Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan

Fenomena Land Grabbing dalam Perencanaan Kehutanan

Tim Penyusun:Agus Salim Ferliadi, Jejen Hendar, Fitrah Bukhari, Kurnia Rusmiyati, Firmansyah,

Syahdi Sjahri, Raflis, Ardiansyah

Disampaikan pada : Seminar Tata Kelola KehutananPada Tanggal 10 Mei 2014 di Auditorium Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Jogjakarta

Korupsi PerizinanJAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Bogor Rachmat Yasin resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait

dengan rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat. Luas kawasan hutan tersebut mencapai 2.754 hektar. Selain Yasin, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin dan pegawai PT BJA yang bernama FX Yohan Yhap. Total uang suap yang diduga diterima Yasin sebesar Rp 4,5 miliar.

Apa konsekwensi Hukum dari sebuah Rekomendasi??

Liputan6.com, Bengkulu - Sebanyak 387 kepala keluarga atau 1.200 warga adat Semende Dusun Lamo, Banding Agung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tetap memilih bertahan di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Padahal pada Kamis 24 April lalu, 4 warga setempat telah dijatuhi vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas II Bintuhan kurungan penjara 3 tahun dan denda Rp 1,5 miliar dengan tuduhan melakukan aktivitas di kawasan hutan tanpa seizin Menteri Kehutanan. - See more at: http://

news.liputan6.com/read/2047056/kalah-di-pengadilan-warga-adat-semende-tetap-bertahan-di-hutan#sthash.p7WOs03U.dpuf

Hutan Adat Vs Hutan Konservasi

http://news.liputan6.com/read/2047056/kalah-di-pengadilan-warga-adat-semende-tetap-bertahan-di-hutan#sthash.p7WOs03U.dpuf

http://news.liputan6.com/read/2047056/kalah-di-pengadilan-warga-adat-semende-tetap-bertahan-di-hutan#sthash.p7WOs03U.dpuf

Masyarakat Vs Koorporasi

Barang Bukti yang digunakan:• Fotokopi SK Menhut No 743/Kpts-II/1996 tentang pemberian HPHTI atas areal

hutan seluas 299.975 ha kepada PT arara abadi• Fotokopi Surat Rekomendasi Gubernur KDH Tk I Riau No 525/EK/1150 tanggal 25

April 1996• Fotokopi Berita Acara Tata Batas yang dilakukan oleh team tata batas tanggal 30

Juli 1996• Fotokopi Penataan Batas Sendiri areal kerja HPHTI PT Arara Abadi (Unit Sebanga)• Fotokopi Surat Keputusan Mentri Kehutanan dan Perkebunan No 143/KPTS/VIII-

KP/1999, tanggal 22 Juni 1999 tentang penetapan batas areal kerja HPHTI PT Arara Abadi

• Fotokopi 1 (satu) berkas RKT Nomor 4165/KPTS/Kw1-4/1999, tanggal 27 oktober 1999 beserta peta

• Fotokopi 1 (satu) berkas RKT Nomor 522.2/PKKPTS/113, tanggal 10 Januari 2007 beserta peta

• Fotokopi Surat keterangan lokasi tanah warisan peninggalan orang tua turun temurun di desa tasik serai kec Mandau, Nomor: 05/25/TS 1982 tertanggal 5 Juni 1982 yang diketahui ketua RT, dan Kepala desa

http://raflis.wordpress.com/2013/01/01/dugaan-kriminalisasi-terhadap-masyarakat-dalam-kawasan-hutan/

Melakukan atau turut serta mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak syah (ancaman pidana pasal 50 ayat (3) huruf (a) Jo Pasal 78 ayat (2) Undang undang republic Indonesia no 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo . Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP



Pelanggaran Perizinan

Sumber: Transparency International Indonesia 2014

Pengurusan Hutan (UU 41/1999)

Pemerintah

Menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan

mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan

menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan

Rakyat

Pasal 4 ayat 2

Perencanaan

Pengelolaan

Litbang, Diklat, Penyuluhan

Pengawasan

Pasal 10

Hutan NegaraDikuasai Oleh

Status Kawasan Hutan

Hutan Negara

Hutan Adat

Hutan Hak

Fungsi Kawasan Hutan

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Inventarisasi

Penunjukan

Penataan batas

Pemetaan

Penetapan

Penetapan Fungsi

Perubahan Fungsi

Memberikan Wewenang Kepada

Status dan

Fungsi

Perizinan

Hubungan

Hukum Tercipta

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 13-19

Status Fungsi≠

Hubungan antara UU Agraria, Kehutanan dan Tata Ruang

Kawasan Hutan

UU Kehutanan

Hak atas tanah Pola Ruang

• Pengaburan aturan Pelaksana• Ketidak jelasan definisi

UU Agraria UU Tata Ruang

Penguasaan Pemanfaatan

Audit Perizinan

Izin

Pembatasan Penguasaan Pembatasan izin

PP ?PP ?PP ?

