View
86
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah. disampaikan pada Sosialisasi Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur di Provinsi DKI Jakarta 2 November 2011. Dra. Endang Sulastri, M.Si Anggota KPU. Dasar Hukum Pemilukada. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah &
Wakil Kepala Daerah
Dra. Endang Sulastri, M.SiAnggota KPU
disampaikan pada Sosialisasi Pedoman Teknis Pencalonan
Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur
di Provinsi DKI Jakarta2 November 2011
Dasar Hukum Pemilukada• Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat
(3) dan (4) serta pasal 22E;• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo.
UU Nomor 12 Tahun 2008;• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
jo. PP Nomor 49 Tahun 2008;• Permendagri Nomor 44 Tahun 2007
sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009;
• Peraturan KPU terkait Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (No. 09 s.d. 18 Tahun 2010).
Pasangan calon yang: diusulkan oleh parpol atau gabungan
parpol secara berpasangan sebagai satu kesatuan;
didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.
Peserta Pemilukada
Parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, jika memenuhi persyaratan:memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 paling rendah 15% dari jumlah kursi DPRD Provinsi.
Ataumemperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 paling rendah 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
Parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
Pengusungan dari Partai Politik
Gabungan Parpol yang memiliki kursi di DPRD Provinsi.
Gabungan Parpol yang memiliki kursi di DPRD Provinsi dengan Parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi.
Gabungan Parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi.
Gabungan Partai Politik
Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan apabila syarat dukungan:
Pengusungan dari Perseorangan
Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi;
Persyaratan jumlah minimal dukungan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
Jumlah Penduduk ditetapkan oleh Pemda Provinsi.
Jumlah DukunganJumlah Penduduk
Provinsi (jiwa)
6,5% s.d. 2 juta
5% lebih dari 2 – 6 juta
4% lebih dari 6 - 12 juta
3% lebih dari 12 juta
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, NKRI serta Pemerintah;
Berpendidikan paling rendah SLTA/sederajat; Berusia paling rendah 30 tahun pada saat
pendaftaran (Calon Gubernur & Wakil Gubernur); Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil
pemeriksaan menyeluruh Tim Pemeriksa Kesehatan;
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
Persyaratan Bakal Calon
Tidak sedang dicabut hak pilihnya; Mengenal daerahnya & dikenal oleh masyarakat di
daerahnya; Menyerahkan daftar kekayaan pribadi & bersedia
diumumkan; Tidak sedang memiliki hutang secara perseorangan
atau badan hukum yang merugikan negara; Tidak sedang dinyatakan pailit; Memiliki NPWP (bagi yang belum melampirkan
bukti pembayaran pajak); Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup; Belum pernah menjabat sebagai Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Daerah.
Lanjutan…
Ijazah yang dilampirkan mulai dari SD/sederajat sampai dengan pendidikan terakhir;
Penghitungan usia 30 tahun pada hari pendaftaran tidak ada pembulatan;
Pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak ada pemeriksaan lagi sebagai pembanding;
Bagi terpidana yang telah selesai menjalani hukuman, terhitung 5 tahun sejak menjalani pidana penjara;
Tidak pernah menjabat selama 2 kali, berturut-turut atau tidak, baik di daerah sendiri atau di daerah lain;
Penjabat Gubernur dilarang menjadi calon; Pengajuan cuti untuk melakukan kampanye bagi incumbent yang mencalonkan;
Calon dari PNS, Anggota TNI/Polri menyampaikan surat pernyataan tidak aktif dalam jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.
