FUNGSI DAN PERANAN SISTEM PERADILANPIDANA TER}ADU DALAM PEMBINAAN WARGA

BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATANBERDASARKAN UNDANG.UNDANG NOMOR 12

TAHUN T995TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Oleh: Ditri Rrmdania. S.H,

A. PENDAHULUANUndang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan legas,

bahwa Negara Republik Indonesi6 mempunyai syst€mketatanegaraan yang b€rdasarkan atas kekuasaan belaka. Dalamkonteks Negam hukum seperti di Indonesia sangatdimungkinkan semua warga Negara mempunyai kedudukanyang sama dalam hukum adapun yang menjadi tujuan daribangsa Indonesia adalah yang tercantum dalam PembukaanUndang-Undang Dasar 1945, isinya antara lain : membentuksuatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenapbangsa Indonesia dan sdluruh tumpah darah Indonesia, danuntuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniaberdasarkan kemerdekaan, perdarnaian abadi darf keadilansosial.

Tujuan pemberian sanksi pidana dalam hukum pidanaIndonesia harus tlerfirngsi untuk membuat jera pelanggar hukumbukan sebagai pembalasan, pandangan dan pemahaman sepertiitulah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesiayang t€rkandung dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan-

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukumyang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasardan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yangtidak boleh dilakukan, yang dilarang, dis€rtai ancaman atausanksi pidana berupa pidana tertentu bagi bamng siapa yangmelanggar larangan tersebut, m€nentukan kapan dan dalam hal -hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-laranganitu &pat dikenakan arau dijatuhi pidana sebagaimana yang telahdiancarnkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan

WACAIIA PASAI.IARTA

pidana ilu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkarelan metanggar larangan tersebut.,,

Pemasyarakatan adalafi kegiatan untuk melakukanpemb'naan'{arg6 Binaan pemasyarakatan (WBp) berdasarkonsystem kelembagalan, dan cara pembinaan yang merupakanoagran aKhr dai system pemidanaan dalam tata pemdilanprdana. Lembaga Pemasyarakatan (Lp) sebagai Unit pelaksanaleknls dr datam melaksanakan pembinaan terhadap WargaDrnaap remasyarakatan. berdasarkan l0 (sepuluh) prinsippemasyarakatan. Pembinaan di Lp merupakan up"yu rn"n..g"i,rerjaolnya pengutangan tindak pidana. tentunya denganpemDtnaan dan pertakuan yang tepal sehingga tujuan diatasoapat berhasil. Dipandang dari sudut usaha pemberantasankejaha.an,.l.edudukan Fremasyarakatan sangatlah penting.oer'ras uoal(nya p€mberantasan kejahatan secam refresifsangat tergantung. dari hasil proses pembinaan pada tahapprakter.pemasyarakatan teEebut. Walaupun institusi Lepolisianberhasrt menangkap pelaku kejahatan dan mengungkap kasustersebut, Instttusi kejaksaan berhasil membuktikan dakwaannyadan institusi pengadilan telah memulus perkara dengan seadil-aorrnya, namun apabila setelah menjalani pidana di Lp danDeDas tagt lemyala narapidana yang bersangkulan masih tetapmelakukan tindak pidana atau bahkan lebih sering melakulantindak pidana daIi pada sebellm ia masuk Lp In"ka t"muurangkaian tlgas atau kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuaitugasnya masing-masing dalam Integrated Criminal JusticeSystem atau system tara p€radilan pidana lerpadu, sama sekalitidak ada artinya.

. Pembinaan nampidana adalah merupakan suatu system,maka, pembinaan narapidana mempunyai beberapa kornponenyang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tu.luan. padasaatnya nampidana selesai menjalani pidananya mereka dapato:1".1

9l masyarakar dan tidak rerjadi pengulangan rindakproana bahkan dapat ikut berperan dalm pembangunan, namundemrk,an temyata dalam masa proses pembinaan di Lp masihserinS terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaanitu..,bahkan banyak warga binaan yang telah bebai menjadirecrdivis.

'' Mcljatno,,ltatM Eutw pidatu, Bind Alsar4 Jatan., l 99l, htm. I

WACAIIA PAFAIIARTA

Berdasarkan uraian diatas dapat diidentifikasikan duap€rmasalahan i

l. apakah pembinaan warga binaan di f-€mbagaP€masyarakatan telah sesuai dengan tru No.l2 Tahun1995 tenlang Pemasyarakata[?

2. bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahpara warga binaan (narapidana) tersebut menjadirecidivis?

B. TINDAK PIDANA DAN LEMBAGAPEMASYARAXATAN

A. TindakPidanaIstilah tindak pidana dalam bahasa Belanda "strafbaar

feit" yang sebenamya merupakan istilah rcsmi dalam KUHPyang sekarang berlaku di Indonesia- Adajuga istilah lain dalambahasa asing yaitu delict. Delik dalam ani stiafbaar feit parapakar hukum pidana masing-masing m€mberi definisi sebaSaiberikut :"

l. Vos mengatakan bahwa delik adalah feit yangdinyatakan depat dihukum berdasarkan undang-undang.

2. Van Hamel mengatakan bahwa delik adalah suatuserangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

3. Simins mengatakan bahvr'a delik adalah suatu tindakanmelanggar hukum yang telah dilakukan dengan s€ngajaataupun tidak sengaja oleh seseomng yang tindakannyaters€but dapat di pertanggungiawabkan ddn olehundang-undang telah dinyatakan sebagai suatuperbuatan yang dapat dihukum.

Ilmu hukum pidana m€ngenal delik fonnil dan delikmateril yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yangperumusannya menitikberatkan pada plerbuatan yang dilarangdan diancam d€ngan pidana oleh undng-undang disini rumusandari perbuatan jelas. Adapun delik materiil adalah delik yangperumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan

lt lrd.nMtpung Aw-Teorit aLdt rlbrtl&&, SiN Gofits,,{t{na2005. hln.8

mlcrx PAnAmRT E

diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain,hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.r)

KUHP mengatakan yang dapat menjadi subjek tindakpidana adalah s€ofthg manusia s€bagai oknum, Ini mudahterlihat pada pentmusan-perumusan dari tindak pidana dalamKU[{P, yang menampakan daya berfikir sebagai syarat darisubjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman ataupidana yang termuat dalam pasalpasal KUIIP, yaitu hukumanpenjara, kurungan dan denda.

Sedangkan Van Hamel merumuskan stralbaarheidadalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undangyang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dandilakukan densan kesalahan."'

Satoch.-id Kartanegata mengatakan bahwa unsur delikterdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Un$rr objektifadalah unsul yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:I . suatu tindakan,2. suatu akibat.3. keadaan.Unsur subjektif adalah uisur-unsur dari p€rbuatan yarg dapatDerupa:l. kemampua_n dapat dipertanggungiawabkan;2. kesalahan."

Sedangkan Lamintang menyebutkan b6hwa unsure delikterdiri atas dua macam yakni unsure subjektifdan unsureobjektif. Selanjutny. Lamintang menyatakan sebagai berikut :

" yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsuryang melekat pada diri si p€laku atau yang berhubungandengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segalasesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Addpun yangdimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang adahubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaanketika tindakan-tindakan dari si Delaku itu harusdilakukan.'''

r) M6ljaho,op.cir, htn 56" rrdo Msp.mg, Op.Cit,hln.l0.''' lbid. hln l0-lL

T,VACAIIA PARAIIARTA

Seseomng dapat dipersalahkan telah melakukan suatutindak pidana menurut KUHP jika seseorang tersebut telahterbukti m€menuhi tiap-tiap unsure dari tindak pidana

Tindak pidana adalah tindakar melawan hukum, tindakpidana terbagi dalam dua jenis yang disebut sebagai kelahatandan pelanggaran, kejahatan merupakan delik undang-undang.Suatu Fr€rbuatan merupakan delik hukum apabila sejak semulasudah dapat dirasakan bahwa perbuatan tersebut telahbertentangan dengan hukum seb€lum ditentukan denganundang-undang.

Kata-kata kejahata dan pelanggaran kini merupakanistilah-istilah sebagai rerjemahan dari istilah misdrijf danovertrading dalam bahasa Belanda. Misdrijf atau kejahatanberarti suatu p€rbualan yang t€rcela dan berhubungan denganhukum, berarti tidak lain daripada perbuatan m€langgar hukumOvertradingen atau pelanggaran berarti suatu Perbuatan yangmelanggar sesuatu, yang berhubungan dengan hukum, berartitidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum. Jadisebenamya arti dari kedua istilah itu sama, maka dari arti katatidak dapat. dilihat perbedaan antara kedua golongan tindakDidana ini. "

S€dangkan dalam Pasal l0 KUHP menyebutkan tentangmacam-macam pemidanaan yaifu :

l . pidana pokok :a- pidana mati,b. pidana penjara,c. xunrngan,d. denda.

2. Pidana tambahan benrpa peicabutan hak-hak teftentu,perampasan barang-barang t€rtentu, pengumumankeputusan hakim.

B. Lembagr Pemrsyaraketa[Istilah pemasyarakatan s€cam resmi m€nggantikan

istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanatlertulis Pr€siden Soekamo dibacakan pada konferensi dinas parapejabat kep€njaraan di t*mbang Bandung. System kepenjamandianngap tidak lagi sesuai dengan ide pengayoman sebagai

n wi4om Prodjoditor, ,rs-,.{ % Hulab Pi.l@B di IndMsia, N.tikaAdrlama, Badung, 2001,h1m.33

PARAI{ARTA

konsepsi hukum nasional yang berkepribadian pancasila.Cagasan pemasyarakatan dicetuskaD pertama kali oleh Sahardiopada tanggals Juli t96l dalam penganugrahan gelah DoktorHonoris Causa dibidang ilmu hukum oleh Universita fndonesia,dikemukakan bahwa :Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkanuntuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membinanarapidana, maka tujuan pidana penjara kami rurnuskan :disamping m€nimbulkan rasa derita pada narapidana agarbertobat,mendidik supaya narapidana agar menjadi anggotamasyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuanpidana penjara adalah pem asyarakatan.3)

. System p€masyarakatan mengharuskan diubahnyapeniara menjadi LP atau LAPAS (Lembaga pemasyarakatan),karena dengan begitu pembinaan terpidana berdasarkan SistemPemasyarakat dan proses pemasyarakatan dapat terwujud.

Pemasyarakatan artinya kebijaksanaan dalam perlakuanlerhrdap narapidana yang bersifat mergayomi masy.;akai darigangguaD_kejahatan sekaligus mengayomi para nara pidana yangtersesat dan memberi bekal- hidup bagi narapidana setelahlembali ke dalam masyarikat. ' l

_, Sedangkan dalam pasal I point I Undang_UndangNomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pemasyarakataiadalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaanpemasyarakatan berdasarkan system, kelembagMn dan carapembinan dalam tata peradilan pidana.

Pemasyarakatan sendiri adalah bagian dari tata peradilanpidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan nampidana. anakNegara dan bimbingan kl ien pemasyarakatan yang di laksanakansecara terpadu (dilaksanakan bersama-sama denqaD semuaapaml penegak hukum) dengan rujuan agar mer;la setelal lmenjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakatyang balK.

. System pemasyarakatan mengharuskan dirubahnyapenjara menjadi lembaga pemasyarakatan (LAPAS), karenadengan begitu pembinaan terpidana berdasarkan SistemPemasyarakatan dan preses pemasyarakatan dapat terwuiud.

- "R A{hmad S ScmrdrpEdJa dM Ront, Armda\m,td, Sakn?emqdrrard Indon.ri_ B'mclp'l.. Bedung. teqo.htm lqe- D.prn mfl krnat'mM R.pubttltndonqta, pota penb,tuanNdrdpi.lana/tohamn, t^un t990.htn.6

WICAIII PARA ANTA

Secara implicit menyatakan bahwa system p€masyarakatandilaksanakan berdasarkan asas pengayoman,persamaanperlakuan dan p€layanan pendidikan, penghormatan harkat danmartabat manusi4 kehilangan kemerdekaan merupakan satu_satunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengankeluarga dan orang-orsngtertenlu.

Syst€m Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaanterpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan m€mandangterpidana sebagai mahluk Tuhan, individu dan sekaligus anggotamasyarakat. Dalam membina terpidans dikembangkan hidupkejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyamkatan dandalam p€nyelcnggaraarmyu! mengikutsertakafl secara langsungdan tidak m€lepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujudserta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehiduPannyadan pembataszm kebebasan bergerak s€rta pergaulannya denganmasyarakat di luar lrmbaga disesuaikan dengan kemajuan sikapdan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani.Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas darilembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembalidenean baik.'"

Apabila bekas narapidana pada saat kembali kemasyarakat, namun masih tetap melakukan tindak pidana danmenimbulkan keresahan di masyarakat maka hal ini bemrti polapembinaan yang dilaksanakan b€lum optimal. Terlepas darifaktor lain yang menjadi penyebab dari pengulangdn tindakpidana, namun tetap m€rupakan tugas dari Pemasyaraktan untukmengintegrasikan nampidana ke masyarakat. Seperti yangtertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa :Pasat 2; berisi bahwa system p€masyamkatan diselenggarakandalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agarmenjadi manusia seutuhnya, m€nyadari kesalahan, memperbaikidiri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterimakembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktifberperan dalampembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yangbaik dan bertanggung jawab.

Pasal 3: berisi bahwa sistem Pemasyarakatan berfungsimenyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat

q rbid, hlm. t9-2oo

mAc nA PAnAnAff E

berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapatberperan kembali sebagai anggota masyarakal yang bebas janoenanggungJawab.

. Tujuan Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalamrangka meml,entuk Warga Binaan pemasyarakatan agar menjadimanust t seuruhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diridan lidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapar diterirnaKemDaI otell trngkungan masyarakat. dapat aktifberperan dalampembangunan dan dapat hidup secara w6jar sebagai warga yangoarK oan Denanggung lawab.

, . System pemasyarakatan berfungsi menyiaplan wargaornaan pemasyarakalan agar dapat berintegrasi secara sehardengan masyarakat, sehingga dapat berp€ran kembali sebaqai3nggotl masyarakal yang bebas dan benanggungjawab.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) m;rupakan sualulembaga.Jang dahulu dikenal sebagai rumah penjara. yaknitempat dimana orang-orang yang telah dijaluhi pidana denganpidana-pidana tertentu oleh hakim. Selain itu.luga merupaianlempal untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anakoroiK pemasyarakatan.

LAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatanyang menarnpung, merawat dan membina narapidana. sepertite lah - d ijelaskan bahwa pemberian sebutan yang baru kepadallTah

penjarl sebagai Lembaga Pemasyaiakaian ho. japatdrduga...erat hubungannla dengan gagasan Sahardjo uniukmenjadtkan tembagalembaga pemasyarakatan itu bukan sajasebagai tempat untuk semata-mata memidana orang , melaink;njuga sebagai tempat untuk membina atau mendidili orang_orangl€rpidana, agar mereka itu setelah selesai manjalankan-pidanimereka,

. mempunyai kemampuan unruk menyesuaikan dirioengan-

.(ehtdupan di luar Lembaga pemasyarakan sebagaiwarga.Negara yang baik dan taal pada hukum yang berlaiu.Lebih jelasnya Sahardjo dalam bukunya Lamintang mengatakanbahwa.: ' tujuan dari pidana penjara yairu disimpingmenrmbutkan

. ras:t derita pada terpidana karena hilangnyikemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar benibat,mendtdtk ra agar menjadi seomng anggota masyarakar sosialis

wlCAIA PAMIIIA8TA

Indonesia yang berguna atau dengan perkataan lain, tujuan dari

"iJ""" o""i*"'ir" "i"t"tt

p"t"ryu."kul- "")ilal ini sesiuai dengan ya;g dijelaskan dalam Pasal I ayat I UU

No.l2 Talun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa : "Lembaga

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lempat

untuk melaksanalan pembinaan NaraPidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan".