Politik Penguasaan HutanDalam Perencanaan Kehutanan

Penunjukan Kawasan Hutan

Diklaim sebagai Hutan Negara

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Diberikan izin pada koorporasi

Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Identifikasi Kepemilikan atas Hutan

Asas Domain Verklaring

UU Pokok Agraria

Hutan Adat

Hutan Hak

Perda

Inventarisasi Pengukuhan Penatagunaan Pemb Wil Pengelolaan Rencana

Perencanaan Kehutanan

Sebelum adanya UU Hak Milik yang berlaku adalah hukum adat

Mencabut

Memberlakukan

Merampas

Bupati

Gubernur

Mentri

Izin

SK Penunjukan Kawasan Hutan

Sumber: http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8246

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau dan Kepualauan Riau

JambiSumatera Selatan

BengkuluLampung

Bangka Belitung

http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8246

http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8246

Logika Perencanaan Kehutanan

Inventarisasi

Status Penunjukan

penataan batas

pemetaan

penetapan

Pengukuhan Penatagunaan

penetapan fungsi

penggunaan

RTRWP

Pembentukan Wilayah Pengelolaan

Unit Pengelolaan

Penetapan Luas Minimal Kawasan

Hutan 30%

Perubahan peruntukan dan fungsi

Output Inventarisasi (Pasal 13 ayat 2

Penyusunan Rencana Kehutanan

Pengelolaan

(pasal 14-15)

(pasal 16) (Pasal 17-19)

Pelepasan

Pinjam Pakai

Perubahan Fungsi

faktor-faktor lingkungan

kondisi sosial masyarakat

Jangka waktu perencanaan

Skala geografis

Fungsi pokok kawasan hutan


Logika Perencanaan Kehutanan (Lanjutan)

Inventarisasi

Status Penunjukan

Penetapan

Pengukuhan Penatagunaan


Output Inventarisasi (Pasal 13 ayat 2

penetapan fungsi

(pasal 14-15)(pasal 16) (Pasal 17-19)

Survey Lapangan

Scientific Analisis

Scientific Analisis

Kriteria Berdasarkan Skoring

Faktor Jenis Tanah

Faktor Curah Hujan

Faktor Kemiringan

KesepakatanStatus

Diadopsi dalam Kriteria Pola Ruang pada

Regulasi Penataan Ruang

Menetapkan Status Wilayah Tertentu Sebagai Hutan

Kawasan Hutan

Negara Memberikan Wewenang Pada

Pemerintah Untuk:

Pasal 13

Pasal 4 ayat 2

Kepastian HukumPenetapan Kawasan Hutan

Penetapan Status Kawasan Hutan

Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

Penetapan 30% Tutupan Hutan


Belum ditetapkan

Ditetapkan 13%Perubahan fungsi dilakukan atas permintaan penerima izin dan revisi rencana tata ruang

Belum dilakukan

Kawasan Hutan Sebagai Objek Hukum

Penetapan Kawasan Hutan





Wilayah berlakunya UU Kehutanan

Kewenangan Pengelolaan

Dasar Hukum Pengelolaan

Perlindungan Hidrologi

1

2

3

4

Inventarisasi Hutan

• Pasal 13(2) ..... dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Inventarisasi

SurveyStatus dan Keadaan Fisik Hutan

Flora dan Fauna

Sumberdaya Manusia

Kondisi Sosial Masyarakat

pengukuhan kawasan hutan

penyusunan neraca sumber daya hutan

penyusunan rencana kehutanan

sistem informasi kehutanan

http://bpkh14.dephut.go.id/info-kehutanan

http://bpkh14.dephut.go.id/info-kehutanan

Inventarisasi

SurveyStatus dan Keadaan Fisik Hutan

Flora dan Fauna

Sumberdaya Manusia

Kondisi Sosial Masyarakat

Data Tabular

Data SpasialPenunjukan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan Bukan Kawasan Hutan

Inventarisasi

KawasanHutan

PenunjukanSpasialisasi data tabular

Bukan Kawasan Hutan

Sketsa

Pengukuhan

KawasanHutan

Penunjukan

Bukan Kawasan Hutan

KawasanHutan

Tata Batas

Bukan Kawasan Hutan

KawasanHutan

Pemetaan

Bukan Kawasan Hutan

Penetapan

Bukan Kawasan Hutan

KawasanHutan

Pasal 1 point 3. “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

KepastianHukum

Kawasan Hutan Sebagai Objek Hukum dari UU Kehutanan

Penetapan 1

Bukan Kawasan Hutan

KawasanHutan

Diurus Oleh Kementrian Kehutanan

Diurus Oleh Kementrian Lainnya

Diatur Oleh UU Kehutanan

Diatur Oleh UU Lainnya

Penetapan Kawasan Hutan = Pembagian Wewenang Dalam Mengurus

Penetapan Kawasan Hutan

Penetapan 2

Bukan Kawasan Hutan

Hutan Negara

Hutan Hak

Hutan Hak Hutan

Adat

Masyarakat Adat

Negara (Badan Hukum Publik)

Perorangan

Hutan Negara = Kawasan Hutan – (Hutan Adat + Hutan Hak)

Pasal 5 (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak; (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan

Pasal 5(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)


PenatagunaanPasal 6 (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi, b. hutan lindung, dan c. hutan produksi.

