2021Laporan Tahunan - Kementerian Keuangan

2021 Laporan TahunanProgram Reformasi Birokrasi dan Transformasi KelembagaanKementerian Keuangan

Navigasi Transformasi di Tengah Pandemi

Laporan Tahunan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Kementerian Keuangan Tahun 2021

Pembina : Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Staf Ahli Menteri

Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, serta Staf Ahli

Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara

Pengarah : Deny Agung Pribadi, Wawan Juswanto, dan Yan Inderayana

Penulis : Florentinus Eko Yulianto, Muhamad Harestya Darmawan, Ari Sulistiyo

Budi, Wahyu Jarot Setiaji, Elang Tomi Ariefianto, Nanang Prasetyo Ernawan,

Adek Rendra Muchtar, Donny Maha Putra, Dody Dharma Hutabarat

Pengulas : Hanung Adi Wijaya, Wahyu Wibowo, Muhammad Meirizky Ihsan, Galih

Wicaksono, Farida Nur Cahyani, Sindhu Wardhana, Khomsun Arifin, Arief Tirtana,

Dimas Rahadian, Lazuardi Zulfikar Wicaksana, Canrakerta, Lysa Novita Sirait,

Romasta Siagian, Hasna Imtiyaz Hanifah, Aisyah Umami Harahap

Desainer grafis dan perancang sampul : Wida Hafizah dan Aditio Wahyudi

Penerbit : Central Transformation Office, Sekretariat Jenderal, Kementerian

Keuangan, Gedung Djuanda I Lantai 6, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta

10710. Email: [email protected]

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi Non

Komersial-Berbagi Serupa 4.0 Internasional

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.id). Dipersilakan

menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan menyebut sumbernya.

Dipersilakan untuk menggunakan, memperbanyak, menggandakan,

membagikan, dan menyebarkan buku ini dengan bentuk, format, dan cara apa

pun bukan untuk tujuan komersial. Dilarang menggunakan, memperbanyak,

menggandakan, membagikan, dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi buku

ini untuk tujuan komersial.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan

ISBN 978-602-53950-4-8 (Cetak)

ISBN 978-602-53950-5-5 (PDF)

253 halaman; 17 x 24 cm

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.id

Buku ini merupakan catatan navigasi di tengah pandemi. Reformasi dan transformasi bukanlah basa basi.

Reformasi dan transformasi itu tentang substansi.

Pendahuluan Ringkasan Eksekutif Daftar Isi

Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan

Segala puji hanya untuk Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala

limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat terus berkarya melalui Kementerian

Keuangan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Kementerian Keuangan memiliki peran yang sangat penting untuk

mengelola Keuangan Negara, dan menentukan apakah bangsa Indonesia akan

mampu mencapai cita-cita Republik. Kemajuan dan capaian itu tidak datang

dengan sendirinya. Dia diraih dengan upaya yang sangat-sangat keras. Kemajuan

dan perbaikan di Republik ini bukan merupakan hadiah, tapi merupakan ikhtiar

yang dipikirkan dengan mendalam, pemikiran yang strategis dan baik, dan

dilakukan dengan disiplin. Perubahan lingkungan global khususnya dalam dua

tahun terakhir di mana terjadi pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, serta

kenaikan harga komoditas merupakan ‘perfect storm’ yang berdampak pada

seluruh sektor baik itu kesehatan, sosial, geopolitik, maupun ekonomi. Hal ini

merupakan tantangan dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi yang

harus disikapi dengan cara yang tidak biasa, tetapi melalui terobosan dalam

bentuk reformasi ataupun transformasi dalam mengelola negara ini.

Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi bendahara negara harus

memanfaatkan pengaruh besarnya terutama melalui instrumen APBN untuk

mendorong perubahan. Instrumen kebijakan fiskal dan keuangan negara yang

ada harus dapat dimaksimalkan dalam mendukung upaya perbaikan dan

reformasi struktural, termasuk dalam upaya peningkatan produktivitas.

Transformasi Kementerian Keuangan akan terus dilakukan untuk mewujudkan

pelayanan publik yang inklusif dan modern dengan memperkuat sinergi berbagai

SRI MULYANI INDRAWATIMenteri Keuangan Republik Indonesia

SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN

3



sisi fiskal, yaitu: penerimaan, belanja (K/L, belanja daerah transfer daerah, danbelanja BUN), pembiayaan, pengelolaan kekayaan negara, dan investasipemerintah.

Sejak pembentukannya pada tahun 2014, Central Transformation Office(CTO) menjadi pilar yang penting dalam mengawal proses Reformasi Birokrasidan Transformasi Kelembagaan (RBTK) di Kementerian Keuangan. Salah satuagenda besar RBTK adalah Transformasi Digital yang telah digulirkan sejakbeberapa tahun terakhir. Kementerian Keuangan harus menjadi organisasi yangmemiliki orientasi yang jelas, memahami lingkungan yang berubah, memahamiperubahan teknologi, serta memahami SDM dan budaya organisasi. Untuk itu,strategi transformasi harus berkelanjutan dengan perubahan yang dinamis danharus terorganisasi secara efektif.

Kementerian Keuangan harus terus berupaya membangun birokrasi yangefisien, modern, melayani, berintegritas, bersih dari korupsi, profesional, danberkinerja tinggi. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai unit akan menimbulkandampak besar. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan harus dirumuskandengan perspektif menyelesaikan masalah sampai ke ujung (follow through).Jajaran Kementerian Keuangan agar selalu memelihara kegelisahan yangproductive untuk berbuat lebih baik dan lebih banyak bagi bangsa dan negara.Inovasi-inovasi yang dilakukan saat ini sudah sangat baik, namun ke depantantangan inovasi di era disruptif semakin nyata, bahkan sudah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, jajaran Kementerian Keuangan harus mempunyaimindset ‘make or break’. Jika melakukan sebuah inovasi jangan tanggung-tanggung, tetapi lakukanlah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsaini, yang dampaknya bisa dirasakan secara nyata oleh rakyat Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan danpetunjuk-Nya bagi kita semua untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Sri Mulyani Indrawati

4



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Buku

Laporan Tahunan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

(RBTK) Tahun 2021. Buku ini menggambarkan bagaimana Kementerian

Keuangan terus melakukan perubahan melalui pelaksanaan Program RBTK

sepanjang tahun 2021, untuk kemudian menjadi bahan evaluasi implementasi

Program RBTK Kementerian Keuangan pada periode selanjutnya.

Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut di tahun 2021 telah mendorong

Kementerian Keuangan untuk terus melakukan akselerasi dalam implementasi

transformasi digital yang telah dilaksanakan secara masif sejak tahun 2019

dalam kerangka Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu). Hal ini

diwujudkan melalui 26 IS yang sarat dengan upaya untuk dapat beradaptasi

secara lebih baik dengan kondisi baru (new normal). IS New Thinking of Working

yang bertujuan untuk mengubah mindset dan budaya kerja pegawai di era digital

telah diperkuat pada tahun 2021 menjadi IS New Ways of Working, dan akan

dilanjutkan dengan IS Collaborative Way of Working yang menitikberatkan pada

implementasi budaya Kemenkeu Satu.

Penguatan Budaya Kemenkeu Satu yang dibangun sebagai fondasi dalam

menjalankan IS Kemenkeu diwujudkan melalui Sapta Program Kemenkeu Satu.

Salah satu kunci utama dalam keberhasilan seluruh program yang disusun

adalah penguatan budaya dan SDM guna mewujudkan budaya kerja dan karakter

yang kolaboratif, bersinergi, dan berintegritas.

HERU PAMBUDISekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

SAMBUTANSEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU KETUA TIM PENGELOLA TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT PUSAT (TRBTKP/CTO)

5



Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan apresiasi atas

dukungan dan komitmen jajaran pimpinan di Kementerian Keuangan dalam

penguatan budaya kolaborasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai satu

kesatuan entitas.

Progres reformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian Keuangan juga

telah mendapatkan pengakuan di level nasional. Hal ini sebagaimana hasil

evaluasi Kementerian PAN-RB bahwa Kementerian Keuangan pada tahun 2021

telah meraih Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 87,63 dengan predikat A.

Kementerian Keuangan selalu berusaha melakukan perbaikan terus menerus

dalam bentuk inovasi terutama di bidang pelayanan publik, pengelolaan SDM, dan

penguatan integritas Hal ini telah menjadikan Kementerian Keuangan sebagai

salah satu acuan bagi instansi lain yang ingin lebih mendalami pengelolaan

reformasi birokrasi. Semoga hal ini dapat menjadi pemicu bagi kita untuk terus

menjadi role model dalam pengelolaan reformasi birokrasi nasional.

Heru Pambudi

6



Tahun 2021 merupakan tahun penuh tantangan. Pandemi COVID-19 yang

menjadi ancaman global, membuat Kementerian Keuangan harus melakukan

penyesuaian dan perubahan untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Berbagai

program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK)

dilaksanakan sebagai upaya mengakselerasi transformasi digital serta

kebutuhan-kebutuhan strategis Kementerian Keuangan.

Tahun 2021 juga merupakan momentum membangun budaya data di

Kementerian Keuangan. Sebagai organisasi yang terbuka atas perubahan,

Kementerian Keuangan menempatkan data sebagai bagian dari budaya kerja dan

berupaya mewujudkan data driven organization. Hal ini tercermin dari

ditetapkannya 26 project Inisiatif Strategis Data Analytics. Kompetensi data

analytics sangat masif ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dan webinar.

Dengan demikian, akan muncul inovasi baru di Kementerian Keuangan yang

semakin gesit, efektif, efisien, dan memberikan dampak yang lebih kuat dan luas.

Sebagai bagian dari rasa tanggung jawab kita sebagai institusi publik,

segenap jajaran Kementerian Keuangan telah berkomitmen untuk menjaga

produktivitas dan kualitas pelayanan di tengah pandemi. Saya bersyukur bahwa

kita semua justru dapat merespon pandemi menjadi peluang untuk

mengakselerasi program RBTK di Kementerian Keuangan. Bahkan beberapa

inovasi dalam proses kerja kita justru semakin marak dieksplorasi dalam rangka

memanfaatkan data dan teknologi secara maksimal bagi delivery dan

peningkatan kualitas kerja kita.

KATA PENGANTAR KETUA PELAKSANA HARIAN I TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT (TRBTKP/CTO)

SUDARTOStaf Ahli Menteri KeuanganBidang Organisasi, Birokrasidan Teknologi Informasi (OBTI)

7



Untuk memberikan informasi secara komprehensif atas pelaksanaan

program RBTK sepanjang tahun 2021, CTO menyusun Buku Laporan Tahunan

Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2021. Buku

ini di antaranya memuat perjalanan program RBTK, pengelolaan inisiatif strategis

termasuk 26 project data analytics, penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi,

serta arah transformasi dan ringkasan 41 inisiatif strategis Kementerian

Keuangan pada tahun 2022.

Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi bagi seluruh pihak yang telah

berkontribusi aktif dalam menyukseskan program RBTK Tahun 2021. Semoga

Buku Laporan Tahunan Program Transformasi Kelembagaan 2021 ini dapat

bermanfaat serta menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran dalam

implementasi Program RBTK Kementerian Keuangan selanjutnya.

Sudarto

8



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita

dapat melewati tahun 2021 yang penuh dengan ketidakpastian akibat pandemi

COVID-19. Tahun 2021 tentu bukan tahun yang mudah, namun dalam perspektif

lain, COVID 19 justru mengakselerasi berbagai upaya perubahan yang dilakukan

Kementerian Keuangan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.

Kementerian Keuangan telah melakukan perubahan di berbagai bidang,

tidak hanya pada sistem, tata kelola, layanan, namun juga budaya. Pada tahun

2021, melalui inisiatif strategis data analytics dan program-program

pendukungnya, Kementerian Keuangan mulai menggemakan perubahan budaya

data. Harapannya, potensi tambang data sebagai “the new gold” dapat kita olah

secara optimal dengan sumber daya yang kita miliki. Untuk itu, kami

mengucapkan terima kasih kepada seluruh unit eselon I/ non eselon di

lingkungan Kementerian Keuangan karena telah menyambut baik dan

berkontribusi melaksanakan project data analytics sepanjang tahun 2021.

Di balik sebuah transformasi tentu dibutuhkan usaha dan dukungan dari

berbagai pihak. Buku Laporan Tahunan Program Transformasi Kelembagaan

2021 ini menceritakan usaha dan dukungan dari setiap unit di Kementerian

Keuangan terhadap transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan pada

tahun 2021. Melalui buku ini kita dapat melihat bahwa transformasi di

Kementerian Keuangan merupakan keniscayaan dan merupakan perwujudan

kerja bersama dari seluruh unit di Kementerian Keuangan.

OZA OLAVIAStaf Ahli Menteri KeuanganBidang Penerimaan Negara

KATA PENGANTAR KETUA PELAKSANA HARIAN II TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT (TRBTKP/CTO)

9



Saya selaku Ketua Pelaksana Harian II TRBTKP mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan baik di pusatmaupun daerah yang turut mendukung, mengimplementasikan, danmenginternalisasikan program-program RBTK Tahun 2021 di lingkunganKementerian Keuangan.

Oza Olavia

10

11

12



Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Reformasi Nasional yang dipicu dengan adanya krisis

ekonomi 1998 yang berimbas pada seluruh lapisan kehidupan masyarakat.

Pada tataran nasional, era reformasi ditandai dengan diterbitkannya TAP MPR

No.XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi

dan nepotisme (KKN) dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sampai

dengan saat ini (2021) Kementerian Keuangan telah melakukan reformasi yang

dibagi menjadi lima periode sebagai berikut:

A. Periode I (2002-2006)

Pada tataran Kementerian Keuangan, sejak tahun 2002 – 2006 telah

dilakukan berbagai pembaharuan antara lain:

1. diterbitkannya Paket UU Keuangan Negara yang terdiri dari UU Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

2. pemisahan fungsi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran;

3. pembentukan Large Tax Office sebagai bagian dari modernisasi administrasi

perpajakan tahap I.

B. Periode II (2007-2012)

Selanjutnya pada tahun 2007 Kementerian Keuangan melakukan

Reformasi Birokrasi secara masif yang dilaksanakan melalui 3 Pilar Utama yaitu

Pilar Organisasi, Pilar Proses bisnis, dan Pilar SDM. Reformasi Birokrasi yang

dilakukan oleh Kementerian Keuangan telah memberikan dampak positif bagi

peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas, peningkatan pelayanan dan

kepercayaan masyarakat. Selain itu, Kementerian Keuangan juga selalu

berusaha mendorong dan menginspirasi Kementerian/Lembaga/Pemda untuk

melakukan hal yang sama sehingga reformasi birokrasi menjadi agenda

bersama secara nasional untuk dilaksanakan.

Selanjutnya pada tahun 2010, Presiden Republik Indonesia menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10

Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dengan adanya

peraturan-peraturan tersebut, Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

diintegrasikan dengan Reformasi Birokrasi Nasional yang dilakukan melalui 8

(delapan) Area Perubahan.

13



C. Periode III (2013-2016)

Pada tahun 2013 Kemenkeu merancang Cetak Biru Program

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (Tahun 2013-2019) yang

kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan pada tahun 2014.

Cetak biru ini terdiri atas rumusan 87 inisiatif transformasi yang terbagi dalam

lima tema yaitu tema perpajakan, tema penganggaran, tema perbendaharaan,

tema sentral, serta tema kepabeanan dan cukai. Selain itu, dirumuskan pula

sembilan arah kebijakan transformasi organisasi serta penetapan visi Kemenkeu

yaitu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di

abad ke-21. Pada periode ini pula, pada tahun 2014 dibentuk Tim Reformasi

Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (Central Transformation Office)

untuk mengawal reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan

Kementerian Keuangan di tingkat pusat. Untuk melengkapi 87 IS tersebut, pada

tahun 2017 juga ditetapkan 7 IS tambahan sehingga total IS RBTK yang

dilaksanakan sebanyak 94 IS.

D. Periode IV (2017-2018)

Selanjutnya pada periode IV Reformasi Birokrasi dan Transformasi

Kelembagaan (RBTK), dari tahun 2017 hingga tahun 2018, merupakan periode

dilakukannya perubahan mendasar terhadap rumusan inisiatif strategis RBTK.

Dalam tahap ini, disusun inisiatif strategis guna mencapai strategic outcome

Kemenkeu, yaitu “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara

yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan

negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

berkualitas, dan sustainable”.

Tema besar yang diangkat pada periode ini adalah “connecting the dots”

di mana ditetapkan 20 Inisiatif Baru dalam rangka penguatan implementasi

Program RBTK Kemenkeu.

E. Periode V (2019-saat ini)

Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan

komunikasi, Kemenkeu mulai mengintegrasikan inisiatif transformasi ke dalam

konteks yang lebih modern dengan menerapkan aspek digitalisasi secara masif.

Dalam transformasi digital, Kemenkeu menggunakan Enterprise Architecture (EA)

sebagai tool utama menuju Kemenkeu modern yang berbasis digital. EA

merupakan alat untuk membantu perencanaan strategis organisasi untuk

mencapai visi dan misinya dengan memberikan kemampuan untuk melihat dan

melakukan perbaikan pada bisnis, informasi, dan teknologi yang digunakan.

14



Oleh karena itu, untuk mewujudkan komitmen transformasi digital

Kementerian Keuangan tersebut, dalam Leaders’ Offsite Meeting (LOM) pada

tanggal 4 Desember 2020 telah ditetapkan 26 (dua puluh enam) Inisiatif

Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS

RBTK) sebagai berikut:

1. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan: New Way of Working;

2. Optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan Untuk

Mewujudkan Single Source of Truth Data Kementerian Keuangan;

3. Layanan Digital Kementerian Keuangan;

4. Implementasi Office Automation dalam Rangka Membangun Digital

Workplace;

5. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian

Keuangan;

6. Modern e-Learning Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan SDM;

7. Optimalisasi Emerging Technologies dalam Kegiatan Pengawasan

Inspektorat Jenderal;

8. Pengembangan Enterprise Architecture Kementerian Keuangan;

9. Evaluasi Insentif Fiskal untuk Mewujudkan Kebijakan yang Efektif dan Tepat

Sasaran;

10. Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (Unified Revenue Account

Management);

11. Joint Program Optimalisasi Penerimaan;

12. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration

System);

13. Pengembangan National Logistics Ecosystem;

14. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran;

15. Optimalisasi Kebijakan Penganggaran Terkait Pengelolaan Program

Pensiun;

16. Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara;

17. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital

(Shared Service dan Government Platform);

18. Harmonisasi Belanja APBN dengan Belanja APBD Untuk Mendukung

Peningkatan Kualitas Keuangan Nasional;

19. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Negara;

20. Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Keuangan Negara;

21. Sustainable Development Goals Bond;

22. Data Analytics Tema Sentral (Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile,

Efektif, dan Efisien);

15



23. Data Analytics Tema Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan;

24. Data Analytics Tema Penerimaan Negara yang Optimal;

25. Data Analytics Tema Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas;

26. Data Analytics Tema Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan

Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali.

Secara garis besar implementasi 26 IS RBTK 2021 berjalan sesuai

rencana/on-track di mana realisasinya adalah sebesar 98,5% dari target 87,5%.

Capaian implementasi Program RBTK yang di atas target tersebut tidak

terlepas dari pelaksanaan program change management, monitoring, dan

langkah-langkah strategis lainnya baik yang dilakukan oleh pemilik inisiatif,

Project Management Office (PMO), Central Transformation Office (CTO), maupun

komitmen jajaran pimpinan Kementerian Keuangan.

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Program

RBTK, CTO bersama dengan Inspektorat Jenderal juga mengoordinasikan

kegiatan Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Evaluasi

Reformasi Birokrasi Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB.

Sejak tahun 2019, PMPRB dilaksanakan sampai ke unit-unit Eselon I untuk

menunjukkan pentingnya peran unit Eselon I dalam mendukung pelaksanaan

program reformasi birokrasi. Model penilaian baru ini juga menunjukkan

keseriusan pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif,

inovatif, dan akuntabel. Hasil evaluasi pelaksanaan RB di Kementerian

Keuangan berdasarkan penilaian Kemenpan RB tahun 2017 adalah 84,40, tahun

2018 sebesar 85,68, tahun 2019 sebesar 87,70, dan pada tahun 2020

mendapatkan nilai 87,63, sedangkan untuk capaian evaluasi RB tahun 2021

belum dipublikasikan oleh Kementerian PANRB.

16

17


Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 18

A. Periode Reformasi RegulasiPengelolaan Keuangan Negara

B. Periode Reformasi BirokrasiTiga Pilar

C. Periode TransformasiKelembagaan

D. Periode Penguatan Program RBTK (Connecting The Dots)

E. Periode Transformasi Digital

A. Rincian IS RBTK 2021

B. Capaian Kinerja IS RBTK 2021

C. Change Management IS RBTK 2021

A. Tentang Reformasi BirokrasiB. Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi BirokrasiC. Hasil Penilaian Pelaksanaan

Reformasi BirokrasiKementerian Keuangan

D. Inovasi dan KontribusiKementerian Keuangan dalamMendukung KeberhasilanReformasi Birokrasi nasional

E. Prestasi Kementerian Keuangan sebagai DampakReformasi Birokrasi

A. Anchor Statement 2022B. End State yang Ingin dicapai

pada Akhir Tahun 2022C. Inisiatif Strategis Kementerian

Keuangan 2022D. Inisiatif Strategis berbasis

Project Data Analytics Tahun2022

E. Building Block IS Kementerian Keuangan Tahun 2022

21

22

23

44

55

147149

151

159

161

235236

237

240

241

82

98

121

19

20

Perjalanan RBTKI Pengelola RBTKIIPengelolaan 26 IS RBTK 2021III


Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senantiasa membudayakan nilai

kesempurnaan dengan selalu memperbaiki diri yang tercermin dari program

Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kemenkeu. RBTK ini

tercatat secara mendasar sejak 2002 hingga saat ini dan terus berlangsung di

masa depan. Program tersebut secara umum dibagi ke dalam lima periode.

Periode pertama dimulai tahun 2002 dengan reformasi regulasi terkait

pengelolaan keuangan negara. Selain regulasi, pada periode kedua dimulai tahun

2007 Kemenkeu melakukan reformasi tiga pilar utama birokrasi, yaitu organisasi,

proses bisnis, dan Sumber Daya Manusia. Pada periode ketiga yang dimulai

tahun 2013, Kemenkeu merumuskan cetak biru program Transformasi

Kelembagaan. Program tersebut diperkuat pada periode keempat tahun 2017-

2018 dengan mengubah rumusan Inisiatif Strategis (IS) RBTK yang berdampak

langsung pada strategic outcomes, menjadi terobosan nasional, dan bersifat

sinergi antar UE1 atau K/L (connecting the dots).

Adaptif terhadap perkembangan information and communication

technology (ICT), periode kelima yang dimulai pada tahun 2019 reformasi

Kemenkeu dimulai ditandai dengan adanya integrasi inisiatif transformasi ke

dalam konteks yang lebih modern menuju transformasi digital melalui framework

Enterprise Architecture untuk perencanaan strategis organisasi, ICT collaboration

sebagai backbone sinergi, dan digital analytics untuk menuju data driven

organization.

A. PERIODE REFORMASI REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Program reformasi Kemenkeu merupakan bagian dari Reformasi

Birokrasi Nasional yang dipicu dengan adanya krisis ekonomi 1998 yang

berdampak pada seluruh elemen kehidupan masyarakat. Pada tataran nasional,

era reformasi ditandai dengan diterbitkannya TAP MPR No.XI/1998 tentang

penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN) dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di level Kemenkeu, sejak tahun 2002-

2007 telah dilakukan berbagai reformasi regulasi pengelolaan keuangan negara,

antara lain:

1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara,

2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara,

3. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara,

4. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan,

5. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan,

21

Evaluasi Reformasi BirokrasiKementerian Keuangan

Arah Transformasi dan Ringkasan41 IS Kemenkeu Tahun 2022IV V


6. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai,

7. UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh,

8. UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN, serta regulasi lainnya terkait keuangan

negara.

Perumusan serangkaian regulasi pengelolaan keuangan negara tersebut

merupakan wujud untuk memodernisasi pengelolaan keuangan negara yang

lebih adil, transparan, menjamin kepastian hukum, meningkatkan pelayanan,

mencegah penyimpangan, serta mengantisipasi perkembangan teknologi

informasi. Perumusan kembali regulasi keuangan negara tersebut diharapkan

dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan bernegara untuk melindungi

segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, serta menjaga ketertiban dunia.

B. PERIODE REFORMASI BIROKRASI TIGA PILAR

Mulai tahun 2007 Kemenkeu melakukan Reformasi Birokrasi (RB) secara

masif pada tiga pilar utama birokrasi, yaitu sebagai berikut.

1. Organisasi, di antaranya melalui penajaman tugas dan fungsi, pemisahan

fungsi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran, pengelompokan

tugas-tugas yang koheren, eliminasi tugas yang tumpang tindih, dan

modernisasi kantor baik di bidang perpajakan (pembentukan Large Tax

Office, LTO), kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, dan

fungsi-fungsi keuangan negara lainnya;

2. Proses Bisnis, di antaranya melalui penetapan dan penyempurnaan Standar

Operasi Prosedur yang memberikan kejelasan dan memuat janji layanan,

dilakukannya analisa dan evaluasi jabatan, penerapan sistem peringkat

jabatan, dan pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard serta

pembangunan berbagai sistem aplikasi e-government;

3. SDM, di antaranya melalui peningkatan disiplin, pembangunan assessment

center, diklat berbasis kompetensi, pelaksanaan merit system, penataan

sumber daya manusia, pembangunan SIMPEG, dan penerapan reward and

punishment secara konsisten.

Reformasi tiga pilar birokrasi tersebut telah memberikan dampak positif

bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, dan peningkatan pelayanan dan

kepercayaan masyarakat, yang terlihat dari meningkatnya nilai hasil survey

kepuasan pengguna layanan.

Reformasi Birokrasi Kemenkeu tersebut juga menggulirkan dampak

positif kepada Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya untuk mau melakukan hal

yang sama. Pada skala nasional, telah ditetapkan Grand Design RB 2010-2025

22



melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang ditindaklanjuti oleh

Peraturan MenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap RB Nasional.

Program RB Kemenkeu telah diintegrasikan dengan RB Nasional melalui delapan

area perubahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

C. PERIODE TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Di tahun 2012, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan

perekonomian terbesar ketujuh di dunia pada 2045, di bawah China, Amerika

Serikat, India, Jepang, Brazil, dan Rusia (McKinsey, 2021). Kemenkeu menilai

tantangan ini harus dijawab dengan terobosan besar dengan meluncurkan 87

inisiatif transformasi dalam program Transformasi Kelembagaan Kemenkeu

(2013-2025), menetapkan sembilan arah kebijakan transformasi, serta

merumuskan kembali visi Kemenkeu. Inisiatif tersebut dikelompokkan ke dalam

5 tema yaitu: sentral, penganggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta

perbendaharaan. Beberapa capaian transformasi kelembagaan tersebut

dijabarkan sebagai berikut.

1. Tema Sentral

Tema Sentral dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) dan

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu, serta didukung oleh seluruh UE1 di

Lingkungan Kemenkeu. Tema sentral ini mempunyai beberapa capaian inisiatif

strategis sebagai berikut.

a. Penguatan Organisasi dan Tata Kelola Kemenkeu

Capaian dari inisiatif ini di antaranya ditetapkannya pembentukan

Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Pusat

(Central Transformation Office, CTO) melalui Keputusan Menteri Keuangan

(KMK) No.460/KMK.01/2014. Selain itu, telah ditetapkan juga Pedoman

Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kemenkeu melalui Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) No. 131/PMK.01/2015.

Selain pembentukan CTO dan penetapan SOP RBTK, implementasi

sejumlah inisiatif transformasi organisasi dilaksanakan berdasarkan arahan

Pimpinan Kemenkeu yang telah ditetapkan dalam Lampiran IV KMK Nomor

302/KMK.01/2019 yaitu sebagai berikut:

1) Penataan organisasi Setjen (Pusat Korporat) dilaksanakan melalui:

a)Penataan Biro Umum sebagai Sekretariat Setjen;

b)Penggabungan Biro Perlengkapan dan Pusat Layanan Pengadaan

c)Transformasi BPPK menjadi Corporate University dan STAN menjadi

PKN STAN.

23




2) Mengurangi rentang kendali Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan

pembentukan 3 (tiga) jabatan Staf Ahli di bidang Perpajakan yang ditugaskan

sebagai span-breaker di DJP.

3) Penataan DJBC dengan pembentukan Direktorat Penerimaan dan

Perencanaan Strategis;

4) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

(DJPPR) tetap sebagai UE1 mandiri dengan penguatan sinergi & koordinasi

pelaksanaan tugas;

5) Penyatuan cakupan regional DJPB dan DJKN melalui layanan colocation

dengan konsep layanan satu atap kepada Satuan Kerja di daerah sesuai

KMK 669/KMK.01/2015 dan KMK 834/KMK.01/2016 tentang Layanan

Bersama Terkait Dengan Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan, Kekayaan

Negara, dan Keuangan negara Lainnya di Daerah serta penyiapan portal

layanan melalui url www.kemenkeu.go.id/layanan/layanan-bersama/.

6) Integrasi pengelolaan special mission melalui Komite Pengarah dan

Pengelola Kebijakan Special Mission Vehicles di Kemenkeu sesuai KMK-

808/KMK.01/2018.

7) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan (DJPK) tetap sebagai UE1 mandiri dengan upaya penguatan

sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;

8) Penggabungan fungsi pajak, penerimaan cukai, dan PNBP ke dalam satu

Ditjen Penerimaan belum menjadi prioritas dan akan dilaksanakan melalui IS

Joint Program yang melibatkan DJP, DJBC, dan DJA (PNBP).

Sejalan dengan implementasi transformasi organisasi Kemenkeu

tersebut, upaya untuk melaksanakan validasi terhadap kondisi existing

organisasi dan proses bisnis Kemenkeu dilakukan melalui pembangunan

Enterprise Architecture (EA). Pembangunan EA diharapkan dapat memberikan

penguatan assessment dan rekomendasi terhadap penataan organisasi

Kemenkeu di masa mendatang.

b. Peningkatan Fokus Organisasi Setjen

Dalam rangka memfokuskan pelaksanaan fungsi strategis Setjen agar

menjadi lebih efektif dengan layanan korporat yang lebih efisien, telah dilakukan

penataan Organisasi Term I (Pembentukan Sekretariat Setjen dan refocusing

fungsi utama Setjen melalui PMK Nomor 234/PMK.01/2015), Penetapan PMK

Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja

(Workload Analysis) di Lingkungan Kemenkeu, Penetapan KMK-

305/KMK.01/2016 Tentang Uraian Jabatan Struktural di Lingkungan Setjen, serta

penyampaian laporan ABK Kemenkeu dan Setjen Tahun 2015.

24

http://www.kemenkeu.go.id/layanan/layanan-bersama/



c. Revitalisasi Manajemen Kinerja

Untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas proses penetapan

Indikator Kinerja Unit (IKU) serta membuat proses dialog kinerja organisasi

sesuai best practice, telah dilaksanakan inisiatif “Revitalisasi Manajemen

Kinerja”, dengan capaian signifikan, antara lain: Penetapan kebijakan dan SOP

proses penetapan IKU efektif dan dialog kinerja. Output dari inisiatif ini adalah

pada tahun 2014 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK

467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kemenkeu. KMK

ini menyempurnakan kebijakan pengelolaan kinerja, salah satunya terkait

ketentuan jumlah maksimal IKU dalam Kontrak Kinerja, yang dinilai terlalu

banyak. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas dan target IKU 2016

ditetapkan KMK No 590/KMK.01/2016 Tentang Pedoman Dialog Kinerja di

Lingkungan Kemenkeu dan Penetapan KMK 234/KMK.01/2016 tentang

Pedoman Penghitungan Nilai Kinerja Pegawai Berdasarkan Kualitas Kontrak

Kinerja di Lingkungan Kemenkeu.

d. Penyelarasan Strategi-Perencanaan-Kinerja melalui Anggaran Berbasis

Kinerja

Inisiatif ini dilakukan dalam rangka implementasi reformasi anggaran

dengan menjamin keselarasan antara strategi, program dan perencanaan

outcome dan alokasi anggaran secara keseluruhan. Capaian inisiatif ini di

antaranya: Pada 2014 telah disusun buku Better Practice Guide (BPG) serta

Kepsekjen No.SJ-370/2014 tentang Roadmap Penganggaran Berbasis Kinerja.

Selanjutnya, tahun 2015 telah dibuat BPG proses penganggaran dan roadmap

implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja 2015-2019.

e. Penguatan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

Terdapat tiga inisiatif untuk memperkuat pengadaan dan pengelolaan

aset, antara lain: “Secara sistematis menjelaskan ownership atas item

pengadaan”, “Menciptakan e-catalogue untuk seluruh produk standar”, dan

“Menerapkan model TCO (Total Cost Ownership) untuk 5 (lima) kategori

pengeluaran utama”. Capaian tiga inisiatif ini di antaranya: penyediaan daftar

kebutuhan produk infrastruktur TI pada e-Catalogue LKPP (misal Laptop,

Desktop, dan Printer) dan pengembangan aplikasi pengadaan langsung secara

elektronik (SIMPEL) sejak 2015; penerbitan SE-24/MK.1/2015 tentang

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenkeu; serta kajian

penerapan analisis TCO di lingkungan Kemenkeu, telah diusulkan katalog mesin

kapal (Non-IT), dan produk IT Infrastruktur ke LKPP di 2016.

25




f. Penguatan Proses Hukum

Untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan hukum di seluruh

Kemenkeu, di 2015 telah dilakukan digitalisasi dan otomasi dari proses repetitif

dengan membangun Aplikasi Pencetakan Dokumen (Cendok) untuk mencetak

dokumen template nota dinas terkait pencegahan, pencabutan pencegahan dan

perpanjangan pencegahan penanggung pajak ke luar negeri, serta izin membuka

rekening dan data perpajakan Wajib Pajak.

g. Penguatan Teknologi Informasi (TI)

Ada delapan inisiatif strategis terkait penguatan teknologi informasi,

antara lain: Meluncurkan arsitektur end-state untuk data dan aplikasi,

Membentuk struktur organisasi TI dan proses tata kelola, Menetapkan proses

penganggaran TI dengan tanggung jawab yang jelas, Membuat arsitektur

keamanan end-state dan mengembangkan langkah-langkah penanganan

ancaman utama, Menetapkan organisasi Disaster Recovery dan prosedur

pengoperasiannya, Membuat e-Catalogue untuk semua produk TI standar,

Mengonsolidasikan semua kontrak pemeliharaan di bawah Pusintek, dan

Memperkenalkan program pelatihan bertarget guna memenuhi kebutuhan TI

Kemenkeu.

Capaian implementasi inisiatif-inisiatif tersebut, yaitu Pembentukan

Kelompok Kerja Komite Pengarah TIK Kemenkeu (Kep-269/SJ/2014); Kebijakan

Standard Platform Pengembangan Aplikasi dan Basis Data dan Kebijakan

tentang Baseline Konfigurasi Keamanan Perangkat TIK Kemenkeu (KEP-

01/SA.5/2015 dan KEP-02/SA.5/2015); Penyediaan perangkat keamanan untuk

perangkat end-user sejak 2015; penyediaan kebutuhan produk IT infrastruktur

pada e-Catalogue LKPP untuk produk standar (Laptop, Desktop dan Printer); dan

Pelatihan TIK bagi Pegawai Baru dalam bidang TIK, dan melakukan evaluasi

program pelatihan atas pelatihan yang telah dilakukan.

h. Penguatan SDM

Terdapat lima inisiatif penguatan SDM Kemenkeu, yaitu: Melakukan

standardisasi dan melembagakan mekanisme perencanaan pegawai yang

dikendalikan oleh UE1 , Rekrutmen eksternal untuk jabatan strategis,

Melembagakan mekanisme end-to-end appraisal yang menyertakan manajemen

rewards dan konsekuensi, Mendesain dan melembagakan program

pengembangan end-to-end talent pool, serta Rencana transisi menuju organisasi

SDM terintegrasi, dengan pemberdayaan UE1.