C. PembinaanArti pembinaan dalam Peraturan Pemetintah Nomor 3l

Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga

Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut : pembinaan

adatah kep,iata; untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kePada

Tuhan Y-ang Maha Esa. inrelektual sikap dan perilaku'

orofessional,-kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak

didik pemasyarakatan.' Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang

diruiukan untuk memperbaiki dan meningka*an akhlak (budi

pekertil para .,.narpidana yang berada di LambaBa

Pemasyarakatan."'Pembinaan narapidana secara umum bertujuan agar

mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaiman yang

telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur

Dendekatan :a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka'b. Membina mereka agar mampu b€rintegrasi secara wajar di

dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga

Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyrkat)

setelah menjalni Pidannya.Pembinaan narapidana secara khusus ditujukan agar

selama masa pembinaan dan sesuadah selesai masa pidananya :

L berhasil memantapkan kembali harga diri dan kePercayaan

dirinya serta beFikap optimis akan masa dePannya'

2. berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan

untuk bekal m;mpu hiduP mandiri dan berpartisipasi dalam

k€giatan Pembangunan nasional

!' Lnanru,, Hu*n Pentte,tie' /'d'Erta Ami@ Banduns'

l984,h lm. l8 l' l l b id , h lm. l2

WACA}IA PANA AATA

L berhasil memiliki jiwa dan semangat lerhadap bangsa danNesara.

4. ber-hasil. memiliki jiwa dan semangar pengatdian rerhadapoangsa dan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 3l taiun 1999 tentangP,embinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasyarakataitwuP) mengatur program pembinaan WBp di LAPAS danpembrmbingan WBp oleh balai pemasyarakatan ditekankanpaoa J(egtatan pembinaan kepribadian dan pembinaanKemandtnan.

. . . Ry"n-g. lingkup pembinaan pada dasarnya dibagikedalam dua bidang yaitu :

a) pembinaan- kepribadian yang meliputi : pembinaan[esadaran beragama_ pembinaan kesadaran berbangsadan _ bemegara, pembinaan kemampuan intelektrial,pembinaan kesadaran hukum, pembinaan

_ nengintegrasikan diri dengan masyarakat.b) Pembinaan kemandiriari yang diberikan melalui

program-program keterampilan yang disesuaikano€ngan bat€tnya masing_masing.

.,,^^ ..Tlng.' dan tugas pembinaan pemasyarakalan lerhadapwt't-. o a*sanaKan secam terpadu dengan fujuan agar merekal?r"l!n

s.t"."' menialani pidananya. pembinaannya danDrmDtngannya da_pat menjadi warga masyarakat )ang baiL.

Petugas LAPAS wajib menghayati serta menqamalkanlugas-lugas_pembinaan pemasyara_katan dengan penuh Lnggungjawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaaipemasyarakatan yang berdayaguna, tepat guna dan berhasilguna,. p€tugas- harus memjliki kemampuan professional danIntegfltas moral,

P.ad1. ja-sTnya pelayanan, pembinaan dan bimbinganyang.perlu dilakukan oleh pethgas ialah memperbaiki tingiahraKu wLfl, agir tujuan p€mbinaan dapat dicapai.

Penbinaan dalam system pemasyarakakn silaksanakanoero:rsarKan asac :

|. pengayoman,2. persamaan perlakuan dan pelayanan.J. DenoKtkan-4. pembimbingan,5. penghormatan harkat dan martabat manusla-

TI'ACAIIA PA&WAATA

6. kchilangaI ke'nerdckaan rl]erupakan salu-salrrrlyapenderitaaD.