Yang Harus Diperhatikan
Parpol(15% jumlah kursi atau15% akumulasi suara)Gabungan Parpol(15% jumlah kursi atau15 akumulasi suara)
Pendaftaran ke KPU Provinsi (selama 7 hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran)
KPU Provinsi meneliti persyaratan administrasi
(pemberitahuan hasil penelitian
paling lama 7 hari sejakpenutupan pendaftaran)
Memenuhi
Syarat
Tidak Memenuhi Syarat
Diberi kesempatan kepada
parpol untuk memenuhi
syarat-syarat yang belum
dipenuhi atau mengajukan
calon baru (plg lm 7 hari)
DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK(paling lama 7 hari sejak
penetapan nama-nama Paslon yang memenuhi syarat
paling lambat 1 bulan sebelum masa
jabatan Kepala Daerah Berakhir
Kampanye selama 14 hari (berakhir s.d 3
hari sebelum Pemungutan Suara)
Pengundian Nomor Urut
Jika tetap tidak memenuhi
syarat dan ditolak, parpol
tidak dapat mengajukan lagi
Alur Pencalonan dari Parpol
Penyerahan dokumen
dukungan ke PPS (paling lama 29
hari sebelum pendaftaran)
Melengkapi & memperbaiki berkas
yang belum memenuhi syarat (paling lama 14
hari)
Penyerahan dokumen
dukungan ke KPU Provinsi (paling
lama 30 hari sebelum
pendaftaran)
Verifikasi & Rekapitulasi
di PPK (paling
lama 7 hari)
Verifikasi administrasi & faktual di PPS
(paling lama 14 hari sejak 1 hari
dokumen diserahkan)
Penelitian persyaratan administrasi
termasuk verifikasi dan rekapitulasi
dukungan di KPU Provinsi (paling
lama 7 hari)
Pendaftaran ke KPU Provinsi (selama 7 hari) terhitung sejak pengumuman pendaftaran
Pengumuman(paling lama 7 hari sejak penetapan nama-nama Paslon yang memenuhi
syarat
Pengundian nomor
urut
Kampanye selama 14 hari (berakhir s.d 3
hari sebelumPemungutan Suara)
Alur Pencalonan dari Perseorangan
Verifikasi &
Rekapitulasi di KPU Kabupate
n/Kota
(paling lama 7 hari)
• Berkas berbentuk lembar dukungan per kelurahan/desa, bermaterai & bertanda tangan basah Pasangan Calon;• Dokumen dibuat 3 rangkap (hardcopy): ~ 1 rangkap untuk arsip;~ 1 rangkap untuk PPS; dan
~ 1 rangkap untuk KPU Provinsi (termasuk 1 rangkap softcopy). • Dokumen berisi lembar dukungan dengan tanda tangan/cap jempol asli pendukung dilampiri fotokopi KTP/surat keterangan identitas kependudukan;• Satu identitas kependudukan untuk satu pendukung;• Dokumen harus sudah diserahkan paling lama 30 hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon ke KPU Provinsi.
Penyerahan Berkas Dukungandari Perseorangan
Boleh Mendukung:• WNI berusia 17 tahun atau lebih pada hari dan
tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah menikah;
• Memiliki KTP atau dokumen kependudukan lain.
Dilarang Mendukung:• PNS (PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil);• Anggota TNI & Polri;• Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan & jajaran kesekretariatan Penyelenggara Pemilu & Pengawas Pemilu.
Dukungan Calon Perseorangan
Ditemukan ketidakbenaran data; Pendukung menarik kembali dukungan; Ditemukan dukungan ganda; Masa berlaku identitas kependudukan telah berakhir; Tidak terdapat tanda tangan/cap jempol pendukung Ditemukan nomor KTP atau dokumen kependudukan yang
sama berulang-ulang; Tidak terdapat materai dalam lembar dukungan; Tidak terdapat tanda tangan asli sepasang atau salah
seorang pasangan calon; Tidak terdapat lampiran identitas kependudukan; Ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan yang
berbeda dengan fotokopi identitas kependudukan; Ditemukan alamat desa/kelurahan dalam fotokopi identitas
kependudukan yang berbeda dengan lokasi PPS yang diverifikasi;
Pengisian data pendukung yang tidak lengkap.
Verifikasi Administrasi di PPSapabila:
Metode COKLIT (pencocokan & penelitian) secara langsung, PPS berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di desa/kelurahan di lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk dicek kebenaran dukungannya secara kolektif;
Jika tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung sesuai dengan permintaan PPS, maka yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir;
Pendukung yang belum hadir pada verifikasi faktual kolektif, diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lama 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual;
Apabila dalam daftar nama pendukung ternyata terdapat nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir pernyataan tidak mendukung.
Verifikasi Faktual di PPS
Verifikasi untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon & adanya informasi manipulasi dukungan;
Dilaksanakan paling lama 7 hari; PPK dapat meneliti kembali kemungkinan
adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS;
PPK melakukan rekapitulasi jumlah dukungan & menuangkan dalam Berita Acara.
Verifikasi & Rekapitulasi di PPK
Verifikasi untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon & adanya informasi manipulasi dukungan;
Dilaksanakan paling lama 7 hari;KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat meneliti
kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS;
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan & menuangkan dalam Berita Acara.
Verifikasi & Rekapitulasi di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
Bakal Pasangan Calon mendaftar ke KPU Provinsi membawa dokumen persyaratan termasuk daftar nama tim kampanye & rekening khusus dana kampanye;
KPU Provinsi melakukan penelitian dengan memverifikasi kelengkapan & keabsahan berkas administrasi pencalonan & persyaratan Bakal Calon;
Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang;
Hasil penelitian disampaikan secara tertulis kepada Bakal Pasangan Calon (untuk Balon dari parpol tembusan disampaikan kepada pimpinan parpol) termasuk berkas yang belum lengkap atau memenuhi syarat serta alasannya.
Pendaftaran Balon & Penelitian Berkas oleh KPU Provinsi
KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon;
Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan;
KPU Provinsi melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno yang wajib dihadiri Pasangan Calon, wakil partai politik, Panwaslu, media massa & tokoh masyarakat;
KPU Provinsi mengumumkan nama & nomor urut Pasangan Calon;
Penetapan & pengumuman Pasangan Calon bersifat final & mengikat.
Penetapan & Pengumuman Paslon
Recommended