Beberapa capaian signifikan dari implementasi inisiatif-inisiatif tersebut

antara lain: Penetapan Pedoman Perencanaan SDM yang dilanjutkan dengan

bimbingan teknis pengisian e-Formasi dan Diklat Perencanaan SDM (KMK

Nomor 352/KMK.01/2016); Penyelesaian kebijakan terkait implementasi metode

26



baru dalam pengelolaan risiko Kemenkeu (PMK.12/PMK.09/2016); BSC

Awareness and Strategy Mapping Training untuk level Menteri, Wakil Menteri, dan

Pejabat Eselon I (22 April 2014); Strategy Cascading Refresh Training untuk

Pimpinan UE1 dan peserta pilihan dari dua eselon di bawahnya untuk tiap unit

secara berseri (Mei & Juni 2014); OSM Enhancement Training untuk Pushaka dan

Manajer Kinerja Organisasi (13-14 Mei 2014); kebijakan terkait Pemberian

Penghargaan kepada PNS (KMK-7/KMK.01/2016); Regulasi Manajemen Talenta

Kemenkeu (PMK 60/PMK.01/2016) dan Pedoman Pengembangan Talent dan

Mekanisme Mentoring (KMK 1227/KMK.1/2016); penetapan standar basis data

kepegawaian Kemenkeu; Konsep Identifikasi Unit Organisasi SDM Terintegrasi;

Konsep Kerangka Pengambilan Keputusan (RASCI) dalam Organisasi SDM

Terintegrasi; Konsep Proses Bisnis Dan Mekanisme Tata Kelola Organisasi SDM

Terintegrasi; serta inisiatif Rekrutmen eksternal untuk jabatan strategis mengacu

PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

i. Penguatan Manajemen Risiko

IS ini diterapkan dalam rangka membuat risiko operasional menjadi

terukur, transparan, dan memiliki langkah mitigasi. capaian signifikan sebagai

berikut: Telah diterbitkan PMK 12 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen

Risiko di Lingkungan Kemenkeu, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan

Komite Manajemen Risiko melalui KMK 208 Tahun 2016. Terkait dengan

perbaikan tata kelola pengawasan internal di Kemenkeu, telah diterbitkan PMK

237 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan

Kemenkeu. Selain itu, terkait penerapan Internal Audit Capability Model (IACM)

yang dicanangkan pada tahun 2016, telah dilakukan kegiatan seperti

penyusunan rancangan kebijakan terkait Pedoman Perencanaan Pengawasan

Berbasis Risiko Inspektorat Jenderal Kemenkeu serta rancangan Komite Audit.

2. TEMA PENGANGGARAN

Dalam rangka menyempurnakan perencanaan anggaran, DJA berfokus

kepada perbaikan outcome dalam penganggaran di Indonesia. Perbaikan

tersebut dilakukan melalui implementasi reformasi penganggaran serta

penguatan sistem monitoring dan evaluasi guna memastikan alokasi anggaran

yang lebih efektif. Keberhasilan dari transformasi DJA juga bergantung pada

kesiapan DJA dalam bekerja sama dengan beberapa stakeholder termasuk

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (BAPPENAS) dan K/L serta institusi lain yang terkait.

27




Ringkasan capaian IS Tema Penganggaran diuraikan dalam rincian berikut.

a. Penerapan Arsitektur Anggaran yang Berfokus Outcome

Untuk mewujudkan penganggaran strategis berorientasi output dan

outcome, telah ditetapkan PMK 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan

RKA-KL dan Pengesahan DIPA, serta PMK 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

(RKAKL) dan Pengesahan DIPA. Ketentuan tersebut mencakup kebijakan

penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) yang dapat melihat hubungan

logis antara input-output-outcome (logic model). Untuk tindak lanjut ADIK, telah

ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Anggaran PER-3/AG/2015

yang memuat pedoman pelaksanaan penelitian dan penelaahan informasi

kinerja hasil penataan ADIK K/L untuk memastikan informasi kinerja K/L telah

lengkap dan sesuai dengan konsep logic model. Sejak implementasi ADIK pada

RKAKL 2016, anggaran tidak lagi berorientasi pada input dan hanya untuk

pemenuhan ketentuan (compliance based budgeting), namun lebih berorientasi

kepada kinerja (performance based budgeting).

b. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Outcome Anggaran

Hal penting dalam penguatan monev pada outcome anggaran adalah

mengurangi duplikasi melalui Single Point of Contact (SPOC). SPOC merupakan

upaya penyediaan tempat untuk mengumpulkan data dan laporan monev satker,

serta sebagai sumber bagi pelaksana monev dalam memperoleh data dan

laporan monev. Kemenkeu telah menetapkan Aplikasi SMART dan OM-SPAN

sebagai embrio dari sistem SPOC. DJA juga telah menggunakan hasil monitoring

DJPB melalui OM SPAN dalam melakukan monev anggaran. Ke depan,

diharapkan terdapat aplikasi dan laporan tunggal terkait monev sehingga

diharapkan proses pelaporannya menjadi lebih sederhana dan termutakhirkan

secara daring dengan data yang lebih akurat. Hasil monev tersebut juga

diharapkan menjadi masukan penganggaran berikutnya dan menjadi early

warning system.

c. Penyederhanaan Proses Anggaran End-to-End

DJA telah menginisiasi proses bisnis perencanaan penganggaran yang

lebih efektif, efisien, dan kolaboratif melalui sistem penelaahan daring di aplikasi

RKAKLDIPA Online, tanpa pertemuan langsung dengan para stakeholder dari K/L,

UE1, dan Bappenas. Proses revisi anggaran juga dilakukan daring melalui

aplikasi SatuDJA.

28



d. Penguatan Efektivitas Interaksi dengan Para Stakeholder Eksternal

Untuk interaksi dengan DPR, format persetujuan DPR terkait

pembahasan anggaran telah diseragamkan sesuai dengan PMK Juksunlah RKA

K/L. DJA juga telah menghimpun data warehouse penganggaran untuk

akuntabilitas dan analisis, yang meliputi: data RKAKL/DIPA, data Realisasi

Belanja, data PNBP (Simponi), dan data Makroekonomi. Selain itu, telah

dibangun juga Decision Support System (DSS) dan Executive Information System

(EIS) untuk mengakses dan menganalisis data di atas melalui Business

Intelligence (bi.anggaran.depkeu.go.id). DJA menginisiasi Identifikasi Pedoman

Teknis Interaksi Eksternal (Trilateral Meeting) dengan Bappenas.

e. Pembangunan Kapabilitas K/L

Pembangunan kapabilitas K/L selaku stakeholder DJA dilakukan dengan

menyusun Petunjuk Proses Penganggaran yang menjadi pedoman bagi K/L

untuk perencanaan penganggaran. Selain itu, dilakukan pula penguatan saluran

& pusat layanan konsultasi DJA secara daring, pembentukan task force

penganggaran untuk proses troubleshooting, dan bimbingan teknis perencanaan

dan penganggaran untuk K/L.

f. Meningkatkan Kapabilitas Internal DJA

Konsekuensi implementasi ADIK yaitu perubahan paradigma peran

pegawai DJA dari budget administrator menjadi budget analyst (analis anggaran).

Sejak 2015 telah dilakukan pembahasan ketentuan jabatan fungsional analis

anggaran (PermenPAN RB No.21 Tahun 2016 mengenai Jabatan Fungsional

Analis Anggaran, PMK Nomor 61/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis

Jabatan Fungsional Analis Anggaran, dan PMK Nomor 103/PMK.02/2017

tentang Standar dan Uji Kompetensi Serta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan

Fungsional Analis Anggaran, serta Perdirjen Anggaran No. 4 Tahun 2017

Tentang Pedoman Seleksi Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis

Anggaran. Ketentuan tersebut menjadi dasar pembentukan Jabatan Fungsional

Analis Anggaran pada tahun 2018.

g. Reformulasi Kebijakan Alokasi Transfer ke Daerah

Dalam rangka peningkatan pemerataan kemampuan keuangan

antardaerah, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, telah

ditetapkan PMK No.130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Daftar Alokasi

Kegiatan (DAK) Fisik untuk mendukung DAK Fisik berbasis usulan daerah yang

lengkap dan komprehensif. Untuk meningkatkan efektivitas administrasi DAK

Fisik, pengajuan proposal dan pelaporan dilakukan secara elektronik melalui

aplikasi KRISNA dan OM SPAN. Di sisi lain, untuk mendukung efektivitas dana

29

http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/jfaa/10%20Perdirjen%20Anggaran%204%202017%20Inpassing.pdf




desa, telah ditetapkan PMK No.193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana

Desa yang memuat tahapan dan besaran penyaluran Dana Desa, roadmap

alokasi Dana Desa, penyaluran Dana Desa berbasis kinerja, serta monev Dana

Desa. Ketentuan tersebut mendorong Williamson Index sesuai dengan target

dalam Renstra (2017: 0.597; 2018: 0.557; dan 2019: 0.53).

h. Optimalisasi Pemungutan Pajak & Retribusi Daerah (Tax and Levy Ratio)

Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah diupayakan DJPK

melalui kajian terkait Identifikasi Variabel Penghitungan Potensi Pajak Daerah,

penyusunan model penghitungan potensi Pajak Daerah, bimbingan teknis Pajak

Daerah, dan penyusunan buku pedoman umum Modernisasi Administrasi

Perpajakan Daerah.

i. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Melalui PMK No.74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem

Informasi Keuangan Daerah, SIKD Nasional akan dilakukan secara real time-

online dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Negara (SIKN).

Inisiatif ini dilanjutkan pada tahun 2020 melalui Inisiatif #12 (Harmonisasi

Belanja APBN dengan Belanja APBD Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas

Keuangan Nasional).

j. Peningkatan Efektivitas Monev Transfer Daerah yang Sudah Ditentukan

Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan HKPD (Hubungan Keuangan

Pusat dan Daerah) terutama dalam upaya peningkatan efektivitas monev

transfer ke daerah yang penggunaannya yang sudah ditentukan, telah ditetapkan

PMK No.112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa, yang mengatur pemantauan dan evaluasi Kemenkeu terhadap transfer ke

daerah dan dana desa.

k. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah,

DJPK telah melaksanakan program bimbingan teknis tahun 2016 s.d. 2018 yang

difokuskan pada bimbingan teknis eksekutif, bimbingan teknis reguler

nonperpajakan, dan bimbingan teknis perpajakan dengan beberapa perguruan

tinggi di Indonesia. Selain itu, DJPK juga telah mengembangkan e-learning

perpajakan sejak tahun 2017. Dengan bimbingan teknis tersebut, kemampuan

SDM Pemda semakin baik, ditandai dengan meningkatnya jumlah LKPD dengan

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (443 LKPD (82%) di 2019).

30



3. TEMA PERPAJAKAN

Tema Perpajakan memiliki 16 inisiatif yang dikoordinasikan oleh DJP,

adapun ringkasan capaian inisiatif strategis Tema Perpajakan adalah sebagai

berikut:

a. Peningkatan Segmentasi WP dan Coverage Model

Sejak 2015 telah dilaksanakan piloting pembayaran pajak dengan Mini

ATM di 15 KPP, peluncuran Mobile Tax Unit di KPP Ketapang Barat, implementasi

e-Billing System pada Bank/Pos Persepsi, serta reorganisasi Kanwil/KPP melalui

penambahan 2 Kanwil dan 10 KPP. Mulai Juni 2016 seluruh Kantor Pelayanan

Pajak telah mengimplementasikan pembayaran pajak melalui mini ATM/mesin

EDC secara nasional.

b. Penjangkauan Ekonomi Informal melalui Pendekatan End-to-End

Uji coba penanganan Usaha Kecil & Menengah (UKM) melalui Business

Development Service (BDS) telah dilaksanakan sejak 2015 yang diadakan di 8

kota yang berfokus pada perdagangan e-commerce. BDS adalah penyuluhan

kepada para pelaku UKM dengan memberikan materi cara-cara yang mendorong

perkembangan usaha para pelaku UKM.

c. Pembenahan Sistem Administrasi PPN

Pada 2015, proyek percontohan Aplikasi Client e-Tax Invoice telah

diujicobakan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu di KPP LTO, Khusus,

dan Madya, yang dilanjutkan dengan penerapan e-Tax Invoice di Jawa-Bali. Untuk

memperkuat data perpajakan dan memberikan kemudahan bagi WP, mulai Juli

2016 seluruh PKP wajib menggunakan e-Faktur.

d. Pengembangan Model Kepatuhan Prediktif Berbasis-Risiko Proses Bisnis

Sejak 2015 telah dilaksanakan piloting Compliance Risk Management

(CRM) pada 9 Kanwil dan 16 KPP. Selanjutnya di 2016 telah ditetapkan KEP-

60/PJ/2016 tentang Penyuluhan CRM DJP, dan menyempurnakan risk-engine

pemeriksaan dan pengawasan.

e. Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan dan Penagihan

Sejak 2015 pendekatan pemeriksaan dan penagihan diluncurkan melalui

pembentukan tim khusus untuk pemeriksaan dan penagihan, batas pemeriksaan

kelebihan bayar ditingkatkan melalui penetapan PMK dan SE terkait

pengembalian tanpa proses pemeriksaan, serta penyeragaman format laporan

hasil pemeriksaan (LHP) dan penyempurnaan prosedur pemeriksaan oleh

petugas Pemeriksa Pajak (non fungsional). Kemudian di 2016 telah

didistribusikan laptop dalam rangka pengembangan aplikasi desktop

pemeriksaan, serta penerbitan SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

31




f. Pemastian Kualitas dan Konsistensi Penegakan Hukum

Untuk memaksimalkan dampak dari upaya penegakan hukum DJP telah

dilaksanakan Gijzeling dan tahun pajak pembinaan di 2015. Selanjutnya, di 2016

telah diselesaikan modul pemeriksaan pada case management dan aplikasi

administrasi, serta inventarisasi dokumen dalam rangka integrasi modul

penegakan hukum melalui DMS.

g. Peluncuran Strategi Komunikasi Terintegrasi

Di 2015 telah disepakati inklusi materi kesadaran pajak pada Mata Kuliah

Wajib Umum untuk perguruan tinggi melalui Memorandum of Understanding

(MoU) Kemenkeu dengan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, serta telah

disusun buku “Pajak itu Gampang, Loh” untuk pendidikan dasar dan menengah.

Selain itu, Dit. P2Humas DJP telah mengadakan Media Gathering sebagai

komunikasi publikasi Penegakan Hukum, dan menyiapkan grand strategy

edukasi perpajakan dan inklusi kesadaran pajak di kurikulum pendidikan

nasional. Materi kesadaran pajak ini telah diintegrasikan pula dalam buku mata

kuliah wajib umum di perguruan tinggi (mata kuliah Bahasa Indonesia, Pancasila

dan Pendidikan Kewarganegaraan, dan dan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu,

Budha, dan Konghucu)

h. Pelibatan Pihak Ketiga untuk Data, Penegakan & Penjangkauan WP

Rasio pihak ketiga pemberi data terhadap total pihak ketiga yang wajib

memberi data mencapai 90% dari target 30% (2014) dan meningkat menjadi

93,7% (2015). Rasio data yang berhasil dibersihkan dari total perolehan data

adalah 55% dari target 70% (2014), dan mencapai 77% (2015). Rasio kasus

menang dari total kasus yang dinyatakan sebagai P21 oleh Jaksa Agung sebesar

100% dari target 70% (2014 dan 2015). Untuk penguatan fungsi pengawasan

DJP, selama 2015 telah dijalin kerjasama dengan 61 instansi, lembaga, asosiasi,

dan pihak lain untuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan oleh DJP.

i. Penyempurnaan KPP

Guna memperkuat fungsi KPP, sejak 2015 telah disempurnakan

pengelolaan arsip substantif dan penerapan sistem pengarsipan secara

elektronik, Surat Edaran Dirjen Pajak terkait standarisasi TPT telah

ditandatangani, serta SPT (1170 SS) yang diterima di setiap KPP dikirim

langsung ke Data Processing Center (DPC).

j. Perluasan Selektif Jangkauan DPC & Peningkatan Perolehan Data

Sejak 2015 telah diubah mekanisme pengolahan SPT jenis 1770 SS

melalui/di DPC bukan di KPP yang diharapkan mengurangi beban kerja

administratif KPP sehingga KPP dapat fokus mengamankan penerimaan. Selain

itu, untuk memperbaiki kecepatan, akurasi, dan keamanan dalam proses SPT

32



sejak 2016 telah dilakukan uji coba sistem untuk meningkatkan kapasitas Kantor

Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) agar memiliki proses bisnis

penuh (Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, PPDDP), serta

penyusunan SOP KPDDP yang memiliki proses bisnis penuh.

k. Migrasi WP ke e-filing

Pada tahun 2015, dapat dicapai target 700.000 pengguna e-filing orang

pribadi, dan pada akhir tahun mencapai 2,64 juta dari target 2 juta e-filers. Di

2016 telah mencapai 8.091.464 SPT elektronik dari target 7 juta. Efisiensi waktu

yang terjadi dari implementasi e-filing mencapai 57,3% (dari 360 hari di 2012

menjadi 154 hari di 2015), serta telah diimplementasikan pre-populated SPT

Tahunan PPh melalui e-filing secara terbatas, pengembangan aplikasi untuk

penyampaian SPT Orang Pribadi Pensiunan, serta pengembangan aplikasi untuk

pihak ketiga penyedia layanan SPT elektronik, implementasi loader SPT

elektronik untuk SPT Tahunan WP Badan 1771, SPT Tahunan WP OP 1770, SPT

Masa PPh Pasal 21, dan SPT Masa PPh Pasa l4.

l. Peningkatan Masif Kapasitas Call Centers

Di 2015 DJP meraih penghargaan Platinum dan Gold untuk Kring Pajak

melalui upaya rekrutmen 112 orang pegawai call center, penyelesaian piloting

sistem interactive voice response (IVR), serta pelaksanaan program kampanye

standar komunikasi call center.

m. Perluasan Fungsionalitas Website

Pada 2015, DJP meredesain website DJP menjadi lebih user friendly,

cepat, dan mudah diakses melalui peningkatan fitur layanan dan penyuluhan

dengan pembaharuan konten dengan segmentasi berdasarkan jenis WP,

penyediaan beberapa fasilitas layanan elektronik, serta peningkatan infrastruktur

dengan penambahan kapasitas server.

n. Penyelarasan Staf Fungsional dan Peningkatan Kapasitas

Untuk memperjelas peranan Account Representative (AR) dan membuat

peranan atau bagian yang menangani fungsi layanan atau pemeriksaan pada

tahun 2015 telah dilakukan pemisahan fungsi AR untuk mengawasi dan

melayani WP. Selanjutnya, di 2016 dilakukan sinkronisasi peran AR dan

Pemeriksa Pajak dengan pengembangan CRM pada 24 KPP.

o. Restrukturisasi Organisasi

Di 2015 DJP telah menyelesaikan desain organisasi DJP keseluruhan

(sampai tingkat eselon 4), yang dilanjutkan dengan pembentukan dua direktorat

baru (Dit. Pajak Internasional & Dit. Intelijen). Untuk optimalisasi span of control

Dirjen Pajak, sejak 2015 juga telah ditetapkan tiga Staf Ahli Menteri Keuangan

untuk membantu pelaksanaan tugas Dirjen Pajak.

33




p. Penjaminan Otonomi yang Diperlukan untuk Transformasi

Guna menjamin bahwa DJP memiliki fleksibilitas lebih dalam rangka

transformasi, sejak 2015 telah dilaksanakan perbaikan sistem remunerasi

pegawai DJP sebagai upaya penguatan pengamanan penerimaan negara. Selain

itu, DJP juga telah menerima pendelegasian mandat di bidang kepegawaian

melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/2015.

4. TEMA KEPABEANAN DAN CUKAI

Tema Kepabeanan dan Cukai memiliki 10 inisiatif yang dikoordinasikan

oleh DJBC, adapun ringkasan capaian IS tema ini adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan Sistem Manajemen Kinerja

Inisiatif ini dilakukan untuk meningkatkan manajemen kinerja DJBC perlu

penyelarasan dan pengurangan IKU E1-E3, serta perancangan sebuah sistem

manajemen kinerja yang andal. Capaian utama inisiatif ini, antara lain: IKU DJBC

2014 dan UAT sistem otomasi kinerja organisasi di DJBC.

b. Piloting Kantor Modern 2.0 untuk Mengurangi Dwelling Time

Sejak akhir 2013, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe

A Tanjung Priok ditunjuk untuk piloting kantor modern 2.0 karena merupakan

salah satu kantor pelayanan modern DJBC dalam melakukan pengawasan dan

pelayanan kepada pengguna jasa dengan aktivitas kegiatan ekspor impor

terbesar di dalam periode waktu 2014 s.d. 2017. Beberapa wujud implementasi

inisiatif ini adalah:

1) Kebijakan pendukung Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean Dalam

Bentuk Elektronik (Dokap Online) (PMK-175/PMK.04/2014), Percepatan

Pemeriksaan Pabean di KPUBC Tipe A Tanjung Priok (PMK-

176/PMK.04/2014), serta Piloting Dokap Online pada KPUBC Tipe A

Tanjung Priok (Kepdirjen BC No.KEP-145/BC/2014).

2) Launching implementasi penyampaian dokap online pada 10 Oktober 2014

3) Implementasi HiCO Scan untuk penyederhanaan prosedur pemeriksaan

fisik barang.

4) Penurunan dwelling time dari 7.91 hari (Januari 2013), 5.69 (Desember

2014), dan 4,65 hari (Desember 2015), dan 4,07 hari (2016).

5) Penyelesaian aplikasi mobile CEISA untuk penggunaan tablet dalam

melaksanakan pemeriksaan fisik jalur merah.

c. Peluncuran Customs Call Center

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan informasi dengan

memperbaiki interaksi verbal kepada customers DJBC melalui capaian tahun

34



2016 berupa pembentukan Customs Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225,

integrasi layanan Contact Center dengan KPPBC Soekarno Hatta dan KPPBC di

bandara internasional, integrasi layanan Contact Center dengan PUSKI dan KPU

Tanjung Priok, layanan Dwi Bahasa (Bahasa Indonesia dan Inggris), penggunaan

Customer Relationship Management (CRM) untuk kantor vertikal, penerapan ISO

untuk inbound call, dan piloting layanan 24/7. Pembentukan Bravo Bea Cukai

1500225 dengan konsep single point of contact diharapkan dapat memberikan

informasi terkini maupun menerima keluhan atas layanan yang diberikan oleh

DJBC kepada masyarakat dan pengguna layanan.

d. Stakeholder Lab Eksternal untuk Mengurangi Waktu Impor

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh lamanya waktu impor di Indonesia 2013

mencapai 23 hari di 2013 (hampir 3 kali waktu impor Malaysia), Inisiatif ini

diharap dapat menginisiasi kerja sama yang efektif antar stakeholder yang

relevan melalui stakeholder lab yang akhirnya diharap menurunkan waktu impor.

Inisiatif ini telah selesai di 2015 dengan capaian: pertemuan (Megalab) dengan

beberapa K/L terkait dengan hasil akhir berupa penandatanganan Charter oleh

11 pimpinan K/L terkait penurunan waktu impor.

e. Future Proofing Kawasan Berikat (KB)

Inisiatif ini diterapkan untuk meningkatkan kecepatan dan kepastian

layanan fasilitas KB sekaligus melakukan pengawasan efektif, dengan capaian

berupa implementasi Monitoring Room untuk 6 KPPBC Tipe AA dan A (2014);

diperluas 36 KPPBC Tipe B, Tipe C, dan Tipe D (2015); otomasi Sistem CEISA

TPB untuk Perijinan, Layanan, dan Pengawasan di Tempat Penimbunan Berikat

(2016); serta implementasi penuh Sistem Otomasi Pemberitahuan Pabean TPB

melalui Kepdirjen BC No.351/BC/2017 (2017). Beberapa Perdirjen BC terkait

SOP untuk layanan dan perijinan TPB juga telah ditetapkan, di antaranya:

Perdirjen Nomor:13/BC/2016, 14/BC/2016, 15/BC/2016, 20/BC/2016,

26/BC/2016, 27/BC/2016, dan 28/BC/2016.

f. Perbaikan Layanan dan Optimasi Pengawasan Impor melalui Kantor Pos

Inisiatif ini dilakukan untuk meningkatkan kepastian layanan dan

optimalisasi pengawasan atas barang kiriman dengan penyederhanaan prosedur

pelayanan berbasis teknologi informasi. Capaian utama inisiatif ini di antaranya:

penerbitan PMK No.182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman,

Perdirjen BC No.PER-02/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang

Kiriman, Implementasi Sistem Aplikasi Barang Kiriman, dan Sistem Tracking

Barang Kiriman.

35




g. Otomasi Proses Pelayanan dan Pengawasan

Otomasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam reformasi dan

modernisasi organisasi DJBC. Oleh karena itu, telah dilaksanakan inisiatif

otomasi proses pelayanan dan pengawasan dengan beberapa kegiatan dan

capaian utama, di antaranya:

1) Otomasi tata naskah dinas dengan pengembangan aplikasi tata naskah dinas

DJBC

2) Pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa (SKPJ), yang merupakan

aplikasi proofing yang integrasi dengan sistem pelayanan masih terus

disempurnakan.

3) Informasi elektronik bagi pengguna jasa berbasis yang memungkinkan

pengguna jasa dapat mengakses informasi kapan saja dan dimana saja

melalui Portal Pengguna Jasa

4) Pengembangan sistem otomasi, seperti Sistem Aplikasi Cukai (SAC), Sistem

aplikasi CEISA TPB, dan CEISA Barang Kiriman.

h. Peningkatan Citra dengan Optimasi Kegiatan Kehumasan

Untuk perbaikan layanan informasi dan mengoptimalkan publikasi media

dalam rangka peningkatan citra DJBC, peningkatan citra dengan optimasi

kegiatan kehumasan diupayakan melalui roll out website baru melalui alamat

www.beacukai.go.id. yang memperluas sarana publikasi, di antaranya sosial

media.

i. Integrasi Sistem Manajemen Risiko

Untuk keseimbangan pelayanan dan pengawasan, perlu dilakukan

integrasi sistem manajemen risiko operasional yang terintegrasi dan handal.

Capaian inisiatif ini antara lain: desain Risk Engine (RE) dan monev secara

keseluruhan (2014-2015); pembangunan RE Targeting Audit (RETA) untuk

penentuan obyek audit dan dashboard analysis untuk joint analysis DJBC-DJP;

integrasi NPPBKC dan NPWP (PMK No 66/PMK.04/2018); ketentuan, desain,

simulasi, & piloting SKPJ dan Single Profile RE Pengguna Jasa Reguler (2018);

serta integrasi RE KB ke RE Pengguna Jasa Reguler pada komponen rekam jejak

(disobedience accumulative ratio), dan penyelesaiannya di inisiatif Joint Program.

j. Penyelarasan Pondasi dengan Mandat

Untuk keselarasan Organisasi, SDM, dan Infrastruktur (OSI) dengan

mandat, inisiatif menyelaraskan fondasi dengan mandat ini mempunyai capaian:

pemetaan mandat DJBC berdasarkan UU Pabean dan Cukai serta penetapan

fungsi utama DJBC (Kepdirjen BC No.KEP-105/BC/2014); penetapan tema

prioritas/program strategis implementasi penyelarasan OSI (Kepdirjen BC

No.KEP-359/BC/2016); pemenuhan program prioritas (PMK-234/PMK.01/2015);

36



serta aturan tindak lanjutnya: PMK-188/PMK.01/2016, PMK-144/PMK.02/2016,

PMK-145/PMK.02/2016, PER-16/BC/2015, PER-11/BC/2016, KEP-628/BC/2016.

5. TEMA PERBENDAHARAAN

Dalam implementasi Transformasi Kelembagaan Kemenkeu, Tema

Perbendaharaan dilaksanakan secara sinergi oleh DJPB, DJKN, dan DJPPR, yang

difokuskan pada:

1. penciptaan sistem pencairan dan penerimaan yang efisien, akurat serta

berbiaya rendah,

2. pengintegrasian pengelolaan likuiditas untuk memastikan ketersediaan kas

dengan mengoptimalkan cost of funds,

3. pembangunan pasar obligasi dalam negeri yang likuid dan dalam,

4. penjaminan pengelolaan Sovereign Risk yang transparan dan aktif,

5. optimalisasi aset Indonesia,

6. rasionalisasi fungsi “special mission”, serta

7. akuntabilitas dan transparansi.

Ringkasan capaian inisiatif strategis Tema Perbendaharaan adalah sebagai

berikut:

a. Sistem Pembayaran Terpusat, dengan e-Verifikasi & Saluran Modern

Perwujudan inisiatif ini melalui peluncuran Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara (SPAN) oleh Presiden RI (29 April 2015). SPAN merupakan

sistem integrasi seluruh proses pengelolaan anggaran, meliputi: penyusunan,

manajemen dokumen, manajemen komitmen pengadaan barang & jasa,

manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, dan

pelaporan. Dengan SPAN, pemantauan, pengelolaan, dan akuntabilitas belanja

dan pelaporan keuangan pemerintah dapat ditingkatkan.

b. Basis Data Penerimaan Terintegrasi dengan Saluran Pengumpulan Modern

Data penerimaan telah diintegrasikan melalui Modul Penerimaan Negara

Generasi Kedua (MPN G2), yaitu sebuah sistem penerimaan negara (pajak, BC,

serta PNBP) dengan surat setoran elektronik berdasarkan sistem billing. MPN G2

secara bertahap mulai diterapkan melalui bank/pos persepsi sejak Februari

2014. Saat ini, telah dikembangkan menjadi MPN G3, yang mampu melayani

setoran penerimaan hingga 1.000 transaksi/detik.

c. Fungsi Back Office “Shared service” seluruh K/L Dipusatkan di Kemenkeu

Perdirjen Perbendaharaan No.PER-2/PB/2018 mengatur pelaksanaan

pembayaran gaji dengan menggunakan database gaji terpusat yang diharapkan

37




dapat mempermudah administrasi belanja pegawai dengan tingkat akurasi

tinggi. Ke depannya, sedang disusun ketentuan shared service terkait belanja

operasional dan perjalanan dinas.

d. Peningkatan Proses Pengelolaan Likuiditas End-to-End

Untuk optimalisasi pengelolaan kas negara, dilakukan integrasi

perencanaan kas setiap UE1 (UE1) melalui aplikasi CPIN (Cash Planning

Information Network). CPIN berbasis web yang dapat diakses UE1 pada alamat :

www.cpin.djpbn.depkeu.go.id untuk menyampaikan dan melakukan

pemutakhiran (updating) data pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai

dengan tugas dan fungsinya ke aplikasi. CPIN diamanatkan di PMK

No.154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Perbendaharaan dan Anggaran

Negara.

e. Peningkatan Kapabilitas TDR dan Pemastian Prudensi Operasional

Sebagai salah satu bentuk modernisasi perencanaan kas, melalui PMK

No.206/PMK.01/2014, telah membentuk Subdirektorat Treasury Dealing Room

(TDR) dan Manajemen Risiko untuk melaksanakan kebijakan terkait TDR. Pada

17 Desember 2015 telah dilakukan MoU Deputi Gubernur BI dan Dirjen

Perbendaharaan terkait Roadmap TDR. Selain itu, telah disepakati penempatan

dana TDR sebesar Rp.5 Triliun untuk 5 tahun, serta penetapan PMK Nomor

3/PMK.05/2014 mengenai penempatan TDR di bank umum.

f. Panduan Perencanaan Kas dengan Target Saldo Cadangan Terdefinisi

Sebelumnya perencanaan kas dilakukan dengan target saldo cadangan

Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp 2 triliun untuk optimalisasi kepemilikan

kas dan memastikan likuiditas pencairan, tanpa target kas secara keseluruhan.

Melalui inisiatif ini, DJPB telah melakukan kajian reserve management, untuk

mengetahui besaran cadangan kas yang mampu menjamin likuiditas pemerintah

dengan biaya pengelolaan yang efisien dengan penetapan batasan saldo kas,

seperti Saldo Kas Minimal (SKM), Lower Cash Balance (LCB), Target Cash

Balance (TCB), dan Upper Cash Balance (UCB).

g. Perbaikan Prakiraan Belanja dari Para Satker

Untuk ketersediaan dana belanja pemerintah dan optimalisasi

penempatan idle cash pemerintah ke dalam instrumen investasi jangka pendek

untuk menghasilkan imbal hasil yang optimal, telah dikembangkan dan

diterapkan (sejak Juli 2015) Aplikasi Renkas G2 untuk perencanaan kas satker

dalam rangka pengelolaan likuiditas keuangan pemerintah.

38

http://www.cpin.djpbn.depkeu.go.id



h. Koordinasi Pengelolaan Likuiditas dengan Bank Indonesia (BI)

Sejalan dengan IS Peningkatan Kapabilitas TDR, beberapa aktivitas

pengelolaan likuiditas sudah dimasukkan dalam MoU dengan BI, dan telah

ditetapkan ketentuan penempatan kas di bank umum (PMK Nomor 3/2014).

i. Perluasan Jangkauan TSA

Rekening Tunggal Perbendaharaan (Treasury Single Account, TSA)

adalah suatu rekening untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara

yang saldo kasnya dikonsolidasikan dalam rangka transaksi keuangan

pemerintah. Pada 23 Desember 2015, DJPB memperluas penerapan TSA dengan

memasukkan kas pada rekening Bendahara Pengeluaran untuk satker KPPN

Sumedang, KPPN Kuningan, KPPN Karawang, dan KPPN Rangkasbitung

(Perdirjen Perbendaharaan No.37 Tahun 2015). Dengan TSA, berbagai risiko

penyimpanan kas dapat dikelola lebih baik dan dapat menjadi dasar kebijakan

keuangan publik, khususnya yang terkait defisit dan surplus kas.

j. Strategi & Pedoman Pengelolaan Valuta Asing Jangka Pendek

Pengelolaan valuta asing dalam pengelolaan likuiditas pemerintah telah

diatur dalam PMK Nomor 203/PMK.08/2015 tentang Lelang Surat Utang Negara

dalam Mata Uang Rupiah dan Mata Uang Asing di Pasar Perdana Domestik.

k. Pengenalan Platform Perdagangan Elektronik

Urgensi implementasi Electronic Trading Platform (ETF) adalah

transparansi dan likuiditas perdagangan Surat Berharga Negara (SBN). Melalui

inisiatif ini, pasar perdagangan SBN Indonesia beralih dari sistem Over The

Counter (OTC) manual ke ETP sehingga pasar lebih efisien dengan pembaharuan

informasi yang lebih cepat oleh investor (real time). ETP yang diluncurkan pada 6

April 2014 di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan hasil sinergi dari Kemenkeu,

Otoritas Jasa Keuangan, dan PT. BEI.

l. Peluncuran Sistem Baru Primary Dealer

Berdasarkan kajian Efektivitas Sistem Dealer Utama, sistem dealer

utama (primary dealer) yang berjalan saat ini sudah berjalan efektif sehingga

tidak perlu diimplementasikan sistem yang baru. Sistem tersebut sejauh ini

dapat meningkatkan efektivitas lelang di pasar perdana dan membawa tren

positif terhadap pasar sekunder SBN.

m. Peningkatan Kerangka Kerja Stabilisasi Obligasi secara Berkelanjutan

Sebagai salah satu mitigasi Pemerintah, Kemenkeu menetapkan BSF

(Bond Stabilization Framework) sebagai salah satu kerangka kerja Crisis

Management Protocol untuk menstabilkan pasar SBN. Langkah jangka pendek

kerangka stabilisasi ini berupa pembelian SBN di pasar sekunder.