7. terjarninnya haL Lrntuk tetap berhuhungan dcrlgankeluarga dan orang-orang lenenl|l

Proses pembinaan sikeral melalui empal lahaP proses

pembinaan, nrasiIg-masing :l . tahap perlama,

terhadap setiap narapda yang dilempalkan di dalam LAPASdilakukan penelitian u[luk mengetahui segala hal lenlangdiri nara pidana. termasuk tenta'r8 apa s€bab nrereka telahmelakukarr pelanggaran. Pembinaan lahap ini disebut juSapembinaan tahap awal sebagai tahap Admisi Orientasi.dimana kegiatan nrasa pen8amatan, p€nelitian, daDpengenalan lingkunga|l. lermasuk melakukak kootrak sosialdengan sesame wBP darl Pelugas. hal irri unluk menentukaoperelcanaan pelaksanaan progra|n pembinaan k€pribadiandan kemaDd;rian yang waktunya dimulai pada saat yangbersangkutan berstatus sebagai narapidana samPai dcnganl/3 (s€pertiga) dari masa pidaoanya. Pembinaan Pada tahapini dilakukar dalarr LAPAS dao peogawasanrya

tahao kedua-jika proses pembinaan t€rhadap seorang narapidana itu lelahberlangsung selama-lamanya l/l dari rnasa pidang yairgseb€narnya, dan nrenuru( tim pcngamal pemasyarakatansudah dicapai cukup kemajuan, anlara lai[ nrenutrtiukankeinsyafan, perbaikan, disiplin dan paluh pada peraturan tatatertib yang berlaku di Lapas, wBP diberikan pembinaandengan beberapa kegiatan sena p€nenrpalan pos kerja, makakepada ya diberikan baoyak kebebasan dengan mernberikanlingkat pengawasan mediuo sccurity.tahap ketig6,jika proses penbinaan terhadap seorarlg laraPidana ilu lelahberlangsung % (selengnh) dari masa pldananya yangsebe[arnya, dan merrurut pendaPst tim pengamatpemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan baik sccarafisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan,WBP yang trrkelakuan baik, nrengikuti s€mua kegiatanserta tidak pernah melarggar tata tenib yang berlaku diLAPAS, naka wadah proses pembinaan di perluas denga[program asimilasi namun sebelumnya harus melengkapi

2 .

.1.

I waoAna PrmrARii-trEI

semua persyaratan administrative dan subtantif. SetelahmeleDgkqpi persyaratan WBP disidangkan dan akanmendapatkan SK asimilasi untuk mengikuti kegiatanintegrasi dengan masyarakat luar dengan prograrn asimilasi.Antara lain yakni bekerjr di luar Lapas, 6kan tetapipelaks&rannya tetap rnasih dibawah pengawasan danbimbingah petugas Lapas.

4. tahap keempat,jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana itu telahberlangsung 2/3 dari masa pidananya yang sebenarny. atausekurang-kurangnya sembilan bulan, kepada narapidanatersebut dap4t diberikan lepas bersyarat, yang penetapantentang pengusulannya ditentukan oleh tim pengamatpernasyarakatrm, pembbaan ini disebut pembinaan tahapaLhir yaitu kegiata[ berupa perencanaan dan p€laksanaanprogram integrasi yang dimulai sejak beraktimya tahaplaDjutan sampai dengan berakhimya masa pidana darinarapidana yang bersangkutan, p€mbinaan psda saat initerhadap nanpidana yang memenuhi syarat diberikan CutiMenjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat danpembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh BalaiPemasyarakatan (BAPAS) yang di sebur pembimbing klienoemasvarakatan.'"

C. PELAKSANAAN Pf,MBINAAI! WARGA BINAAN DILEMBAGA PEMASYARAKATAI{

System pemasyamkatarl sebagai salah satu bagian sarirangkaian system peradilan pidana teryadu sepertinya tetahdilaksanakan sebagai maDa mestinya oleh para pegawai Iapasdan Bapas sesuai dengan tru No. 12 tahun 1995 tent.n LdmbagaPemasyamkatan.

Namun sepertinya apa yang meojadi tujuan Lapasdengan program pembinaannya sebagai salah satu bagian darirangkaian system peradilan pidaru b€lum dapat mencapai sukses100 %, dimana pada saat warga binMn kemb.li ke masyaraLat,mereka dapat langsung beradaptasi dan tidak lagi melakukan

!r) Lmintang Op.Cn,h|m. t9l-192

E wAcAxAPtnAtttBI I

tindak pidana temyata masih sangat sulit diwujudkan denganmelihat masih adanya residivis.

