lampiran i - Kementerian ATR/BPN

LAMPIRAN I

BERITA ACARA PELAKSANAAN RAPAT TKPRD

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PEMBAHASAN EVALUASI MUATAN TEKNIS RANPERDA

RTRW KABUPATEN NATUNA 2020-2040

16 JUNI 2020

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN EVALUASI MATERI MUATAN TEKNIS

RANPERDA RTRW KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 - 2040

Nomor : 003/ SA/ AAIJR;f.DA -riTRW IJA1UrJA / TARUNA NI/ 2. 020

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas Juni Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan Rapat Pembahasan Evaluasi Materi Muatan Teknis Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna melalui video conference. guna membahas masukan, saran dan catatan-catatan strategis yang sesuai dengan kebijakan dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar bagi Gubernur dalam memberikan Rekomendasi terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna untuk dapat diproses lebih lanjut oleh Menteri ATR/Kepala BPN guna mendapatkan persetujuan substansi.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, Ranperda RTRW Kabupaten Natuna perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masukan, saran dan catatan-catatan strategis yang diberikan oleh TKPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam matriks sebagaimana terlampir, agar dijadikan bahan penyempurnaan dan perbaikan Ranperda RTRW Kabupaten Natuna.

2. Perbaikan dan penyempurnaan tersebut akan disampaikan kembali kepada TKPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar bagi Gubernur untuk memberikan Rekomendasi.

3. Matriks saran dan masukan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 1� Juni 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANO DAN PERTANAHAN


Rapat TKPRD Muatan Teknis RTRW Kabupaten Natuna 2020

DOKUMENTASI

RAPAT TKPRD MUATAN TEKNIS RTRW KABUPATEN NATUNA

Hari/ tanggal : Selasa / 16 Juni 2020

Waktu : 09.00 WIB – selesai

Media : Aplikasi Zoom Meeting Conferencing



DLHK

Biro Pemerintahan


Perkim Provinsi Kepri

Pak Rudi Natuna


Pak Surat Mojo Perkim Natuna

Tim Rentaru Kab Natuna


BPPD Natuna

Bu Hilda Disperindag Provinsi Kepri


Pak Anggoro ESDM Kepri

Pak Wiwit DPUPP SDA Provinsi Kepri


Pak Riswandy, Taru Natuna

Diskominfo Natuna


DPMPTSP Natuna

BPPD Natuna


Hardi Nansyah

Pak Wan Evrizal Jakon DPUPP Provinsi Kepri


Disnakertrans Natuna

Pak Suherman Kadisdik Natuna


Bappeda Natuna


LAMPIRAN II

SURAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

PERIHAL TANGGAPAN HASIL RAPAT TKPRD PROVISI KEPULAUAN RIAU

11 AGUSTUS 2020

1

DRAFT RAPERDA REVISI

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA

TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NATUNA TAHUN

2011 - 2031

PERDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017-2037

MASUKAN PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

NATUNA

TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2017 – 2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Masukan Biro Hukum Prov. :

Agar mencantumkan lambang Burung Garuda pada Ranperda

- Masukan diterima

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan

perkembangan kebijakan strategis

nasional, provinsi, dan kabupaten, serta

dinamika internal di Kabupaten Natuna,

perlu dilakukan peninjauan kembali

terhadap sasaran Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011

– 2031;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26

ayat (5) Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupatendapat ditinjaukembali 1 (satu)

kali dalam 5 (lima) tahun;

c. bahwa Peraturan DaerahKabupaten

Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Natuna Tahun 2011 – 2031 sudah tidak

sesuai dengan Peraturan Perundang-

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan

ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2017 – 2037;

2




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

undangan dan belum dapat menampung

perkembangan kebutuhan pembangunan

dan investasi; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun

2020 – 2040.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang


Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18

ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1960

Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor

2013);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1974 tentang Pengairan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3037);


1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia (Lembaran Negara



Negara Nomor Republik Indonesia

3260);


1984 tentang Perindustrian

Masukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

Perlu ditambahkan konsideran

mengingat terkait kebijakan

perumahan dan permukiman

seperti: 1. Undang – Undang Nomor

1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

2. Permen PUPR No. 3

Tahun 2013 tentang

Persampahan

3. Permen PU Nomor 4

Tahun 2017 tentang

Sistem Pengelolaan Air

Limbah Domestik

(SPALD)


Penambahan Konsideran

mengingat/dasar hukum yaitu:

1. Undang – Undang

Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem

- Masukan diterima

- Masukan

diterima

3




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Nomor 4880);


tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

111, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4237);


tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025




Nomor 4700);


tentang Penataan Ruang (Lembaran


Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara



tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4739)

sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik


Tambahan Lembaran Negara



Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2014 tentang Perindustrian


Indonesia Tahun 2014, Tambahan




1999 tentang Kehutanan (Lembaran





yang telah diubah dengan Undnag-

Undang Nomor 19 Tahun 2004

tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-


tentang Kehutanan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik





2001 tentang Minyak dan Gas Bumi






Perencanaan

Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara

Republik

IndonesiaTahun 2004

Nomor 104; Tambahan

Lembaran Negara

Republik Indonesia

Nomor 4421)

2. Undang – Undang

Nomor 17 Tahun

2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka

Panjang Nasional

Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara

Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran

Negara Republik

Indonesia Nomor 4700)

3. Undang-Undang Nomor

44 Tahun 2007 tentang

Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas

Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2000

tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah

Pengganti

UndangUndang Nomor 1

Tahun 2000 tentang

Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan

4




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN


Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik





tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2007 tentang Perubahan atas


tentang Penetapan Peraturan Pemerintah


Tahun 2000 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas menjadi Undang-Undang




Nomor 4775);


tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik





tentang Pemerintah Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas

2002 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Riau



Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Negara Nomor 4237);


2004 tentang Jalan (Lembaran






2007 tentang Perkeretaapian




Republlik Indonesia Nomor 4722);


2007 tentang Penataan Ruang






2007 tentang Energi (Lembaran



Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor 4746);


2007 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-


Bebas menjadi Undang-

Undang (Lembaran

Negara Republik

Indonesia Tahun 2007

Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara

Republik Indonesia

Nomor 4775);

4. Peraturan Presiden

Nomor 13 Tahun

2012 tentang Rencana

Tata Ruang Pulau

Sumatera (Lembaran

Negara Republik

Indonesia Tahun 2012

Nomor 31);


Nomor 122 Tahun 2012

tentang Reklamasi di

wilayah Pesisir dan

Pulau- Pulau Kecil

(Lembaran Negara

Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 267);


Nomor 56 Tahun

2018 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional

(Lembaran Negara

Republik Indonesia


7. Penambahan dasar

hukum yakni Peraturan

Menteri Dalam Negeri


tentang Mekanisme

5




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN


tentang Pemerintah Daerah (Lembaran


Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara


11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik





2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara





Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik





2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut




Nomor 6345);

14. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Pulau

tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2000

tentang Penetapan Peraturan




Bebas menjadi Undang-Undang






2008 tentang Pelayaran (Lembaran






2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara (Lembaran Negara




4959);


2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara




5025);


2009 tentang Ketenagalistrikan


Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Daerah

8. Penambahan dasar

hukum yakni Peraturan

Menteri Dalam Negeri


tentang Mekanisme

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Daerah

9. Penambahan dasar

hukum yakni

Peraturan Daerah

Kabupaten Natuna

tentang RPJPD….

10. Penambahan dasar

hukum yakni

Peraturan Daerah

Kabupaten Natuna

tentang RPJMD….

6




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Sumatera (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);

15. Peraturan Presiden Nomor 122 tahun

2012 tentang Reklamasi di Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran


Nomor 267);

16. Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional (Lembaran Negara


107);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 03/PRT/M/2013 tentang

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana

Persampahan dalam Penanganan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita


Nomor 470);

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor

04/PRT/M/2017 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Domestik (Berita Negara


456);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

115 Tahun 2017 tentang Mekanisme

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Daerah (Berita Negara Republik






2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup






2010 tentang Cagar Budaya






2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil






Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas






2014 tentang Pemerintah Daerah



7




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

116 Tahun 2017 tentang Koordinasi

Penataan Ruang Daerah (Berita Negara


1854);

21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan

Kota (Berita Negara Republik Indonesia


22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2017-2037

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Nomor 43);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2011 Nomor 8); dan

24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2016 Nomor 7).



sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Undang-Undang


Perubahan Kedua atas Undang –


tentang Pemerintah daerah





22. Peraturan Pemerintah Nomor 68

Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam






Tahun 2006 tentang Jalan







Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran





telah diubah dengan Peraturan

8




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Pemerintah nomor 5 tahun 2011

(Lembar Negara Republik Indonesia







Bebas Bintan (Lembaran Negara




4758);




Bebas Karimun (Lembaran Negara




4759);


Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional






Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan


Indonesia Tahun 2009 Nomor 151



9




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN


Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang






Tahun 2010 tentang Penggunaan

Kawasan Hutan (Lembaran Negara




5112) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 61 tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010

tentang Penggunaan Kawasan Hutan






Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan

Tata Cara Peran Masyarakat Dalam

Penataan Ruang (Lembaran Negara




5160);


Tahun 2011 tentang Sungai


10




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN





Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan






Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta

Rencana Tata Ruang (Lembaran


2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran


5393);

35. Peraturan Presiden Nomor 87

tahun 2011 Tentang Rencana Tata

Ruang Kawasan Batam Bintan

Karimun (Lembaran Negara


Nomor 127);


Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Pulau Sumatera (Lembaran


2012 Nomor 31);


tahun 2012 Tentang Reklamasi di

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (Lembaran Negara Republik



11




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015 – 2019




Tahun 2016 tentang Program

Strategis Nasional (Lembaran Negara


Nomor 4);

40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum,

Permukiman, dan Perumahan Rakyat

No. 37/PRT/M/2015 tentang Izin

Penggunaan dan/atau Sumber Air;

41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum,

Permukiman, dan Perumahan

Rakyat No. 04/PRT/M/2016 tentang

Kriteria Penetapan Wilayah Sungai;

42. Peraturan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun

2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang

Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor

2);

43. Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor

SK.76/MenLHK-II/2015 tentang

Perubahan Peruntukan Kawasan

Hutan Menjadi Bukan Kawasan

Hutan Seluas 207.569 Ha,

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

12




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

seluas 60.299 Ha dan Perubahan

Bukan Kawasan Hutan Menjadi

Kawasan Hutan seluas 536 Ha di

Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KABUPATEN NATUNA TAHUN

2020-2040

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2017 – 2037

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, yaitu

Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan Pemerintahan Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Masukan Biro Hukum Prov.

1. Pasal 1 angka 5: Bupati adalah Bupati Natuna 2. Pasal 1 angka 2 dan 3

dihapus.

- Masukan diterima

13




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan

Riau.

3. Bupati adalah Bupati Natuna.

4. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Kabupaten adalah Kabupaten Natuna.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Natuna.

7. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut NKRI adalah Negara Indonesia.

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan,

ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di

dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan

kegiatan, dan memelihara kelangsungan

kehidupannya.

9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas

dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan/atau aspek fungsional.

10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi

utama lindung atau budidaya.

11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola

ruang.

12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata

ruang.

13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

14. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten

adalah arahan pengembangan wilayah yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai

tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten.

15. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau

yang karena jabatannya berkedudukan juga

sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi

Kepualuan Riau.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,

ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam

bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan

kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola

ruang.

8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses



9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan

geografis beserta segenap unsur terkait padanya

yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek

fungsional.

10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata

ruang.

14




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam

langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang

menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur

ruang, pola ruang, dan kawasan strategis

Kabupaten.

16. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan

sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis

memiliki hubungan fungsional.

17. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya

disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang

ditetapkan untuk mendorong pengembangan

kawasan perbatasan negara.

18. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat

PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi

untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau

beberapa kecamatan.

19. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya

disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan

atau beberapa desa.

20. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya

disingkat PPL adalah pusat permukiman yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang

meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan

pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori

dan jalan kabel.

22. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut RTRW

Provinsi adalah rencana tata ruang yang memuat

tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

wilayah, serta menetapkan kawasan-kawasan yang

harus dilindungi dan kawasan-kawasan yang dapat

dibudidayakan, termasuk di dalamnya kawasan-

kawasan produksi, kawasan permukiman, sistem

prasarana dan sarana serta wilayah-wilayah dalam

Provinsi yang akan diprioritas pengembangannya

dalam kurun waktu perencanaan.

12. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan

ruang pelabuhan berupa peruntukkan rencana tata

guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan

Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan

Pelabuhan.

13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama

lindung atau budidaya.

14. Kawasan lindung adalah wilayah yang berada

dengan fungsi utama melindungi kelestarian

lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam

dan sumber daya buatan.

15. Kawasan budidaya adalah wilayah yang berada

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas

dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

16. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang

mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial, dan kegiatan ekonomi.

17. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang

mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan

15




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

jalan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer

dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin

dalam hubungan hierarki.

23. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor

dalam sistem jaringan jalan primer yang

menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan

strategis nasional, serta jalan tol.

24. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem

jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota

provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar

ibukota Kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.

25. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem

jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan

nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan

ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan,

antar ibukota kecamatan, ibukota Kabupaten

dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan

lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan

sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan

strategis Kabupaten.

26. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi

melayani angkutan pengumpul atau pembagi

dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan

rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

27. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi

melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan

jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah

jalan masuk tidak dibatasi.

28. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang

menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam

kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan

kawasan perdesaan.

29. Subterminal adalah feeder atau pemberhentian

penumpang yang terintegrasi dengan terminal.

susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi.

18. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk

dan atau berada oleh pemerintah untuk

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

19. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang

bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan,

dan hasil hutan yang diselenggarakan secara

terpadu.

20. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati

yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak

dapat dipisahkan.

21. Hutan produksi, yang selanjutnya disingkat HP

adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokok memproduksi hasil hutan.

22. Hutan lindung, yang selanjutnya disingkat HL

adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut,

dan memelihara kesuburan tanah.

23. Hutan konservasi, yang selanjutnya disingkat HK

adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu,

yang mempunyai fungsi pokok pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

ekosistemnya.

24. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri

khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai

kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan

dan satwa serta ekosistemnya, yang juga

16




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

30. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau

perairan dengan batas tertentu yang digunakan

sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas

landas, naik turun penumpang, bongkar muat

barang, dan tempat perpindahan intra dan

antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,

serta fasilitas pokok, dan fasilitas penunjang

lainnya.

31. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang kemudian

disingkat PLTD.

32. Saluran Udara Tegangan Menengah yang

kemudian disingkat SUTM.

33. Gardu hubung atau yang juga disebut sebagai

gardu distribusi adalah bangunan gardu listrik berisi

atau terdiri dari instalasi Perlengkapan Hubung

Bagi Tegangan Menengah (PHB-TM), Trafo

Distribusi, dan Perlengkapan Hubung Bagi

Tegangan Rendah (PHB-TR) untuk memasok

kebutuhan daya listrik bagi para pelanggan baik

dengan Tengangan Menengah (TM 20kV) maupun

Tegangan Rendah (TR 220/380 V).

34. Serat optik (fiber optic) adalah saluran transmisi

atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau

plastik yang sangat halus, dan dapat digunakan

untuk mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke

tempat lain.

35. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang

dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan

ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang

untuk fungsi budidaya.

36. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara

ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh

perubahan di darat dan laut.

berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga

kehidupan.

25. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan

dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi

pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan,

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya.

26. Taman buru adalah kawasan hutan yang di tetapkan

sebagai tempat wisata berburu.

27. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH

adalah area memanjang/jalur dan atau

mengelompok, yang penggunanya lebih bersifat

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh

tanaman secara alamiah maupun yang sengaja

ditanam.

28. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah

yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri

dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran

komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau

kegiatan pendukung lainnya.

29. Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah

yang penataan ruangnya diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh sangat penting secara

nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan

dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang berada

sebagai warisan dunia.

30. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah

yang penataan ruangnya diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan.

31. Laut adalah perairan lepas pantai yang meliputi

17




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

37. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil

atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer

persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

38. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan

dengan fungsi utama melindungi kelestarian

lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya

alam dan sumberdaya buatan.

39. Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang

merupakan bagian dari kawasan lindung yang

mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan

ekosistem penyangga kehidupan untuk mengatur

tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,

mencegah intrusi air laut, dan memelihara

kesuburan tanah.

40. Kawasan resapan air adalah kawasan yang

mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan

air hujan yang berguna sebagai sumber air.

41. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian

pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk

dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus

meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

42. Sempadan sungai adalah ruang antara tepi palung

sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang

terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.

43. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik

oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

44. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas

dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,

permukaan, badan, dan dasar laut.

32. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia

beserta perairan kepulauan dan perairan

pedalamannya.

33. Wilayah pesisir adalah Daerah peralihan antara

ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh

perubahan di darat dan laut.

34. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau

sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer

persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

35. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil adalah suatu proses perencanaan,

pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar

sektor antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu

pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

36. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri

atas angkutan di perairan, kepelabuhanan,

keselamatan dan keamanan serta perlindungan

lingkungan maritim.

37. Angkutan di Perairan adalah kegiatan

mengangkut dan/atau memindahkan penumpang

dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

38. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan

jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang

dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut

penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

39. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan

untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan

ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang

18




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

45. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan

memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

46. Hutan produksi tetap adalah kawasan hutan

dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan

intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan

dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai

di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar

kawasan lindung.

47. Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan

dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan

intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan

dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai

antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan

174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan

hutan lindung.

48. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri

atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah

perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan

pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang

ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan

hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan

sistem agrobisnis.

49. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau

batubara yang meliputi penyelidikan umum,

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan

pascatambang.

50. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,

dan/atau barang, keselamatan dan keamanan

berlayar, tempat perpindahan intra-dan / atau antar

moda serta mendorong perekonomian nasional dan

daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang

wilayah.

40. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas

daratan dan/atau perairan dengan batas-batas

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan

kegiatan pengusahaan yang dipergunakan

sebagai tempat kapal bersandar, naik turun

penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa

terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi

dengan fasilitas keselamatan dan keamanan

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta

sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda

transportasi.

41. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat

digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut

dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di

laut atau di sungai.

42. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi

pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam

negeri dan internasional, alih muat angkutan laut

dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar,

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang,

dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan

dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

43. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang

fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut

dalam negeri, alih muat angkutan dalam negeri

dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal

tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan

antarprovinsi.

19




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka

waktu sementara.

51. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang

disediakan oleh masyarakat, pengusaha,

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

52. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki

fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk

pengembangan pariwisata.

53. Kawasan permukiman perkotaan adalah wilayah

yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial

dan kegiatan ekonomi.

54. Kawasan permukiman perdesaan adalah wilayah

yang mempunyai kegiatan utama pertanian,

termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan

susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi.

55. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah

wilayah yang ditetapkan secara nasional yang

digunakan untuk kepentingan pertahanan.

56. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok

orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,

dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah

lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

57. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif

masyarakat dalam perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

44. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang

fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut

dalam negeri, alih muat angkutan dalam negeri

dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi

pelabuhan utama dan pelabuhan penggumpul, dan

sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau

barang, serta angkutan penyeberangan dengan

jangkauan pelayanan dalam provinsi.

45. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas

daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-

batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan

yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan

bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan

pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

46. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas

kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau

tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan

naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar

muat.

47. Terminal Angkutan Jalan adalah pangkalan

kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk

mengatur kedatangan dan keberangkatan,

menaikkan dan menurunkan orang dan/atau

barang, serta perpindahan moda angkutan.

48. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di

luar Daerah lingkungan kerja dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang

merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk

melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha

pokoknya.

49. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) adalah

terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan

20




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

58. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang

selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan bersifat

ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung

pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai

fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi

penataan ruang di daerah.


pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan

untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan

usaha pokoknya.

50. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah

perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal

khusus yang digunakan secara langsung untuk

kegiatan pelabuhan.

51. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau

perairan dengan batas-batas tertentu yang

digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat

dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar

muat barang, dan tempat perpindahan infra dan

antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,

serta fasilitas pokok, dan fasilitas penunjang lainnya.

52. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah

perairan disekeliling daerah lingkungan kerja

perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk

menjamin keselamatan pelayaran.

53. Pusat Kegiatan Nasional, yang selanjutnya disingkat

PKN, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi

untuk melayani kegiatan skala internasional,

nasional, atau beberapa provinsi.

54. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disingkat

PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi

untuk melayani kegiatan skala provinsi atau

beberapa kabupaten/kota.

55. Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yang selanjutnya

disingkat PKSN, adalah kawasan perkotaan yang

berada untuk mendorong pengembangan kawasan

perbatasan negara.

56. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat

PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi

21




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau

beberapa kecamatan.

57. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara

dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum,

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca

tambang.

58. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut

WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral

dan tidak terikat dengan batasan administrasi

pemerintahan yang merupakan bagian dari tata

ruang nasional.

59. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja

yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia,

dan elektromagnetika.

60. Kelembagaan Penataan Ruang Daerah adalah

badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk

mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi

Kepulauan Riau dan mempunyai fungsi membantu

pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi

penataan ruang di Daerah.

61. Masyarakat adalah orang perseorangan,

kelompok orang dari berbagai kategori termasuk

masyarakat hukum adat, kelompok termarjinalkan

dan/atau rentan, korporasi, dan/atau pemangku

kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan

ruang.

62. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

22




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian,

pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum.

63. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang

berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk

melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara

lestari.

64. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif

masyarakat dengan memperhatikan akses,

partisipasi, keterlibatan dalam pengambilan

keputusan dan kesempatan dari berbagai kelompok

masyarakat untuk menikmati manfaat dari



Bagian Kedua

Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. acuan dalam pemanfaatan ruang/ pengembangan

wilayah Kabupaten;

c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan

pembangunan dalam wilayah Kabupaten;

d. acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten;

e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang

Kabupaten;

23




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam

penataan/pengembangan wilayah Kabupaten; dan

g. acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian Ketiga

Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Natuna mencakup wilayah yang secara geografis

terletak pada 1016’–7019’ LU (Lintang Utara) dan

105000’–110000’ BT (Bujur Timur) dengan luas

wilayah daratan kurang lebih 198.127 hektare.

(2) Batas-batas wilayah Kabupaten Natuna meliputi:

a. sebelah Utara berbatasan denganLaut Natuna

Utara

b. sebelah Timur berbatasan dengan Negara

Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten

Bintan; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten

Kepulauan Anambas.

(3) Lingkup wilayah Kabupaten Natuna meliputi:

a. Kecamatan Bunguran Timur;

b. Kecamatan Bunguran Timur Laut;

c. Kecamatan Bunguran Barat;

d. Kecamatan Bunguran Batubi;

e. Kecamatan Bunguran Selatan;

f. Kecamatan Bunguran Tengah;

g. Kecamatan Bunguran Utara;

h. Kecamatan Pulau Tiga;

i. Kecamatan Pulau Tiga Barat;

j. Kecamatan Pulau Laut;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi Kepulauan Riau

mencakup seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau

dengan luas keseluruhan sebesar 425.214,67 km2 yang

terdiri atas:

a. Daratan seluas 9.982,88 km2; dan

b. Lautan seluas 415.231,79 km2.

(2) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi terletak di antara

07019' Lintang Utara – 0040' Lintang Selatan dan 10303' –

110000' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah

perencanaan sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Laut China Selatan

b. Sebelah selatan : Provinsi Bangka Belitung dan

Provinsi Jambi

c. Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara

Malaysia, dan Provinsi Riau

d. Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi

Kalimantan Barat

(3) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi Kepulauan Riau

meliputi 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, terdiri atas:

a. Kabupaten Bintan;

b. Kabupaten Karimun;

c. Kabupaten Lingga;

d. Kabupaten Natuna;

e. Kabupaten Kepulauan Anambas;

24




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

k. Kecamatan Midai;

l. Kecamatan Suak Midai;

m. Kecamatan Subi;

n. Kecamatan Serasan; dan

o. Kecamatan Serasan Timur.

f. Kota Batam; dan

g. Kota Tanjungpinang.

Pasal 4

Materi muatan RTRW Kabupaten ini meliputi:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;

b. rencana struktur ruang;

c. rencana pola ruang;

d. penetapan kawasan strategis;

e. arahan pemanfaatan ruang; dan

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 3

RTRW Provinsi meliputi:

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah

provinsi;

b. Struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi pusat-pusat

kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem

jaringan prasarana lainnya;

c. Pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan

lindung, kawasan budidaya, dan pemanfaatan ruang laut;

d. Penetapan kawasan strategis provinsi;

e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;

f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi

sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan

disinsentif, serta arahan sanksi;

g. Hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan

ruang wilayah provinsi; dan

h. Kelembagaan Penataan Ruang Daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN

RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN

RUANG

Bagian Kesatu


Penyempurnaan pasal menjadi ”Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Natuna adalah Mewujudkan.....

- Masukan diterima

25




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Natuna adalah

mewujudkan ruang Kabupaten Natuna sebagai gerbang

utara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mandiri,

berdaya saing berbasis agrominawisata, migas, industri,

serta pertahanan dan keamanan dengan tetap menjaga

kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Daerah bertujuan untuk

mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera

melalui penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan

sebagai wilayah kepulauan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diperlukan kebijakan

penataan ruang kabupaten meliputi:

a. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat

mendorong pertumbuhan merata tanpa

mengesampingkan kondisi lingkungan di seluruh

wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya;

b. pengembangan sistem jaringan infrastruktur

transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya

air, dan lingkungan permukiman yang terintegrasi

dengan mempertahankan kondisi daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup;

c. pemanfaatan kawasan lindung yang efisien, serasi,

dan seimbang sesuai dengan kebutuhan

pembangunan dan kemampuan daya dukung

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, berupa kebijakan penataan ruang

wilayah provinsi yang meliputi:

a. Pengembangan keterpaduan pusat-pusat kegiatan;

b. Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan

transportasi kepulauan;

c. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;

d. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna

mendorong pengembangan ekonomi wilayah;

e. Mengembangkan zona dan kawasan industri berdaya

saing global;

f. Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun;

(pengembangan Kawasan Khusus)

g. Memelihara kelestarian wilayah kepulauan; dan

26




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

wilayah kepulauan;

d. pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya

dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan

dan meningkatkan keseimbangan ekosistem,

melestarikan keanekaragaman hayati,

mempertahankan dan meningkatkan fungsi

perlindungan kawasan, melestarikan keunikan

bentang alam, dan melestarikan warisan budaya

daerah;

e. pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada

sektor migas, sumber daya bahari, pertanian, dan

pariwisata;

f. pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan

dan keamanan; dan

g. percepatan perwujudan kawasan strategis sudut

pandang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan

hidup.

h. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan

negara.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

(1) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan yang

dapat mendorong pertumbuhan merata tanpa

mengesampingkan kondisi lingkungan di seluruh

wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya

meliputi:

a. menetapkan kawasan perkotaan sebagai pusat

pelayanan kawasan sesuai dengan kesatuan

fungsional pengembangan wilayah; dan

b. Menentukan hierarki pusat pelayanan berdasarkan

aspek perekonomian pulau-pulau kecil, konservasi

alam, dan kependudukan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan Kebijakan Pengembangan

Keterpaduan Pusat-Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a, berupa strategi yang meliputi:

a. Meningkatkan fungsi Pusat-Pusat Kegiatan Nasional

(PKN) dan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

b. Mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan

sentra-sentra produksi;

c. Mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan

antarpusat kegiatan dan wilayah hinterland; dan

d. Mendorong pengembangan pusat-pusat kegiatan di

wilayah perbatasan.

27




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

(2) Strategi pengembangan sistem jaringan infrastruktur

transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air,

lingkungan permukiman, yang terintegrasi dengan

mempertahankan kondisi daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup meliputi:

a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas

untuk menghubungkan antarpusat kawasan melalui

sistem jaringan transportasi antarmoda yang

terintegrasi;

b. mengembangkan sarana dan prasarana energi

serta menciptakan energi alternatif terbarukan yang

efisien dan ramah lingkungan;

c. mengembangkan sarana dan prasarana

telekomunikasi yang terjangkau seluruh wilayah;

d. mengembangkan sarana dan prasarana air baku

dan air bersih untuk mewujudkan ketersediaan air

bersih;

e. meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur

pemanfaatan sumber daya air serta mewujudkan

keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;

f. mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan

prasarana air limbah, penyediaan sistem

pengolahan air limbah yang komprehensif, dan

peningkatan kualitas pengelolaan air limbah

beracun dan berbahaya;

g. mengembangkan sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan di perkotaan dan pulau-

pulau kecil berpenghuni; dan

h. mengembangkan sarana dan prasarana jaringan

evakuasi bencana.

(3) Strategi pemanfaatan kawasan lindung yang efisien,

serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan

pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah

kepulauan meliputi:

Pasal 7

Untuk melaksanakan Kebijakan Mendorong Terbentuknya

Aksesibilitas Jaringan Transportasi Kepulauan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa strategi yang

meliputi:

a. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan secara

hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat

kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;

b. Integrasi sistem intermoda dan perpindahan antarmoda

di seluruh wilayah kepulauan;

c. Pengembangan rute-rute pelayanan moda transportasi

publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai

dengan intensitas aktivitas;

d. Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan

terminal umum, dan pelabuhan laut, sebagai simpul

transportasi; dan

e. Pembangunan jembatan penghubung antarpulau.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Kebijakan Pengembangan Sistem

Jaringan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf c, berupa strategi yang meliputi:

a. Pengembangan sistem jaringan energi;

b. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;

c. Pengembangan sistem jaringan sumberdaya air;

d. Pengembangan sistem jaringan air bersih;

e. Pengembangan sistem jaringan drainase;

f. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan

instalasi pegolahan lumpur tinja;

g. Pengembangan sistem jaringan limbah cair; dan

h. Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan

28




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

a. melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan

di kawasan resapan air, rawa, ruang sempadan,

dan daerah rawan bencana; dan

b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi

lingkungan hidup.

(4) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan

meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan

keanekaragaman hayati, mempertahankan dan

meningkatkan fungsi perlindungan kawasan,

melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan

warisan budaya daerah meliputi:

a. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia

yang dapat menimbulkan kerusakan;

b. mengembangkan ruang terbuka hijau;

c. melestarikan situs warisan budaya (peninggalan

budaya. dan lindung geologi;

d. pengalokasian ruang bagi kegiatan budidaya yang

diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berada di

dalam kawasan lindung; dan

e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang

menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang

berkembang di dalam dan di sekitar kawasan

strategis.

(5) Strategi pengembangan sektor ekonomi bertumpu

pada sektor migas, sumber daya bahari, pertanian,

dan pariwisata meliputi:

a. memanfaatkan kawasan hutan produksi untuk

perkebunan masyarakat;

b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk

menunjang produktivitas kawasan pertanian,

perkebunan, dan pertambangan sesuai dengan

kemampuan dan kesesuaian lahannya;

c. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya

berbahaya dan beracun terpadu.

Pasal 9

Untuk melaksanakan Kebijakan Pemanfaatan Potensi

Sumberdaya Alam Guna Mendorong Pengembangan

Ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf d, berupa strategi yang meliputi:

a. Pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor

kelautan dan perikan;

b. Pemanfaatan potensi sektor pertambangan mineral dan

migas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;

c. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan di wilayah

sentra produksi; dan

d. Mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan

kawasan pariwisata berbasis keunikan budaya, alam,

dan MICE (Meeting, Incentive, Conferrence and

Exhibition).

Pasal 10

Untuk melaksanakan Kebijakan Mengembangkan Zona dan

Kawasan Industri Berdaya Saing Global sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, berupa strategi yang

meliputi:

a. Mengembangkan klaster industri berbasis produk

unggulan dan kompetensi inti daerah;

b. Menyiapkan sarana penunjangg kegiatan industri

berbasis teknologi modern; dan

c. Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan industri

pengolahan komoditi unggulan di sentra-sentra

produuksi.

Pasal 11

29




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan

daya saing dan perekonomian masyarakat;

d. mengembangkan infrastruktur yang mendukung

pengembangan sektor perikanan;

e. mengembangkan industri pariwisata dan migas

yang mendorong peningkatan investasi kawasan,

usaha kecil menengah, dan penciptaan lapangan

kerja;

f. mengembangkan destinasi atau daya tarik

pariwisata yang diikuti dengan peningkatan iklim

usaha serta pemasaran pariwisata; dan

g. menjaga kondisi lingkungan hidup serta daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(6) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi

pertahanan dan keamanan meliputi:

a. mengembangkan dan mensinergikan

pengembangan kawasan pertahanan dan

keamanan dengan kawasan budidaya di sekitarnya

secara selektif; dan

b. melestarikan dan menjaga garis pantai pulau-pulau

terluar.

(7) Strategi percepatan perwujudan kawasan strategis

sudut pandang ekonomi, sosial budaya, dan

lingkungan hidup meliputi:

a. memanfaatkan sumber daya alam migas dan

bahari sebagai sektor potensial secara optimal dan

berkelanjutan;

b. mengembangkan kawasan peruntukan industri

dalam mendukung industri minyak dan gas maupun

industri lainnya; dan

c. mengembangkan kawasan agrominawisata untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan,

dan Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f,

berupa strategi yang meliputi:

a. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana

pendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas;

b. Mengembangkan daerah-daerah di luar Kawasan Batam,

Bintan, dan Karimun dalam rangka untuk mendukung

kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas; dan

c. Mensinergikan pemanfaatan ruang antara Kawasan

Perdagangan Bebas Batam Bintan Karimun dengan

kawasan di sekitarnya

Pasal 12

Untuk melaksanakan Kebijakan Memelihara Kelestarian

Wilayah Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf g, berupa strategi yang meliputi:

a. Mempertahankan fungsi kawasan lindung dalam rangka

memelihara keseimbangan ekosistem;

b. Mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan

mangrove;

c. Menetapkan dan mempertahankan kelestarian

sumberdaya dan keanekaragaman ekosistem kelautan;

d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian wilayah

konservasi;

e. Mengembalikan kualitas lingkungan pada kawasan yang

sudah mengalami degradasi;

f. Mewujudkan kawasan yang berfungsi lindung dalam

kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 20% (dua

puluh persen);

g. Penataan dan pengendalian kawasan reklamasi pantai;

30




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

dan

h. Mengembangkan kegiatan budidaya yang

mempertimbangkan mitigasi bencana dan memiliki

adaptasi lingkungan di kawasan rawan bencana.

Pasal 13

Untuk melaksanakan Kebijakan Peningkatan Fungsi

Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, berupa strategi yang

meliputi:

a. Mendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara;

dan

b. Mengembangkan kegiatan budidaya yang selektif pada

kawasan perbatasan dan sekitarnya.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Rencana struktur ruang meliputi:

a. Sistem perkotaan; dan

b. Sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

(1) Struktur ruang wilayah provinsi disusun berdasarkan

kebijakan dan strategi penataan ruang.

(2) Struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Pusat-pusat kegiatan;

b. Sistem jaringan prasarana utama; dan

c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

31




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Bagian Kedua

Sistem Perkotaan

Pasal 9

(1) Sistem perkotaan Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(2) Pusat Kegiatan Strategis Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN

Ranai.

(3) Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

a. PKL Serasan di Kecamatan Serasan dengan

fungsi pusat permukiman serta distribusi hasil

pertanian, perkebunan dan perikanan,

perdagangan skala lokal, dan simpul transportasi

regional;

b. PKL Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat

dengan fungsi pusat pusat permukiman serta

distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan

perikanan, perdagangan skala lokal, dan simpul

transportasi regional;

c. PKL Pulau Tiga di Kecamatan Pulau Tiga dengan

fungsi sebagai pusat pusat permukiman serta

pengembangan sentra perikanan, pendukung

pengembangan wisata bahari, dan simpul

pelayanan transportasi laut regional; dan

d. PKL Midai di Kecamatan Midai dengan fungsi

sebagai pusat pusat permukiman serta koleksi

Bagian Kedua

Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 15

(1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);

b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan

d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan Kawasan Perkotaan Batam.

(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi Kawasan Perkotaan Tanjungpinang, Daik

Lingga, Dabo – Pulau Singkep, Tarempa, dan Tanjung

Balai Karimun.

(4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi Kawasan Perkotaan Batam, Ranai, dan Tarema.

(5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi Kawasan Perkotaan Tanjung Batu, Moro, Meral,

Bandar Seri Bintan, Tanjung Uban, Kijang, Letung,

Tebangladan, Sedanau, Serasan, Senayang, Pancur,

Tambelan, Midai, dan Pulau Tiga.

(6) Arahan pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

32




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan

perkebunan, simpul pelayanan transportasi laut

regional, dan pendukung pengembangan wisata

bahari.

(4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c merupakan pusat permukiman

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan

meliputi:

a. PPK Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;

b. PPK Batubi Jaya di Kecamatan Bunguran Batubi;

c. PPK Cemaga di Kecamatan Bunguran Selatan;

d. PPK Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut;

e. PPK Subi di Kecamatan Subi;

f. PPK Tanjung di Kecamatan Bunguran Timur Laut;

g. PPK Air Nusa di Kecamatan Serasan Timur; dan

h. PPK Tanjung Kumbik Utara di Kecamatan Pulau

Tiga Barat.

(5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. PPL Seluan Barat di Kecamatan Bunguran Utara;

b. PPL Binjai di Kecamatan Bunguran Barat;

c. PPL Selaut di Kecamatan Bunguran Barat;

d. PPL Setengar di Kecamatan Bunguran Selatan;

e. PPL Pulau Panjang di Kecamatan Subi;

f. PPL Pulau Kerdau di Kecamatan Subi; dan

g. PPL Batu Berian di Kecamatan Serasan.

(6) Sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) selanjutnya akan disusun Rencana

Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan peraturan

daerah meliputi :

a. PKL Serasan

b. PKL Sedanau

c. PKL Pulau Tiga

d. PKL Midai

33




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan sarana dan prasarana yang dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

a. sistem jaringan transportasi;

b. sistem jaringan energi;

c. sistem jaringan telekomunikasi;

d. sistem jaringan sumber daya air; dan

e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 16

Pengembangan sistem jaringan prasarana utama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b

meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan

transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

a. sistem jaringan transportasi darat;

b. sistem jaringan transportasi laut; dan

c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

a. sistem jaringan jalan; dan

b. sistem jaringan sungai, danau, dan

Paragraf Kesatu

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 17

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

a. Pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan

yang terdiri dari pengembangan jaringan jalan,

pengembangan jalan lingkar, pengembangan fly

over, pengembangan underpass, pengembangan

jalan bebas hambatan, pengembangan rencana

peningkatan jalan kolektor 1, dan pembangunan

jembatan antar pulau; dan

b. Pengembangan jaringan pelayanan terdiri dari

pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan

jalan, pengembangan jaringan angkutan sungai,

34




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

penyeberangan.

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi:

a. jaringan jalan; dan

b. terminal penumpang.

(3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a meliputi:

a. jaringan jalan nasional;

b. jaringan jalan provinsi; dan

c. jaringan jalan kabupaten.

(4) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a merupakan Jalan Kolektor Primer

satu (JKP-1. dan juga sebagai Jalan Strategis

Nasional (JSN. meliputi:

a. ruas jalan Selat Lampa – Sp. Sekunyam;

b. ruas jalan Sp. Sekunyam – Desa Cemaga;

c. ruas jalan Desa Cemaga – Sei Ulu;

d. ruas jalan Sei Ulu – Ranai (Sp. Lantamal);

e. ruas jalan Ranai – Sp. Tanjung;

f. ruas jalan Sp. Tanjung – Tanjung Datuk; dan

g. ruas jalan Tanjung Datuk – Teluk Buton.

(5) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b meliputi:

a. jaringan Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2)

sebagai berikut:

1. ruas jalan Bukit Leman – Trans Batubi;

2. ruas jalan Bandarsyah – Penagi;

3. ruas jalan Sp. Sekunyam – Pian Tengah;

4. ruas jalan Setengar – Teluk Depih;

5. ruas jalan Padang Angus – Cemaga; dan

6. ruas jalan Sp. Harapan Jaya – Sp. Bukit

Leman.

b. jaringan Jalan Kolektor Primer tiga (JKP-3)

sebagai berikut:

danau, dan penyeberangan serta pengembangan

jaringan jalur kereta api.

(2) Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas

pengembangan jaringan jalan arteri primer (JAP) dan

jalan kolektor 1 primer (JKP-1) yang statusnya ditetapkan

oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

dan pengembangan jaringan jalan lainnya yang

statusnya ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

(4) Pengembangan jalan lingkar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Ruas-ruas jalan lingkar di wilayah Kota

Tanjungpinang meliputi Sungai Nyirih – Madong,

Madong – Tanjung Lanjut, Tanjung Lanjut – Pinang

Marina, Batu Hitam – Pantai Impian, Mesjid Raya

Dompak, Mesjid Raya Pulau Dompak – Jembatan

Hang Lekir Pulau Dompak, dan Jembatan Hang

Lekir Pulau Dompak – Kelam Pagi.

b. Ruas jalan lingkar di wilayah Kabupaten Bintan

meliputi Simpang Tembeling – Kampung Mansur,

Simpang Lintas Barat (KM 16 Tanjung Uban) – Sp

Tembeling, Lintas Barat Lanjutan – Simpang Lintas

Barat (KM 16 Tanjung Uban), Jalan Nusantara (KM

14 Kijang/Vihara) – Lintas Barat Lanjutan, Lintas

Barat Lanjutan – Jalan Nusantara KM 23, Jalan

Nusantara – Kolong Enam dan Wacopek – Batu Licin

– Kolong Enam.

c. Ruas jalan antar pulau/antar lintas negara meliputi

Kampung Danai, Kabupaten Pelalawan, Pulau

Kundur – Pulau Belat, Pulau Papan – Pulau Lumut,

35




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

1. ruas jalan Sp. Tanjung – Sp. Bukit Leman;

2. ruas jalan Trans Batubi – Kelarik;

3. ruas jalan Batu Bayan – Cemaga;

4. ruas jalan Trans Batubi – Sebangkar;

5. ruas jalan Lingkar Serasan;

6. ruas jalan Padang Angus – Binjai;

7. ruas jalan Trans Batubi – Tg. Kudu; dan

8. ruas jalan Sp. Harapan Jaya – Padang

Angus.

(6) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c meliputi:

a. jaringan Jalan Kolektor Primer empat (JKP-4)

sebagai berikut:

1. ruas jalan Ranai Darat – Bandarsyah;

2. ruas jalan Bandarsyah – Kantor DPRD;

3. ruas jalan Pramuka;

4. ruas jalan Kelarik – Gunung Durian;

5. ruas jalan Kelarik Utara – Air Mali;

6. ruas jalan Lingkar Pulau Tanjung Kumbik

(Desa Pulau Tiga – Desa Setumuk);

7. ruas jalan Lingkar Pulau Tanjung Kumbik

(Desa Pulau Tiga – Desa Selading);

8. ruas jalan Lingkar P. Sedanau;

9. ruas jalan Pelabuhan – P. Maros;

10. ruas jalan Limau Manis – Simpang Ceruk;

11. ruas jalan Gunung Lintang – Harapan Jaya;

12. ruas jalan Sekalong – Limau Manis;

13. ruas jalan Tegul Lapek – Batu Sisir;

14. ruas jalan Sebintang – Batu Bayan;

15. ruas jalan Pian Padang;

16. ruas jalan Binjai – Pelabuhan Tanjung

Bayan;

17. ruas jalan Kelarik – Hulu Segeram;

18. ruas jalan Lingkar Pulau Sabang Mawang

Pulau Parit – Pulau Karimun, Pulau Karimun Anak –

Pulau Kukup (Malaysia);

d. Ruas jalan lingkar timur Pulau Batam meliputi

Bandara Hang Nadim – Batam Center – Batu Ampar.

e. Ruas jalan lingkar Kota Batam meliputi Sekupang –

Batu Ampar, Sei Beduk – Batu Aji, dan Nongsa –

Batu Ampar.

f. Ruas jalan jembatan Batam – Bintan –

Tanjungpinang meliputi Tanjung Uban – Pulau

Pengujan – Tanjung Sebauk – Jalan Lingkar

Tanjungpinang.

g. Ruas jalan lintas Pulau Siantan meliputi Tarempa –

Rintis.

(5) Pengembangan flyover sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 huruf a meliputi :

a. Sp. Kabil – Sp. Jam (Jl. Jend Sudirman) di Kota

Batam.

b. Jl. Gajah Mada – Jl. Raja Haji Fisabilillah di Kota

Batam.

c. Jl. Raja Haji Fisabilillah – Jl. Laksamana Bintan di

Kota Batam d. Jl. Bandara (SP RSUP – Bandara

RHF) di Kota Tanjungpinang.

d. Tanjung Ayun Sakti (Depan Ramayana) –

Jembatan 1 Pulau Dompak di Kota Tanjungpinang

(6) Pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi : Ruas Batu

Ampar - Kawasan Industri Muka Kuning – Kawasan

Industri Tanjung Uncang; Simpang Empat Muka Kuning -

Bandar Udara Hang Nadim; Ruas Jalan Simpang Tiga

Bundaran Kabil – Jembatan Batam-Bintan (P. Batam – P.

Tanjung Sauh - P. Buau – P. Bintan); dan Ruas Jalan

Kawasan Industri Muka Kuning – Pulau Galang Baru.

(7) Pengembangan rencana peningkatan jalan kolektor 1

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :

36




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

(Desa Sabang Mawang Barat – Tanjung

Batang – Serantas);

19. ruas jalan Lingkar Pulau Sabang Mawang

(Desa Sabang Mawang Barat – Desa

Sabang Mawang);

20. ruas jalan Sei Setekan – Air Mali;

21. ruas jalan Pantai Sisi – Jermalik;

22. ruas jalan Lingkar Pulau Laut;

23. ruas jalan Tanjung Pala – Sekatung;

24. ruas jalan Bata Merah – Padang Angus;

25. ruas Sp. Lantamal – Penagi;

26. ruas jalan Air Raya – Kodim;

27. ruas jalan Lingkar Midai;

28. ruas jalan Simpang Sungai ulu – Harapan

Jaya;

29. ruas jalan Datuk Megat – Seminteh;

30. ruas jalan Teluk Buton – Sei Setekan;

31. ruas jalan Air Mali – Pelabuhan Kelarik;

32. ruas jalan Sp. Tiga Kantor Bupati – Sp. Tiga

Tapau;

33. ruas jalan Ranai – Puak;

34. ruas jalan Semedang – Batubi Jaya;

35. ruas jalan Lingkar Pian Tengah – Teluk

Buton;

36. ruas jalan Air Nusa – Pantai Sisi;

37. ruas jalan Tanjung Dayung Subi Besar;

38. ruas jalan Lingkar Subi Kecil;

39. ruas jalan Lingkar Pulau Panjang;

40. Ruas jalan Lingkar Pulau Seluan;

41. ruas jalan Teluk Depih – Selat Lampa;

42. ruas jalan Maros – Tuk Aye;

43. ruas jalan Binjai – Penarik;

44. ruas jalan Simpang Camat Batubi –

Pelabuhan;

Ruas Jalan Jembatan I Barelang – Tanjung Piayu –

Punggur; Ruas Jalan Patam Lestari – Jodoh; Ruas Jalan

Tiban – Tembesi; Ruas Jalan Batam Center – Nongsa;

(8) Pembangunan jembatan antar pulau sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :

a. Jembatan Pulau Batam - Tanjung Sauh, Jembatan

Tanjung Sauh – Pulau Buau – Pulau Bintan;

b. Jembatan Pulau Lingga – Pulau Selayar – Pulau

Lipan – Pulau Singkep;

c. Jembatan antar Pulau Lingga – Pulau Talas – Pulau

Mentutu – Pulau Benut Kecil – Pulau Benut Besar –

Pulau Gajah – Pulau Krakap – Pulau Bakung Besar

(Senayang) – Pulau Tapai; dan

d. Jembatan antar Pulau Senayang – Pulau Sebangka.

e. Jembatan Pulau Matak - Pulau Siantan- Pulau Bajau;

f. Jembatan Tanjungpinang – Pulau Dompak;

g. Jembatan Pulau Karimun – Pulau Parit - Pulau

Lumut – Pulau Papan - Pulau Belat – Pulau Kundur;

dan

h. Jembatan Pulau Bunguran - Pulau Sedanau

(9) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :

a. Pembangunan Ruang Lalu Lintas, Perlengkapan

Jalan, Terminal, fasilitas parkir umum, dan fasilitas

pendukung yang terdiri dari trotoar, lajur sepeda,

tempat penyeberangan Pejalan Kaki, Halte, dan/atau

fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia

usia lanjut.

b. Pengembangan simpul (terminal) di Provinsi

Kepulauan Riau yang terdiri dari:

1. Pengembangan terminal penumpang meliputi :

a. Pengembangan Terminal Type B di Kota

Tanjungpinang;

b. Pengembangan Terminal Type B di Kota

37




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

45. ruas jalan Segeram – Seminte;

46. ruas jalan Tanjung Kumbik Utara – Setumuk;

47. ruas jalan Setumuk – Selading;

48. ruas jalan Sededap – Teluk Labuh; dan

49. ruas jalan Simpang Kadur – Sekatung.

b. Jalan Lokal Primer (JLP. meliputi:

1. ruas jalan Ranai – Bandarsyah;

2. ruas jalan Mahligai – Batu Sisir;

3. ruas jalan Air Lakon – Sual;

4. ruas jalan Batu Ampar – Air Lakon;

5. ruas jalan Batu Hitam – Air Lakon;

6. ruas jalan Bumi Perkemahan;

7. ruas jalan Air Raya – Kantor Bupati;

8. ruas jalan Sual – Air Raya;

9. ruas jalan Gunung Air Makan – Sepempang;

10. ruas jalan Puak – Kompi C;

11. ruas jalan Batu Gajah – Air Bayan;

12. ruas jalan Lada Hitam;

13. ruas jalan Pulau Kambing;

14. ruas jalan Sepang – Selat Lampa;

15. ruas jalan Sedarat Baru – Batubi Jaya;

16. ruas jalan Lingkar Subi Besar;

17. ruas jalan Datuk Mahadi Subi Kecil;

18. ruas jalan Muh Kebun;

19. ruas jalan Pantai Sisi Pantai;

20. ruas jalan Padang Kurak – Sual;

21. ruas jalan Sebala;

22. ruas jalan TPA Batu Sisir;

23. ruas jalan Menyur;

24. ruas jalan Ceruk – Sebadai Hulu;

25. ruas jalan Kramat – Sagusari;

26. ruas jalan Kelanga – Sebadai Hulu;

27. ruas jalan Setedung – Sebadai Hilir;

28. ruas jalan Ceruk – Kantor Camat;

Batam;

c. Pengembangan Terminal Type B di

Kabupaten Bintan; dan

d. Pengembangan Terminal Type B di

Kabupaten Karimun.

2. Pengembangan terminal barang dapat

dilakukan untuk melakukan kegiatan bongkar

muat barang, perpindahan intramoda dan

antarmoda angkutan barang, konsolidasi

barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat

parkir mobil barang dimasing-masing

kabupaten kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

c. Pengembangan Jaringan Trayek Antar

Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan angkutan masal

yang akan melayani Kota Tanjungpinang dan

Kabupaten Bintan.

(10) Pengembangan jaringan angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:

a. Pengembangan jaringan angkutan

penyeberangan berfungsi sebagai jembatan

bergerak yang menghubungkan antar pulau,

meliputi:

1. Jaringan angkutan penyeberangan lintas

Negara;


Provinsi;


Kabupaten/Kota; dan

4. Jaringan angkutan penyeberangan dalam

Kabupaten/Kota.

b. Pelabuhan penyeberangan sebagai prasarana

pendukung dari jaringan angkutan penyeberangan

meliputi :

38




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

29. ruas jalan Kelarik – Air Mali;

30. ruas jalan Pasir Laut;

31. ruas jalan Air Merah;

32. ruas jalan Air Buluh – SMA Cemaga;

33. ruas jalan Pantai Sisi;

34. ruas jalan Air Kicur – Perkemahan;

35. ruas jalan Simpang Ranai Darat –

Waterboom;

36. ruas jalan Simpang Man – Kantor Bupati;

37. ruas jalan Air Kumbik – Simp. Kuburan;

38. ruas jalan Air Raya – Kantor Bupati;

39. ruas jalan Air Kijang – Mahligai;

40. ruas jalan Simpang Polres – Air Raya;

41. ruas jalan Sebayar – Mahligai;

42. ruas jalan Simpang SMK YPKN – PLN Pring;

43. ruas jalan Simpang MAN – Padang Kurak;

44. ruas jalan Ranai Darat – RSUD;

45. ruas jalan Simpang MTS Relli – Sual;

46. ruas jalan Simpang Kodim – Embung

Sebayar;

47. ruas jalan Pinang Merah – Batu Sisir;

48. ruas jalan Sebadai Hulu – Selemam;

49. ruas jalan Air Seneh – Pantai Kukup;

50. ruas jalan Simpang Pian Padang – Pabrik

Es;

51. ruas jalan Simpang Lada Hitam – Batu

Gajah;

52. ruas jalan Teluk Surga;

53. ruas jalan Teluk Resak Jermalik – Pantai

Sisi;

54. ruas jalan Payak – Pantai Sisi; dan

55. ruas jalan Simpang Pantai Labu Silan.

c. Jalan lingkungan primer, meliputi:

1. ruas jalan Poros Tengah Gunung Putri;

1. Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur –

Batam

2. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban–

Kab. Bintan

3. Pelabuhan Penyeberangan Dompak –

Tanjungpinang

4. Pelabuhan Penyeberangan Parit Rampak –

Kab. Karimun

5. Pelabuhan Penyeberangan Jagoh (Dabo) –

Kab. Lingga

6. Pelabuhan Penyeberangan Penarik – Kab.

Lingga

7. Pelabuhan Penyeberangan Matak – Kab.

Anambas

8. Pelabuhan Penyeberangan Selat Beliah –

Kab. Karimun

9. Pelabuhan Penyeberangan Penagi – Kab.

Natuna

10. Pelabuhan Penyeberangan Tambelan – Kab.

Bintan

11. Pelabuhan Penyeberangan Sekupang – Kota

Batam

12. Pelabuhan Penyeberangan Siantan/Tarempa

– Kab. Anambas

13. Pelabuhan Penyeberangan Selat Lampah –

Kab. Natuna

14. Pelabuhan Penyeberangan Sebangka – Kab.

Lingga

15. Pelabuhan Penyeberangan Letung – Kab.

Kepulauan Anambas

16. Pelabuhan Penyeberangan Moro – Kab.

Karimun

c. Pengembangan jaringan angkutan sungai Resun

di Kabupaten Lingga.

39




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

2. ruas jalan Air Seneh;

3. ruas jalan Sungai Angu;

4. ruas jalan Air Kesung Subi Besar;

5. ruas jalan Batu Ampar – Air Kesung Subi

Besar;

6. ruas jalan Abu Bakar;

7. ruas jalan Binjai – Kem Bakar;

8. ruas jalan Tahu Karya – T5;

9. ruas jalan Bata Merah – T5;

10. ruas jalan Simpang SMA Bunguran Tengah

Desa Tapau;

11. ruas jalan T12 – Batu Sisir;

12. ruas jalan Limau Manis – SMP;

13. ruas jalan Kelarik Hulu – Belakang Gunung;

dan

14. ruas jalan Simpang Pelabuhan Perintis –

Simpang Batu Ampar Subi Besar.

d. Jalan lingkungan sekunder, meliputi:

1. ruas jalan Kp Dalam Harapan Jaya; dan

2. ruas jalan Pantai – Cemaga.

(7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Terminal tipe C di Kecamatan Bunguran Timur;

dan

b. Subterminal, meliputi:

1. Subterminal penumpang Kelarik di

Kecamatan Bunguran Utara;

2. Subterminal penumpang Teluk Buton di


3. Subterminal penumpang Selat Lampa di

Kecamatan Pulau Tiga;

4. Subterminal penumpang Binjai di

Kecamatan Bunguran Barat; dan

5. Subterminal penumpang Batubi di

(11) Pengembangan jaringan angkutan penyeberangan

sebagaimana dimaksud pada Ayat 8 huruf a tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak


(12) Rencana jaringan jalur kereta api sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :

a. Jaringan jalur kereta api perkotaan di Kota Batam

meliputi :

1. Jalur kereta api Batu Ampar - Bandara Hang

Nadim ;

2. Jalur kereta api Batam Center – Tanjung

Uncang; dan

3. Jalur kereta api Batu Ampar – Sekupang –

Tanjung Uncang; dan

4. Jalur kereta api Punggur – Batam Centre.

b. Jaringan kereta api yang menghubungkan Tanjung

Uban, Lagoi, Gunung Kijang, Kijang, dan

Tanjungpinang.

(13) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang sistem jaringan

transportasi darat berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan dimaksud.

40




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Kecamatan Bunguran Batubi.

(8) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. lintas penyeberangan; dan

b. pelabuhan penyeberangan.

(9) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada


a. lintas penyeberangan antar provinsi, meliputi

Dompak (Tanjung Pinang. – Tambelan – Sintete

– Serasan – Penagi (Kabupaten Natuna).

b. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota,

meliputi Dompak (Tanjung Pinang) – Letung

(Kuala Maras) – Tarempa – Sedanau – Penagi

(Kabupaten Natuna).

c. lintas penyeberangan dalam Kabupaten,

meliputi:

1. Selat Lampa – Sabang Mawang –

Sededap;

2. Selat Lampa – Tanjung Kumbik;

3. Selat Lampa – Midai;

4. Midai – Subi;

5. Subi - Pulau Panjang – Kerdau;

6. Subi – Serasan;

7. Serasan – Batu Berian;

8. Sedanau – Kelarik – Seluan – Selaut;

9. Sedanau – Batubi;

10. Teluk Buton – Pulau Laut;

11. Penagi – Subi;

12. Penagi – Serasan;

13. Binjai – Sedanau; dan

14. Sedanau - Selat Lampa.

(10) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf b meliputi:

41




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

a. Pelabuhan Sedanau di Kecamatan Bunguran

Barat;

b. Pelabuhan Penagi di Kecamatan Bunguran

Timur;

c. Pelabuhan Serasan di Kecamatan Serasan;

d. Pelabuhan Midai di Kecamatan Midai;

e. Pelabuhan Binjai di Kecamatan Bunguran Barat;

f. Pelabuhan Subi di Kecamatan Subi; dan

g. Pelabuhan Selat Lampa di Kecamatan Pulau

Tiga.

Pasal 13

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan

pelabuhan laut yang meliputi:

a. pelabuhan laut; dan

b. alur pelayaran.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. pelabuhan pengumpul, meliputi :

1. Pelabuhan Selat Lampa di Kecamatan Pulau

Tiga; dan

2. Pelabuhan Tanjung Payung Penagi di

Kecamatan Bunguran Timur.

b. pelabuhan pengumpan regional, meliputi:

1. Pelabuhan Teluk Buton di Kecamatan

Bunguran Utara;

2. Pelabuhan Seluan di Kecamatan Bunguran

Utara;

Paragraf Kedua

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 18

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 terdiri atas:

a. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan;

b. Pengembangan pelayanan angkutan laut; dan

c. Pengembangan alur pelayaran.

(2) Pengembangan dan peningkatan pelabuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus

sesuai dengan Rencana Pengembangan Pelabuhan

Provinsi yang dtetapkan melalui Keputusan

Gubernur.

(3) Pengembangan Pelabuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) secara hierarki terdiri atas:

a. Pelabuhan utama;

b. Pelabuhan pengumpul; dan

c. Pelabuhan pengumpan meliputi pelabuhan

pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan

lokal.

Masukan DKP Prov:

Belum semua pelabuhan yang

yang direncanakan sinkron

dengan usulan perencanaan

pelabuhan dalam RZWP-3-K

Provinsi Kepri.

Pada Pasal 13 Ayat 3, Alur pelayaran dalam Ranperda agar di khususkan alur pelayaran di dalam kabupaten Natuna dan menjelaskan alur masuk pelabuhan di Kabupaten Natuna sesuai daftar pelabuahan pada ayat 2

1. Telah ditambahkan pelabuhan pengumpul tanjung payung, dan pelabuhan lokal penyesuaian terhadap dokumen RZWP-3K Provinsi Kepri.

2. Pelabuhan kelarik dan seluan yang ditetapkan dalam RZWP3K sebagai pelabuhan pengumpan lokal telah ditetapkan dalam dokumen RIPN sebagai pelabuhan pengumpan regional.

3. Pelabuhan Maro Sulit yang ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional dalam RZWP3K dan RIPN tidak berlokasi di Kabupaten Natuna.

4. Alur Pelayaran dalam kabupaten belum

42




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

3. Pelabuhan Kelarik di Kecamatan Bunguran

Utara;

4. Pelabuhan Tanjung Payung (Ranai) di

Kecamatan Bunguran Timur;

5. Pelabuhan Sedanau di Kecamatan

Bunguran Barat;

6. Pelabuhan Nyit-nyit di Kecamatan Pulau

Tiga;

7. Pelabuhan Pulau Laut di Kecamatan Pulau

Laut;

8. Pelabuhan Serasan di Kecamatan Serasan;

9. Pelabuhan Subi di Kecamatan Subi; dan

10. Pelabuhan Midai di Kecamatan Midai.

c. Pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:

1. Pelabuhan Desa Teluk Buton di Kecamatan

Bunguran Utara;

2. Pelabuhan Tanjung Bak Dai di Kecamatan

Bunguran Utara;

3. Pelabuhan Tanjung di Kecamatan Bunguran

Timur Laut;

4. Pelabuhan Teluk Baruk, Sepempang di


5. Pelabuhan Kota Tua Penagi di Kecamatan

Bunguran Timur;

8. Pelabuhan Batu Hitam di Kecamatan

Bunguran Timur;

9. Pelabuhan Kampung Hilir di Kecamatan

Serasan;

10. Pelabuhan Pelimpak di Kecamatan

Serasan;

11. Pelabuhan Batu Berian di Kecamatan

Serasan;

12. Pelabuhan Tanjung Balau di Kecamatan

(4) Hierarki pelabuhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan kriteria

teknis yang tercantum dalam Lampiran IV yang


Daerah ini.

(5) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk

Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.

(6) Prosedur penetapan Rencana Induk Pelabuhan dan

pedoman teknis penetapan kebutuhan lahan

daratan dan perairan untuk Daerah Lingkungan


Pelabuhan tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

daerah ini.

(7) Untuk menunjang kegiatan tertentu dapat di bangun

dan dioperasikan terminal khusus dan terminal

untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan

usaha pokoknya dengan berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Pengembangan pelayanan angkutan laut


meliputi:

a. Angkutan laut dalam negeri;

b. Angkutan laut luar negeri;

c. Angkutan laut khusus; dan

d. Angkutan laut pelayaran rakyat.

(9) Pengembangan rute pelayanan angkutan laut

sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan sewaktu-

waktu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan.

(10) Pengembangan alur pelayaran di Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

dilakukan penetapan sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen RTRW. Selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

5. Telah ditambahkan pelabuhan Pulau Tiga sebagai Pelabuhan Penyeberangan.

43




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Serasan;

13. Pelabuhan Pak Aras di Kecamatan Serasan

Timur;

14. Pelabuhan Pak Kalun di Kecamatan

Serasan Timur;

15. Pelabuhan Air Peluntan di Kecamatan

Serasan Timur;

16. Pelabuhan Batu Ampar di Kecamatan

Serasan Timur;

17. Pelabuhan Arung Ayam di Kecamatan

Serasan Timur;

18. Pelabuhan Air Nusa di Kecamatan Serasan

Timur;

19. Pelabuhan Sedanau (Pinyong) di

Kecamatan Bunguran Barat;

20. Pelabuhan Tanjung Bayan di Kecamatan

Bunguran Barat;

21. Pelabuhan Binjai di Kecamatan Bunguran

Barat;

22. Pelabuhan Selaut di Kecamatan Bunguran

Barat;

23. Pelabuhan Semedang di Kecamatan

Bunguran Batubi;

24. Pelabuhan Sebangkar di Kecamatan

Bunguran Batubi;

25. Pelabuhan Sabang Mawang di Kecamatan

Pulau Tiga;

26. Pelabuhan Sededap di Kecamatan Pulau

Tiga;

27. Pelabuhan Sungai Besar di Kecamatan

Pulau Tiga;

28. Pelabuhan Teluk Melam di Kecamatan

Pulau Tiga;

29. Pelabuhan Serantas di Kecamatan Pulau

a. Pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana

alur pelayaran untuk menjamin keselamatan

pelayaran di perairan Provinsi; dan

b. Pendalaman alur pelayaran di dalam maupun di luar

perairan.

44




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Tiga;

30. Pelabuhan Setumuk di Kecamatan Pulau

Tiga Barat;

31. Pelabuhan Selading di Kecamatan Pulau

Tiga Barat;

32. Pelabuhan Tanjung Kumbik di Kecamatan

Pulau Tiga Barat;

33. Pelabuhan Karang Labuh di Kecamatan

Pulau Tiga Barat;

34. Pelabuhan Sepasir di Kecamatan Pulau

Tiga Barat;

35. Pelabuhan Subi Kecil di Kecamatan Subi;

36. Pelabuhan Meliah di Kecamatan Subi;

37. Pelabuhan Terayak di Kecamatan Subi;

38. Pelabuhan Pulau Panjang di Kecamatan

Subi;

39. Pelabuhan Kerdau di Kecamatan Subi;

40. Pelabuhan Sabang Barat di Kecamatan

Midai;

41. Pelabuhan Sabang Muduk di Kecamatan

Midai;

42. Pelabuhan Batu Belanak di Kecamatan

Suak Midai;

43. Pelabuhan Air Putih di Kecamatan Suak

Midai;

44. Pelabuhan Air Kumpai di Kecamatan Suak

Midai;

45. Pelabuhan Tanjung Pala di Kecamatan

Pulau Laut;

46. Pelabuhan Kadur di Kecamatan Pulau Laut;

47. Pelabuhan Air Payang di Kecamatan Pulau

laut;

48. Pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan

Pulau Laut; dan

45




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

49. Pelabuhan Semiun di Kecamatan Pulau

Laut.

d. Terminal khusus Pelabuhan Pertamina Selat

Lampa di Kecamatan Pulau Tiga.

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi :

a. Alur pelayaran umum dan perlintasan meliputi :

Selat Sunda - Selat Karimata - Laut Natuna -

Laut Cina Selatan

b. Alur pelayaran masuk pelabuhan meliputi

1. Tg Priok – Belinyu – Kijang – Letung –

Tarempa – Natuna – Midai – Serasan –

Pontianak – Surabaya.

2. Tanjungpinang – Kuala Maras – Tarempa –

Midai – Pulau Tiga – Sedanau – Pulau Laut

– Ranai – Subi – Serasan – Sintete –

Tambelan – Tanjungpinang.

Pasal 14

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

a. Bandar udara; dan

b. Ruang udara.

(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. Bandar udara pengumpul skala pelayanan

tersier meliputi:

1. Bandar udara Ranai di Kecamatan

Bunguran Timur; dan

2. Bandar udara Kelarik di Kecamatan

Bunguran Utara.

b. Bandar udara pengumpan, meliputi:

Paragraf Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 19

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

a. Tatanan kebandarudaraan;

b. Pengembangan heliport; dan

c. Pembangunan seaplane.

(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 huruf a terdiri atas:

a. Bandar udara umum eksisting berdasarkan peran,

fungsi, penggunaan dan hierarki;

b. Pembangunan dan pengembangan bandar udara

46




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

1. Bandar udara Serasan di Kecamatan

Serasan;

2. Bandar udara Subi di Kecamatan Subi; dan

3. Bandar udara Pulau Laut di Kecamatan

Pulau Laut.

c. Bandar udara khusus berupa bandar udara

perairan (waterbase. Pulau Senua di Kecamatan

Bunguran Timur.

(3) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan (KKOP), pengaturan dan pengelolaan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

(KKOP) lebih lanjut dilaksanakan sesuai Peraturan

Perundang-undangan.

umum; dan

c. Pengembangan bandar udara yang berfungsi

sebagai bandar udara khusus terdiri dari Bandar

Udara Khusus Matak di Kabupaten Kepulauan

Anambas, Bandar Udara Khusus Busung di

Kabupaten Bintan, Bandar Udara Khusus di Pulau

Kepala Jeri dan Pulau Abang Besar di Kota Batam.

(3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang


Daerah ini.

(4) Pembangunan dan existing heliport sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi Surface

Level Heliport, Elevated Heliport dan Helideck di

tempat-tempat strategis, lepas pantai serta daerah-

daerah terisolir maupun perbatasan negara.

(5) Pembangunan Seaplane sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1 huruf c untuk kepentingan pariwisata

dan peningkatan perekonomian.

(6) Pengembangan rute penerbangan untuk Bandar

Udara sangat dimungkinkan berdasarkan

kebutuhan.

(7) Ruang Udara penerbangan di wilayah Provinsi

Kepulauan Riau disesuaikan dengan Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setiap

Bandar Udara terdekat.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan

Pasal 20

Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c

terdiri atas:

47




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

a. Sistem jaringan energi;

b. Sistem jaringan telekomunikasi;

c. Sistem jaringan sumberdaya air; dan

d. Sistem jaringan lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

(1) Jaringan sarana dan prasarana energi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b

meliputi:

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. jaringan transmisi minyak dan gas bumi meliputi:

1. jaringan Natuna Blok D-Alpha (East Natuna)

– Kabupaten Natuna – Kabupaten Kepulauan

Anambas – Kota Batam – Kota

Tanjungpinang – Kabupaten Bintan –

Kabupaten Karimun – Duri (Riau).

2. Natuna-Singapura (WNTS);

3. West Natuna Transport System (WNTS) Tie

in ke Pulau Pemping – Jaringan Tanjung

Uncang Batam

b. jaringan distribusi minyak adalah jaringan Dumai

(Riau) – Tanjung Uban (Kabupaten Bintan) –

Selat Lampa (Kabupaten Natuna).

c. sarana penimbunan minyak meliputi:

1. Terminal Bahan Bakar Minyak Selat Lampa,

Paragraf Kesatu

Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

Sistem jaringan energi di Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas :

a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan

b. sistem jaringan ketenagalistrikan.

Pasal 22

Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana


(1) Jaringan transmisi minyak dan gas bumi meliputi :

a. Grissik (Sumsel)-Batam-Singapura;

b. Natuna-Singapura (WNTS);

c. West Natuna Transport System (WNTS) Tie in ke

Pulau Pemping – Jaringan Tanjung Uncang Batam;

dan

d. Natuna Blok D-Alfa (East Natuna) – Kabupaten

Natuna – Kabupaten Kepulauan Anambas – Kota

Batam – Kota Tanjungpinang – Kabupaten Bintan

– Kabupaten Karimun - Duri (Riau);

(2) Jaringan distribusi gas bumi meliputi :

a. Kota Batam – Kabupaten Bintan - Kota

Tanjungpinang – Kabupaten Lingga;

b. Kota Batam – Kabupaten Karimun;

Masukan DPUPP Prov: Jaringan minyak bumi dan gas dalam Ranperda Natuna tidak mengakomodir Pasal 22 ayat 1 huruf b dan c RTRW Prov, mohon penjelasan.

1. Telah ditambahkan

jaringan minyak dan gas sesuai Pasal 22 ayat 1 huruf b dan c RTRW Provinsi

48




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Kecamatan Pulau Tiga; dan

2. Terminal Bahan Bakar Minyak Ranai,

Kecamatan Bunguran Timur.

d. Liquefied Natural Gas di Kecamatan Bunguran

Selatan.

(3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan


meliputi:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan

sarana pendukungnya; dan

b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan

sarana pendukungnya.

(4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan

sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) huruf a meliputi:

a. PLTD Ranai di Kecamatan Bunguran Timur;

b. PLTD Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga;

c. PLTD Pulau Sedanau di Kecamatan Bunguran

Barat;

d. PLTD Pulau Midai di Kecamatan Midai;

e. PLTD Pulau Serasan di Kecamatan Serasan;

f. PLTD Pulau Subi Kecil di Kecamatan Subi;

g. PLTD Air Payang di Kecamatan Pulau Laut;

h. PLTD Pulau Sabang Mawang di Kecamatan

Pulau Tiga;

i. PLTD Pulau Tanjung Kumbik di Kecamatan

Pulau Tiga Barat;

j. PLTD Pulau Sededap di Kecamatan Pulau Tiga;

k. PLTD Pulau Panjang di Kecamatan Subi;

l. PLTD Pulau Sekatung di Kecamatan Pulau Laut;

m. PLTD Pulau Selaut di Kecamatan Bunguran

Barat;

n. PLTD Pulau Batu Berian di Kecamatan Serasan;

o. PLTD Pulau Kerdau di Kecamatan Subi;

(3) Rencana Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving

Terminal di Kota Batam, Kabupaten Bintan yang dapat

diangkut dengan kapal tanker, pipa dan truk untuk

kebutuhan Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga,

Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan

provinsi-provinsi lainnya;

(4) Pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) di

Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang,

Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun yang dapat

diangkut dengan tanker atau truk;

(5) Sarana penimbunan minyak dan gas (migas) yang

meliputi terminal minyak dan gas yang terdapat di Kota

Batam (Pulau Sambu, Kabil, Janda Berhias, Kepala Jeri,

dan Tanjung Sauh), Kabupaten Bintan (Kijang dan

Tanjung Uban) Kabupaten Natuna (Selat Lampa),

Kabupaten Kepulauan Anambas (Pulau Matak dan Pulau

Jemaja, Kabupaten Karimun (Pulau Karimun dan Pulau

Karimun Anak), dan Kabupaten Lingga

(6) Sarana penimbunan minyak dan gas selain yang

tersebut pada ayat (5) dapat dikembangkan pada

daerah – daerah yang berpotensi untuk

dikembangkan.

Pasal 23

49




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

p. PLTD Pulau Seluan di Kecamatan Bunguran

Utara;

q. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Setengar di

Kecamatan Bunguran Selatan; dan

r. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Penarik di

Kecamatan Bunguran Selatan.

(5) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana

pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) huruf b dapat meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik;

b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c. gardu induk.

(6) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi Saluran

Udara Tegangan Tinggi Pulau Bunguran yang

melayani sistem jangkauan meliputi Penarik –

Harapan Jaya – Kelarik – Teluk Buton.

(7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. SUTM di Pulau Sedanau;

b. SUTM di Pulau Subi Kecil dan Pulau Subi

Besar;

c. SUTM di Pulau Midai;

d. SUTM di Pulau Sabang Mawang;

e. SUTM di Pulau Tanjung Kumbik;

f. SUTM di Pulau Sededap;

g. SUTM di Pulau Laut;

h. SUTM di Pulau Sekatung;

i. SUTM di Pulau Seluan;

j. SUTM di Pulau Selaut;

k. SUTM di Pulau Kerdau;

l. SUTM di Pulau Panjang;

m. SUTM di Pulau Batu Berian Besar;

n. SUTM di pulau-pulau berpenghuni lainnya; dan

(1) Sistem jaringan ketenagalistrikan di Kabupaten Bintan

dilakukan melalui penyediaan Sarana Prasarana

pembangkit, Transmisi dan distribusi meliputi :

a. PLTD Lobam, PLTD Lagoi, PLTU Galang Batang,

PLTMG Tekojo,

b. Jaringan Interkoneksi 150 KV Batam - Bintan

melalui gardu induk yang terdiri dari GI-Tanjung

Uban, GI-Bandar Seri Bintan dan GI-Kijang;

(2) Pengembangan sistem sarana prasarana

ketenagalistrikan di Kabupaten Bintan meliputi :

a. PLTU di Kawasan Industri Lobam dan Kawasan

Bandar Seri Bentan;

b. PLTU di Sungai Lekop, Sei Enam, Galang Batang

dan Lobam, PLTU TLB (Tenaga Listrik Bintan)

Kijang, PLTU PLN EPC Kijang, pembangunan

PLTU;

c. Tenaga listrik alternatif, yakni energi kelautan (arus,

gelombang), energi surya, biomass, biofuel, biogas

dan angin; dan

d. Sistem jaringan distribusi dari Pulau Bintan ke pulau-

pulau kecil dan antar pulau-pulau kecil.

e. Pengembangan sarana prasarana ketenagalistrikan

selain yang disebutkan pada huruf a dan huruf b,

dapat dikembangkan pada daerah – daerah yang

berpotensi untuk dikembangkan.

Pasal 24

(1) Sistem Jaringan Ketenagalistrikan Kota

Tanjungpinang dilakukan melalui penyediaan Sarana

Prasarana pembangkit, Transmisi dan distribusi meliputi:

a. PLTD Suka Berenang;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

50




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

o. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di

kawasan perkotaan Ranai.

(8) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf c merupakan bagian tidak terpisahkan dari

transmisi tenaga listrik, meliputi:

a. gardu induk kawasan bandar udara Kelarik di


b. gardu induk kawasan industri Teluk Buton di


c. gardu hubung Harapan Jaya di Kecamatan

Bunguran Tengah;

d. gardu hubung Ranai di Kecamatan Bunguran

Timur; dan

e. gardu hubung Kelarik di Kecamatan Bunguran

Utara

Pulau Dompak;

c. Pembangunan jaringan interkoneksi Batam–Bintan;

d. Pembangunan Gardu Induk di Air Raja dan Pulau

Dompak;

e. Pembangunan jaringan distribusi Tanjungpinang-

Penyengat.

(2) Pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan

di Kota Tanjungpinang meliputi:

a. Listrik Tenaga Gas (PLTG/MG) Pembangkit

Tanjungpinang;

b. Tenaga listrik alternatif, yakni energi kelautan (arus,

gelombang), energi surya, biomass, dan angin;

c. Pengembangan sarana prasarana ketenagalistrikan

di daerah- daerah yang berpotensi untuk

dikembangkan.

Pasal 25

(1) Sistem jaringan ketenagalistrikan di Kabupaten Karimun

dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana

pembangkit, transmisi dan distribusi meliputi PLTD di

Bukit Carok, PLTU di Tanjung Sebatak, PLTD Tanjung

Batu, PLTD Moro, PLTD Buru, dan PLTD Durai;


meliputi:

a. PLTU Peranap, PLTU Bukit Jantan Power, PLTU

Pulau Kundur, PLTU Batubara, PLTU Tanjung Balai

Karimun Peaker;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG/MG)

Tanjung Balai Karimun Peaker, Pembangkit Listrik

Tenaga Gas (PLTMG) Tanjung Batu;

c. Pembangkit Tenaga Listrik Surya (PLTS) Tanjung

Balai Karimun, Pembangkit Tenaga Listrik Surya

(PLTS) Tanjung Batu dan pulau- pulau kecil lainnya;

51




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

d. Sistem Jaringan Interkoneksi Batam-Karimun

melalui Pengembangan Gardu Induk (GI) di Pulau

Citlim, Pulau Sugi dan Pulau Karimun;

e. Sistem jaringan distribusi dari pembangkit yang

sudah ada ke pulau-pulau kecil terdekat.

f. Tenaga listrik alternatif, yakni energi kelautan (arus,


dan angin.

g. Pengembangan sarana prasarana ketenagalistrikan

selain yang disebutkan pada huruf a, huruf b, huruf,

c, dan huruf d dapat dikembangkan pada daerah –

daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Pasal 26

(1) Sistem jaringan ketenagalistrikan di Kabupaten Lingga


pembangkit, transmisi dan distribusi meliputi PLTD

Dabo, PLTD Lingga dan PLTD Senayang.


meliputi :

a. PLTD yang tersebar di Kabupaten Lingga;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa

Jagoh Kecamatan Singkep Barat;

c. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

Dabo Singkep;

d. Pembangkit Listrik MikroHidro (PLTMH) terletak

di Sungai Jelutung Desa Mentuda Kecamatan

Lingga dan Desa Resun;

e. Pengembangan saluran udara transmisi dan

distribusi di Pulau Lingga, Pulau Singkep, Pulau

Senayang, Pulau Sebangka, Pulau Benan, Pulau

Selayar, Pulau Bakung dan Pulau Cempa serta

pengembangan gardu induk di Kecamatan Singkep

52




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Barat;

f. Tenaga listrik alternatif, yakni energi kelautan (arus,

gelombang), energi surya,biomass, biofuel, biogas

dan angin; dan

g. Pengembangan sarana prasarana

ketenagalistrikan selain yang disebutkan pada

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dapat

dikembangkan pada daerah – daerah yang


Pasal 27

(1) Sistem jaringan ketenagalistrikan di Kabupaten Natuna


pembangkit, transmisi dan distribusi meliputi PLTD

Ranai, PLTD Kelarik, PLTD Sedanau, PLTD Midai, PLTD

Serasan, PLTD di Pulau Subi, PLTD Pulau Laut, PLTD

Pulau Tiga, PLTS Komunal Pulau Subi, PLTS Komunal

Pulau Tiga.


meliputi :

a. PLTD dan PLTMG Ranai, PLTD Pering, PLTU

di Kecamatan Bunguran Selatan, PLTMG Teluk

Buton (Ranai), PLTMH Seisegram, PLTMH Pulau

Tiga;

b. Sistem jaringan distribusi dari pembangkit yang

sudah ada ke pulau-pulau kecil terdekat;

c. Pengembangan Gardu Induk/Hubung di Natuna

terdiri atas gardu induk di Kelarik dan Ranai;

d. Tenaga listrik alternatif, yakni energi kelautan (arus,


dan angin; dan

53




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN





Pasal 28

(1) Sistem jaringan ketenagalistrikan di Kabupaten

Kepulauan Anambas dilakukan melalui penyediaan

sarana prasarana pembangkit, transmisi dan distribusi

meliputi PLTD Letung, PLTD Tarempa, PLTD Palmatak,

PLTS Komunal dan PLTS Hybrid


meliputi :

a. Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) di

Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan

Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, PLTMG Siantan,

PLTMG Jemaja, dan PLTMG Palmatak;

b. Sistem Jaringan Interkoneksi Kabupaten Kepulauan

Anambas (Pulau Siantan - Pulau Matak);

c. Sistem jaringan distribusi dari pembangkit yang

sudah ada ke pulau-pulau kecil terdekat;

d. Tenaga listrik alternatif, yakni energi

kelautan (arus, gelombang), energi surya,

biomass, biofuel, biogas dan angin;





Pasal 29

(1) Sistem jaringan ketenagalistrikan di Kota Batam


54




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

pembangkit, transmisi dan distribusi meliputi :

a. PLTD Sei Baloi, PLTD Batu Ampar I, PLTD Batu

Ampar II, PLTD Tanjung Sengkuang, PLTD Jembo,

PLTD Sekupang I, PLTD Sekupang II, PLTD Pulau

Terong, PLTD Pecong, PLTD Kasu, PLTD Pulau

Karas, PLTD Pulau Sembulang dan PLTD Pulau

Abang;

b. PLTG Panaran I, PLTG Panaran II, PLTG New

1, PLTG/E Kabil,PLTG/E PLNB, PLTG New 2,

PLTGU Tanjung Sengkuang, PLTGU Panaran,

PLTG Tanjung Uncang I dan PLTG Tanjung Uncang

II;

c. PLTU Tanjung Kasam I;

d. Sistem jaringan Interkoneksi Batam-Bintan;

e. Sistem jaringan distribusi Batam-Belakang Padang.


meliputi:

a. Pemenuhan kebutuhan gas bagi pembangkit dari

pipa cabang West Natuna Transportation System

(WNTS)-Pulau Pemping- Tanjung Uncang;

b. Jaringan transmisi tenaga listrik di Kota Batam

terdiri dari jaringan transmisi tenaga listrik Saluran

Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

c. Jaringan distribusi Rempang-Galang

dengan Gardu Induk/Hubung;

d. Pengembangan Gardu Induk di Kota Batam terdiri

atas GI Sei Baloi, GI Sei Harapan, GI Tanjung

Sengkuang, GI Batu Besar, GI Tanjung Kasam, GI

Panaran, GI Rempang, GI Nongsa, GI Muka Kuning,

GI Tanjung Uncang, dan GI Kabil;

e. Sistem Jaringan Interkoneksi Batam-Karimun;

f. Sistem Jaringan distribusi Kota Batam-Pulau

Buluh-Pulau Sambu-Pulau Manis-Janda Berhias dan

pulau-pulau lainnya;

55




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

g. Tenaga listrik alternatif, yakni energi kelautan (arus,


dan angin; dan

h. Pengembangan sarana prasarana

ketenagalistrikan selain yang disebutkan pada

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat

dikembangkan pada daerah – daerah yang


Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

a. jaringan telekomunikasi tetap; dan

b. jaringan telekomunikasi bergerak.

(2) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap


meliputi:

a. penyelengaraan jaringan kabel telepon,

meliputi:

1. jaringan kabel telepon perkotaan Ranai;

2. jaringan kabel telepon Ranai – Sungai Ulu –

Kelarik;

3. jaringan kabel telepon Ranai – Teluk Buton;

dan

4. jaringan kabel telepon Ranai – Sungai Ulu –

Selat Lampa.

b. penyelenggaraan jaringan bawah tanah merupakan

jaringan fiber optic yang dikembangkan oleh Palapa

Ring Barat dengan pelayanan:

Paragraf Kedua

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 30

(1) Sistem jaringan telekomunikasi di Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas jaringan

bergerak teresterial, jaringan bergerak satelit, dan

jaringan bergerak seluler berupa Base Transceiver

Station (BTS) telekomunikasi dan tower bersama sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem jaringan telekomunikasi tetap di Daerah dilayani

oleh Sentral Telepon Otomat (STO). Pengembangan

layanan dilakukan dengan memperluas jaringan dan

jangkauan sistem telekomunikasi tetap yang sudah ada,

khususnya melalui penyediaan STO berkapasitas kecil

sampai dengan tinggi menggunakan radio transmisi.

(3) Pada STO di perkotaan yang mempunyai tingkat layanan

rendah, penambahan SST dilakukan secara

bertahap dalam jangka menengah dan panjang

setelah kapasitas SST terpasang terisi seluruhnya.

(4) Dalam rangka menyeimbangkan perkembangan

antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan

sebagai bagian dari upaya mempercepat perkembangan

56




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

1. jaringan kabel fiber optic perkotaan Ranai di


2. jaringan kabel fiber optic Pulau Sedanau di

Bunguran Barat;

3. jaringan kabel fiber optic Pulau Serasan di

Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan

Timur;

4. jaringan kabel fiber optic Pulau Midai di

Kecamatan Midai dan Suak Midai;

5. jaringan kabel fiber optic Pulau Laut di

Kecamatan Pulau Laut;

6. jaringan kabel fiber optic Pulau Subi Kecil di

Kecamatan Subi;

7. jaringan kabel fiber optic Pulau Tanjung

Kumbik di Kecamatan Pulau Tiga Barat;

8. jaringan kabel fiber optic Pulau Sabang

Mawang di Kecamatan Pulau Tiga;

9. jaringan kabel fiber optic Kecamatan Bunguran

Timur – Kecamatan Bunguran Tengah –

Kecamatan Bunguran Batubi – Kecamatan

Bunguran Utara (Kelarik);


Timur – Kecamatan Bunguran Timur Laut –

Kecamatan Bunguran Utara (Teluk Buton); dan


Timur – Kecamatan Bunguran Selatan –

Kecamatan Bunguran Barat – Kecamatan

Pulau Tiga.

(3) Jaringan telekomunikasi bergerak sebagaimana


a. jaringan bergerak seluler merupakan menara Base

Transceiver System (BTS) tersebar di Kecamatan

Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara,

Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan

kawasan-kawasan yang masih tertinggal,

pengembangan layanan telekomunikasi yang

dilaksanakan diarahkan ke kawasan-kawasan dimaksud

dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis yang

belum dapat diakses.

(5) Pembangunan serat optik antar seluruh

kabupaten/kota dan pengembangan transmisi

penyiaran TVRI.

(6) Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan

mekanisme kelayakan pembangunan jaringan

telekomunikasi.

57




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Tengah,

Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Bunguran

Barat, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan

Bunguran Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Pulau

Tiga Barat, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak

Midai, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan

Kecamatan Serasan Timur; dan

b. jaringan bergerak satelit merupakan jaringan VSAT

(Very Small Aperture Terminal) tersebar di

Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran

Utara, Kecamatan Bunguran Timur Laut,

Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran

Tengah, Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan

Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Selatan,

Kecamatan Bunguran Pulau Tiga, Kecamatan

Bunguran Pulau Tiga Barat, Kecamatan Midai,

Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Subi,

Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan

Timur.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

a. sumber air; dan

b. prasarana sumber daya air.

(2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan air permukaan yang meliputi:

a. sungai yang berada di Kecamatan Pulau Laut,

Paragraf Ketiga

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 31

(1) Sistem jaringan sumber daya air di Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c

merupakan sistem sumber daya air pada wilayah sungai

lintas kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

(2) Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya

air yang terkandung di dalamnya.

58




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran

Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan

Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Batubi,

Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran

Selatan, Kecamatan Bunguran Pulau Tiga,

Kecamatan Bunguran Pulau Tiga Barat, Kecamatan

Midai, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Subi,

Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur;

b. embung, yang terdiri atas:

1. Embung Sebayar di Kecamatan Bunguran

Timur;

2. Embung Air Tinggung di Kecamatan Bunguran

Timur;

3. Embung Kelanga di Kecamatan Bunguran Timur

Laut;

4. Embung Pengadah di Kecamatan Bunguran

Timur Laut;

5. Embung Teluk Buton di Kecamatan Bunguran

Utara;

6. Embung Seluan di Kecamatan Bunguran Utara;

7. Embung Sedanau di Kecamatan Bunguran

Barat;

8. Embung Selaut di Kecamatan Bunguran Barat;

9. Embung Pian Tengah di Kecamatan Bunguran

Barat;

10. Embung Curing di Kecamatan Bunguran Batubi;

11. Embung Tanjung Kumbik di Kecamatan Pulau

Tiga Barat;

12. Embung Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga;

13. Embung Tanjung Batang di Kecamatan Pulau

Tiga;

14. Embung Sabang Mawang di Kecamatan Pulau

Tiga;

15. Embung Sededap di Kecamatan Pulau Tiga;

(3) Sumber air di Provinsi berasal dari sungai, waduk,

embung, air tanah, air laut dan mata air.

(4) Prasarana sumber daya air terdiri atas infrastruktur

penyediaan air baku, pengendalian banjir, irigasi,

pengamanan pantai serta bangunan air lainnya yang

diperlukan dalam pengelolaan sumber daya air.

Sistem pengendalian banjir dilakukan pada sungai utama,

tanggul, bendungan, pompa air dan drainase dan sistem

pengamanan pantai diprioritaskan pada pantai rawan abrasi

serta pulau-pulau terluar di seluruh wilayah Provinsi.

59




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

16. Embung Serantas di Kecamatan Pulau Tiga;

17. Embung Serasan di Kecamatan Serasan;

18. Embung Batu Berian di Kecamatan Serasan;

19. Embung Pantai Tebung di Kecamatan Serasan

Timur;

20. Embung Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut;

21. Embung Subi di Kecamatan Subi;

22. Embung Pulau Panjang di Kecamatan Subi;

23. Embung Pulau Kerdau di Kecamatan Subi; dan

24. Embung Midai di Kecamatan Midai.

c. bendung, yang terdiri atas:

1. Bendung Tapau di Kecamatan Bunguran

Tengah;

2. Bendung Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi;

3. Bendung Gunung Putri di Kecamatan Bunguran

Batubi;

4. Bendung Sedarat Baru di Kecamatan Bunguran

Batubi;

5. Bendung Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;

6. Bendung Payak di Kecamatan Serasan Timur;

dan

7. Bendung Sungai Binjai di Kecamatan Bunguran

Barat.

(3) Sumber air yang berasal dari sungai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a akan dijelaskan

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak


(4) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud


a. sistem jaringan irigasi, terdiri atas:

1. sistem jaringan irigasi Tapau di Kecamatan

Bunguran Tengah;

2. sistem jaringan irigasi Kelarik di Kecamatan

Bunguran Utara;

60




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

3. sistem jaringan irigasi Batubi di Kecamatan

Bunguran Batubi;

4. sistem jaringan irigasi Gunung Putri di

Kecamatan Bunguran Batubi;

5. sistem jaringan irigasi Sedarat Baru di

Kecamatan Bunguran Batubi; dan

6. sistem jaringan irigasi Payak di Kecamatan

Serasan Timur.

b. sistem pengendalian banjir, terdiri atas:

1. kolam detensi di Kecamatan Bunguran Timur;

dan

2. sistem pengaman pantai pada kawasan rawan

gelombang pasang dan abrasi di Kecamatan

Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara,

Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan

Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan,

Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau

Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan

Subi, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai,

Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan

Timur.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

c. Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3);

d. Sistem jaringan persampahan; dan

Paragraf Keempat

Sistem Jaringan Lainnya

Pasal 32

Sistem jaringan lainnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf

d meliputi:

a. Sistem Jaringan Air Bersih;

b. Sistem Pembuangan Air Limbah;

c. Sistem Pengelolaan Sampah dan Instalasi Pengolahan

Lumpur Tinja;

61




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

e. Sistem jaringan evakuasi bencana. d. Sistem Jaringan Drainase; dan

e. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun Terpadu.

Pasal 19

(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana


a. jaringan perpipaan; dan

b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada


a. Unit air baku, meliputi:

1. embung Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut;

2. bendung Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;

3. embung Teluk Buton di Kecamatan Bunguran

Utara;

4. embung Seluan di Kecamatan Bunguran Utara;

5. embung Pengadah di Kecamatan Bunguran

Timur Laut;

6. embung Sebayar di Kecamatan Bunguran

Timur;

7. embung Kelanga di Kecamatan Bunguran

Timur;

8. embung Air Tinggung di Kecamatan Bunguran

Timur;

9. intake Gunung Ranai di Kecamatan Bunguran

Timur;

10. bendung Tapau di Kecamatan Bunguran

Tengah;

11. bendungan Sungai Binjai di Kecamatan

Bunguran Barat;

Pasal 33

(1) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 huruf a dipadukan dengan sistem jaringan

sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.

(2) Sumber air baku pada jaringan air bersih terdiri atas:

a. sumber air bersih di Kabupaten Bintan adalah hasil

dari instalasi pengolahan air (IPA) di Tanjung Uban,

Waduk Gunung Bini, Teluk Sekuni, Kijang, Lobam,

Waduk Kawal, Waduk Sei Pulai, Waduk Jago,

Waduk Lagoi, Waduk Sei Lepan, Waduk Sekuning,

Waduk Galang Batang, Dam Teluk Bintan

(Sungai Kangboi, Sungai Ekang, Sungai Angculai,

Sungai Teluk Bintan), Kolong Enam Kijang, Sungai

Gesek, Bendungan Muara Sei Busung, Sungai

Kawal, Embung Cina Mati, Waduk Lower Gesek,

Danau SBP, Tampungan Kawal I, Tampungan

Kawal II, Danau Tembeling, Danau Bloreng, Kolong

Keter, Tampungan Ekang Anculai, Genangan Biru,

Waduk Sei Jeram I, Waduk Sei Jeram II, Kolong

Katen, Waduk Anculai, dan pengembangan IPA

lainnya berasal dari mata air dan embung/kolong

pasca tambang;

b. sumber air bersih di Kota Tanjungpinang adalah

hasil dari instalasi pengolahan air (IPA)

Waduk Sei Pulai dengan memperkuat intake

Waduk Sungai Gesek dan interkoneksi Waduk

Galang Batang, Bendungan Muara Sei Dompak dan

62




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

12. embung Pian Tengah di Kecamatan Bunguran

Barat;

13. embung Sedanau di Kecamatan Bunguran

Barat;

14. embung Selaut di Kecamatan Bunguran Barat;

15. embung Curing di Kecamatan Bunguran Batubi;

16. embung Sabang Mawang di Kecamatan Pulau

Tiga;

17. embung Tanjung Batang di Kecamatan Pulau

Tiga;

18. embung Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga;

19. embung Sededap di Kecamatan Pulau Tiga;

20. embung Serantas di Kecamatan Pulau Tiga;

21. embung Tanjung Kumbik di Kecamatan Pulau

Tiga Barat;

22. embung Serasan di Kecamatan Serasan;

23. embung Batu Berian di Kecamatan Serasan;

24. embung Pantai Tebung di Kecamatan Serasan

Timur;

25. embung Subi di Kecamatan Subi;

26. embung Pulau Panjang di Kecamatan Subi;

27. embung Kerdau di Kecamatan Subi; dan

28. embung Midai di Kecamatan Midai.

b. unit produksi, meliputi:

1. IPA di Kecamatan Pulau Laut;

2. IPA di Kecamatan Bunguran Utara;

3. IPA di Kecamatan Bunguran Timur Laut;

4. IPA di Kecamatan Bunguran Timur;

5. IPA di Kecamatan Bunguran Tengah;

6. IPA di Kecamatan Bunguran Barat;

7. IPA di Kecamatan Bunguran Batubi;

8. IPA di Kecamatan Pulau Tiga;

9. IPA di Kecamatan Pulau Tiga Barat;

10. IPA di Kecamatan Subi;

embung Tanjung Duku Pulau Dompak, Danau

Sungai Timun, Kolong Sungai Nyirih, dan Sungai

Touca. Dan pengembangan IPA lainnya berasal

dari pengolahan air laut menjadi air minum

(Reverse Osmosis), kolong pasca tambang, mata

air dan tampungan lainnya sebagai sumber air

baku;

c. sumber air bersih di Kota Batam adalah hasil dari

instalasi pengolahan air (IPA) Waduk Sei Harapan,

Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Sungai

Beduk, Sungai Tokong, Sungai Ngeden, Sungai

Pancur, Waduk Nongsa, Waduk Sei Ladi, Waduk

Sei Baloi, Waduk Tembesi, Sungai Cia (Rempang

Utara), Bendungan Muara Sei Gong, Sungai

Langkai, Waduk Rempang, Sungai Raya, Sungai

Curus, Sungai Ta’tas, Sungai Pratas, Sungai

Monggak, Sungai Galang, Sungai Galang Utara,

Sungai Galang Timur, Embung Kebun Raya,

Embung Sekanak I dan Embung Sekanak II, Pulau

Pemping, Embung Bulang, Pulau Bulan, Embung

Bulang Lintang, Estuari Dam Pulau Kepala Jeri dan

pengembangan IPA lainnya berasal dari

pengolahan air laut menjadi air minum (Reverse

Osmosis) dan mata air;

d. sumber air bersih di Kabupaten Natuna adalah hasil

dari instalasi pengolahan air (IPA) di Pulau

Bunguran (yang bersumber dari Sungai Ranai,

Waduk Air Hijau, Sungai Semala, Air Terjun Air

Lengit, Sungai Air Kupang, Sungai Air Kimak,

Bendungan Tapau, Bendungan Kelarik, Bendungan

Lampa, Sungai Binjai), di Pulau Midai (yang

bersumber dari mata air Gunung Jambat, Gunung

Teledu, Sabang Muduk, sumur Limau Kecil, sumur

Air Putih 1, sumur Air Putih 2, sungai Air Bunga,

63




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

11. IPA di Kecamatan Serasan;

12. IPA di Kecamatan Serasan Timur; dan

13. IPA di Kecamatan Midai.

c. unit distribusi yang tersebar di seluruh wilayah

Kabupaten.

d. unit pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah

Kabupaten.

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi bangunan penangkap

mata air, sumur dangkal, bak penampung air hujan,

dan sumur pompa yang dapat dikembangkan di

kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan


sungai Sebelat Laut, sungai Sabang Muduk, sungai

Air Salor, sungai cabang Sungai Abit dan sungai Air

Pancur); tampungan air baku kecil Sedanau, Air

Embung Teluk Buton, Embung Pulau Tiga, Embung

Pulau Laut, Tapungan Air Kampung Hilir (Serasan),

Tampungan Air Tanjung Umbik Utara, Tampungan

Air Desa Batu Gajah, Tampungan Air Kampung

Baru, Tampungan Air Bunguran Selatan, serta

sumber air baku yang berasal dari embung

penampungan air di pulau- pulau kecil dan mata air

serta pengembangan IPA lainnya berasal dari


Osmosis);

e. sumber air bersih di Kabupaten Kepulauan

Anambas adalah hasil dari instalasi pengolahan air

(IPA) DAS Siantan, DAS Matak, DAS Mubur, DAS

Jemaja, DAS Bajau, DAS Air Abu, DAS Telaga, Air

Terjun Temburun, DAS Neraja dan Air

Terjun Air Bini, Tampungan Air Gunung Samak,

Tampungan Air Gunung Bintang, Tampungan Air

Batu Kabil, Tampungan Air Tebang Ladan, dan

pengembangan IPA lainnya berasal dari


Osmosis), mata air dan air baku buatan;

f. sumber air bersih di Kabupaten Karimun adalah

hasil dari instalasi pengolahan air (IPA) di Pulau

Karimun, Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Buru,

Pulau Ungar, Pulau Sugi Bawah, Pulau Combol,

Pulau Durai, Embung Sei Bati, Embung Moro,

Embung Tempan, Kolong pongkar I dan Kolong

Pongkar II, Kolong Sentani, Kolong Paya Manggis,

Kolong Depan RSUD dan Kolong Sei Bati – Dang

Merdu – Kodim, Tampungan Air Sidodadi

(Moro), Tampungan Pulau Parit, Tampungan Air

64




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Sawang/Layang (Kundur Barat), Tampungan Air

Prayun (Kundur), Tampungan Air Sidomoro,

Tampungan Air Gemuruh, Embung Pulau

Karimun Kecil (Meral), Embung Pulau Asam

(Tebing), Embung Pulau Kundur, Embung Pulau

Belat, serta pengembangan IPA lainnya dengan

sumber air baku berasal dari pengolahan air laut

menjadi air minum (sistem Reverse Osmosis),

estuari dam, mata air dan kolong pasca tambang;

g. sumber air bersih di Kabupaten Lingga adalah hasil

dari instalasi pengolahan air (IPA) yang bersumber

dari mata air gunung Muncung, Gunung Daik,

Cenot, Bukit Raja, Limbung, Sungai Kerandin,

Kudung, Sungai Pinang, Sungai Cik Latif, Sungai

Kuala Raya, Tebing Gunung Lanjut, Gunung

Tunggal, Bukit Selayar, Kolong Berindat, Kolong

Pasir Kuning, Kolong Serayak, Kolong Sungai

Kerekel, Kolong Marok Tua, Kolong Tanah Sejuk,

Kolong Raya, Air Gemuruh, Sungai Ulu Watik,

Sungai Cabang Dua Tanda, Air Terjun Gunung

Tanda, Sungai Gunung Pancur, Tampungan Air

Kampung Menserai dan Tanjung Tinggi, Kolong Air

Merah, Kolong Raya II, Telaga Hijau, Kolong

Air Panas I, Kolong Air Panas II, Kolong Bandung

1, Kolong Bandung 2, Kolong Bandung 3, Kolong

Marinif 1, Kolong Marinif 2, Kolong Marok Kecil,

Bendungan Mentuda, Mata Air Centeng,

Tampungan Air Sungai Centeng, Mata Air

Sinempek, Sungai Ulu Medak, Bendungan Resun

serta pengembangan IPA lainnya dengan sumber

air baku berasal dari pengolahan air laut (sistem

Reverse Osmosis), mata air dan kolong pasca

tambang.

65




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Pasal 20

(1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b

meliputi:

a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan

b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga.

(2) Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL)


meliputi:

a. IPAL Perkotaan Ranai di Kecamatan Bunguran

Timur;

b. IPAL Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara;

c. IPAL Penarik di Kecamatan Bunguran Selatan;

dan

d. IPAL Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga.

(3) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga


merupakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

(IPLT) meliputi:

a. IPLT Sebayar di Kecamatan Bunguran Timur;

b. IPLT Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara;

c. IPLT Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;

d. IPLT Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi;

e. IPLT Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat;

f. IPLT Midai di Kecamatan Midai;

g. IPLT Serasan di Kecamatan Serasan;

h. IPLT Subi di Kecamatan Subi; dan

i. IPLT Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut.

Pasal 34

Sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf b mencakup pembangunan,

pengelolaan dan pelayanan septictank Komunal, Instalasi

Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan

Air Limbah (IPAL) Komunal yang berwawasan lingkungan

dan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-

undangan.

Masukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov :

1) Nomenklatur SPAL (Sistem

Pengelolaan Air Limbah) agar

disempurnakan menjadi


Limbah Domestik (SPALD)

sesuai dengan Permen PUPR

No. 4 Tahun 2017 tentang


Limbah Domestik.

2) Nomenklatur IPLT perlu

disesuaikan definisinya

dengan Permen PUPR No. 4

Tahun 2017. Agar dapat

dibedakan antara IPLT dan

septictank komunal.

3) Agar dipisahkan IPLT

eksisting dengan rencana

pembangunan IPLT.

1. Penggunaan

nomenklatur SPAL

(sistem Pengelolaan

Air Limbah) mengikuti

ketentuan Permen

ATR 1 Tahun 2018

tentang pedoman

penyusunan rencana

tata ruang wilayah

provinsi, Kabupaten

dan Kota.

2. Pemisahan IPLT

rencana dengan IPLT

eksisting dimuat

dalam indikasi

program (lampiran

RTRW)

3. Nomenklatur IPLT

dijelaskan dalam

lampiran penjelasan

pasal.

66




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Pasal 21

Sistem pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c

merupakan Instalasi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3) di Kecamatan Bunguran Timur.

Pasal 37

(1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

huruf e merupakan suatu rangkaian kegiatan yang

mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan,

pengangkutan dan pengolahan dan atau penimbunan.

(2) Masing-masing mata rantai dalam pengelolaan

limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

pelaksanaannya harus mengacu kepada ketentuan


(3) Penetapan lokasi pengumpulan, pemanfaatan dan

pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditempatkan di

(4) Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pemilihan

lokasi yang sesuai berdasarkan ketentuan peraturan

perundangan.

(5) Persyaratan lokasi pengumpulan, pengolahan,

penimbunan, dan penanganan serta pemanfaatan

limbah B3 di daratan maupun di perairan mengacu

kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

(1) Sistem jaringan persampahan wilayah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d

meliputi:

a. Tempat Penampungan Sementara (TPS)Transfer

Depo Puak di Kecamatan Bunguran Timur;

b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST):

1. TPST di Pulau Serasan;

2. TPST di Pulau Sedanau;

3. TPST di Pulau Subi;

Pasal 35

(1) Rencana pengembangan sistem pengelolaan

persampahan dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

(IPLT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c

dilakukan dengan melalui:

a. Pengurangan timbulan sampah;

b. Penanganan timbulan sampah;

c. Pengolahan timbulan sampah; dan d. Penanganan

Lumpur Tinja.

(2) Pengurangan timbulan sampah sebagaimana

67




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

4. TPST di Pulau Midai;

5. TPST di Pulau Sabang Mawang;

6. TPST di Pulau Laut; dan

7. TPST di Pulau Seluan;

8. TPST di Pulau Panjang;

9. TPST di Pulau Kerdau;

10. TPST di Pulau Batu Berian Besar;

11. TPST di Pulau Selaut;

12. TPST di Pulau Tanjung Kumbik; dan

13. TPST di Pulau Sededap.

c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:

1. TPA Sebayar di Kecamatan Bunguran Timur;

dan

2. TPA Batu Gajah di Kecamatan Bunguran

Timur.

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan

Reduce, Reuse, Recovery dan Recycle (4R).

(3) Penangangan timbulan sampah sebagaimana


a. Pengembangan instalansi pengolahan lumpur tinja

yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan

pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan

atau sifat sampah;

c. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan

pemindahan sampah dari sumber sampah pada

penampungan sementara atau tempat pengolahan

sampah terpadu;

d. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari

sumber dan atau dari tempat penampungan

sementara atau dari tempat pengolahan sampah

terpadu menuju ke tempat pemprosesan akhir;

e. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik,

komposisi dan jumlah sampah harus berbasis pada

sistem sanitary landfiil;

f. pemprosesan akhir sampah dalam bentuk

pengembalian sampah dan/atau residu hasil

pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara

aman.

(4) Pengolahan timbulan sampah sebagaimana


a. Sistem pengolahan persampahan yang digunakan

adalah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan

metoda sanitary landfield & controlled landfill;

b. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik,

komposisi dan jumlah sampah;

c. Pemprosesan akhir timbulan sampah berupa

68




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

dalam bentuk pengembalian timbulan sampah

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke

media lingkungan secara aman;

d. Pengolahan dan pemanfaatan sampah berbasis

teknologi tinggi

(5) Kegiatan pengurangan, penanganan sampah

dan/atau pengolahan timbulan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf

b dan huruf c mengacu kepada ketentuan


(6) Pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur

Tinja (IPLT), sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d dilakukan melalui:

a. Penempatan IPLT dapat ditempatkan di

lokasi Tempat

b. Pembuangan Akhir sampah (TPA) dan/atau terpisah;

c. Pengangkutan lumpur tinja beserta air kotor dari

septictank yang akan diproses di IPLT dengan

menggunakan truk tangki khusus yang memenuhi

persyaratan; dan

d. Pelarangan pembuangan lumpur tinja secara

langsung ke media lingkungan dan kewajiban

membuang ke IPLT.

(7) Penetapan lokasi TPA dan IPLT sebagaimana

dimaksud pada ayat (5)

(8) berada dalam rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota.

(9) Pembangunan dan pengelolaan TPA Regional di

Pulau Bintan berada pada kewenangan Pemerintah

Provinsi.

(10) Pembangunan, Pengelolaan dan Penetapan

lokasi TPA Regional sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) diatur dengan Peraturan Gubernur.

69




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Pasal 36

Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilakukan dengan:

a. Mengalirkan limpasan air hujan dengan membuat

jaringan drainase dengan kapasitas dan desain

geometrik yang memadai atau sesuai dengan kodnisi

alamnya;

b. Menampung limpasan air hujan dalam bentuk catchment

area, pond, dan waduk dari sistem saluran pembuangan

air hujan untuk dijadikan sebagai sumber air baku secara

komunal;

c. Mengembangkan sistem jaringan drainase yang

berhirarkis, terpadu dan saling terintegrasi antar

kawasan.

Pasal 23

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 huruf e meliputi:

a. Jalur evakuasi bencana meliputi seluruh jaringan jalan

yang menjauhi kawasan rawan bencana; dan

b. Ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka hijau,

kantor pemerintahan, sarana dan prasarana

umumatau bangunan yang dapat berubah fungsi

menjadi tempat pengungsian sementara, serta

70




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

memiliki fasilitas penunjang untuk evakuasi bencana.

Pasal 38

Struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Bab IV

digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan

skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

(1) Rencana pola ruang meliputi:

a. Kawasan peruntukan lindung; dan

b. Kawasan peruntukan budidaya.

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

(1) Pola ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan

kebijakan dan strategi penataan ruang, dengan

mengacu pada tata ruang nasional, serta

memperhatikan pola ruang yang berada di

kabupaten/kota.

(2) Pola ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud


a. kawasan lindung;

b. kawasan budidaya; dan

c. pemanfaatan ruang laut.

Masukan Biro Pemerintahan dan Perbatasan

Prov:

Informasi toponimi (penamaan)

pulau dalam peta agar dapat

disinkronisasikan dengan

Bagian Pemerintahan

Kabupaten Natuna dan / atau

Biro Pemerintahan dan

Perbatasan Setda Kepri.

Tanggapan DPUPP Prov:

Berdasarkan analisis

superimpose peta menggunakan

aplikasi ArcGIS antara pola

ruang RTRW Provinsi dengan

Rencana pola ruang RTRW

Natuna, ditemukan beberapa

catatan penting yang dapat

disampaikan, diantaranya:

1. Terdapat perbedaan luas

antara kedua peta pola

ruang. Luas pola

1. Data toponomi pulau

telah disesuaikan

dengan data Bagian

Tata Pemerintahan

Kabupaten Natuna

2. Perbedaan luasan

dikarenakan

perbedaan garis

pantai dalam

pemetaan. Garis

pantai dalam proses

revisi RTRW

Kabupaten Natuna

menyesuaikan garis

pantai berdasarkan

basis data citra (SPOT

16, 17. Dan 18) dan

telah mendapatkan

rekomendasi dari BIG.

3. Polygon yang tidak

tergambar pada

RTRW Kabupaten

71




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

ruang Natuna sebesar

198.149,5917 ha,

sedangkan luas pola

ruang provinsi yang ada

di Kab Natuna sebesar

198.716,7323 ha, sehingga

diketahui selisih luas antara

keduanya sebesar 567,1406

ha.

2. Selisih luas antar kedua pola

ruang terdiri dari dua jenis

yaitu pola ruang provinsi

yang tidak tergambarkan

dalam pola Natuna dan

sebaliknya pola Natuna

yang tidak tergambarkan

dalam peta pola provinsi.

3. Berdasarkan analisa

spasial, terdapar sekitar 78

buah polygon (yg memiliki

luas diatas 6,25 ha) RTRW

Natuna yang tidak

ada/tergambarkan pada

RTRW Provinsi dengan luas

total 1.358,7473 Ha. Pola

ruang tersebut diantaranya:

Embung dgn luas sekitar

20,23 ha

Kawasan Ekosistem

Mangrove dgn luas

sekitar 142,22 ha

Kawasan Hutan

Produksi Terbatas dgn

luas sekitar 27,44 ha

Kawasan Hutan

Produksi Tetap dgn


tetapi tergambar

dalam RTRW Provinsi

dan sebaliknya

dikarenakan

perbedaan garis

pantai yang mengikuti

basis data citra (SPOT

16, 17, dan 18)

4. Ketidaksesuaian

beberapa pendetailan

pola ruang provinsi ke

dalam ranperda pola

ruang Natuna terjadi

karena:

- penyesuaian

nomenklatur mengikuti

ketentuan Permen

ATR 1 Tahun 2018

tentang pedoman

penyusunan rencana

tata ruang wilayah

provinsi, Kabupaten

dan Kota.

- kebutuhan

pengembangan

wilayah berdasarkan

data kebutuhan zonasi

pada setiap sektor-

sektor potensial

seperti pariwisata,

perikanan,

permukiman, industri

serta kawasan

budidaya lainnya.

72




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Kawasan Hutan

Produksi yang

dapat dikonversi dgn

luas sekitar 55,25

Kawasan Konservasi

Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil dgn luas sekitar

366,97 ha

Kawasan Pariwisata dgn


Kawasan Perkebunan

dgn luas sekitar 62,41

Kawasan Permukiman

Perdesaan 152,23 ha

Kawasan Permukiman

Perkotaan dgn luas

sekitar 76,05 ha

Kawasan Pertahanan

dan Keamanan dgn luas

sekitar 6,55 ha

Sempadan Pantai dgn

luas sekitar 353,52 ha.

Mohon penjelasan

terkait hal tersebut

File Digital (.shp)

terlampir

4. Sebaliknya, terdapat sekitar

sekitar 82 buah polygon (yg

memiliki luas diatas 6,25 ha)

RTRW Provinsi yang tidak

ada/tergambarkan pada

RTRW Natuna dengan luas

total 2.094,0388 Ha. Akan

tetapi berdasarkan kroscek

dengan peta citra, diketahui

sebagian besar polygon

berada di kawasan laut, hal

- terhadap perubahan

kawasan hutan

dilakukan karena

menyesuaikan dengan

perubahan kawasan

hutan yang

dituangkan dala SK 76

tahun 2015.

- penjelasan

perubahan pola ruang

akan dijelaskan lebih

rinci dalam tabel

(terlampir).

73




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

tersebut secara umum

dapat terjadi akibat proses

digitasi pada skala yang

berbeda serta adanya

updating peta. Adapun

beberapa polygon masih

diperlukan penjelasannya,

diantaranya:

Polygon Hutan Produksi

Polygon Hutan Produksi

Konversi dan

Polygon Tubuh Air di

Kec Bunguran Selatan,

Bunguran Barat,

Bunguran Batubi dan

Bunguran Timur Laut.

Mohon penjelasan terkait

hal tersebut.

File Digital (.shp)

terlampir.

5. Berdasarkan identity analysis

peta pola ruang, ditemukan

beberapa ketidaksesuaian

pendetailan pola ruang

provinsi ke dalam ranperda

pola ruang Natuna.

Setidaknya ditemukan sekitar

296 buah polygon (dgn luas

diatas 6,25 ha) yang perlu

ditinjau kembali terkait

justifikasi penentuan pola

ruang tersebut. Adapun pola

yang dimaksud diantaranya: Perubahan Industri

menjadi kawasan pariwisata seluas 177,80 ha.

74




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Perubahan Kawasan

Lindung menjadi hutan

produksi yang dapat

dikonversi, kawasan

perkebunan, kawasan

permukiman perdesaan

dan kawasan

permukiman perkotaan

seluas 2117,81 ha

Perubahan Pariwisata

menjadi Kawasan

Perkebunan, kawasan

permukiman perdesaan

dan kawasan

permukiman perkotaan

seluas 1629,02 ha

Perubahan

Permukiman menjadi

Kawasan Pariwisata,

Kawasan Perikanan

Budi Daya, Kawasan

Perikanan Tangkap,

Kawasan Perkebunan,

Kawasan Pertambangan

seluas 10.053,33 ha

Polygon tersebut

tersebar di seluruh

kecamatan di Kabupaten

Natuna

File Digital (.shp)

terlampir.

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 25

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 40

75




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya;

b. kawasan perlindungan setempat;

c. kawasan konservasi;

d. kawasan lindung geologi;

e. kawasan cagar budaya; dan

f. kawasan ekosistem mangrove.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39


a. Kawasan Hutan Lindung (HL)

b. Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan

Perlindungan Kawasan Bawahannya;

c. Kawasan Lindung yang Berfungsi untuk Memberikan

Perlindungan Setempat;

d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar

Budaya;

e. Kawasan Rawan Bencana; dan

f. Kawasan Lindung Lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap

Kawasan Bawahannya

Pasal 26

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud


a. Kawasan hutan lindung;

b. Kawasan lindung gambut; dan

c. Kawasan resapan air.

(2) Kawasan hutan lindung yang dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

a. Kawasan hutan lindung Gunung Ranai seluas

kurang lebih 2.511 hektare di Kecamatan

Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran

Timur Laut;

b. Kawasan hutan lindung Gunung Bedung

seluas kurang lebih 4.695 hektare di

Pasal 41

(1) Arahan kebijakan ruang kawasan hutan lindung (HL)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi :

a. Pengukuran dan tata batas di lapangan untuk

memudahkan pengendaliannya;

b. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah

ada/penggunaan lahan yang berlangsung lama;

c. Pengendalian hidro-orologis kawasan hutan yang

telah mengalami kerusakan (rehabilitasi dan

konservasi);

d. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya pada

kawasan hutan lindung dengan skor ≥ 175; dan

e. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan

berlokasi di hutan lindung; dan

f. Penambahan zona penyangga (buffer zone) pada

Masukan DLHK Prov:

1. Kawasan hutan untuk wilayah

Kabupaten Natuna

didasarkan pada Keputusan

Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor :

76/MenLHK- II/2015 tanggal

6 Maret 2015 tentang

Perubahan Peruntukan

Kawasan Hutan Menjadi

Bukan Kawasan Hutan

Seluas ± 207.569 (Dua

Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus

Enam Puluh Sembilan)

Hektar, Perubahan Fungsi

Kawasan Hutan Seluas ±

60.299 (Enam Puluh Ribu

Dua Ratus Sembilan Puluh

Sembilan)Hektar dan

1. Kawasan hutan telah

menyesuaikan

dengan perubahan

kawasan hutan yang

ditetapkan dengan

Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Nomor : 76/MenLHK-

II/2015 tanggal 6

Maret 2015 tentang

Perubahan

Peruntukan Kawasan

Hutan.

2. Terhadap Surat

Kehutanan Nomor

S.91/MenLHKII/2015

Tanggal 6 Maret

2015 Perihal

Permohonan

Persetujuan

76




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Kecamatan Bunguran Timur Laut; dan

c. Kawasan hutan lindung Gunung Sekunyam

seluas kurang lebih 4.876 hektare di

Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan

Bunguran Selatan, Kecamatan Pulau Tiga, dan

Kecamatan Pulau Tiga Barat.

(3) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan rawa

seluas kurang lebih 1.267 hektare yang tersebar di:

a. Kecamatan Pulau Laut;

b. Kecamatan Bunguran Utara;


d. Kecamatan Suak Midai;

e. Kecamatan Subi;

f. Kecamatan Serasan; dan

g. Kecamatan Serasan Timur.

(4) Kawasan resapan air yang dimaksud pada ayat (1)

huruf c seluas kurang lebih 652 hektare yang

tersebar di:

a. Kecamatan Bunguran Utara;

b. Kecamatan Bunguran Timur;


d. Kecamatan Midai;

e. Kecamatan Suak Midai;

f. Kecamatan Subi;

g. Kecamatan Serasan; dan

h. Kecamatan Serasan Timur.

kawasan yang berbatasan langsung dengan

kawasan hutan lindung dengan fungsi Ruang

Terbuka Hijau (RTH) yang di atur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kawasan Hutan Lindung (HL) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

a. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Bintan

meliputi HL Sungai Pulau, HL Gunung Lengkuas, HL

Gunung Kijang, HL Gunung Bintan Besar, HL

Gunung Bintan Kecil, HL Sungai Jago, HL Sebong

Lobam, HL Pulau Tambelan I dan HL Pulau

Tambelan II.

b. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Karimun

meliputi HL Gunung Jantan Betina, HL Pulau Durian,

HL Pulau Panjang, HL Pulau Combol, HL Karimun

Kecil, HL Tanjung Selayang-Tanjung Buluh Kasap,

HL Pulau Tokong Hiu Besar, dan HL Pulau Moro

Tengah.

c. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Lingga

meliputi HL Gunung Daik, HL Gunung Muncung,

HL Gunung Lanjut, HL Bukit Raja, HL Sungai

Nerekeh-Sungai Semarung dan HL Pulau Sebangka.

d. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten

Kepulauan Anambas meliputi HL Jemaja Utara, HL

Jemaja Selatan, HL Matak I dan HL Matak II.

e. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Natuna

meliputi HL Gunung Ranai, HL Gunung Sekunyam

dan HL Gunung Bedung.

f. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kota Tanjungpinang

meliputi HL Bukit Kucing dan HL Sungai Pulai.

g. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kota Batam meliputi

HL Nongsa I, HL Nongsa II, HL Batu Ampar, HL

Dangas, HL Tanjung Uncang I, HL Sei Harapan, HL

Tiban, HL Sei Pelunut, HL Sei Peparan, HL Sei

Perubahan Bukan Kawasan

Hutan Menjadi Kawasan

Hutan Seluas ± 536 (Lima

Ratus Tiga Puluh Enam)

Hektar di Provinsi Kepulauan

Riau. Sehingga

penggambaran peta pola

ruang dalam Rencana Tata

Ruang wajib berdasarkan

keputusan tersebut. Agar

tidak terjadi kesalahan dalam

penggambaran peta,

diharapkan agar Pemerintah

Kabupaten Natuna

berkoordinasi dengan

Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan untuk

mendapatkan asistensi.

2. Kawasan hutan untuk

wllayah Provinsi Kepulauan

Riau telah dibagi dalam 6

(enam) wilayah kelola yang

memiliki rencana pegelolaan

hutan jangka panjang

(RPHJP) yang berbeda-

beda. Agar tidak terjadi

kesalahan dalam

pemanfaatan ruang di dalam

atau di sempadan kawasan

hutan, Pemerintah

Kabupaten Natuna

diharapkan berkoordinasi

dengan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Kesatuan

Pengelolaan HutanLindung

(KPHL) Natuna mengingat

RPHJP KPH tersebut telah

Perubahan Kawasan

Hutan DPCLS Di

Provinsi Kepulauan

Riau telah

disesuaikan ke dalam

peta pola ruang

dalam bentuk holding

zone.

3. Terhadap surat

Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

kepada Gubernur

Kepulauan Riau

Nomor:

S.507/Menlhk/Setjen/

PLA.0/ 7/2019

tanggal 26 Juli 2019

perihal Persetujuan

Pola Penyelesaian

Penguasaan Tanah

Dalam Kawasan

Hutan (PPTKH) akan

dilakukan

penyesuaian dalam

bentuk holding zone.

4. Terkait rencana

pengelolaan hutan

jangka panjang

(RPHJP), Pemerintah

Kabupaten Natuna

telah berkoordinasi

dengan Unit

Pelaksana Teknis

(UPT) Kesatuan

Pengelolaan

77




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Tembesi, HL Sei Beduk I, HL Sei Beduk II, HL

Setokok, HL Tanjung Sinembah, HL Tanjung Kota,

HL Tanjung Dongdang, HL Rundan I, HL Rundan III,

HL Randang Daja-Bukit Kenan, HL Rempang Cate,

HL Blokeng-Kepala Tujuh, HL Monggak, HL Bukit

Bedagang, HL Pasir Panjang, HL Senhasen, HL

Tanjung Temiang, HL Sei Carus, HL Pulau Galang I,

HL Pulau Galang II, HL Pulau Galang III, HL Tanjung

Malang, HL Sei Hulu Galang, HL Bukit Kandap, HL

Tanjung Ujin, HL Sei Cogok Tapan, HL Sei Pelepas,

HL Tanjung Kokot I, HL Tanjung Kokot II, HL Galang

Baru I, HL Galang Baru II, HL Galang Baru V, HL

Tanjung Kasam, HL Duriangkang dan HL Sei Ulu

Lajai.

h. Kawasan Hutan Lindung (HL) di Provinsi Kepulauan

Riau sesuai dengan Keputusan Menteri yang

membidangi Kehutanan yang masih berlaku.

(3) Kawasan Hutan Lindung (HL) di Provinsi Kepulauan

Riau pada tingkat tapak dikelola oleh Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH).

(4) Terhadap kawasan Hutan Lindung (HL) yang belum

memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dikelola

oleh Pemerintah Provinsi yang membidangi Kehutanan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kawasan Hutan Lindung (HL) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang


Daerah ini.

(6) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah

ditetapkan berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan terintegrasi dalam Rencana Peruntukan

Struktur dan Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan

Riau. Rincian Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

disahkan oleh Menteri

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

3. Terhadap kawasan hutan

yang sedang dalam proses

perubahan peruntukan

kawasan hutan atau

perubahan batas kawasan

hutan melalui program Tanah

Objek Reforma Agraria

(TORA) dapat ditetapkan

sebagai Zona tunda (holding

zone) sebagaimana yang

diimplementasikan dalam

Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Kepulauan

Riau (Perda Nomor 1 Tahun

2017). Holding Zone

mengacu pada lampiran

Surat Menteri Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

Kepada Wakil Ketua DPR

RI/Koordinator Bidang

Industri Dan Pembangunan

No. S.91/MenLHKII/2015

Tanggal 6 Maret 2015 Perihal

Permohonan Persetujuan

Perubahan Kawasan Hutan

DPCLS Di Provinsi

Kepulauan Riau; dan surat

Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan kepada

Gubernur Kepulauan Riau

Nomor:

S.507/Menlhk/Setjen/PLA.0/

7/2019 tanggal 26 Juli 2019

perihal Persetujuan Pola

HutanLindung

(KPHL) Natuna.

5. Pencantuman luasan

kawasan mengikuti

ketentuan pedoman

penyusunan RTRW

kabupaten.

78




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI,

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 42

(1) Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan

Perlindungan Kawasan Bawahannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 huruf b adalah kawasan

resapan air.

(2) Kawasan Lindung yang Berfungsi Memberikan

Perlindungan Kawasan Bawahannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berada di sekitar waduk, danau,

kolong, mata air dan sungai, termasuk juga kawasan

hutan lindung.

Penyelesaian Penguasaan

Tanah Dalam Kawasan

Hutan (PPTKH)

4. Luasan wilayah kawasan

hutan agar tidak

dicantumkan karena ada

kemungkinan perubahan luas

kawasan hutan

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:

a. Sempadan pantai; dan

b. Sempadan sungai.

(2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.564 hektare

Pasal 43

(1) Kawasan Lindung yang Berfungsi untuk Memberikan

Perlindungan Setempat selanjutnya disebut Kawasan

Lindung Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

40 huruf c ditujukan untuk memberikan perlindungan

terhadap kawasan yang memerlukan perlindungan guna

menjamin kelestariannya.

(2) Kawasan Lindung yang Berfungsi untuk Memberikan

79




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

yang tersebar di:



c. Kecamatan Bunguran Timur Laut;

d. Kecamatan Bunguran Timur;


f. Kecamatan Bunguran Barat;

g. Kecamatan Pulau Tiga;

h. Kecamatan Pulau Tiga Barat;

i. Kecamatan Midai;

j. Kecamatan Suak Midai;

k. Kecamatan Subi;

l. Kecamatan Serasan; dan

m. Kecamatan Serasan Timur.

(3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 240 hektare

yang tersebar di:



c. Kecamatan Bunguran Timur;

d. Kecamatan Bunguran Selatan;

e. Kecamatan Bunguran Batubi;




Perlindungan Setempat meliputi:

a. kawasan sempadan pantai;

b. kawasan sempadan sungai;

c. kawasan sekitar waduk dan mata air; dan d. ruang

terbuka hijau.

(3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada


a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak

sekurang-kurangnya

b. 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah

darat; atau

c. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan

kondisi fisiknya curam atau terjal dengan jarak

proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai;

dan

d. Perairan sepanjang tepian laut sebagaimana pada

huruf a dan b dengan jarak 200 meter dari titik

pasang air laut tertinggi ke arah laut.

(4) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) berada di seluruh pantai wilayah Provinsi yang

belum terbangun, sedangkan untuk kawasan

sempadan pantai yang sudah terbangun akan ditata

dan diatur dalam peraturan Daerah tersendiri.