39




Berdasar hasil kajian, pembentukan BSF berpotensi menimbulkan dampak

negatif dan menolong aksi spekulasi untuk mengukur kekuatan Pemerintah.

Pada 2015, full-dress simulation implementasi BSF telah dilaksanakan dari

sinergi antara Kedeputian Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan

Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), DJPb Kemenkeu,

BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, 10 BUMN Asuransi dan Penjaminan,

serta 4 perusahaan sekuritas berlaku sebagai arranger. Selain itu, telah

ditetapkan KMK No.960/KMK.08/2017 tentang Penunjukan Unit-Unit terkait di

Lingkungan Kemenkeu untuk Melaksanakan Koordinasi dalam rangka

Stabilisasi Pasar SBN. KMK tersebut menjadi landasan bagi penambahan

partisipan baru BSF, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan BUMN di bawah

Kemenkeu.

n. Pengelolaan utang: Konsolidasi Benchmark SBN Domestik

Untuk meningkatkan likuiditas SBN dan konsolidasi beberapa

pembiayaan dalam beberapa seri on-the-run, telah dilakukan debt switching

dengan fasilitas Ministry of Finance Dealing System (MOFiDS). Mekanisme

MOFiDS dilakukan secara many to many (penukaran beberapa seri obligasi yang

tidak likuid yang ditawarkan dengan beberapa seri benchmark sebagai obligasi

penukar) dan staple bond.

o. Penguatan Hubungan Investor

Untuk membangun strategi dan perencanaan, memperdalam dan

memperluas basis investor, serta menyediakan informasi yang lengkap, akurat

dan komprehensif, berdasarkan PMK No.234/PMK.01/2015, dibentuk

Subdirektorat Hubungan Investor (Dit. Strategi dan Portofolio Pembiayaan

DJPPR) yang bertugas melakukan pemetaan, pengembangan, dan pendalaman

basis investor; melakukan koordinasi kegiatan diseminasi informasi, edukasi dan

sosialisasi kepada investor; mengelola basis data investor serta kegiatan

hubungan investor dan masyarakat lain, termasuk pameran, eksibisi, kunjungan

delegasi dan lain-lain.

p. Mendukung OJK dalam Pengembangan Pasar Repo yang Likuid & Dalam

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh likuiditas pasar repo yang cukup rendah.

Oleh karena itu, Kemenkeu melalui Direktorat SUN DJPPR terlibat aktif dalam

pembahasan dalam Tim Pengembangan Pasar Surat Utang (TPPSU). Pada 25

Juni 2015 telah ditetapkan Peraturan OJK No.POJK-9/POJK.04/2015 tentang

Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang

mengatur bahwa transaksi repo dapat mengacu pada standar transaksi yang

berlaku secara umum dan menjamin adanya kepastian hukum.

40



q. Peningkatan Partisipasi Domestik dari Investor-Investor Utama

Untuk mendorong partisipasi domestik, telah ditetapkan Peraturan OJK

No. POJK-1/ POJK.05/2016 mengenai Investasi SBN bagi Jasa Keuangan Non-

Bank, sehingga industri asuransi dan dana pensiun dapat berperan membiayai

pembangunan nasional melalui SBN.

r. Tata Kelola Risiko untuk Keseluruhan Sovereign Risk

Sejalan dengan penyusunan kerangka kerja risiko yang bersifat holistik,

telah disusun kerangka kerja komite Asset Liability Management untuk

mewujudkan APBN yang kredibel melalui pengelolaan risiko fiskal yang efektif,

serta sebagai early warning system terhadap krisis keuangan dan dampaknya

terhadap Neraca Pemerintah. Tiga pilar kerangka kerja ALM adalah organisasi,

proses bisnis, dan dukungan teknis.

s. Kerangka Kerja Risiko yang Bersifat Holistik

Untuk mengkonsolidasi risiko fiskal, telah dilakukan beberapa upaya,

antara lain penyusunan SOP mengenai Pengembangan Konsep Neraca Negara

dan Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Berbasis Sovereign Asset and Liability

Management (SALM); MoU antara Kemenkeu dan BI tentang koordinasi dalam

rangka Penyusunan Kerangka Kerja Sovereign Asset Liability Management

Indonesia, serta pengembangan prototype dan format SRBSA. Dengan

dilaksanakannya beberapa milestones tersebut diharapkan dapat mempertajam

kualitas asesmen dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN.

t. Pengelolaan Risiko pada Area-area Risiko Utama

Pengelolaan risiko fiskal yang mendalam dan komprehensif, Kemenkeu

telah memiliki tools untuk memitigasi beberapa risiko area utama, di antaranya

pengembangan macro test model risiko BUMN, pengelolaan risiko special

mission vehicle Kemenkeu, dampak penganggaran Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN), risiko pelemahan ekonomi melalui penugasan khusus ekspor,

dan pengelolaan risiko keuangan negara dengan mengembangkan pembiayaan

pemanfaatan sumber daya alam terbarukan.

u. Kebijakan Inventarisasi & Penilaian

End-state-condition inisiatif ini yaitu tersedianya neraca SDA dan laporan

potensi fiskal SDA. Laporan potensi fiskal SDA merupakan sebuah laporan yang

menyajikan data SDA dalam satuan fisik dan nilai nominal, beserta analisis

potensi fiskal yang terdiri dari penghitungan indikator makroekonomi yang

disesuaikan dan analisis potensi penerimaan dan pengeluaran sektor SDA. Saat

ini, DJKN sudah berhasil menyusun laporan experimental potensi SDA timah dan

batubara. Dengan ditetapkannya PP No 46 Tahun 2017 tentang Instrumen

Ekonomi Lingkungan Hidup, DJKN berperan dalam membantu penilaian SDA.

41




v. Pengelolaan Aset dan Portofolio dalam Bentuk Digital

DJKN telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

(SIMAN) sebagai aplikasi untuk pengelolaan BMN mulai dari perencanaan,

penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,

pemusnahan, penghapusan sampai dengan pengawasan dan pengendalian

BMN. SIMAN menggunakan database terpusat dan komunikasi data berbasis

internet yang dapat diakses oleh pengelola dan pengguna barang. SIMAN telah

diluncurkan oleh Menteri Keuangan pada 30 Juli 2015. Untuk mendukung kinerja

SIMAN, DJKN juga mengembangkan SMARt sebagai aplikasi yang ditujukan

untuk mewujudkan e-Corporate di DJKN dengan mengintegrasikan semua

aplikasi internal DJKN dalam satu pintu, seperti aplikasi persuratan, portal

keuangan, sistem informasi kepegawaian, aplikasi perjalanan dinas, aplikasi

presensi digital serta aplikasi diklat DJKN. SMARt akan diharmonisasi dengan

NADINE sebagai aplikasi persuratan Kemenkeu.

w. Regulasi & Panduan Optimalisasi Aset secara Penuh oleh K/L

Untuk meningkatkan optimalisasi dan tanggung jawab pengelolaan aset

oleh K/L, telah ditetapkan PMK No.76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan

Standar Kebutuhan selain tanah dan bangunan, serta PMK No.71/PMK.06/2016

tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk

Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi K/L.

x. Optimalisasi Aset Tertentu yang Berada di Bawah Tanggung Jawab

Kemenkeu

Dalam rangka optimalisasi aset tertentu di bawah Kemenkeu, telah

ditetapkan Kepdirjen Nomor 171/KN/2017 tentang Pedoman Teknis

Penatausahaan Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset Eks-BPPN, Eks PT PPA,

dan Eks BDL di Lingkungan DJKN.

y. Maksimalisasi Pemanfaatan Aset dan Return on Asset

Untuk mendorong pemanfaatan aset BUN, telah dibentuk Lembaga

Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai BLU melalui Keputusan Menteri

Keuangan nomor KMK-1319/KMK.05/2015 tanggal 30 Desember 2015. LMAN

memiliki tugas melaksanakan diantaranya pelayanan pengembangan usaha,

analisis pasar properti, pengembangan strategi bisnis jasa penilaian dan

konsultasi manajemen aset, penelitian di bidang properti, pemanfaatan dalam

bentuk pendayagunaan dan kerjasama operasional aset negara termasuk pinjam

pakai, pemindahtanganan, serta pelaporan, dan monev manajemen aset negara.

z. Kajian Portofolio Aset Setiap Tahun

Dalam rangka optimalisasi aset, DJKN perlu melakukan evaluasi struktur

portofolio aset secara keseluruhan untuk kemudian dapat mengambil kebijakan

42



terkait penambahan/divestasi aset. Inisiatif ini dilanjutkan untuk dilaksanakan

pada tahun 2020 dalam Inisiatif #10 “Penyempurnaan Sistem Manajemen Aset

Negara”.

aa. Penjelasan Mandat, Strategi & Kinerja Special Missions Vehicles (SMV)

Untuk penguatan dan optimalisasi pengelolaan BUMN, BLU dan

beberapa unit dengan mandat sebagai fiscal tools (SMV) di , telah ditetapkan 3

(tiga) inisiatif strategis berikut:

1) Memperjelas mandat, strategi, peningkatan kinerja dari setiap SMV

Capaian: klarifikasi mandat, strategi pengelolaan, dan arahan kebijakan

pemindahan SMV sesuai Berita Acara Leaders Offsite Meeting (LOM)

Kemenkeu tahun 2015.

2) Menerapkan tata kelola, pelaporan, dan struktur hukum yang jelas

Capaian: sejak 2018 telah dibentuk Komite Pengarah dan Pengelola

Kebijakan SMV di lingkungan Kemenkeu sesuai KMK

No.808/KMK.01/2018.

3) Menempatkan proses-proses yang tepat.

Capaian: monitoring kinerja yang dilakukan secara konsisten melalui

monitoring terhadap IKU mandat sebagaimana telah disetujui dalam Berita

Acara LOM Tahun 2015 oleh Pokja yang telah ditetapkan melalui

Kep.Sekjen Nomor 135/SJ/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring

Kinerja Unit Special Mission di lingkungan Kemenkeu.

bb. Penerapan Roadmap Strategi Akuntansi Akrual

DJPB terus menyusun aturan turunan dari PP 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah sejak penerbitannya. Dengan pelaporan berbasis akrual,

dapat dipantau posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, termasuk juga

kemampuan pendanaannya sehingga kapasitas pemerintah dapat diukur dengan

lebih akurat.

cc. Integrasi Sistem Akuntansi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah

Sebagai prasyarat terintegrasinya informasi keuangan pemerintah pusat

dan daerah, DJPK telah mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah

(SIKD) yang akan diintegrasikan dengan informasi keuangan pusat dari SPAN

dengan bagan akun yang standar. (Inisiatif ini dilanjutkan di tahun 2020 dalam

inisiatif #12 dan #13).

dd. Peningkatan Pengelolaan Keuangan K/L dan BUN

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan & pelaporan keuangan, DJPB

telah mengembangkan aplikasi e-Rekon & Laporan Keuangan (LK) yang berbasis

web untuk rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan LK K/L.

43




Dengan e-Rekon dan LK ini, data menjadi lebih kredibel karena perbedaan data

dapat segera diketahui semua pihak terkait, proses konsolidasi LK di tingkat

Wilayah, Eselon 1 dan K/L menjadi lebih mudah, dan monitoring data menjadi

lebih cepat, mudah, dan simpel. Aplikasi e-Rekon dan LK dilengkapi dengan fitur

untuk analisis dan telaah LK. DJPB juga telah melakukan pelatihan pengelolaan

keuangan termasuk monitoring audit kepada pengelola keuangan satker dalam

rangka peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan K/L dan BUN. Dengan

berbagai upaya tersebut, LKPP 2016, 2017, dan 2018 berhasil memperoleh

predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta 81 LK K/L dan LK BUN di 2018

juga mendapat predikat WTP.

ee. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal

Kemenkeu telah mendorong BPKP untuk meningkatkan kualitas sistem

pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan negara, yang ditindaklanjuti dengan PMK Nomor 14/PMK.09/2017 jo.

PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan

Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. DJPB

bersama Itjen juga telah secara aktif melaksanakan edukasi terkait PMK

tersebut untuk meningkatkan sistem pengendalian internal satuan kerja.

D. PERIODE PENGUATAN PROGRAM RBTK (CONNECTING THE DOTS)

Berdasarkan kebijakan pimpinan, penyesuaian terhadap kondisi eksternal,

dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal,

pelaksanaan Program RBTK mengalami perubahan dengan dirumuskannya 20 IS

baru sejak 2017 (periode keempat). Beberapa IS yang milestone dan acceptance

criteria-nya belum diselesaikan namun telah tercakup (carry on) dalam IS RBTK

2017, dapat dinyatakan selesai (Diktum Keenam Keputusan Sekretaris Jenderal

Nomor 438/SJ/2019). Terhadap IS yang milestone dan acceptance criteria-nya

belum diselesaikan dan tidak tercakup dalam IS RBTK 2017 akan diselesaikan

dalam program rutin oleh UE1 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada periode keempat (2017-2018) ini dilakukannya perubahan

mendasar rumusan IS RBTK dengan Arah Transformasi Kelembagaan

Kemenkeu yang fokus pada budaya akuntabilitas berbasis outcome dan

terobosan nasional. IS RBTK baru harus mendorong pencapaian strategic

outcomes Kemenkeu yaitu terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan

negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan

keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang

44



inklusif, berkualitas, dan sustainable. Selain itu, IS RBTK baru juga harus

merupakan terobosan yang bersifat nasional dan connecting the dots

(memerlukan sinergi antar UE1 atau K/L).

Dalam rapat Steering Committee Program RBTK tanggal 19 September 2016,

Menteri Keuangan menegaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang adil

dan makmur, Kemenkeu dituntut menjalankan tugas & fungsinya secara optimal

baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan negara, serta peka

terhadap tuntutan stakeholders.

Pada level pusat, Central Transformation Office (CTO) berkoordinasi dengan

Staf Ahli, Sekretaris Jenderal, dan para PMO UE1 mendesain dan mengusulkan

20 IS Program RBTK baru pada 4 tema utama, yaitu Tema Penerimaan, Tema

Penganggaran, Tema Perbendaharaan, dan Tema Sentral. Usulan tersebut

dibahas dalam Leaders Offsite Meeting (LOM) pada 2-3 Desember 2016 yang

dipimpin oleh Menteri Keuangan, serta dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan dan

seluruh pejabat eselon I. 20 IS RBTK tersebut terbagi dalam tiga outcomes

tematik dan satu tema sentral (sesuai KMK No.974/KMK.01/2016 tentang

Implementasi IS RBTK Kemenkeu 2017-2019), yaitu:

Gambar 1.1 20 Inisiatif Strategis 2017-2018

45




1. Tema Penerimaan “Pendapatan negara yang optimal”, akan dicapai melalui 5

Inisiatif.

2. Tema Perbendaharaan “Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel”,

3. akan dicapai melalui 7 Inisiatif.

4. Tema Penganggaran “Belanja Negara yang Efektif dan Efisien”, akan dicapai

melalui 4 Inisiatif.

5. Tema Sentral, yang menjiwai, mendukung, dan menggerakkan pencapaian

seluruh IS RBTK pada tiga outcomes tematik tersebut dengan didukung oleh

4 inisiatif.

Adapun capaian signifikan dari IS RBTK 2017-2018 diuraikan sebagai berikut.

1. TEMA SENTRAL

a. Penguatan Budaya Organisasi Kemenkeu

Inisiatif ini dilakukan untuk meningkatkan budaya organisasi Kemenkeu

guna mendorong reformasi birokrasi, serta menguatkan branding nasional

Kemenkeu sebagai pengelola APBN yang kredibel, berkeadilan, dan

berkelanjutan. Capaian inisiatif ini yaitu sebagai berikut:

1) pada 2017 telah dilakukan diagnostik budaya oleh 97% Pegawai dan Gerakan

Efisiensi (IMK 346/IMK.01/2017) yang menghasilkan penghematan sebesar

Rp345,8 M;

2) dilanjutkan di 2018 dengan Surat Edaran (SE) No.SE-12/MK.1/2018 tentang

Penerapan Nilai-Nilai Kemenkeu dan Kode Etik sebagai Early Warning System

di Lingkungan Kemenkeu;

3) reviu pelaksanaan IMK efisiensi yang dikoordinasi oleh Itjen.

b. Penguatan SDM melalui Kemenkeu Corporate University (Corpu)

Inisiatif ini diterapkan untuk mewujudkan SDM Kemenkeu yang mampu

mencapai target kinerja organisasi melalui proses pembelajaran yang relevan,

aplikatif, mudah diakses, dan berdampak nyata, Capaian inisiatif ini pada 2017,

yaitu dilaksanakan launching Portal Knowledge Management System (KMS),

dengan jumlah knowledge capture mencapai 631 Video pembelajaran termasuk

executive knowledge capture tentang APBN 2016 dan Tax Amnesty; pada 2018,

ditetapkan dan diimplementasikan regulasi pendukung Corpu (blueprint, Standar

Kompetensi Teknis Manajemen Pelatihan, Analisis Kebutuhan Pembelajaran,

Standar Smart Classroom, Desain Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, dan

Knowledge Capture); telah dilakukan Identifikasi Crucial Job Kemenkeu dan

penyusunan Learning Journey untuk beberapa Crucial Job pelaksanaan e-learning

46



melalui portal KMS (klc.kemenkeu.go.id). Dengan peralihan diklat konvensional

ke e-learning terdapat potensi penghematan biaya pelatihan sebesar 88.07%.

c. Optimalisasi Kemenkeu Leaders Factory untuk Pengelolaan Keuangan

Negara yang Kredibel

Optimalisasi peran SDM Kemenkeu sebagai talents/leaders dalam bidang

keuangan negara telah diimplementasikan melalui inisiatif “Optimalisasi

Kemenkeu Leaders Factory untuk mendukung pengelolaan keuangan negara

yang kredibel”. Capaian inisiatif ini di 2017, yaitu telah dilaksanakan program

secondment antara BKF-DJP-DJBC serta MoU dengan BI, OJK, dan LPS. Capaian

signifikan tahun 2018 di antaranya:

1) Pelaksanaan pilot project Leaders Factory lingkup eksternal, melalui

penempatan lulusan PKN STAN ke 26 K/L yang memperoleh alokasi lulusan

PKN STAN.