Penetapan 3

Bukan Kawasan Hutan

HutanKonservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Pasal 16(1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan ......, pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.(2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaankawasan hutan.

Perlindungan Flora dan Fauna

Perlindungan Tata Air (Hidrologi)

Memproduksi Hasil Hutan (Kayu/ non Kayu)



Pasal 18(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Penetapan 4

Bukan Kawasan Hutan

Tutupan Hutan 30%

Dibolehkan land Clearing


Perubahan Fungsi dan PeruntukanPerubahan Fungsi

Perubahan Peruntukan

Penelitian Tim Terpadu

Ditetapkan Oleh Pemerintah

Berdampak penting dan cakupan yang luas serta

bernilai strategis

Persetujuan DPRTata Cara diatur oleh Peraturan

Pemerintah (PP)

UU 41/1999 1999 - 2010 PP 10/2010

Apa yang terjadi selama 11 tahun?

Perubahan Fungsi Atas Permintaan Koorporasi

http://raflis.files.wordpress.com/2013/07/usulan-perubahan-fungsi-kawasan-hutan.jpg



PraktekPerencanaan Kehutanan

Inventarisasi

??? Penunjukan

penataan batas

pemetaan

penetapan

penetapan fungsi

penggunaan

Unit Pengelolaan

Penetapan Luas Minimal Kawasan

Hutan 30%


Pengukuhan

(pasal 14-15)

Penatagunaan

(pasal 16)


(Pasal 17-19)

Proses Pengukuhan Sudah Mengatur Fungsi

Belum ditemukan Scientific Analisis

Perubahan Fungsi Tergantung Permintaan (Belum ditemukan Scientific

Analisis)

Belum ditemukan Dokumen Inventarisasi

Sebagai Dasar dari Penunjukan

Pasal 13

Sudah dilakukan sebelum Penetapan Fungsi

Dilegalkan Melalui PP dan Permen

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial

antar fungsi pokok kawasan hutan

dalam fungsi pokok kawasan hutan

hutan konservasi

hutan lindung

hutan produksi

hutan lindung

hutan konservasi

hutan produksi

suaka margasatwa

taman nasional

taman hutan raya

taman wisata alam

taman buru

cagar alam

suaka margasatwa

taman nasional

taman hutan raya

taman wisata alam

taman buru

cagar alam

Konservasi

Produksi

hutan produksi terbatas

hutan produksi tetap

produksi yang dapat dikonversi




Perubahan fungsi yang patut dipertanyakan

hutan lindung

hutan produksi

hutan lindung

hutan produksi

antar fungsi pokok kawasan hutan







dalam fungsi pokok kawasan hutan

Perubahan fungsi kawasan hutan

Hutan Produksi Tetapkawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Hutan Produksi Terbataskawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Hutan Produksi yang dapat dikonversi kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Kesimpulan

• Tujuan Penyelenggaraan Kehutanan untuk kesejahteraan rakyat belum tercapai

• Terjadi Penyalahgunaan Wewenang Secara Sistematis terhadap Wewenang yang diberikan oleh negara kepada pemerintah dalam pengurusan Hutan

• Penyalahgunaan Wewenang dilegalkan dalam peraturan Pelaksana Undang Undang (PP dan Permen)

• Dibutuhkan eksekutive review terhadap PP Perencanaan Kehutanan sebagai pedoman dan arah dalam pencapaian tujuan Penyelenggaraan Kehutanan

So, What Will we do???

• Dari penjabaran diatas, apakah kita akan tetap berdiam diri membiarkan hutan kita dirampas secara terstruktur oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas nama negara?

• IMAMAH UII berencana untuk mendorong executive review terkait PP Perencanaan Kehutanan

• Mengingat substansinya amat luas, maka dibutuhkan konsep dan pemikiran dari banyak pihak

• Untuk itu, segala konsep, perspektif pemikiran dapat disampaikan pada kami di: [email protected]

• Segala macama masukan pemikiran amat sangat berharga bagi bangsa dan negara

mailto:[email protected]

Lingkup Perencanaan Kehutanan

Inventarisasi Hutan

Pengukuhan

Penatagunaan

Wilayah Pengelolaan

Penyusunan Rencana

Identifikasi Status

Penetapan Status

Penetapan Fungsi

Penetapan 30%

Perubahan Fungsi

UU Agraria

UU Penataan Ruang

UU Geospasial

UU Kehutanan

Perencanaan Kehutanan

30% Kawasan Lindung

Kepastian Hukum

UULingkungan

Hidup

KLHS

UU Desa

Data & Analytics

Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan