Tindak pidana korupsi pkn 2

TINDAK PIDANA KORUPSI

Fizri Adiyesa

Siti Aisyah

Asya Azizah

Materi Pembahasan

Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Struktur Organisasi KPK

KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)

Hakim Pengadilan TPK

▪ Dasar Hukum ▪ Definisi ▪ Macam Macam Perbuatan TPK

▪ Fungsi ▪ Wewenang

Pemberantasan Korupsi di Indonesia

▪ Definisi

“Korupsi”

adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau lainnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain

▪ Definisi

“Pemberantasan tindak pidana korupsi”

adalah serangkaian tindakan untuk mecegah dan memberantas TPK melalui upaya :

1. Koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

2. Peran serta masyarakat

▪ Macam macam perbuatan TPK

Dilakukan oleh individu Dilakukan oleh pegawai negeri lainnya

Dilakukan oleh penyelenggara negara

Dilakukan oleh hakim jaksa, dan advokat

Contoh:

Mengambil jatah uang bayaran sekolah

Contoh:

Kasus penyuapan anggota DPR

Contoh:

Penyuapan agar lulus Pegawai Negeri Sipil

Contoh:

Penyuapan hakim agar tuntutan dapat dikurangi

STRUKTUR ORGANISASI KPK

Ketua

Wakil Bidang Pencegahan

Pegawai KPK

Wakil Bidang

Pengawasan

Internal

Wakil Bidang

Informasi dan

Data

Wakil Bidang Penindakan

4 orang Tim penasehat

KPK

Fungsi

Penyelidik.Penyidik.

Penuntut Umum.

▪ K P K

Wewenang Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK,

yang:

• Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, orang lain yang berhubungan dengan itu

• Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat

• Menyangkut kerugian minimal Rp. 1000.000.000

▪ Dasar Hukum

TAP MPR No. XI/MPR/1998

Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN

UU No. 28/1999

Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN

UU No. 20/2001

Tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang PTPK

Tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)

UU No. 30/2002

▪ Hakim Pengadilan TPK

Terbagi menjadi 2

Hakim Pengadilan Negeri Setempat

Hakim Ad Hoc

Ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung

Diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung