STRATEGI PENYUSUNAN DOKUMEN RUKD PROVINSI JAWA …

STRATEGI PENYUSUNAN DOKUMEN RUKD PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI JAWA TENGAH

DASAR HUKUM• Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah

(RUKD) Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan rangka memenuhi amanat Pasal 5 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan dan Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2012 tentangKetenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah.

• Sesuai amanah ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Jawa Tengah, maka dokumen RUKD tersebut perlu mendapatkan penetapan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan DPRD.

KEDUDUKAN RUKD

• Dokumen RUKD ini menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan di Jawa Tengah termasuk PT. PLN (Persero) dan Penyedia Tenaga Listrik lainnya dalam penyusunan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk dapat menyediakan energi listrik sesuai kebutuhan di Jawa Tengah.

PEMUTAKHIRAN RUKD

• Sesuai dengan perkembangan kondisi ketenagalistrikan, RUKD ini akan ditinjau ulang dan dimutakhirkan setiap 3 (tiga) tahun sekali

• RUKD Provinsi Jawa Tengah akan ditinjau ulang pada tahun 2021 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini

Penyusunan RUKD

Pengumpulan data

Penyusunan Model

Pembuatan Proyeksi

Penyusunan dokumen

Proses penetapan

Pengumpulan Data Historis

Data Ketenagalistrikan

Data Kependudukan

Data PDRB

Penyusunan Model

Data Historis

Ekonometri (Simple-E)

Model Kebutuhan

Listrik

Dikonsultasikan dan disinkronkan dengan Kementerian ESDM RI

Pembuatan Proyeksi Kebutuhan Listrik

Data-data target PDRB dan

Proyeksi Data Kependudukan

Data menjadi input pada Model Yang Telah dibuat

Proyeksi Konsumsi

Tenaga Listrik

Proyeksi Komsumsi

Listrik

Disusun Neraca Daya

Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik

Selain berdasarkan pemodelan, diinjeksikan juga

Data Rencana Konsumsi Listrik Sektor Strategis

POKOK-POKOK RUKD

Kebijakan Ketenagalistrikan Daerah

Kondisi Ketenagalistrikan

Pemodelan dan Proyeksi Konsumsi Tenaga Listrik

Neraca Daya dan Kebutuhan Tenaga Listrik

Energi Primer

Perkiraan Kebutuhan Biaya

Kebijakan Ketenagalistrikan Daerah

• Melaksanakan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maupun PERDA Prov. Jateng Nomor 8 Tahun 2012 jo PERDA Prov. Jateng Nomor 13 Tahun 2019 baik dari sisi perizinan, pembinaan, pengawasan mupun aspek keselamatan ketenagalistrikan;

• Wilayah usaha ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah dapat direkomendasikan bagi pemohon wilayah usaha apabila PT. PLN (Persero), selaku pemegang wilayah usaha se-Indonesia, tidak dapat memberikan pelayanan pada wilayah dimaksud

PROYEKSI KONSUMSI ENERGI LISTRIK JAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2037 (GWh)

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

RUMAH TANGGA BISNIS PUBLIK INDUSTRI TRANSPORTASI

NERACA DAYA LISTRIKJAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2037 (MW)

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

20

34

20

35

20

36

20

37

Beban Puncak (Non Coincident)

Kebutuhan Daya

Kapasitas exsisting

Kebutuhan tambahan daya(kumulatif)

PENETAPAN RUKD

• RUKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2037 ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019

• Sebelum ditetapkan draft RUKD telah dikonsultasikan dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah

MATUR NUWUNSemoga Bermanfaat