(5) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud


a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul

dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) meter

dari kaki tanggul sebelah luar;

b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak

bertanggul di luar kawasan permukiman dengan

jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari

tepi sungai; atau

c. Daratan sepanjang tepian sungai kecil tidak

80




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

bertanggul di luar kawasan permukiman dengan

jarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter

dari tepi sungai.


pada ayat (5) berada di seluruh sungai di wilayah

Provinsi yang bermuara ke laut dan/atau bermuara ke

waduk dan mempengaruhi penyediaan sumber air baku

yang ada di waduk.


pada ayat (5) berada di seluruh wilayah sungai Provinsi

yang belum terbangun, sedangkan untuk kawasan

sempadan sungai yang sudah terbangun akan ditata

dan diatur dalam peraturan Daerah tersendiri.

(8) Kawasan sekitar waduk dan mata air sebagaimana


a. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai

dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air

waduk tertinggi; atau

b. Daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya

proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik

waduk.

(9) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d meliputi:

a. RTH publik yaitu RTH yang dimiliki dan

dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang

digunakan untuk kepentingan masyarakat secara

umum, dapat berupa taman kota, hutan kota,

hutan mangrove, sabuk hijau, jalur hijau, pedestrian,

sempadan jalur listrik tegangan tinggi; dan

b. RTH privat, yaitu RTH milik institusi tertentu atau

orang perseorangan yang pemanfataannya untuk

kalangan terbatas,

c. antara lain berupa kebun, halaman

81




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang

ditanami tumbuhan.

(10) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada

ayat (9) mempunyai luas paling sedikit 30% dari luas

kawasan perkotaan, dengan rincian 20% berupa RTH

publik dan 10% berupa RTH privat.

(11) Kawasan lindung yang berfungsi untuk memberikan

perlindungan setempat dalam Pasal ini berlaku untuk

kawasan yang belum terbangun, sedangkan untuk

kawasan yang sudah terbangun diatur tersendiri

dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 28

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 huruf c meliputi kawasan konservasi wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil seluas kurang lebih 1.079

hektare yang tersebar di:







g. Kecamatan Bunguran Batubi;



j. Kecamatan Serasan;

k. Kecamatan Serasan Timur; dan

l. Kecamatan Subi.

Pasal 44

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar

budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d

ditujukan untuk:

a. melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem,

gejala dan keunikan alami bagi kepentingan plasma

nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada

umumnya; dan

b. melindungi kekayaan budaya bangsa berupa

peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen,

dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman

kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan

alam maupun manusia.

(2) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar

budaya meliputi:

a. kawasan suaka alam;

Masukan DLHK Prov: 1. Kawasan Suaka Alam di

Pulau Senoa status

kawasan hutannya sesuai

SK 76 Tahun 2015

merupakan Area

Penggunaan Lainnya

(APL), agar dapat

dipertimbangkan kembali

karena pengelolaan KSA

menjadi kewenangan

pemerintah pusat.

2. Kewenangan pengelolaan

kawasan konservasi yang

statusnya bukan kawasan

hutan perlu diperjelas

kembali, karena Dinas LHK

hanya berwenang mengatur

kawasan hutan.

1. Kawasan Suaka

Alam di Pulau Senua

merupakan kawasan

koservasi penyu,

ditetapkan

berdasarkan permen

KKP nomor 41 tahun

2018 tentang

rencana zonasi

kawasan strategis

nasional tertentu

pulau senua di

provinsi kepulauan

riau tahun 2018-

2037.

2. SK pencadangan

Gubernur Nomor

1050 Tahun 2019

merupakan SK

pencadangan

kawasan koservasi

82




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

b. kawasan pantai berhutan bakau;

c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(3) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a merupakan kawasan yang memiliki

keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan

keunikan alam yang khas baik di darat maupun di

perairan, dan/atau mempunyai fungsi utama sebagai

kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota,

ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat

di dalamnya.

(4) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) meliputi :

a. Kawasan suaka alam laut meliputi Kawasan

Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Anambas;

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)

maupun Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Kota

Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, dan

Kabupaten Karimun; Kawasan habitat penyu bertelur

di Kabupaten Natuna (Pulau Panjang, Pulau

Senoa, Pulau Serasan dan Pulau Subi); kawasan

habitat penyu bertelur di Kabupaten Kepulauan

Anambas (Pulau Durai, Pulau Mangkai, dan Pulau

Pahat); dan kawasan habitat penyu bertelur di

Kabupaten Bintan (Kecamatan Tambelan).

b. Kawasan suaka alam darat meliputi Taman Wisata

Alam Muka Kuning dan Taman Buru di Pulau

Rempang (Kota Batam); dan Kawasan Konservasi

Bintan.

(5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b merupakan koridor disepanjang

pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga

puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi

Masukan DKP Prov:

Luasan kawasan konservasi

Natuna berbeda dengan SK

pencadangan Gubernur

Nomor 1050 Tahun 2019, agar

luasan dan wilayahnya

mengikuti SK Pencadangan.

Masukan DPUPP Prov:

Perlu penyempurnaan pada

pasal 28 menjadi: Kawasan

suaka alam dan

pelestarian alam Kawasan

Konservasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal

25 huruf c meliputi

kawasan konservasi pesisir

dan pulau-pulau kecil

seluas kurang lebih 1.079

hektare yang tersebar di......

Perlu dibedakan antara

Kawasan Suaka Alam dan

Pelestarian alam dengan

Kawasan Konservasi sesuai

amanah Permen ATR/BPN

Nomor 1 Tahun 2018

tentang Pedoman

Penyusunan RTRW

Provinsi dan

Kabupaten/Kota

laut daerah sehingga

tidak termasuk

substansi RTRW

kabupaten natuna.

83




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut

terendah ke arah darat.

(6) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) berada di seluruh kawasan pantai berhutan

bakau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

(7) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan

hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang

dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

(8) Pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

meliputi :

a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di

Kota Batam terdiri dari tempat pertemuan Raja

Lingga dan Raja Johor di Kecamatan Bulang, makam

Nong Isa di Kecamatan Nongsa, makam Haji Daeng

Puang di Pulau Bulang Lintang Kecamatan Bulang,

peninggalan sejarah tentara Jepang di Sembulang

Pulau Rempang Kecamatan Galang dan lokasi bekas

perumahan pengungsi Vietnam di Pulau Galang

Kecamatan Galang;

b. Kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan di Kota Tanjungpinang terdiri dari

kawasan cagar budaya melayu di Pulau Penyengat,

Kota Piring dan Kota Rebah;

c. Kawasan Bukit Kerang di Kabupaten Bintan;

d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di

Kabupaten Lingga terdiri dari kawasan cagar budaya

dan ilmu pengetahuan Damnah terletak di

Kecamatan Lingga dan kawasan cagar budaya dan

ilmu pengetahuan Pulau Mepar terletak di

Kecamatan Lingga;

e. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di

84




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Kabupaten Karimun terdiri dari Batu Bertulis Pasir

Panjang, Masjid Jami H. Abdul Ghani di Pulau Buru

(Kecamatan Buru), Masjid Al-Mubaraq di Pulau

Karimun, Klenteng Tua di Moro, Pulau Karimun,

Pulau Buru dan Pulau Kundur, Makam keramat di

kawasan Pantai Gading di Desa Gading, Makam si

Badang di Kecamatan Buru dan Kerajaan Sulit di

Desa Keban Kecamatan Moro.

Pasal 45

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 huruf e berada dalam rangka

pencegahan terjadinya bencana yang disebabkan oleh

alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan

manusia.

(2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah;

b. kawasan rawan gelombang pasang;

c. kawasan rawan banjir;

d. kawasan rawan angin puting beliung;

e. Kawasan rawan abrasi; dan atau f. Kawasan Rawan

gempa bumi.

(3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a meliputi kawasan berbentuk lereng

yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk

lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau

material campuran.

(4) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kawasan sekitar

pantai yang rawan terhadap gelombang pasang

dengan kecepatan lebih dari 10 (sepuluh)

85




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau

gravitasi bulan atau matahari.

(5) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c meliputi kawasan yang diidentifikasi sering

dan/atau berpotensi mengalami bencana alam banjir.

(6) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi kawasan yang

diidentifikasi sering dan/atau berpotensi mengalami

bencana angin puting beliung.

(7) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf e meliputi kawasan yang mengalami

perubahan bentuk pantai yang diakibatkan oleh

gelombang laut, arus laut dan pasang surut laut terutama

yang berada di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau

terdepan.

(8) Kawasan rawan gempa bumi dengan potensi

bahaya rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf f tersebar di seluruh kabupaten/kota.

(9) Setiap kawasan rawan bencana diwajibkan

memiliki rencana penanggulangan bencana dan

Standar Operasional Prosedur/SOP yang selanjutnya

diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 29

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 huruf d merupakan kawasan cagar

alam geologi meliputi:

a. Kawasan situs warisan geologi (geosite)

Kabupaten; dan

b. Kawasan keragaman geologi (geodiversity)

Pasal 46

(1) Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 huruf f meliputi pulau-pulau kecil,

kawasan terumbu karang (coral reef), padang lamun

(sea grass).

(2) Kawasan lindung pulau-pulau kecil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi

86




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Kabupaten.

(2) Kawasan situs warisan geologi (geosite) Kabupaten


meliputi:

a. Kawasan Tanjung Senubing di Kecamatan

Bunguran Timur;

b. Kawasan Pulau Senua di Kecamatan Bunguran

Timur;

c. Kawasan Gunung Ranai di Kecamatan

Bunguran Timur;

d. Kawasan Tanjung Datuk di Kecamatan

Bunguran Timur Laut;

e. Kawasan Pantai dan Goa Kamak di Kecamatan


f. Kawasan Pantai Batu Kasah di Kecamatan

Bunguran Selatan;

g. Kawasan Pulau Akar di Kecamatan Bunguran

Selatan; dan

h. Kawasan Pulau Setanau di Kecamatan Pulau

Tiga.

(3) Kawasan keragaman geologi (geodiversity)

Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. Kawasan Alif Stone Park di Kecamatan

Bunguran Timur;

b. Kawasan Bukit Kapur di Kecamatan Bunguran

Timur Laut;

c. Kawasan Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi;

d. Kawasan Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;

e. Kawasan Kelarik – Batubi di Kecamatan

Bunguran Utara;

f. Kawasan Teluk Buton di Kecamatan Bunguran

Utara;

g. Kawasan Pulau Tiga – Sabang Mawang di

keberadaan pulau-pulau yang memiliki luas kurang dari

10 (sepuluh) hektar dan dimungkinkan untuk dilakukan

kegiatan budidaya secara terbatas, sesuai dengan

potensi dan kondisi pulau tersebut.

(3) Kawasan lindung pulau-pulau kecil sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berada di seluruh wilayah


(4) Kawasan lindung terumbu karang (coral reef) dan

padang lamun (sea grass) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dipadukan dengan kawasan suaka alam

konservasi laut.

87




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN


h. Kawasan Pian Padang di Kecamatan Bunguran

Selatan; dan

i. Kawasan Setengar di Kecamatan Bunguran

Selatan.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 30

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 huruf e meliputi:

a. situs makam tua di tanjung batang pulau tiga;

b. situs makam tua dan situs artefak keramik di

Kecamatan Bunguran Timur Laut;

c. sebaran situs makam tua, artefak keramik,

bangunan bersejarah, situs pesawat kasmir dan

situs keramat binjai di Kecamatan Bunguran

Barat.

d. sebaran artefak keramik, serta bangunan dan

benda bersejarah di Kecamatan Bunguran Utara;

e. sebaran situs artefak keramik, kerangka dan

benda bersejarah, serta temuan artefak megalitik

di Kecamatan Bunguran Timur;

f. sebaran artefak keramik, bangunan dan benda

bersejarah di Kecamatan Serasan;

g. sebaran artefak keramik, bangunan dan benda

bersejarah, serta bandara jepang di Kecamatan

Subi;

h. sebaran artefak keramik di Kecamatan Pulau

Laut.

88




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Paragraf 6

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 31

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf f seluas kurang

lebih2.349hektare yang tersebar di:






f. Kecamatan Bunguran Selatan;

g. Kecamatan Bunguran Barat;



j. Kecamatan Subi;

k. Kecamatan Serasan; dan

l. Kecamatan Serasan Timur.

Bagian Ketiga

Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 32

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Kawasan hutan produksi;

b. Kawasan pertanian;

c. Kawasan perikanan;

d. Kawasan pertambangan dan energi;

e. Kawasan peruntukan industri;

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 47

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39 ayat (2) huruf b meliputi :

a. Kawasan peruntukan Hutan Produksi;

b. Kawasan peruntukan Pertanian;

c. Kawasan peruntukan Perikanan;

d. Kawasan peruntukan Pertambangan;

e. Kawasan peruntukan Perindustrian;

89




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

f. Kawasan pariwisata;

g. Kawasan permukiman;

h. Kawasan pertahanan dan keamanan;

i. Kawasan transportasi; dan

j. Kawasan sumber daya air.

f. Kawasan peruntukan Pariwisata;

g. Kawasan peruntukan Permukiman; dan

Kawasan peruntukan Budidaya Lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 33

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud


a. Hutan produksi terbatas;

b. Hutan produksi tetap; dan

c. Hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas

kurang lebih 34.245 hektare yang tersebar di:




d. Kecamatan Bunguran Tengah;



g. Kecamatan Bunguran Selatan; dan

h. Kecamatan Pulau Tiga.

(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas kurang

lebih 15.356 hektare yang tersebar di:




Pasal 48

(1) Kawasan peruntukan hutan dengan fungsi

produksi (HP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

huruf a meliputi Kawasan Hutan Produksi Terbatas

(HPT), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Produksi yang

dapat dikonversi (HPK).

(2) Pemanfaatan kawasan hutan dengna fungsi produksi

dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari

pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Kawasan hutan dengan fungsi produksi di Provinsi

Kepulauan Riau pada tingkat tapak dikelola oleh

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

(4) Terhadap kawasan hutan dengan fungsi produksi

yang belum memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH) dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang

membidangi Kehutanan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(5) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah

ditetapkan berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan terintegrasi dalam Rencana Peruntukan

Struktur dan Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan

Riau. Rincian Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

Masukan DLHK Prov: Perencanaan pemanfaatan ruang

pada Kawasan Hutan Produksi

Konversi agar dapat

disinkronisasikan dengan

Rencana Pengelolaan Hutan

Jangka Panjang (RPHJP)

Provinsi Kepulauan RIau yang

sudah disahkan oleh Menteri, dan

dapat dijadikan salah satu acuan

dalam outline Holding Zone pada

kawasan hutan.

Kawasan hutan telah

menyesuaikan dengan

perubahan kawasan

hutan yang ditetapkan

dengan Keputusan

Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

Nomor : 76/MenLHK-

II/2015 tanggal 6 Maret

2015 tentang Perubahan

Peruntukan Kawasan

Hutan.

90




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN


e. Kecamatan Bunguran Tengah;

f. Kecamatan Bunguran Batubi;


h. Kecamatan Bunguran Selatan;

i. Kecamatan Subi;

j. Kecamatan Serasan; dan

k. Kecamatan Serasan Timur.

(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c

seluas kurang lebih 51.134 hektare yang tersebar

di:










j. Kecamatan Subi;

k. Kecamatan Midai;

l. Kecamatan Serasan; dan

m. Kecamatan Serasan Timur.

1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI,

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 34

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud

dalamPasal 32 huruf b meliputi:

a. kawasan tanaman pangan;

Pasal 49

(1) Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 huruf b meliputi kawasan budidaya

tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan

91




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

b. kawasan hortikultura;

c. kawasan perkebunan;

d. kawasan peternakan; dan

e. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(KP2B)

(2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 70 hektare

yang tersebar di:

a. Kecamatan Bunguran Timur Laut;


c. Kecamatan Bunguran Tengah;


e. Kecamatan Subi; dan

f. Kecamatan Serasan Timur.

(3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 771 hektare yang

tersebar di:

a. Kecamatan Pulau Laut



(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 44.150 hektare

yang tersebar di:





e. Kecamatan Bunguran Tengah;

f. Kecamatan Bunguran Selatan;

g. Kecamatan Bunguran Batubi;

h. Kecamatan Bunguran Barat;

i. Kecamatan Pulau Tiga;

j. Kecamatan Pulau Tiga Barat;

k. Kecamatan Subi;

perkebunan, kawasan perikanan dan kawasan

peternakan.

(2) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian

ditujukan guna pemanfaatan potensi kesesuaian lahan

secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan

pangan, kemandirian pangan dan agribisnis pertanian.

(3) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan

mengacu pada kesesuaian lahan dan persyaratan

agroklimat.

(4) Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dilakukan

perlindungan terhadap lahan pertanian pangan melalui

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang

ditetapkan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan potensi

pada masing-masing daerah.

(5) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus

diintegrasikan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.

(6) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 huruf b yang masih berada pada

kawasan hutan meliputi HL dan KSA yang pemanfaatan

ruangnya masih zona tunda (holding zone) mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

92




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

l. Kecamatan Midai;

m. Kecamatan Suak Midai;

n. Kecamatan Serasan; dan

o. Kecamatan Serasan Timur.

(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 478 hektare yang

tersebar di Kecamatan Bunguran Selatan

(6) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e

ditetapkan seluas kurang lebih 1.851 hektare yang

tersebar di:


b. Kecamatan Bunguran Tengah;

c. Kecamatan Bunguran Batubi; dan

d. Kecamatan Serasan Timur.

(7) Kawasan perkebunan yang berdasarkan ketentuan

perundang-undangan di bidang kehutanan masih

ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung

selanjutnya disebut sebagai Hutan

Lindung/Perkebunan seluas 69,8 hektare berada di:

a. Kecamatan Bunguran Timur Laut;

b. Kecamatan Bunguran Selatan; dan

c. Kecamatan Pulau Tiga.

(8)Kawasan perkebunan yang berdasarkan ketentuan


ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang

dapat dikonversi selanjutnya disebut sebagai

HPK/Perkebunan seluas 2.600 hektare berada di:





e. Kecamatan Bunguran Barat;

f. Kecamatan Subi;

93




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN



(9) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-


Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 35

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:

a. perikanan tangkap; dan

b. perikanan budidaya.

(2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 153 hektare

yang tersebar di:



c. Kecamatan Bunguran Timur;


e. Kecamatan Pulau Tiga;

f. Kecamatan Pulau Tiga Barat;

g. Kecamatan Suak Midai;

h. Kecamatan Subi; dan

i. Kecamatan Serasan.

(3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih

226 hektare yang tersebar di:

Pasal 50

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 huruf c terdiri atas:

a. Perikanan Tangkap;

b. Perikanan Budidaya Air Laut;

c. Perikanan Budidaya Air Tawar;

d. Perikanan Budidaya Air Payau;

e. Kawasan Minapolitan; dan

f. Pelabuhan Perikanan.

(2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh wilayah laut dan

perairan umum Provinsi kepulauan Riau.

(3) Kawasan perikanan budidaya air laut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kota Batam,

Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten

Lingga dan Kabupaten Natuna meliputi pengembangan

kawasan peruntukan perikanan ditujukan untuk

pengembangan komoditas unggulan yang terdiri dari


Kawasan Perikanan Tangkap

merupakan kewenangan

Pemerintah Provinsi

berdasarkan UU

23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Masukan DPUPP Prov: Perlu penjelasan dasar/kriteria

penentuan pola ruang perikanan

tangkap seluas 153 hektar

sebagaimana Pasal 35 ayat (2).

1. Kawasan perikanan

tangkapa yang

ditetapkan dalam

RTRW kabupaten

bukan merupakan

zona tangkap ikan

melainkan ditetapkan

untuk mendukung

aktivitas tangkap di

laut. Ditetapkan di

daerah darat untuk

bangunan sarana dan

prasarana yang

menunjang aktivitas

perikanan tangkap

seperti TPI, industri

perikanan dan

lainnnya.

2. Kawasan perikanan

tangkap ditetapkan

berdasarkan Permen

ATR 1 Tahun 2018

tentang pedoman

penyusunan rencana

94




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN




d. Kecamatan Bunguran Selatan.

e. Kecamatan Bunguran Batubi; dan

f. Kecamatan Bunguran Barat.

(4) Kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana

penunjang berupa pelabuhan perikanan dan tempat

pelelangan ikan yang meliputi:

a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Selat Lampa

di Kecamatan Pulau Tiga;

b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pering di


c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kelarik di


d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Meliah di

Kecamatan Subi;

e. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Serasan di

Kecamatan Serasan;

f. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batu Belanak

di Kecamatan Suak Midai; dan

g. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Pala

di Kecamatan Pulau Laut.

(5) Kawasan perikanan yang berdasarkan ketentuan




Lindung/Perikanan seluas 72,1 hektare di Kecamatan

Pulau Tiga.





rumput laut, ikan dan biota laut bernilai ekonomis

tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.

(4) Kawasan perikanan budidaya air tawar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kota Batam,


Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten

Lingga dan Kabupaten Natuna.

(5) Kawasan perikanan budidaya air payau sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di Kota Batam,


Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten

Natuna dan Kabupaten Lingga.

(6) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas,

Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten

Natuna.

(7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f terdiri atas:

a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang

dikembangkan di Kabupaten Natuna dan Kota

Batam;

b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang

dikembangkan di Kota Batam, Kabupaten Natuna

dan Kabupaten Kepulauan Anambas;

c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang

dikembangkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten

Kepulauan Anambas (Antang) dan Kabupaten

Natuna; dan

d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang

dikembangkan di Kota Tanjungpinang (Tanjung

Batu Sawah), Kabupaten Bintan (Berakit, Tambelan,

Batu Duyung, Kawal, Barek Motor), Kota Batam

(Kecamatan Nongsa, Kec Bulang dan Kec Belakang

tata ruang wilayah

kabupaten.

.

95




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Padang, Kecamatan Galang), Kabupaten

Karimun (Moro), Kabupaten Lingga (Kecamatan

Senayang, Singkep, Selayar, Lingga Utara dan

Singkep Barat), Kabupaten Natuna (Serasan, Selat

Lempa, Pulau Laut, Bunguran Barat, Pulau Tiga,

Bunguran Utara, Subi, Midai, Bunguran Timur) dan

Kabupaten Kepulauan Anambas (Kecamatan

jemaja, jemaja timur, siantan timur, siantan tengah

dan siantan selatan).

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 36

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf d meliputi:

a. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi

berada di perairan Kabupaten Natuna; dan

b. Kawasan pertambangan mineral merupakan

wilayah pertambangan rakyat seluas kurang

lebih 887 hektare yang berada di:

1. Kecamatan Pulau Laut;

2. Kecamatan Bunguran Utara;

3. Kecamatan Bunguran Timur Laut;

4. Kecamatan Bunguran Timur;

5. Kecamatan Bunguran Tengah;

6. Kecamatan Bunguran Selatan;

7. Kecamatan Bunguran Batubi;

8. Kecamatan Bunguran Barat;

9. Kecamatan Pulau Tiga;

10. Kecamatan Pulau Tiga Barat;

11. Kecamatan Midai;

Pasal 51

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 huruf d merupakan kawasan

yang memiliki potensi pertambangan Minyak dan Gas

Bumi dan Pertambangan Mineral yang terdapat di

wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

(2) Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral termuat

dalam Wilayah Pertambangan dan Wilayah Usaha

Pertambangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

(3) Wilayah pertambangan meliputi wilayah

kegiatan usaha pertambangan baik yang

sedang/sudah/belum dikerjakan, yang terdiri atas satu

atau lebih jenis bahan tambang mineral logam, mineral

non logam dan batuan.

(4) Potensi mineral logam yang terdapat dan telah

diusahakan terdiri dari Timah, Bauksid, biji besi dan

bahan galian tambang lainnya yang bernilai ekonomis

dan perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

(5) Potensi mineral bukan logam dan batuan yang terdapat

Masukan Dinas ESDM Prov. Kepri:

1. Revisi zona pertambangan

seluas 887 Ha perlu

diintegrasikan ke dalam peta

Rencana Pola Ruang

RTRW Kab. Natuna

2. Kawasan Pertambangan

eksisting agar tetap

digambarkan dalam peta

pola ruang

3. Bila pada suatu

kawasan izin produksi

pertambangan sudah

berakhir, tapi tahap

reklamasi pasca tambang

belum berakhir, maka

kawasan tersebut masih

masuk ke dalam kawasan /

zonasi pertambangan.

Tapi bila zonasi tersebut

akan dirubah menjadi

kawasan peruntukan selain

1. Zona pertambangan

yang sudah dimuat

dalam RTRW

kabupaten adalah

WPR berdasarkan

Keputusan Menteri

ESDM nomor 3669

tahun 2017.

2. Terhadapa

pertambangan

eksisting yang dalam

tahap pasca tambang

akan dibahas

bersama pokja

pengendalian

(TKPRD) kabupaten.

3. Semua WPR

ditetapkan dalam

bentuk polygon.

96




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

12. Kecamatan Suak Midai;

13. Kecamatan Subi;

14. Kecamatan Serasan; dan

15. Kecamatan Serasan Timur.

(2) Kawasan pertambangan dan energi yang

berdasarkan ketentuan perundang-undangan di

bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai

kawasan hutan lindung selanjutnya disebut Hutan

Lindung/Kawasan Pertambangan dan Energi seluas

5,26 hektare di Kecamatan Pulau Tiga.





dan telah diusahakan terdiri dari Granit, Pasir Darat,

Pasir Laut, dan bahan galian lainnya yang memiliki nilai

ekonomi dan perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

(6) Wilayah pertambangan dan Wilayah Usaha

Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada

lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan


(7) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 huruf d yang berada pada

kawasan hutan pemanfaatannya mengikuti ketentuan


(8) Kawasan peruntukan pertambangan harus berada di luar

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam Bintan Karimun.

(9) Potensi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan

Batuan yang terdapat pada kawasan peruntukan lainnya

dan bernilai ekonomi dapat diusahakan dengan

mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

pertambangan, dokumen

reklamasinya harus

disesuaikan dengan pola

ruang yang akan

difungsikan.

4. Apakah kawasan

pertambangan rakyat

sudah didelineasikan pada

peta pola ruang sesuai

dengan WPR yang telah

ditetapkan oleh

Kementerian ESDM yang

juga merupakan masukan

dari Kabupaten Natuna?.

5. Mohon untuk tetap

memasukkan WIUP IUP

yang pernah diterbitkan atas

nama PT. NATUNA PASIR

UTAMA

6. Kawasan pertambangan

yang luasannya terlalu kecil

dapat disimbolkan menjadi

titik dalam rencana pola

ruang, tapi dalam legenda/

keterangan dapat

disebutkan poligon

lokasinya

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf e seluas kurang lebih 2.335 hektare

Pasal 52

(1) Kawasan peruntukan perindustrian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 huruf e ditujukan sebagai

Masukan DISPERINDAG Prov:

1. Apakah di Kabupaten

Natuna tidak terdapat

Kawasan Industri (KI) yang

1. Belum terdapat

kawasan industri di

kabupaten Natuna.

2. Terkait sentra industri

kecil dan menengah

(SIKIM) akan dibahas

lebih lanjut dengan

97




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

yang meliputi:

a. Kawasan peruntukan industri Teluk Buton di

Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan


b. Kawasan peruntukan industri Penarik di Kecamatan

Bunguran Selatan;

c. Kawasan peruntukan industri Kelarik di Kecamatan

Bunguran Utara;

d. Kawasan peruntukan industri Tanjung di Kecamatan


e. Kawasan peruntukan industri Kelanga di Kecamatan


f. Kawasan peruntukan industri Sabang Mawang di


g. Kawasan peruntukan industri Batubi di Kecamatan

Bunguran Batubi;

h. Kawasan peruntukan industri Sabang Barat di

Kecamatan Midai;

i. Kawasan peruntukan industri Batu Berian di

Kecamatan Serasan; dan

j. Kawasan peruntukan industri Meliah di Kecamatan

Subi.

tempat pemusatan kegiatan industri yang berbasiskan

potensi daerah dan berwawasan lingkungan yang

dilengkapi sarana dan prasarana penunjang serta untuk

pengembangan, pembentukan dan pembangunan

Techno Park di seluruh Kabupaten/Kota.

(2) Kawasan peruntukan industri terdiri dari :

a. Kawasan industri besar;

b. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro,

kecil dan menengah; dan

(3) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

a. Kabupaten Bintan (kawasan industri di Kecamatan

Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan

Kecamatan Gunung Kijang);

b. Kabupaten Lingga (kawasan industri di Sungai

Tenam di Kecamatan Lingga dan kawasan industri

Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat);

c. Kabupaten Karimun (kawasan industri di Parit

Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru,

Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang

dan Teluk Lekup);

d. Kota Tanjungpinang (kawasan industri Air Raja,

Kawasan Industri Dompak Darat dan kawasan

industri Dompak Seberang);

e. Kota Batam (kawasan industri Kabil, Telaga

Punggur, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan

Batu Besar di Kecamatan Nongsa, Batu Ampar di

Kecamatan Batu Ampar, Sekupang di Kecamatan

Sekupang, gugusan Pulau Janda Berhias di

Kecamatan Sekupang, Tanjung Uncang di

Kecamatan Batu Aji, Muka Kuning di Kecamatan

Sungai Beduk, Sagulung dan Tanjung Gundap di

Kecamatan Sagulung, Pulau Kepala Jeri di

telah ditetapkan oleh

kementerian? Mohon

penjelasan

2. Apakah Kabupaten Natuna

tidak merencanakan

sentra industri kecil dan

menengah (SIKIM)?

sedangkan Natuna

memiliki potensi besar

untuk dikembangkan

menjadi SIKIM terutama

dalam bidang perikanan.

Mohon penjelasan

3. Terdapat perubahan pola

ruang kawasan

peruntukan perindustrian

di Serantas, Kecamatan

Pulau Tiga menjadi

Kawasan Permukiman.

Mohon penjelasan.

4. Ketentuan Umum

Peraturan Zonasi

(KUPZ) pada Kawasan

Perikanan dan Kawasan

Permukiman agar

ditambahkan klausul yang

memperbolehkan adanya

kegiatan/aktivitas industri

skala tertentu untuk

mendukung fungsi

kawasan.

5. Agar dipertimbangkan

untuk mendetailkan

kawasan peruntukan

industri dalam RTRW

Kabupaten Natuna menjadi

Kawasan Industri dan

Disperindag

kabupaten.

3. Perubahan pola ruang

di Serantas karena

mengikuti perubahan

lokasi agropolitan

yang bergeser ke

Selat Lampa. Hal ini

didukung dengan

dokumen KSCT

(dokumen kabupaten)

dan masterplan

pengembangan

kawasan perikanan

Selat Lampa-Teluk

Depih (dokumen

KKP).

4. Berdasarkan Permen

ATR 1 Tahun 2018

tentang pedoman

penyusunan rencana

tata ruang wilayah

kabupaten.

5. Pendetailan kawasan

industri hanya sampai

dengan penetapan

kawasan peruntukan

industri (KPI) dan

sentra industri kecil

menengah (SIKIM).

98




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Kecamatan Belakang Padang, Sembulang di

Kecamatan Galang, Batam Center di Kecamatan

Batam Kota, Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Pulau

Dangsi, Pulau Ladi, dan Pulau Belakang Sidi di

Kecamatan Bulang);

f. Kabupaten Kepulauan Anambas (kawasan industri di

Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja); dan

g. Kabupaten Natuna (Kawasan Industri Teluk Buton di

Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur

Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan

Bunguran Utara dan Kawasan Industri Serantas di

Kecamatan Pulau Tiga).

(4) Kawasan peruntukan perindustrian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 huruf e yang masih berada

pada kawasan hutan meliputi HL dan KSA yang

pemanfaatan ruangnya masih zona tunda (holding zone)

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

kawasan industri tertentu

untuk usaha mikro,kecil

dan menengah

sebagaimana yang

tertuang dalam RTRWP.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 38

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 huruf f seluas kurang lebih 3.710 hektare yang

berada di:







Pasal 53

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 huruf f terdiri atas 7 (tujuh) koridor

pariwisata Provinsi yang berdasarkan keunggulan

kooperatif, meliputi:

a. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai

kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata

MICE (Meeting, Incentive, Convention and

Exhibition), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu

Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;

99




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

g. Kecamatan Pulau Tiga;

h. Kecamatan Midai;

i. Kecamatan Suak Midai;

j. Kecamatan Subi;

k. Kecamatan Serasan; dan

l. Kecamatan Serasan Timur.

b. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai

kawasan Wisata Terpadu Eksklusif, Kawasan Wisata

Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;

c. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun

sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat

Khusus dan Wisata Agro;

d. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang

sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya

dan Wisata Kreatif;

e. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai

kawasan Wisata Bahari, Ekowisata, dan wisata minat

khusus;

f. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Anambas

sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;

g. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai

kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata

Alam dan Wisata Bahari.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 huruf f yang masih berada pada kawasan

hutan meliputi HL dan KSA yang pemanfaatan ruangnya

masih zona tunda (holding zone) mengikuti ketentuan


Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 39

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 huruf g meliputi:

a. Kawasan permukiman perkotaan; dan

b. Kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 54

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 huruf g terdiri atas

permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan.