2) Program mutasi leaders pimpinan antar UE1 Kemenkeu

3) Program secondment: 100 orang pegawai DJP dan DJBC, 5 orang pegawai

Kemenkeu ke BI, 16 orang pegawai BI ke Kemenkeu (DJPB, DJPK, DJPPR,

dan BKF), 2 (dua) orang pegawai Kemenkeu ke ADB, dan 3 (tiga) orang

pegawai Biro Advokasi ke law firm swasta; Pegawai yang dipekerjakan (10

orang: BAWASLU, BEKRAF, BNN, Kemenko Perekonomian, Kementerian

PUPR, KPK, KSP, dan PPATK).

4) Penetapan PMK 191/PMK.01/2018 tentang Leaders Factory dan aturan

pendukung lainnya (leadership & development framework sebagai infrastruktur

Leaders factory);

5) Implementasi Jabatan Fungsional berupa pengangkatan JF AKPD serta

pembentukan Jabatan Fungsional Analis Anggaran dan Penilai Pemerintah.

d. Perumusan Kebijakan Fiskal yang Terintegrasi

Melalui implementasi inisiatif yang bertujuan untuk menghasilkan rumusan

kebijakan fiskal dan penganggaran yang optimal, pada 2017, format dan standar

KEM-PPKF telah disusun dan disampaikan kepada DPR. Selanjutnya, pada 2018

telah disusun proses bisnis perencanaan dan penganggaran APBN, yang meliputi

penyusunan KEM-PPKF. Pelaksanaan evaluasi kebijakan penerimaan negara

terdiri dari: Evaluasi Ekspor Jasa 0%; Kajian Pengenaan Bea Masuk Ditanggung

P e m e r in t a h P r od u k B e n a n g K a p a s S e l a in B e n a n g J a h i t (P M K

No.14/PMK.010/2018); serta Evaluasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

(P3B) Indonesia-Singapura, dan P3B Indonesia-Jepang. Hasil kesepakatan

pembahasan KEM-PPKF 2019 pemerintah dan DPR menjadi dasar penyusunan

NK-RAPBN 2019, dan APBN 2019. Utilisasi hasil spending review dan strategi

47




peningkatan ruang fiskal melalui artikel dukungan APBN terhadap kajian

pengembangan energi terbarukan dalam media publikasi “Tinjauan Ekonomi,

Keuangan, dan Fiskal” (TEKF), dan penerbitan artikel kajian EBTKE pada TEKF,

serta penyusunan laporan Fiscal Review pada TEKF.

2. TEMA PENERIMAAN

a. Pengamanan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah

Inisiatif ini diimplementasikan dalam rangka peningkatan kepatuhan

kewajiban perpajakan bendahara, dengan target waktu penyelesaian dari tahun

2017-2020. Capaian utama IS ini antara lain:

1) Pemanfaatan SIKD yang sudah menampung Data Transaksi Harian–

Rekapitulasi Transaksi Harian (DTH-RTH) yang dibutuhkan oleh DJP (data

exchange) untuk memastikan Bendahara telah menjalankan kewajiban

perpajakan;

2) Penetapan PMK-85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan

Pemotongan/ Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang

Bersumber dari APBD; Penetapan Inpres 4/2018 tentang Pengawasan

Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP;

3) pemutakhiran database bendahara dalam rangka pembentukan basis data

bendahara dan belanja yang terpusat; penyusunan kajian Redesign Proses

Bisnis Perpajakan Bendahara, termasuk penyederhanaan formulir SPT

(BEND 17) untuk pelaporan pemotongan/ pemungutan pajak oleh

Bendaharawan selain PPh Pasal 21/26;

4) pengembangan dashboard Penganggaran, Realisasi, Pelaporan, dan

Penerimaan Pajak, untuk pengawasan pajak belanja pemerintah melalui

Sistem Layanan Data Kemenkeu (SLDK);

b. Modernisasi Sistem Informasi DJP untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak

Pada 2017 inisiatif ini dilaksanakan untuk menyediakan Sistem Informasi

DJP dengan platform teknologi baru yang mencakup keseluruhan fungsi inti

administrasi perpajakan (core tax system) yang terintegrasi, serta peningkatan

jumlah layanan, keamanan, kehandalan, stabilitas dan kemudahan akses layanan

elektronik DJP. Capaian utama inisiatif ini antara lain:

1) implementasi multichannel e-Services berupa MoU smartcard Kartin1 dengan

4 Bank telah implementasi di Kantor Wilayah DJP Malang,

2) Implementasi Aplikasi e-Form 1771 SPT Tahunan Badan

3) Implementasi Tahap 2 Aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23,

4) pengembangan Predictive Analytic (Obyek Faktur Pajak),

48



5) Penetapan Perpres No 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem

Administrasi Perpajakan dan Revisi PMK No.238/PMK.02/2015 tentang Tata

Kontrak Tahun Jamak sebagai dasar hukum pengadaan core tax system.

Mulai Tahun 2019, inisiatif ini dilanjutkan dalam kerangka inisiatif

Transformasi Digital.

c. Joint Program Optimalisasi Penerimaan

Inisiatif ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan

penegakan hukum di bidang perpajakan dan kepabeanan dan/atau cukai.

Capaian inisiatif ini di antaranya:

1) ditetapkan PMK No.120/PMK.04/ 2017 tentang Tata Laksana Pemasukan

dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan

sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan

Pembebasan Cukai.

2) pada 2018 ditetapkan PMK No.29/PMK.04/2018 tentang Percepatan

Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha, yang

merupakan salah satu joint proses bisnis perizinan TPB DJP-DJBC, Kebijakan

bersama DJP-DJBC terkait kebijakan joint collection, telah diselesaikan

aplikasi joint analysis tools.

d. Pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Terintegrasi untuk

Optimalisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Inisiatif ini diterapkan sejak 2017 dalam rangka meningkatkan kepatuhan

pengguna jasa melalui pengawasan yang andal di bidang kepabeanan dan cukai

untuk percepatan pelayanan, dan perluasan fasilitasi serta optimalisasi

penerimaan. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari 87 IS

RBTK pada periode Transformasi Kelembagaan, yaitu inisiatif mengintegrasikan

Sistem Manajemen Risiko. Capaian utama inisiatif ini antara lain:

1) pada 2017 telah diintegrasikan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dengan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai PMK No.179/PMK.04/2016,

2) penyusunan Risk Engine (RE) Pengguna Jasa Sistemik.

3) pada 2018 telah diselesaikan peraturan terkait integrasi Nomor Pokok

Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPWP, yaitu PMK

No.66/PMK.04/2018;

4) telah diselesaikan ketentuan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa dan single

profile pengguna jasa melalui Perdirjen BC No.31 Tahun 2018.

5) telah disusun dan telah dilaksanakan piloting dan simulasi RE Pengguna

Jasa Prioritas dan Pengguna Jasa Reguler,

6) telah disusun desain sistem database yang terintegrasi.

49




e. Optimalisasi PNBP

Dalam rangka peningkatan PNBP melalui Penyederhanaan Penetapan

Jenis dan Tarif, Pemberian Insentif Pengelola PNBP dan Pemetaan Potensi

PNBP, Monev Minerba dan peningkatan efisiensi dan kualitas biaya operasi

KKKS migas pada tahun 2017-2018 telah dilaksanakan inisiatif Optimalisasi

PNBP dengan capaian utama diantaranya: pada tahun 2017 telah dilaksanakan

interkoneksi SIMPONI dengan sistem pemungutan PNBP di beberapa K/L

(Kemen LHK, Kemenkes, dan BATAN) dan proses development dengan Kemen

ESDM, serta komitmen sinergi APIP K/L/Pemda dalam pengawasan penerimaan

perpajakan. Pada tahun 2018 telah ditetapkan UU 9/2018 tentang PNBP dan

penyiapan peraturan turunan UU PNBP, serta penetapan Inpres 4/2018 tentang

Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP.


a. Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern dan Terintegrasi

Inisiatif ini diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan anggaran, mempermudah pembayaran bagi wajib pajak/wajib

bayar/wajib setor, dan memperkuat akuntabilitas pelaporan. Capaian utama

inisiatif ini di antaranya: pada 2018 telah diselesaikan penyempurnaan sistem

penerimaan negara dengan pelaksanaan UAT Portal Single Sign-On DJA, DJBC

dan DJP; Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada

Satker Kantor Pusat Kemenkeu dan beberapa K/L (sebagian termasuk modul

Anggaran/RKA K/L); interkoneksi SAKTI dengan Sistem Informasi Manajemen

Aset Negara (SIMAN), interkoneksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Negara (SPAN) dengan LKPP (data Online Monitoring SPAN (OMSPAN) sudah

terkoneksi dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);

integrasi aplikasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ke dalam SAKTI,

interkoneksi SPAN dengan Portal Program K/L (piloting di 11 K/L), serta

penetapan Perdirjen Perbendaharaan No.PER-2/PB/2018 tentang Pelaksanaan

Pembayaran Gaji Menggunakan Database Gaji Terpusat.

b. Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara Dengan Instrumen Keuangan

Modern

Inisiatif ini diimplementasikan dalam rangka mewujudkan pengelolaan

likuiditas jangka pendek yang terpadu dan mendorong terciptanya suku bunga

pasar yang rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Capaian signifikan

IS ini di antaranya: penetapan Perdirjen Perbendaharaan No.Per-17/PB/2017

tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan

Uang Persediaan; pelaksanaan peningkatan size penerbitan SPN tenor kurang

50



dari 3 bulan; serta penetapan skema Pemanfaatan Dana BLU untuk likuiditas

(PMK No.98/PMK.05/2017). Selanjutnya, pada 2018 telah ditetapkan PMK

No.196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengajuan Kartu

Kredit Pemerintah, pelaksanaan piloting penggunaan Kartu Kredit dalam rangka

penggunaan uang persediaan, penyusunan draft dan publikasi strategi

pengelolaan kas dengan dukungan US Treasury OTA dan IMF, serta pelaksanaan

evaluasi operasionalisasi Treasury Dealing Room dan Kajian terkait term deposit

(penyempurnaan MoU dengan Bank Indonesia).

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Pengembangan Jalur

Distribusi SBN Ritel secara Online

Inisiatif ini diterapkan untuk guna mempermudah masyarakat berinvestasi di

SBN Ritel, memperluas basis investor domestik, dan mendukung terwujudnya

keuangan inklusif. Capaian utama inisiatif ini diantaranya: Pembangunan sistem

SBN Ritel Online (e-SBN) yang mencakup sistem pengolah database SBN Ritel

online dan Application Programming Interface (API), pengembangan Sistem

Informasi PNBP Online (SIMPONI), dan pengembangan aplikasi Mitra Pilot

Project. Selain itu, telah ditetapkan juga PMK No.31/PMK.08/2018 sebagai dasar

penerbitan SBN Ritel secara online, pelaksanaan public outreach di 10 kota di

Indonesia, serta launching Savings Bond Ritel seri SBR003 melalui sistem SBN

Ritel Online dengan capaian nominal penerbitan sebesar Rp1.928T (target Rp1

T), perluasan mitra distribusi, coverage seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah

investor menjangkau 7.642 investor di 34 provinsi.

d. Penjaminan Obligasi Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan

Infrastruktur

Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sehingga

tercapai pemenuhan layanan publik yang baik dengan biaya yang efisien dan

risiko fiskal yang minimal, pada tahun 2017-2018 telah dilaksanakan inisiatif

penjaminan obligasi infrastruktur untuk percepatan pembangunan infrastruktur

dengan capaian signifikan diantaranya penetapan Perpres 49/2017 yang

mengamanatkan pemberian jaminan atas obligasi PT KAI dalam proyek Light

Rail Transit, penetapan PMK No.148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pemberian

Jaminan Obligasi Infrastruktur, penerbitan Surat Jaminan Obligasi bagi PT

Hutama Karya dalam rangka pembangunan Tol Sumatera.

e. Pemberdayaan Aset untuk Mendorong Perekonomian Nasional

Inisiatif ini dilaksanakan dalam rangka melakukan pemberdayaan aset

untuk mendorong perekonomian nasional pada 2017-2018. Capaian signifikan

inisiatif ini pada 2017: PNBP dari sewa pengelolaan aset sebesar Rp.1.041,35M.

51




PNBP dari pengelolaan oleh LMAN Rp250,03M, Kontribusi lahan untuk

pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional (27 ruas tol), dan

penetapan Perpres No.75/2017 tentang Revaluasi Aset. Pada 2018 terdapat

capaian: revaluasi BMN sebanyak 945.460 unit dengan nilai wajar Rp5.728,49T;

utilisasi aset sebesar 87,30% (target 80%, dari nilai hasil revaluasi), manfaat

ekonomi pengelolaan aset pada 2018 sebesar Rp 4.083,05 M, dan pendanaan

lahan Proyek Strategis Nasional pada 2018 telah dilakukan untuk 41 ruas tol, 15

bendungan, dan 5 infrastruktur transportasi, serta penyelesaian laporan potensi

fiskal untuk akun timah.

f. Optimalisasi Investasi Pemerintah Untuk Pembangunan yang

Berkelanjutan

Untuk mendorong penyelarasan pembiayaan pembangunan nasional pada

2017-2018 telah dilaksanakan inisiatif optimalisasi investasi pemerintah untuk

mendukung pembangunan berkelanjutan dengan capaian signifikan: penetapan

PP 47/2017 (PT. Inalum sebagai holding BUMN Pertambangan), dan pada 2018

dilakukan interkoneksi data dengan BUMN di bawah Kemenkeu, MoU pertukaran

data dengan Kementerian BUMN, dan manfaat ekonomi dari investasi

Pemerintah tahun 2018 sebesar Rp733,25M (target Rp 906,8 M).

g. Sinergi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BUN dan Pengendalian Intern

Pelaporan Keuangan LKPP (K/L dan BUN)

Inisiatif ini dilaksanakan dalam rangka implementasi dan penilaian terhadap

pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan APIP K/L dan BUN

(Internal Control Over Financial Reporting–ICOFR) untuk mendukung pencapaian

opini WTP dari BPK atas seluruh LK Pemerintah.

Capain utama inisiatif ini diantaranya: pada 2017 telah dilaksanakan uji

coba reviu ICOFR pada LK BA BUN 2016 Tingkat UAKPA, UAP, dan

Konsolidasian; LK BA 015 2016; dan LKPP (BPKP), yang dilanjutkan dengan

Asistensi ICOFR kepada beberapa K/L yaitu BPKP, KemenKP, KemenPUPR,

Kemendiknas, Kemenkes, Kemenkominfo, Kemensos, Bawaslu, dan BPK. Untuk

2018, telah dilaksanakan training of trainers (ToT) penerapan, penilaian, dan

reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK)

untuk seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L, yang

dilanjutkan dengan asistensi penerapan, penilaian, dan reviu PIPK untuk seluruh

K/L.

52




a. Mewujudkan APBN Berkualitas melalui Efisiensi dan Efektivitas Belanja

Negara

Untuk mendukung pengelolaan APBN yang berkualitas, telah dilaksanakan

inisiatif mewujudkan APBN berkualitas melalui efisiensi dan efektivitas belanja

negara. Capaian inisiatif ini pada 2017, penelaahan Kerangka Pengeluaran

Jangka Menengah dilaksanakan dengan aplikasi serta telah digulirkan inisiatif

efisiensi belanja birokrasi pada lingkup internal Kemenkeu, dan pada 2018 telah

ditetapkan Standar Biaya Masukan (PMK 32/PMK.01/2018) untuk mendorong

efisiensi pada K/L, di antaranya tidak ada kenaikan uang harian perjalanan dinas,

pembatasan jumlah honor tim untuk tim lintas K/L dan yang ditandatangani

Presiden, pemberian kudapan/makan siang rapat diberikan apabila pembahasan

lintas UE1.

b. Meningkatnya Kualitas SDM dan Standar Kesehatan Masyarakat melalui

Perbaikan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Inisiatif ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan kebijakan perencanaan

penganggaran pada bidang pendidikan dan kesehatan yang terpadu berdasarkan

tools, arsitektur dan informasi kinerja anggaran dan Monev yang handal

(reliable). Capaian utama inisiatif ini pada tahun 2017 diantaranya, telah

dilaksanakan sinkronisasi perencanaan penganggaran dengan aplikasi KRISNA

(gabungan aplikasi Renja dan ADIK) yang menjadi referensi dalam RKA K/L, dan

sinergi prototype peta anggaran dan dashboard dalam portal data APBN, serta

pada tahun 2018 data kinerja (output) bidang pendidikan dan kesehatan telah

tersedia melalui K/L dan Transfer ke Daerah untuk beberapa komponen utama,

serta pelaksanaan koordinasi dengan KSP, Bappenas, DJPK untuk design

monitoring dan evaluasi pendidikan dan kesehatan yang terintegrasi.

c. Menghadirkan Pemerintah pada Seluruh Wilayah Indonesia melalui

Sinkronisasi Penganggaran Pusat dan Daerah

Inisiatif ini disusun dengan tujuan meningkatkan efektivitas TKDD dalam

mendorong percepatan penyediaan layanan publik dasar yang berstandar

nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antardaerah.

