12
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI sebuah paradigma baru dalam merencanakan dan mengimplementasikannya KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi yang diperkenalkan pada tahun 2004 merupakan pengganti paradigma pendidikan dalam hal pengembangan kurikulum yang berbasis isi atau konten. Salah satu sasaran perubahan ini adalah untuk menjembatani agar lulusan pendidikan tinggi dapat langsung diserap pasar kerja (industri) karena telah dianggap kompeten untuk bekerja. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Masih tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi mengisyaratkan ada yang salah dalam hal pemahaman dan penerapannya. Presentasi ini dikembangkan secara khusus untuk mencoba melihat paradigma pendidikan bertujuan kompetensi ini dari sisi yang berbeda, yaitu dari kacamata kebutuhan atau “demand” dari dunia kerja – sebagai pelengkap sekaligus pembanding dari berbagai pemahaman dan penjabaran mengenai kompetensi yang selama ini secara intensif disosialisasikan dan juga dikembangkan dari perspektif penyedia atau “supply”. Selamat menikmati ….. Institut Perbanas WWW.EKOINDRAJIT.COM PROF. RICHARDUS EKO INDRAJIT [email protected]

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI sebuah paradigma baru dalam merencanakan dan mengimplementasikannya

Embed Size (px)

Citation preview

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI sebuah paradigma baru dalam merencanakan dan mengimplementasikannya

KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi yang diperkenalkan pada tahun 2004 merupakan pengganti paradigma pendidikan dalam hal pengembangan kurikulum yang berbasis isi atau konten. Salah satu sasaran perubahan ini adalah untuk menjembatani agar lulusan pendidikan tinggi dapat langsung diserap pasar kerja (industri) karena telah dianggap kompeten untuk bekerja.

Namun kenyataannya tidaklah demikian. Masih tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi mengisyaratkan ada yang salah dalam hal pemahaman dan penerapannya.

Presentasi ini dikembangkan secara khusus untuk mencoba melihat paradigma pendidikan bertujuan kompetensi ini dari sisi yang berbeda, yaitu dari kacamata kebutuhan atau “demand” dari dunia kerja – sebagai pelengkap sekaligus pembanding dari berbagai pemahaman dan penjabaran mengenai kompetensi yang selama ini secara intensif disosialisasikan dan juga dikembangkan dari perspektif penyedia atau “supply”.

Selamat menikmati …..

Institut Perbanas WWWWWW..EEKKOOIINNDDRRAAJJIITT..CCOOMM PPRROOFF.. RRIICCHHAARRDDUUSS EEKKOO IINNDDRRAAJJIITT IINNDDRRAAJJIITT@@PPOOSSTT..HHAARRVVAARRDD..EEDDUU

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI 2004

Manajemen Perbankan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia disusun oleh industri dan kementrian teknis melalui serangkaian p r o s e s p e n d e f i n i s i a n k e b u t u h a n h i n g g a penyelenggaraan konvensi yang dihadiri oleh seluruh a s o s i a s i p e m a n g k u kepentingan dan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai a c u a n o l e h L e m b a g a Sertifikasi Profesi.

Pada dasarnya, terdapat banyak seka l i s tandar kompetensi kerja yang telah dikembangkan oleh industri, baik dalam l ingkungan nasional, regional, maupun internasional yang dapat diadopsi oleh siapapun yang membutuhkannya.

I n t i n y a a d a l a h b a h w a kompetensi harus dapat didefinisikan secara jelas agar dapat disusun strategi pencapa iannya sesua i dengan keinginan.

Teknologi Informasi Contohnya adalah standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang IT Auditor (dikeluarkan oleh ISACA dan ITGI), atau IT Project Manager (diperkenalkan oleh PMI dan GWU), atau IT Architect (dikembangkan oleh IASA dan TOGAF), atau Software Engineer (dibuat oleh SEI dan CMU), dan lain sebagainya.

Update

Perbanas melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) bertugas untuk menyusun SKKNI dari seluruh profesi yang dikenal oleh dunia perbankan dan keuangan nasional.

HARUS ADA STANDAR YANG DIACU

Manajemen Perbankan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia disusun oleh industri dan kementrian teknis melalui serangkaian p r o s e s p e n d e f i n i s i a n k e b u t u h a n h i n g g a penyelenggaraan konvensi yang dihadiri oleh seluruh a s o s i a s i p e m a n g k u kepentingan dan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai a c u a n o l e h L e m b a g a Sertifikasi Profesi.

Pada dasarnya, terdapat banyak seka l i s tandar kompetensi kerja yang telah dikembangkan oleh industri, baik dalam l ingkungan nasional, regional, maupun internasional yang dapat diadopsi oleh siapapun yang membutuhkannya.