(2) Kawasan peruntukan permukiman ditujukan untuk

100




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih

13.869 hektare yang berada di:





e. Kecamatan Bunguran Barat;

f. Kecamatan Pulau Tiga;

g. Kecamatan Midai;

h. Kecamatan Suak Midai; dan

i. Kecamatan Serasan.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih

8.583 hektare yang berada di:










j. Kecamatan Subi;

k. Kecamatan Serasan;

l. Kecamatan Serasan Timur;

m. Kecamatan Midai; dan

n. Kecamatan Suak Midai.

menciptakan pemusatan permukiman penduduk beserta

sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya bagi

kegiatan masyarakat.


dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.


dimaksud dalam Pasal 47 huruf g yang masih berada




yang berlaku.

Paragraf 8

1. Kawasan Pertahanan

101




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf h seluas kurang lebih

593 hektare meliputi:

a. Baterai Artileri Medan Teluk Buton (RAI-ARMED

Teluk Buton. di Kecamatan Bunguran Utara;

b. Batalyon Komposit Sepempang (YON KOMPOSIT

Sepempang. di Kecamatan Bunguran Timur;

c. Batalyon Infanteri 134 di Kecamatan Bunguran

Timur;

d. Baterai Artileri Pertahanan Udara Sungai Ulu (RAI

ARH Sungai Ulu. di Kecamatan Bunguran Timur;

e. Kompi Zeni Tempur Setengar (KI ZIPUR

Setengar. di Kecamatan Bunguran Selatan;

f. Komando Distrik Militer 0318 (KODIM

0318/Natuna. berada di Kecamatan Bunguran

Timur;

g. Komando Rayon Militer 0318-01 (KORAMIL 0318-

01 Ranai. di Kecamatan Bunguran Timur;

h. Komando Rayon Militer 0318-03 (KORAMIL 0318-

03 Sedanau. di Kecamatan Bunguran Barat;

i. Komando Rayon Militer 0318-06 (KORAMIL 0318-

06 Serasan. di Kecamatan Serasan;

j. Komando Rayon Militer 0318-08 (KORAMIL 0318-

08 Air Payang. di Kecamatan Pulau Laut;

k. Markas Komando TNI AL Ranai (MAKO LANAL

Ranai. di Kecamatan Bunguran Timur;

l. Lapangan udara (LANUD. Raden Sadjad di


m. Pos TNI AL (POSAL. Penagi di Kecamatan

Bunguran Timur;

Pasal 55

(1) Kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 huruf h ditujukan bagi

peruntukan kawasan pusat pemerintahan, kawasan

pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan

bandar udara, kawasan militer, kawasan pembangkit

listrik, kawasan pengolahan limbah, kawasan tempat

pembuangan sampah, kawasan pengusahaan tambang,

genangan (waduk/danau/embung/kolong/bendungan)

serta kawasan-kawasan yang peruntukannya diatur lebih

lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan

kewenangannya.

(2) Kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 huruf h yang masih berada




yang berlaku.

Masukan Biro Hukum Prov. : Kawasan Pertahanan dan

Keamanan merupakan

kewenangan pemerintah pusat,

untuk itu perlu disinkronkan

dengan Rencana Wilayah

Pertahanan

dan Keamanan

ditetapkan

berdasarkan data

asset dan rencana

pengembangan

kawasan hankam dari

TNI.

2. Ditetapkan terhadap

lokasi-lokasi yang

berada pada wilayah

administrasi

kabupaten Natuna.

3. Penetapan Kawasan

Pertahanan dan

Keamanan ditetapkan

berdasarkan Permen

Permen ATR 1 Tahun

2018 tentang

pedoman penyusunan

rencana tata ruang

wilayah kabupaten.

4. Kawasan Pertahanan

dan Keamanan akan

ditetapkan dengan

luasan dan lokasi

kecamatan tanpa

menyebutkan

nomenklatur yang

mendetail.

.

102




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

n. Pos TNI AL (POSAL. Midai di Kecamatan Midai;

o. Pos TNI AL (POSAL. Sedanau di Kecamatan

Bunguran Barat;

p. Pos TNI AL (POSAL. Air Payang di Kecamatan

Pulau Laut;

q. Posal berada di Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau

Serasan, Pulau Sabang Mawang, dan Pulau

Midai;

r. Pos TNI AL (POSAL. SBM Sabang Mawang di


s. Pos TNI AL (POSAL. Kelarik di Kecamatan

Bunguran Utara;

t. Pos TNI AL (POSAL. Pengadah di Kecamatan

Bunguran timur Laut;

u. Kompi Komposit Marinir Jalayudha di Kecamatan

Bunguran Selatan; dan

v. Satuan Radar (SATRAD. 212 TNI AU dengan

penempatan radar di Kecamatan Bunguran Timur,

Kecamatan Bunguran Timur Laut, dan Kecamatan

Bunguran Utara.

w. Daerah latihan militer pada Kawasan Hutan di

Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan

Bunguran Timur Laut; dan

x. Daerah latihan sasaran tembak pada Kawasan

Hutan Pulau Kukup di Kecamatan Bunguran

Timur.

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan yang

berdasarkan ketentuan perundang-undangan di

bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai

kawasan hutan lindung selanjutnya disebut Hutan

Lindung/Pertahanan dan Keamanan seluas 5,79

hektare berada di Kecamatan Pulau Tiga.



103




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN



Paragraf 9

Kawasan Transportasi

Pasal 41

(1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 huruf i merupakan kawasan transportasi

kepelabuhanan seluas kurang lebih 18 hektare

berada di Kecamatan Bunguran Barat.

(2) Kawasan transportasi yang berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan di bidang kehutanan masih



Lindung/Transportasi seluas 65 hektare berada di

Kecamatan Pulau Tiga.



sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 10

Kawasan Sumber Daya Air

Pasal 42

Kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 huruf j berupa:

Masukan DPUPP Prov. Kepri:

Rencana Pengelolaan Sumber

Daya Air dalam RTRW

Kabupaten Natuna agar

Rencana Pengelolaan

Sumber Daya Air dalam

RTRW Kabupaten Natuna

telah sesuai.

104




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

a. sungai seluas kurang lebih 444 hektare, yang berada

di:

1. Kecamatan Bunguran Utara;

2. Kecamatan Bunguran Timur;

3. Kecamatan Bunguran Timur Laut;

4. Kecamatan Bunguran Selatan;

5. Kecamatan Bunguran Batubi;

6. Kecamatan Bunguran Barat;

7. Kecamatan Subi.

8. Kecamatan Serasan; dan

9. Kecamatan Serasan Timur.

b. embung seluas kurang lebih 41 hektare, yang berada

di:

1. embung Teluk Buton di Kecamatan Bunguran

Utara;

2. embung Sedanau di Kecamatan Bunguran

Barat;

3. embung Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut;

4. embung Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga;

5. embung Sabang Mawang di Kecamatan Pulau

Tiga; dan

6. embung Subi di Kecamatan Subi.

c. bendungan merupakan Bendungan Tapau seluas

kurang lebih 186 hektare yang berada di Kecamatan

Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur Laut dan

Kecamatan Bunguran Tengah.

disesuaikan dengan rencana

pengelolaan sumber daya air

Provinsi Kepulauan Riau yang

telah ditetapkan dalam Keputusan

Menteri PUPR Nomor

569/KPTS/M/2019 sebagaimana

amanah UU Nomor 17 Tahun

2019 Pasal 39 bahwa perubahan

/ revisi rencana tata ruang harus

mengacu pada rencana

pengelolaan sumberdaya air.

Pasal 56

105




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Pola ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan

b digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan skala

1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 57

(1) Pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan arahan

pemanfaatan sumberdaya laut termasuk pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembagian

zonasi kawasan yang meliputi:

a. Kawasan pemanfaatan umum;

b. Kawasan konservasi;

c. Kawasan strategis nasional tertentu; dan

d. Alur laut.

(2) Pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

dengan daya dukung ekosistem, fungsi

perlindungan, dimensi waktu, dimensi teknologi dan

sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan

keamanan;

b. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis

sumberdaya, fungsi estetika lingkungan dan kualitas

lahan pesisir; dan

c. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses

masyarakat dalam pemanfaatan wilayah epsisir dan

106




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan

ekonomi.

(3) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


dengan tujuan:

a. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi,

memanfaatkan dan memperkaya Sumber Daya

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem

ekologisnya secara berkelanjutan;

b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam

pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil;

c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga

pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat

dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan,

dan keberlanjutan; dan

(4) Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya

masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam

pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil.

Pasal 58

(1) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan kawasan

yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan sebagai

kawasan pariwisata, permukiman yang telah ada,

pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan

budidaya, perikanan tangkap, industri, kawasan khusus

parkir kapal (Anchorage Area), kawasan alih muat

muatan kapal Ship to Ship (STS) Transfer), infrastruktur

umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan

107




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

karakteristik biofisik lingkungannya.

(2) Kawasan khusus parkir kapal (Anchore Area) dan tempat

alih muat muatan kapal (Ship to Ship Transfer (STS))

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

atau dikerjasamakan antara swasta dengan unit

penyelenggara pelabuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 59

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang

dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan,

konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau

sempadan pantai.

(2) Kawasan konservasi perairan di Provinsi Kepulauan Riau

(ekosistem terumbu karang, mangrove, seagrass dan

ekosistem terkait lainnya) terdiri dari:

a. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten

Bintan, meliputi perairan di sekitar wilayah

Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang,

Kecamatan Telok Sebong dan Kecamatan Bintan

Pesisir, serta kawasan-kawasan binaan COREMAP

dan kawasan pengembangannya;

b. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten

Lingga, meliputi perairan di sekitar Kecamatan

Senayang dan Pulau-Pulau Lingga Kecamatan

Lingga Utara, serta kawasan-kawasan binaan

COREMAP dan kawasan pengembangannya;

c. Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten

Natuna, meliputi perairan di sekitar Kecamatan

Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur,

Kecamatan Pulau Tiga dan Sedanau, juga kawasan-

kawasan binaan COREMAP, dan kawasan

108




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

pengembangannya;

d. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota

Batam, meliputi Perairan di sekitar wilayah

Kelurahan Galang Baru, Kelurahan Karas, dan

Kelurahan Pulau Abang, juga kawasan-kawasan

binaan COREMAP dan kawasan

pengembangannya;

e. Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Karimun yang

terletak di perairan Pulau Sugi Darat, perairan Pulau

Sugi Laut, Pulau Selarang, perairan Pulau Manis,

Pulau Jangkar, serta di perairan Pulau Telunas,

Pulau Condeng; dan

f. Daerah Perlindungan Laut Kota

Tanjungpinang sebagai konservasi gong-gong

meliputi perairan di sekitar Muara Nibung Angus

Pantai Impian, Bukit bestari, Pulau Dompak, Pulau

Basing, Pulau Terkulai dan Pulau Sekatap.

(3) Taman Nasional Laut Anambas di Kabupaten

Kepulauan Anambas merupakan Kawasan

Konservasi Perairan Nasional.

Pasal 60

Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan

kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai zona pertahanan

dan keamanan, situs warisan dunia, kawasan perbatasan

dan pulau-pulau kecil terdepan, termasuk 19 pulau kecil

terdepan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 61

109




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)

huruf d meliputi alur pelayaran internasional, nasional dan

regional, alur sarana umum, alur migrasi ikan, serta jaringan

kabel dan pipa gas bawah laut.

Pasal 62

(1) Pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c digambarkan dalam

Peta Pemanfaatan Ruang Laut dengan skala 1:250.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang


Daerah ini; dan

(2) Pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam

pasal 57 ayat 1 akan diatur melalui Peraturan Daerah

tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana pengelolaan

wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K),

Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(RAWP3K).

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 43

(1) Penetapan kawasan strategis terdiri atas:

a. Kawasan Strategis Nasional;

b. Kawasan Strategis Provinsi; dan

c. Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63 (1) Kawasan strategis merupakan kawasan yang di

dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai

pengaruh besar terhadap:

110




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

a. tata ruang di wilayah sekitarnya;

b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan

di bidang lainnya; dan/atau

c. peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) Rencana pengembangan kawasan strategis meliputi

kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi.

Pasal 44

Kawasan Strategis Nasional (KSN. sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a adalah Kawasan

Perbatasan Negara di Kabupaten Natuna yang merupakan

pulau-pulau kecil terluar meliputi Pulau Subi Kecil, Pulau

Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Tokong

Boro, Pulau Senua, dan Pulau Kepala.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 64

Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) terdiri

atas:

a. kawasan perbatasan laut Republik Indonesia

termasuk 19 (sembilan belas) pulau kecil terdepan di

Kabupaten Natuna (Pulau Semiun, Pulau Sebetul,

Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil,

Pulau Kepala, dan Pulau Tokong Boro), di Kabupaten

Kepulauan Anambas (Pulau Tokong Malang Biru,

Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas,

dan Pulau Tokong Belayar), di Kabupaten Bintan

(Pulau Sentut), di Kota Batam (Pulau Nipa, Pulau

Pelampong, Pulau Batu Berhanti/Batu Berantai, dan

Pulau Nongsa/Putri), dan di Kabupaten Karimun (Pulau

Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil dan Pulau Karimun

Kecil/Karimun Anak); dan

b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

di Batam, Bintan, dan Karimun.

111




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Pasal 45

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b meliputi kawasan strategis

provinsi di Kabupaten Natuna dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi, yang difokuskan sebagai simpul

transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan

internasional, kawasan perikanan tangkap, dan kawasan

perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan

kepelabuhanan dan perindustrian global di Kecamatan

Bunguran Utara dan Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 65

(1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi

terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau

lingkungan.

(2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat

(1) terdiri dari :

a. Kawasan Strategis Provinsi di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana

Kota Piring, Kota Tanjungpinang merupakan

kawasan strategis Provinsi dari sudut

kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang

berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat

pelayanan, pusat pertumbuhan baru dan

kegiatan kepariwisataan di Provinsi sebagai icon

daerah dengan nuansa budaya melayu;

b. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten

Kepulauan Anambas merupakan kawasan

strategis Provinsi dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan

sumber daya alam, yang difokuskan pada

pengembangan potensi di bidang perikanan dan

pariwisata bahari;

c. kawasan strategis Provinsi di Kabupaten

Lingga merupakan kawasan strategis

Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan

ekonomi dan pendayagunaan sumber daya

alam, yang difokuskan pada pengembangan

potensi pertanian meliputi tanaman pangan,

112




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

holtikultura, perkebunan, perternakan dan

perikanan; dan

d. kawasan strategis Provinsi di Kabupaten

Natuna merupakan kawasan strategis Provinsi

dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,

yang difokuskan sebagai simpul transportasi laut

internasional, kawasan pelabuhan internasional,

kawasan perikanan tangkap dan kawasan

perindustrian terpadu untuk mendukung

pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian

global.

(3) Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi

selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Daerah

Provinsi.

Pasal 46

(1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSP)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)

huruf c meliputi:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi; dan

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial

budaya.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada


a. Kawasan agropolitan Kelarik di Kecamatan

Bunguran Utara;

b. Kawasan agropolitan Batubi di Kecamatan

Bunguran Batubi; dan

c. Kawasan agropolitan Payak di Kecamatan

Serasan Timur.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial

113




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi perkampungan Segeram di Kecamatan

Bunguran Barat.

(4) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam

Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 47

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten

meliputi:

a. program utama;

b. lokasi;

c. besaran;

d. sumber pendanaan;

e. instansi pelaksana; dan

f. waktu pelaksanaan.

(2) Indikasi program utama memuat uraian meliputi:

a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah

Kabupaten;

b. perwujudan rencana pola ruang wilayah

Kabupaten; dan

c. perwujudan rencana kawasan strategis

Kabupaten.

(3) Indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan

ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 66

(1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman

pada rencana struktur ruang, rencana pola

pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, rencana pola

pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.

(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

dalam kurun waktu Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi, yakni dari tahun 2017 hingga 2037 yang

disejalankan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2010 – 2030.

(3) Indikasi program utama jangka menengah lima

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun

secara bertahap dan memuat usulan program, instansi

pelaksana dan waktu pelaksanaannya.

(4) Pendanaan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, investasi, dan/atau kerja sama pendanaan yang

sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

(5) Arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi


Penyempurnaan Pasal 47 ayat 3 : Kata ’masyarakat’ dihilangkan

Kata ’masyarakat’ telah dihilangkan.

114




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

yang sah.

(4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri atas Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,

Swasta, dan Masyarakat.

(5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri atas 4 (empat)

tahapan meliputi:

a. tahap pertama tahun 2021 – 2025;

b. tahap kedua yaitu tahun 2026 – 2030;

c. tahap ketiga yaitu tahun 2031 – 2035; dan

d. tahap keempat yaitu tahun 2036 – 2040.

(6) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tertuang dalam matrik indikasi program

utama dalam Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

program utama jangka menengah lima tahunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan


BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf f menjadi acuan pelaksanaan

pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

115




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

d. sanksi.

provinsi terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;

b. arahan perizinan; dan

c. arahan perangkat insentif dan disinsentif.

d. arahan sanksi

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 49

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a

merupakan penjabaran umum ketentuan-ketentuan

yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan

ketentuan pengendaliannya mencakup wilayah

Kabupaten.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi berfungsi

sebagai:

a. dasar pertimbangan dalam pengawasan

pemanfaatan ruang;

b. menyeragamkan ketentuan umum peraturan

zonasi di seluruh wilayah Kabupaten untuk

peruntukan ruang yang sama;

c. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi

pada tingkatan operasional pengendalian

pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona; dan

d. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

116




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana

struktur ruang; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola

ruang.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Struktur

Ruang

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf

a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

sekitar sistem perkotaan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

sekitar sistem jaringan transportasi;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

sekitar sistem jaringan energi;

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

sekitar sistem jaringan telekomunikasi;

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

sekitar sumber daya air; dan

f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

sekitar jaringan prasarana lainnya.

Pasal 51

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 68

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a

berfungsi:

a. Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan

pemanfaatan ruang;

b. Penyeragaman arahan peraturan zonasi di

seluruh wilayah provinsi untuk ruang yang sama;

dan

c. Sebagai arahan peruntukan fungsi yang diizinkan,

terbatas, bersyarat, dan dilarang serta intensitas

ruang pada wilayah provinsi.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan

sekitar sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;

b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang

yang memiliki nilai strategis provinsi; dan

c. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan strategis

provinsi

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan

Tansportasi Udara sebagaimana dimaksud dalam

117




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

huruf a ditetapkan sebagai berikut:

b. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat

Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

c. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat

Kegiatan Lokal (PKL)

d. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat

Pelayanan Kawasan (PPK)

e. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat

Pelayanan Lingkungan (PPL)

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Kegiatan

Strategis Nasional (PKSN) meliputi:

a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi

perkotaan berskala nasional/antarprovinsi.

b. Pengembangan fungsi kawasan perkotaan

sebagai pusat permukiman dengan intensitas

pemanfaatan ruang tingkat menengah hingga

tinggi yang kecenderungan pengembangan

ruang ke arah horizontal dibatasi dan

memproritaskan pengembangan ruang secara

vertikal.

c. Pengembangan fungsi kawasan diarahkan

sebagai :

1. Pusat pemerintahan Kabupaten Natuna;

2. Pusat pertumbuhan kawasan perbatasan

negara;

3. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah

Internasional;

4. Kawasan untuk kepentingan pertahanan

keamanan nasional serta integrasi

nasional;

5. Pusat pelayanan, ekspor serta akses ke

pasar global;

Pasal 69 huruf c meliputi :

a. Jaminan keselamatan dan keamanan

penerbangan serta pengembangan bandar udara

melalui penetapan kawasan keselamatan operasi

penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan;

b. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di

sekitar bandar udara dengan memperhatikan

Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Induk

Nasional Bandar Udara;

c. Penetapan batas daerah lingkungan kerja dan

daerah lingkungan kepentingan bandar udara

dengan koordinat geografis untuk menjamin

kegiatan bandar udara; dan

d. Pengaturan ketinggian bangunan di sekitar bandar

udara dengan memperhatikan Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem

Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

69 huruf d meliputi :

a. Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan

Usaha yang melakukan penyediaan, pengolahan,

penyimpanan, pengangkutan dan pendistribusian

Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi sejak mulai

perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. Eksplorasi dan/atau eksploitasi Minyak dan

Gas Bumi dilaksanakan dan dikendalikan

melalui Kontrak Kerja Sama sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Dilarang melalukan Survey Umum Minyak dan Gas

Bumi tanpa hak;

d. diizinkan usaha penyediaan, pengolahan,

penyimpanan dan pendistribusian bahan bakar

118




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

6. Simpul transportasi laut nasional dan

internasional;

7. Simpul transportasi udara nasional;

8. Pusat koleksi dan distribusi skala regional

dan nasional;

9. Kawasan pengembangan industri

pendukung perikanan dan kelautan; dan

10. Pusat perdagangan dan jasa skala

regional.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Kegiatan

Lokal (PKL) meliputi :


perkotaan berskala kabupaten dan/atau

beberapa kecamatan.



pemanfaatan ruang tingkat menengah dan

rendah yang kecenderungan pengembangan

ruang ke arah horizontal.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat

Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi


perkotaan berskala desa/kelurahan



pemanfaatan ruang rendah yang

kecenderungan pengembangan ruang ke arah

horizontal.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi Pusat

Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi


perkotaan berskala desa/kelurahan atau

beberapa kampung


minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan berwawasan

lingkungan;

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha

penyediaan tenaga listrik dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan;

f. Usaha penyediaan dan

pendistribusian di bidang ketenagalistrikan

dimaksudkan untuk mengurangi krisis energi di

Kabupaten/Kota harus memenuhi peraturan

perundang- undangan dan berwawasan lingkungan;

g. Pemerataan ketersediaan listrik melalui interkoneksi

bawah laut antar pulau di seluruh wilayah Provinsi

Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan

perundang-undangan; dan

h. Dilarang pembangunan jaringan transmisi SUTT dan

SUTET pada daerah permukiman padat sesuai

dengan peraturan perundang- undangan.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Prasarana

Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 huruf e meliputi :

a. Penyediaan layanan telekomunikasi untuk

menggunakan menara telekomunikasi bersama;

b. Penambahan jaringan telekomunikasi untuk

meningkatkan aksesibilitas pada daerah terisolir,

kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil dapat

dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk

maksud tersebut, berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu BUMN,

BUMD, Badan Usaha Swasta dan Koperasi; dan

c. Penetapan lokasi menara yang sesuai dengan

zona menara, dengan memperhatikan kesesuaian

fungsi kawasan sekitar sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

119




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN


pemanfaatan ruang rendah yang

kecenderungan pengembangan ruang ke arah

horizontal.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar

jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar

jaringan transportasi darat;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar

jaringan transportasi laut; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar

jaringan transportasi udara.

Pasal 53

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di

sekitar jaringan transportasi darat sebagaimana


a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di

sekitar jaringan jalan; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di

sekitar jaringan sungai, danau, dan

penyeberangan.


sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. diperbolehkan, meliputi:

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi Sistem Jaringan

Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

huruf f meliputi :

a. Mempertahankan kelestarian dan fungsi konservasi

sumber daya air;

b. Pemanfaatan lahan di sekitar sumber daya air untuk

kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi

konservasi sumber daya air; dan

c. pembangunan sarana dan prasarana penunjang

pemanfaatan sumber daya air, pengendalian banjir

dan pengamanan pantai.

(7) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem

jaringan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 huruf g meliputi :

a. Penyediaan air bersih untuk mendukung

pengembangan permukiman, serta pengembangan

daerah perbatasan dan masyarakat pulau-pulau

kecil terdepan;

b. Penanganan dan penyediaan air bersih yang

berkelanjutan;

c. Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah

melalui sistem setempat atau sistem terpusat;

d. Diperbolehkan penyediaan prasarana dan

sarana minimum kawasan peruntukan TPA

sampah;

e. Peningkatan, pengembangan, pembangunan

rehabilitasi dan pemantapan sistem pengolahan

persampahan dan Instalasi pengolahan lumpur tinja

(IPLT);

f. Ketentuan khusus kawasan peruntukan TPA

sampah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

g. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase

yang selaras dengan pemeliharaan dan

Masukan Biro Hukum Prov. : Pasal 53 ayat 2 rumusan pasal

disempurnakan.

1. Penyempurnaan

ketentuan umum

peraturan zonasi

kawasan di sekitar

jaringan jalan

berdasarkan hasil

asistensi dengan

Kementrian ATR.

2. Masih akan dilakukan

penyempurnaan

terhadap KUPZ yang

lain berdasarkan

kebutuhan sektoral

berdasarkan

ketentuan yang

berlaku.

120




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

1. Bangunan pelengkap jalan; dan

2. Pembangunan jalur hijau (ruang terbuka

hijau).

b. diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang

pengawasan jalan yang meliputi

pemasangan, pembangunan, perbaikan,

penggantian, pemindahan, dan

pembongkaran jaringan utilitas umum, iklan

dan media informasi;

2. pembangunan kawasan dengan potensi

bangkitan dan tarikan tinggi dengan syarat

menyertakan analisis dampak lalu lintas

untuk menilai kemampuan jaringan jalan

dalam menampung aktifitas pergerakan;

3. penggunaan ruang manfaat jalan yang

memerlukan perlakuan khusus terhadap

konstruksi jalan dan jembatan berupa

muatan dan kendaraan dengan dimensi,

muatan sumbu seberat dan/atau beban total

melebihi standar wajib memperoleh

dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai

kewenangannya; dan

4. Penerbitan izin penggunaan ruang

pengawasan jalan untuk mendirikan

bangunan gedung dan bangunan yang tidak

mengganggu keselamatan pengguna jalan,

serta keamanan konstruksi jalan, wajib

memperoleh rekomendasi dari

penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

c. tidak diperbolehkan, meliputi:

1. menggunakan dan memanfaatkan ruang

milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang

mengakibatkan terganggunya keamanan dan

pengembangan atas ruang milik jalan; dan

h. Penampungan dan pengolahan limbah B3 pada

kawasan industri dan kawasan lain yang

memproduksi limbah B3.

121




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

keselamatan pengguna jalan, terganggunya

pandangan bebas pengemudi dan

konsentrasi pengemudi, terganggunya fungsi

dan konstruksi jalan serta bangunan

pelengkapnya, mengganggu fungsi rambu-

rambu dan sarana pengatur lalu lintas

lainnya;

2. Alih fungsi lahan pada kawasan yang

berfungsi lindung di sepanjang garis

sempadan jalan; dan

3. Pemanfaatan ruang di sepanjang jalan yang

tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.


sekitar jaringan sungai, danau, dan penyeberangan


ditetapkan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan jaringan prasarana

umum;

b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang

untuk sistem jaringan penyeberangan yang dapat

berada di permukaan tanah, di dalam bumi, dan di

atas permukaan tanah; dan

c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di

sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana

122




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b ditetapkan

sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang atau kegiatan

pendukung kepelabuhanan di dalam Daerah

Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan dan Daerah

Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan;

b. diperbolehkan bersyarat pembangunan sarana

dan prasarana pendukung sesuai dengan fungsi

pelabuhan;

c. diperbolehkan bersyarat kegiatan perdagangan

dan jasa; dan

d. tidak diperbolehkan membangun permukiman dan

kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan

pelabuhan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)

Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan

(DLKp) Pelabuhan, kecuali pelabuhan

pengumpan lokal yang berada di kawasan

permukiman atas air.

Pasal 55


sistem jaringan transportasi udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 huruf c ditetapkan sebagai

berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar

udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan

bandar udara dengan memperhatikan ketentuan

keselamatan operasi penerbangan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar

bandar udara.

123




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Pasal 56


sekitar sistem jaringan energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 huruf c ditetapkan

sebagai berikut:


sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas

bumi; dan


sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.


sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi



a. diperbolehkan membangun sarana dan

prasarana untuk mendukung sistem jaringan

minyak dan gas bumi; dan

b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di

atas jaringan pipa minyak dan gas bumi.


sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan



a. diperbolehkan membangun sarana dan


listrik;


1. pembangunan jaringan listrik yang melintasi

ruang udara dan ruang bawah tanah; dan

2. kegiatan lain dengan memperhatikan jarak

aman dari pembangkit listrik sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Masukan Biro Hukum Prov. : Air permukaan merupakan

kewenangan pemerintah provinsi

berdasarkan UU 23 Tahun 2014

Ketentuan umum

peraturan zonasi

kawasan di sekitar sistem

jaringan sumber daya air

disesuaikan dengan

Permen ATR nomor 1

tahun 2018 tentang

pedoman penyusunan

rencana tata ruang

wilayah provinsi,

124




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN


1. mendirikan bangunan di kawasan sempadan

Saluran Udara Tegangan Tinggi; dan

2. Kegiatan yang mengganggu fungsi Saluran

Kabel Tegangan Menengah.

Pasal 57


sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 huruf d ditetapkan sebagai berikut:


1. diperbolehkan membangun sarana dan


telekomunikasi; dan

2. pengembangan dan pemanfaatan menara

bersama telekomunikasi.

b. diperbolehkan bersyarat jaringan telekomunikasi

yang melintasi ruang udara dan ruang bawah

tanah.


1. mendirikan bangunan di bawah dan di sekitar

menara Base Transceiver Station (BTS); dan

2. kegiatan yang mengganggu sistem jaringan

telekomunikasi.

Pasal 58

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar

Kabupaten dan Kota.

125




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

sistem jaringan sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:


sekitar sumber air; dan


sekitar prasarana sumber daya air.


sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a ditetapkan sebagai berikut:

a. diperbolehkan memanfaatkan air permukaan

sebagai sumber air baku pertanian dan air

minum permukiman;

b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk

memanfaatkan sumber air baku di dalam

sempadan sumber mata air, sempadan sungai,

sempadan waduk, embung, dan jaringan irigasi;

c. diperbolehkan dengan syarat memperhatikan

kelestarian lingkungan untuk pemanfaatan

sumber air untuk kebutuhan air minum;

d. tidak diperbolehkan, meliputi:

1. mendirikan bangunan di atas sumber air; dan

2. kegiatan yang mengganggu sumber air.


prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:


1. mendirikan bangunan untuk mendukung

jaringan sumber daya air;

2. pembangunan dan pemasangan jaringan

sumber daya air;

3. pembangunan fasilitas pendukung

pengolahan sumber daya air; dan

4. pembangunan dan pemasangan jaringan

sumber daya air memanfaatkan ruang milik

126




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

jalan atau ruang pengawasan jalan

dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh

instansi yang berwenang.

b. tidak diperbolehkan kegiatan dan/atau

pembangunan yang mengganggu

infrastruktur pengendali banjir.

Pasal 59


sekitar sistem jaringan prasarana lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e

meliputi:


sekitar sistem jaringan persampahan;


sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di

sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di

sekitar sistem pengelolaan limbah bahan

berbahaya dan beracun (B3); dan

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di

sekitar sistem jaringan evakuasi bencana.


sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai

berikut:

a. diperbolehkan mendirikan bangunan sarana dan

prasarana pendukung persampahan;

b. diperbolehkan mendirikan bangunan tertentu

dengan spesifikasi khusus untuk mendukung

fungsi pengelolaan persampahan; dan


127




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

1. untuk kegiatan yang mengganggu fungsi

jaringan persampahan; dan

2. Bangunan permukiman dengan jarak minimal

sesuai dengan ketentuan perundang-



sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM)



a. diperbolehkan mendirikan sarana dan prasarana

pendukung sistem penyediaan air minum

(SPAM) ; dan

b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan

dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi

instalasi dan jaringan air minum.


sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c



1. kegiatan lain yang mendukung kegiatan

pengolahan air limbah; dan

2. pembangunan prasarana dan sarana sistem

pengelolaan air limbah (SPAL) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

b. tidak diperbolehkan, meliputi:

1. membuang limbah limbah B3; dan

2. mendirikan bangunan dan/atau kegiatan lain

yang mengganggu fungsi jaringan SPAL.


sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya

dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

128




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

a. diperbolehkan mendirikan bangunan sarana dan

prasarana pendukung jaringan sistem

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun (SPAL-B3); dan

b. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang

berada di sekitar Sistem Pengolahan Air Limbah

bahan berbahaya dan beracun.


sekitar sistem jaringan evakuasi bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e


a. diwajibkan penyediaan rambu-rambu jalur

evakuasi bencana;

b. diperbolehkan kegiatan dan/atau pembangunan

sarana dan prasarana yang dapat mendukung

jalur evakuasi bencana; dan

c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat

mengganggu fungsi evakuasi bencana.