Adanya residivis ini sebagai bukti bahwa tujuan datiproses pembinaan oleh Lapas b€lum b€rhasil sep€nuhnya,bahkan kalau diteliti l€bih lanjut janganktn residivis, paranarapidana yang disebut WBP juga yang masih berada dalamlingkungan Lap6s dan di bawah pengawasan Bap.s masih sajabanyak yang m€lakukan tindak pidam dengan b€rbagai alasan.Sepeni pencurial, narkotika, perkelahiat atart kekerasa[ danlain s€bagainya.

Kecenderungan meningkafiya tindak pidana yangdilakukan oleh Warga Binaa[ di dalam Lapas pada dasarnyadisebabkan oleh b€berapa faktor, yaitu fakor eksteren dan faklorrntem.

Fakor ekstem yaitu fakor dari luar diri si p€laku antaralain :a. Faldor lin*ungan ; lingkungan pergaulan sangat besar

pcngaruhnya terhadap p€mbentukan watakltepribadianses€oran8, yang kemudian menentukao sikap kebiasaantert€ntu. Walaupun s€seora[g tahu dan menyadari sesuatuitu tidak baik akan tetapi karena keadaan msupun kondisilingkungannya mengabaikan sanksi sebagai akibat daripelanggaran itu, maka individu tersebut akan tetaPmelakukan pelanggaran dan menganggap/nEmandangdngan atas akibat yang diperoleh dari p€rbuatan itu,s€hingga sering te.jadi pengulangan tindak pidana.

b. Faktor peluang; hal ini disebabkan karcna merosotnyadisiplin p€tugas p€ngamanan pemasyarakatan, polapembinaan yang kurang efektif diGrapkan dan tidakmengenai sasran yang diharapkan, kumngnya Pengetahuant€knis para petugas pemasyarakatan dan masih banyakpegawai yang belum mendapatka[ pendidikan dan p€latihansehingga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas.Ketidakdisiplinan dan kurangnya pengetahu.n yang dirnilikipaaa petugas di unit pelaksana teknis pemasyarakatan daPatmenyebabkan longgamya atau lemah[ya pengamanan didalam l,apas, dengan lemahnya p€ngamanan di dalam Lapasakan memunculkan potensi-potensi bagi WBP untukmelakukan tindak pidana.

c. Faktor kondisi bangurFn; hal ini disebabkan karena saranadan prssamna bangunan Irpas yang dimiliki saar ini

tmn PAnAmRr E

dirasakan sudah tidak lagi menunjang dalam prosespelaksanaan pembinMn.

Selain faktor ekstem, tindak pidana juga yerjadi karena faktorintem,antara'ain:l. faktr pendidikan ; dalam hubungannya dengan tingkah laku

kejahatan seseorang yang kurang pendidikannya menjadikurang dewasa dalam menenfukan suatu perbuatan yangbaik dan buruk.

2. fak'-or psikologis; merupakan sifat-sifat atau pembawan,karena sifat-sifat atau pembawaan seseomng akanm€mpengaruhi hidup seseorang.

3. faktor kesadaran; warga binaan sebagai seorang yang dibinajuga hendaknya mempunyai tingkat kesadaran yang tinggidelgan mulai menjalani pembinaan yang diberikan secaraserius, karena pdda prinsipnya pembinaan teruebut bergunabagi mereka, pembinaan tersebut bertujuan agar jika kelakwarga binaan telah selesai m€njalani pidananya akan lebihsiap berbaur dan dapat diterima kembali di lingkunganmasyamkat serta sadar untuk tidak kernbali melakukaktindak pidana dikemudian hari, pada akhimya warga binaandihampkan dapat turut serta memberikan kortribusinyadalam pembangunan bangsa.

Suatu upaya pembinaan akan efektifselain dilaksanakanoleh petugas yang bertanggung jawab, serta didukung dengansarana dan prasamna yang menunjang baik darijumlah petugasserta gedung sebagai tempat pembinaan. Kemudian pembinaanakan lebih mudah dilaksanakan jika didukung pula olehkesadaran dari warga binaan.

Upaya prev€ntif yaitu upaya atau langkah-langkah yangdilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidarta didalam Lapas, hal ini dilakukan dengan cara p€mbutan aturanyang dibuat dengan memperhatikan situasi, artinya pembuatansuatu peraturan antisipasi harus dapat mengikuti perkembangan,karena tidak dapat dipungkiri dengan seiring perkembanganjaman pola piker manusia juga akan ikut beradaptasi terhadaplingkungan begitu juga pada pola piker warga binaan.

Upaya refresifyaitu langkah yung diambil sebagai suatucara penindalan atau pemberian sanksi bagi warga binaan yangtelah melakirkan tirdak pidan di dalam l,apas, dan harus benar-benar memberikan efekjera pada pelaku.

v{AclIA PAn AnT

Pada dasamya prosedur langkah-langkah antisipasi yangdimiliki sekarang cukup baik, hanya saja dalam pelaksanaan dilapalgan kurang m€ndapat dukungan, baik datijunlah p€tugasyang kurang maupun sarana yang lidak menunjang.

Adanya oknum-oknum p€tugas yang tidakbenanggungiawab jug menjadi salah satu sebab langkahantisipasi yang ada sek rang kuranS efektif Untuk itu langkah-langkafi antisipasi hendaknya berdasarkan pada peraturan yangbaik yary sesuai serta didukung pula dengan jumlah petugasyang cukup.

tangkahJangkah lain yang dapat diambil adalah berupap€ningkatan frekuensi dari p€nggele.dahan terfiadap wargabinaan, baik ruangan/sel s€rta penggele-dahan tubuh, kemudiankewsspadaan p€tugas terhadap pembesuk juga harus lebihditingkatkan, selain pengawasan terhadap barang bawaan, atauakan tebih baikjuga diadakan p€nggeledahan tubuh.

Dari s€gi pembina.n s€bagai program gunamengantisipasi terjadinya tindak pidana harus lebihdiintensifkan dan waktunya harus l€bih dimaksimllkan,maksudnya dengan m€mberikan kesibukan pad warga binaanakan lebih dapat mengurangi jumlah waktu luang warga binaandan pada akhimya bukan tidak mungkin akan mengurangijumlah tindak pidana yang dilakukan oleh warga binan di dalamIrpas.

D. KESIMPUI.AN

Pembinatn yang dilakukan oleh Lapas, sampai saat initemyata kurang efekrif. Hal ini dapat terlihat dari banyakresidivis(p€ngulangan tindak pidana) yang disebabkan oleh duafaldor inlem dan ekstem. Seharusnya dengan dib€rlakukannyaUndang-Undang Nomor t2 tahun 1995 tentang Pemasyamkatandan p€nggantian nama dari Rurrah Penjara menjadi LembagaP€masysmkatan (Lapas), dapat menurunkan jumlah pelakutindak pidana temysta tidak efektif karena pelaku tindak pidanasemakin hari semakin meningkag dan banyak diantaranysresidivis.

Sehingga sarana dan prasarana yang dapatmensukeska[ preses pembinaan oleh Lapas menjadi semakinsulit untuk diciptakan, karena selain masih adanya oknum juga

|wrcxrlPAMfllRr E

temyata situasi dan kondisi yang tidak mendukung terwujudnyatujuan pembinaan oleh Lapas. Disamping itu juga walaupunaturan yang ada sudah baik tetapi kalau tidak didukung olehaparat penegak hukumnya maka aturan tersebut menjadi sia-sia.

Daftar Isi

Moeljatno, /rar-ajds Hukum Pidona, Bina Aksara,Jakarta, 1993.

Leden Marpaun& ,4.rds-Teo -paklih hulum pidana, SinarGrafika, Jakarta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-As.1s Huhrn pidana diIndonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.

R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita,Sistem Pemasyarakatan tndonesia, Bina Cipta, Bandung, 1990.

Departemen Kahakiman Republik Indonesia, poldP e m b i n aan N arap i d an a/ t a han an, talrr.)n | 990.

L^mintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico,Bandung, 1984.

WACAIIA PARAI'IARTA