I n t i n y a a d a l a h b a h w a kompetensi harus dapat didefinisikan secara jelas agar dapat disusun strategi pencapa iannya sesua i dengan keinginan.

Teknologi Informasi Contohnya adalah standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang IT Auditor (dikeluarkan oleh ISACA dan ITGI), atau IT Project Manager (diperkenalkan oleh PMI dan GWU), atau IT Architect (dikembangkan oleh IASA dan TOGAF), atau Software Engineer (dibuat oleh SEI dan CMU), dan lain sebagainya.

Prinsip 1

Perbanas melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) bertugas untuk menyusun SKKNI dari seluruh profesi yang dikenal oleh dunia perbankan dan keuangan nasional.

HARUS MEMAHAMI ANATOMI KOMPETENSI

Kompetensi Kerja Elemen Kompetensi

Bagian terkecil atau atom dari kompetensi disebut atau diistilahkan sebagai “elemen kompetensi”, yaitu sebuah pernyataan kapabilitas yang menggunakan kata kerja performatif agar dapat dengan mudah diukur tingkat pencapaiannya.

Indikator Unjuk Kerja Adalah suatu ukuran yang dipergunakan untuk memastikan ketercapaian kompetensi seorang individu. Indikator ini harus didefinisikan sedemikian rupa sehingga selain mudah dilakukan pengukurannya, juga menggambarkan tingkat kehandalan pencapaian kompetensi seseorang (akurasi dan presisi). Jika kurang akurasi maka dibutuhkan latihan; sementara jika kurang presisi dibutuhkan ‘jam terbang’ yang lebih.

Prinsip 2

Dalam Taksonomi Bloom telah diperkenalkan daftar kata kerja performatif yang dapat dipergunakan untuk mendefinisikan elemen kompetensi yang ingin dicapai dan dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya.

Kluster dan Okupasi

Kluster merupakan pengelompokkan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan fungsi tertentu (jabatan f u n g s i o n a l ) s e m e n t a r a o k u p a s i m e r u p a k a n pengelompokkan kompetensi yang melekat pada sebuah jabatan/profesi struktural tertentu (jabatan struktural).

HARUS MEMIMIKKAN DUNIA KERJA

Lingkungan Kerja Suasana Kelas

Interaksi antara peserta didik dengan dosennya harus sedapat mungkin membawa suasana pada terciptanya sebuah lingkungan yang menyamai dunia kerja dimana di dalamnya terdapat interaksi intensif, diskursus berkualitas, komunikasi kontekstual, dan lain sebagainya.

Model Pembelajaran Dalam konteks ini, metode mengajar belajar konvensional biasanya sudah ditinggalkan – diganti dengan menitikberatkan pada kesempatan siswa untuk mempelajari studi kasus, membangun kerjasama tim, mengikuti kompetisi/simulasi bisnis, memaparkan ide-ide inovatif, mengembangkan ilmu secara mandiri, melaksanakan pembelajaran jarak jauh (e-learning), dan lain sebagainya.

Prinsip 3

Ruang dan suasana kelas maupun laboratorium harus d i k e m b a n g k a n s e d e m i k i a n r u p a s e h i n g g a merepresentasikan lingkungan kerja, sehingga peserta didik dapat memperoleh gambaran apa yang terjadi di dunia nyata. Hal paling mudah dilaksanakan adalah dengan merubahan tatanan kelas, dari yang bersifat teatrikal konvensional menjadi berbagai bentuk seperti yang kerap ditemui di kantor-kantor komersial seperti lingkaran, U-shape, berhadap-hadapan, dan lain-lain.

Tenaga Pendidik

Dosen atau tenaga pendidik harus mengetahui apa yang ada di pikiran seorang direktur, manajer, supervisor, atau praktisi industri dalam menjalankan sebuah kegiatan atau aktivitas pekerjaan di industri yang berkaitan sehingga dapat menjalankan berbagai skenario “role play”.

HARUS MELATIH SISWA HINGGA KOMPETEN

Latihan… Latihan… Prinsip

Setiap individu memiliki kemampuan belajar, memahami, mencerna, menyerap, dan mempraktekkan yang berbeda-beda – sehingga merupakan tantangan bagi dosen untuk membuat masing-masing dari mereka menjadi kompeten dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda.

Teknik Pembelajaran Di sinilah seorang dosen benar-benar dituntut untuk menjadi seorang fasilitator sekaligus pelatih (coach) yang baik, karena harus membuat suatu suasana mengajar-belajar yang mengarah pada tercapainya kompetensi siswa. Dalam hal ini, seorang dosen dapat menghadirkan pihak-pihak lain yang dapat membantu tercapainya kompetensi siswa sesuai dengan bidang yang ditekuni.