Capaian utama inisiatif ini di antaranya pada 2017 telah dilaksanakan

penyempurnaan kebijakan pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

melalui PMK No.50/PMK.07/2017 jo. PMK No. 112/PMK.07/2017, perbaikan

pengalokasian DAK Fisik berbasis usulan daerah melalui aplikasi e-planning dan

aplikasi sinkron DAK Fisik dan penguatan peran provinsi dalam memberikan

rekomendasi atas usulan kabupaten/kota.

53




Capaian DAK fisik TA 2017 antara lain adalah kemantapan jalan provinsi 71,8%,

pembangunan ruang kelas sebanyak 8.156 unit, pembangunan jaringan irigasi

sebanyak 5.000 ha, dan sarana prasarana RS dan Puskesmas sebanyak 5.512

unit. Pada 2018 proses penilaian proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) dan

sinkronisasi telah dilaksanakan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan

Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), launching aplikasi Mobile Dashboard SIKD

dengan inisiasi koordinasi oleh Kantor Staf Presiden.

d. Optimalisasi Kebijakan Penganggaran terkait Pengelolaan Program

Pensiun

Capaian utama inisiatif optimalisasi kebijakan penganggaran terkait

pengelolaan program pensiun diantaranya: pada tahun 2018 telah disusun

konsep RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN bersama

dengan instansi terkait antara lain internal Kemenkeu (BKF, DJA, DJPB, Setjen),

Kementerian PAN-RB, BKN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Setneg,

PT Taspen, dan PT Asabri. Selain itu, pembahasan skema pensiun oleh 4

(empat) Menteri Koordinator yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Seperti halnya tahun 2017, tahun 2019 juga terdapat perubahan kebijakan

pimpinan dan faktor lain yang menyebabkan terjadinya perubahan arah

pelaksanaan Program RBTK. Perubahan ini ditandai dengan dirumuskannya

sejumlah Inisiatif Strategis (IS) baru dengan karakteristik lebih berfokus pada

tema digital. Rumusan IS baru dan penguatan 20 IS 2017 menghasilkan 15 (lima

belas) IS RBTK 2019 dan menandai periode kelima perjalanan Program RBTK

Kemenkeu. Di periode baru sejumlah IS yang milestone dan acceptance criteria-

nya belum diselesaikan namun telah tercakup (carry on) dalam IS RBTK 2020, IS

tersebut termasuk yang mengalami penguatan. Di sisi lain, terhadap IS yang

milestone dan acceptance criteria-nya tidak mengalami penguatan, akan

dilanjutkan penyelesaiannya.

54



E. PERIODE TRANSFORMASI DIGITAL

Sebagai respon terhadap disrupsi digital dan tantangan Revolusi Industri

4.0, Kemenkeu mulai mengintegrasikan inisiatif transformasi ke dalam konteks

yang lebih modern dengan menerapkan aspek digitalisasi yang menjadi tahap

kelima dari program reformasi Kemenkeu. Transformasi Digital Kemenkeu

dikemukakan untuk mewujudkan perbaikan layanan yang berfokus pada

masyarakat dan stakeholder (citizen-centric); meningkatkan efisiensi proses

bisnis dan operasional; meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi;

membangun data driven organization untuk perumusan kebijakan yang lebih

efisien; mendorong budaya kerja yang kolaboratif dan terdigitalisasi; serta

meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga lain, sehingga

mampu meningkatkan reputasi Kemenkeu sebagai institusi kelas dunia yang

modern.

IS RBTK transformasi digital tersebut disetujui pada Steering Committee

Meeting Januari 2019 dan kemudian ditetapkan melalui KMK No. KEP-

438/SJ/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi

Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Transformasi digital Kemenkeu

dilaksanakan sejak tahun 2019 melalui KMK No.302/KMK.01/2019 yang

menetapkan 11 IS yang berfokus pada upaya mengintegrasikan proses

Transformasi Digital ke dalam empat pilar tema RBTK Kemenkeu yaitu Tema

Sentral, Penerimaan, Perbendaharaan, dan Penganggaran, seperti gambar

berikut.

Gambar 1.2 Building Block IS RBTK 2019

55




Adapun capaian signifikan dari IS RBTK 2019 diuraikan sebagai berikut.

1. TEMA SENTRAL

a. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan: New Thinking of Working

Key outcomes IS ini yaitu untuk meningkatkan Indeks Persepsi Kesehatan

Organisasi (MOFIN/ SFO), meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai, dan

piloting open space di setiap Unit Eselon I (UE I). Capaian utama IS ini pada 2019,

yaitu:

1) Piloting Activity Based Workplace (ABW) yang dilakukan di seluruh UE I.

2) Penetapan pedoman review gerakan efisiensi di lingkungan Kemenkeu.

3) Pelaksanaan Culture Re-assessment Kemenkeu 2019.

4) Penyempurnaan Integrity Framework Kemenkeu.

5) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Penyuluh Antikorupsi

b. Implementasi Office Automation dalam Rangka Membangun Digital

Workplace

Key outcomes IS ini yaitu untuk digitalisasi proses bisnis administrasi

perkantoran yang menuju digital workplace, efisiensi proses bisnis dan

operasional unit; memungkinkan flexy working hours, compress working hours

dan remote working, dan green organization. Capaian utama IS ini pada 2019,

yaitu:

1) Penyelesaian Grand Design & roadmap e-Kemenkeu (Office Automation/OA).

2) Implementasi OA modul Nadine pada seluruh UE I Kemenkeu pusat termasuk

beberapa kantor vertikal, dan piloting modul kolaboratif mencakup platform

chat, video conference, drive, serta email.

3) Implementasi digital signature pada seluruh UE I

c. Pengembangan Organisasi dan SDM Kementerian Keuangan

Key outcomes IS ini yaitu membuat Kemenkeu menjadi semakin efisien,

efektif, produktif, dan berbasis digital. Transformasi fungsi Kemenkeu meliputi:

(1) pengelolaan kas & pengelolaan utang antara DJPb-DJPPR; (2) alokasi dan

pengawasan ke daerah antara DJA-DJPK-DJPb; (3) Lembaga NSW; (4) Menkeu

sebagai Ketua KSSK; (5) Peningkatan peran SMV terhadap proyek strategis

nasional. Capaian utama IS ini pada 2019, yaitu:

1) Mutasi antar UE I pada level eselon II sampai dengan pelaksana.

2) Penyelesaian 7 kajian alignment dari empat tema transformasi fungsi.

3) Rekomendasi EA untuk perumusan IS Digital berdampak pada penyesuaian

pengembangan organisasi & SDM Kemenkeu di era Transformasi Digital.

56



d. Implementasi Modern e-learning sebagai Alat Utama Dalam

Pengembangan SDM

Key outcomes IS ini yaitu pemenuhan gap kompetensi individu secara

mudah; penghematan biaya penyelenggaraan pelatihan hingga 70%; menekan

anggaran perjalanan dinas (perjadin) pelatihan sebesar 70%; pegawai dapat

mengakses kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu yang harus

dipenuhi dalam HRIS; implementasi full e-learning 2019: 30%, 2020: 50%, dan

2021: 70%. Capaian utama IS ini pada 2019, yaitu:

1) Pengembangan KLC generasi 2 sesuai kebutuhan user.

2) Integrasi SEMANTIK dengan HRIS terkait input history pelatihan, data

kompetensi, dan fitur untuk e-certificate.

3) Penyelenggaraan 139 program pelatihan full e-learning dengan jumlah

peserta sebanyak 144.538 orang.

2. TEMA PENERIMAAN

a. Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (Unified Revenue Account

Management)

Key outcomes IS ini yaitu tersedianya joint proses bisnis end-to-end yang

dilakukan oleh sistem digital; tersedianya data/informasi WP/Wajib

Bayar/Pengguna Jasa terkait pajak, bea cukai, serta PNBP yang komprehensif,

valid, dan terkini untuk meningkatkan kepatuhan WP/Wajib Bayar/Pengguna

Jasa. Capaian utama IS ini di 2019, yaitu:

1) Pemetaan data/informasi perpajakan dan nonperpajakan single stakeholders

information (SSI) dan joint profile perpajakan.

2) Penyusunan dashboard URAM v.1.0

3) Penetapan KMK No.866/KMK.01/2019 terkait pertukaran data internal

Kemenkeu (DJP, DJBC, DJA, LNSW).

4) Finalisasi konsep integrasi DC/DRC DJP.

5) Uji coba JPP pada FTZ Batam tanggal 12 Desember 2019.

6) Penyusunan Joint Profile Perpajakan v.1.0.

b. Joint Program Optimalisasi Penerimaan

Pada tahun 2019, key outcomes IS ini yaitu berupa tambahan

penerimaan negara dari sinergi DJP, DJBC, dan DJA; menurunnya

persentase piutang macet; meningkatnya kepatuhan bendahara pemda.

Capaian utama IS ini di 2019, yaitu:

1) Telah dilaksanakan Joint Analysis terkait PNBP Minerba.

2) Mekanisme pengawasan Pot/Put dan penyetoran pajak atas belanja APBD.

57




3) Pelaksanaan Joint Analysis DJA, DJP, dan DJBC terkait optimalisasi

penerimaan PNBP. Perluasan joint audit DJP - DJBC di kantor vertikal.

4) Piloting validasi data PIB ke dalam SPT Masa PPN dan Piloting integrated

data dokumen BC pemasukan ke Kawasan Berikat dengan faktur pajak.

c. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax System)

IS ini memiliki key outcomes terwujudnya proses bisnis & sistem informasi

inti administrasi perpajakan yang efektif, efisien, akuntabel, terpercaya, handal,

dan terintegrasi. Capaian utama IS ini di 2019, yaitu:

1) Penunjukan agen pengadaan oleh Tim Pengadaan Core Tax System.

2) Penetapan regulasi dalam rangka pengadaan Core Tax System.

3) Penetapan KAK dan RUP pengadaan dalam rangka Core Tax System.


a. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital

IS ini memiliki key outcomes penurunan clerical works di Satker, KPPN,

Kanwil DJPb, DJA, DJPK, dan DJKN yang signifikan; Penghematan

administration cost untuk pembayaran gaji, utility, kartu kredit, perjalanan dinas,

belanja barang operasional (less invoice/SPP/SPM/SP2D/BAST); Kepastian

pembayaran belanja operasional pemerintah; Penggunaan kartu kredit akan

membantu pengelolaan likuiditas pemerintah; K/L/Satker lebih fokus pada tusi

utama. Capaian utama IS ini di 2019, yaitu:

1) Peluncuran aplikasi SAS, SILABI, SAIBA, OM SPAN, dan SAKTI untuk

mendukung implementasi KKP.

2) Penyelesaian desain dan arsitektur shared service untuk common expenses.

3) Piloting pengadaan sederhana di DJPb dengan marketplace tertutup dan

koordinasi dan penyiapan pengadaan sederhana dengan marketplace terbuka.

4) Peluncuran modul untuk mendukung implementasi Kartu Kredit Pemerintah.

5) Implementasi dan sosialisasi pemakaian Kartu Kredit Pemerintah kepada

K/L.

6) Telah diselesaikannya kajian awal pembayaran gaji fortnightly.

b. Penyediaan Data Transaksi Pemda untuk Dukung Perumusan Kebijakan

Fiskal

Key outcomes IS ini yaitu tersedianya informasi keuangan Pemda pada level

Bagan Akun Standar dan level LKPD; tersedianya data transaksi pemda: 271

Pemda/13.550 satker SKPD, 542 pemda/27,100 satker SKPD; integrasi informasi

keuangan pemerintah daerah pada level transaksi: 542 pemda; dan peningkatan

efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana alokasi yang tepat sasaran.

58



Capaian utama IS ini di 2019, yaitu:

1) Telah dilakukan review atas pelaksanaan uji coba dalam Bimtek Evaluasi

Pelaksanaan Penyediaan Data Transaksi dengan 102 daerah uji coba.

2) Perjanjian kerja sama antara DJPK dan BPKP terkait interkoneksi SIKD dan

SIMDA.

3) Uji coba implementasi teknologi integrasi dan komunikasi data di 102 pemda,

dengan jumlah data 101 juta record, menggunakan aplikasi agen SINERGI

SIKD versi 5.0.0.


a. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran

Key outcomes IS ini yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam

perencanaan dan penganggaran dengan fokus kepada output; peningkatan user

experience bagi K/L (SAKTI akan menjadi aplikasi yang bersifat single point of

contact bagi K/L terkait pengelolaan Keuangan Negara); Single database sebagai

single source of truth. Penanggung jawab IS RBTK ini adalah DJA yang didukung

oleh DJPb, BKF, DJPK, DJKN. Capaian utama IS ini di 2019, yaitu:

1) Penyelesaian RPMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan dalam

Proses Integrasi Planning dan Budgeting.

2) Penyelesaian desain dan arsitektur integrasi planning dan budgeting.

3) Penguatan monev atas outcome anggaran.

4) Otomasi KEM PPKF melalui portal BKF.

5) Implementasi SAKTI terintegrasi dengan RKAKL.

6) Mock Up Prototype Reporting Dashboard untuk Integrasi Planning dan

Budgeting.

7) Momentum penyusunan redesign sistem penganggaran melalui

restrukturisasi 12 program menjadi 5 program atau subprogram.

a. Optimalisasi Kebijakan Penganggaran Terkait Pengelolaan Program

Pensiun

Key outcomes IS ini yaitu perbaikan dasar hukum pengelolaan program pensiun

PNS; perbaikan lembaga penyelenggara program pensiun Pegawai Negeri;

efisiensi belanja dana pensiun dan kesejahteraan pegawai. Penanggung jawab IS

RBTK ini adalah DJA yang didukung oleh DJKN, DJPb, DJPK, dan BKF. Capaian

utama IS ini di 2019, yaitu:

1) Penyelesaian konsep RPP Skema Program Pensiun dan Jaminan Hari Tua

oleh DJA dan kelembagaannya oleh DJKN.

2) Menteri Keuangan, Menteri PAN RB, dan Mendagri telah membahas skema

pensiun dan THT dengan opsi skenario waktu implementasi 2020 atau

59




2021. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan analisis tambahan atas

variasi skema pensiun.

Berdasarkan analisis gap implementasi inisiatif Transformasi Digital

yang telah dilaksanakan selama 2019, diskusi pada high level pada kegiatan

Leaders’ Offsite Meeting akhir tahun 2019, dan rangkaian rapat teknis, seperti

minilab, forum ketua PMO, dan one-on-one, mengamanatkan untuk dilakukan

penguatan dan penambahan beberapa IS.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan komitmen transformasi digital

Kementerian Keuangan tersebut, dalam Leaders’ Offsite Meeting (LOM) pada

tanggal 11 Desember 2019 telah ditetapkan 15 (sebelas) Inisiatif Strategis

Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) dan

tambahan 1 IS yang ditetapkan kemudian. Total 16 IS RBTK Tahun 2020 adalah

sebagai berikut:

1. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan: New Thinking of Working;

2. Satu Data SLDK;

3. Layanan Digital Kemenkeu;

4. E-Kemenkeu;

5. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkeu;

6. Modern e-learning Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan SDM;

7. Unified Revenue Account Management;


9. Core Tax System;

10. Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara;

11. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi

Digital/Shared Service;

12. Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah untuk Mendukung

Perumusan Kebijakan Fiskal;

13. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda;

14. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda;


16. Optimalisasi Kebijakan Penganggaran Terkait Pengelolaan Program

Pensiun;

17. Pengembangan National Logistic Ecosystem.

60



Gambar 1.3 Enam Belas (16) IS RBTK Transformasi Digital

IS RBTK transformasi digital tersebut disetujui pada Steering Committee

Meeting bulan Januari 2020 dan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis

Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan sebagaimana

terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2020.

Secara garis besar implementasi 16 IS RBTK 2020 berjalan sesuai

rencana/on-track di mana capaiannya adalah sebesar 95% dari target 85%

dengan rincian sebagai berikut:

1. IS #1 Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan: The New

Thinking of Working: Capaian 100%

IS The New Thinking of Working (NTOW) bertujuan untuk mewujudkan

budaya kerja yang adaptif, berbasis digital, dan berintegritas guna meningkatkan

produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan di era digital. Penanggung

jawab IS ini adalah Sekretariat Jenderal yang didukung oleh seluruh UE I. Adapun

capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2020 adalah:

a. FWS sudah berjalan sesuai KMK Nomor 223/KMK.01/2020, termasuk

penerapan Satellite Office.

b. Piloting ABW pada 14 Unit Kemenkeu Pusat dan satu Unit Daerah

berdasarkan SE-9/2019. Selanjutnya telah ditetapkan KMK No

453/KMK.01/2020 sebagai dasar implementasi ABW di Kemenkeu.

61




c. Peningkatan hasil review gerakan efisiensi dari Itjen sebesar 96,35% pada

tahun 2020 dari tahun 2019 sebesar 90,31%.

d. Penyempurnaan Integrity Framework dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan

anti korupsi (framework KPK).