Paragraf 2


Rencana Pola Ruang

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b



peruntukan lindung; dan


peruntukan budidaya.

Paragraf Kedua

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi pola ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b meliputi:

a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung;

b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya;

dan

c. indikasi arahan peraturan zonasi pemanfaatan ruang

laut.

129




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan

lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a

meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya;


perlindungan setempat;


konservasi;

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung

geologi;

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar

budaya; dan

f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

ekosistem mangrove.

Pasal 62

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana kawasan

yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

huruf a meliputi:


hutan lindung;


gambut; dan


Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan

lindung;

b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung yang

berfungsi memberikan perlindungan kawasan

bawahannya;

c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung yang

berfungsi untuk memberikan perlindungan setempat;

d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam,

pelestarian alam dan cagar budaya;

e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan

bencana; dan f. indikasi arahan peraturan zonasi

kawasan lindung lainnya.

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Hutan Lindung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi :

a. Diizinkan pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan

lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan

lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Pada kawasan hutan lindung dapat dilakukan kegiatan

budidaya dengan syarat:

1. Tidak mengurangi, mengubah atau

menghilangkan fungsi utamanya;

2. Pengolahan tanah terbatas;

3. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik

dan sosial ekonomi.

130




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

resapan air.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan

lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a


a. diperbolehkan bersyarat sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

meliputi:

1. kegiatan yang berhubungan dengan

pelestarian hutan lindung;

2. kegiatan pemanfaatan kawasan yang dapat

meningkatkan fungsi konservasi hutan

lindung;

3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan

kayu;

4. pembangunan prasarana wilayah dan

kegiatan lain yang bersifat komplementer

yang melintasi hutan lindung;

5. kegiatan dan/atau pembangunan sarana

dan prasarana yang mempunyai tujuan

untuk kepentingan umum dan strategis;

6. kegiatan jasa lingkungan (wisata alam,

pemanfaatan sumber daya air,

pemanfaatan aliran air, dan lain-lain.

dengan tidak mengubah bentang alam dan

tidak merusak unsur keseimbangan

lingkungan;

7. pembangunan prasarana terbatas untuk

pencegahan dan penanggulangan bencana

alam seperti pembangunan pos keamanan

pada titik-titik tertentu sesuai kebutuhan

pengamanan lalu lintas dan pencegahan

perambahan hutan; dan

8. Pemanfaatan ruang kawasan untuk

kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi

c. Dilarang memperluas lahan permukiman/budidaya ke

kawasan hutan lindung; dan

d. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan

perubahan dan perusakan keutuhan kawasan dan

ekosistemnya sehingga mengurangi/menghilangkan

fungsi kawasan.

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung yang

Berfungsi Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi :

a. Diizinkan permukiman yang berada pada kawasan

resapan air di kawasan lindung, dengan memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

b. Tingkat kerapatan bangunan rendah, dengan

persentase luas lahan terbangun maksimal 10%;

c. Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang

memiliki daya serap air tinggi; dan

d. Adanya sumur-sumur resapan sesuai dengan


e. Dilarang adanya kegiatan budidaya pada ruang resapan

air.

Pasal 76

(1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan

Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72

huruf d terdiri atas:

a. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Suaka

Alam;

b. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan

Pantai Berhutan Bakau; dan

131




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

penduduk asli dengan luasan tetap, tidak

mengurangi fungsi lindung kawasan dan di

bawah pengawasan tetap.


1. Kegiatan pemungutan/pemanfaatan hasil

hutan kayu;

2. Kegiatan lain yang dapat mengakibatkan

perubahan dan kerusakan kawasan hutan

serta ekosistemnya;

3. Perluasan dan pengembangan kegiatan

permukiman di kawasan hutan lindung; dan

4. Kegiatan yang berpotensi mengurangi/

menghilangkan fungsi dan luas kawasan

hutan dan tutupan vegetasi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan gambut




1. kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian

fungsi kawasan;

2. kegiatan pengendalian material sedimen

yang masuk ke kawasan gambut; dan

3. penanggulangan terhadap kerusakan

ekosistem gambut.


1. kegiatan pariwisata, penelitian dan

pengembangan, ilmu pengetahuan,

dan/atau jasa lingkungan tanpa mengubah

bentang alam;




3. pembangunan jaringan jalan; dan

4. pembangunan sarana dan prasarana

c. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Cagar

Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Suaka Alam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Dilarang melakukan kegiatan budidaya yang

dapat merusak fungsi kawasan;

b. Dilarang melakukan kegiatan budidaya skala

besar dan eksploitasi sumberdaya kelautan yang

dapat merusak ekosistem laut dan perairan lainnya;

c. Dilarang melakukan kegiatan budidaya dan

eksploitasi sumberdaya pada kawasan suaka alam

darat;

d. Kegiatan penelitian, wisata alam, dan kegiatan

berburu yang tidak menyebabkan penurunan fungsi

kawasan; dan

e. Pembangunan prasarana wilayah, bangunan

penunjang fungsi kawasan, dan bangunan

pencegah bencana alam sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Pantai

Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi :

a. Diizinkan kegiatan pendidikan, penelitian dan

wisata alam tanpa menyebabkan penurunan fungsi

kawasan; dan

b. Diizinkan pembangunan sarana prasarana yang

tidak merusak fungsi kawasan.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Cagar

Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan

pariwisata; dan

b. Dilarang melakukan kegiatan dan mendirikan

132




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

penunjang pertanian dan air baku.


1. kegiatan budidaya yang dapat mengganggu

bentang alam, kesuburan dan keawetan

tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan

fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan

2. pembangunan permukiman.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan

air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c



1. kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian

fungsi daerah resapan air; dan

2. kegiatan penghijauan dan penyediaan

sumur resapan dan/atau waduk sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


1. kegiatan pariwisata, penelitian dan

pengembangan, ilmu pengetahuan,

dan/atau jasa lingkungan tanpa mengubah

bentang alam;

2. permukiman pedesaan dengan persyaratan

tingkat kerapatan bangunan, yang

dilengkapi dengan sumur-sumur resapan;



untuk kepentingan umum dan strategis; dan

4. kegiatan perkebunan yang mempunyai

daya serap air tinggi.


1. kegiatan budidaya yang dapat mengganggu

bentang alam, kesuburan dan keawetan

tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan

fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan

bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi

kawasan.

Pasal 75

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung

yang Berfungsi untuk memberikan perlindungan

setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf

c terdiri atas:

a. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan

Sempadan Pantai;

b. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan

Sempadan Sungai;

c. Indikasi arahan peraturan zonasi Sempadan Waduk

dan Mata Air; dan

d. Indikasi arahan peraturan zonasi Ruang Terbuka

Hijau.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan

Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi :

a. Reklamasi pantai harus sesuai Rencana Tata

Ruang Wilayah dan peraturan perundangan-

undangan;

b. Kegiatan yang melindungi atau memperkuat

perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi

dan infiltrasi air laut ke dalam tanah di sepanjang

garis pantai dan perlindungan ekosistem laut;

c. Pembangunan sarana dan prasarana kelautan serta

kegiatan perikanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

d. Dilarang mendirikan bangunan yang membelakangi

pantai atau laut sepanjang sempadan pantai; dan

e. Dilarang kegiatan budidaya yang dapat merusak

133




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

2. permukiman dengan kepadatan sedang

dan tinggi yang dapat merusak kualitas dan

kuantitas air, serta kondisi fisik kawasan.

Pasal 63

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

perlindungan setempat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61 huruf b meliputi:


sempadan pantai; dan


sempadan sungai.


sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf aditetapkan sebagai berikut:



pelestarian jalur hijau; dan

2. kegiatan konservasi, penataan dan

pembangunan yang mendukung fungsi

kawasan sempadan pantai.


1. kegiatan wisata dengan tidak mengubah

bentang alam dan tidak merusak unsur

keseimbangan lingkungan;




3. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan

tidak mengubah bentang alam dan tidak

merusak unsur keseimbangan lingkungan;

fungsi lindung kawasan.


Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi :

a. Penataan bangunan yang membelakangi sungai

sepanjang sempadan sungai;

b. Pembangunan prasarana wilayah dan utilitas

lainnya yang tidak menyebabkan terjadinya

perkembangan pemanfaatan ruang

c. Dilarang kegiatan budidaya yang dapat merusak

fungsi kawasan; dan

d. Dilarang mendirikan bangunan yang

membelakangi sungai sepanjang sempadan

sungai.


Sempadan danau/waduk dan mata air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. Diizinkan kegiatan penunjang seperti kegiatan

perikanan dan pariwisata khususnya yang bersifat

pemandangan sesuai peraturan perundang-

undangan;

b. Dilarang mendirikan bangunan, permukiman, atau

kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya

tampung serta fungsi danau/waduk dan mata air;

dan

c. Pembangunan prasarana wilayah dan utilitas

lainnya yang tidak menyebabkan terjadinya

perkembangan pemanfaatan ruang.


Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

a. Dilarang alih fungsi RTH bagi kawasan perkotaan

dengan RTH kurang dari 20%; dan

b. Pembangunan fasilitas sosial secara terbatas

134




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

4. pembangunan prasarana terbatas untuk

pencegahan dan penanggulangan bencana

alam seperti pembangunan pos keamanan

pada titik-titik tertentu sesuai kebutuhan

pengamanan lalu lintas dan pencegahan

perambahan hutan;

5. kegiatan budidaya seperti kegiatan

penelitian, pembangunan prasarana

dermaga, bangunan pengendali air, dan

sistem peringatan dini (early warning

system.; dan

6. kegiatan budidaya pesisir dan perikanan

tradisional, serta kegiatan lain yang tidak

mengganggu kualitas kawasan sempadan

pantai dan memperhatikan teknis

keamanan dan keselamatan.


1. kegiatan yang mengganggu bentang alam,

pelestarian fungsi pantai, dan akses

terhadap kawasan sempadan pantai; dan

2. pemanfaatan ruang yang mengurangi

kualitas pantai pada jarak 100 meter dari

titik pasang tertinggi.


sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:


1. pengembangan jalur hijau dan ruang

terbuka hijau;


pelestarian sungai; dan

3. kegiatan konservasi, penataan, dan

pembangunan yang mendukung fungsi

kawasan sempadan sungai.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Rawan

Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e

meliputi :

a. Dilarang melakukan kegiatan eksploitasi pada

kawasan rawan bencana;

b. Penyiapan jalur evakuasi bencana;

c. Pembangunan prasarana untuk mitigasi bencana alam;

d. Pemetaan wilayah yang dianggap rawan bencana; dan

e. Pemanfaatan jenis tanaman yang mempunyai akar

tunjang yang tumbuh cepat dan dalam untuk kegiatan

mengurangi bencana tanah longsor.

Pasal 78

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung

Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f

meliputi :

a. Diizinkan melakukan kegiatan penelitian, pendidikan

dan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 1;

b. Dilarang melakukan kegiatan eksploitasi terumbu karang;

dan

c. Penetapan pulau-pulau dengan luas kurang dari 10

(sepuluh) hektar sebagai kawasan lindung.

135




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN





2. kegiatan pariwisata dengan tidak

mengubah bentang alam dan tidak merusak

unsur keseimbangan lingkungan;

3. pembangunan prasarana wilayah dan

kegiatan lain yang bersifat komplementer

yang melintasi kawasan sempadan sungai

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

4. pemanfaatan ruang untuk prasarana

bangunan pengelolaan badan air dan/atau

pemanfaatan air;

5. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan

tidak mengubah bentang alam dan tidak

merusak unsur keseimbangan lingkungan;

dan

6. kegiatan pembangunan prasarana

sumberdaya air, fasilitas jembatan dan

dermaga, jalur pipa gas dan air minum,

rentangan kabel listrik dan telekomunikasi,

dan bangunan ketenagalistrik-an.


1. perluasan kegiatan dan bangunan pada

kawasan sempadan sungai di kawasan

permukiman; dan

2. kegiatan dan bangunan yang mengancam

dan menurunkan kualitas sungai.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi

136




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 huruf c ditetapkan

sebagai berikut:

a. diperbolehkan kegiatan dan bangunan yang

mendukung perlindungan ekosistem satwa;

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata,

kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan

lainnya yang tidak mengganggu ekosistem dan

fungsi kawasan serta tidak mengubah bentang alam;

c. diperbolehkan bersyarat kegiatan dan/atau

pembangunan sarana dan prasarana yang

mempunyai tujuan untuk kepentingan umum dan

strategis; dan

d. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan yang

mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan

perlindungan ekosistem hayati.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung

geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d


a. diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan wisata alam, edukasi, dan penelitian; dan

2. pembangunan sarana dan prasarana penunjang

kawasan lindung geologi pada zona pemanfaatan

lain.


1. kegiatan selain wisata alam, edukasi, dan

pelatihan; dan

2. kegiatan yang mengubah bentukan geologi

tertentu yang mempunyai manfaat untuk

pengembangan ilmu pengetahuan, perlindungan

flora dan fauna, serta pelestarian air.

137




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar

budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e


a. diperbolehkan kegiatan pariwisata yang rekreatif,

edukatif, dan apresiatif dengan memperhatikan azas

kelestarian cagar budaya;


1. kegiatan memugar bangunan dengan

memperhatikan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku tentang Cagar Budaya; dan

2. pembangunan sarana dan prasarana yang

mendukung fungsi kawasan di luar zona inti.


1. mengubah bentuk dan/atau warna bangunan

yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya;

2. membangun bangunan baru di lingkungan yang

dipertahankan untuk mewakili suatu tipe

bangunan untuk suatu masa tertentu dengan

struktur masih baik yang bersama-sama

membentuk lingkungan yang serasi; dan

3. membangun bangunan baru di sekitar bangunan

cagar budaya yang mengakibatkan bangunan

yang dilindungi menjadi terganggu atau

mengurangi nilai budayanya.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem

mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f


a. diperbolehkan kegiatan konservasi, pendidikan dan

138




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

pelatihan, serta penelitian dan pengembangan dengan

syarat:

1. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;

2. memperhatikan kemampuan sistem tata air

setempat; dan

3. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung pelestarian

hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan

bakau, tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut

dan pelindung pantai dan pengikisan air laut serta

pelindung usaha budidaya di belakangnya;

c. diperbolehkan bersyarat bangunan yang mendukung

kegiatan ekowisata;

d. diperbolehkan bersyarat kegiatan dan/atau

pembangunan sarana dan prasarana yang mempunyai

tujuan untuk kepentingan umum dan strategis;

e. diperbolehkan terbatas pembangunan sarana dan

prasarana umum;

f. tidak diperbolehkan merusak ekosistem mangrove;

dan

g. tidak diperbolehkan melakukan konversi ekosistem

mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak

memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir

dan pulu-pulau kecil.

Paragraf 3


Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 68


budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b

meliputi:

Pasal 79

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan

Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b

terdiri atas:

a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan

Masukan Biro Hukum Prov. : Pasal 68 huruf c dan huruf h

agar disesuaikan dengan

kewenangan

Kawasan perikanan dan

kawasan pertahanan dan

keamanan telah

disesuaikan dengan

Permen ATR 1 Tahun

2018 tentang pedoman

penyusunan rencana tata

ruang wilayah provinsi,

Kabupaten dan Kota.

139




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan

produksi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

pertambangan dan energi;

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

peruntukan industri;

f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;

g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

permukiman;

h. ketentuan umum peraturan zonasi rencana kawasan

pertahanan dan keamanan;

i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

transportasi; dan

j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber

daya air.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan

produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a


a. diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan konservasi, penataan, dan

pembangunan yang mendukung fungsi kawasan

hutan produksi dan tidak menimbulkan

gangguan lingkungan;

2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan

kayu, jasa lingkungan, dan pemanfaatan

kawasan;

3. mendirikan bangunan untuk menunjang kegiatan

pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil

hutan; dan

peruntukan hutan produksi;

b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan

pertanian;

c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan

perikanan;

d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan

peruntukan pertambangan;

e. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan

industri;

f. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan

pariwisata;

g. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan

peruntukan permukiman; dan

h. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan

peruntukan budidaya lainnya.

Pasal80

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan

hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79

huruf a meliputi :

a. Dilarang melakukan kegiatan budidaya pada kawasan

hutan produksi dengan skor ≥ 175;

b. Pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk

kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan terlebih

dahulu melakukan kajian dari aspek ekologi, ekonomi

dan budaya masyarakat setempat; dan

c. Perubahan fungsi pokok kawasan peruntukan hutan

produksi dapat dilakukan untuk mendukung stabilitas

ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu

dan budidaya pertanian sesuai dengan peraturan

perundangan.

Pasal

8

140




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

4. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan

prasarana yang mempunyai tujuan untuk

kepentingan umum dan strategis.

b. Tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan budidaya di dalam kawasan hutan produksi

tetap, kecuali kegiatan kehutanan;

2. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan

lainnya di luar kegiatan kehutanan yang dilakukan

tanpa izin; dan

3. kegiatan yang mengubah fungsi hutan produksi

tetap.

Pasal 70


pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

huruf b ditetapkan sebagai berikut:


pertanian tanaman pangan; dan


perkebunan.


pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:


1. kegiatan pertanian tanaman pangan,

perkebunan, peternakan, perikanan darat dan

holtikultura dalam rangka mendukung

ketahanan pangan nasional;

2. kegiatan agrowisata yang tidak mengganggu

fungsi kawasan pertanian;

3. bangunan prasarana dan sarana pendukung

kegiatan pertanian (tanaman pangan,

1

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan

pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79

huruf b meliputi :

a. Diperbolehkan pembangunan prasarana dan

sarana wilayah yang memperhatikan daya dukung

kawasan;

b. Mempertahankan luas lahan peruntukan

pertanian dan peningkatan produktivitas guna

mendukung ketersediaan bahan pangan;

Pasal 84


industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e

meliputi :

a. Peningkatan dan pengembangan Kawasan

Industri meliputi Industri besar dan Industri tertentu

untuk usaha mikro, kecil dan menengah.

b. Peningkatan dan pengembangan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

c. Peningkatan dan pengembangan Techno Park

sesuai potensi daerah.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk

peningkatan dan pengembangan Kawasan

Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a wajib memenuhi:

d. Kawasan industri yang berwawasan lingkungan;

(3) Luasan lahan untuk kawasan industri usaha mikro,

usaha kecil, dan usaha menengah dalam satu

hamparan ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan

(4) Kawasan industri harus dilengkapi dengan sarana

perkantoran, asrama/mess pekerja, sarana

141




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

perkebunan, dan peternakan.; dan

4. bangunan sarana dan prasarana permukiman

perdesaan.


1. kegiatan pertanian skala besar dengan syarat

didukung oleh studi kelayakan dan studi

analisis mengenai dampak lingkungan; dan

2. bangunan permukiman perdesaan dengan

memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan

dan Koefisien Lantai Bangunan berdasarkan

ketentuan bangunan dan gedung Kabupaten.


1. kegiatan pemanfaatan ruang yang

mengganggu fungsi kawasan; dan

2. kegiatan pertambangan atau budidaya lainnya

yang mengganggu perlindungan dan

pelestarian lahan pertanian tanaman pangan.


perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b ditetapkan sebagai berikut:


1. kegiatan bangunan yang bersifat mendukung

kegiatan perkebunan, hortikultura, dan jaringan

prasarana wilayah;

2. kegiatan permukiman yang didukung oleh

sarana dan prasarana permukiman yang

menunjang kegiatan perkebunan;

3. pendirian bangunan yang merupakan bagian

dari suatu jaringan atau transmisi bagi

kepentingan umum yang keberadaannya telah

mendapat persetujuan dari instansi terkait;

4. kegiatan pertanian dengan sub sektornya

berupa tanaman pangan, peternakan,

perikanan darat dan holtikultura; dan

olahraga/hiburan/restoran, pasar, klinik, tempat

ibadah, fasilitas pergudangan, pengolahan limbah

dan jalan lingkungan kawasan.

Kegiatan Industri dapat dilakukan di Kawasan

Peruntukan Industri Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Pasal 85


pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf

f meliputi :

a. Diperbolehkan melakukan penelitian dan pendidikan;

b. Diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana

wilayah yang mendukung kegiatan pariwisata;

c. Pengembangan kawasan pariwisata harus

berwawasan lingkungan;

d. Dilarang pengembangan objek wisata minat khusus

yang merusak lingkungan dan menimbulkan

keresahan masyarakat.

e. Dilarang melakukan kegiatan budidaya yang tidak

terkait dengan pariwisata kecuali sarana dan

prasarana yang mendukung kegiatan wisata dan

kepentingan masyarakat.

(6) Kegiatan Pariwisata dapat dilakukan di

Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi dan/atau

Kabupaten/Kota.

Pasal 86


Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79

huruf g meliputi :

a. Pengembangan kawasan permukiman baru harus

dilakukan pada lahan tidak subur dengan kelerengan

Masukan Biro Hukum Prov. : Untuk kawasan perikanan agar

ditinjau kembali dari sisi

kewenangan.

Kawasan perikanan telah

disesuaikan dengan

Permen ATR 1 Tahun


142




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

5. diperbolehkan terbatas kegiatan cut and fill

untuk pembangunan.


1. kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan

yang mengikuti ketentuan peraturan


2. kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu

fungsi kawasan perkebunan;

3. kegiatan pertambangan beserta sarana dan

prasarana penunjangnya, dengan

mendapatkan persetujuan teknis dan/atau

rekomendasi teknis dari instansi terkait, serta

memperhatikan daya dukung lingkungan

sekitar kawasan fungsi utamanya, dengan

mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c



1. kegiatan pertanian;

2. kegiatan lain yang bersifat mendukung

kegiatan perikanan;


penunjang kawasan perikanan; dan

4. kegiatan pelabuhan perikanan yang diarahkan

pada pangkalan pendaratan ikan bidang

perikanan dan diprioritaskan untuk bongkar

muat hasil perikanan.

b. diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan wisata

alam serta, penelitian dan pendidikan.

0%-5% yang terdapat pada lapisan keras dan tidak

longsor;

b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung

fungsi kawasan permukiman harus memperhatikan

kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat;

c. Pengaturan ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB dan

GSB yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. Dilarang pemanfaatan kawasan permukiman untuk

kegiatan lain yang menggangu fungsi kawasan; dan

e. Dilarang pengembangan kawasan permukiman yang

berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis

terutama pada kawasan rawan bencana.

(8) Kegiatan Pariwisata dapat dilakukan di

Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi dan/atau

Kabupaten/Kota.

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan

budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79

huruf h harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi Pemanfaatan Ruang Laut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c meliputi

peraturan zonasi yang mendukung :

a. Dilarang melakukan kegiatan yang merusak

ekosistem dalam rangka menjaga kelestarian dan

keutuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan[

b. Rencana pemanfaatan ruang laut ditetapkan

melalui Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan


Untuk kawasan

pertambangan dan energi

disesuaikan dengan Undang

– Undang Nomor 3

Tahun 2020.



Kabupaten dan Kota.

Kawasan

pertambangan dan

energi telah

disesuaikan dengan

Undang – Undang

Nomor 3 Tahun 2020.

143




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN


1. kegiatan lain yang mengganggu fungsi

kawasan perikanan; dan

2. penggunaan lahan dengan mengabaikan

kelestarian lingkungan.

d. kawasan perikanan yang berada di area bencana

harus dilengkapi oleh jalur evakuasi bencana dan

sistem peringatan dini.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan

dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d

meliputi:


1. kegiatan usaha pertambangan rakyat dengan

menjaga kelestarian lingkungan, sarana dan

prasarana umum yang berada di sekitar

kawasan peruntukan pertambangan serta


undangan;

2. pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur

umum untuk mendukung kawasan

pertambangan.


1. pengembangan sarana dan prasarana

pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai

dengan petunjuk teknis dan peraturan

perundang-undangan;

2. pemanfaatan pembangunan budidaya lainnya

harus sesuai dengan peraturan teknis dan

sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan (Koefisien Dasar Bangunan,

Koefisien Lantai Bangunan, sempadan

Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K),

Rencana pengelolaan wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), Rencana Aksi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP3K).


Untuk kawasan peruntukan

perindustrian agar

disesuaikan dengan Undang

– Undang Nomor 3

Tahun 2014 tentang

Perindustrian.

144




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

bangunan, dan lain sebagainya); dan

3. kegiatan pengambilan pasir di badan air

sungai di luar kawasan pertambangan harus

memperhatikan keseimbangan daya dukung

dan daya tampung lingkungan, serta

mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi

terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 73


industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e




2. pembangunan infrastruktur industri antara lain

jaringan energi dan kelistrikan, jaringan

telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan

jaminan pasokan air baku, sanitasi, dan

jaringan transportasi;

3. pembangunan infrastruktur penunjang industri

antara lain pendidikan dan pelatihan, penelitian

dan pengembangan, sarana kesehatan,

pemadam kebakaran, dan prasarana umum

lainnya.

b. disyaratkan memenuhi ketentuan perizinan usaha

industri;

c. diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. bangunan permukiman dan perkantoran; dan

2. pembangunan tempat pembuangan dan

pengelolaan sampah.

d. tidak diperbolehkan penggunaan air tanah.

e. tidak diperbolehkan industri yang menghasilkan

145




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

polusi dan bersifat polutif.

f. kawasan peruntukan industri yang berada di area

bencana harus dilengkapi dengan jalur evakuasi

bencana dan sistem peringatan dini.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

huruf f meliputi:



2. kegiatan edukasi, pelestarian lingkungan, dan

penelitian; dan

3. bangunan sarana dan prasarana yang

mendukung kegiatan wisata.

b. disyaratkan adanya pengelolaan limbah dan

sampah.


1. kegiatan penggunaan air tanah;

2. pembangunan permukiman, kegiatan

pertambangan, dan kegiatan lain yang

menyebabkan pencemaran lingkungan serta

mengganggu fungsi kawasan; dan


mengganggu fungsi kawasan pariwisata.

d. kawasan pariwisata yang berada di area bencana

harus dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana

dan sistem peringatan dini.

Pasal 75


permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

146




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

huruf g ditetapkan sebagai berikut:


permukiman perkotaan; dan


permukiman perdesaan.


permukiman perkotaan dengan ketentuan meliputi:

a. Diperbolehkan, meliputi:


2. bangunan perumahan kepadatan tinggi dan

menengah yang didukung sarana dan

prasarana sebagai penunjang permukiman,

dengan ketentuan:

a). penyediaan ruang terbuka hijau (RTH)

sesuai ketentuan perundang-undangan

yang berlaku; dan

b). pengembangan lingkungan permukiman

dengan mempertimbangkan upaya

mitigasi bencana.


pendukung fasilitas permukiman sesuai

dengan petunjuk teknis dan peraturan

perundang-undangan;

4. pembangunan prasarana wilayah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;


perkantoran;

6. kegiatan cut and fill dan/atau land clearing

untuk kegiatan pembangunan; dan

7. bangunan pendukung evakuasi bencana.


1. kegiatan industri skala rumah tangga dan

fasilitas sosial ekonomi lainnya;

147




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

2. kegiatan industri makanan dan minuman yang

tidak menimbulkan polusi sesuai dengan

petunjuk teknis dan peraturan perundang-

undangan;





memperhatikan daya dukung lingkungan dan

tidak mengubah fungsi utama kawasan,

dengan mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

4. kegiatan pertanian dan sarana prasarana

pendukungnya; dan

5. kegiatan pariwisata serta perdagangan dan

jasa.


1. kegiatan yang mengganggu fungsi

permukiman dan kelangsungan kehidupan

sosial masyarakat;


prasarana peternakan skala usaha;

3. pembangunan sarana dan prasarana industri

skala besar dan menengah;


memiliki radiasi tinggi dan dapat mengganggu

kelangsungan hidup masyarakat; dan

5. pengembangan kegiatan sentra industri

menengah.

d. kawasan permukiman perkotaan yang berada di

area bencana harus dilengkapi oleh jalur evakuasi



permukiman perdesaan dengan ketentuan meliputi:

Masukan Biro Hukum Prov. : Untuk kawasan pertahanan

dan keamanan agar ditinjau

Kawasan pertahanan dan

keamanan telah

disesuaikan dengan

Permen ATR 1 Tahun

148




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN



2. bangunan perumahan dengan kepadatan

rendah dengan mempertimbangkan upaya

mitigasi bencana serta antisipasi jalur evakuasi

dan ruang evakuasi;

3. bangunan sarana dan prasarana penunjang

permukiman;

4. kegiatan pertanian dan sarana prasarana

pendukungnya;

5. kegiatan pariwisata serta perdagangan dan

jasa;

6. kegiatan cut and fill dan/atau land clearing

untuk kegiatan pembangunan; dan

7. bangunan pendukung evakuasi bencana.


1. kegiatan industri skala rumah tangga yang

ramah lingkungan dan tidak menimbulkan

polusi sesuai petunjuk teknis dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;





memperhatikan daya dukung lingkungan

sekitar kawasan fungsi utamanya, dengan


undangan; dan


peternakan yang tidak mengganggu fungsi

permukiman dan kelangsungan hidup sosial

masyarakat.

c. Tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang dapat mengganggu atau

kembali dari kewenangan


Pasal 78 huruf a angka 1 –

untuk kegiatan perikanan

disesuaikan dengan




Kabupaten dan Kota.

kawasan perikanan telah

disesuaikan dengan

Permen ATR 1 Tahun




149




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

menurunkan fungsi kawasan permukiman

perdesaan;

2. pembangunan sarana dan prasarana industri

skala besar dan menengah;


memiliki radiasi tinggi dan dapat mengganggu

kelangsungan hidup masyarakat; dan

4. pengembangan sentra industri menengah.

d.kawasan permukiman perdesaan yang berada di



Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana kawasan

pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 huruf h meliputi:

a. diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di

sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang

dapat mendukung fungsi kawasan;

b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan

wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;

dan

c. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di



Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf i meliputi:

a. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas untuk

kegiatan perdagangan dan jasa dengan

memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan

kewenangan berdasarkan UU

Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal 78 huruf a angka 2 – agar

diberikan penjelasan terkait

Sarpras sistem jaringan

transportasi

Kabupaten dan Kota.

Terkait Sarana dan

prasarana sistem

jaringan transportasi di

kawasan sumbeer daya

air akan disesuaikna

dengan UU nomor 17

tahun 2019 tentang

sumber daya air.

150




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

kebutuhan pelayanan transportasi yang akan

dikembangkan serta aksesibilitas sarana pergantian

moda angkutan yang menghubungkan antarlokasi

kegiatan transportasi;

b. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana

minimum meliputi tempat parkir kendaraan umum,

bangunan kantor terminal, toilet, sarana ibadah,

ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan,

sarana telekomunikasi, ruang terbuka hijau, jaringan

utilitas yang dilengkapi sarana bagi disabilitas,

sarana air bersih, persampahan, limbah, dan

drainase; dan

c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan dan/atau

pembangunan perumahan, industri, dan pertanian.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya

air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf j meliputi:


1. kegiatan perikanan dan pariwisata sesuai peraturan



prasarana sistem jaringan transportasi.

b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas

pembangunan prasarana wilayah dan utilitas lainnya

yang tidak menyebabkan terjadinya perkembangan

pemanfaatan ruang; dan

c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan,

permukiman, atau kegiatan yang dapat mengganggu

kelestarian daya tampung serta fungsi sungai,

embung, dan bendungan.

151




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 79

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi

pejabat yang berwenang dalam pemberian izin

pemanfaatan ruang berdasarkan struktur ruang, pola

ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi, yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Ketentuan perizinan bertujuan untuk:

a. sebagai dasar dalam memberikan izin

pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten


undangan;

b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan

rencana tata ruang;

c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang;

dan

d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat

luas.

(3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah

Kabupaten meliputi:

a. izin prinsip;

b. izin lokasi;

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT.;

d. izin mendirikan bangunan; dan

e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

(4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan

menurut prosedur yang telah ditetapkan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 95

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

67 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat

yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan

ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang

yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan

menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(4) Secara umum perizinan pemanfaatan ruang dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemberian izin pemanfaatan ruang

diberikan oleh instansi pemerintah yang

berwenang sesuai dengan kewenangannya

sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-

undangan;

b. Perizinan diberikan terhadap kegiatan-

kegiatan yang sesuai dengan rencana pola ruang

dan mengacu pada arahan indikasi peraturan

zonasi; dan

c. Proses mekanisme perizinan untuk setiap kegiatan

pembangunan mengacu pada peraturan

perundang- undangan.