Prinsip 4

Untuk menjadikan seseorang menjadi individu yang komepten, yang bersangkutan harus secara aktif melakukan latihan berkali-kali sampai memenuhi indikator unjuk kerja yang ditetapkan – tanpa mengenal usia, waktu, dan biaya.

Di sinilah terdapat paradigma “mahasiswa tidak bisa menunggu” apa yang akan disampaikan dosen, melainkan yang bersangkutan harus secara aktif melakukannya agar bisa mencapai tahapan yang dikatakan sebagai “kompeten” dengan berbagai cara.

Spektrum Nilai

Dalam konteks kompetensi tidak dikenal sistem “spektrum nilai” – karena seseorang hanya akan dikategorikan menjadi dua macam, yaitu individu yang KOMPETEN atau yang belum/TIDAK KOMPETEN, sehingga harus diubah metoda penilaian atau evaluasinya.

HARUS MENGGUNAKAN PENDEKATAN TERPADU

Makna Kompetensi Alur Pembelajaran

Bayangkan jika seorang instruktur harus mengajarkan siswa-siswanya agar pandai berenang atau pandai naik sepeda. Pencapaian kompetensi akan sangat lambat dan cenderung mustahil jika dilakukan secara bertahap melalui proses yang bersifat teoritis dahulu baru praktek (sekuensial). Proses baru akan berhasil apabila dilakukan metoda pelatihan yang terintegrasi dimana secara perlahan-lahan instruktur mengajak siswanya untuk langsung masuk ke kolam renang atau mengendarai sepeda untuk belajar melalui perpaduan antara pengetahuan, pengalaman (experience), keterampilan dan eksperimen. Contoh lain adalah jika ingin menanamkan kompetensi kepemimpinan dalam diri seorang peserta didik, maka yang bersangkutan harus pernah mendapatkan kesempatan memimpin sekelompok komunitas secara nyata.

Manajemen Mata Kuliah Dalam konteks ketuntasan pencapaian kompetensi di perguruan tinggi, dapat dilakukan berbagai metode klusterisasi mata kuliah, dimana ada pencapaian kompetensi per-mata kuliah atau per-kelompok mata kuliah atau per-sub mata kuliah atau bahkan per-pertemuan tatap muka.

Prinsip 5

Terjemahan bebas kompetensi adalah “kemampuan seorang individu dalam melakukan suatu tugas pekerjaan tertentu dengan baik”.

Kompetensi bukanlah merupakan “gabungan” eksklusif antara pengetahuan (kognitif), keterampilan (psiko-motorik), dan sikap kerja (afektif) – namun seorang yang kompeten pada bidang tertentu memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pekerjaan yang digelutinya (inklusif-integratif).

HARUS ADA MEKANISME UJI KOMPETENSI

Uji Kompetensi Bentuk Evaluasi

Setiap peserta uji harus melakukan suatu “performance” atau memperlihatkan keterampilannya dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu di hadapan “asesor”.

Asesor yang dimaksud di sini seharusnya bukanlah dosen atau instruktur yang mengajari atau melatih peserta didik yang bersangkutan karena akan terjadi “conflict of interest” melainkan harus dari pihak independen yang menguasai atau tahu benar mengenai kompetensi yang diujikan.

Pada akhirnya, asesor akan memberikan hasil evaluasinya kepada dosen atau perguruan tinggi yang bersangkutan untuk d i te tapkan apakah yang bersangkutan telah dinilai memiliki kompetensi yang diujikan atau tidak.

Manajemen Ujian Agak sulit menjalankan uji kompetensi dimaksud secara masif, karena setiap peserta didik harus diuji secara individu oleh asesor. Oleh karena itulah perlu dilakukan manajemen ujian yang efektif namun efisien bagi seluruh pihak sehingga dapat tercapai terlaksananya proses evaluasi yang diinginkan.

Prinsip 6

Uji kompetensi adalah suatu proses evaluasi pencapaian kompetensi oleh seorang individu dengan melihat apakah yang bersangkutan telah mampu mencapai indikator unjuk kinerja yang telah ditetapkan per masing-masing elemen kompetensi yang diujikan.

Idealnya, uji kompetensi ini dilakukan dalam sebuah lingkungan atau suasana uji yang mendekati situasi sebenarnya dalam dunia industri – paling tidak lingkungannya memiliki komponen-komponen dan aspek yang sama dengan dunia nyata.

