun komunitas, membuka lapangan kerja
dan menstimulasi ekonomi masyarakat dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan dengan pendekatan pengurangan risiko bencana. Strategi pemulihan pasca
bencana terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu: 1) Pemulihan perumahan dan prasarana
permukiman; 2) Pemulihan prasarana publik dan 3) Pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dengan pertimbangan skala dan dampak kerusakan yang ditimbulkan, pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi dilaksanakan selama 2 tahun anggaran; yaitu dimulai dengan persiapan pada
triwulan IV tahun anggaran 2009, selama tahun anggaran 2010 dan berakhir pada tahun
anggaran 2011.
Strategi umum pemulihan pasca bencana gempa bumi di wilayah selatan Provinsi Jawa
Barat ditetapkan dengan memperhatikan:
a) Sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
b) Kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
c) Kemanfaatan dan efektivitas bantuan bagi korban bencana alam;
d) Lingkup luas wilayah, yaitu 15 (limabelas) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat
dan 1 (satu) kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang Undang
Nomor 25 Tahun 2004. Pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 4/122
iii
APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten dan masyarakat. Rencana Aksi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi merupakan kebijakan yang di‐integrasikan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional dan daerah, sesuai amanat Undang Undang no. 25 tahun 2004. Dalam
kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, Rencana
Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk
penyusunan RAPBN, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
penyusunan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang‐undangan.
Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi adalah pemerintah daerah berkoordinasi
dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi dilakukan secara sistematis, terpadu dan terkoordinasi sehingga kebutuhan untuk
memperbaiki sarana dan parasarana di setiap sektor dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemantauan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan sebagai upaya
pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan evaluasi pelaksanaan dilakukan
dalam rangka pencapaian standar minimum pelayanan dan peningkatan kinerja
penanggulangan bencana serta sesuai dengan peraturan dan perundang‐undangan. Kegiatan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari APBN
dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Penanggulangan Bencana
Nasional. Untuk sumber pendanaan APBD Provinsi dan APBD Kabaupaten/Kota maka kegiatan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pengakhiran masa tugas dilaksanakan melalui langkah‐langkah peñatausahaan aset
rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibiayai APBN untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan.
Kesinambungan pemulihan pascabencana dilaksanakan melalui reformasi kerangka
peraturan penanggulangan bencana ke dalam kerangka pembangunan daerah jangka menengah
dan panjang, dan reformasi kelembagaan penanggulangan sesuai amanat Undang Undang
Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 5/122
iv
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ................................................................................................................................................................. vii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................................................. ix
BAB I PENDAHULUAN .............. ............... .............. .............. ............... ................ ................ .............. ................ ......... 1
I.1 LATAR BELAKANG ............... ............... .............. ................ ................ ............... .............. ................ ............... .. 1
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN ............... ............... ............. ............... ................ ............... ............... ................ ......... 6
I.3 RUANG LINGKUP ................ ............... ............. ................ ............... ................ ............... ............... ................ .... 7
I.4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI .............................. 8
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH YANG TERKENA DAMPAK BENCANA ........... ................ ............ 9
II.1 PROVINSI JAWA BARAT ............. ............... ............. ............... ................ ............... ............... ................ ......... 9
II.1.1 PERUMAHAN, SARANA, DAN PRASARANA PUBIK .............. ........... ............... ............. 10
II.1.2 KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA ............... ............ ................ ............... ................ ................ . 11
II.1.3 KONDISI PEREKONOMIAN ............... .............. ............ ................ ................ ............... ............ 16
II.2 PROVINSI JAWA TENGAH ............... ............... ............. ............... ................ ................ .............. ................ .. 19
II.2.1 PERUMAHAN, SARANA, DAN PRASARANA PUBLIK ............. .............. ................ ....... 20
II.2.2 KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA ............... ............ ................ ............... ................ ............... .. 21
II.2.3 KONDISI PEREKONOMIAN ............... .............. ............ ................ ............... ................ ............ 23
BAB III PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN .............. ............ ................ ............... ................ ............ 25
III.1 KEJADIAN BENCANA DAN WILAYAH KERUSAKAN ........... .......... ................ ................ ............... .. 25
III.2 METODOLOGI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN ................ .............. ................ .......... 28
III.3 PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN DI PROVINSI JAWA BARAT DAN
KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH ........................................................................ 28
III.3.1 SEKTOR PERUMAHAN .............. ............... .............. ................ .............. ................. .............. ..... 30
III.3.2 SEKTOR INFRASTRUKTUR .............. ................ ........... ................ ............... ................ ............ 32
III.3.3 SEKTOR SOSIAL ............... ............... ............. ............... ................ ............... ............... ................ .. 33
III.3.4 SEKTOR EKONOMI ................ ................ ............. ............... ................ ................ .............. .......... 38
III.3.5 LINTAS SEKTOR .............. ................ ............. ............... ................ ............... ............... ................ .. 40III.4 DAMPAK KERUSAKAN .............. ............. ........... ................ ................ ............... ................ ............... ............ 41
III.4.1 DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT DAN
KABUPATEN CILACAP ............................................................................................................. 41
III.4.2 DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL DAN DAERAH ................... 42
III.4.3 DAMPAK TERHADAP KETENAGAKERJAAN ............. ............. .............. ................ .......... 42
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 6/122
v
BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO
BENCANA .......................................................................................................................................................... 44
IV.1 POTENSI BENCANA ALAM DI PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI JAWA TENGAH
................................................................................................................................................................................. 44
IV.1.1 POTENSI BENCANA ALAM DI PROVINSI JAWA BARAT .......... ............... ................ .. 44
IV.1.2 POTENSI BENCANA ALAM DI PROVINSI JAWA TENGAH ........ ............... ................ 55
IV.2 BELAJAR DARI PERISTIWA BENCANA GEMPA BUMI SELATAN JAWA BARAT ............... 66
IV.3 PERUBAHAN PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA ............. .............. ................ .......... 67
IV.3.1 REFORMASI PERANGKAT PERATURAN DAN KELEMBAGAAN ........... ................ 67
IV.3.2 PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA .............. ........... ............... ................ 69
IV.4 MITIGASI RISIKO BENCANA .............. ............... .............. ............... ............... ................ ............... ............. 70
IV.4.1 BEBERAPA HAL MENGENAI MITIGASI BENCANA .............. ............. ................ .......... 71
IV.4.2 UPAYA MITIGASI DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA TERKAIT DENGAN
ANCAMAN BAHAYA .................................................................................................................. 72
IV.5 KESIAPSIAGAAN .............. ............... .............. ................ ............... ................ ............... .............. ................ ..... 73
BAB V PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ................. 76
V.1 PRINSIP DASAR REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI .................. .............. ................ ............... . 76
V.2 KEBIJAKAN UMUM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ............. ............. ................ ............... 78
V.2.1 SKENARIO REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ............. ........... ............... ................ 78
V.2.2 RUANG LINGKUP KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ............... 78
V.3 STRATEGI UMUM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ............ ............... ................ ............ 79
V.3.1 STRATEGI UMUM PEMULIHAN PERUMAHAN DAN PRASARANA
LINGKUNGAN PERMUKIMAN .................. ................ ........... ................ ................ ............... .. 80
V.3.2 STRATEGI UMUM PEMULIHAN PRASARANA PUBLIK ............ .......... ................ ....... 82
V.3.3 STRATEGI UMUM PEMULIHAN SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT ......... 83
V.4 PENTAHAPAN DAN SUMBER PENDANAAN REHABILITASI REKONSTRUKSI ................ 84
V.5 PERKIRAAN KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ............ 87
BAB VI MANAJEMEN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ....................... ............... ............... ............. 97
VI.1 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ......... 97
VI.2 MEKANISME PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ................................... 100
VI.2.1 DASAR HUKUM PENDANAAN PASCABENCANA ............ ............ ............... ............... 100
VI.2.2 MEKANISME PENDANAAN .............. ............... ............ ................ ............... ................ ......... 102
VI.3 KELEMBAGAAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ..................... 104
VI.4 PERANSERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH
DALAM REHABILITASI REKONSTRUKSI ...................................................................................... 105
VI.5 PENGENDALIAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ...................... 106
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 7/122
vi
VI.6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
.............................................................................................................................................................................. 107
VI.7 PENGAKHIRAN MASA TUGAS DAN KESINAMBUNGAN PEMULIHAN ......... ................ .... 109
VI.7.1 PENATAUSAHAAN ASSET REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI .................... 110
VI.7.2 PENGAKHIRAN MASA TUGAS .............. ............... ........... ................ ................ ............... .... 110
VI.7.3 KESINAMBUNGAN PEMULIHAN PASCA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
........................................................................................................................................................... 111
LAMPIRAN
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 8/122
vii
DAFTAR TABEL Tabel I.1 Data Kerusakan Bidang Perumahan ............. .......... ................ ............... ................ .............. 3
Tabel II.1 Data Perumahan Wilayah Terkena Dampak Bencana ........ ............... ................ ....... 10
Tabel II.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota yang terkena Dampak
Bencana Alam Gempa Bumi .... ............... ............... ............ ................ ............... ................ ..... 11
Tabel II.3 Indeks Pendidikan di Kabupaten/Kota yang terkena Dampak Bencana Alam
Gempa Bumi .................................................................................................................................. 12
Tabel II.4 Indeks Kesehatan di Kabupaten/Kota yang terkena Dampak Bencana Alam
Gempa Bumi .................................................................................................................................. 14
Tabel II.5 Penduduk 10 Tahun keatas yang bekerja Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten/Kota yang terkena Dampak Bencana Alam Gempa Bumi ............... 15
Tabel III.1 Jumlah Korban Jiwa dan Pengungsi ............. ........... ................ ................ ............... ............ 25
Tabel III.2 Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian per Sektor di Provinsi Jawa
Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah(Rp Juta) ....................... ..... 29
Tabel III.3 Rekapitulasi Kerusakan Rumah .............. .......... ................ ............... ............... ............... ..... 30
Tabel III.4 Jumlah Kerusakan dan Kerugian pada Sektor Infrastruktur (dalam juta
rupiah) ............................................................................................................................................. 32
Tabel III.5 Kerusakan dan Kerugian pada Sektor Sosial ........ ................. .............. ................ .......... 33
Tabel III.6 Kerusakan bangunan TK, SD dan SMP ............. .......... ................ ................ ............... ....... 36
Tabel III.7 Kerusakan bangunan SMA, SMK dan Pondok Pesantren .......... ............... ................ 37
Tabel III.8 Kerusakan prasarana kesehatan ............. .......... ................ ............... ............... ............... ..... 38
Tabel III.9 Kerusakan rumah ibadah ............. .............. ............... ................ ............... ............... ............... 39
Tabel III.10 Kerusakan sarana dan prasarana pada sektor ekonomi produktif .............. ...... 40
Tabel III.11 Kerusakan kantor dan gedung pemerintahan ........ ................ ................ ............... ....... 42
Tabel IV.1 Daerah Rawan Gempabumi Tektonik di Jawa Barat .......... .............. ................ .......... 47
Tabel IV.2 Wilayah Potensi Gerakan Tanah di Provinsi Jawa Barat
Bulan Oktober 2009 .................................................................................................................. 47
Tabel IV.3 Wilayah Potensi Gerakan Tanah di Provinsi Jawa Tengah
Bulan Oktober 2009 .................................................................................................................. 57Tabel IV.4 Wilayah Potensi Gerakan Tanah di Provinsi DIY Bulan Oktober 2009 ............. 64
Tabel V.1 Pentahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ........... ................ ............... ............... .......... 85
Tabel V.2 Skema pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi .......... ............... ................ ............ 87
Tabel V.4 Perkiraan kebutuhan pendanaan berdasarkan komponen pemulihan di
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah .................. 88
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 9/122
viii
Tabel V.5 Rincian perkiraan kebutuhan pendanaan bagi komponen pemulihan
perumahan di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa
Tengah ............................................................................................................................................. 89
Tabel V.6 Kegiatan prioritas, lokasi sasaran dan perioda pelaksanaan ............... ................ . 90
Tabel VI.1 Mekanisme pelaporan pemantauan dan evaluasi sumber dana APBN .......... 107
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 10/122
ix
DAFTAR GAMBAR Gambar I.1 Peta Lokasi Kejadian Bencana ............ ........... ............... ................ ................ .............. ............ 2
Gambar I.2 Alur Proses Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ............. 5
Gambar III.1 Peta sebaran kerusakan sarana dan prasarana serta korban jiwa ..................... 27
Gambar III.2 Komposisi kerusakan dan kerugian berdasarkan sektor di Provinsi Jawa Barat
dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ............. ............ ............... ............... ..... 30
Gambar III.3 Jumlah Rumah Rusak di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat serta
Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ............... ........... ............... ................ ............ 31
Gambar III.4 Peta sebaran kerusakan sarana dan prasarana Pendidikan .............. ............... ..... 35
Gambar IV. 1 Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir di Jawa Barat ............. ................. .............. ..... 45
Gambar IV.2 Zona Sumber‐sumber Gempabumi di Jawa Barat .......... .............. ................ ............... 46
Gambar IV.3 Peta Prakiraan Titik Potensi terjadi Longsor di Jawa Barat ............. ............... ....... 54
Gambar IV.4 Grafik Nilai Risiko Berbagai Ancaman Bahaya di Provinsi Jawa Barat ............. 55
Gambar IV.5 Peta Prakiraan Potensi Banjir di Jawa Tengah ....... ................ ................ ............... ....... 56
Gambar IV.6 Peta citra satelit (dari ketinggian 31,7 kilometer) daerah Jogyakarta dan Jawa
Tengah ............................................................................................................................................. 57
Gambar IV.7 Peta Prakiraan Wilayah Potensi terjadi Gerakan Tanah di Jawa Tengah ........ 66
Gambar IV.8 Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi PRB dalam Kerangka
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah ...................................... 70
Gambar V.1 Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ............. .............. ................ .......... 86
Gambar VI.1 Kedudukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam system
perencanaan pembangunan .................................................................................................. 98
Gambar VI.2 Pemahaman dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi .......... 99
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 11/122
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
Gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya pada hari
Rabu, 2 September 2009, jam 14:55 WIB. Sesuai informasi dari BMKG, pusat gempa berada 142
km barat daya Tasikmalaya pada koordinat 8,24 LS – 107,32 BT, pada kedalaman 30 km di
bawah permukaan laut. Sementara USGS (United States Geological Survey ) mencatat gempa
tersebut dengan magnitude 7,4 SR pada kedalaman 60 km di bawah permukaan laut.
Kuatnya gempa tersebut juga dapat dirasakan di Bandung (144 km dari pusat gempa),
Sukabumi (156 km dari pusat gempa), Jakarta (242 km dari pusat gempa), dan juga beberapa
kota lain di Jawa Barat dan sekitarnya. Gempa juga dapat dirasakan di kota lainnya seperti
Yogyakarta dan Solo.
Gempa ini terjadi akibat tumbukan antarlempeng, yang diperkirakan patahan penyebab
gempa bumi sedang menuju keseimbangan baru. Penyebab gempa bumi berkaitan dengan
aktifitas zona subduksi yang terletak di Selatan Pulau Jawa akibat penujaman Lempeng Indo‐
Australia dengan Lempeng Euroasia. Episentrum gempa bumi terletak di sebelah utara
episentrum kejadian gempa bumi sebelumnya, yang terjadi pada 17 Juli 2006, yang
menimbulkan tsunami di wilayah Pantai Selatan Jawa Barat.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 12/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di
Provinsi
Jawa
Barat
dan
Kabupaten
Cilacap
Provinsi
Jawa
Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
2
Gambar I.1 Peta Lokasi Kejadian Bencana
Secara umum kondisi geologis wilayah lokasi gempa bumi tersusun oleh endapan kuarter,
berupa endapan aluvium, endapan rombakan gunung api, serta endapan tersier yang sebagian
telah mengalami pelapukan sehingga besifat memperkuat goncangan. Wilayah yang tersusun
oleh endapan kuarter akan mengalami goncangan gempa bumi lebih kuat dibandingkan wilayah
lainnya.
Berdasarkan data terakhir yang diterima Tim Sekretariat P3B BAPPENAS per tanggal 14
Oktober 2009, jumlah korban pascabencana gempa bumi di Selatan Jawa Barat adalah 81 jiwa
meninggal dunia, 1.287 jiwa korban luka berat dan luka ringan serta pengungsi sejumlah 50.964
KK (194.805 jiwa) yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten
Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Jumlah terbanyak korban meninggal berada di Kabupaten
Cianjur, akibat tertimbun tanah longsor yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Sekitar 263.191
unit rumah rusak akibat bencana tersebut, dengan rincian seperti tergambar dalam tabel
berikut:
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 13/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di
Provinsi
Jawa
Barat
dan
Kabupaten
Cilacap
Provinsi
Jawa
Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
3
Tabel I.1 Data Kerusakan Bidang Perumahan
LOKASI (KAB/KOTA)
DATA KERUSAKAN RUSAK
TOTAL/BERAT RUSAK SEDANG RUSAK
RINGAN Kab. Bandung 11.711 13.786 25.605
Kab. Bandung Barat 1.894 2.515 4.892Kab. Bogor 317 953 869
Kab. Ciamis 13.247 25.519 2.687
Kab. Cianjur 5.931 7.662 4.509
Kab. Cilacap 1.007 108 2.150
Kab. Garut 7.612 17.990 20.273
Kab. Kuningan 122 145 472
Kab. Majalengka 249 448 1.087
Kab. Purwakarta 18 56
Kab. Subang 3 1 99
Kab. Sukabumi 640 4.947 17.325
Kab. Tasikmalaya 3.050 17.189 29.575
Kota Banjar 58 284 654
Kota Sukabumi 298 725 915
Kota Tasikmalaya 540 2.698 10.356
Total 46.697 94.970 121.524 Sumber: Data Sekretariat P3B BAPPENAS 14 Oktober 2009
Penilaian awal kerusakan dan kerugian dampak bencana gempa bumi di Provinsi Jawa
Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan dua minggu setelah terjadinya
bencana, mengadopsi metodologi penilaian kerusakan dan kerugian yang telah dikembangkan
sejak tahun 1970‐an oleh sebuah badan PBB, Economic Commission for Latin America and Caribbean (ECLAC). Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian dilakukan oleh beberapa
lembaga donor internasional yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) bersama dengan Bappenas melalui dukungan World Bank dan United Nations Development Programme (UNDP).
Upaya‐upaya tanggap darurat (emergency relief efforts) telah dilakukan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah, bersama‐sama dengan kelompok‐kelompok masyarakat baik nasional maupun
internasional yang bersimpati. Pembentukan tempat‐tempat penampungan pengungsi
sementara, penyebaran bantuan logistik, penerjunan sukarelawan kesehatan dan juga
penggalangan dana, telah dilakukan untuk membantu meringankan penderitaan korban
bencana gempa bumi tersebut.
Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana diketahui bahwa
kerusakan dan kerugian terparah dialami oleh bidang perumahan dengan nilai kerusakan dan
kerugian mencapai Rp. 6,9 triliun. Selanjutnya sektor infrasruktur menalami total kerusakan
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 14/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di
Provinsi
Jawa
Barat
dan
Kabupaten
Cilacap
Provinsi
Jawa
Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
4
dan kerugian mencapai Rp. 16,8 miliar, diikuti sektor sosial Rp. 755,4 miliar, sektor ekonomi Rp.
7,6 miliar, dan lintas sektor Rp. 156 miliar.
Dengan melihat besaran kerusakan dan kerugian yang dialami, maka fokus pemulihan
wilayah pascabencana gempa bumi di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa
Tengah, diarahkan kepada:
1. Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan dan permukiman;
2. Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana publik; serta
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang ekonomi
Rehabilitasi perumahan dan pemukiman mendapatkan perhatian khusus, mengingat
sebagian besar kerusakan dan kerugian di daerah yang terkena dampak bencana merupakan
industri berbasis rumah tangga yang berlokasi di rumah‐rumah penduduk. Dengan rehabilitasi
perumahan dan pemukiman, diharapkan sektor industri rumah tangga (home industry ) ini akan
segera bangkit pula. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan
bidang perumahan dan permukiman melalui bantuan yang bersifat stimulan yang bersumber
kepada pendanaan APBN sekitar Rp. 2,7 miliar. Namun demikian, tetap diperlukan dukungan
aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditujukan langsung untuk pemulihan kegiatan
ekonomi masyarakat, termasuk bantuan alat dan modal kerja. Untuk menunjang hal ini, maka
rehabilitasi sarana dan prasarana publik menjadi penting guna memastikan agar perekonomian
lokal dapat segera bangkit kembali.
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terkena dampak bencana di
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, memerlukan perencanaan
yang matang dan terpadu. Sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, buku rencana aksi ini akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi di wilayah terkena dampak bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten
Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
Sedangkan pembiayaan untuk prioritas‐prioritas pemulihan di wilayah pascabencana
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah berasal dari berbagai sumber.
Sumber‐sumber pembiayaan tersebut berasal dari dana pemerintah pusat, dana pemerintah
daerah, dana swasta, dana perseorangan dan dana masyarakat sendiri.
Buku rencana aksi ini dihasilkan melalui sebuah proses perencanaan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah kedua provinsi, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Peran
Pemerintah Pusat dalam proses penyusunan rencana aksi ini adalah sebagai koordinator dan
fasilitator, sementara peranan dari pemerintah daerah sebagai penyusun rencana aksi rinci
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 15/122
rehabilit
di lapang
Sum
Pe
peratura
penangg
diterbitk
UU terse
dalam ti
Selain it
jawab da
yang sanbencana
lainnya.
si dan reko
an.
er: Bappenas
anganan da
n perundan
langan be
annya Unda
ut diatur m
a tahap ya
, telah diran
lam penang
gat pentingyang bersu
nstruksi yan
Alu
2009
n penanggu
‐undangan
ncana di
ng‐undang
engenai lan
tu tahap p
cang pula te
ulangan be
dalam UUber dari
g selanjutny
Ga Proses PenRehabilitasi
lanagan ben
ang berlak
Indonesia
o. 24 Tahu
kah‐langka
a bencana,
ntang kelem
ncana baik
tu yang mePBN, APBD
a akan dija
bar I.2 usunan Ren dan Rekonst
cana di Indo
. Selain itu,
yang sist
n 2007 tent
, antara lai
tahap tangg
bagaan yan
i pusat ma
nyangkut pProvinsi/K
ikan acuan
ana Aksi ruksi
nesia saat i
erdapat ke
matis dan
ang Penang
; penangan
ap darurat
mempunya
pun di daer
nganggaraabupaten/K
utama dala
i mengacu
ijakan nasi
kompreh
ulangan Be
n bencana
dan tahap
i wewenang
ah. Permas
dalam penta serta su
pelaksana
epada siste
nal mengen
nsif deng
ncana. Dala
ang dibagi
ascabencan
dan tanggu
lahan lainn
anggulanagmber‐sumb
n
m
ai
n
m
e
a.
g
a
ner
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 16/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di
Provinsi
Jawa
Barat
dan
Kabupaten
Cilacap
Provinsi
Jawa
Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
6
I.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Buku Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ini disusun sebagai rencana
program dan kegiatan untuk:
1. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat, perguruan
tinggi/akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam membangun kembali
seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi Jawa
Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi pascabencana gempa yang
disusun oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah kementerian/lembaga, dan
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkenabencana di di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyesuaikan perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD);
4. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan
perencanaan tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah, Pusat dan
Daerah;
5. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (stakeholders)
lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN,
APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat secara efisien, efektif,
transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang
baik (good governance).
Sedangkan tujuan diterbitkannya Buku Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Gempa ini adalah:
1. Terbentuknya saling pengertian antara pemerintah pusat dan daerah serta unsur‐unsur
swasta, masyarakat nasional dan daerah agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana gempa dapat berlangsung dengan baik;
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 17/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di
Provinsi
Jawa
Barat
dan
Kabupaten
Cilacap
Provinsi
Jawa
Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
7
2. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa
tunduk dan sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan, sesuai dan selaras dengan
dokumen perencanaan nasional dan daerah;
4. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni program dan
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa telah dikonsultasikan dan memuat
masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Memudahkan dilakukannya pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana gempa;
6. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana gempa yang tunduk pada prinsip " prudent " (kehati‐hatian) dan
"accountable" (bertanggung‐jawab).
I.3. RUANG LINGKUP
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi ini secara
keseluruhan terdiri dari enam bab, yaitu:
Bab Pertama Buku Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana
Gempa Bumi ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta jangka waktu
pelaksanaan dari rencana aksi ini.
Bab Kedua memaparkan gambaran umum daerah yang terkena dampak bencana di
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, berupa: (1) Kondisi
perumahan, sarana dan prasarana; (2) kondisi sosial dan budaya; (3) kondisi perkonomian.
Gambaran umum yang disarikan pada bab kedua ini adalah kondisi sebelum terjadinya
bencana.
Bab Ketiga Buku ini, memaparkan perkiraan kerusakan dan kerugian pascagempa di
Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat. Dalam bab ini dijelaskan mengenai: (1)
Metodologi penilaian kerusakan dan kerugian; (2) Perkiraan kerusakan dan kerugian pada
sektor perumahan dan permukiman; (3) Perkiraan kerusakan dan kerugian pada sektor
infrastruktur; (4) Perkiraan kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi produktif; dan (5)
Perkiraan kerusakan dan kerugian pada lintas sektor.
Bab Keempat , memaparkan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan
pengurangan risiko bencana.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 18/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di
Provinsi
Jawa
Barat
dan
Kabupaten
Cilacap
Provinsi
Jawa
Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
8
Bab Kelima berisikan prinsip, kebijakan dan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah.
Bab keenam memamparkan tentang manajemen pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi yang meliputi: (1) Penatausahaan aset rehabilitasi dan rekonstruksi; (2)
Pengakhiran masa tugas; serta (3) keberlanjutan dan kesinambungan pemulihan
pascarehabilitasi dan pascarekonstruksi.
I.4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di
Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat ini mencakup kurun waktu 18 (delapan belas)
bulan, dengan mulai berlakunya sejak tahun anggaran 2009 hingga tahun 2011 dengan
mengikuti tahun anggaran yang berlaku.
Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan perumahan dan
permukiman serta pemulihan sarana dan prasarana publik merupakan prioritas utama yang
diharapkan dapat segera diselesaikan pada tahun 2010, dengan tujuan:
1. Masyarakat korban bencana gempa dapat segera kembali ke rumah masing‐masing;
2. Pelayanan umum dapat segera terselenggara untuk mendukung pemulihan kehidupan
dan kegiatan masyarakat seperti sediakala;
3. Untuk mendukung upaya revitalisasi perekonomian daerah.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 19/122
BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH YANG
TERKENA DAMPAK BENCANA
II. 1. PROVINSI JAWA BARAT
Provinsi Jawa Barat mencakup wilayah daratan seluas 3.709.528,68 hektar dan garis pantai
sepanjang 755,829 km. Secara topografis, Jawa Barat dapat dibagi menjadi tiga kawasan: daerah
dataran rendah di kawasan Utara, daerah berbukit‐bukit dengan sedikit pantai di bagian Selatan;
dan dataran tinggi bergunung‐gunung di kawasan Tengah. Ciri utama daratan "Tanah Pasundan"
ini adalah bagian dari busur kepulauan gunung api baik aktif maupun tidak aktif, membentang dari
ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung Utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas
wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) di bagian Selatan dengan
ketinggian lebih dari 1.500 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) di bagian Tengah
dengan ketinggian 10 ‐ 1.500 m dpl, dan wilayah dataran luas (54,03%) di bagian Utara dengan
ketinggian 0 – 10 m dpl. Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22,89 %
dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20,27%), dan perkebunan (17,41%), sementara hutan
primer dan hutan sekunder di Jawa Barat hanya 15,93% dari seluruh luas wilayah Jawa Barat.
Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Barat adalah rata‐rata sekitar 1.157 jiwa.
Adapun distribusi kepadatan penduduk di masing‐masing wilayah di Jawa Barat dapat dilihat pada
peta kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Jawa Barat terutama di
wilayah perkotaan mengakibatkan provinsi ini cukup rentan terhadap berbagai bencana di
antaranya gempa bumi dan kebakaran.
Dampak bencana gempa meliputi 15 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, yakni:
Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor,
Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 20/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
10
Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kota Banjar, Kota
Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi; meliputi 296 kecamatan atau 47% dari seluruh kecamatan di
Jawa Barat. Namun, kerusakan yang lebih besar dengan korban jiwa yang signifikan dialami
wilayah Jawa Barat bagian Selatan, terutama di Kabupaten Cianjur, Kabupaten/Kota Tasikmalaya,
Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Sukabumi. Jumlah terbanyak korban
meninggal terdapat di Kabupaten Cianjur, yang sebagian besarnya merupakan korban bencana
tanah longsor yang merupakan bencana ‘ikutan’, yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Bantuan
kemanusiaan telah disampaikan oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan
LSM, meskipun masih menghadapi kendala distribusi bantuan karena sulitnya akses ke daerah
yang terkena dampak bencana.
II.1.1. PERUMAHAN, SARANA, DAN PRASARANA PUBIK
Umumnya pemukiman di wilayah Jawa Barat terutama di perkotaan berdensitas tinggi
(sangat padat) dan sebagian besar bangunan rumah tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan
Bangunan (IMB). Demikian pula halnya dengan kebanyakan zona perindustrian di Jawa Barat, juga
mempunyai andil kepada kerentanan Provinsi Jawa Barat terhadap risiko bencana.
Berdasarkan data potensi desa tahun 2008 jumlah rumah yang berdiri di wilayah
yang terkena dampak bencana berjumlah 3.215.503 unit, yang terdiri atas rumah
permanen dan rumah non permanen, dengan rincian yang tergambar pada tabel berikut:
Tabel II.1
Data Perumahan Wilayah Terkena Dampak Bencana
No Kabupaten/Kota Jumlah Rumah
1 Kab.Bandung 406.704
2 Kab. Bandung Barat 205.143
3 Kab. Bogor 530.631
4 Kab. Ciamis 213.703
5 Kab. Cianjur 221.744
6 Kab. Garut 242.077
7 Kota Banjar 22.946
8 Kota Tasikmalaya 95.418
9 Kab. Kuningan 216.737
10 Kab. Majalengka 216.737
11 Kab. Purwakarta 131.201
12 Kab. Sukabumi 248.362
13 Kab. Tasikmalaya 192.226
14 Kab. Subang 233.548
15 Kota Sukabumi 38.326
Total 3.215.503
Sumber: Data Potensi Desa; 2008
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 21/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
11
II.1.2. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA
A. KEPENDUDUKAN
Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2008 menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah
berjumlah 42.194.869 jiwa, dengan komposisi menurut jenis kelamin terdiri dari laki‐laki sebanyak
21.262.743 jiwa atau 50,39% dan penduduk perempuan sebanyak 20.932.126 jiwa atau 49,61%
dari jumlah penduduk Jawa Barat.
Data penduduk per Kabupaten dan Kota yang terkena dampak bencana alam gempa bumi
adalah sebagai berikut:
Tabel II.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota
yang terkena
Dampak
Bencana
Alam
Gempa
Bumi
No Kabupaten/Kota Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Kab.Bandung 1.558.023 1.558.033 3.116.056
2 Kab. Bandung Barat 787.042 744.030 1.531072
3 Kab. Bogor 2.232.370 2.169.656 4.402.026
4 Kab. Ciamis 785.557 820.334 1.605.891
5 Kab. Cianjur 1.117.285 1.052.699 2.169.894
6 Kab. Garut 1.226.670 1.254.801 2.481.471
7 Kota Banjar 92.117 92.400 184.577
8 Kota Tasikmalaya 315.335 321.748 637.0839 Kab. Kuningan 583.588 579.571 1.163.159
10 Kab. Majalengka 609.031 601.780 1.210.811
11 Kab. Purwakarta 403.990 405.972 809.962
12 Kab. Sukabumi 1.158.964 1.118.056 2.277.020
13 Kab. Tasikmalaya 914.510 925.172 1.839.682
14 Kab. Subang 732.298 744.120 1.476.418
15 Kota Sukabumi 156.457 149.343 305.800
Jumlah 12.673.237 12.537.715 25.210.922
Sumber : Suseda Provinsi Jabar Tahun 2008 (data diolah)
Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa sekitar 60% penduduk Jawa Barat
berdomisili di 15 Kabupaten dan Kota yang terkena dampak bencana alam gempa bumi yang
berpusat di 142 km baratdaya Tasikmalaya pada koordinat 8,24 LS – 107,32 BT, pada kedalaman
30 km di bawah permukaan laut. Kabupaten dan Kota tersebut merupakan daerah yang memiliki
jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor 4,40 juta jiwa, Kabupaten Bandung
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 22/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
12
3,11 juta jiwa, Kabupaten Cianjur 2,16 juta jiwa, Kabupaten Garut 2,48 juta jiwa dan Kabupaten
Sukabumi 2,27 juta jiwa.
B. PENDIDIKAN
Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Barat, dimana
ukuran keberhasilannya ditentukan oleh indeks pendidikan. Indeks pendidikan adalah salah satu
indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di samping Indeks Kesehatan dan
Indeks Daya beli.
Indeks Pendidikan (IP) pada Tahun 2008 meningkat sebesar 1,43 poin dari Tahun 2007,
yaitu sebesar 81,64 dari angka 80,81 pada Tahun 2007. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari
meningkatnya komponen Indeks Pendidikan yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata‐rata Lama
Sekolah (RLS). Pada Tahun 2008, AMH Jawa Barat sebesar 96,10% meningkat dari 95,32% pada
Tahun 2007. Sedangkan RLS menunjukkan peningkatan dari 7,5 tahun pada Tahun 2007menjadi
7,91 tahun pada Tahun 2008.
Apabila data tersebut diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten dan Kota yang terkena
dampak bencana alam gempa bumi, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel II.3
Indeks Pendidikan di Kabupaten/Kota
yang terkena Dampak Bencana Alam Gempa Bumi
NO
Kabupaten/Kota
AMH
RLS
Indeks
Pendidikan
1 Kab.Bandung 98.37 8.20 83.80
2 Kab. Bandung Barat 98.00 8.00 83.11
3 Kab. Bogor 93.59 7.20 78.39
4 Kab. Ciamis 96.68 6.90 79.79
5 Kab. Cianjur 97.09 6.40 78.95
6 Kab. Garut 98.89 7.10 81.07
7 Kota Banjar 96.43 7.80 81.62
8 Kota Tasikmalaya 99.20 8.40 84.80
9 Kab. Kuningan 93.64 6.80 77.54
10 Kab. Majalengka 94.81 6.70 78.10
11 Kab. Purwakarta 95.59 7.00 79.28
12 Kab. Sukabumi 96.59 6.39 78.59
13 Kab. Tasikmalaya 98.81 6.80 80.98
14 Kab. Subang 92.38 6.60 76.25
15 Kota Sukabumi 99,64 9 86,43
Jawa Barat 95,32 7,50 80,21
Sumber : BPS Provinsi Jabar, 11 Desember 2008 (data diolah)
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 23/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
13
Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) penduduk
Jawa Barat yang berdomisili di 15 Kabupaten dan Kota yang terkena dampak bencana alam gempa
bumi merupakan daerah yang memiliki AMH di atas rata‐rata penduduk Jawa Barat yang mencapai
95,32. Adapun Kabupaten dan Kota yang AMH‐nya di atas AMH penduduk Jawa Barat adalah
Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cianjur, Garut, Purwakarta, dan Kabupaten
Tasikmalaya serta Kota Banjar, Tasikmalaya dan Kota Sukabumi. Kabupaten lainnya yang terdiri
dari Kuningan, Subang, Majalengka dan Kabupaten Bogor merupakan daerah‐dearah yang AMH‐
nya di bawah angka rata‐rata Jawa Barat.
Demikian pula dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS ) penduduk Jawa Barat yang
berdomisili di 15 Kabupaten dan Kota yang terkena dampak bencana alam gempa bumi merupakan
daerah yang memiliki RLS diatas rata‐rata penduduk Jawa Barat yang mencapai 7,5 tahun. Adapun
Kabupaten dan Kota yang RLS‐nya di atas RLS penduduk Jawa Barat adalah Kabupaten Bandungdan Bandung Barat, serta Kota Banjar, Sukabumi dan Kota Tasikmalaya dan Kota Sukabumi.
Kabupaten lainnya RLS‐nya di bawah angka rata‐rata Jawa Barat.
C. KESEHATAN
Kesehatan juga merupakan salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Barat, di
mana ukuran keberhasilannya ditentukan oleh indeks kesehatan. Indeks kesehatan adalah salah
satu indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Indeks Kesehatan (IK) mencerminkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada
periode waktu tertentu yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir (AHH). Indeks
kesehatan Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 0,37 poin pada kurun waktu Tahun 2007 –
2008, 71,00 pada Tahun 2007 dan 71,37 poin pada Tahun 2008. Dari sisi Angka Harapan Hidup
(AHH), menunjukkan bahwa rata‐rata usia penduduk Jawa Barat adalah 67,58 tahun meningkat
dari Tahun 2006 yaitu 67,40 tahun.
Apabila data tersebut diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten dan Kota yang terkena
dampak bencana alam gempa bumi, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 24/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
14
Tabel II.4
Indeks Kesehatan di Kabupaten/Kota
yang terkena Dampak Bencana Alam Gempa Bumi
No Kabupaten/Kota AHH Indeks Kesehatan
1 Kab.Bandung 68.78 72.97
2 Kab. Bandung Barat 68.53 72.55
3 Kab. Bogor 68.59 72.65
4 Kab. Ciamis 66.77 69.62
5 Kab. Cianjur 64.96 66.60
6 Kab. Garut 64.42 65.70
7 Kota Banjar 65.91 68.18
8 Kota Tasikmalaya 68.78 72.97
9 Kab. Kuningan 67.12 70.20
10 Kab. Majalengka 65.57 67.62
11 Kab. Purwakarta 66.20 68.67
12 Kab. Sukabumi 66.12 68.53
13 Kab. Tasikmalaya 67.32 70.5314 Kab. Subang 68.95 73.25
15 Kota Sukabumi 68,67 72,78
Jawa Barat 67,60 71,00
Sumber : BPS Prov. Jabar, 11 Des 2008 (data diolah)
Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk
Jawa Barat yang berdomisili di 15 Kabupaten dan Kota yang terkena dampak bencana alam gempa
bumi merupakan daerah yang memiliki AHH diatas rata‐rata penduduk Jawa Barat yang mencapai
67,60. Adapun Kabupaten dan Kota yang AHH‐nya di atas AHH penduduk Jawa Barat adalah
Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Subang dan Kabupaten Bogor, serta Kota Tasikmalaya dan
Kota Sukabumi. Kabupaten dan Kota lainnya merupakan daerah‐dearah yang AHH‐nya di bawah
angka rata‐rata Jawa Barat.
D. KETENAGAKERJAAN
Data Suseda Tahun 2008, menggambarkan bahwa sektor pertanian masih merupakan
lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, walaupun dari tahun ke tahun
persentasenya mengalami penurunan. Dari 18,36 juta penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja,
sebesar 26,10 persen bekerja di sektor pertanian, 23,51 persen di sektor perdagangan, 16,83
persen di sektor industri, 16,61 persen di sektor jasa dan sebesar 16,95 persen tersebar di
berbagai sektor seperti keuangan, angkutan, kontruksi dan lain‐lain.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 25/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
15
Dari sisi penyerapan tenaga kerja pada sektor‐sektor yang ada, sektor pertanian,
perdagangan, industri dan jasa paling banyak dipilih masyarakat Jawa Barat. Sedangkan penduduk
yang bekerja sebagai pekerja kelaurga/pekerja tidak dibayar, pada umumnya hanya sekedar
membantu usaha yang dilakukan oleh orang tua atau anggota rumah tangga lainnya dengan tingkat
produktivitas yang rendah dan biasanya tidak mendapatkan upah/gaji atau sekalipun ada balas
jasa yang diterima pun sangat rendah.
Untuk menggambarkan lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten
dan Kota yang terkena dampak bencana alam gempa bumi, dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel II.5
Penduduk 10 Tahun keatas yang bekerja Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten/Kota yang terkena Dampak Bencana Alam Gempa Bumi
NO Kabupaten/Kota
Lapangan Usaha
Jumlah
Pertanian
Industri Perdagang
an
Jasa
Lainnya
1 Kab.Bandung 304,303 356,791 300,678 177,846 229,861 1,369479
2 Kab. Bandung Barat 132,752 106,080 120,656 83,600 143,258 586,346
3 Kab. Bogor 352,381 396,736 432,393 335,345 321,628 1,838,483
4 Kab. Ciamis 368,345 98,987 163,052 104,493 95,646 830,523
5 Kab. Cianjur 448,973 49,667 187,045 113,259 137,816 936,760
6 Kab. Garut 394,440 122,796 177,524 136,156 117,163 948,079
7 Kota Banjar 16,691 11,258 18,842 12,988 16,563 76,342
8 Kota Tasikmalaya 23,097 75,248 78,927 45,168 54,528 276,968
9 Kab. Kuningan 232,453 27,090 161,509 74,442 85,889 581,383
10 Kab. Majalengka 193,863 110,882 141,674 76,178 66,419 589,016
11 Kab. Purwakarta 85,326 84,615 64,717 51,428 70,142 356,228
12 Kab. Sukabumi 404,641 146,769 160,696 107,094 162,725 981,925
13 Kab. Tasikmalaya 396,913 158,909 163,471 127,229 77,248 923,770
14 Kab. Subang 273,690 58,137 166,175 97,475 97,167 692,644
15 Kota Sukabumi 7,310 14,833 45,744 24,502 23,459 115,848
JUMLAH 3,635,178 1,818,798 2,383,103 1,567,203 1,699,512 11,103,794
Sumber : Suseda Prov. Jabar tahun 2008 (data diolah)
Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa Lapangan Usaha yang banyak menyerap
tenaga kerja bagi penduduk Jawa Barat yang berdomisili di 15 Kabupaten dan Kota yang terkena
dampak bencana alam gempa bumi, hampir seluruhnya di sektor pertanian, kecuali untuk Kota
Banjar, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya lapangan usahanya lebih banyak di sektor industri
dan perdagangan.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 26/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
16
II.1.3. KONDISI PEREKONOMIAN
Pendapatan Regional Jawa Barat yang dihitung melalui Produk Domestik Bruto
(PDRB), pada tahun 2008 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 602,42 triliun (mengalami
peningkatan sebesar 14,40% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 526,61
triliun). Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar
5,83% yaitu dari Rp. 274,18 triliun (tahun 2007) naik menjadi Rp. 290,17 triliun pada tahun 2008.
Tiga sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Barat adalah sektor
industri pengolahan sebesar 44,91%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,11% dan
sector pertanian sebesar 11,26%.
Pendapatan regional di daerah yang terkena bencana gempa (15 kabupaten/kota), pada
tahun 2008 kabupaten yang memiliki nilai PDRB (berdasarkan harga konstan tahun 2000)
terbesar adalah Kabupaten Bandung sebesar Rp. 19,45 miliar dan Kabupaten Garut sebesar Rp.
10,01 miliar sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 4,89 miliar.
A. PETERNAKAN
Komoditas ungulan Jawa Barat pada bidang peternakan adalah sapi perah, domba, ayam
ras petelur dan itik. Pada tahun 2007, populasi ke‐empat jenis hewan tersebut menunjukkan
peningkatan positif, lebih dari 6% dalam kurun waktu tahun 2006‐2007. Bila produksi daging di
Jawa Barat dalam kurun waktu 2007‐2008 secara total menunjukkan penurunan, produksi telur
dan susu di Jawa Barat menunjukkan peningkatan yang cukup besar lebih dari 10% untuk telur
dan 5% untuk susu. Namun penurunan pada produksi daging diikuti pula dengan penurunan
jumlah produksi kulit hewan dan dalam kurun waktu yang sama berkurang lebih dari 10% untuk
kulit kerbau, domba dan kambing, sementara kulit sapi hanya berkurang sebesar 5%.
Populasi ternak sapi potong terbesar ada di Kabupaten Ciamis sebesar 31.873 ekor,
Kabupaten Sumedang sebesar 28.463 ekor sedangkan yang terkecil adalah Kota Sukabumi 432
ekor. Populasi sapi perah terbesar ada di Kabupaten Bandung 53.965 ekor dengan produksi susu
sebanyak 117.438,30 ton dan Kabupaten Garut 15.959 ekor dengan produksi susu sebesar
34.729,88 ton.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 27/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
17
B. PERIKANAN
Jumlah rumah tangga perikanan darat di Jawa Barat, pada tahun 2008 menunjukkan
penurunan jumlah bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007. sementara hasil produksi
ikan menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2006‐2008 dengan proporsi produksi ikan
hasil budidaya terus meningkat. Apabila dari sisi produksi hasil budidaya perikanan terus
meningkat, namun dari sisi produksi hasil penangkapan menunjukkan grafik yang meningkat
sementara nilai produksi hasil budidaya menujukkan grafik yang menurun.
Produksi perikanan tangkap di Jawa Barat sebesar 162.344,48 ton, dengan produksi
terbesar Kabupaten Sukabumi sebesar 9.732,91 ton, Kabupaten Tasikmalaya 1.015,90 ton dan
Kab. Ciamis 1.732,31 ton.
C.
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
Sarana perdagangan dibagi berdasarkan jenis pasar, yaitu pasar tradisional dan modern.
Kedua jenis pasar tersebut di Jawa Barat pada periode tahun 2006‐2007 menunjukkan penurunan
jumlah. Revitalisasi pasar yang ada untuk meningkatkan nilai tambah dari kedua jenis pasar
tersebut merupakan salah satu alas an penurunan jumlah tersebut.
Sarana perdagangan di Jawa barat menurut jenis pasar tradisional tahun 2007 sebanyak
538 unit, pasar swalayan 667 unit. Jumlah unit usaha menurut jenis industri meliputi jenis industri
besar sebanyak 3.278 unit dan menengah 195.465 unit. Pada umumnya industri di Jawa Barat
berorientasi ekspor, sehingga secara makro dapat meningkatkan penerimaan Negara dalam bentuk
devisa.
Kabupaten yang memiliki pasar tradisional terbanyak adalah Kabupaten Ciamis sebanyak
75 unit, Kabupaten Tasikmalaya 38 unit sedangkan yang memiliki pasar tradisional paling sedikit
adalah Kabupaten Banjar, yakni hanya memiliki 4 unit pasar tradisional.
D. PARIWISATA
Jenis objek wisata terdiri dari 3 (tiga) yaitu wisata alam, budaya dan minat khusus. Pada
tahun 2007, jenis objek wisata minat khusus di Jawa Barat meningkat sebanyak 10 objek wisata
sejak tahun 2006. penambahan objek wisata tersebut mempengaruhi jumlah wisatawan yang
menginap di Jawa Barat, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara.
Dibandingkan dengan tahun 2006 jumlah wisatawan mancanegara yang menginap meningkat
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 28/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
18
sebanyak 18%. Jumlah akomodasi yang tersedia di Jawa Barat, baik hotel berbintang maupun hotel
non bintang menunjukkan peningkatan. Jumlah hotel berbintang pada tahun 2007 menjadi 155
buah dengan jumlah kamar sebanyak 11.925 unit yang tersebar dari hotel berbintang satu hingga
hotel berbintang lima (pada tahun 2006 jumlah hotel berbintang sebanyak 142 buah). Sedangkan
jumlah hotel melati meningkat dari 800 buah pada tahun 2006 menjadi 1.041 buah pada tahun
2007.
Jenis objek wisata alam paling banyak terdapat di Kabupaten Sukabumi sebanyak 29 objek,
Kabupaten Bandung 25 objek wisata sedangkan yang paling sedikit jumalah objek wisata alam
adalah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1 objek. Jumlah wisatawan nusantara terbesar terdapat
di Kabupaten Garut sebanyak 289.756 orang dan Kota Tasikmalaya 220.744 orang. Jumlah
wisatawan mancanegara terbesar terdapat di Kabupaten Garut sebesar 5.741 orang dan terkecil
terdapat di Kota Tasikmalaya sebanyak 75 orang.
E. KOPERASI DAN UMKM
Pada tahun 2007, di Jawa Barat terdapat 22.522 unit koperasi, dengan jumlah koperasi
yang aktif sebanyak 86,42 %. Jumlah Modal Sendiri, volume usaha, dan asset menunjukkan
peningkatan nilai dibandingkan tahun 2006. Walaupun tidak sebesar peningkatan pada tahun 2005
– 2006. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Jawa Barat diperkirakan mencapai angka 7, juta unit
usaha dengan 99,74 % diantaranya merupakan usaha kecil. Sekitar 45 % dari UKM tersebut
bergerak pada sector pertanian, dan 33 % lainnya bergerak di sektor perdagangan, hotel danrestoran, sedangkan sisanya terbesar pada tujuh sector ekonomi lainnya. UKM pada tahun 2007
dapat menyerap tenaga kerja hingga 13.345 juta jiwa. Peran UKM terhadap PDRB Jawa Barat
mencapai 61,66%.
Jumlah koperasi terbesar terdapat di Kabupaten Sukabumi sebanyak 412 unit, Kabupaten
Bandung 220 unit, dan yang terkecil di Kota Banjar sebanyak 22 unit. Jenis koperasi terdiri dari 2
(dua) yaitu koperasi primer dan sekunder, untuk koperasi primer terbanyak di Kabupaten
Sukabumi sebanyak 1.720 unit dan yang terkecil di Kota Banjar sebanyak 198 unit. Sedangkan
untuk koperasi sekunder terbanyak di Kabupaten Sukabumi sebanyak 7 unit, sedangkan terkecil
terdapat di Kota Banjar sebanyak 1 unit.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 29/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
19
II.2. PROVINSI JAWA TENGAH
Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, dengan batas wilayah
sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas,
Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan
Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar,
Provinsi Jawa Barat. Terletak diantara 10804’30” ‐ 109030’30” garis Bujur Timur dan 7030’ ‐ 7045’20”
garis Lintang Selatan, mempunyai luas wilayah 225.360,840 Ha, yang terbagi menjadi 24
Kecamatan 269 desa dan 15 Kelurahan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan
ketinggian 198 m dpl dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6
m dpl. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan Dayeuhluhur ke Kecamatan
Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke
Kecamatan Sampang.
Kabupaten Cilacap Jawa Tengah merupakan Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten
Ciamis di Jawa Barat yang juga terkena dampak bencana gempa Tasikmalaya. Dampak bencana
Gempa di Kabupaten Cilacap tidak menimbulkan korban jiwa meninggal dunia, namun cukup
banyak kerusakan fisik yang terjadi. Data dari update per tanggal 4 September pk. 17.00 wib yang
dilakukan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Cilacap diketahui bahwa
Gempa di Cilacap terjadi di 16 Kecamatan, 82 Desa/Kelurahan dengan korban 336 rumah roboh,
787 rumah rusak berat dan 1.274 rumah rusak ringan. Dengan penduduk yang mengungsi
sebanyak 5.507 jiwa.
Berdasarkan karakteristik daerah yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Cilacap pada awal Tahun 2009, sebagian besar wilayah Kabupaten Cilacap
adalah daerah yang rawan terkena bencana, baik secara Fisiografis, Geografis, Geologis, Hidrologis
dan Demografis. Hampir seluruh potensi/ancaman bencana berada di Kabupaten Cilacap dengan
tipe dan jenis bencana yang bervariasi, dengan intensitas yang tinggi, dengan rincian sebagai
berikut :
1. Bencana Banjir : 202 Desa/Kelurahan
2. Bencana Tanah Longsor : 50 Desa/Kelurahan
3. Bencana Tsunami : 51 Desa/Kelurahan
4. Bencana Kekeringan : 31 Desa/Kelurahan
5. Bencana Kebakaran : 5 Desa/Kelurahan
6. Bencana Angin Puting Beliung / Angin Topan : 24 Desa/Kelurahan
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 30/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
20
II.2.1. PERUMAHAN, SARANA, DAN PRASARANA PUBLIK
A. PERUMAHAN
Penduduk Kabupaten Cilacap setiap tahun terus bertambah, menurut hasil registrasi
penduduk pada akhir Tahun 2008 mencapai 1.730.469 jiwa yang terdiri dari 865.619 laki–laki dan
864.850 perempuan, dengan rata–rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,39%.
Berdasarkan data yang ada, jumlah rumah di Kabupaten Cilacap sebanyak 433.446 unit, dengan
angka rata–rata penghuni per rumah sebesar 3,99 jiwa, dan rata–rata penduduk per desa 6.093
jiwa.
B. JALAN RAYA
Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk menunjang kegiatan
perekonomian. Pada tahun 2008 panjang jalan di Kabupaten Cilacap adalah 1.010, 120 Km dengan
kondisi yang bervariasi. Jalan berkondisi baik sepanjang 552,150 Km atau sekitar 54,66%.
Jumlah ini sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya dari 1.010,120 Km panjang jalan di
Cilacap yang berkondisi baik tercatat sekitar 51,85%. Diharapkan pada tahun‐tahun mendatang
prosentase jalan yang berkondisi baik akan bertambah tinggi.
C.
AIR BERSIH
Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan air minum juga bertambah. Berdasarkan
data yang diperoleh dari PDAM Kabupaten Cilacap, banyaknya air yang disalurkan dirinci menurut
pelanggan antara lain pelanggan industri, pelanggan rumah tangga, pelanggan niaga, pelanggan
kantor atau instansi, pelanggan sosial khusus, sosial umum, rumah tangga khusus dan lain‐lain.
Pada tahun 2008 dari segi volume pemakaian maupun nilainya, terbesar adalah pelanggan rumah
tangga yaitu sebesar 6.218.222 m3, setara dengan nilai Rp. 14.848.956.150. Bila dibandingkan
dengan tahun 2007, volume pemakaian air bersih mengalami peningkatan 3,54%, sedangkan nilaiproduksinya mengalami peningkatan sebesar 18,17%. Penggunaan air minum terbesar kedua
adalah dari sektor industri, dengan volume pemakaian sebanyak 727.342 m3, dengan nilai Rp.
5.316.648.450, walaupun volume pemakaiannya mengalami penurunan sebesar 26,78%
dibandingkan tahun 2007.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 31/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
21
Secara keseluruhan volume pemakaian air dari PDAM Kabupaten Cilacap mengalami
kenaikan 7,9%, yaitu dari 7.470.296 m3 pada tahun 2007 menjadi 8.062.896 m3 pada tahun 2008.
Nilai produksi naik dari Rp. 21.213.146.800 pada tahun 2007 menjadi Rp. 24.587.915.900 pada
tahun 2008.
II.2.2. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA
A. PENDIDIKAN
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup
masyarakat. Perhatian Pemerintah pada bidang ini antara lain diwujudkan melalui penyediaan
sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Perhatian
pemerintah tersebut sesungguhnya tidaklah cukup tanpa disertai partisipasi aktif masyarakat.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cilacap, jumlah murid SD dan MI tahun 2008 sebanyak 229.290 siswa atau naik sebesar
3,45% dari tahun lalu yaitu sebesar 221.637 siswa. Jumlah murid SLTP atau sederajat mengalami
kenaikan dari 86.987 siswa pada tahun 2007 menjadi 91.514 siswa pada tahun 2008. Sedangkan
jumlah murid SLTA atau sederajat juga mengalami kenaikan dari 42.794 siswa pada tahun 2007
menjadi 43.207 siswa pada tahun 2008.
Daya tampung sekolah negeri umumnya lebih besar dari sekolah swasta, terlihat rata‐rata
siswa bersekolah pada sekolah negeri lebih tinggi daripada sekolah swasta. Rata‐rata siswa per
sekolah untuk SLTP negeri, MTs negeri, SMU negeri, SMK negeri, dan MA negeri sebesar 684, 632,
643, 741, dan 727 siswa, sedangkan untuk sekolah swastanya masing‐masing sebesar 268, 226,
311, 376, dan 122 siswa.
B. KESEHATAN
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat esensial, karena
kondisi kesehatan seseorang akan mempengaruhi kelancaran aktivitasnya. Kepedulian pemerintah
terhadap masalah kesehatan diwujudkan antara lain melalui penyediaan beberapa sarana
kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, dan Polindes yang keberadaannya telah tersebar di setiap
kecamatan.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 32/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
22
Di Kabupaten Cilacap telah memiliki minimal satu puskesmas. Bahkan beberapa kecamatan
yang penduduknya relatif banyak telah berdiri 2 (dua) Puskesmas, sehingga rasio puskesmas
terhadap penduduk pada tahun 2008 adalah 1 puskesmas rata‐rata melayani 48.067 penduduk.
Disamping itu, untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di
Kabupaten Cilacap telah ada 78 Puskesmas Pembantu dan 2.076 Posyandu. Salah satu peran serta
masyarakat dalam upaya membangun kesehatan adalah dengan mengikuti Program KB dan
Program Imunisasi. Pada tahun 2008 pencapaian akseptor KB tercatat sebanyak 55.251 dari target
sebanyak 53.587. PUS yang menjadi akseptor aktif KB tercatat sebanyak 243.717 atau 73,92% dari
329.709 PUS yang ada.
Melalui Posyandu dan tempat pelayanan kesehatan lainnya pada tahun 2008 tercatat telah
dilakukan sebanyak 18.670 imunisasi BCG, 18.464 imunisasi DPT1, 8.708 imunisasi DPT2, 18.812
imunisasi Polio1, 21.074 imunisasi Polio2. dan 17.436 imunisasi Campak. Dengan mengikuti
imunisasi diharapkan para balita dapat tercegah dari penyakit sedini mungkin.
C. KETENAGAKERJAAN
Dalam konsep ketenagakerjaan, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja
ditambah penduduk pencari kerja. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap menyebutkan
banyaknya pencari kerja yang mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja mengalami penurunan
dari 27.621 orang pada Tahun 2007 menjadi 21.359 orang pada Tahun 2008, atau turun sekitar
22,67%. Pencari kerja Tahun 2008 lebih banyak perempuan dari pada laki–laki, masing–masing
sebanyak 13.240 orang dan 8.119 orang. Sebagian besar pencari kerja Tahun 2008 berpendidikan
SLTP.
Terbatasnya lapangan kerja menjadikan tidak semua pencari kerja segera mendapatkan
tempat kerja. Penempatan tenaga kerja melalui Dinas Tenaga Kerja Tahun 2008 sebanyak 10.086
atau sebesar 47,22% dari jumlah pencari kerja. Secara prosentase angka ini lebih rendah
dibandingkan prosentase penempatan tenaga kerja Tahun 2007 yang tercatat 53,87% (14.880
orang dari 27.621 orang).
Penyaluran tenaga kerja ke Luar Negeri yang terdata di Dinas Tenaga Kerja mengalami
penurunan sebesar 34,31%, yaitu dari 14.065 orang pada Tahun 2007 menjadi 9.239 orang pada
Tahun 2008. Sebagian besar AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara) yaitu mencapai 10,82% dari
seluruh AKAN.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 33/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
23
D. AGAMA
Sebagian besar penduduk Kabupaten Cilacap memeluk agama Islam. Pada tahun 2008
tercatat sekitar 97% penduduk yang memeluk agama Islam, sedangkan 1,8% memeluk agama
Kristen (Katolik dan Protestan) dan sisanya merupakan pemeluk agama Budha, Hindu dan lainnya.
Sejalan dengan itu jumlah sarana peribadatan yang banyak dijumpai di Cilacap adalah masjid
dan mushola yang tercatat masing‐masing sebanyak 1.630 buah dan 5.529 buah pada tahun 2008.
II.2.3. KONDISI PEREKONOMIAN
A. PASAR
Tahun 2008 menurut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap tercatat sebanyak 104
jumlah pasar, di mana di antaranya adalah sebuah departemen store dan 17 pasar swalayan.
B. PERUSAHAAN
Menurut catatan Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi Kabupaten Cilacap, pada tahun
2008 jumlah perusahaan berbadan hukum yang wajib daftar tercatat 1.385 perusahaan, atau naik
sebesar 41,2% dari tahun sebelumnya. Hal ini cukup menggembirakan karena berarti iklim
perekonomian di Kabupaten Cilacap cukup kondusif, yang tercermin pula dari meningkatnya
jumlah SIUP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi Kabupaten Cilacap dari
906 SIUP pada tahun 2007 menjadi 1.744 SIUP pada tahun 2008.
C. PERDAGANGAN
Ekspor dan impor migas maupun non migas Kabupaten Cilacap cenderung menunjukan tren
yang fluktuatif dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Walaupun demikian pada tahun 2008
nilai ekspor non migas Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan menjadi US$ 55.614.805,980 dari
jumlah sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 40.547.011,073. Begitu juga dengan sektor migas
yang mengalami kenaikan menjadi US$ 338.935.933,800 dari sebelumnya yang tercatat sebesar
US$ 232.418.365,030 di tahun 2007.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 34/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
24
D. KOPERASI
Menurut catatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi jumlah Koperasi di
Kabupaten Cilacap tercatat sebanyak 437 unit dengan jumlah anggota 135.834 orang. Jumlah
perputaran uang yang terjadi sebanyak Rp. 230.627.052.150 meningkat dari tahun sebelumnya
yang tercatat sebesar Rp. 167.478.315.954 atau naik sekitar 37,7%.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 35/122
BAB III
PERKIRAAN KERUSAKAN
DAN
KERUGIAN
III.1. KEJADIAN BENCANA DAN WILAYAH KERUSAKAN
Pada tanggal 2 September 2009, telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,4 SR di wilayah
selatan Jawa Barat. Sesuai informasi dari BMKG, pusat gempa berada 142 km Baratdaya
Tasikmalaya pada koordinat 8,24 LS – 107,32 BT, pada kedalaman 30 km di bawah permukaan laut.
Gempa tersebut telah mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa di 15 Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini rekapitulasi serta
peta sebaran jumlah korban jiwa dan kerusakan berdasarkan data yang di peroleh dari Posko
Penanganan Bencana Alam Jawa Barat dan BPBD Provinsi Jawa Tengah per tanggal 25 September
2009.
Tabel III.1
Jumlah Korban Jiwa dan Pengungsi
NO Kab / Kota
Korban Jiwa
Meninggal Luka-
Luka Hilang
Mengungsi
KK Jiwa
Provinsi Jawa Barat
1 Kab. Bandung 23 771 ‐ 19.165 75.805
2 Kab. Bandung Barat ‐ 16 ‐ 2.369
3 Kab. Bogor 2 17 ‐ 163 663
4 Kab. Ciamis 8 123 ‐ 8.919 26.400
5 Kab. Cianjur 28 21 42 2.389 10.047
6 Kab. Garut 8 190 10.273 40.894
7 Kota Banjar ‐ 4 ‐ ‐ ‐
8 Kota Tasikmalaya 5 22 3.387
9 Kab. Kuningan ‐ ‐ 69 249
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 36/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
26
NO Kab / Kota
Korban Jiwa
Meninggal Luka-
Luka Hilang
Mengungsi
KK Jiwa
10 Kab. Sukabumi 2 14 519 1.029
11 Kab. Tasikmalaya 5 109 9.467 33.962
Provinsi Jawa Tengah
12 Kab. Cilacap ‐ 10 1.388
Jumlah
81
1.297
42
50.964
196.107
Sumber: Laporan Harian Posko PB Gempa bumi Provinsi Jabar, Pusdalops BNPB dan BPBD Jateng, 25 September 2009
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 37/122
R e n c a n a A k s i R e h a b i l i t a s i d a n R e k o n s t r u k s i P a s c a b e n c a n a G e m p aB u m i
d i P r o v i n s i
J a w aB a r a t d a n K a b u p a t e n C i l a c a p P r o v
i n s i J a w a T e n g a h
T a h u n2 0 0 9 ‐ 2 0 1 1
2 7
Gambar III.1
Peta sebaran kerusakan sarana dan prasarana serta korban jiwa
Sumber: Pusdalops BNPB, 9 Oktober 2009
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 38/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
28
III.2. METODOLOGI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN
Untuk menilai kerusakan dan kerugian pascagempa bumi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, tim
gabungan BAPPENAS, BNPB, pemerintah daerah, serta mitra international telah melaksanakan
penilaian kerusakan dan kerugian dengan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh PBB,
yaitu Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). Metodologi ECLAC
tersebut pertama kali digunakan pada awal tahun 1970‐an dan telah dimodifikasi dan
dikembangkan lebih dari 3 dekade dalam konteks bencana di seluruh dunia.
Metodologi ini menghasilkan sebuah penilaian awal dari dampak kerugian dalam aset fisik
yang akan diperbaiki/diganti bahkan kerugian lain yang ditimbulkan, sampai aset tersebut
diperbaiki atau dibangun kembali.
Penilaian menganalisis 3 aspek utama:
1. Damage/Kerusakan (Dampak Langsung) yang berhubungan dengan aset,
persediaan/ternak, dan kepemilikan lainnya (tanah, bangunan/rumah) dinilai dengan
harga per unit sebesar nilai ganti yang sesuai (bukan rekonstruksi). Untuk perkiraan
kerusakan, digunakan satuan harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Losses/Kerugian (Dampak tidak langsung) pada hal‐hal yang akan berpengaruh, seperti
income/pendapatan yang berkurang dan pertambahan biaya‐biaya, hingga saat aset‐
aset tersebut diperoleh kembali/recovered. Kerugian ini diukur sebesar nilai sekarang
(present value). Pendefinisian periode waktu tsb adalah hal yang tidak mudah
(sulit/paling kritis). Jika kegiatan pemulihan menghabiskan waktu lebih dari yang
diharapkan, seperti di Aceh, kerugian mungkin akan terus bertambah banyak.
3. Economic effects/pengaruh pada kondisi ekonomi makro (sering disebut dampak
kedua/secondary impacts) termasuk dampak fiskal/keuangan, yang berimplikasi pada
GDP/PDB (Produk Domestik Bruto). Analisis ini juga dapat diaplikasikan pada tingkat
wilayah.
III.3.
PERKIRAAN KERUSAKAN
DAN
KERUGIAN
DI
PROVINSI
JAWA
BARAT
DAN
KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH
Perkiraan kerusakan dan kerugian pascabencana gempa bumi 2 September 2009 di 15
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah, akan
diuraikan berikut ini berdasarkan data per sektor yang diperoleh setelah dilakukan verifikasi lebih
lanjut oleh Pemerintah Daerah dan BNPB.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 39/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
29
Bencana gempa bumi tanggal 2 September 2009 yang melanda wilayah selatan Jawa Barat
telah mengakibatkan korban jiwa, kerusakan pada sarana dan prasarana serta rumah masyarakat.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Satkorlak Provinsi Jawa Barat per tanggal 25 September
2009, 81 orang dinyatakan meninggal dunia dan mengakibatkan kerugian materiil yang tidak
sedikit. Penilaian kerusakan dan kerugian yang telah dilalukan oleh Bappenas, BNPB, World Bank
dan UNDP, memperkirakan total kerusakan dan kerugian yang dialami oleh 15 Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp 7.905,63 miliar
(Tabel III.2). Akibat bencana gempa bumi tersebut Provinsi Jawa Barat diperkirakan menderita
kerugian sebesar Rp. 7.858,20 miliar (99,5%) dan Kabupaten Cilacap Rp.47,43 miliar (0,5%).
Tabel III.2
Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian per Sektor
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah(Rp Juta)
Sektor/ Subsektor Nilai Kerusakan Nilai Kerugian Total
Perumahan 6.876.300 93.394 6.969.694
Infrastruktur 7.162 9.680 16.842
Sosial 735.161 20.270 755.431
Ekonomi 6.815 807,2 7.622,91
Lintas Sektor 155.811 234 156.045
TOTAL 7.781.250 124.385 7.905.636
Sumber: Identifikasi Kerusakan pascabencana Gempa bumi Jawa Barat 2 September 2009, Sekretariat P3B Bappenas, 8 Okotber 2009
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 40/122
III.3.1.
Be
Oktober
unit rum
total/ber
terkena
No
Provins
1
2
3
4
5
6
7
8
Komposis
Sumber: IdeSek
SEKTOR PE
dasarkan d
2009 yang t
ah yang m
at, 94.970
ampak benc
Kabupaten
Jawa Barat
ab.Bandung
ab. Bandung B
ab. Bogor
ab. Ciamis
ab. Cianjur
ab. Garut
ota Banjar
ota Tasikmalay
kerusakan
dan K
ntifikasi Keruretariat P3B
RUMAHAN
ata terakhi
lah diverifi
ngalami ke
nit rusak s
ana.
Kota
rat
a
encana Aksi R
G
an kerugia
bupaten Cil
akan pascabappenas, 8 O
yang diter
asi oleh BN
usakan, ya
edang, dan
Rekapitula
Pra-
encana
.215.503
406.704
205.143
530.631
213.703
221.744
242.077
22.946
95.418
ehabilitasi da
mbar III.2
berdasarka
cap, Provin
ncana Gempaotber 2009
ima Tim Se
PB dan pem
g terdiri d
121.524 un
abel III.3
i Kerusakan
Rumah
usak Berat
45.690
11.711
1.894
317
13.247
5.931
7.612
58
540
Rekonstruksi
n sektor di P
i Jawa Teng
bumi Jawa B
kretariat P
rintah daer
ri 46.697
it rusak rin
Rumah
(unit)
Rusak Sedan
94.86
13.78
2.51
95
25.51
7.66
17.99
28
2.69
Pascabencan
rovinsi Jawa
h
arat 2 Septem
B BAPPEN
ah, diperole
nit rumah
gan di kab
g Rusak
Ringan
2 119.
6 25.
5 4.
3
9 2.
2 4.
0 20.
4
8 10.
Gempa Bumi
Barat
ber 2009,
S per tang
h sekitar 26
mengalami
paten/kota
Total
74 260.
05 51.
92 9.
69 2.
87 41.
09 18.
73 9.
54
56 13.
30
gal 8
.191
rusak
yang
65
102
301
139
453
102
301
996
594
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 41/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
31
No Kabupaten/Kota
Rumah (unit)
Total Pra-
Bencana Rusak Berat Rusak Sedang
Rusak
Ringan
9 Kab. Kuningan 216.737 122 145 472 739
10 Kab. Majalengka 216.737 249 448 1.087 1.784
11 Kab. Purwakarta 131.201 18 ‐ 56 74
12 Kab. Sukabumi 248.362 640 4.947 17.325 22.912
13 Kab. Tasikmalaya 192.226 3.050 17.189 29.575 49.814
14 Kab. Subang 233.548 3 1 99 103
15 Kota Sukabumi 38.326 298 725 915 1.943
Provinsi Jawa Tengah
16 Kab. Cilacap 160.585 1.007 108 2.150 3.265
Total 3.376.088 46.697 94.970 121.524 263.191
Sumber: Identifikasi Kerusakan pascabencana Gempa bumi Jawa Barat 2 September 2009, Sekretariat P3B Bappenas, 8 Okotber 2009
Gambar III.3
Jumlah Rumah Rusak di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
serta Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
‐
2.500
5.000
7.500
10.00012.500
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000
Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan
Sumber: Identifikasi Kerusakan pascabencana Gempa bumi Jawa Barat 2 September 2009, Sekretariat P3B Bappenas, 8 Okotber 2009
Gempa bumi dengan kekuatan 7,3 Skala Richter yang melanda wilayah selatan Provinsi Jawa
Barat pada tanggal 2 September 2009 telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian harta benda
dan korban jiwa yang tidak sedikit. Sebagian besar kerusakan yang di timbulkan meliputi sektor
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 42/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
32
perumahan, diikuti sarana dan prasarana sosial dan lintas sektor (sarana dan prasarana
pemerintahan). Diantara sektor tersebut, perumahan merupakan sektor yang terkena dampak
paling parah. Total kerusakan dan kerugian pada sektor perumahan mencapai Rp. 6.969.694 miliar
lebih atau sekitar 88,17% dari total kerusakan dan kerugian (Gambar III.2). Provinsi Jawa Barat
sendiri mengalami kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 6.934,42 (99,4%) dari total kerusakan dan
kerugian pada sektor perumahan, sedangkan di Kabupaten Cilacap total kerusakan dan kerugian
mencapai Rp.33,55 miliar (0,6%) dari total kerusakan dan kerugian pada sektor perumahan.
Sementara sebagai dampak kerusakan yang ditimbulkan, diperkirakan sektor perumahan akan
mengalami kerugian sebesar Rp. 93.394 miliar, masing‐masing Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.
91,34 miliar serta Kabupaten Cilacap Rp 2,01 miliar. Hampir semua kerusakan pada sektor
perumahan, merupakan rumah‐rumah milik pribadi.
III.3.2. SEKTOR
INFRASTRUKTUR
Akibat gempa bumi 2 September 2099 lalu, sektor infrastruktur yang terkena dampak
meliputi sarana transportasi (darat, udara dan laut), energi dan infrastruktur sumber daya air yang
diperkirakan mengalami kerusakan dan kerugian sebesar Rp.16,84 miliar. Sub‐sektor transportasi
darat, laut, dan udara praktis tidak mengalami kerusakan yang parah dan tidak berdampak
signifikan, sehingga distribusi barang dan perdagangan sudah kembali berjalan dengan normal.
Total kerusakan dan kerugian pada sub‐sektor transportasi diperkirakan mencapai Rp. 9,34 miliar.
Sementara untuk prasarana energi tidak mengalami kerusakan yang parah, walaupun beberapasaat setelah gempa, terjadi pemadaman listrik namun tidak berpengaruh terhadap aktivitas
perindustrian di wilayah yang terkena dampak bencana. Kerusakan yang terjadi pada sambungan
rumah dan beberapa gardu/pembangkit, beberapa hari kemudian sudah diperbaiki dan jaringan
listrik sudah berfungsi kembali. Akibat bencana gempa bumi tersebut, total kerusakan dan kerugian
yang dialami oleh PT. PLN mencapai Rp.4,708 miliar, dimana sebagian besar merupakan kerugian
yang diderita akibat kehilangan pendapatan dan tambahan biaya operasional perbaikan jaringan
yang rusak. Sementara untuk infrastruktur sumber daya air, kerusakan prasarana irigasi
diperkirakan tidak berdampak terhadap pertanian dengan jumlah kerusakan dan kerugian
mencapai Rp. 2,795 miliar.
Tabel III.4
Jumlah Kerusakan dan Kerugian pada Sektor Infrastruktur (dalam juta rupiah)
Sub Sektor Kerusakan Kerugian Total
Transportasi Darat 3.939 5.400 9.339
Terminal 250 250
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 43/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
33
Sub Sektor Kerusakan Kerugian Total
Jalan 1.124 1.124
Jembatan 2.565 5.400 7.965
Energi (Listrik) 448 4.260 4.708
Jaringan Teg. Menengah 77 77
Jaringan Teg. Rendah 10 10
Gardu/Pembangkit 96 96
Sambungan rumah 265 265
Infrastruktur Sumber Daya Air
Irigasi Teknis 2.775 20 2.795
Total 7.162 9.680 16.842
Sumber: Identifikasi Kerusakan pascabencana Gempa bumi Jawa Barat 2 September 2009, Sekretariat P3B Bappenas, 8 Okotber 2009.
III.3.3. SEKTOR
SOSIAL
Sektor sosial merupakan sektor terparah yang terkena dampak bencana gempa bumi 2
September 2009 lalu setelah sektor perumahan. Diperkirakan total kerusakan dan kerugian pada
sektor sosial mencapai Rp.755,432 miliar yang meliputi prasarana pendidikan, peribadatan dan
kesehatan dengan rincian Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 752,471 miliar dan Kabupaten Cilacap
sebesar Rp. 2,96 miliar. Berikut dibawah ini diuraikan sub‐sektor sosial yang mengalami
kerusakan, sebagai berikut:
Tabel
III.5
Kerusakan dan Kerugian pada Sektor Sosial
Sub- Sektor Sosial Kerusakan (Rp juta) Kerugian (Rp juta) Total (Rp juta)
Kesehatan 11.045 14 11.059
Pendidikan 379.827 19.973 399.800
Agama 344.289 283 344.572
Lembaga Sosial ‐ ‐ ‐
Total 735.161 20.270 755.432
Sumber: Identifikasi Kerusakan pascabencana Gempa bumi Jawa Barat 2 September 2009, Sekretariat P3B Bappenas, 8 Okotber 2009
A. PENDIDIKAN
Bidang pendidikan, jumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan sebanyak 2.358
unit, dengan nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 399,80 miliar dengan rincian kerusakan
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 44/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
34
dan kerugian yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 397,465
miliar dan Kabupaten Cilacap Rp. 2,335 miliar.