(5) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

a. Pemberian izin yang dianggap sangat penting dan

strategis bagi pencapaian tujuan penataan ruang

provinsi;

b. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang

diperkirakan memiliki dampak besar bagi skala

152




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

(5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Provinsi;

c. Pemberian izin pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota;

dan d. Pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang

yang memiliki dampak besar bagi skala nasional.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 80

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:

a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang

dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan

rencana tata ruang;

b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar

sejalan dengan rencana tata ruang; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku

kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang

Bagian Keempat

Perangkat Insentif dan Disinsentif

Pasal 96

(1) Perangkat insentif dan disinsentif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c merupakan

acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian

insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Pemberian insentif bertujuan untuk memberikan imbalan

terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penetapan

kebijakan di bidang ekonomi, fisik, dan pelayanan umum.

(3) Pengenaan disinsentif bertujuan untuk mencegah,

153




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 81

(1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan

ruang pada kawasan yang didorong

pengembangannya.

(2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak

orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemberian keringanan pajak;

b. pemberian kompensasi;

c. pengurangan retribusi;

d. imbalan;

e. sewa ruang;

f. urun saham;

g. penyediaan prasarana dan sarana;

h. kemudahan perizinan;

i. pemberian penghargaan; dan

j. publikasi atau promosi.

(4) Pengaturan mekanisme pemberian insentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman

kepada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

membatasi dan/ atau mengurangi pertumbuhan kegiatan

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

provinsi, berupa penolakan pemberian izin pembangunan

dan/atau pembatasan pengadaan sarana dan prasarana.

(4) Arahan insentif dan disinsentif terdiri dari:

f. Arahan umum insentif-disinsentif; dan

g. Arahan khusus insentif-disinsentif.

(5) Pengaturan teknis mengenai pemberian insentif-

disinsentif akan diatur dalam Peraturan Kepala

Daerah.

Pasal 97

(1) Arahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96

ayat (4) huruf a merupakan arahan pemberlakuan

insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan

ruang secara umum.

(2) Arahan umum pemberian insentif terhadap

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan

penataan ruang dan peraturan zonasi adalah

sebagai berikut:

a. Kegiatan yang menimbulkan dampak positif diberikan

kemudahan dalam perizinan, penyelenggaraan sewa

ruang, perpanjangan perizinan, dan keringanan

pajak; dan

b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung

kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya

investasi.

(3) Arahan pemberian disinsentif terhadap

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi

adalah sebagai berikut:

a. Tidak menyediakan sarana dan prasarana

pendukung pengembangan kawasan;

154




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Pasal 82

(1) Disinsentif dapat diberikan untuk kegiatan

pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi

pengembangannya.

(2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak

orang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a. kewajiban memberi kompensasi;

b. kewajiban memberi imbalan;

c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;

dan/atau

d. persyaratan khusus dalam perizinan.

(4) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman

kepada Peraturan Perundang-undangan.

b. Tidak menerbitkan izin, perpanjangan izin

dan/atau mencabut izin terhadap kegiatan

pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan

masalah lingkungan maupun sosial;

c. Tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya

yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung dan

pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya

perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi

lindung; dan

d. Melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran

tata ruang.

Pasal 98

(1) Arahan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal

96 ayat (4) huruf b merupakan arahan pemberlakuan

insentif dan disinsentif untuk kegiatan-kegiatan yang

mendukung tercapainya tujuan penataan ruang

terutama dalam mewujudkan Kawasan Strategis

Provinsi, yang meliputi:

a. Arahan insentif-disinsentif Kawasan Strategis

Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan

Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang;

b. Arahan insentif-disinsentif Kawasan Strategis

Provinsi di Kabupaten Lingga

c. Arahan insentif–disinsentif Kawasan Strategis

Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan

d. Arahan Insentif Kawasan Strategis Provinsi di

Kabupaten Natuna.

(2) Arahan insentif Kawasan Strategis Provinsi di Pusat

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana

Kota Piring, Kota Tanjungpinang yakni:

a. Kemudahan perizinan dan keringanan pajak dalam

pembangunan pengembangan kawasan pusat

155




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

pemerintahan, pusat pelayanan, Pusat Pertumbuhan

baru dan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau;

b. Kemudahan pengurusan perijinan melalui Tim

Koordinasi Pembangunan dan Pengelolaan

Kawasan atau sebutan lainnya yang sesuai dengan

Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)/Masterplan

Pulau Dompak; dan

c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung

kawasan.

(3) Arahan disinsentif Kawasan Strategis Provinsi

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana

Kota Piring yaitu:

a. Tidak menerbitkan izin, perpanjangan izin dan/atau

mencabut izin terhadap kegiatan yang tidak sesuai

dengan Rencana Rinci Tata Ruang

(RRTR)/Masterplan Pulau Dompak dan kegiatan

yang dapat menimbulkan masalah lingkungan

maupun sosial;

b. Melakukan penataan bagi bangunan yang tidak

sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang

(RRTR)/Masterplan Pulau Dompak;

c. Tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya




lindung; dan

d. Melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran

tata ruang.

(4) Arahan insentif Kawasan Strategis Provinsi di

Kabupaten Lingga yakni:


pembangunan pengembangan kawasan pertanian

dan perikanan;

b. Prioritas bantuan oleh pemerintah provinsi untuk

156




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

usaha kecil, menengah dan besar yang

mendorong perindustrian pertanian dan perikanan;

dan


kawasan pertanian dan perikanan.

(5) Arahan disinsentif Kawasan Strategis Provinsi di

Kabupaten Lingga yakni:

a. Tidak menerbitkan izin, perpanjangan izin

dan/atau mencabut izin terhadap kegiatan yang tidak

sesuai dengan Masterplan Kawasan Pertanian dan

Perikanan serta kegiatan yang dapat menimbulkan

masalah lingkungan maupun sosial;

b. Tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya




lindung; dan

c. Melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran

tata ruang.

(6) Arahan insentif Kawasan Strategis Provinsi di

Kabupaten Kepulauan Anambas yakni:


pembangunan pengembangan kawasan perikanan

tangkap, budidaya perikanan, industri pengolahan

hasil perikanan dan pariwisata bahari;

b. Pemberian stimulus dan bantuan bagi kegiatan

perikanan tangkap, budidaya perikanan, industri

pengolahan hasil perikanan dan pariwisata bahari;

dan


kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan,

industri pengolahan hasil perikanan dan pariwisata

bahari.

(7) Arahan disinsentif Kawasan Strategis Provinsi

157




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

di Kabupaten Kepulauan Anambas yakni:



sesuai dengan Masterplan Kawasan Perikanan

Tangkap, Budidaya Perikanan, Industri Pengolahan

Hasil Perikanan dan Pariwisata Bahari serta

kegiatan yang dapat menimbulkan masalah

lingkungan maupun sosial;





lindung; dan


tata ruang.

(8) Arahan Insentif Kawasan Strategis Provinsi di

Kabupaten Natuna yakni:


pembangunan pengembangan kawasan sebagai

simpul transportasi laut internasional, kawasan

pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap

dan kawasan perindustrian terpadu;

b. Pemberian stimulus dan bantuan bagi

kegiatan simpul transportasi laut internasional,

kawasan pelabuhan internasional, kawasan

perikanan tangkap dan kawasan perindustrian

terpadu; dan


kegiatan simpul transportasi laut internasional,

kawasan pelabuhan internasional, kawasan

perikanan tangkap dan kawasan perindustrian

terpadu.

(9) Arahan disinsentif Kawasan Strategis Provinsi di

Kabupaten Natuna yakni:

158




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN



sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang

(RRTR)/Masterplan Kawasan simpul transportasi laut

internasional, kawasan pelabuhan internasional,

kawasan perikanan tangkap dan kawasan

perindustrian terpadu;





lindung; dan


tata ruang.

Bagian Kelima

Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 83

(1) Arahan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)

huruf d merupakan pengenaan sanksi dengan tujuan

untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya

peraturan perundang-undangan bidang penataan

ruang.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa sanksi administratif dan sanksi

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 99

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67

ayat (2) huruf d merupakan acuan pengenaan sanksi

terhadap:

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah;

b. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan

ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata

159




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

pidana.

(3) Pengenaan sanksi dilaksanakan oleh instansi yang

berwenang.

Pasal 84

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang

penataan ruang dikenakan sanksi administratif.

(2) Pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud


a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang;

b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin

pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat

berwenang;

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang; dan/atau

d. menghalangi akses terhadap kawasan yang

dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan

sebagai milik umum.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

ruang wilayah provinsi (rtrwp);

d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan

rtrwp;

e. Pelanggaran ketentuan yang berada dalam

persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan rtrwp;

f. pemanfataan ruang yang menghalangi akses

terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh

dengan prosedur yang tidak benar.

(2) Pelanggaran terhadap rencana tata ruang

wilayah provinsi yang diatur dalam Peraturan

Daerah ini dikenakan sanksi:

a. Sanksi administratif; dan

b. Sanksi pidana.

Masukan Biro Hukum Prov. : Penyempurnaan pasal 84 ayat 4:

Ketentuan lebih lanjut mengenai

tata cara pengenaan sanksi

administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur

dengan Peraturan Bupati

- Masukan diterima

160




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

(3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 85

Bentuk dan tata cara peran masyarakat meliputi:

a. hak masyarakat;

b. kewajiban masyarakat;

c. peran masyarakat; dan

d. tata cara peran masyarakat.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kedua

Hak Masyarakat

Pasal 86

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a. mendapatkan sosialisasi dan mengetahui secara

terbuka RTRW Kabupaten, rencana tata ruang

kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan;

b. memanfaatkan ruang darat dan udara berdasarkan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan,

agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian

yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 100

Dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, masyarakat

berhak:

a. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan mendapatkan

penjelasan teknis terkait dengan penataan ruang;

b. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan

nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi

161




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang

kabupaten;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang

terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata

ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada

pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata

ruang dan menimbulkan kerugian.

kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan

kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana

tata ruang;

d. Mengajukan keberatan kepada pejabat

berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang di wilayahnya; dan

e. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah

dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan

tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 101

(1) Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah,

selain dari Lembaran Daerah Provinsi, masyarakat

mengetahui rencana tata ruang yang telah ada melalui

pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah

Provinsi pada tempat-tempat yang memungkinkan

masyarakat mengetahui dengan mudah.

(2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari

pemasangan peta Rencana Tata Ruang Wilayah

yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan

kantor-kantor yang secara fungsional menangani

rencana tata ruang tersebut.

Pasal 102

(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan

nilai ruang sebagai akibat penataan ruang,

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan


(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta

sumber daya alam yang terkandung di dalamnya,

162




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

menikmati manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan

dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau

pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan ataupun atas hukum dan adat

kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat

setempat.

Pasal 103

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas

kerugian terhadap perubahan status semula yang

dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak

yang berkepentingan.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai

penggantian yang layak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Masyarakat

Pasal 87

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan

ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam

persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 104

Dalam melaksanakan peran masyarakat pada

pemanfaatan ruang, masyarakat wajib:

a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ada;

b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan

ruang dari pejabat yang berwenang;

c. Mematuhi ketentuan yang berada dalam

persyaratan izin pemanfaatan ruang;

163




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan

sebagai milik umum.

d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan

sebagai milik umum; dan

e. Melaksanakan sanksi yang telah ada.

Pasal 105

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam

penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan

menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-

aturan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang

dipraktekkan masyarakat secara turun temurun

dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-

faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan,

lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat

menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras,

dan seimbang.

Bagian Keempat

Peran Masyarakat

Pasal 88

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang

dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

a. perencanaan tata ruang;

b. pemanfaatan ruang; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 106

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan

pada tahap:

a. Perencanaan tata ruang;

b. Pemanfaatan ruang; dan

c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam

164




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

pada ayat (1) huruf a pada tahap perencanaan tata

ruang dapat berupa:

a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana

tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah

atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan

masalah pembangunan wilayah atau kawasan,

perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

penetapan rencana tata ruang; dan

b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam

perencanaan tata ruang.


pada ayat (1) huruf b pada tahap pemanfaatan ruang

dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam

pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan

kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah

ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian

dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang

udara, dan ruang di dalam bumi dengan

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan

keamanan serta memelihara dan meningkatkan

kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber

daya alam; dan

f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang


undangan.


penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan berpedoman kepada peraturan

perundang-undangan;

(3) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat,

pemerintah provinsi membangun sistem informasi

dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang

yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat


undangan.

165




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

pada ayat (1) huruf c pada tahap pengendalian

pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi,

perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta

pengenaan sanksi.

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi

pelaksanaan rencana tata ruang yang telah

ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang

berwenang dalam hal menemukan dugaan

penyimpangan atau pelanggaran kegiatan

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata

ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat

yang berwenang terhadap pembangunan yang

dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 89

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan

kerja sama antarsektor/daerah di bidang penataan

ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (TKPRD. Kabupaten.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan

Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang.

(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD

BAB X

KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 107

(1) Kelembagaan Penataan Ruang Daerah Provinsi

Kepulauan Riau bertujuan untuk membantu

pelaksanaan koordinasi penataan ruang dan kerjasama

antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang di


(2) Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi

Kepulauan Riau ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur.

166




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 90

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan

berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan,

para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian

sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan


undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 91

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik

Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat

penyidik kepolisian negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 110

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara

Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di

lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu

pejabat penyidik kepolisian negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana

167




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana

dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga

melakukan tindak pidana dalam bidang penataan

ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam

bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang

berkenan dengan tindak pidana dalam bidang

penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang

diduga terdapat bahan bukti dari dokumen lain serta

melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan

dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan

bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang

penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam

bidang penataan ruang.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan

penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai

Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada

dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan

atau keterangan yang berkenaan dengan tindak

pidana dalam bidang penataan ruang;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga

melakukan tindak pidana dalam bidang penataan

ruang;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam

bidang penataan ruang;

d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen

yang berkenaan dengan tindakpidana dalam bidang

penataan ruang;

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang

diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta

melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap

bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam

bidang penataan ruang; dan

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam

bidang penataan ruang.


dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan kepada pejabat

penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan

penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai

negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat

penyidik kepolisia negara Republik Indonesia


undangan.


168




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

dan tata cara proses penyidikan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil

penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat

penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata

cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

JANGKA WAKTU RTRW PROVINSI

Pasal 108

(1) RTRW Provinsi Kepulauan Riau berlaku untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5

(lima) tahun sekali.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang

berkaitan dengan bencana alam skala besar

dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Provinsi

yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, RTRW Provinsi Kepulauan Riau dapat

ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan

kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi

pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika

internal provinsi.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

169




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Pasal 109

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 ayat (1) huruf e dan g, Pasal 70 ayat (4) huruf

c dan g, Pasal 74 huruf b, Pasal 75 ayat (2) huruf d dan

e, Pasal 75 ayat (3) huruf c dan d, Pasal 75 ayat (4)

huruf b, Pasal 75 ayat (5) huruf a, Pasal 76 ayat (2)

huruf a dan b, Pasal 76 ayat (4), Pasal 77, Pasal 80

huruf a, Pasal 83 huruf d, e, dan g, Pasal 85 huruf d dan

e dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan


(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

Pasal 99 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. Peringatan tertulis;

b. Penghentian sementara kegiatan;

c. Penghentian sementara pelayanan umum;

d. Pencabutan izin;

e. Pembatalan izin dan pembongkaran;

f. Penutupan lokasi;

g. Pemulihan fungsi ruang; dan h. denda administrasi.

(3) Tata cara sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada Pasal 99 ayat (2) berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 111


Penyempurnaan pasal menjadi

170




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dan d, Pasal 75 ayat (5)

huruf a, Pasal 76 ayat (2) huruf c, Pasal 78 huruf b, Pasal 80

huruf b, Pasal 83 huruf e, Pasal 85 huruf d, Pasal 86 huruf d,

Pasal 86 huruf e, Pasal 87 huruf a dan e, Pasal 88 huruf a

diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang penataan ruang.

’Setiap orang yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan

– ketentuan dalam Peraturan

Daerah ini dikenaksan sanki

pidanan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang – undangan

di bidang penataan ruang.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

(4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten adalah 20 (dua puluh. tahun yaitu

tahun 2020 sampai dengan 2040 dan dapat

ditinjau kembali 1 (satu. kali dalam 5 (lima. tahun.

(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang

berkaitan dengan bencana alam skala besar

dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang

ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1

(satu. kali dalam 5 (lima. tahun.

(6) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan

kebijakan nasional dan strategi yang

mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten

dan/atau dinamika internal Kabupaten.

(7) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh

Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah

Kabupaten yang kawasan hutan tersebut belum

disepakati pada saat Peraturan Daerah ini

diundangkan, rencana dan album peta disesuaikan

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan

dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Daerah ini;

b. Izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah

yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai

dengan masa berlakunya;

c. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi

tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

berlaku ketentuan:

1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya,

izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan

dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah

ini;

2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,

pemanfaatan ruang dilakukan dengan masa transisi

selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian

dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan

171




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan

hasil penetapan Menteri Kehutanan.

(8) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan

berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke

dalam RTRW Kabupaten Natuna diatur dengan

Peraturan Bupati.

(9) Dalam hal terjadi perubahan wilayah administrasi

akibat pemekaran Kecamatan dan Kelurahan

dalam masa berlangkunya RTRW Kabupaten

Natuna, rencana struktur dan rencana pola ruang

tetap mengikuti pembagian wilayah administrasi

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah, maka semua

peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan

penataan ruang daerah yang telah dinyatakan berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum

diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan

telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi

tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan

peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah; dan

3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya

dan tidak memungkinkan untuk menerapkan

rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan

dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan

peraturan daerah ini, izin yang telah

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian

yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut

dapat diberikan penggantian yang layak.

d. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada

angka 3 di atas, dengan memperhatikan indikator

sebagai berikut:

1. Memperhatikan harga pasaran setempat;

2. Sesuai dengan NJOP; atau

3. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

e. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan

penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata

ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah

daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;

f. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan

tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Daerah ini, pemenfaatan ruang yang bersangkutan

ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan

dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang

ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan

Peraturan Daerah ini;

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,

dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

g. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan

172




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin

tersebut diselesaikan dengan fungsi kawasan

berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,

dilakukan penyesuaian dengan masa transisi

berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan

tidak mungkin untuk dilakukan penyesuaian dengan

fungsi kawasan bersarkan Peraturan Daerah ini, izin

yang telah ditertibkan dapat dibatalkan dan terhadap

kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin

tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada

angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai

berikut:

a. memperhatikan harga pasaran setempat;

b. sesuai dengan NJOP; dan

c. sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan

tanpa izin dan bertentangan dengan daerah ketentuan

Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan

dengan Peraturan Daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan

Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk

mendapatkan izin yang diperlukan.

hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena

rencana tata ruang Provinsi Kepulauan Riau ini

pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka

penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan


h. Semua rencana terkait pemanfaatan ruang tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Provinsi.

Pasal 113

(1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037

dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini

maka pengaturan untuk kawasan hutan tetap

berpedoman pada peraturan dan/atau keputusan

yang diterbitkan oleh Menteri yang menangani

urusan pemerintahan bidang Kehutanan.

(3) Dalam hal terbitnya peraturan dan/atau

keputusan perubahan kawasan hutan oleh Menteri

yang menangani urusan pemerintahan bidang

Kehutanan terhadap lokasi zona tunda (Holding

zone), maka dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan pengintegrasian

perubahan kawasan hutan tersebut dalam lampiran

Peraturan Daerah ini dilakukan dengan Peraturan

Gubernur.

173




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan

DaerahKabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun

2011-2031dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Masukan Biro Hukum Prov. Penyempurnaan pasal 96: ’Agar setiap orang dapat mengetahuinya...”

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal, _____________ 2020

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 6 Desember 2016

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Nurdin Basirun

174




2011 - 2031


NOMOR 1 TAHUN 2017



MASUKAN PENJELASAN

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal, _____________ 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA

WAN SISWANDI

Diundangkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 17 Januari 2017 2019

SEKRETARIS DAERAH


T.S. Arif Fadillah

No Pola Ruang Natuna Pola Ruang Provinsi Lokasi Luas (Ha) Keterangan Penjelasan

1 Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tubuh Air Bunguran Selatan 11,70 Klarifikasi Penyesuaian garis Pantai

2 Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tubuh Air Bunguran Barat 8,73 Klarifikasi Akan dilakukan penyesuaian terhadap SK76 tahun 2015 .

3 Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Kawasan Lindung Bunguran Utara 7,20 Klarifikasi Mengikuti perubahan kawasan hutan sesuai SK 76 tahun 2015

4 Kawasan Industri Pertanian Bunguran Selatan 24,48 Klarifikasi

5 Kawasan Industri Pertanian Bunguran Selatan 39,57 Klarifikasi

6 Kawasan Pariwisata Pertanian Serasan Timur 41,29 Klarifikasi

1. Sudah tidak relevan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dikarenakan

kondisi eksisting tidak sesuai terhadap potensi yang ada.

2. ditetapkan sebagai kawasan pariwisata untuk mendukung potensi wisata alam

Pantai Sisi dan Pantai Tebung berdasarkan dokumen RIPARKAB.

7 Kawasan Pariwisata Pertanian Serasan 112,24 Klarifikasi

8 Kawasan Pariwisata Pertanian Serasan 50,70 Klarifikasi

9 Kawasan Pariwisata Pertanian Subi 208,64 Klarifikasi



2. ditetapkan sebagai kawasan pariwisata untuk mendukung potensi wisata alam di

Pulau Subi Besar berdasarkan dokumen RIPARKAB.

10 Kawasan Pariwisata Permukiman Bunguran Selatan 117,64 Klarifikasi



2. ditetapkan sebagai kawasan pariwisata untuk mendukung Geopark Natuna potensi

wisata alam Pantai berdasarkan dokumen RIPARKAB.

3. Sudah terdapat aktivitas pariwisata dilokasi tersebut ( Tower Panglima, Pantai,

Camping Ground)





Pantai berdasarkan dokumen RIPARKAB.

12 Kawasan Pariwisata Pertanian Bunguran Selatan 35,07 Klarifikasi





3. Penetapan kawasan pariwisata untuk mendukung Geopark Natuna.






14 Kawasan Pariwisata Pertanian Bunguran Timur Laut 112,78 Klarifikasi

Tabel Perubahan Pola Ruang Natuna yang Perlu Diklarifikasi (dibutuhkan justifikasi)

1. Kebutuhan pengembangan kawasan industri yang memiliki akses langsung ke laut

agar proses bongkar lebih efektif.

1. Adanya penetapan kawasan pariwisata jermalik sebegai promosi pariwisata

didalam PERPRES 43 Tahun 2020



15 Kawasan Pariwisata Pertanian Bunguran Timur Laut 24,89 Klarifikasi




2. ditetapkan sebagai kawasan pariwisata untuk mendukung Geopark dan potensi

wisata alam Teluk Depih berdasarkan dokumen RIPARKAB.

17 Kawasan Perikanan Budi Daya Permukiman Bunguran Timur 28,07 Klarifikasi

Sudah Tidak relevan untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman dikarenakan

kondisi eksisting sudah dikembangkan menjadi kawasan perikanan budidaya (Tambak

Udang)

18 Kawasan Perikanan Tangkap Permukiman Bunguran Selatan 123,84 Klarifikasi

adanya masterplan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan

mengembangkan kawasan perikanan di Teluk Depih untuk mendukung SKPT Selat

Lampa.

19 Kawasan Perikanan Tangkap Permukiman Bunguran Utara 7,58 Klarifikasi

1. Kebutuhan pengembangan kawasan perikanan tangkap yang memiliki akses

langsung ke laut agar terintegrasi dengan kegiatan tangkap ikan di laut lebih efektif.

2. Dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten dalam upaya pengembangan

sektor perikanan tangkap di sisi utara pulau bunguran

20 Kawasan Perkebunan Permukiman Midai 32,98 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.

2. Arah kecenderungan sebaran permukiman

21 Kawasan Perkebunan Pariwisata Midai 78,23 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.

2. Bukan merupakan lokasi pengembangan Kawasan Pariwisata.

22 Kawasan Perkebunan Permukiman Pulau Laut 37,90 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.


23 Kawasan Perkebunan Permukiman Serasan 39,67 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.


24 Kawasan Perkebunan Permukiman Serasan Timur 12,25 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.








28 Kawasan Perkebunan Kawasan Lindung Serasan 12,92 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting bukan merupakan Kawasan Mangrove.

2. Tutupan Lahan merupakan Kebun Rakyat.

29 Kawasan Perkebunan Permukiman Subi 13,45 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.




Bukit Kapur berdasarkan dokumen RIPARKAB dan mendukung Geopark Natuna.

3. Sudah terdapat aktivitas pariwisata dilokasi tersebut ( Wisata Alam)



31 Kawasan Perkebunan Permukiman Midai 29,88 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.


32 Kawasan Perkebunan Pariwisata Midai 29,96 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.


33 Kawasan Perkebunan Pariwisata Suak Midai 16,41 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.








37 Kawasan Perkebunan Permukiman Suak Midai 12,80 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.










42 Kawasan Perkebunan Permukiman Pulau Tiga 24,46 Klarifikasi

1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.


3. Data Topografi Yang tidak sesuai lokasi permukiman









45 Kawasan Perkebunan Kawasan Lindung Pulau Tiga 7,91 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting bukan merupakan Kawasan Mangrove.






47 Kawasan Perkebunan Permukiman Pulau Tiga Barat 12,70 Klarifikasi




















52 Kawasan Perkebunan Permukiman Bunguran Barat 33,45 Klarifikasi




53 Kawasan Perkebunan Kawasan Lindung Bunguran Barat 60,42 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting bukan merupakan Kawasan Mangrove.


54 Kawasan Perkebunan Permukiman Bunguran Barat 74,89 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.


55 Kawasan Perkebunan Permukiman Bunguran Selatan 45,33 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.








59 Kawasan Perkebunan Kawasan Lindung Bunguran Batubi 31,18 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting bukan merupakan Kawasan Mangrove.




61 Kawasan Perkebunan Pariwisata Bunguran Barat 37,80 KlarifikasiPerubahan luasan Kawasan Pariwisata mengikuti topografi dan potensi

pengembangan sesuia dengan dokumen perencanaan pariwisata (RIPARKAB)













68 Kawasan Perkebunan Permukiman Bunguran Batubi 18,70 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.


69 Kawasan Perkebunan Permukiman Bunguran Batubi 64,59 Klarifikasi



3. Data jenis tanah yang mendukung untuk perkebunan

















78 Kawasan Perkebunan Kawasan Lindung Bunguran Batubi 8,53 Klarifikasi1. Perubahan SK 76 Tahun 2015.




80 Kawasan Perkebunan Permukiman Bunguran Timur 20,75 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.


81 Kawasan Perkebunan Permukiman Bunguran Timur Laut 36,06 Klarifikasi


2. Terdapat Tempat Pembuangan Akhir






84 Kawasan Perkebunan Permukiman Bunguran Utara 16,50 Klarifikasi



3. Data Topografi yang tidak layak untuk permukiman

85 Kawasan Perkebunan Permukiman Bunguran Utara 22,68 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.






88 Kawasan Perkebunan Permukiman Bunguran Timur Laut 16,39 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.


89 Kawasan Perkebunan Pariwisata Bunguran Timur Laut 10,22 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.


90 Kawasan Perkebunan Permukiman Bunguran Tengah 68,85 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.






93 Kawasan Perkebunan Kawasan Lindung Bunguran Timur Laut 133,45 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting bukan merupakan Kawasan Resapan Air
























104 Kawasan Perkebunan Kawasan Lindung Bunguran Utara 1.360,39 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting bukan merupakan Kawasan Rawa






107 Kawasan Perkebunan Pariwisata Bunguran Timur Laut 9,42 KlarifikasiSudah terjadi perubahan pada pola menjadi permukiman dikarenakan ada

permukiman eksisting















114 Kawasan Perkebunan Permukiman Suak Midai 39,97 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.




























127 Kawasan Perkebunan Kawasan Lindung Bunguran Tengah 96,58 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting bukan merupakan Kawasan Resapan Air






130 Kawasan Perkebunan Permukiman Bunguran Utara 18,15 Klarifikasi




131 Kawasan Perkebunan Kawasan Lindung Pulau Laut 7,83 Klarifikasi1. Perubahan SK 76 Tahun 2015.






134 Kawasan Perkebunan Pariwisata Pulau Laut 7,84 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting merupakan Kebun Rakyat.






137 Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan Lindung Serasan Timur 6,71 Klarifikasi Sudah diubah menjadi mangrove dan permukiman perdesaaan

138 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Serasan Timur 12,58 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

139 Kawasan Permukiman Perdesaan Pariwisata Bunguran Timur Laut 9,00 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman

141 Kawasan Permukiman Perdesaan Pariwisata Midai 44,38 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

142 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Serasan 47,16 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

143 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Serasan 8,39 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

144 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Subi 118,04 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

145 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Pulau Tiga 31,61 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

146 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Pulau Tiga Barat 53,10 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

147 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Bunguran Barat 43,67 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

148 Kawasan Permukiman Perdesaan Pariwisata Bunguran Selatan 283,43 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

149 Kawasan Permukiman Perdesaan Pariwisata Bunguran Selatan 18,53 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

150 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Bunguran Batubi 158,28 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman

153 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Bunguran Timur Laut 21,32 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman

156 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Bunguran Timur Laut 122,30 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

157 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Bunguran Utara 24,54 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman

162 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Midai 36,23 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

163 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Suak Midai 230,45 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

164 Kawasan Permukiman Perdesaan Pariwisata Suak Midai 6,89 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman Kota Baru


Kawasan Permukiman

166 Kawasan Permukiman Perdesaan Pertanian Bunguran Tengah 117,59 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

167 Kawasan Permukiman Perkotaan Pertanian Serasan 21,23 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman

172 Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Lindung Serasan 13,50 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting bukan merupakan Kawasan Mangrove.

2. Tutupan Lahan merupakan Permukiman.

173 Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Lindung Pulau Tiga 23,59 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting bukan merupakan Kawasan Mangrove.


174 Kawasan Permukiman Perkotaan Pertanian Pulau Tiga 29,74 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

175 Kawasan Permukiman Perkotaan Pertanian Bunguran Selatan 80,36 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman

179 Kawasan Permukiman Perkotaan Pertanian Bunguran Utara 61,16 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

180 Kawasan Permukiman Perkotaan Pertanian Bunguran Utara 33,40 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

181 Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Lindung Bunguran Utara 17,37 Klarifikasi1. Kondisi Eksisting bukan merupakan Kawasan Rawa


182 Kawasan Permukiman Perkotaan Pertanian Bunguran Tengah 73,57 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

183 Kawasan Permukiman Perkotaan Pertanian Bunguran Tengah 678,60 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman

184 Kawasan Permukiman Perkotaan Pertanian Bunguran Timur 39,72 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman

186 Kawasan Permukiman Perkotaan Pertanian Bunguran Timur 1.140,36 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman

188 Kawasan Permukiman Perkotaan Pariwisata Bunguran Timur 76,42 KlarifikasiKondisi eksisting sudah ada aktivitas permukiman dan Rencana Pengembangan

Kawasan Permukiman


Kawasan Permukiman Kota Baru

190 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pertanian Subi 6,55 KlarifikasiPP 13/2017 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) - KSN, PermenHan 138

tahun 2018 Rencana Wilayah Pertahanan dan Database TNI

191 Kawasan Pertambangan Pertanian Bunguran Timur Laut 49,44 KlarifikasiKepmen ESDM No 3669 Tahun 2017 dan Kepmen ESDM 1798/2018 Pedoman

Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian WIUP

192 Kawasan Pertambangan Pertanian Bunguran Timur Laut 85,75 KlarifikasiKepmen ESDM No 3669 Tahun 2017 dan Kepmen ESDM 1798/2018 Pedoman


193 Kawasan Pertambangan Permukiman Bunguran Timur Laut 24,87 KlarifikasiKepmen ESDM No 3669 Tahun 2017 dan Kepmen ESDM 1798/2018 Pedoman


194 Kawasan Transportasi Pertanian Bunguran Barat 14,96 Klarifikasi Kebutuhan unntuk pengembangan prasarana kepelabuhanan

Documents

lampiran i - Kementerian ATR/BPN