View
63
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
KILAS BALIK DAN TINDAK LANJUTPEMULIHAN ADAT DI ACEH
(Setahun UU Desa)
Disampaikan sebagai Pengantar Diskusi Kelompok TerfokusTindak Lanjut Seminar dan Workshop Implikasi UU Desa
terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PPSDA) Berbasis Adat di Aceh
Oleh : Muhammad Taufik Abda
Tanggal 2 April 2015 di Kantor JKMA Aceh
TRANSFORMASI MODEL ADVOKASI UNTUK PETA JALAN PEMULIHAN ADAT DI ACEH
Support System
Grassroots(Akar Rumput)
Frontline(Garda Depan)
Agenda Kebijakan
Agenda Pengetahuan
Agenda Masyarakat
Mukim
TIGA ARAS AGENDA UNTUK PETA JALAN PEMULIHAN ADAT DI ACEH
Agenda Kebijakan
Agenda Pengetahuan
Agenda Masyarakat
Mukim
PETA JALAN PEMULIHAN
ADAT
Berbasis Agenda
Pengetahuan
Berbasis Agenda Kebijakan
Berbasis Agenda
Masyarakat Mukim
Peta Jalan
Pemulihan
ADAT
PERUBAHAN PENDEKATANADVOKASI MUKIM BERDAULAT
MukimBerdaulat
Adat Berdaulat
Kelembagan Adat
Aturan Adat
Wilayah Adat
Model 1 Model 2
Adat Istiadat Hukum Adat
Kawasan HunianKawasan BudidayaKawasan Lindung
Pemerintahan Adat
Peradilan Adat
Mukim-Gampong
sebagai Wilayah
Yurisdiksi Kelembagaan
dan Aturan Adat
KILAS BALIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANYANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PENGATURAN
TERKAIT ADAT, GAMPONG DAN MUKIM (1)
No Peraturan Perundang-Undangan Keterangan
1 UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah x
2 UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa x
3 Perda DI Aceh No. 2/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh
4 Perda DI Aceh No. 5/1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh
5 UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
6 Perda DI Aceh No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
KILAS BALIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANYANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PENGATURAN
TERKAIT ADAT, GAMPONG DAN MUKIM (2)
7 UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh
8 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 4/2003 tentang Mukim
9 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5/2003 tentang Gampong
10 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 3/2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
11 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
12 Qanun Aceh No. 9/2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Membatalkan Perda Aceh No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat)
13 Qanun Aceh No. 10/2008 tentang Lembaga Adat
KILAS BALIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANYANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PENGATURAN
TERKAIT ADAT, GAMPONG DAN MUKIM (3)
14 Ingub Aceh No. 05/INSTR/2008 tentang Penguatan Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
15 Qanun Aceh No. 3/2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim
16 Qanun Aceh No. 4/2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik
17 Qanun Aceh No. 9/2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh No. 8/2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe
18 Pergub Aceh No. 60/2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat
19 Qanun Kab/Kota tentang Pemerintahan Mukim
20 Qanun Kab/Kota tentang Pemerintahan Gampong
KILAS BALIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANYANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PENGATURAN
TERKAIT ADAT, GAMPONG DAN MUKIM (4)
21 UU No. 6/2014 tentang Desa
22 PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa
23 PP No. 60/2014 tentang Dana Desa
24 Permendagri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
25 Permendagri No. 111/ 2014 Tentang Peraturan Desa
26 Permendagri No. 112/ 2014 Tentang Pilkades
27 Permendagri No. 113/ 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
28 Permendagri No. 114/ 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
KILAS BALIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANYANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PENGATURAN
TERKAIT ADAT, GAMPONG DAN MUKIM (5)
29 Permendes PDTT No 1/2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa
30 Permendes PDTT No 2/2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pedoman Pengambilan Musyawarah Desa
31 Permendes PDTT No 3/2015 tentang Pendampingan Desa
32 Permendes PDTT No 4/2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes
33 Permendes PDTT No 5/2015 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2015
KERANGKA AKSI PETA JALAN PEMULIHAN ADATBerbasis Pengetahuan
Penelitian Pengkajian
Perpustakaan
(Referensi)Offline & Online
Pendidikan
(Edukasi)
Formal, Non Formal & Informal
Pelatihan (Training)
Pemetaan , Dokumentasi
Adat
Penerbitan (Publikasi)
Media Cetak dan Elektronik
Penggalakan (Promosi)
Kampanye Lini Atas, Lini Bawah
dan Event
Pendampingan (Asistensi)
Mukim-Gampong
BERBAGAI PENDEKATAN PENGKAJIAN ADAT ACEH(Umumnya dalam Studi Sejarah, Hukum, Politik, Sosiologi, Antropologi,
Namun Masih Minim dalam Studi Pemikiran)
Pengkajian Adat Aceh
Ilmu Sejarah
Ilmu Hukum
Ilmu Politik
Antropologi/ Sosiologi
Studi Pemikiran
KERANGKA PIKIR AKAR ADAT ACEH(Diadopsi dengan Modifikasi Model Affan Ramli, 2015)
Tauhid
Syariat
Individual Ibadat
Sosial
Munakahat
Muamalat
Jinayat
Akhlak
Individual Tarekat
Sosial
Sistem Sosial Budaya
Adat Istiadat
Sistem Sosial Ekonomi
Hukum Adat
Sistem Sosial Politik
Pemerintahan Adat
Peradilan Adat
Catatan : Adat Aceh sebagaimana tersebut di atas merupakan perwujudan dari akhlak sosial dan pembuktian dari filosofi “hukom ngon adat, lage dzat ngon sifeut” serta sesuai dengan pengakuan adat di Aceh -- sebagai satu-satunya Provinsi di Indonesia yang istimewa dalam bidang adat -- dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UU 44/1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh : “Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup “.
KERANGKA AKSI PETA JALAN PEMULIHAN ADATBerbasis Masyarakat Mukim
Pendampingan
Pendidikan AdatFormal,
Non Formal dan Informal
Penguatan Adat
(Opsional Prioritas)
Wilayah Adat
Kelembagaan Adat (Pemerintahan Adat & Peradilan Adat )
Aturan Adat (Hukum Adat & Adat Istiadat)
Pemberdayaan Sosial, Budaya,
Ekonomi, Politik, Hukum
TAHAPAN & PRIORITAS KERJA PENGUATAN ADAT Berbasis Masyarakat di Tingkat Tapak (Mukim)
TAHAPAN WILAYAH ADAT KELEMBAGAAN ADAT(PEMERINTAHAN ADAT DAN PERADILAN ADAT)
ATURAN ADAT(ADAT ISTIADAT DAN
HUKUM ADAT)
I Pemetaan Wilayah :-Tata Batas & Tempat
Bersejarah- Sumber Daya (Manusia, Alam,
Sarana dan Prasarana, Sosial, Ekonomi)
Pengkajian Informasi Penggalian dan Pengkajian Informasi
II Pembuatan Peta ( Peta Manual dan/atau Digital)
Penulisan (Dokumentasi) Penulisan (Dokumentasi)
III Konsultasi dan Klarifikasi(Internal dan Eksternal)
Konsultasi dan Klarifikasi (Internal)
Konsultasi dan Klarifikasi(Internal)
IV Kesepakatan Bersama melalui Musyawarah Mukim
Kesepakatan Bersama melalui Musyawarah Mukim
Kesepakatan Bersama melalui Musyawarah Mukim
V Pengukuhan (Deklarasi) dan Sosialisasi