Kerusakan sarana pendidikan meliputi gedung SD sejumlah 1.871 unit, SMP 271 unit, SMA
126 unit, SMK 46 unit serta pondok pesantren sebanyak 92 unit. Sementara perkiraan kerugian
yang mencakup biaya pembangunan fasilitas sekolah sementara diperkirakan mencapai Rp. 16.051
miliar.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 45/122
R e n c a n a A k
s i R e h a b i l i t a s i d a n R e k o n s t r u k s i P a s c a b e
n c a n a G e m p aB u m i
d i P r o v i n s i J a w aB a r a t d a n K a b u p a t e n C i l a c a p P r o v i n s i J a w a T e n g a h
T a h u n2 0 0 9 ‐ 2 0 1 1
3 5
Gambar III.4
Peta sebaran kerusakan sarana dan prasarana Pendidikan
Sumber: Pusdalops BNPB, 9 Oktober 2009
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 46/122
R e n c a n a A k s i R e h a b i l i t a s i d a n R e k o n s t r u k s i P a s c a b e n c a n a G e m p aB u m i
d i P r o v i n s i J a w aB a r a t d a n K a b u p a t e n C i l a c a p P r o v i n s i J a w a T e n g a h
T a h u n2 0 0 9 ‐ 2 0 1 1
3 6
Tabel III.6
Kerusakan bangunan TK, SD dan SMP
NO Kabupaten/Kota
TK (RKB) SD (RKB)
Pra
Bencana
RB
RS
RR
unit
Pra
Bencana
RB
RS
RR
unit
Provinsi Jawa Barat
1 Kab.Bandung 14 4 3 1.404 600 431 241
2 Kab. Bandung Barat 3 728 151 16 47 109
3 Kab. Bogor 9 1.564
4 Kab. Ciamis 15 20 1 ‐ 11 1.082 318 347 ‐ 182
5 Kab. Cianjur 22 1.286 659 76 187 140
6 Kab. Garut 33 1.527 149 46 43 243
7 Kota Banjar 4 3 2 101 14 5
8 Kota Tasikmalaya 25 2 1 2 257 69 235 259
9 Kab. Kuningan 12 2 1 711 16 17 1210 Kab. Majalengka 1 850 54 45 31
11 Kab. Purwakarta 7 455
12 Kab. Sukabumi 25 1222 230 24 112
13 Kab. Tasikmalaya 36 16 5 7 22 1110 940 555 403 491
14 Kab. Subang 30 920
15 Kota Sukabumi 2 2 2 112 38 38
16 Kota Bandung 13 1 1 670 3 14 4
17 Kota Cimahi 0 150 6 4 4
Provinsi Jawa Tengah
18 Kab. Cilacap 3 0 0 3 1010 15 15 18
Total (RBK) 46 6 15 3.224 1.069 1.492
Total (unit) 254 44 15.159 1.871
Sumber: Identifikasi Kerusakan pascabencana Gempa bumi Jawa Barat 2 September 2009, Sekretariat P3B Bappenas, 8 O
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 47/122
R e n c a n a A k s i R e h a b i l i t a s i d a n R e k o n s t r u k s i P a s c a b e n c a n a G e m p aB u m i
d i P r o v i n s i J a w aB a r a t d a n K a b u p a t e n C i l a c a p P r o v i n s i J a w a T e n g a h
T a h u n2 0 0 9 ‐ 2 0 1 1
3 7
Tabel III.7
Kerusakan bangunan SMA, SMK dan Pondok Pesantren
NO Kabupaten/Kota
SMA (RKB) SMK (RKB)
Pra
Bencana
RB
RS
RR
unit
Pra
Bencana
RB
RS
RR
unit
Provinsi Jawa Barat
1 Kab.Bandung 25 46 25 11 7 14 13 4
2 Kab. Bandung Barat 20 7 11 4 2 3 8 4
3 Kab. Bogor 44 9
4 Kab. Ciamis 29 47 103 38 9
5 Kab. Cianjur 17 8 ‐ 13 3 22
6 Kab. Garut 34 4 3 13 3 1
7 Kota Banjar 2 2
8 Kota Tasikmalaya 13 2 ‐ ‐ 26 4 3 43 27 29
9 Kab. Kuningan 26 15 10 Kab. Majalengka 23 1 1 10
11 Kab. Purwakarta 13 4
12 Kab. Sukabumi 28 12 21 14 12
13 Kab. Tasikmalaya 22 13 28 10 15 2
14 Kab. Subang 20 11
15 Kota Sukabumi 7 6 6 4 6 6
16 Kota Bandung 34 4 5 5 17 2 2
17 Kota Cimahi 8 4
Provinsi Jawa Tengah
18 Kab. Cilacap 21 0 0 12 5
Total (RBK) 140 140 98 23 45 54
Total (unit) 386 126 152 46
Sumber: Identifikasi Kerusakan pascabencana Gempa bumi Jawa Barat 2 September 2009, Sekretariat P3B Bappenas, 8 O
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 48/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
38
B. KESEHATAN
Jumlah kerusakan dan kerugian pada sektor kesehatan mencapai Rp. 11, 06 miliar, dimana
seluruh kerusakan berada di Provinsi Jawa Barat, sedangkan di Kabupaten Cilacap dilaporkan tidak
ada kerusakan. Kerusakan pada sektor kesehatan meliputi, rumah sakit 1 unit, puskesmas 37 unit,
pustu 44 unit dan polindes 17 unit.
Tabel III.8
Kerusakan prasarana kesehatan
NO Kabupaten/ Kota
Puskesmas (unit) Puskesmas Pembantu
(unit) Polindes (unit)
Pra
BencanaRB RS RR
Pra
BencanaRB RS RR
Pra
BencanaRB RS RR
Provinsi Jawa Barat
1 Kab.Bandung 489 3 1 441 115
2 Kab. Cianjur 650 564 3 4 ‐
3 Kab. Garut 784 2 10 ‐ 709 7 14 ‐ 89 5 1
4 Kota Tasikmalaya 120 6 2 1 118 5 2 35 3 2
5 Kab. Kuningan 715 2 691 128
6 Kab. Sukabumi 674 1 598 1 1 ‐
7 Kab. Tasikmalaya 663 5 4 555 5 2 168 4 2
Total 4.095 18 13 6 3.676 21 14 9 535 12 0 5
Sumber: Identifikasi Kerusakan pascabencana Gempa bumi Jawa Barat 2 September 2009, Sekretariat P3B Bappenas, 8 Okotber 2009
C. AGAMA
Total kerusakan dan kerugian di bidang sarana peribadatan akibat gempa bumi diperkirakan
sebesar Rp. 344,572 miliar. Bentuk kerusakan sarana ibadah meliputi robohnya bangunan dan
kerusakan berat lainnya. Tercatat 6.138 unit rumah ibadah yang mengalami kerusakan akibat
gempa tersebut, dengan sebaran utama kerusakan meliputi Kabupaten Bandung 447 unit,
Kabupaten Bandung Barat 446 unit, Kabupaten Ciamis 945 unit, Kabupaten Garut 1.053 unit,
Kabupaten Tasikmalaya 1.589 unit dan Kabupaten Sukabumi 789 unit (Tabel III.5).
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 49/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
39
Tabel III.9
Kerusakan rumah ibadah
Kabupaten/Kota Pra-
Bencana
Kerusakan (unit) Kerusakan dan
Kerugian (juta rupiah)
Rusak
Berat
Rusak
Sedang
Rusak
Ringan
Total
Kab. Bandung 4.886 256 30 161 447 19.643
Kab. Bandung Barat 2.943 84 362 446 13.559
Kab. Bogor 4.388 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kab. Ciamis 3.137 945 ‐ ‐ 945 53.582
Kab. Cianjur 5.133 260 166 248 674 27.491
Kab. Garut 4.884 339 714 ‐ 1.053 103.646
Kota Banjar 301 9 ‐ 9 706
Kota Tasikmalaya 940 29 2 70 101 2.910
Kab. Kuningan 792 7 7 14
Kab. Majalengka 1.001 13 13 316
Kab. Purwakarta 1.016 3 ‐ 6 9 1.349
Kab. Sukabumi 5.564 13 165 611 789 22.267
Kab. Tasikmalaya 3.737 283 232 1.074 1.589 98.027
Kab. Subang 1.722 13 13 316
Kota Sukabumi 382 5 5 122
Kab. Cilacap 1.749 6 3 29 38 625
Jumlah 42.575 2.218 1.321 2.599 6.138 344.572
Sumber: Identifikasi Kerusakan pascabencana Gempa bumi Jawa Barat 2 September 2009, Sekretariat P3B Bappenas, 8 Okotber 2009
Sementara untuk sarana peribadatan lainnya seperti gereja, vihara maupun pura dilaporkan
tidak ada kerusakan, begitu pula halnya dengan sub‐sektor sarana lembaga sosial lainnya tidak
mengalami kerusakan.
III.3.4. SEKTOR EKONOMI
Secara umum, bencana gempa bumi tidak berdampak terhadap sektor‐sektor produktif
dalam perekonomian baik di Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa
Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BNPB serta laporan dari dinas terkait di daerah,
kerusakan pada sektor ekonomi produktif hanya terjadi pada sub‐sektor perdagangan, perikanan
dan pariwisata akan tetapi tidak berdampak serius terhadap perekonomian lokal. Total kerusakan
dan kerugian pada sektor ekonomi produktif diperkirakan mencapai Rp.7,622 miliar. Sedangkan
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 50/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
40
untuk sektor ekonomi produktif lainnya, seperti pertanian dan industri dilaporkan tidak
mengalami kerusakan. Berikut ini diuraikan kerusakan dan kerugian untuk masing‐masing sektor
yang termasuk dalam sektor ekonomi produktif yang terkena dampak bencana gempa bumi (Tabel
III.6).
Tabel III.10
Kerusakan sarana dan prasarana pada sektor ekonomi produktif
Sektor/Sub-Sektor Lokasi
Kerusakan (unit) Total Kerusakan
dan Kerugian
(juta rupiah) Rusak
Berat
Rusak
Sedang
Rusak
Ringan
Perdagangan 1.941,025
Pasar Kab. Cilacap 2 3 1 38,70
Kios/Lapak Kab. Bandung 105 30 154 1.727,325
Fasum Pasar Kab. Bandung 7 175,00
Perikanan 101,888
Peralatan tangkap ikan Kab. Cianjur 275 87,00
Sarana TPI Kab. Cianjur 1 1 14,888
Pariwisata 30,00
Fasilitas Pariwisata Kota Tasikmalaya 1 30,00
Peternakan 5.550,00
Kandang Sapi Kab. Bandung 12.000 5.550,00
Total 7.622,913
Sumber: Identifikasi Kerusakan pascabencana Gempa bumi Jawa Barat 2 September 2009, Sekretariat P3B Bappenas, 8 Okotber 2009
A.
PERDAGANGAN
Total kerusakan dan kerugian pada sektor perdagangan sebesar Rp.1,941 miliar yang
ditimbulkan akibat kerusakan pada pasar tradisional dan kios/lapak, dengan rincian di Kabupaten
Cilacap sebanyak 6 unit pasar mengalami kerusakan, Kabupaten Bandung 289 unit kios/lapak serta
fasilitas umum pasar sebanyak 7 unit. Pada sektor perdagangan, dampak akibat kerusakan sarana
dan prasarana perdagangan terutama di pasar tradisional, menyebabkan terjadinya penurunan
aktivitas perdagangan yang berimplikasi pada kehilangan pendapatan sebesar Rp.1,2 juta.
B. PERIKANAN
Untuk sub sektor perikanan, kerusakan yang terjadi akibat gempa meliputi kerusakan pada
sarana dan prasarana TPI/PPI dan peralatan tangkap. Walaupun tidak berdampak signifikan,
namun seiring dengan terjadinya penurunan aktivitas akibat kerusakan peralatan turut
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 51/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
41
mempengaruhi volume ikan hasil tangkapan yang berimplikasi pada kehilangan pendapatan
nelayan mengalami stagnasi atau berkurang. Total kerusakan dan kerugian pada sub‐sektor
perikanan sebesar Rp.101,88 juta yang seluruhnya diderita oleh Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa
Barat, dimana lebih dari 50% merupakan nilai kerugian yang diderita oleh nelayan akibat
kehilangan pendapatan.
C. PARIWISATA
Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, sarana dan prasarana pada sektor pariwisata yang
mengalami kerusakan hanya 1 unit dengan nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 30 juta.
Namun, diperkirakan akan terjadi penurunan pendapatan akibat wisatawan mempersingkat
kunjungannya pascabencana gempa bumi tersebut.
D. PETERNAKAN
Untuk sektor peternakan, dampak terjadi pada komoditas usaha sapi perah di Kabupaten
Bandung, yaitu menurunnya tingkat produktivitas akibat terjadinya kerusakan sarana dan
prasarana produksi seperti kandang, saluran air bersih yang disalurkan ke kandang serta tempat
pelayanan koperasi susu dan kualitas susu perah yang disebabkan tidak beroperasinya tempat
penyimpanan susu akibat pemadaman listrik; dan kecenderungan terjadinya penurunan populasi
sapi perah karena dijualnya sapi perah untuk perbaikan rumah peternak yang mengalami
kerusakan. Akibat gempa tersebut terjadi penurunan produksi susu sebesar 10% dan kehilangan
pendapatan sebesar Rp. 750 juta.
III.3.5. LINTAS SEKTOR
Total kerusakan dan kerugian pada lintas sektor hampir seluruhnya disumbang oleh sektor
pemerintahan, dimana sebagian besar kerusakan terjadi pada sarana dan gedung perkantoran
milik pemerintah seperti kantor SKPD, kantor kecamatan, balai desa serta rumah dinas yang
nilainya diperkirakan mencapai Rp. 156,045 miliar. Sub‐sektor perbankan dan keuangan serta
lingkungan hidup dilaporkan tidak mengalami kerusakan.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 52/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
42
Tabel III.11
Kerusakan kantor dan gedung pemerintahan
Jenis prasarana Lokasi
Kerusakan (unit) Total Kerusakan
dan Kerugian
(juta rupiah) Rusak
Berat
Rusak
Sedang
Rusak
Ringan
Kantor Pemerintah Kab.Bandung 30 9 7 9.936
Kab. Bandung Barat 8 ‐ 57 8.028
Kab. Ciamis 179 ‐ 45.108
Kab. Cianjur 57 20 22 20.340
Kab. Garut 75 77 ‐ 32.760
Kota Banjar ‐ 4 ‐ 720
Kab. Kuningan 1 ‐ 252
Kab. Majalengka ‐ 1 108
Kab. Purwakarta 1 ‐ 252
Kab. Sukabumi 4 16 59 10.260
Kab. Tasikmalaya 35 24 106 21.490
Kab. Subang ‐ 1 108Kab. Cilacap 5 ‐ 5 1.800
Kantor SKPD Kab. Bandung Barat 21 1.029
Kab. Kuningan 1 2
Kota Tasikmalaya 2 3 556
Balai Desa Kab.Cilacap 1 5 6 220
Kota Tasikmalaya 2 7 12 402
Kantor Kecamatan Kab. Tasikmalaya 4 2 10 2.061
Kab. Sukabumi 4 16 59 ‐
Rumah dinas puskesmas Kab.Garut 2 10 ‐ 614
Total 429 192 349 156.045
Sumber: Identifikasi Kerusakan pascabencana Gempa bumi Jawa Barat 2 September 2009, Sekretariat P3B Bappenas, 8 Okotber 2009
III.4. DAMPAK KERUSAKAN
III.4.1. DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT DAN
KABUPATEN CILACAP
Secara umum dampak yang ditimbulkam oleh bencana gempa bumi terhadap perekonomian
daerah dan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana, baik di 15 Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah tidaklah signifikan,
terutama di kabupaten/kota yang mengalami dampak langsung gempa di antaranya Kabupaten
Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, Sukabumi, Kuningan, Bogor,
Purwakarta, Majalengka, Sumedang, Subang, Kota Banjar, Sukabumi dan Tasikmalaya.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 53/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
43
III.4.2. DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL DAN DAERAH
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengemukanan bahwa situasi pascagempa tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, karena kawasan ini memiliki
kemampuan yang lebih cepat dalam memulihkan perekonomian pascabencana alam. Sebab
kawasan Jawa Barat memiliki potensi yang masih cukup besar untuk terus tumbuh.
III.4.3. DAMPAK TERHADAP KETENAGAKERJAAN
Lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pada lokasi gempa adalah sektor
pertanian, walaupun dari tahun ke tahun persentasenya mengalami penurunan. Sektor lain yangdipilih masyarakat pada umumnya adalah sektor perdagangan dan jasa‐jasa. Selain itu masih
tampak tinggi penduduk yang bekerja sebagai pekerja yang membantu usaha yang dilakukan oleh
orang tua atau anggota rumahtangga lainnya dengan tingkat produktivitas yang rendah dan
biasanya tidak mendapatkan upah/gaji atau sekalipun ada balas jasa yang diterimapun sangat
rendah. Pada daerah‐daerah terkena dampak bencana, persentase penduduk yang bekerja dengan
status pekerjaan sebagai pekerja keluarga sebelum terjadinya bencana naik 5,29.
Meskipun terjadi kerusakan pada infrastruktur, namun sektor pertanian relatif tidak terkena
dampak bencana. Sektor perdagangan umum dan jasa‐jasa pun terkena dampak yang tidak terlalu
besar. Tingkat pendidikan rata‐rata di daerah yang terkena bencana menunjukkan angka 71,57%
tidak tamat atau hanya tamat SD saja (Kab. Sukabumi 76,09%, Cianjur 74,77%, Bandung 57,72%,
Garut 72,01%, Tasikmalaya 79%, Ciamis 69,8%), yang menunjukkan bahwa penduduk di wilayah
terkena dampak bencana, bekerja di sektor tradisional (pertanian) dan sektor informal (pedagang
kecil). Akibatnya, tidak banyak penduduk yang kehilangan pekerjaannya dan tidak terjadi
penurunan tenaga kerja.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 54/122
BAB
IV
PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
IV.1. POTENSI BENCANA ALAM DI PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI JAWA
TENGAH
Berdasarkan Ketentuan Umum dalam UU nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, maka bencana dapat dibedakan menjadi Bencana Alam, Bencana
Non–alam dan Bencana Sosial. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunungmeletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, merupakan dua provinsi yang berdekatan secara
geografis, dan berpotensi mengalami bencana‐bencana alam di atas, karena karakteristik dan
potensi yang dimiliki kedua wilayah tersebut, yakni:
IV.1.1. POTENSI BENCANA ALAM DI PROVINSI JAWA BARAT
1. Bencana Gunung Berapi
Jawa Barat berpotensi mengalami bencana gunung berapi, karena memiliki sekitar 5
(lima) gunung berapi yang masih aktif, yaitu: Gunung Tangkubanperahu, Gunung Papandayan,
Gunung Galunggung, Gunung Gede dan Gunung Ciremai (Sumber: PVMBG Badan Geologi).
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 55/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
45
Kecuali Gunung Papandayan yang berstatus waspada tingkat II, ke‐empat gunung berapi
lainnya berstatus aktif normal.
2. Bencana Banjir
Potensi rawan banjir dapat dikelompokan ke dalam empat kelompok, yaitu: tinggi,
menengah, rendah dan aman. Keempat kelompok rawan banjir di Jawa Barat telah dipetakan ke
dalam Peta Rawan Banjir, seperti yang terdapat pada Gambar IV.1 di bawah ini.
Kelompok berpotensi banjir di tingkat kecamatan, yaitu: Kategori Tinggi berada di
wilayah Kecamatan Cianjur Kab. Cianjur; Kategori Menengah di wilayah Kecamatan Cariu dan
Campaka di Kab. Cianjur, dan wilayah Kecamatan Pagelaran di Kota Bogor; sedangkan Kategori Rendah berada di wilayah Kecamatan Banjaran (Kab. Bandung), Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi
Timur (Kota Bekasi), wilayah Kecamatan Gunung Putri (Kab. Bogor), wilayah KecamatanKalipucang (Kota Banjar), wilayah Kecamatan Cempaka (Kab. Purwakarta), Kecamatan
Kadungora dan Kecamatan Tarogong (Kab. Garut), dan Kecamatan Teluk Jambe (Kab.
Karawang).
Gambar IV. 1
Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir di Jawa Barat
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 56/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
46
3. Bencana Gempa Bumi
Potensi gempa yang besar berada di sekitar patahan utama gempa di Kecamatan
Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Sepanjang pantai selatan, dihadapkan langsung pada zona subduksi atau pertemuan
antara lempeng Australia dan Euroasia di Palung Jawa yang berada di Laut Hindia. Sedangkan di
daratan, ada sejumlah patahan aktif di dekat pemukiman padat penduduk, seperti Patahan
Cimandiri yang melewati Sukabumi dan Patahan Lembang yang memotong Bandung.
Cekungan Bandung yang berada di Kota Bandung (ibukota Provinsi Jawa Barat)
memberikan sumbangan paling besar terhadap kerusakan alam. ”Jika Cekungan Bandung tak
diperhatikan, bukan mustahil menyebabkan timbulnya bencana gempa bumi maha dahsyat.”
Cekungan Bandung yang memiliki luas 348.786 hektar mempunyai tiga kawasan yang memiliki
potensi dan permasalahan alam berbeda. Cekungan Bandung membentang di empat kabupaten
atau kota melewati Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung
Barat. (Sumber: Seputar Indonesia, Selasa 30 Desember 2008)
Gambar IV.2
Zona Sumber-sumber Gempabumi di Jawa Barat
Sumber : Pusat Survey Geologi
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 57/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
47
Tabel IV.1
Daerah Rawan Gempabumi Tektonik di Jawa Barat
No Kabupaten Lokasi (Kecamatan)
1. Bogor Lawangtaji, Cibodas, Ciparahu, leuwiliang, Ciampea, Gunung Menyan,
Brujul.
2. Kota Bogor
3. Cianjur Cipanas, Cikalongkulon, Cibeber, Campaka, Sukanegara, Ciranjang,Bojongkele
4. Sukabumi Cibodas, Cimerang, Ubrug, Cigombong, Pelabuhanratu, Sempur, Cigaru,
Jampang Tengah, Cibaregbeg, 2Ciemas, Waluran, Pagelaran.
5. Bandung Santosa, Marujung, Gunung Halu, Cililin, Batujajar, Padalarang,
Cikalong Wetan, Lembang, Cicalengka, Majalaya, Ciparay,
6. Kota Cimahi ‐
7. Kota Bandung ‐
8. Purwakarta Wanayasa
9. Subang Sagalaherang, Cisalak, Ciater, Kalijati
10. Indramayu Gantar
11. Majalengka Kadipaten, Maja, Telagakulon, Cikijing12. Kuningan Lebakwangi
13. Garut Leles, Cibatu, Cilengsing, Cisurupan
14. Tasikmalaya Ciawi, Cijulang, Singaparna, Salawu, Sukaraja, Cikamuning2
15 Ciamis Sukajadi, Kalijati, Palumbung, Cijulang, Pangandaran, Kalipucang,
Rancah.
Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Barat, 2002 4. Bencana Gerakan Tanah
Tabel IV.2
Wilayah Potensi Gerakan Tanah di Provinsi Jawa Barat
Bulan Oktober 2009
No Propinsi Kabupaten
/Kota
Kecamatan
Potensi Terjadi Gerakan
Tanah
1. JAWA BARAT BOGOR KEDUNG HALANG Menengah ‐ Tinggi
RUMPIN Menengah
CIAWI Menengah
CIGUDEG Menengah‐Tinggi
LEUWILIANG Menengah ‐ Tinggi
NANGGUNG Menengah ‐ Tinggi
CIBUNGBULANG BAG.SELATAN
Menengah
CIAMPEA Menengah
CIOMAS Menengah
GUNUNG PUTRI Menengah
CILEUNGSI Menengah
CARINGIN Menengah
CIJERUK Menengah
MEGAMENDUNG Menengah
CISARUA Menengah
CITEUREUP Menengah‐Tinggi
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 58/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
48
No Propinsi Kabupaten
/Kota
Kecamatan
Potensi Terjadi Gerakan
Tanah
JONGGOL Menengah‐Tinggi
CARIU Menengah
JASINGA Menengah‐Tinggi
SUKABUMI PARAKANSALAK Menengah
CISOLOK Menengah ‐ TinggiPARUNGKUDA Menengah
KELAPANUNGGAL Menengah
CIBADAK Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
BAROS Menengah
KABANDUNGAN Menengah ‐ Tinggi
CIDAHU Menengah
CICURUG Menengah
NYALINDUNG Menengah ‐ Tinggi
CIDOLOG Menengah ‐ Tinggi
CIEMAS Menengah
TEGALBULEUD Menengah‐Tinggi
NAGRAK Menengah
SUKARAJA Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
KEDUDAMPIT Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
SUKABUMI Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
KALIBUNDER Menengah‐Tinggi
SAGARANTEN Menengah‐Tinggi
JAMPANG TENGAH Menengah
JAMPANGKULON Menengah
LENGKONG MenengahPELABUHAN RATU Menengah‐Tinggi
CISAAT Menengah
PABUARAN Menengah
CIKEMBAR Menengah‐Tinggi
CIKIDANG Menengah‐Tinggi
WARUNGKIARA Menengah‐Tinggi
SURADE Menengah‐Tinggi
CIRACAP Menengah
KELAPANUNGGAL Menengah
GEGERBINTUNG Menengah‐Tinggi
KOTA
SUKABUMI
SUKABUMI BARAT Menengah
SUKABUMI TIMUR Menengah
CIANJUR KADUPANDAK Menengah ‐ Tinggi
PACET Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
PAGELARAN Menengah ‐ Tinggi
CIBINONG Menengah ‐ Tinggi
CIBEBER Menengah ‐ Tinggi
CUGENANG Menengah ‐ Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 59/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
49
No Propinsi Kabupaten
/Kota
Kecamatan
Potensi Terjadi Gerakan
Tanah
CIANJUR Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
SUKARESMI Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
TAKOKAK Menengah
SUKALUYU Menengah
KARANGTENGAH Menengah ‐ Tinggi
BOJONGPICUNG Menengah ‐ Tinggi
MANDE Menengah ‐ Tinggi
AGRABINTA Menengah ‐ Tinggi
SINDANGBARANG Menengah ‐ Tinggi
NARINGGUL Tinggi
CAMPAKA Menengah ‐ Tinggi
CIDAUN Menengah ‐ Tinggi
CIKALONG KULON Menengah ‐ Tinggi
WARUNG KONDANG Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
SUKANEGARA MenengahTANGGEUNG Menengah – Tinggi
BEKASI CIBARUSAH Menengah
BANDUNG GUNUNGHALU Menengah‐Tinggi
CILILIN Menengah‐Tinggi
CIPONGKOR Menengah‐Tinggi
SUKAJADI Menengah
CIEMBUNYING KALER
BAG UTARA
Menengah
SINDANGKERTA Menengah‐Tinggi
PARONGPONG Menengah ‐ Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
KERTASARI Menengah
BANJARAN Menengah
ARJASARI Menengah
PANGALENGAN Menengah
IBUN Menengah
CIKALONG WETAN Menengah ‐ Tinggi
LEMBANG Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
CIMENYAN Menengah
CILENGKRANG Menengah
CIDADAP Menengah‐Tinggi
NGAMPRAH Menengah
PADALARANG BAG
UTARA
Menengah
CIMAHI UTARA Menengah ‐ Tinggi
CISARUA Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
CIKANCUNG Menengah
CIWIDEY Menengah‐Tinggi
CIPEUNDEUY Menengah‐Tinggi
CIPATAT Menengah‐Tinggi
BATUJAJAR Menengah
CICALENGKA Menengah
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 60/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
50
No Propinsi Kabupaten
/Kota
Kecamatan
Potensi Terjadi Gerakan
Tanah
SOREANG BAG SELATAN Menengah
PASEH Menengah
PACET Menengah
PASIRJAMBU Menengah‐Tinggi
GARUT BALUBUR LIMBANGAN Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
SLAWI Menengah
LEUWIGOONG Menengah
MALANGBONG Menengah
CIBATU Menengah
KADUNGORA Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
SUKAWENING Menengah
CIBIUK Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
LELES Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
WANARAJA Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
TAROGONG Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
BANYURESMI Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
KARANGPAWITAN Menengah ‐ Tinggi
GARUT Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
SAMARANG Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
CILAWU Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
CISURUPAN Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
BAYONGBONG Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
PAMULIHAN Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
CIBALONG Menengah
PAKENJENG Menengah ‐ Tinggi
PEUNDEUY Menengah ‐ Tinggi
CISEWU Menengah ‐ Tinggi
PAMEUNGPEUK Menengah
CIKELET Menengah ‐ Tinggi
CIKAJANG Menengah ‐ TinggiBerpotensi Banjir Bandang
BUNGBULANG Menengah ‐ Tinggi
BANJARWANGI Menengah ‐ Tinggi
SINGAJAYA Menengah ‐ Tinggi
TALEGONG Menengah ‐ Tinggi
CISOMPET Menengah ‐ Tinggi
KARAWANG PANGKALAN Menengah
TELUK JAMBE Menengah
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 61/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
51
No Propinsi Kabupaten
/Kota
Kecamatan
Potensi Terjadi Gerakan
Tanah
PURWAKARTA WANAYASA Menengah ‐ Tinggi
PLERED Menengah ‐ Tinggi
SUKATANI Menengah ‐ Tinggi
MANIIS Menengah
JATILUHUR Menengah
PURWAKARTA Menengah ‐ Tinggi
PASAWAHAN Menengah ‐ Tinggi
BOJONG Menengah
TEGALWARU Menengah
CAMPAKA SELATAN Menengah
DARANGDAN Menengah ‐ Tinggi
SUBANG CIJAMBE Menengah ‐ Tinggi
SAGALA HERANG Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
SUBANG BAG SELATAN Menengah
KALIJATI BAG SELATAN Menengah ‐ Tinggi
CIPEUNDEUY BAG
SELATAN
Menengah
CISALAK Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
TANJUNGSIANG Menengah
JALANCAGAK Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
CIBOGO BAG SELATAN Menengah‐Tinggi
SUMEDANG TOMO BAG SELATAN Menengah ‐ Tinggi
CADAS NGAMPAR Menengah ‐ Tinggi
SUMEDANG SELATAN Menengah
TANJUNGSARI Menengah
SUMEDANG UTARA Menengah
PASEH Menengah ‐ Tinggi
CONGGEANG Menengah ‐ Tinggi
BUAH DUA Menengah ‐ Tinggi
TANJUNGKERTA Menengah ‐ Tinggi
WADO Menengah
CIBUGEL Menengah ‐ Tinggi
SITURAJA Menengah
DARMARAJA Menengah
CIMANGGUNG Menengah
CIMALAKA Menengah
RANCAKALONG Menengah
TANJUNGSARI Menengah
TASIKMALAYA BANTARKALONG Menengah ‐ Tinggi
SODONG HILIR Menengah ‐ TinggiCIBALONG Menengah ‐ Tinggi
TARAJU Menengah ‐ Tinggi
CIGALONTANG Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
LEUWISARI Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
SALAWU Menengah ‐ Tinggi
SALOPA Menengah ‐ Tinggi
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 62/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
52
No Propinsi Kabupaten
/Kota
Kecamatan
Potensi Terjadi Gerakan
Tanah
CIKATOMAS Menengah ‐ Tinggi
CIAWI Menengah
PAGARAGEUNG Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
JEMANIS Menengah
CISAYONG Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
INDIHIANG Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
CIBEUREUM BAG.