HARUS ADA PENGAKUAN KOMPETENSI

Sertifikat Kompetensi Ijazah vs. Sertifikat Karena ijazah pada hakekatnya merupakan tanda kelulusan, maka sifatnya adalah berlaku seumur hidup. Sementara untuk sertifikat bersifat sementara, karena kompetensi seseorang dapat pudar atau tidak relevan lagi akibat terjadinya perubahan atau dinamika kebutuhan industri – sehingga dokumen ini memiliki usia berlaku (misalnya 2, 3, atau 5 tahun). Untuk memperlihatkan bahwa yang bersangkutan tetap kompeten, maka dapat dilakukan proses re-sertifikasi, uji kompetensi, atau mengikuti program-program pemeliharaan kompetensi yang dirancang khusus oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Peran Pemerintah dan Industri Standar Nasional Pendidikan disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menjamin setiap satuan pendidikan memiliki kriteria minimum pencapaian mutu dalam 8 (delapan) aspek, yaitu: kompetensi lulusan, isi/konten, tenaga kependidikan, proses, sarana prasarana, pengelolaan, dan penilaian. Sementara standar kompetensi kerja dikembangkan oleh industri yang bersangkutan dengan kementrian terkait, dan uji sertifikasinya dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui LSP-LSP yang dibentuknya.

Prinsip 7

Seperti yang tertulis dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, pengakuan telah tuntasnya seorang peserta didik belajar dapat dinyatakan melalui penerbitan dua jenis dokumen, yaitu: ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.

Jika seorang peserta didik telah berhasil lulus dari suatu program studi tertentu maka akan memperoleh ijazah sebagai tanda pencapaian “kompetensi lulusan”. Sertifikat kompetensi diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi apabila yang bersangkutan lulus “uji kompetensi” (UU Ketenagakerjaan).

HARUS ADA SKEMA SERTIFIKASI

Skema Sertifikasi Dinamika Kompetensi Karena sifatnya yang dinamis, setiap perguruan tinggi yang ingin menerapkan KBK harus memiliki skema sertifikasi yang baku diterapkan di industri. Untuk Indonesia dapat mengacu pada skema sertifikasi yang telah dikembangkan oleh BNSP dimana perguruan tinggi berkesempatan menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Tingkat Satu (LSP-1) sejauh memenuhi sejumlah persyaratan yang berlaku, yaitu memiliki 5S: Standar, Skema, Sarana Prasarana, Sumber Daya, dan Surveilans.

Tantangan dan Peluang Dengan demikian paka lulusan perguruan tinggi tidak saja dibekali dengan ijazah, namun juga sejumlah sertifikat kompetensi sebagai bukti bahwa peserta didik telah menempuh program pembelajaran dimaksud dan telah kompeten di bidang yang digelutinya.

Disamping itu, alumni tersebut akan selalu kembali ke kampus apabila perguruan tinggi yang bersangkutan memiliki infrastruktur dan superstruktur untuk pemeliharaan dan pengembangan kompetensi yang bersifat dinamis tersebut, sehingga cita-cita “link and match” antara perguruan tinggi dengan dunia industri dapat tercapai.

Prinsip 8

NATIONAL$INDUSTRY$

GLOBALISATION$AGENDA$

COMPETITION$PHENOMENA$

INTERNATIONAL$AGREEMENT$

WORKFORCE$MARKET$

NATIONAL$REFORM$

EMPOWEREMENT$STRATEGY$

POLICY$AND$REGULATION$

ECONOMY,$SOCIAL,$and$POLITICS$

SKKNI$

External)Forces)

Internal)Forces)

LSP$LSP$LSP$

TUK$ TUK$ TUK$ TUK$

TRAINING$CENTER$

LEARNING$CENTER$

endorse'license'and'monitor'

accredit''and'monitor'

cer.fy'and'administer'

support'and'prepare'

PROFESSIONAL$WORKERS$

HARUS ADA PANDUAN MANAJEMEN MUTU

Model Kemendiknas

Prinsip 9

Model Kemenaker

BSNP menetapkan

SK-KD

Kemendiknas menetapkan

Anatomi Format

BNSP menetapkan PANDUAN

5S

Kemenaker menetapkan Kompetensi

Kerja

1

PEDOMAN BNSP 103 Rev 1-2010

1 dari 22

PEDOMAN BNSP 217-2009

1 dari 8

Pedoman BNSP 301-Rev 1-2009

1 / 16

Badan Nasional Sertifikasi Profesi - BNSP

Draft Final

Pedoman Penyusunan Materi Uji Kompetensi 1 / 22

TERIMA KASIH

Institut Perbanas WWWWWW..EEKKOOIINNDDRRAAJJIITT..CCOOMM PPRROOFF.. RRIICCHHAARRDDUUSS EEKKOO IINNDDRRAAJJIITT IINNDDRRAAJJIITT@@PPOOSSTT..HHAARRVVAARRDD..EEDDUU

www.BSNP-indonesia.org

www.BNSP.go.id