Pengukuhan (Deklarasi) dan Sosialisasi
Pengukuhan (Deklarasi) dan Sosialisasi
VI Pengakuan dan Perlindungan(Internal dan Eksternal)
Pengakuan dan Perlindungan(Internal dan Eksternal)
Pengakuan dan Perlindungan(Internal dan Eksternal)
CONTOH STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT MUKIM
Musyawarah Mukim
Imeum Mukim
Imeum Chik
TuhaPeut
SekretarisTuhaLapan
Panglima Uteun
Peutua Seuneubok
Keujruen Blang
Haria Peukan
Peutua Krueng
Panglima Laot
Keuchik Keuchik Keuchik Keuchik Keuchik Keuchik Keuchik
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻
USULAN TRANSFORMASI MODEL PENDEKATANPROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH
Kelompok Swadaya
MasyarakatGampong Mukim Gampong
Gampong
GampongModel 1 Model 2 Model 3
KSMKSMKSM
KSMKSMKSM
KSMKSMKSM
SRATEGI INTERVENSI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH BERBASIS MUKIM(Diadopsi dengan Modifikasi Model Roem Topatimasang, 2014)
Biaya ProduksiBeban HidupBiaya Rumah TanggaPotensi Bencana & Konflik
TURUNKAN Tabungan MeningkatInvestasi MeningkatMandiriSejahtera
MASYARAKAT
NAIKKAN
Volume UsahaNilai ProduksiPendapatan
USULAN KERANGKA KERJA DAN ALUR PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH BERBASIS MUKIM
Pertemuan Konsultasi &
KonsensusMasyarakat
Mukim
Perencanaan Program melalui
Musyawarah Mukim
Monitoring dan Evaluasi
Program melaluiMusyawarah
Mukim
Pemetaan Sumber Daya : Manusia, Alam, Buatan,
Sosial dan EkonomiPendampingan
ProgramPemberdayaan
Pemetaan Kawasan Hunian, Budidaya dan
Lindung
TARGET PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sosial-Ekonomi-Ekologi)
Diadopsi dengan Modifikasi Model Brundtland Report, 1987
Berdaya Secara Sosial
Berdaya Secara Ekologi
Berdaya Secara
Ekonomi
Pemberdayaan Masyarakat
Kerangka Kerjasama Program Pemberdayaan Masyarakat di Aceh
PERENCANAAN PROGRAM MELALUI
MUSYAWARAHMUKIM
TRANSFORMASI KEBIJAKAN
TRANSFORMASISOSIAL
PEMERINTAH
KOMUNITAS
TINDAKAN BERSAMA
(KOLABORASI)
KERANGKA AKSI PETA JALAN PEMULIHAN ADAT Berbasis Kebijakan
Pengkajian Kebijakan
(Yuridis & Empiris)
Advokasi
Non Litigasi
Pendampingan Substantif
Tim Assistensi, Staf Ahli & Drafter
Pendekatan Persuasif
Lobbi, Hadiri RDPU & Konsultasi Publik
Penggalangan Opini
Opini Media & Eksaminasi Publik
Penggalangan Massa
Demonstrasi, Petisi, & Mogok Massal
Advokasi
Litigasi
Judicial Review
PTUN
Class Action
Catatan : Kerangka Aksi Advokasi Non Litigasi tersebut di atas, Diadopsi dengan Modifikasi Model Lili Hasanuddin, 2006.
KERANGKA PIKIR ANALISISPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA MUKIM-GAMPONG
UUD 1945 Psl 18,18 A & B
Psl 18, 18 A & B
Psl 18 B (2)
UU 44/1999
UU 18/2001
UU 32/2004 UU 1/2015
UU 23/2014
UU 6/2014
UU 11/2006
UU SEKTORAL
UU 5/1960
UU 41/1999
GAMPONGDAN
MUKIM
UU ?
Perbandingan Landasan Konstitusional UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU 6/2014 tentang Desa
dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
UUD 1945 UU 11/2006 TentangPemerintahan Aceh
UU 6/2014 Tentang Desa UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 1 x x √
Pasal 1 ayat (1) √ x x
Pasal 4 x x √
Pasal 5 Ayat (1) √ √ √
Pasal 17 Ayat (1) & (3) x x √
Pasal 18 √ √ √
Pasal 18 A √ x √
Pasal 18 B Ayat (1) & (2) √ x √
Pasal 18 B Ayat (2) x √ X
Pasal 20 √ √ √
Pasal 22 D Ayat (2) x √ √
Pasal 22 E Ayat (2) x x V
Catatan : UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh memiliki sandaran konstitusional yang kuat, terutama Pasal 18 A, Pasal 18 B ayat (1) dan Pasal 18 B ayat (2) di bandingkan UU 6/2014 tentang Desa.
MEMAHAMI KONSEPSI WILAYAH PEMERINTAHAN DI ACEHMenurut Peraturan Perundang-Undangan
(Sebagai Basis Advokasi Tanah dan Sumber Daya Alam)
No
Susunan Wilayah Pemerintahan
Wilayah Otonom
Wilayah Administratif
Wilayah Kerja
Wilayah Adat
UU 11/2006 pasal 2 UU 11/2006, UU 23/2014, UU 6/2014
(Kesatuan Masyarakat Hukum)
UU 11/2006, UU 23/2014, UU 6/2014
UU 11/2006, UU 23/2014, UU 6/2014
UU 11/2006, UU 23/2014, UU 6/2014
Berdasarkan kekhususan Aceh yang bersifat istimewa
Desentralisasi Dekonsentrasi Delegasi Hak Asal-Usul dan/atau Hak Tradisional (Hak Bawaan)
1 Provinsi Aceh Ya(Otonomi Khusus)
Ya Ya Tidak
2 Kab/Kota Ya(Otonomi Daerah)
Ya Ya Tidak
3 Kecamatan Tidak Tidak Ya Tidak
4 Mukim Ya(Otonomi Asli)
Ya Ya Ya
5 Gampong Ya(Otonomi Asli)
Ya Ya Ya
KONSEKWENSI LOGIS MASING-MASING KONSEPSI WILAYAH PEMERINTAHAN DI ACEH
Menurut Peraturan Perundang-UndanganNo Susunan
Wilayah Pemerintahan
KonsekwensiWilayah Otonom
Konsekwensi Wilayah Administratif
Konsekwensi
Wilayah Kerja
KonsekwensiWilayah Adat
1 Provinsi Aceh Qanun AcehPergub
Surat Keputusan Gubernur
Alokasi Dana
Adm PemerintahanAdm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP,
APBA, RTRW, Musrenbang)Adm Kemasyarakatan
Alokasi Dana
Wilayah Kerja Gubernur
Wilayah Kerja SKPA
2 Kab/Kota Qanun Kab/KotaPerbup/Perwal
SK Bupati/WalikotaAlokasi Dana
Adm PemerintahanAdm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP,
APBK, RTRW, Musrenbang)Adm Kemasyarakatan
Alokasi Dana
Wilayah Kerja Bupati/Walikolta
Wilayah Kerja SKPK
3 Kecamatan Wilayah Kerja Camatsebagai SKPK
4 Mukim Qanun MukimPeraturan Imeum
MukimSK Imeum Mukim
Alokasi Dana
Adm PemerintahanAdm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP,
APBM, RTRW, Musrenbang)Adm Kemasyarakatan
Pemberdayaan MasyarakatAlokasi Dana
Wilayah Kerja Imeum MukimWilayah Kerja
Perangkat Mukim/Lembaga
Adat
Aturan Adat(Hukum Adat & Adat Istiadat)Lembaga AdatPeradilan Adat
5 Gampong Qanun GampongPeraturan Keuchik
SK KeuchikAlokasi Dana
Adm PemerintahanAdm Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP,
APBG, RTRW, Musrenbang)Adm Kemasyarakatan
Pemberdayaan MasyarakatAlokasi Dana
Wilayah Kerja Keuchik
Wilayah Kerja Perangkat Gampong
Aturan Adat(Hukum Adat & Adat Istiadat)Lembaga AdatPeradilan Adat
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI ACEHMenurut UUD 1945 dan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
Presiden
Gubernur
Bupati/Walikota
Imeum Mukim
Keuchik
Camat
SK
SK
SK
SK
SK
Negara
Provinsi
Kabupaten/ Kota
Kecamatan
Gampong
MukimSatu Sistem
Pemerintahan Adat
MEMAKNAI MUKIM-GAMPONGMenurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
dan UU 6/2014 tentang Desa
Memaknai Mukim-Gampong sebagai Subjek Hukum UU 6/2014 tentang Desa
Kedudukan dan Hubungan Mukim-Gampong menurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
Model Desa dalam Konteks Mukim-Gampong Menurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU 6/2014 tentang Desa
MEMAKNAI MUKIM-GAMPONG Sebagai Subjek Hukum UU 6/2014 tentang Desa
Gampong adalah makna desa dalam bentuk tunggal ; satu desa.
Mukim, adalah makna desa dalam bentuk jamak (persekutuan/federasi/gabungan) gampong; persekutuan beberapa desa.
Kesimpulan :
(1) Gampong dan Mukim adalah subjek hukum UU 6/2014 tentang Desa, baik diatur secara eksplisit maupun implisit.
(2) Pemerintah Aceh memiliki kewenangan prosedural untuk menyesuaikan pedoman penyelenggaraan UU Desa dengan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN MUKIM-GAMPONGMenurut UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
Kesimpulan : Kedudukan Gampong dan Mukim bersifat Hierarki . Sedangkan hubungannya bersifat Federatif.
MODEL DESA DALAM KONTEKS MUKIM-GAMPONGMenurut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
dan UU 6/2014 tentang Desa
Model Desa terdiri dari : Desa Otonom, Desa Administratif dan Desa Adat (Sutoro Eko:2014)
Gampong dan Mukim adalah model desa otonom, desa administratif dan desa adat sekaligus (model integrasi)
Kesimpulan : Gampong dan Mukim adalah model desa yang dapat disebut Hierarki-Integrasi-Federatif.
Identifikasi Wilayah Adat, Aturan Adat dan Lembaga Adat yang Masih Diakui Keberadaannya di Aceh, Antara Lain :
No Wilayah Adat Aturan Adat Lembaga Adat
1 Uteun (Hutan) Adat Istiadat dan Hukum Adat di Hutan
Panglima Uteun/Pawang Gle/Peutua Gle
2 Seuneubok (Kebun) Adat Istiadat dan Hukum Adat di Kebun
Peutua Seuneubok
3 Blang (Sawah) Adat Istiadat dan Hukum Adat di Sawah
Keujruen Blang
4 Peukan (Pasar) Adat Istiadat dan Hukum Adat di Pasar
Haria Peukan
5 Krueng (Sungai) Adat Istiadat dan Hukum Adat di Sungai
Panglima Krueng/Peutua Krueng/Pawang Krueng
6 Tambatan Perahu/ Pelabuhan
Adat Istiadat dan Hukum Adat di Tambatan Perahu/ Pelabuhan
Syahbanda
7 Laot (Laut) Adat Istiadat dan Hukum Adat di Laut
Panglima Laot
8 Gampong Adat Istiadat dan Hukum Adat di Gampong (Kawasan Hunian)
Keuchik
USULAN KONSEP PEMBAGIAN KEWENANGAN MUKIM-GAMPONG Berdasarkan Desentralisasi dan Dekonsentrasi Mengikuti
Kewenangan Hak Asal-Usul dan/atau Hak Tradisional (Otonomi Asli)No Wilayah
AdatDoktrik Basis Kewenangan
KategoriKewenangan
Rancangan Pembagian Kewenangan untuk Mengatur dan Mengurus Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi (UU 11/2006 & PP 3/2015) dengan Mengacu Kepada Hak Asal-Usul dan/atau Hak Tradisionalnya (Hak Bawaan), Terutama terkait Program Pemberdayaan dan Pembangunan Berbasis Mukim-Gampong.
1 Mukim Mengatur Hubungan Manusia dgn Alam. Keputusan melalui Musyawarah Mukim
Sumber Daya Alam (KawasanLindung dan Budidaya)
Bidang : (1) Kelautan & Perikanan, (2) Pertanian, (3) Pangan, (4) Kehutanan , (5) PU & Penataan Ruang, (6) Pertanahan, (7) Lingkungan Hidup, (8) Perhubungan, (9) Pariwisata, (10) Energi & Sumber Daya Mineral, (11) Perdagangan, (12) Perindustrian, (13) Penanaman Modal.
2 Gampong Mengatur Hubungan Manusia dengan Sesama. Keputusan dapat melalui Musyawarah Gampong saja
Non Sumber Daya Alam (Kawasan Hunian). MengutipSanusi, 2015 yang merujuk El-Hakimy 1981, Rusdi 1987 & Djuned 2004
Bidang : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Perumahan &Permukiman, (4) Ketentraman & Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, (5) Sosial, (6) Tenaga Kerja, (7) Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, (8) Kependudukan & Catatan Sipil, (9) Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, (10) Pengendalian Penduduk & KB, (11) Komunikasi & Informatika, (12) Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, (13) Kepemudaan & Keolahragaan, (14) Statistik, (15) Persandian,(16) Kebudayaan, (17) Perpustakaan, (18) Kearsipan, (19) Transmigrasi.
CATATAN KRITIS IMPLIKASI UU DESA DI ACEH
UU Desa berimplikasi serius dan mengkhawatirkan , terutama terkait ketentuan UU tentang Gampong, Mukim dan Adat di Aceh, baik terkait benturan pengaturan maupun terganggunya hubungan Mukim-Gampong , termasuk hubungan Mukim-Gampong dengan Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Aceh;
Pemerintah Aceh mesti membuat aturan pelaksana UU Desa secara khusus untuk diberlakukan di Aceh, baik berbentuk Qanun ataupun Pergub dalam rangka singkronisasi dan harmonisasi dengan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Artinya UU Desa tidak secara mutlak berlaku di Aceh, tapi dengan mengacu pada UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat di Aceh mesti dilakukan berbasis Mukim (Gabungan/Persekutuan/Federasi Gampong)
KERANGKA KERJA SAMA PEMULIHAN ADAT ACEH
AGENDA PENGETAHUAN
AGENDA KEBIJAKAN
AGENDA MASYARAKAT
MUKIM
PEMERINTAH
KOMUNITAS
TINDAKAN BERSAMA
(KOLABORASI)
Recommended