SELATAN
Menengah
TANJUNGJAYA Menengah
MANONJAYA Menengah
CINEAM Menengah
PANCATENGAH Menengah
CIKALONG Menengah
CIPATUJAH Menengah
BOJONGGAMBIR MenengahKAWALU BAG. SELATAN Menengah
SUKARAJA Menengah ‐ Tinggi
KARANGNUNGGAL Menengah ‐ Tinggi
CIAMIS LANGKAP LANCAR Menengah ‐ Tinggi
SUKADANA Menengah ‐ Tinggi
PANAWANGAN Menengah ‐ Tinggi
PANUMBANGAN Menengah
PANJALU Menengah ‐ Tinggi
CIJEUNGJING Menengah
RAJADESA Menengah ‐ Tinggi
JATINAGARA Menengah ‐ Tinggi
RANCAH Menengah ‐ Tinggi
CIKONENG Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
CIPAKU Menengah
SADANANYA Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
CIHAURBEUTI Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
TAMBAKSARI Menengah ‐ Tinggi
BANJAR Menengah
PAMARICAN Menengah ‐ Tinggi
BANJARSARI Menengah ‐ Tinggi
CIAMIS MenengahBerpotensi Banjir Bandang
PADAHERANG BARAT Menengah
PATURUMAN Menengah
PANGANDARAN BAG.
UTARA
Menengah
CIMARAGAS Menengah ‐ Tinggi
CISAGA Menengah
CIJULANG Menengah
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 63/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
53
No Propinsi Kabupaten
/Kota
Kecamatan
Potensi Terjadi Gerakan
Tanah
CIMERAK Menengah ‐ Tinggi
PARIGI Menengah ‐ Tinggi
KALIPUCANG Menengah
CIGUGUR Menengah
MAJALENGKA TALAGA Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
MAJALENGKA Menengah
JATIWANGI BAG
SELATAN
Menengah
LEUWIMUNDING Menengah
MAJA Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
ARGAPURA Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
LEMAHSUGIH Menengah ‐ Tinggi
SUKAHAJI Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
RAJAGALUH Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
BANTARUJEG Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
CIKIJING Menengah ‐ Tinggi
KUNINGAN CILIMUS Menengah
SUBANG Menengah
SELAJAMBE Menengah
GARAWANGI Menengah
CIDAHU Menengah
PASAWAHAN Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
CIWARU Menengah
KARAMATMULYA MenengahBerpotensi Banjir Bandang
CIGUGUR Menengah
Berpotensi Banjir Bandang
JALAKSANA Menengah
LEBAKWANGI Menengah
CIAWIGEBANG Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
MANDIRACAN Menengah
CINIRU Menengah
KADUGEDE Menengah
LURAGUNG Menengah
DARMA Menengah
CIBINGBIN MenengahCIREBON KARANG SEMBUNG BAG.
SELATAN
Menengah
BEBER BAG. UTARA Menengah
LEMAHABANG BAG.
SELATAN
Menengah
SUMBER Menengah – Tinggi
WALED BAG. SELATAN Menengah
SEDONG BAG. SELATAN Menengah
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 64/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
54
Keterangan
Menengah Daerah yang mempunyai potensi Menengah untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada
Zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada
daerah yang berbatasan dengan lembah, sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng
mengalami gangguan.
Tinggi Daerah yang mempunyai potensi Tinggi untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona ini
dapat terjadi Gerakan Tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan
tanah lama dapat aktif kembali.
Sumber: PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
Gambar IV.3
Peta Prakiraan Titik Potensi terjadi Longsor di Jawa Barat
1. Nilai Risiko
berbagai
Ancaman
Bahaya
di
Provinsi
Jawa
Barat
Berdasarkan pemetaan terhadap ancaman bahaya tersebut di atas, serta dengan
melakukan overlay tingkat kerentanan dan kapasitas yang ada, maka secara umum nilai risiko
terhadap bencana yang akan ditimbulkan adalah sebagaimana terlihat pada grafik di bawah.
Nilai risiko yang digambarkan pada grafik di bawah ini merupakan nilai risiko relatif di antara
berbagai ancaman bahaya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Makin tinggi nilai risiko, maka makin
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 65/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
55
tinggi pula potensi kerugian yang akan ditimbulkan oleh ancaman bahaya tersebut. Pada tabel
tersebut, terlihat ancaman bahaya gempa bumi, gerakan tanah dan wabah penyakit mempunai
nilai risiko yang tertinggi.
Gambar IV.4
Grafik Nilai Risiko Berbagai Ancaman Bahaya di Provinsi Jawa Barat
IV.1.2.
POTENSI
BENCANA
ALAM
DI
PROVINSI
JAWA
TENGAH
1. Bencana Gunung Berapi
Jawa Tengah memiliki potensi bencana gunung berapi yang dihasilkan dari Gunung
Dieng, Gunung Slamet dan Gunung Merapi (Sumber: PVMBG Badan Geologi), yang berstatus
aktif normal.
2. Bencana Banjir
Potensi rawan banjir dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu: tinggi,
menengah, rendah dan aman. Ke‐empat kelompok rawan banjir di Jawa Tengah dapat
dilihat pada Peta Rawan Banjir sebagaimana Gambar 2 di bawah ini.
Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki daerah yang berpotensi banjir dengan Kategori Tinggi. Namun demikian, potensi bencana banjir sesuai dengan tingkat di bawahnya adalah:
Kategori Menengah di wilayah Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap; sedangkan
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
N i l a i R i s i k o
Faktor Risiko
Provinsi Jawa Barat
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 66/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
56
Kategori Rendah berada di wilayah Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Kalibagor, Kabasen,
Sokaraja, Kamagede, Bantarkawung, Somagede, Bumiayu, Cipari, Kawunganten,
Paguyangan, Sirampog, Cipari, Kawang Gantung, Kroya, Majenang, Nusawungu, Sampang,
Kroya, Majenang, Dempet, Gajah; yang tersebar di empat kabupaten: Kabupaten Brebes,
Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Demak.
Gambar IV.5
Peta Prakiraan Potensi Banjir di Jawa Tengah
3. Bencana Gempa Bumi
Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Jogyakarta dan sekitarnya terletak
pada lintasan patahan yang memang rawan gempa. Kabupaten Bantul di Jogyakarta dan
Kabupaten Klaten di Jawa Tengah, tepat berada pada lintasan garis patahan Sesar Opak (Opak
Creek), salah satu formasi geologis terpenting di daratan Pulau Jawa.
Di bawah ini adalah peta citra satelit (dari ketinggian 31,7 kilometer) yang meliputi
daerah Jogyakarta dan Jawa Tengah, serta gambaran grafis dari peristiwa gempa‐bumi dahsyat
yang melanda kedua daerah tersebut pada tanggal 27 Mei .
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 67/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
57
Gambar IV.6
Peta citra satelit (dari ketinggian 31,7 kilometer)
daerah Jogyakarta dan Jawa Tengah
4. Bencana Gerakan Tanah
Tabel IV.3
Wilayah
Potensi
Gerakan
Tanah
di
Provinsi
Jawa
Tengah
Bulan
Oktober
2009
No PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN
POTENSI GERAKAN
TANAH
1 JAWA TENGAH CILACAP DAYEUHLUHUR Menengah ‐ Tinggi
WANAREJA Menengah – Tinggi
MAJENANG Menengah – Tinggi
JERUK LEGI Menengah – Tinggi
CIMANGGU Menengah – Tinggi
SIDAREJA Menengah – Tinggi
CILACAP BAG UTARA Menengah
CIMANGGU Menengah
KAWUNGANTEN BAGIAN ATAS Menengah – Tinggi
KARANG PUCUNG Menengah – Tinggi
CIPARI Menengah – Tinggi
KASUGIHAN BAGIAN UTARA Menengah
BOYOLALI SELO Menengah – Tinggi
CEPOGO Menengah
KLEGO BAGIAN BAWAH Menengah – Tinggi
AMPEL Menengah
POLANHARJO BAG TIMUR Menengah ‐ Tinggi
ANDONG BAG TIMUR Menengah
KARANGGEDE Menengah
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 68/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
58
No PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN
POTENSI GERAKAN
TANAH
SIMO BAG. UTARA Menengah
NOGOSARI BAG. UTARA Menengah
WONOSEGORO BAGIAN BARAT Menengah
MUSUK BAG. BARAT Menengah ‐ Tinggi
TEGAL BUMI JAWA Menengah ‐ Tinggi
BOJONG Menengah ‐ Tinggi
SURADADI BAG SELATAN Menengah
JATINEGARA Menengah
MERGASARI Menengah ‐ Tinggi
KEDUNGBANTENG Menengah ‐ Tinggi
SURADADI BAG SELATAN Menengah
PANGKAH Menengah ‐ Tinggi
PAGERBARANG Menengah ‐ Tinggi
LEBAKSIU Menengah ‐ Tinggi
WARUREJA BAG. SELATAN Menengah ‐ Tinggi
BALAPULANG Menengah
MAGELANG KAJORAN Menengah – Tinggi
PAKIS MenengahWINDUSARI Menengah – Tinggi
KALI ANGKRIK Menengah
SALAMAN Menengah
BOROBUDUR Menengah
DUKUN BAG. TIMUR Menengah – Tinggi
SAWANGAN BAGIAN TIMUR Menengah
NGABLAK Menengah
GRABAG BAG. TIMUR Menengah
SRUMBUNG BAGIAN TIMUR Menengah – Tinggi
Berpotensi Banjir
Bandang
BANYUMAS BANYUMAS Menengah – Tinggi
KEBASEN Menengah – Tinggi
AJIBARANG Menengah
LUMBIR Menengah – Tinggi
SOMAGEDE Menengah – Tinggi
KALIBAGOR Menengah
JATILAWANG Menengah
PATIKRAJA Menengah
SUMPIUH Menengah – Tinggi
TAMBAK Menengah – Tinggi
BATURADEN Menengah
SUMBANG Menengah
KEMRANJEN Menengah – Tinggi
WANGON MenengahKARANGLEWAS Menengah
KEDUNGBANTENG Menengah – Tinggi
CILONGOK Menengah – Tinggi
RAWALO Menengah – Tinggi
PURWOJATI Menengah
PEKUNCEN Menengah – Tinggi
GUMELAR Menengah
PURWOKERTO PURWOKERTO BAG. TENGAH Menengah
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 69/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
59
No PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN
POTENSI GERAKAN
TANAH
PURWOKERTO BARAT BAG.
TENGAH
Menengah
BATANG WONOTUNGGAL Menengah – Tinggi
REBAN Menengah – Tinggi
TULIS Menengah
BLADO Menengah – Tinggi
BANDAR Menengah – Tinggi
TERSONO Menengah – Tinggi
BAWANG Menengah – Tinggi
LIMPUNG Menengah
SUBAH Menengah
GRINGSING BAG SELATAN Menengah
KENDAL KALIWUNGU BAG. SELATAN Menengah ‐ Tinggi
SUKOREJO BAG BARAT Menengah
BRANGSONG BAG SELATAN Menengah
WELERI BAG BARAT Menengah
PEGERUYUNG Menengah – Tinggi
PATEHAN Menengah – TinggiPLANTUNGAN Menengah – Tinggi
GEMUH BAG. SELATAN Menengah
SINGOROJO Menengah – Tinggi
LIMBANGAN Menengah – Tinggi
BOJA Menengah – Tinggi
KUDUS GEBOG BAG UTARA Menengah – Tinggi
DAWE Menengah
JEKULO BAG. UTARA Menengah
TEMANGGUNG KALORAN BAGIAN UTARA Menengah
KANDANGAN BAGIAN ATAS Menengah – Tinggi
PARAKAN Menengah – Tinggi
NGADIREJO Menengah
KRANGGAN BAG TENGAH Menengah
BULU Menengah
TEMANGGUNG BAG. TENGAH Menengah
TEMBARAK BAG. TENGAH Menengah
TRETEP Menengah
CANDIROTO Menengah
JUMO Menengah – Tinggi
KLATEN KEMALANG BAG. UTARA Menengah ‐ Tinggi
Berpotensi Banjir
Bandang
KARANGDOWO BAG TIMUR Menengah
BAYAT BAG. BARAT Menengah
WEDI BAG. TIMUR Menengah
PEKALONGAN KANDANG SERANG Menengah ‐ Tinggi
PETUNGKRIONO Menengah ‐ Tinggi
KAJEN BAGIAN SELATAN Menengah – Tinggi
KARANGA BAG. SELATAN Menengah
DORO BAG. SELATAN Menengah
PANINGGARAN Menengah ‐ Tinggi
TALUN Menengah
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 70/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
60
No PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN
POTENSI GERAKAN
TANAH
LEBAKBARANG Menengah ‐ Tinggi
KESESI BAGIAN SELATAN Menengah ‐ Tinggi
KOTA
SEMARANG
SEMARANG SELATAN BAG
BARAT
Tinggi
SEMARANG TENGAH BAG
BARAT
Tinggi
CANDISARI Menengah
NGALIYAN BAG SELATAN Menengah
MIJEN BAGIAN TIMUR DAN
BARAT
Menengah – Tinggi
GUNUNG PATI Menengah ‐ Tinggi
GAJAH MUNGKUR Menengah ‐ Tinggi
BANYUMANIK Menengah ‐ Tinggi
TEMBALANG Menengah ‐ Tinggi
SEMARANG UNGARAN Menengah ‐ Tinggi
KLEPU BAGIAN BARAT DAN
TIMUR
Menengah ‐ Tinggi
AMBARAWA BAG. UTARA Menengah
PRIANGUS Menengah ‐ Tinggi
BAWEN BAG. TIMUR Menengah ‐ Tinggi
SOMOWONO Menengah ‐ Tinggi
BANYUBIRU Menengah
GETASAN BAG. SELATAN Menengah
TENGARAN BAGIAN SELATAN Menengah
BRINGIN Menengah
SUSUKAN Menengah
SURUH BAGIAN UTARA DAN
SELATAN
Menengah ‐ Tinggi
PURWOREJO BENER Menengah – Tinggi
BRUNO Menengah – Tinggi
GEBANG BAG.UTARA Menengah – TinggiLOANO Menengah
PITURUH BAGIAN UTARA Menengah – Tinggi
PURWOREJO BAGIAN TIMUR Menengah ‐ Tinggi
BAGELEN Menengah – Tinggi
KEMIRI BAG.UTARA Menengah – Tinggi
KALIGESING Menengah – Tinggi
WONOSOBO SAPURAN Menengah – Tinggi
KEJAJAR Menengah – Tinggi
WATUMALANG Menengah – Tinggi
LEKSONO Menengah – Tinggi
GARUNGAN BAG UTARA Menengah
MOJO TENGAH BAGIAN BARAT Menengah
KALIKAJAR BAGIAN TIMUR Menengah
WONOSOBO BAG BARAT Menengah
KERTEK BAG. TIMUR Menengah
KEPIL Menengah
WADAS LINTANG Menengah – Tinggi
KALIWIRO Menengah – Tinggi
BANJARNEGARA KARANGKOBAR Menengah – Tinggi
WANADADI Menengah
BANJARNEGARA Menengah
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 71/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
61
No PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN
POTENSI GERAKAN
TANAH
SUSUKAN BAGIAN SELATAN Menengah ‐ Tinggi
WANAYASA Menengah
PURWONEGORO Menengah – Tinggi
PURWOREJO KLAMPOK BAG.
SELATAN
Menengah
MANDIRAJA Menengah – Tinggi
BAWANG Menengah
BANJARMANGU Menengah – Tinggi
KALIBENING Menengah – Tinggi
BATUR Menengah – Tinggi
PAGENTAN Menengah – Tinggi
RAKIT Menengah
MADUKARA Menengah – Tinggi
PEJAWARAN Menengah – Tinggi
SIGALUH Menengah – Tinggi
PUNGGELAN Menengah – Tinggi
KARANG
ANYAR
JATIPURO Menengah ‐ Tinggi
GONDANGREJO MenengahMOJOGEDANG BAGIAN BARAT Menengah
KARANGANYAR BAGIAN
UTARA
Menengah
KERJO BAGIAN TIMUR Menengah ‐ Tinggi
KEBAK KRAMAT BAGIAN
TENGAH
Menengah
KARANG PANDAN BAG UTARA
DAN SELATAN
Menengah
MATESIH BAG. TIMUR Menengah
JUMANTORO Menengah
NGARGOYOSO Menengah
JATIYOSO Menengah ‐ Tinggi
JENAWI MenengahJUMAPOLO Menengah – Tinggi
NGARGOYOSO BAG. TENGAH Menengah
TAWANGMANGU Menengah
PURBALINGGA KARANG REJO Menengah – Tinggi
REMBANG Menengah – Tinggi
MREBET Menengah – Tinggi
BOJONGSARI Menengah
PENGADEGAN Menengah – Tinggi
BOBOTSARI Menengah – Tinggi
BUKATEJA Menengah
KEJOBONG Menengah
PURBALINGGA Menengah
KUTASARI Menengah
KALIGONDONG Menengah
KARANGANYAR Menengah – Tinggi
KARANG MONCOL Menengah – Tinggi
PEMALANG BELIK Menengah
MOGA Menengah
BOCEH Menengah ‐ Tinggi
WATUKUMPUL Menengah ‐ Tinggi
PULOSARI Menengah
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 72/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
62
No PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN
POTENSI GERAKAN
TANAH
BANTARBOLANG Menengah
BREBES SIRAMPOG Menengah ‐ Tinggi
SALEM Menengah ‐ Tinggi
BANJARHARJA BAG SELATAN Menengah‐Tinggi
TONJONG Menengah ‐ Tinggi
PAGUYANGAN Menengah ‐ Tinggi
LARANGAN BAG SELATAN Menengah ‐ Tinggi
BUMIAYU Menengah ‐ Tinggi
KETANGGUNGAN BAG
SELATAN
Menengah ‐ Tinggi
BANTARKAWUNG Menengah ‐ Tinggi
KEBUMEN SEMPOR BAG. UTARA Menengah ‐ Tinggi
ROWOKELE BAGIAN UTARA Menengah
ALIAN Menengah
KARANGANYAR BAG BARAT Menengah
PEJAGOAN BAG. ARA Menengah
SRUWENG BAG. UTARA Menengah
KEBUMEN BAG BARAT MenengahKARANG GAYAM Menengah
BUAYAN BAG TENGAH DAN
SELATAN
Menengah
AYAH Menengah
SADANG Menengah
BLORA KRADENAN Menengah ‐ Tinggi
RANDUBLATUNG BAGIAN
UTARA DAN SELATAN
Menengah ‐ Tinggi
JATI Menengah ‐ Tinggi
KUNDURAN BAG SELATAN Menengah
SAMBONG BAGIAN TIMUR Menengah
JEPON BAGIAN SELATAN Menengah ‐ Tinggi
BANJAREJO BAGIAN TIMUR Menengah
TODANAN BAGIAN TENGAH Menengah
GROBOGAN GABUS BAG UTARA & SELATAN Menengah ‐ Tinggi
KRADENAN BAG UTARA &
SELATAN
Menengah ‐ Tinggi
PULOKULON BAGIAN SELATAN Menengah ‐ Tinggi
GEYER BAG. TIMUR Menengah
WIROSARI BAGIAN UTARA Menengah
TAWANGHARJO BAGIAN
UTARA
Menengah
KLAMBU BAG UTARA Menengah
BRATI BAGIAN UTARA Menengah
GROBOGAN BAGIAN UTARA Menengah ‐ Tinggi
JEPARA KELING Menengah
MAYONG Menengah
BANGSRI Menengah
MLONGGO Menengah
NALUMSARI Menengah
BATE ALIR Menengah
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 73/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
63
No PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN
POTENSI GERAKAN
TANAH
PATI G. MUNGKAL Menengah
GEMBONG Menengah
CLUWAK Menengah
DUKUH SETI BAGIAN BARAT Menengah
TLOGOWUNGU Menengah
KAYEN BAG SELATAN Menengah
MARGOREJO BAG UTARA Menengah
SUKOLILO BAGIAN SELATAN Menengah
SUKOHARJO BULU BAG SELATAN Menengah ‐ Tinggi
TAWANGSARI BAG SELATAN &
BARAT
Menengah
WERU BAG UTARA & SELATAN Menengah
SRAGEN GONDANG Menengah
SUMBER LAWANG BAGIAN
UTARA
Menengah
MIRI BAG SELATAN Menengah
KALIJAMBE Menengah
GESI Menengah ‐ TinggiKARANGMALANG BAG.
TENGAH
Menengah
SAMBIREJO Menengah
TANGEN Menengah ‐ Tinggi
JENAR Menengah
WONOGIRI KARANG TENGAH Menengah – Tinggi
PARANGGUPITO Menengah
PRACIMANTORO Menengah
BATUWARNO Menengah – Tinggi
EROMOKO Menengah
BATURETNO Menengah – Tinggi
GIRITONTRO Menengah
WURYANTORO Menengah
GIRIMARTO Menengah
JATIPURNO Menengah
BULUKERTO Menengah
TIRTOMOYO Menengah
KISMANTORO Menengah
PURWANTORO Menengah
GIRIWOYO Menengah – Tinggi
SELOGIRI Menengah ‐ Tinggi
NGUNTORONADI BAGIAN
SELATAN
Menengah
SIDOHARDJO BAG SELATAN Menengah
WONOGIRI Menengah
NGADIREJO BAGIAN BARAT Menengah
SLOGOHIMO Menengah
MANYARAN Menengah
KODYA SURAKARTA JEBRES BAGIAN UTARA Menengah
BANJARSARI BAGIAN UTARA Menengah
REMBANG SLUKE Menengah
KRAGAN Menengah
SALE Menengah
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 74/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
64
No PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN
POTENSI GERAKAN
TANAH
SUMBER BAG TENGGARA Tinggi
BULU BAG BARAT Meneengah ‐ Tinggi
LASEM BAG. UTARA Menengah
SARANG BAG. BARAT Menengah
SEDAN BAG BARAT MenengahGUNEM Menengah
Keterangan :
Menengah Daerah yang mempunyai Potensi Menengah untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada
Zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama
pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika
lereng mengalami gangguan.
Tinggi Daerah yang mempunyai Potensi Tinggi untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona
ini Gerakan Tanah dapat terjadi jika curah hujan di atas normal, sedangkan
gerakan tanah lama dapat aktif kembali.
Tabel IV.4
Wilayah Potensi Gerakan Tanah di Provinsi DIY
Bulan Oktober 2009
No PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN
POTENSI GERAKAN
TANAH
1 DIY SLEMAN TURI BAG. UTARA Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
PAKEM BAGIAN UTARA Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
CANGKRINGAN BAGIAN
UTARA
Menengah‐Tinggi
Berpotensi Banjir Bandang
KULONPROGO GIRIMULYO Menengah ‐ Tinggi
KOKAP Menengah ‐ Tinggi
KALIBAWANG Menengah ‐ Tinggi
TEMON BAG UTARA Menengah
NANGGULAN BAG
BARAT
Menengah
PENGASIH MenengahSAMIGALUH Menengah ‐ Tinggi
BANTUL KRETEK BAGIAN TIMUR Menengah ‐ Tinggi
PUNDONG BAGIAN
SELATAN
Menengah ‐ Tinggi
PLERET BAG TIMUR Menengah
IMOGIRI Menengah ‐ Tinggi
PIYUNGAN Menengah ‐ Tinggi
DLINGO Menengah ‐ Tinggi
GUNUNG KIDUL PATUK Menengah ‐ Tinggi
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 75/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
65
No PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN
POTENSI GERAKAN
TANAH
NGLIPAR Menengah ‐ Tinggi
TEPOS Menengah ‐ Tinggi
PALIYAN Menengah
RONGKOP BAG TENGAH Menengah
SEMANU Menengah
KARANGMOJO BAG
TIMUR
Menengah
NGAWEN Menengah ‐ Tinggi
SEMIN BAG. SELATAN Menengah
PONJONG Menengah
PLAYEN BAG. BARAT Menengah
Keterangan :
Menengah Daerah yang mempunyai potensi Menengah untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada
Zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama
pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika
lereng mengalami gangguan.
Tinggi Daerah yang mempunyai potensi Tinggi untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona
ini dapat terjadi Gerakan Tanah jika curah hujan diatas normal, sedangkan
gerakan tanah lama dapat aktif kembali.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 76/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
66
Gambar IV.7
Peta Prakiraan Wilayah Potensi terjadi Gerakan Tanah di Jawa Tengah
IV.2. BELAJAR DARI PERISTIWA BENCANA GEMPA BUMI SELATAN JAWA BARAT
Gempa bumi yang melanda Selatan Jawa Barat memberikan pelajaran berharga bagi
pemerintah.
Pelajaran pertama yang bisa diambil dari peristiwa ini adalah tidak tersedianya early
warning system atau peringatan dini bencana. untuk mendeteksi tanda‐tanda dini terjadinya
bencana. Kesadaran tentang perlunya hardware sistem peringatan dini mulai mengemuka pasca
tsunami di Provinsi Aceh pada akhir tahun 2004. Sistem peringatan dini juga dipasang di
daerah gunung berapi, khususnya di daerah‐daerah yang diperkirakan memiliki potensi
bencana alam tinggi. Khusus untuk tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
mengoperasikan Sistem Peringatan Dini Tsunami yang dikenal sebagai Ina‐TEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System), yang memiliki kemampuan menciptakan alert 5 menit setelah
terjadinya gempa.
Pelajaran kedua adalah pentingnya pemahaman dan kemampuan mengidentifikasi
faktor‐faktor penyebab bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, menggunakan
kearifan lokal. Secara turun temurun, masyarakat Indonesia mewarisi kearifan lokal melalui
legenda dan budaya masyarakat setempat. Sebagai contoh, masyarakat pulau Simeuleu banyak
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 77/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
67
yang selamat dari terjangan tsunami di Provinsi Aceh, karena cara menyelamatkan diri dari air
pasang telah ditanamkan melalui kesenian lokal secara turun temurun.
Pelajaran ketiga adalah pentingnya pemahaman mengenai penanggulangan dan
mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan daerah, sesuai potensi
kebencanaan di daerah masing‐masing seperti diamanatkan dalam Undang Undang no. 24
tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
IV.3. PERUBAHAN PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA
IV.3.1. REFORMASI PERANGKAT PERATURAN DAN KELEMBAGAAN
Upaya pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan becana secara holistic
(menyeluruh), terintegrasi dan dengan pendekatan yang sistematis dapat ditandai dengan
terbitnya Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta
peraturan turunannya, yaitu:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Repbulik Indonesia nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan
Bencana; dan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
Selain itu, secara sektoral telah diterbitkan pula undang‐undang yang juga memberikan
pengaturan terkait dengan upaya mitigasi bencana, yaitu:
1. Undang‐Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang‐Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil.
Beberapa prinsip pergeseran paradigma yang menjiwai makna dari UU nomor 24 tahun
2007 adalah bahwa penanganan bencana; (1) tidak lagi bersifat reaktif akan tetapi harus lebih
mengarah pada preventif dan direncanakan secara holistic dan terintegrasi; (2) tidak hanya
difokuskan pada penanganan tanggap darurat akan tetapi harus mulai dilakukan sejak dini atau
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 78/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
68
bahkan sejak belum terdapat pontensi bencana, sehingga focus bergeser ke arah upaya
pengurangan risiko bencana; (3) tidak lagi hanya ditangani oleh pemerintah pusat secara
sentralistik, akan tetapi merupakan urusan dan tanggung jawab bersama seluruh pemangku
kepentingan, termasuk masyarakat, yang dilaksanakan secara desentralisasi.
Reformasi kerangka peraturan tersebut selanjutnya diikuti dengan reformasi
kelembagaan di bidang penanggulangan bencana sesuai mandat dalam Undang‐undang nomor
24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 8
tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada awal tahun 2008
BNPB dibentuk sebagai pengganti Bakornas Penanggulangan Bencana (PB), untuk
melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
Sejalan dengan dibentuknya BNPB di tingkat nasional, kelembagaan di tingkat provinsi
serta kota dan kabupaten juga mengalami perubahan sesuai amanat Undang‐undang nomor 24
tahun 2007 yang selanjutnya pembentukan di tingkat daerah diatur melalui: (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, dan (2) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Penanggulangan Benacana
Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut; maka setiap provinsi diwajibkan untuk membentuk
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, sedangkan pemerintah
kota/kabupaten dapat membentuk BPBD Kota/Kabupaten berdasarkan tingkat ancaman
bahaya yang ada. Peraturan tersebut juga mengatur struktur organisasi, tata kerja, tanggung
jawab dan kewenangan, serta tugas dan fungsi BPBD Provinsi dan BPBD Kota/Kabupaten.
Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu provinsi yang sampai saat ini belum membentuk
BPBD Provinsi.
Dalam upaya memberikan wadah bagi partisipasi para pemangku kepentingan, baik
pemerintah maupun non pemerintah, masyarakat dan swasta, maka Peraturan Pemerintah
nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur adanya
suatu forum yang meliputi seluruh unsur pemangku kepetingan tersebut yang dikordinir oleh
BNPB di tingkat nasional serta BPBD di tingkat daerah. Keberadaan forum tersebut lebih
ditujukan untuk melakukan upaya‐upaya terkait pengurangan risiko bencana. Pembentukan
forum ini juga merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan di
tingkat global, di mana saat ini lebih dari 60 negara di dunia telah mempunyai Forum
Pengurangan Risiko Bencana. Di tingkat nasional, pada awal tahun 2009 telah dibentuk
Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang dicanangkan oleh Kepala BNPB dengan
anggota nya terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, organisasi non‐
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 79/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
69
pemerintah, dunia usaha, media, perguruan tinggi serta lembaga internasional serta lembaga
asing non‐pemerintah.
IV.3.2. PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang‐undang nomor 24/2007, upaya
penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap kegiatan: (1) prabencana, (2)
saat tanggap darurat, dan (3) pascabencana. Upaya penyelenggaraan prabencana di mulai baik
untuk situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
Penyelenggaraan PB dalam situasi tidak terdapat potensi bencana meliputi:
1. Perencanaan Penanggulangan Bencana (RPB);
2.
Pengurangan Risiko Bencana;3. Pencegahan;
4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
5. Persyaratan analisis risiko bencana;
6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
7. Pendidikan dan Pelatihan, serta
8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
Adapun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi:
1. Kesiapsiagaan;
2. Peringatan dini, dan;
3. Mitigasi bencana.
BNPB menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010‐2014, yang
merupakan rencana nasional pertama untuk penanggulangan bencana sesuai amanat Undang‐
undang nomor 24 tahun 2007. Bappenas berkoodinasi dengan BNPB serta didukung oleh
lembaga donor internasional menyusun Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB)
2010‐2012. RAN PRB disusun berdasarkan pokok‐pokok kebijakan dalam Undang‐undang
nomor 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 dan kesepakatan global
yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo PRB (Hyogo Framework for Action/ HFA) tahun
2005 – 2015. Kedua rencana ini akan dintegrasikan ke dalam sistem perencanaan
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 80/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
70
pembangunan nasional sehingga selanjutnya Pemerintah dan pemerintah daerah secara
konsisten dapat memasukkan ke dalam sistem penganggaran.
Gambar IV.8
Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi PRB
dalam
Kerangka
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
dan
Daerah
IV.4. Mitigasi Risiko Bencana
Undang‐undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
mendefinisikan mitigasi sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan
menghadapi bencana. Pasal 47 Undang‐undang nomor 24 tahun 2007 menyatakan
bahwa mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang
berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui:
1. Pelaksanaan penataan ruang;
2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
3. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara
konvensional maupun modern.
Sumber: Bappenas, 2009
Rencana
Jangka Panjang(20 Tahun)
Rencana
Jangka Menengah(5 tahun)
Rencana Strategis
Sektoral(5 tahun)
Rencana Aksi
PRB(3 Tahun)
Rencana
Tahunan
RPJPNASIONAL
RPJPPROVINSI
RPJPKAB/KOTA
RTRWNASIONAL
RTRWPROVINSI
RTRWKAB/KOTA
RPJMNASIONAL
RPJMPROVINSI
RPJMKAB/KOTA
RPBNASIONAL
RPBPROVINSI
RPBKAB/KOTA
RENSTRA K/L
RENSTRASKPD PROV
RENSTRASKPD K/K
RKPNASIONAL
RKPDPROVINSI
RKPDKAB/KOTA
RENJAK/L
RENJA SKPDPROVINSI
RENJA SKPDKAB/KOTA
RAN PRB
RAD PRBPROVINSI
RAN PRBKAB/KOTA
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 81/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
71
IV.4.1. UPAYA STRATEGIS MITIGASI BENCANA
1. Mengembangkan budaya keselamatan
Pengembangan budaya keselamatan dapat dilakukan dengan berbagai cara,
diantaranya dengan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang, investasi publik untuk
pembangunan prasarana yang memenuhi standar teknis kekuatan bangunan bagi
keselamatan publik, serta mempersiapkan masyarakat dengan pengetahuan mengenai
cara‐cara penyelamatan diri ketika tanda‐tanda bahaya akan terjadinya bencana dapat
dikenali. Pengembangan budaya keselamatan memerlukan perubahan pola pikir dan
perilaku yang perlu ditanamkan sedini mungkin, pada situasi terdapat potensi terjadinya
bencana.
2. Pemahaman mengenai sifat bencana
a. Bagaimana bahaya bencana muncul
b. Kemungkinan terjadi dan besarnya
c. Karakteristik fisik kerusakan
d. Kegiatan yang paling rentan terhadap ancaman bencana
e. Konsekuensi kerusakan
3. Mentargetkan mitigasi pada lokasi yang paling rentan
Prioritas mitigasi ditargetkan pada lokasi pelayanan publik, yang diperkirakan
rentan terhadap dampak bencana. Menandai faktor penyebab bencana dimasa lampau
dapat menjadi petunjuk untuk melakukan upaya mitigasi.
4. Tingkat Keretanan
Penilaian kerentanan merupakan aspek penting dari perencanaan mitigasi yang
efektif. Upaya mitigasi harus ditargetkan pada lokasi dan komponen kegiatan masyarakat
yang dapat mendorong potensi bahaya menjadi sumber bencana.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 82/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
72
IV.4.2. UPAYA MITIGASI DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA TERKAIT DENGAN
ANCAMAN BAHAYA
1. Banjir dan Bahaya‐Bahaya Air
- Penetapan zona banjir sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang
- Rekayasa bangunan di dataran banjir untuk menahan rembesan, kekuatan
aliran air dan genangan banjir
2. Gempa Bumi
- Penetapan zona bahaya gempa sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Rekayasa konstruksi bangunan untuk menahan kekuatan gerakan dan
getaran gempa bumi, melalui penerapan peraturan konstruksi bangunan
sipil tahan gempa
- Memperkuat struktur bangunan strategis yang sudah ada dan telah dikenali
rentan terhadap potensi bahaya akibat gempa
3. Letusan Gunung Berapi
- Penetapan zona bahaya letusan gunung berapi sebagai dasar penyusunan
rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Penataan lokasi kegiatan strategis pada lereng‐lereng gunung berapi yang
berpotensi menjadi kanal alairan lava
- Rekayasa konstruksi bangunan tahan api dan tahan beban tambahan debugunung api
4. Instabilitas Tanah
- Penetapan zona instabilitas tanah sebagai dasar perencanaan permukiman
dan prasarana strategis lainnya
- Rekayasa konstruksi bangunan untuk menahan atau mengakomodir potensi
gerakan tanah
- Relokasi kawasan hunian dan prasarana bila diperlukan
5. Angin Kencang
- Rekayasa konstruksi bangunan berdasarkan pemantauan iklim mikro untuk
menahan kekuatan angin terutama untuk bangunan strategis dan kawasan
hunian
- Pemilihan jenis vegetasi yang tepat untuk menahan kekuatan angin,
termasuk penyediaan hutan kota
6. Bahaya‐bahaya Teknologi
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 83/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
73
- Penetapan zona kawasan industri manufaktur dan rekayasa teknologi yang
berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan dalam rencana tata
ruang
- Menetapkan syarat teknis pengendalian pencemaran dan pembuangan
limbah B3
- Menetapkan syarat penyelenggaraan evakuasi pekerja dan penduduk
disekitar lokasi sumber pencemaran
7. Kekeringan dan Desertifikasi
- Perlindungan badan dan bangunan air serta mekanisme pembagian air
- Pengendalian erosi melalui pengendalian penebangan hutan , bangunan air
dan pola pertanian
- Pengendalian pertumbuhan permukiman disekitar daerah aliran sungai
IV.5. KESIAPSIAGAAN
Sebagaimana kebijakan dan strategi nasional saat ini, upaya penanggulangan bencana
lebih dititikberatkan pada upaya sebelum terjadinya bencana, yang salah satunya adalah
kegiatan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan
berdaya guna (pelatihan, gladi, penyiapan sarana dan prasarana, SDM, logistik dan
pembiayaan). Dengan Kesiapsiagaan yang tepat diharapkan upaya penanggulangan dapat
dilakukan lebih cepat dan tepat, sehingga dapat meminimalisir jumlah korban dan kerusakan.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana sebaiknya dilakukan oleh seluruh pihak, baik
pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.
Kesiapsiagaan bencana dilakukan melalui:
1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
3. Penyediaan dan penyiapan bahan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap
darurat;
5. Penyiapan lokasi evakuasi;
6. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat
bencana;
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 84/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
74
7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan
prasarana dan sarana.
Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka
mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan
dini dilakukan melalui:
1. Pengamatan gejala bencana
2. Analisis hasil pengamatan gejala bencana
3. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang
4. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
5. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.
Masyarakat juga harus turut dalam kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan masyarakat
terhadap bencana dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman
mengenai:
1. rencana penanggulangan kedaruratan bencana,
2. pengorganisasian masyarakat,
3. sistem peringatan dini,
4. penyediaan dan penyiapan barang/bahan pemenuhan kebutuhan dasar,
5. mekanisme tanggap darurat,
6. penyiapan lokasi evakuasi, dan
7. memberi prioritas terhadap kelompok rentan
Permasalahan yang seringkali terungkap dalam aksi penanggulangan bencana adalah
kurangnya informasi mengenai aspek kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
Pengetahuan dan pemahaman masyarakat belum memadai dalam mekanisme kesiapsiagaan
bencana, terutama masyarakat yang berada di daerah terisolir.
Pemahaman bahwa bencana alam dapat dipantau namun belum sepenuhnya dapat
diramalkan kapan terjadinya, harus dimiliki masyarakat. Pemerintah daerah yang rawan
bencana harus melakukan reformasi kerangka kebijakan dan kelembagaan penanggulangan
bencana yang mendorong tumbuhnya budaya keselamatan sebagai tanggungjawab bersama
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 85/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
75
seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Kebijakan rehabilitasi dan
rekonstruksi merupakan langkah awal pemaduserasian pengurangan risiko bencana kedalam
pelaksanaan pemulihan pasca bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap di
Provinsi Jawa Timur, yang akan menjadi landasan pembangunan daerah jangka menengah dan
jangka panjang.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 86/122
BAB V
PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
V.1. PRINSIP DASAR REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Selaras dengan uraian pada Bab IV mengenai potensi bencana alam, pembelajaran dari
peristiwa gempa bumi tanggal 2 September 2009 di wilayah selatan Provinsi Jawa Barat, serta
perubahan paradigma penanggulangan bencana berdasarkan Undang Undang No. 24 tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana; maka dengan pertimbangan bahwa dampak kerusakan
sangat dominan pada komponen perumahan, serta akan memberikan dampak bagi kehidupan
sosial‐ekonomi masyarakat korban bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi
Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah mengutamakan prinsip‐prinsip dasar
sebagai berikut:
1. Menggunakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai sebagai sarana
membangun komunitas, membuka lapangan kerja dan menstimulasi ekonomi
masyarakat; dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan jangka
menengah dan panjang dengan pendekatan pengurangan risiko bencana;
2. Dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup; mitigasi, kesiapsiagaan
dan pengurangan risiko bencana;
3. Dilaksanakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga kegiatan
pembangunan perlu memperhatikan dampak jangka panjang;
4. Dilaksanakan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat masa kini
tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan memenuhi kebutuhannya;
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 87/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
77
5. Dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat
korban bencana dengan pendekatan kesetaraan gender, dan dengan lebih
memperhatikan kelompok rentan seperti: penyandang cacat, miskin, keluarga orang tua
tunggal perempuan, usia lanjut dan anak yatim piatu;
6. Dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal dengan mengedepankan
prinsip alokasi ruang yang efisien, mengurangi pencemaran, melaksanakan pola
efisiensi yang tinggi dalam penggunaan kembali dan daur ulang sumber daya yang
tersedia, dan memanfaatkan energi terbarukan sebagai alternatif sumber energi;
7. Dilaksanakan dengan pendekatan pengendalian inflasi, terutama inflasi terhadap harga
bahan bangunan;
8. Khusus untuk kegiatan pemulihan komponen perumahan dan komponen sosial ekonomi
masyarakat, keduanya dilaksanakan dengan pendekatan partisipatisi masyarakat,
sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
9. Dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis perbaikan lingkungan
permukiman di daerah rawan bencana termasuk gempa bumi, termasuk building code
dan sebagainya, sesuai peraturan yang berlaku;
10. Dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan bagi semua pihak melalui
penyediaan informasi yang akurat serta pelayanan teknis, perijinan dan termasuk
penyediaan unit pengaduan masyarakat korban bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat
dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
11. Dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran dana yang berpedoman kepada peraturan
dan perundang‐undangan yang berlaku;
12. Dilaksanakan terutama oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melalui
koordinasi yang efektif dan kerjasama antar pihak lintas sektor, dengan mekanisme
pemantauan dan pengendalian sesuai peraturan dan perundang‐undangan yang
berlaku;
13. Dengan pertimbangan skala dan dampak kerusakan yang ditimbulkan, kegiatan
pemulihan dilaksanakan selama 2 tahun anggaran; yaitu dimulai dengan kegiatan
persiapan pada triwulan IV tahun anggaran 2009, selama tahun anggaran 2010 dan
berakhir pada tahun anggaran 2011.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 88/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
78
V.2. KEBIJAKAN UMUM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
V.2.1. SKENARIO REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Skenario pemulihan pascabencana disusun berdasarkan asumsi ketersediaan
sumberdaya, terutama sumberdaya pembiayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta
kondisi semula sebelum terjadi bencana. Berdasarkan asumsi tersebut, maka target upaya
pemulihan dapat dikelompokkan kedalam tiga skenario yaitu:
1. Skenario I: Sumberdaya Pembiayaan Berlebih, upaya pemulihan diharapkan mampu
membangun wilayah secara keseluruhan, tidak terbatas pada sektor kerusakan dan
kerugian dan tidak terbatas pada wilayah dan kehidupan masyarakat yang terkena
dampak bencana gempa bumi.
2. Skenario II: Sumberdaya Pembiayaan Cukup, upaya pemulihan diharapkan mampu
melampaui standar pelayanan minimal pembangunan, meliputi semua sektor kerugian
dan kerusakan di wilayah dan kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana
gempa bumi.
3. Skenario III: Sumberdaya Pembiayaan Kurang, upaya pemulihan diprioritaskan pada
pemulihan perumahan dan pemulihan standar pelayanan minimum, dan bantuan untuk
menstimulasi perekonomian masyarakat.
Dalam setiap skenario rehabilitasi dan rekonstruksi, aspek pengarusutamaan
pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan pelaksanaan harus diperhatikan,
mengingat wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi bencana
geologi dan klimatologi seperti: letusan gunung api, banjir yang mengakibatkan longsor, gempa
dan instabilitas gerakan tanah.
V.2.2. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam pada prinsipnya adalah upaya
mengembalikan kondisi dan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena
bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana di wilayah yang
terkena dampak bencana.
Ruang lingkup kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi:
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 89/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
79
1. Pemberian bantuan/stimulasi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
komponen perumahan dan permukiman serta komponen ekonomi masyarakat.
2. Pembangunan ulang atau perbaikan fisik berbagai infrastruktur publik untuk
memulihkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Dukungan peraturan/kebijakan bagi percepatan pemulihan dan upaya lainnya yang
dapat mendorong pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, pencegahan dan
pengurangan risiko bencana melalui berbagai kegiatan peningkatan pemahaman dan
pendidikan untuk membangun budaya keselamatan melalui kearifan lokal.
5. Dengan pendekatan keselamatan, maka sesuai dengan Undang Undang no. 24 tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 32, Pemerintah dapat menetapkan daerah
rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan/atau mencabut atau
mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan perorangan atas suatu benda sesuai
peraturan dan perundang‐undangan.
V.3. STRATEGI UMUM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Strategi umum pemulihan pascabencana gempa bumi di wilayah selatan Provinsi Jawa
Barat ditetapkan dengan memperhatikan:
1. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
2. Kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.
3. Manfaat dan efektivitas bantuan bagi korban bencana alam.
4. Lingkup luas wilayah, yaitu 15 (limabelas) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa
Barat dan 1 (satu) kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan penilaian awal kerusakan dan kerugian yang dilaksanakan oleh BNPB,
Bappenas, UNDP dan World Bank status 8 Oktober 2009, bencana alam gempa bumi 2
September di wilayah selatan Provinsi Jawa Barat menimbulkan kerusakan dan kerugian
terbesar pada komponen perumahan (88,17%); komponen prasarana publik (0,21%),
komponen sosial (9,5%), komponen ekonomi (0,10%) dan komponen lintas sektor (1,97%).
Dengan memperhatikan kondisi pascabencana alam tersebut, maka strategi umum pemilihan
terdiri dari 3 kelompok/komponen pemulihan sebagai berikut:
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 90/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
80
1. Pemulihan Perumahan dan Prasarana Lingkungan Permukiman; yang seluruhnya
merupakan milik masyarakat;
2. Pemulihan Prasarana Publik; untuk segera memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Pemulihan Sosial dan Ekonomi Masyarakat; untuk menata kembali dan
mengembangkan pola kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
V.3.1. STRATEGI UMUM PEMULIHAN PERUMAHAN DAN PRASARANA LINGKUNGAN
PERMUKIMAN
A. ISU POKOK YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Hilangnya tempat tinggal dan asset rumah tangga berpotensi meningkatkan
kemiskinan dan timbulnya kerawanan sosial;
2. Penghuni rumah roboh/rusak berat yang tidak memiliki status kepemilikan tanah
dan bangunan yang sah, sebagian besarnya adalah kelompok yang sangat rentan;
3. Potensi munculnya bencana lain, seperti wabah penyakit dan permasalahan
kesehatan di tempat pengungsian, akibat rentannya sanitasi lingkungan;
4. Rumah juga digunakan sebagai tempat usaha mikro/kecil;
5. Lokasi rumah rusak tidak berkelompok, dan umumnya pada daerah non‐urban
serta terletak di daerah rawan bencana.
B. STRATEGI PEMULIHAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, pokok‐pokok pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah sebagai
berikut:
1. Bantuan dimaksud merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk
membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dihuni kembali;
2. Bantuan dimaksud dapat berupa bahan bangunan, komponen rumah atau uang
yang besarnya ditetapkan berdasarkan verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan
rumah;
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 91/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
81
3. Bantuan yang dimaksud diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat
dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat dengan
mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. Perbaikan rumah yang dimaksud harus mengikuti standar teknis tahan gempa
sesuai ketentuan peraturan dan perundang‐undangan;
5. Pembangunan kembali prasarana dan sarana permukiman harus berdasarkan
pedoman perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari
instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana;
6. Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui
bimbingan teknis dan bantuan teknis instansi/lembaga terkait;
7. Relokasi permukiman, apabila pemerintah menetapkan daerah rawan bencana
menjadi daerah terlarang untuk permukiman.
C. KEGIATAN PRIORITAS
1. Validasi penerima bantuan perumahan, serta status kepemilikan tanah dan
bangunan;
2. Penyediaan tempat tinggal sementara bagi pengungsi rumah roboh/rusak berat,
dilengkapi dengan pelayanan air bersih dan sanitasi;
3. Menyelenggarakan pelayanan keamanan dan ketertiban untuk mencegah konflik
sosial;
4.
Menetapkan mekanisme dan prosedur penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan percepatan penyaluran bantuan bagi pembangunan kembali dan
perbaikan perumahan masyarakat;
5. Menyusun pedoman dan rencana teknis yang memenuhi ketentuan persyaratan
keselamatan, penggunaan bahan bangunan dan standar teknis bangunan tahan
gempa;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal baik dari segi tenaga kerja,
ketrampilan, organisasi, maupun pembiayaan, dan secara spesifik
mengoptimumkan pemanfaatan bahan bangunan bekas dari rumah yang rusak
dan mengembangkan bengkel konstruksi yang mencakup perencanaan dan teknik
pembangunan serta bengkel bahan bangunan mencakup pengadaan bahan dan
komponen pembangunan yang dikelola masyarakat;
7. Membuka lapangan kerja konstruksi melalui “cash for works” , serta
menyelenggarakan pelatihan mandor dan tukang bagi pembangunan rumah
sederhana tahan gempa;
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 92/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
82
8. Membantu pembangunan perumahan dan permukiman yang akan dilakukan
secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat, melalui mekanisme
pendampingan;
9. Menyiapkan masyarakat pada permukiman rawan bencana yang akan direlokasi
sesuai peraturan dan perundang‐undangan;
10. Menyiapkan sistem pengawasan dan pemantauan bantuan perumahan, termasuk
pengawasan berbasis komunitas;
11. Menyediakan pos pelayanan teknis untuk pengurusan IMB, pengaduan, konsultasi
teknis, pelayanan utilitas dengan informasi yang jelas dan transparan;
12. Memberikan pemahaman mengenai mitigasi, kesiapsiagaan dan pengurangan
risiko bencana bagi masyarakat.
V.3.2. STRATEGI UMUM PEMULIHAN PRASARANA PUBLIK
A. ISU POKOK YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Kepastian penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, perekonomian dan
peribadatan bagi masyarakat korban bencana;
2. Segera terselenggaranya fungsi pelayanan publik
B. STRATEGI PEMULIHAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana pasal 67, pokok‐pokok pemulihan prasarana publik adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana publik harus memperhatikan
kebijakan sektor terkait dan rencana tata ruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota;
2. Pembangunan kembali prasarana dan sarana publik harus berdasarkan
perencanaan teknis sesuai peraturan yang berlaku dengan memperhatikan
masukan dari instansi/lembaga terkait;
3. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik
dilakukan dengan cara mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan
pengembangan, memperhatikan kondisi kerusakan, memperhatikan kearifan lokal
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 93/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
83
dan menyesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana pada daerah yang
bersangkutan.
C. KEGIATAN PRIORITAS
1. Menyediakan prasarana dan sarana kesehatan serta pelayanan kesehatan di
daerah terdampak bencana;
2. Menyediakan prasarana dan sarana pendidikan serta pelayanan pendidikan
sementara di daerah terdampak bencana;
3. Menyediakan prasarana dan sarana perekonomian untuk membangkitkan
ekonomi masyarakat;
4. Menyusun perencanaan penanggulangan bencana dan pengurangan faktor‐faktor
penyebab risiko bencana;
5. Melaksanakan penelitian, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan
kesiapsiagaan dalam rangka pengembangan budaya sadar bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
V.3.3. STRATEGI UMUM PEMULIHAN SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT
A. ISU POKOK YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Hilangnya mata pencaharian yang akan menambah jumlah pengangguran dan
berpotensi menimbulkan konflik sosial dan gangguan keamanan serta ketertiban;
2. Menurunnya kualitas hidup terutama bagi penyandang cacat, perempuan kepala
keluarga dan anak‐anak;
3. Segera memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti
kondisi sebelum bencana.
B. STRATEGI PEMULIHAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana pasal 67, pokok‐pokok pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan pelayanan pemulihan psikososial bagi masyarakat korban bencana;
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 94/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
84
2. Membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial,
ekonomi dan budaya melalui layanan advokasi dan konseling, bantuan stimulan
kegiatan ekonomi dan pelatihan;
3. Menata kembali kondisi dan pola kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih
baik;
4. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat harus dilaksanakan
sesuai dengan kebijakan sektor terkait, dengan memperhatikan aspirasi
masyarakat.
C. KEGIATAN PRIORITAS
1. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan bagi kelompok rentan;
2. Penyediaan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan bagi penderita trauma psikologis;
3. Penyediaan pelayanan sosial bagi penderita cacat, anak‐anak yatim piatu dan usia
lanjut;
4. Pemulihan mata pencaharian melalui stimulan ekonomi dengan prioritas usaha
mikro dan kecil di daerah terdampak bencana;
5. Penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi lokal dengan pendekatan
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya buatan;
6. Meningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui kebijakan fiskal,
peningkatan ketrampilan kewirausahaan, penyederhanaan perijinan, pelatihan
dan pendampingan serta pengembangan sentra usaha produktif.
V.4. PENTAHAPAN DAN SUMBER PENDANAAN REHABILITASI REKONSTRUKSI
Sesuai dengan prinsip dasar rehabilitasi dan rekonstruksi dan skala kerusakan akibat
bencana alam gempa bumi, maka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan selama 2
tahun anggaran; yaitu dimulai pada tahun anggaran 2010 dan berakhir pada tahun anggaran
2011. Pentahapan pemulihan pascabencana gempa Jawa Barat dan Jawa Tengah terdiri dari 3
(tiga) tahap, yaitu tahap pemulihan awal, tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. Tujuan
umum dari pelaksanaan tiap tahapan tersebut adalah untuk mempercepat pemulihan
kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana alam.
Tahap Pemulihan Awal dilaksanakan segera dalam waktu 1‐3 bulan, sangat mungkin
masih bersinggungan dengan kegiatan bantuan kemanusiaan, bertujuan untuk memulihkan
kondisi sosial psikologis korban bencana alam, menyediakan tempat tinggal sementara dan
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 95/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
85
pelayanan dasar seraya melakukan berbagai persiapan bagi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi.
Tahap Rehabilitasi dilaksanakan dalam waktu 3 – 12 bulan setelah masa tanggap
darurat sebagai respon atas berbagai isu yang bersifat mendesak dan membutuhkan
penanganan yang segera. Sesuai dengan Undang Undang no. 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana pasal 58, rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan: perbaikan
lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan
perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi
dan resolusi konflik; pemulihan sosial‐ekonomi‐budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban;
pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
Tahap Rekonstruksi dilaksanakan dalam waktu 6 – 24 bulan bersinggungan dengan
kegiatan rehabilitasi, serta bertujuan untuk memulihkan sistem secara keseluruhan serta
mengintegrasikan berbagai program pembangunan ke dalam pendekatan pembangunan
daerah. Sesuai dengan Undang Undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
pasal 59, rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik (building back better) meliputi: (i) pembangunan kembali prasarana dan sarana, (ii) pembangunan
kembali sarana sosial masyarakat, (iii) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
masyarakat, (iv) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan penggunaan peralatan
yang lebih baik dan tahan bencana, (v) peningkatan partisipasi dan peranserta
lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, (vi) peningkatan kondisi
sosial, ekonomi dan budaya, (viii) peningkatan fungsi pelayanan public, dan (ix)p eningkatan
pelayanan utama kepada masyarakat.
Tabel V.1 Pentahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pemulihan Awal Triwulan IV-2009
Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2010-2011
Pemulihan Perumahan dan Prasarana Permukiman
• Penyediaan tempat tinggalsementara
• Penyediaan pelayanan air bersih
dan sanitasi
• Persiapan pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi• Perbaikan rumah rusak ringan
• Pembangunan kembali rumahroboh/rusak berat/rusak ringan
dan prasarana permukiman
• Memberikan pemahaman mitigasi,
kesiapsiagaan dan pengurangan
risiko bencana bagi masyarakat • Relokasi permukiman pada daerah
rawan bencana
Pemulihan Prasarana Publik
• Rehabilitasi fungsi pelayanan publik • Penerapan rancang bangun sesuaiperaturan bagi pemulihan
prasarana publik
• Peningkatan pelayanan publik
kepada masyarakat
• Perencanaan pengurangan risiko
bencana dalam kerangka
Komponen
Tahapan
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 96/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
86
Pemulihan Awal Triwulan IV-2009
Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2010-2011
pembangunan daerah
Pemulihan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
• Pelayanan sosial kepada masyarakat
korban bencana
• Pemberian bantuan bagi
pembangkitan usaha masyarakat
• Peningkatan kualitas kehidupan
masyarakat dengan peningkatanpemahaman tentang pengurangan
risiko bencana
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana, sumber dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dana penanggulangan bencana berasal
dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat. Bantuan dari masyarakat
dapat termasuk bantuan internasional berupa pinjaman dan/atau hibah Luar Negeri, yang
tatacara pengadaan dan penerusannya diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2006.
Gambar V.1 Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana; bab IV Pascabencana, ditetapkan bahwa:
1. Dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah kabupaten/kota wajib
menggunakan dana APBD kabupaten/kota;
2. Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan
kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi;
Sumber: Bappenas, 2009
Komponen
Tahapan
Sumber: Bappenas, 2009
• APBD-P
• R K P D
• RAPBD
• APBD-P
• R K P D
• RAPBD
• APBN-P
• R K P
• RAPBN
• MULTILATERAL
• BILATERAL
• ONBUDGET
• OFF BU DGET
BANTUAN
LUAR NEGERIAPBN
AP B DPROVINSI
AP B DKAB/KOTA
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 97/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
87
3. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota meminta bantuan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi bersangkutan;
4. Selain permintaan dana tersebut, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan
kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah berupa: a) Tenaga Ahli, b) Peralatan,
dan c) Pembangunan prasarana.
Berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian; asset yang rusak akibat gempa bumi 2
September 2009 terdiri dari asset milik masyarakat (75%) dan pemerintah (25%). Berdasarkan
kepemilikan asset, komponen pemulihan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,
maka skema pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan pengurangan risiko bencana adalah
sebagai berikut:
Tabel V.2 Skema pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi
Swasta/ Perusahaan/ Masyarakat
Swasta/ Perusahaan Didukung Pemerintah
Pembiayaan Pemerintah Didukung masyarakat
Sepenuhnya pembiayaan pemerintah
Perumahan dan Prasarana Permukiman
Bantuan
pembangunan
Bantuan
pembangunan
Prasarana Publik dan peningkatan pelayanan
Listrik, air minum,
telekomunikasi
Pasar dan fasilitas
perdagangan lainnya
Jalan, jembatan,irigasi
Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat
Stimulasi keuangan
dan bantuan lainnya
Stimulasi keuangan
dengan mekanisme
UMKM
Stimulasi keuangan
dengan mekanisme
PNPM
Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
Sosialisasi dan
pendampingan bagi
masyarakat
Kesiapsiagaan dan
pendidikan
kebencanaan
Pengarusutaman
PRB dalam
perencanaan
pembangunan
Pembentukan BPBD
V.5. PERKIRAAN KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi disusun berdasarkan:
1. Pemberian bantuan bagi pembangunan rumah masyarakat dari sumber APBN;
2. Usulan Kementerian/Lembaga terkait dengan sektor kerusakan;
3. Data kerusakan dan kerugian dari pemerintah kabupaten/kota yang diverifikasi
oleh sektor terkait.
Sumber Komponen
Sumber: Bappenas, 2009
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 98/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
88
Kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diuraikan berdasarkan komponen
pemulihan berikut ini:
Tabel V.4 Perkiraan kebutuhan pendanaan berdasarkan komponen pemulihan di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
NO SEKTOR KEBUTUHAN PENDANAAN
%-tase
KEPEMILIKAN Pemerintah Swasta/Masyarakat
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)
A Perumahan 2.781.737.587.500 74,8 0 0,0 2.781.737.587.500 74,8
B Infr astruktur 16.842. 000.000 0,5 11.452.560.000 0,3 5.389.440.000 0 ,1
C Sosial 755.431.631.000 20,3 634.562.570.040 17,1 120.869.060.960 3,3
D Ekonomi 7.622.913.000 0,2 1.905.728.250 0,1 5.717.184.750 0,2
E Lintas Sektor 156.045.432.000 4,2 156.045.432.000 4,2 0 0,0
Total Kebutuhan 3.717.679.563.500 100,0 803.966.290.290 21,6 2.913.713.273.210 78,4
Khususnya bagi pemulihan perumahan, kebutuhan pendanaan diperkirakan berdasarkan
asumsi:
1. Kebijakan mengenai besarnya stimulan yang diberikan Pemerintah adalah:
• Rp 15 juta/unit rumah roboh/rusak berat
• Rp 10 juta/unit rumah rusak sedang
• Maksimum Rp 5 juta/unit rumah rusak ringan
Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pemerintah provinsi/kabupaten/kota
menambahkan bantuan stimulan kepada masyarakat korban bencana, sesuai kemampuan
keuangan masing‐masing daerah.
2. Kebutuhan lainnya bagi pembangunan rumah dan prasarana permukiman pada lokasi
terdapatnya kerusakan rumah masyarakat disampaikan pada tabel dibawah ini, dengan
asumsi sebagai berikut:
• Kebutuhan pemulihan prasarana permukiman sebesar 15% diperhitungkan
terhadap nilai stimulan perbaikan rumah roboh/rusak berat, rusak sedang, rusak
ringan
• Kebutuhan penyediaan tempat tinggal sementara sebesar Rp 2 juta/unit,
diperhitungkan terhadap nilai stimulan rumah roboh/rusak berat
• Kebutuhan penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi sebesar 15% diperhitungkan
terhadap kebutuhan tempat tinggal sementara
• Kebutuhan pendampingan (konsultan pemberdayaan masyarakat) sebesar
maksimum 3% diperhitungkan terhadap kebutuhan pemulihan perumahan dan
prasarana permukiman.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 99/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2009‐
2011
89
Tabel V.5 Rincian perkiraan kebutuhan pendanaan bagi komponen pemulihan
perumahan di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
No Komponen Perkiraan Kebutuhab (dalam Rp ribu)
Jumlah RB
(unit) Biaya
RS (unit)
Biaya RR
(unit) Biaya
1 StimulanRumah
46.697 700.455.000 94.970 949.700.000 121.524 607.620.000 2.257.775.000
2 Prasarana
Permukiman338.666.250
3 Penyediaan
Huntara46.697 93.394.000
4 Air Bersih dan Sanitasi Huntara 14.009.100
Subtotal biaya pemulihan perumahan dan prasaranan permukiman 2.703.844.350
Biaya pendamping bagi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan prasarana permukiman 77.893.238
Perkiraan kebutuhan dana bagi pemulihan perumahan dan permukiman 2.781.737.588
Agar supaya bantuan tepat sasaran, pemerintah provinsi sebagai koordinator
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus menetapkan kriteria kerusakan rusak berat,
rusak sedang dan rusak ringan dan melakukan validasi penerima bantuan untuk
akuntabilitas penyaluran dana.
Belajar dari pengalaman pemulihan pascabencana gempabumi di wilayah Provinsi DI
Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai sarana
membangun komunitas, membuka lapangan kerja dan menstimulasi ekonomi masyarakat;
maka pemberian bantuan perbaikan rumah disalurkan bersamaan dengan pemulihan awal
sosial ekonomi masyarakat, untuk pembangkitan sumber mata pencaharian masyarakat korban
bencana alam.
Alokasi anggaran untuk setiap tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan
berdasarkan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan dan perundang‐
undangan. Selanjutnya, berdasarkan strategi setiap komponen pemulihan, dalam tabel berikut
ini disampaikan kegiatan prioritas untuk setiap komponen pemulihan disertai pentahapan
pelaksanaan pada triwulan IV tahun anggaran 2009, tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran
2011.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 100/122
R e n c a n a A k s i R e h a
b i l i t a s i d a n R e k o n s t r u k s i P a s c a b e n c a n a
G e m p aB u m i
d i P r o v i n s i J a w aB a r a t d a n K a b u p a t e n C i l a c a p P r o v i n s i J a w a T e n g a h
T a h u n
2 0 0 9 ‐ 2 0 1 1
9 0
Tabel V.6 Kegiatan prioritas, lokasi sasaran dan perioda pelaksanaan
No Komponen/ Program Pemulihan
Kegiatan Prioritas Lokasi Sasaran/
Daerah Terdampak Bencana 2
I PEMULIHAN PERUMAHAN DAN PRASARANA PERMUKIMAN 1 Persiapan
pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
Dukungan bagi validasi kerusakan, berdasarkan
kriteria rumah rusak berat/sedang/ringan
Provinsi Jawa Barat dan Kab. Cilacap, Provinsi
Jawa Tengah
√
Pendataan status kepemilikan tanah dan
bangunan
Provinsi Jawa Barat dan Kab. Cilacap, Provinsi
Jawa Tengah
√
Penyediaan “transitional shelter” untuk penghuni
rumah roboh/rusak berat
Kab. Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,
Ciamis
√
Penyediaan air bersih dan sanitasi untuk
“transitional shelter”
Kab. Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,
Ciamis
√
Persiapan mekanisme penyaluran bantuan
stimulant pembangunan rumah (termasuk
penyiapan “cluster” REKOMPAK/P2KP)
Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah √
2 Pengurangan Faktor-faktor Penyebab Risiko Bencana
Penyusunan standar teknis perbaikan lingkungan
permukiman di daerah bencana
Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah √
Penyusunan pedoman perencanaan teknis
perbaikan lingkungan permukiman di daerah
rawan bencana, penyusunan building code dll
Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah √
Sosialisasi pedoman teknis pembangunan rumah
tahan gempa kepada masyarakat
Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah √
Penyediaan Pos Pelayanan Teknis (POSYANIS)untuk pelayanan IMB, pelayanan utilitas dan
fasilitas, pengaduan dsb
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak berat:
Kab. Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,
Ciamis
√
Pelatihan fasilitator pemberdayaan masyarakat Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat:
√
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 101/122
R e n c a n a A k s i R e h a
b i l i t a s i d a n R e k o n s t r u k s i P a s c a b e n c a n a
G e m p aB u m i
d i P r o v i n s i J a w aB a r a t d a n K a b u p a t e n C i l a c a p P r o v i n s i J a w a T e n g a h
T a h u n
2 0 0 9 ‐ 2 0 1 1
9 1
No Komponen/ Program Pemulihan
Kegiatan Prioritas Lokasi Sasaran/
Daerah Terdampak Bencana 2
Kab. Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,
Ciamis
Kab. Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,Ciamis
Pelatihan mandor dan tukang konstruksi
bangunan rumah sederhana tahan gempa
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat:
Kab. Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,
Ciamis
Kab. Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,
Ciamis
√
3 Pemberian bantuan perbaikan rumah rusak ringan
Penyuluhan perbaikan rumah rusak ringan Provinsi Jawa Barat dan Kab. Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah
√
4 Rekonstruksi rumah roboh/rusak berat dengan stimulan pemerintah
Dukungan untuk “cash for works” dalam
pembangunan rumah rusak berat/sedang
Dukungan fasilitator pemberdayaan masyarakat
bagi rekonstruksi rumah rusak berat/sedang
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat:
Kab. Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,
Ciamis
Dukungan Pemantauan dan Pelaporan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah
Dukungan bagi komunikasi media dan system
informasi
Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah
Pembangunan rumah inti dengan struktur tahan
gempa
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat:
Kab. Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,
Ciamis5 Rekonstruksi
Prasarana Permukiman pada kelompok rumah
Sosialisasi pedoman teknis perbaikan lingkungan
permukiman di daerah rawan bencana,
penyusunan building code dll
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat:
Kab. Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,
Ciamis
√
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 102/122
R e n c a n a A k s i R e h a
b i l i t a s i d a n R e k o n s t r u k s i P a s c a b e n c a n a
G e m p aB u m i
d i P r o v i n s i J a w aB a r a t d a n K a b u p a t e n C i l a c a p P r o v i n s i J a w a T e n g a h
T a h u n
2 0 0 9 ‐ 2 0 1 1
9 2
No Komponen/ Program Pemulihan
Kegiatan Prioritas Lokasi Sasaran/
Daerah Terdampak Bencana 2
roboh/rusak berat/sedang
Pelatihan fasilitator pemberdayaan masyarakat Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak berat:
Kab. Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,
Ciamis
√
Perbaikan sarana dan prasarana lingkungan
permukiman: air bersih dan sanitasi
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat:
Kab. Bandung, Cianjur, Garut, Tasikmalaya,
Ciamis
6 Relokasi perumahan dan prasarana permukiman dari daerah rawan bencana
Sosialisasi relokasi kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat √
Validasi status kepemilikan tanah dan bangunan Provinsi Jawa Barat dan
Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
√
Penyelesaian ganti rugi/kompensasi Provinsi Jawa Barat
Pembangunan rumah inti tahan gempa dengan
stimulan pemerintah
Provinsi Jawa Barat
II PEMULIHAN PRASARANA PUBLIK
1 Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan
nasional
Kab. Tasikmalaya
2 Energi Perbaikan jaringan listrik Kab. Tasikmalaya
3 Saluran Irigasi Pertanian
Rehabilitasi dan rekonstruksi saluran irigasi
teknis
Kabupaten Kuningan
4 Pendidikan Pemulihan kegiatan belajar mengajar sementarauntuk SD, SMP, SMA/SMK, SLB dan yang sederajat.
Kab.Bandung,Ciamis,Cianjur,Garut,Majalengka,Sukabumi,Tasikmalaya,
Subang, Kota Banjar, Kota Sukabumi,
Kota Tasikmalaya
√
Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Kab.Bandung,Ciamis,Cianjur,Garut,
Majalengka,Sukabumi,Tasikmalaya,
√
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 103/122
R e n c a n a A k s i R e h a
b i l i t a s i d a n R e k o n s t r u k s i P a s c a b e n c a n a
G e m p aB u m i
d i P r o v i n s i J a w aB a r a t d a n K a b u p a t e n C i l a c a p P r o v i n s i J a w a T e n g a h
T a h u n
2 0 0 9 ‐ 2 0 1 1
9 3
No Komponen/ Program Pemulihan
Kegiatan Prioritas Lokasi Sasaran/
Daerah Terdampak Bencana 2
Subang, Kota Banjar, Kota Sukabumi
Penyelenggaraan pendidikan alternatif di wilayah
pascabencana
Kab.Bandung,Ciamis,Cianjur,Garut,
Majalengka,Sukabumi,Tasikmalaya,Subang, Kota Banjar, Kota Sukabumi
Peningkatan pengetahuan guru dan siswa melalui
pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke
dalam pendidikan.
Kab.Bandung,Ciamis,Cianjur,Garut,
Majalengka,Sukabumi,Tasikmalaya,
Subang, Kota Banjar, Kota Sukabumi
Rehabilitasi dan rekonstruksi pondok pesantren Kab.Cianjur,Garut,Banjar,Majalengka,
Tasikmalaya,Subang,
Purwakarta, Cilacap, Kota Tasikmalaya
√
Rehabilitasi kantor Kota Tasikmalaya
5 Kesehatan Rehabilitasi dan rekonstruksi RS, Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Polindes
Kab. Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi,
Tasikmalaya
√
Pengadaan alat‐alat kesehatan Kab. Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi,
Tasikmalaya
√
Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dinas Kab. Garut √
6 Peribadatan Rehabilitasi dan rekonstruksi mesjid Kab.Bandung,Bandung Barat ,Bogor,
Ciamis,Cianjur,Garut,
Kuningan, Majalengka, Purwakarta,
Sukabumi, Tasikmalaya, Subang, Cilacap,
Kota Banjar,Tasikmalaya,Sukabumi
√
7 Prasarana Perekonomian
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasar dan fasilitas
umum pasar
Kab. Cilacap,Bandung √
Rehabilitasi prasarana dan sarana TPI Kab. Cianjur √
Rehabilitasi fasilitas pariwisata Kota Tasikmalaya
Rehabilitasi usaha peternakan sapi Kab. Bandung √
8 Pemerintahan Rehabilitasi dan rekonstruksi kantor pemerintah Kab.Bandung,Bandung Barat,Ciamis,
Cianjur,Garut,
√
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 104/122
R e n c a n a A k s i R e h a
b i l i t a s i d a n R e k o n s t r u k s i P a s c a b e n c a n a
G e m p aB u m i
d i P r o v i n s i J a w aB a r a t d a n K a b u p a t e n C i l a c a p P r o v i n s i J a w a T e n g a h
T a h u n
2 0 0 9 ‐ 2 0 1 1
9 4
No Komponen/ Program Pemulihan
Kegiatan Prioritas Lokasi Sasaran/
Daerah Terdampak Bencana 2
Subang,Sukabumi,Purwakarta,Majalengka,
Kuningan,Tasikmalaya, Cilacap,Kota Banjar
Rehabilitasi dan rekonstruksi Balai Desa Kab.Cilacap, Sukabumi, Kota Tasikmalaya √
9 Perencanaan Penanggulangan Bencana
Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana Provinsi Jawa Barat dan Kab. Cilacap, Provinsi
Jawa Tengah
√
Melakukan kajian analisis risiko bencana Provinsi Jawa Barat dan Kab. Cilacap, Provinsi
Jawa Tengah
√
Melakukan analisis kerentanan dan Kapasitas
daerah dan masyarakat dalam Penanggulangan
Bencana
Provinsi Jawa Barat dan Kab. Cilacap, Provinsi
Jawa Tengah
√
Identifikasi tindakan Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat dan Kab. Cilacap, Provinsi
Jawa Tengah
√
Penyusunan Dokumen RPB dan RAD PRB Provinsi Jawa Barat dan Kab. Cilacap, Provinsi
Jawa Tengah
10 Pengurangan Faktor-faktor Penyebab Risiko Bencana
Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruangmelalui review tata ruang berbasis mit igasi
bencana
Provinsi Jawa Barat dan Kab. Cilacap, ProvinsiJawa Tengah
Pengarusutamaan PRB dalam R PJMD dan RKPDdan RKA‐SKPD dan RTRW
Provinsi Jawa Barat dan Kab. Cilacap, ProvinsiJawa Tengah
11 Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan
Penyelenggaraan Pendidikan Pengurangan Risiko
Bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan
informal
Provinsi Jawa Barat dan Kab. Cilacap, Provinsi
Jawa Tengah
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat dan Kab. Cilacap, Provinsi
Jawa Tengah
III PEMULIHAN KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT 1 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap kelompok rentan
Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan
bagi penyandang cacat, perempuan dan anak
diwilayah pascabencana.
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis
√
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 105/122
R e n c a n a A k s i R e h a
b i l i t a s i d a n R e k o n s t r u k s i P a s c a b e n c a n a
G e m p aB u m i
d i P r o v i n s i J a w aB a r a t d a n K a b u p a t e n C i l a c a p P r o v i n s i J a w a T e n g a h
T a h u n
2 0 0 9 ‐ 2 0 1 1
9 5
No Komponen/ Program Pemulihan
Kegiatan Prioritas Lokasi Sasaran/
Daerah Terdampak Bencana 2
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang
mencakup promosi kesehatan, kesehatan ibu dan
anak, keluarga berencana, perbaikan gizi,kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit
menular, dan pengobatan dasar
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis
√
Pemenuhan standar minimal layanan dasar
kesehatan
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis
√
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi
tentang budaya sadar bencana kepada masyarakat
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis
√
2 Peningkatan pelayanan sosial bagi korban diwilayah pascabencana.
Penyediaan Jaminan Hidup bagi pengungsi korbanbencana
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis
√
Pelayanan pemulihan psikososial Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,Tasikmalaya, Ciamis
√
Pelayanan pemulihan trauma fisik (untuk korban
yang cacat akibat bencana)
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis
√
Pemberdayaan penyandang cacat akibat bencana Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis
√
3 Pemulihan mata pencaharian
Pendataan “cluster” UMKM di lokasi rumah
roboh/rusak berat/sedang
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis
√
Penyusunan guideline penyaluran stimulan
ekonomi untuk cluster mikro/kecil
Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah √
Stimulan ekonomi peralatan produksi usaha
mikro/kecil yang rusak/hancur
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,Tasikmalaya, Ciamis
√
Penyusunan kebijakan pemulihan ekonomi
diwilayah pascabencana
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis
√
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 106/122
R e n c a n a A k s i R e h a
b i l i t a s i d a n R e k o n s t r u k s i P a s c a b e n c a n a
G e m p aB u m i
d i P r o v i n s i J a w
aB a r a t d a n K a b u p a t e n C i l a c a p P r o v i n s i
J a w a T e n g a h
T a h u n2 0 0 9 ‐ 2 0 1 1
9 6
No Komponen/ Program Pemulihan
Kegiatan Prioritas Lokasi Sasaran/
Daerah Terdampak Bencana 2
Perlakuan khusus terhadap UMKM dan kredit
bank diwilayah pascabencana.
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis
√
4 Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan
Penyelenggaraan Pendidikan Pengurangan Risiko
Bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan
informal
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis
√
Penilaian kebutuhan peningkatan kapasitas dan
penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan
Terutama pada lokasi rumah roboh/rusak
berat: Kab. Bandung, Cianjur, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis
√
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 107/122
BAB VI
MANAJEMEN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
VI.1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap
pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang‐undangan.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang‐undang Nomor 25 Tahun 2004.Berdasarkan amanat undang‐undang, terdapat dua entitas yang bertanggungjawab melakukan
penyusunan rencana pembangunan yaitu:
1. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), yang dikoordinasikan oleh Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ‐‐ Bappeda (Pasal 33 ayat 2); dan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya (Pasal 33
ayat 3).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memegang peranan penting dalam proses perencanaan
pembangunan, baik sebagai representasi suara rakyat, maupun dalam fungsinya sebagai
regulator pembangunan. Sebagai representasi suara rakyat, DPRD wajib memastikan bahwa
aspirasi rakyat terakomodir dalam pembangunan; dan sebagai Regulator Pembangunan, DPRD
berkewajiban menyusun Peraturan‐Peraturan Daerah yang mencerminkan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 108/122
RAPBN
terkoord
seluruh
Koordin
rancanga
dengan s
Daerah.
pembang
untuk si
Daerah
pembang
25 tahun
Re
integrasi
Undang‐
pengang
dalam R
Daerah P
peratura
Be
Pengelol
berikut:
an RAPBD.
inasi antara
Kementeria
si Pusat (
n RKPD dil
eluruh satu
Musrenban
unan tenta
kronisasi r
an antara P
unan nasio
2004, Pasal
ncana Akskan dalam
ndang nom
aran pemb
ncana Kerj
rovinsi/Kab
dan perun
dasarkan
an Bantua
Sumber: B
Penyusunan
Kementeri
n/Lembaga
akorpus)
akukan mel
an kerja per
berfungsi
g rancanga
ncana kerja
emerintah,
al dan dae
27 ayat 2.
i Rehabili
sistem pere
or 25 tahun
ngunan tah
Pemerinta
upaten/Kot
ang‐undan
edudukan Rdalam
eraturan
Bencana,
appenas, 200
encana Aksi R di Provinsi
rancangan
n Perenca
dan Peme
enyusunan
lui proses
angkat daer
ebagai foru
n RKP dan
(Renja) ant
emerintah
ah, dan lan
asi dan ncanaan pe
2004. Dala
unan, Renca
h untuk pe
untuk pen
an.
Ga
encana Aksi system per
emerintah
Pemerintah
ehabilitasi daawa Barat da
RKP dilaku
aan Pemba
rintah Dae
RKP dan
pembahasa
ah (SKPD)
m untuk m
RKPD, yan
ar Kemente
Daerah dan
asan pelak
ekonstruk
bangunan
m kaitanny
na Aksi Reh
yusunan R
usunan RA
bar VI.1 Rehabilitasi
ncanaan pe
no. 22 ta
menyediak
Rekonstruksi n Kabupaten
an melalui
ngunan Na
ah melalui
Musrenban
yang terk
elalui pen
nghasilkan
menitikbe
ian/lLmbag
masyarakat
sanaan sesu
si merupa
nasional da
dengan me
abilitasi dan
PBN, dan R
BD, sesuai
dan Rekonsbangunan
un 2008
n dana da
Pascabencanilacap Provins
proses pem
ional/BAPP
penyeleng
g Nasional.
ordinasi an
elenggaraa
kesepakatan
atkan pada
a/Satuan K
dalam penc
ai Undang‐u
an kebijak
n daerah, s
kanisme per
Rekonstru
encana Kerj
engan mek
ruksi
tentang Pe
ri sumber
Gempa Bumi i Jawa Tengah
bahasan ya
ENAS deng
araan Rap
Penyusun
tara Bappe
Musrenba
antar pela
pembahas
rja Perangk
apaian tuju
ndang nom
an yang
esuai aman
encanaan d
si dituangk
a Pemerint
anisme dala
ndanaan d
PBN sebag
98
g
n
at
n
a
g
u
n
at
n
r
i‐
at
n
n
h
m
n
ai
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 109/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
99
1. Dana kontijensi untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
2. Dana siap pakai yang ditempatkan dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) untuk kegiatan pada saat tanggap darurat;
3. Dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan pascabencana.
Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada
pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah, melalui
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Permohonan pemerintah daerah akan
dievaluasi, diverifikasi dan dikoordinasikan oleh BNPB dengan rencana alokasi anggaran
Kementerian/Lembaga melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta alokasi
APBD pada SKPD terkait, untuk memastikan efisiensi pemanfaatan anggaran.
Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, harus dipertimbangkan rencana
pembangunan sebelum bencana, tujuan pembangunan kembali daerah yang terdampak
bencana, isu strategis pemulihan, pentahapan pemulihan, ketersediaan sumber daya serta
alokasi kewenangan pelaku pembangunan sebagaimana gambar berikut ini.
Gambar VI.2 Pemahaman dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
Selaras dengan uraian pada Bab IV mengenai potensi bencana alam, pembelajaran dari
peristiwa gempa bumi tanggal 2 September 2009 di wilayah selatan Provinsi Jawa barat serta
perubahan paradigma penanggulangan bencana berdasarkan Undang‐undang nomor 24 tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana; maka dengan pertimbangan bahwa dampak kerusakan
sangat dominan pada komponen perumahan serta akan memberikan dampak bagi kehidupan
Sumber: Bappenas, 2009
Isu‐isu Strategis3
Pentahapan
Pembangunan Kembali Daerah
4
Dampak Bencana
(Pertimbangan) Rencana Sebelum Bencana
Tujuan (Skenario) Pembangunan Kembali Daerah
(Pertimbangan)
Ketersediaan
Sumberdaya
12
(Pertimbangan)AlokasiKewenangan antarpelaku Strategi (dalam tiap Isu,
tiap tahap, dan antar pelaku)
6
Strategi Umum Holistik5
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 110/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
100
sosial‐ekonomi masyarakat korban bencana, perencanaan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
mengutamakan prinsip‐prinsip dasar sebagai berikut:
1. Memperhatikan aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat korban bencana,
berdasarkan strategi pemulihan serta peningkatan pelayanan publik;
2. Memperhatikan aspek lingkungan hidup, mitigasi, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko
bencana;
3. Memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan dampak jangka panjang.
VI.2. MEKANISME PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
VI.2.1. DASAR HUKUM PENDANAAN PASCABENCANA
Pendanaan penanggulangan bencana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor
22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dana penanggulangan
bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana pada tahap prabencana,
saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. Dana penanggulangan bencana menjadi
tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dana penanggulangan
bencana berasal dari: a) APBN, b) APBD; dan/atau c) Masyarakat.
Dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN menyediakan juga dana
kontijensi bencana, dana siap pakai dan dana bantuan sosial berpola hibah, dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, BNPB, dan/atau BPBD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, maka untuk pendanaan
penanggulangan bencana dari sumber APBD (Provinsi/Kabupaten/Kota), baik sistem
perencanaan dan penganggarannya maupun pelaksanaan, penata usahaan keuangan dan
pertanggungjawabanya perlu disesuaikan dengan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan
daerah (APBD), yaitu:
1. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 junto nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD (diterbitkan tiap
tahun anggaran;
4. Peraturan lainnya yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 111/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
101
Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi:
1. Kegiatan rehabilitasi, dapat berupa kegiatan:
a) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
b) Perbaikan prasarana dan sarana umum;
c) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d) Pemulihan sosial psikologis;
e) Pelayanan kesehatan;
f) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g) Pemulihan sosial ekonomi budaya;atau
h) Pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. Kegiatan rekonstruksi, dapat berupa kegiatan:
a) Pembangunan kembali Perbaikan prasarana dan sarana umum;
b) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik
dan tahan bencana;
e) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha
dan masyarakat;f) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
g) Peningkatan fungsi pelayanan publik;atau
h) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2008, penggunaan dana bantuan sosial
berpola hibah untuk pembiayaan pascabencana dilakukan dengan cara:
1. Pemerintah dapat memberikan bantuan pembiayaan pascabencana kepada pemerintah
daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah;
2. Pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB
guna memperolah bantuan dimaksud;
3. BNPB melakukan evaluasi, verifikasi dan mengkoordinasikan dengan instansi / lembaga
terkait berdasarkan permohonan tersebut;
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 112/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
102
4. Kepala BNPB menetapkan hasil evaluasi dan verifikasi tersebut dan menyampaikannya
kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
guna mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.
IV.2.2. MEKANISME PENDANAAN
Pendanaan untuk pemulihan pascabencana gempa bumi di wilayah Provinsi jawa Barat
dan Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah ditujukan bagi komponen pemulihan: a)
Perumahan dan prasarana permukiman, b) Prasarana publik dan c) Kondisi sosial dan ekonomi
masyarakat.
1. Mekanisme pendanaan untuk komponen Perumahan dan Prasarana Permukiman Sumber pembiayaan APBN bagi pemulihan perumahan dan prasarana permukiman
adalah dana bencana dan dana siap pakai yang penggunaannya dikoordinasikan oleh
Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Prinsip yang ditetapkan dalam mekanisme
penyaluran dana bagi pemulihan perumahan dan prasarana permukiman adalah sebagai
berikut:
a) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan prasarana permukiman
digunakan sebagai sebagai sarana membangun komunitas, membuka lapangan kerja
dan menstimulasi ekonomi masyarakat;
b) Menggunakan perencanaan berbasis komunitas, yang mengintegrasikan
pengurangan risiko bencana;
c) Menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, untuk menguatkan kohesi sosial
melalui gotong‐royong, dan menciptakan lapangan kerja konstruksi melalui “cash for
work ”;
d) Memberikan stimulan pembangunan rumah masyarakat sebagai bantuan langsung
masyarakat dengan mekanisme yang transparan, melalui kelompok masyarakat
yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah daerah;
e) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang lingkungan permukiman yang
sehat dan konstruksi rumah tahan gempa;
f) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kaidah pemanfaatan ruang di
daerah rawan bencana melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Usaha dan
aspek perijinan lainnya sesuai peraturan dan perundang‐undangan;
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 113/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
103
g) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang instalasi utilitas listrik dan air
bersih yang yang aman;
h) Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai
prosedur penyaluran bantuan sesuai pedoman teknis pembangunan perumahan.
2. Mekanisme pendanaan pemerintah untuk Prasarana Publik Sumber pembiayaan pemulihan untuk prasarana publik terdiri dari:
a) Sumber dana pemerintah yaitu APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
b) Sumber dana non pemerintah:
• berupa hibah dari donor/LSM internasional;
• dana hibah masyarakat dalam negeri berupa Corporate Social Responsibility ,
atau sumbangan dari kelompok masyarakat.
Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana pemerintah dilakukan
sesuai peraturan dan perundang‐undangan, dengan mengedepankan akuntabilitas dan
tata pemerintahan yang baik.
Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana masyarakat pada
umumnya terdiri dari mekanisme on budget -off treasury dan/atau off budget , yang
penatausahaannya ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan. Penyaluran dana
dilaksanakan sesuai sistim dan prosedur lembaga/kelompok pemberi bantuan,
berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Mekanisme pelaporan penyaluran bantuan dan
asset yang disumbangkan akan diatur lebih lanjut Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.
3. Mekanisme pendanaan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Sumber pembiayaan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdiri dari:
a) Sumber dana pemerintah yaitu APBN melalui kementerian/lembaga terkait, APBD
Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui SKPD terkait
c) Sumber dana non pemerintah:
• berupa hibah dari donor/LSM internasional
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 114/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
104
• dana hibah masyarakat dalam negeri berupa Corporate Social Responsibility ,
atau sumbangan dari kelompok masyarakat.
Prinsip mekanisme pendanaan bagi pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat adalah:
a) Dilaksanakan bersamaan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan untuk
percepatan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
b) Dalam upaya pemulihan kondisi sosial masyarakat korban bencana, alokasi
pendanaan diutamakan bagi penyediaan pelayanan sosial, kesehatan dan
pendidikan sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan melalui peraturan
dan perundang‐undangan;
c) Dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi masyarakat, alokasi pendanaan
diutamakan bagi usaha mikro/kecil melalui mekanisme bantuan langsung
masyarakat dengan memperhatikan kelompok rentan.
Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana pemerintah dilakukan
sesuai peraturan dan perundang‐undangan, dengan mengedepankan akuntabilitas dan
tata pemerintahan yang baik.
Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana masyarakat pada
umumnya terdiri dari mekanisme on budget -off treasury dan off budget , yang
penatausahaannya ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan. Penyaluran dana
dilaksanakan sesuai sistim dan prosedur lembaga/kelompok pemberi bantuan,
berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Mekanisme pelaporan penyaluran bantuan dan
asset yang disumbangkan akan diatur lebih lanjut Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.
VI.3. KELEMBAGAAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah tanggungjawab
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Dengan pertimbangan bahwa
fungsi pemerintah di daerah tidak terpengaruh oleh kejadian bencana 2 September 2009, maka
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terdampak bencana di Provinsi Jawa
Barat (15 kabupaten/kota) dan Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah; maka kegiatan
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 115/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
105
rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah berkewajiban untuk: 1. Merumuskan kebijakan umum pascabencana kedalam kebijakan operasional.
2. Menyusun RKPD penanggulangan bencana sesuai peraturan dan perundang‐
undangan.
3. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui koordinasi lintas sektor
melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau lembaga yang mempunyai
fungsi penanggulangan bencana di daerah.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi
kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Badan Penanggulangan
Bencana Daerah atau lembaga yang mempunyai fungsi penanggulangan bencana di
daerah.
Mekanisme koordinasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan
diatur lebih lanjut oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
VI.4. PERANSERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM REHABILITASI REKONSTRUKSI
Undang‐undang nomor 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008
telah mengatur peranserta lembaga internasional dan lembaga asing non‐pemerintah dalam
penanggulangan bencana. Dengan pertimbangan adanya pergeseran paradigma dalam kerangka
peraturan dan perundang‐undangan, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
kewajiban seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Peranserta lembaga
internasional dan lembaga asing non‐pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana dapat dilaksanakan secara‐sendiri‐sendiri, bersama‐sama, dan/atau bersama mitra
kerja dari Indonesia, baik dengan instansi/lembaga terkait maupun dengan masyarakat.
Lembaga donor internasional dan lembaga asing non‐pemerintah dapat berpartisipasi
dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk juga membantu pemerintah dalam
upaya kesinambungan pemulihan pascabencana melalui upaya pengurangan risiko bencana.
Berdasarkan strategi pemulihan pascabencana di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten
Cilacap di Provinsi Jawa Tengah, maka partisipasi dapat dilakukan pada komponen kegiatan
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 116/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
106
pemulihan perumahan dan prasarana permukiman serta pemulihan sosial dan ekonomi
masyarakat.
VI.5. PENGENDALIAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana yaitu
rehabilitasi dan rekonstruksi, penanganan bencana perlu dilakukan secara sistematis, terpadu
dan terkoordinasi sehingga kebutuhan untuk memperbaiki sarana dan parasarana di setiap
sektor dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dengan pertimbangan bahwa skala pembangunan perumahan cukup besar, maka
diperlukan langkah‐langkah sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah menginventarisir sumber‐sumber bahan bangunan pokok yaitu
semen, besi dan kayu.
2. Pemerintah daerah menyiapkan langkah‐langkah untuk memfasilitasi pengadaan bahan
bangunan rumah tradisional seperti gedhek, genteng dan bata untuk menjamin
ketersediaan barang.
3. Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan Depo Logistik untuk menjamin
ketersediaan barang sesuai dengan distribusi wilayah kerusakan.
4. Panitia pengadaan berasal dari instansi teknis pemerintah, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2005 jo. Keputusan Presiden
nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah serta peraturan perubahannya.
5. Penyedia barang/jasa setempat mempunyai kesempatan yang terbuka dan kompetitif
untuk berpartisipasi dan berkompetisi dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi.
6. Pengendalian pengadaan barang dan jasa publik untuk rehabilitasi menjadi tanggung
jawab kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
7. Keringanan pajak bagi pengadaan barang dan jasa untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
terutama bagi komponen pembangunan perumahan.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 117/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
107
VI.6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya
pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan evaluasi penyelenggaraan
penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum pelayanan dan
peningkatan kinerja penanggulangan bencana. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
yang diamanatkan Undang‐undang nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana‐rencana pembangunan dalam
perspektif jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tahap perencanaan terdiri
dari: a) penyusunan rencana, b) penetapan rencana, c) pengendalian pelaksanaan rencana dan
d) evaluasi kinerja.
Untuk pembiayaan yang bersumber dari APBN, Peraturan Pemerintah no. 39 tahun 2006
telah mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan. Pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, seperti disampaikan pada tabel
berikut ini:
Tabel VI.1 Mekanisme pelaporan pemantauan dan evaluasi sumber dana APBN
Jenis Laporan Periode Pelaporan Pelapor Penerima Laporan Tembusan
Laporan dalam
rangka
pelaksanaan
rencana
pembangunan
K/L
Triwulan a. Penganggungjawab Kegiatan
(Kepala Unit Kerja)
b. Penanggungjawab Program
(Kepala Unit Organisasi)
c. Para Menteri/ Pimpinan
Lembaga
a. Penanggungjawab
Program (Kepala Unit
Organisasi)
b. Menteri/Pimpinan
LPND
c. Menteri Perencanaan,
Menteri Keuangan, dan
Menteri PAN
Kepala
Bappeda
dimana
kegiatan
berlokasi
laporan dalam
rangka
pelaksanaan
Dana
Dekonsentrasi di
SKPD Provinsi
Triwulan a. Penganggungjawab Kegiatan
b. Penanggungjawab Program
c. Kepala SKPD
d. Kepala Bappeda Provinsi
a. Penanggungjawab
Program
b. Kepala SKPD
c. Menteri/Pimpinan
LPND dan Kepala
Bappeda Provinsi
d. Menteri Perencanaan,
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 118/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
108
Jenis Laporan Periode Pelaporan Pelapor Penerima Laporan Tembusan
Menteri Keuangan, dan
Menteri Dalam Negeri
laporan dalam
rangka
pelaksanaan
Dana
Pembantuan di
SKPD
Kabupaten/ Kota
Triwulan a. Penganggungjawab Kegiatan
b. Penanggungjawab Program
c. Kepala SKPD
d. Kepala Bappeda
Kabupaten/Kota
a. Penanggungjawab
Program
b. Kepala SKPD
c. Menteri/Kepala
lembaga terkait dan
Kepala Bappeda
Kab/Kota
d. Kepala Bappeda
Provinsi
Kepala SKPD
Provinsi
dengan tugas
dan
kewenangan
yang sama
Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri DalamNegeri nomor 13 tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 8
tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 31 Ayat 4 yang
berbunyi “ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya untuk tingkat pusat diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan dan untuk tingkat Pemda diatur dengan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.”
Pelaporan kinerja keuangan dan instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah
no. 8 tahun 2006, yang berpedoman pada Undang‐undang nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang‐undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang‐undang nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Daerah. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negara/daerah dalam satu periode, sedangkan Laporan Kinerja adalah
ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBN/APBD. Pada prinsipnya, Laporan
Keuangan dan Laporan Kinerja harus menunjukkan konsistensi antara input (pengerahan
sumber daya manusia, peralatan, dana) dengan output (dalam bentuk barang/jasa) dengan
indikator kinerja yang terukur. Mekanisme Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diatur dengan rinci dalam
Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 untuk dilaksanakan. Dalam peraturan ini
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 119/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
109
terkandung upaya pengawasan dan pengendalian yang berpedoman pada peraturan dan
perundang‐undangan yang berlaku.
Dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan
masyarakat international, penatausahaan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor
2 tahun 2006, Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaan yang
diterbitkan oleh Menteri Keuangan.
Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, akan digunakan 5 (lima)
indikator yaitu:
1. Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan
pendanaan dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. Koordinasi antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, yang menghasilkan
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjaring aspirasi masyarakat penerima
manfaat;
4. Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan dan
pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja; serta kapasitas
pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan panjang.
Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Penanggulangan Bencana
Nasional.
VI.7. PENGAKHIRAN MASA TUGAS DAN KESINAMBUNGAN PEMULIHAN
Dengan pertimbangan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan selama 2 (dua)
tahun anggaran, maka untuk mendukung proses pengalihan dari pemulihan pasca bencana
kedalam proses pembangunan regular diperlukan langkah‐langkah sebagai berikut:
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 120/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
110
VI.7.1. PENATAUSAHAAN ASSET REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Dalam pengakhiran masa tugas perlu diperhatikan aspek‐aspek pengelolaan barang milik
negara/daerah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 termasuk hibah dalam arti
pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, antar pemerintah daerah, atau dari Pemerinta/Pemerintah Daerah
kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian, seperti misalnya asset berupa bangunan
rumah masyarakat yang dibiayai Pemerintah. Tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara harus memperhatikan Peraturan
Menteri Keuangan nomor 96/PMK.06/2007.
Asset yang dibangun oleh masyarakat internasional, tatakelolanya merupakan
kewenangan Pemerintah, sedangkan Pemerintah Daerah hanya menatausahakan penerimaan
dari masyarakat dalam negeri, dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Dalam rangka membantu Menteri Keuangan,
Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat:
1. meminta keterangan, data, dan dokumen yang diperlukan untuk penyelesaian tugas dari
Kementerian/Lembaga dan instansi Pemerintah Daerah;
2. melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan/atau pihak lain yang
diperlukan, dalam batas kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. meminta kajian dan bantuan dari tenaga ahli, pakar dan praktisi di bidang yang
diperlukan.
VI.7.2. PENGAKHIRAN MASA TUGAS
Menjelang pengakhiran masa tugas, Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi diwajibkan
memberi informasi kepada Pemerintah mengenai:
1. Dokumen keuangan/kekayaan negara maupun yang bukan dokumen keuangan/kekayaan
negara, serta sistem pengelolaannya.
2. Keberlanjutan pelaksanaan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan proyek non‐
konstruksi yang belum selesai pada saat pengakhiran masa tugas yang dibiayai sumber
APBN maupun non pemerintah.
3. Status penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang belum
berkekuatan hukum tetap.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 121/122
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 ‐ 2011
111
4. Status pemrosesan sertifikasi tanah untuk kepentingan umum dan relokasi perumahan
yang dibangun Pemerintah maupun pihak lainnya.
5. Status pemenuhan kewajiban pajak, bea masuk dan cukai yang terhutang; dan
6. Tindakan yang sudah dan/atau masih perlu dilakukan guna menindaklanjuti temuan
pemeriksaan, baik yang 'berasal dari Satuan Pengawasan Internal Pemerintah maupun
dari Badan Pemeriksa Keuangan.
VI.7.3. KESINAMBUNGAN PEMULIHAN PASCA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Strategi pengakhiran masa tugas Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus disusun
sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran guna memastikan kesinambungan operasi
dan pemeliharaan asset rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan lembaga berdasarkan
peraturan dan perundang‐undangan. Sesuai amanat Undang‐undang nomor 24 tahun 2007,
maka dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana,
Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan:
1. Perencanaan penanggulangan bencana, melalui pengenalan dan pengkajian ancaman
bencana, melakukan kajian analisis risiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan
Kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan
pengurangan risiko bencana dan penyusunan dokumen RPB dan RAD PRB.
2. Pengurangan faktor‐faktor penyebab risiko bencana, melalui pengendalian dan
pelaksanaan penataan ruang melalui review tata ruang berbasis mitigasi bencana,
pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD, RKPD, RKA‐SKPD dan
RTRW.
3. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan melalui
penyelenggaraan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan
formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat
di daerah rawan bencana.
4. Membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang rawan bencana, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46
tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 3 tahun
2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Benacana Daerah.
a) Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dari sumber APBD secara
memadai.
8/2/2019 Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cilacap
http://slidepdf.com/reader/full/rencana-aksi-rehabilitasi-rekonstruksi-pascabencana-gempa-di-provinsi-jawa 122/122
b) Berdasarkan potensi bencana, pencegahan dan pengurangan risko bencana,
mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah melalui mekanisme perijinan dan
persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait.
Recommended