2. IS #2 Optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK)

untuk mewujudkan single source of truth data Kemenkeu; Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai data

driven organization melalui pemanfaatan SLDK, dimana hal yang mendasari

terwujudnya Kemenkeu data driven organization adalah sinergi dan komitmen

antar Unit Eselon I serta ketersediaan SDM yang berkompeten. Penanggung

jawab IS ini adalah Sekretariat Jenderal yang didukung oleh Staf Ahli OBTI dan

seluruh Unit Eselon I. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun

2020 adalah:

a. Penetapan Grand Design SLDK dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor

618/KMK.01/2020 sebagai panduan dalam proses pengembangan SLDK

generasi 2 yang melingkupi layanan SLDK, tata kelola SLDK, arsitektur dan

teknologi, dan roadmap pengembangan SLDK.

b. Pengaturan Model Pengelola Data dalan KMK nomor 527 Tahun 2020 dan

pengembangan Katalog Data.

c. Implementasi solusi integrasi data dengan memanfaatkan Kemenkeu Service

Bus (untuk lingkup internal Kemenkeu) dan Open API (dengan pihak eksternal

Kemenkeu).

d. Pengembangan Dashboard ALM versi I

e. Pemanfaatan data analytics di lingkungan Kemenkeu dengan use case

otomatisasi profiling dokumen hasil putusan sidang Pengadilan Pajak.

3. IS #3 Layanan Digital Kemenkeu (LDK); Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk menyediakan platform layanan digital yang

terintegrasi sebagai cikal bakal omnichannel seluruh UE 1 Kemenkeu. Digitalisasi

juga mendorong interaksi layanan juga semakin berbasis pada user experience.

Pelaksanaan IS ini melibatkan seluruh Unit Eselon 1 Kemenkeu namun

dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal. Capaian signifikan pada tahun 2020

meliputi:

a. Penggunaan satu environment Customer Relation Management dan

Knowledge Based dalam pengelolaan Kemenkeu PRIME antara contact

center DJPB, DJA, DJKN, DJPK, BPPK, LNSW, Setjen, DJPPR, BKF, Itjen. Pada

tahun 2020, untuk integrasi contact center DJP dan DJBC dengan Kemenkeu

PRIME telah berjalan dalam bentuk transfer format teks.

62



b. Soft launching web Layanan Digital Kemenkeu sebagai mock-up portal

digital ke depan. Kemenkeu PRIME 134 sebagai contact center terintegrasi

juga diluncurkan.

c. High Level Design dan Roadmap integrasi layanan dalam Layanan Digital

Kemenkeu.

4. IS #4 Implementasi Office Automation dalam Rangka Membangun Digital

Workplace (e-Kemenkeu); Capaian 98%

IS ini bertujuan untuk mendukung Kemenkeu Digital Workplace, melakukan

digitalisasi proses bisnis dan layanan agar mampu menambah value added

dalam produktivitas, efisiensi birokrasi dan kepuasan pegawai Kemenkeu.

Pelaksanaan IS ini melibatkan seluruh Unit Eselon 1 Kemenkeu namun

dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal. Capaian signifikan pada tahun 2020

meliputi:

a. Implementasi modul e-Kemenkeu pada awal pandemi (Presensi, Kesehatan

dan MyTask Gen.1)

b. Upgrade template Naskah Dinas Elektronik (Nadine) dan optimalisasi Digital

Signature.

c. Upgrade modul e-Kemenkeu untuk memfasilitasi layanan kepegawaian

seperti Presensi, Izin Ketidakhadiran/Terlambat, Cuti, Izin Luar Negeri, dan

Direktori Informasi Pegawai.

5. IS #5 Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kementerian Keuangan; Capaian 93%

IS ini mencakup transformasi kebijakan kelembagaan dan SDM untuk

mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang mengadopsi Flatter and

Boundaryless Organization sebagai konsekuensi logis transformasi fungsi

Kemenkeu di era digital dan demografi pegawai. Serta sebagai respon

Kemenkeu terhadap strategi delayering nasional. Penanggung jawab IS ini

adalah Sekretariat Jenderal dengan dukungan seluruh UE I. Adapun capaian

signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2020 adalah:

a. Delayering pejabat Eselon V DJBC menjadi JF Pemeriksa Bea dan Cukai.

b. Penetapan Permenpan mengenai JF PPK dan Validasi hasil uji petik JF AKN

dalam rangka Akselerasi implementasi JF Kemenkeu sebagai instansi

Pembina dan Jafung K/L lain sebagai instansi Pembina.

c. Internal vacancy policy telah dilaksanakan dengan 64 pegawai telah

dinyatakan Lulus Seleksi Pemenuhan Kebutuhan Pegawai.

d. Enhancement HRIS melalui penggunaan Digital Signature pada Surat

Keputusan Kepegawaian (Pangkat, NKP, KK, CPNS)

63




6. IS #6 Modern e-learning Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan

Sumber Daya Manusia; Capaian 92%

Tujuan inisiatif ini adalah untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan

yang kompetitif melalui proses pembelajaran yang efisien, relevan, aplikatif,

berdampak nyata (impactful), dan mudah diakses. Penanggung jawab IS ini

adalah BPPK dengan dukungan Sekretariat Jenderal dan seluruh UE I. Adapun


a. Realisasi full e-Learning: 74,99% (478 program dan 352.581 peserta).

b. Interkoneksi HRIS dan e-performance dengan KLC2, serta pengembangan SI

machine learning.

c. Penambahan konten digital sebesar 16,17% (menjadi 1.954 konten pada

2020).

7. IS #7 Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (Unified Revenue Account

Management); Capaian 95%

Unified Revenue Account Management (URAM) merupakan platform tunggal

profil risiko dan informasi WP yang mencakup aspek perpajakan dan PNBP

sebagai fungsi alert management dan Decision Support System (DSS) bagi

pimpinan. Tujuan IS ini adalah untuk mewujudkan terintegrasinya pengelolaan

database penerimaan negara yang meliputi penerimaan negara pajak, bea cukai,

dan bukan pajak. Penanggung jawab IS RBTK ini adalah DJP DJBC, DJA, LNSW,

dan Sekretariat Jenderal. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada

tahun 2020 adalah:

a. Pengembangan dan ujicoba URAM platform Single Stakeholder Information

(SSI) dan Joint Profile Perpajakan (JPP).

b. Pemanfaatan SSI di bulan November 2020.

c. Pemanfaatan JPP untuk risk engine Joint Endorsement dokumen pajak dan

bea cukai di FTZ Batam

8. IS #8 Joint Program Optimalisasi Penerimaan; Capaian 93%

Merupakan program sinergi dengan UIC utama (DJP, DJBC, DJA, dan

LNSW) dan UIC Pendukung (DJPK, DJKN, DJPB, dan BPPK) untuk optimalisasi

penerimaan negara melalui penegakan hukum dan perbaikan proses bisnis di

bidang perpajakan dan PNBP. Penanggung jawab IS RBTK ini adalah DJP, DJBC,

DJA, dan LNSW. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2020

di antaranya adalah:

a. Joint Proses Bisnis (Probis): Penyempurnaan probis, regulasi, dan IT untuk

pelayanan dan pengawasan: impor (implementasi nasional prepopulated

PIB), ekspor (piloting prepopulated PEB), kawasan berfasilitas (piloting single

document pengeluaran & implementasi nasional integrated document

64



pemasukan), cukai (piloting prepopulated CK-1), serta penandatanganan MoU

Kemenkeu-BP Batam.

b. Joint Analysis: mendorong kontribusi penerimaan negara sebesar Rp3,8 T,

Implementasi Automatic Blocking System (ABS) berupa reject layanan

PIB/PEB terhadap WP yang tidak lapor Surat Pemberitahuan (SPT), dan

perluasan sinergi Kemenkeu dengan 85 Pemerintah Daerah untuk

optimalisasi pajak pusat dan daerah.

c. Joint Audit: pemanfaatan data Automatic Exchange of Information (AEoI)

untuk mengungkap dugaan transfer pricing, pemeriksaan bersama

Kemenkeu-BPKP untuk komoditas batubara.

d. Joint Investigasi: temuan penyalahgunaan fasilitas Kawasan Bebas (tekstil

dan rokok), pengungkapan modus penyalahgunaan pita cukai, dan

pemanfaatan bersama Data Intelijen, Data Penindakan dan Data Penyidikan

oleh DJBC-DJP.

e. Joint Collection: penerbitan Surat OJK No. S19-D.03-2020 tentang

Kewenangan DJBC dalam Membuka Rahasia Bank, dan Pemblokiran akses

kepabeanan terhadap WP yang memiliki utang pajak.

9. IS #9 Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax

Administration System); Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk mewujudkan Tersedianya Sistem Informasi Direktorat

Jenderal Pajak dengan platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan

fungsi inti administrasi perpajakan (core tax system) yang terintegrasi.

Penanggung jawab IS ini adalah DJP dengan dukungan Sekretariat Jenderal dan

Inspektorat Jenderal. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun

2020 adalah:

a. Penetapan Agen Pengadaan oleh Menkeu.

b. Usulan pemenang lelang pengadaan System Integrator, Project Management,

dan Quality Assurance telah disampaikan kepada Menkeu.

c. Penetapan anggota Tim Pelaksana pada Tim PSIAP (KMK

483/KMK.03/2020).

10. IS #10 Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara;

Capaian 95%

IS ini bertujuan untuk menguatkan pengelolaan aset Negara dalam rangka

mengoptimalkan manfaat ekonomi melalui peningkatan PNBP dan cost saving.

Penanggung jawab IS RBTK ini adalah DJKN yang didukung oleh DJA, DJPPR,

DJPB, dan Sekretariat Jenderal. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih

pada tahun 2020 adalah:

a. Interkoneksi SIMAN v1 dengan SAKTI dan SIMPONI.

65




b. Penyusunan UR modul Grand Design SIMAN v2, dan penyusunan desain

simplifikasi probis.

c. Piloting penilaian aset sumber daya 2 sub-akun.

d. Kajian atas aset tanah dan bangunan Kemenkeu di 34 provinsi.

11. IS #11 Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi

Digital (Shared Service dan Government Platform); Capaian 100%

IS ini selaras dengan aspirasi efisiensi proses bisnis khususnya pada

pelaksanaan anggaran melalui pembangunan fungsi organisasi shared services

dan government payment platform untuk pembayaran ‘common expenses’ dan

transaksi lain ke depan. Penanggung jawab IS ini adalah DJPB yang didukung

oleh Sekretariat Jenderal. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada

tahun 2020 adalah:

a. Telah dibentuk Tim Ad hoc Shared Service Center sesuai KEP-130/PB/2020.

b. Piloting pembayaran gaji untuk satker DJPB dan Setjen (8.500 pegawai),

serta piloting pembayaran PLN dan Telkom untuk bulan Januari 2021.

c. Telah terlaksana implementasi modul KKP untuk satker biasa.

d. Telah dilakukan implementasi penuh SAKTI dengan KKP KPK.

12. IS #12 Harmonisasi Belanja APBN dengan belanja APBD untuk mendukung

Peningkatan Kualitas Keuangan Nasional; Capaian 67%

IS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

yang akuntabel dengan mendorong belanja Pemda yang efisien dan produktif

serta penyediaan data Pemerintah Daerah hingga level data transaksi yang

lengkap, andal dan tepat waktu untuk mendukung penyusunan, pelaksanaan,

monitoring, dan evaluasi kebijakan fiskal secara nasional. Penanggung jawab IS

ini adalah DJPK yang didukung oleh DJPB, DJP, Sekretariat Jenderal, DJA, dan

DJPB. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2020 adalah:

a. Telah terinterkoneksi 288 pemda untuk penyediaan data transaksi per

November 2020.

b. Telah ditetapkan regulasi DID untuk insentif bagi daerah yang berkinerja

baik melalui PMK 87, 114, 151 dan 167 Tahun 2020.

c. Telah ditetapkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga

Satuan Regional (SHSR). SHSR sudah dijadikan acuan pada penyusunan

APBD 2021.

Beberapa yang menjadi concern terkait capaian IS ini disebabkan karena belum

ditetapkannya RPP BAS yang menyebabkan beberapa milestone setelahnya

yang bersifat sequential tidak tercapai. Berikut beberapa catatan terkait dengan

RPP BAS:

a. RPP BAS hanya mengatur pokok pengaturan BAS Daerah, sedangkan detail

66



antara lain kodefikasi, konsolidasi, dan sistem diatur dalam peraturan menteri

masing-masing (Menkeu dan Mendagri).

b. Pokok RPP BAS yaitu:

1) Prinsip dan Tujuan BAS Daerah.

2) Tujuh Segmen BAS Daerah (Program, Fungsi, Keluaran, Perangkat

Daerah, Sumber Dana, Wilayah, Akun).

3) Pengaturan lebih lanjut segmen dan manual guide diatur dalam

Permendagri.

4) Perubahan BAS Daerah dilakukan melalui Pokja yang dibentuk dengan

Permenkeu.

5) Aturan peralihan.

c. Terdapat Lampiran RPP yang memuat pokok struktur kode, uraian, dan

informasi utama setiap segmen.

13. IS #13 Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Keuangan Negara; Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk mewujudkan terintegrasinya informasi keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Business Intelligence

Pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang komprehensif,

serta meningkatkan sinergi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penanggung jawab IS ini adalah DJPB yang didukung oleh DJPK, Sekretariat

Jenderal dan BKF. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun

2020 adalah:

a. Simulasi Data Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah yang dikompilasi

oleh SIKD menjadi laporan keuangan.

b. Pembahasan arsitektur SIKD dengan DJPK dalam rangka penyusunan

Arsitektur SIKRI.

14. IS #14 Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran; Capaian

100%

IS ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan

serta penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara melalui integrasi

proses bisnis perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2020, IS mencakup

implementasi dalam rangka mengatasi tantangan dalam konsolidasi

penganggaran antara lain Redesain Sistem Perencanaan dan 1 Penganggaran,

langkah sinkronisasi TKDD dan belanja K/L untuk belanja tertentu, dan

implementasi SAKTI. Penanggung jawab IS ini adalah DJA yang didukung oleh

DJPB, DJPK, BKF, Sekretariat Jenderal. Adapun capaian signifikan yang berhasil

diraih pada tahun 2020 adalah:

67




a. APBN 2021 sudah disusun dengan RSPP, dengan fokus pada perbaikan

informasi kinerja (program, kegiatan, klasifikasi output dan output).

b. APBN 2021 sudah diselesaikan melalui aplikasi SAKTI full web, untuk

seluruh Satker dan KL.

15. IS #15 Optimalisasi Kebijakan Penganggaran Terkait Pengelolaan Program

Pensiun; Capaian 87%

IS ini bertujuan untuk mewujudkan Program pensiun dan JHT yang lebih

efektif dan efisien melalui reformasi program pensiun dan lembaga

penyelenggara program pensiun PNS. Penanggung jawab IS RBTK ini adalah

DJA yang didukung oleh DJKN, BKF, dan DJPB. Adapun capaian signifikan yang

berhasil diraih pada tahun 2020 adalah:

a. Telah disusun perbaikan simulasi tindak lanjut hasil pembahasan antara

Menkeu, Menpan RB, dan Mendagri serta telah dilaporkan ke pimpinan

Kemenkeu sebagai bahan Rapat Terbatas.

b. Kesepakatan dua opsi bentuk kelembagaan dalam rapat pembahasan

transformasi kelembagaan Badan Pelaksana Program Pensiun (13 Agustus

2020).

16. IS #16 Pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE); Capaian 87%

IS ini bertujuan untuk memperbaiki performa logistik indonesia dan

membantu kebutuhan entitas bisnis logistik yang transparan, cepat, serta

berbiaya rendah. Penanggung jawab IS ini adalah DJBC dan LNSW. Adapun


a. Penyelesaian Grand Design NLE.

b. Telah beroperasi platform Delivery Order (D/O) online, SP2 Online, dan e-

trucking.

c. Uji coba transaksi pembayaran D/O & SP2 online, serta e-trucking melalui

Bank Mandiri.

d. Sistem single submission Pabean-Karantina telah berjalan dan menjadi

mandatory di 4 Pelabuhan Utama (Belawan, Tanjung Mas, Tanjung Perak,

dan Tanjung Priok); serta

e. Uji coba transaksi pembayaran D/O dan SP2 Online, serta e-trucking melalui

salah satu bank nasional dalam satu bill.

68

―

69

70

III Perjalanan RBTK Pengelola RBTKPengelolaan 26 IS RBTK 2021III


Keberhasilan proses transformasi suatu organisasi tidak bisa dilepaskan

dari peran dan komitmen pimpinan. Hasil survei McKinsey menunjukkan bahwa

hanya sekitar 30% proses transformasi yang mencapai hasil sesuai dengan yang

diharapkan. Ada sekitar 70% proses transformasi mengalami kegagalan, salah

satunya disebabkan karena kurangnya dukungan dan komitmen jajaran

manajemen. Oleh karena itu, untuk memastikan dukungan jajaran manajemen

Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan Inisiatif Strategis Reformasi

Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) tahun 2021, maka dibentuk

Tim Pengarah dan Tim Pengelola RBTK Kementerian Keuangan melalui

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.01/2020. Sesuai KMK tersebut,

Tim Pengarah dan Pengelola memiliki tugas antara lain:

A. Tim Pengarah

1. Menetapkan arah, kebijakan, dan program RBTK tahun 2021;

2. Menetapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi kendala dalam

pelaksanaan program RBTK;

3. Memberikan arahan terkait kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan data

Kementerian Keuangan;

4. Memberikan arahan kepada Tim Pengelola.

B. Tim Pengelola

1. Merumuskan, menetapkan, mengeskalasi, memonitoring, dan

mengharmonisasi kegiatan program RBTK Tahun 2021;

2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring

aktif dalam implementasi program RBTK 2021 yang dilaksanakan oleh

seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Melaksanakan manajemen perubahan dengan melakukan identifikasi

hambatan dan ancaman, serta mengelola dan mensinergikan upaya

dalam rangka mengatasi hambatan dan ancaman yang berkenaan

dengan pelaksanaan program RBTK;

4. Mengelola keterlibatan stakeholders internal dan eksternal dalam

mendukung proses perubahan struktur organisasi, bisnis proses, layanan

publik, dan implementasi program RBTK Tahun 2021;

5. Mengoordinasikan kegiatan penatalayanan data tingkat Kementerian

Keuangan;

71




6. Menetapkan standardisasi penyiapan data (data preparation) yang

terdiri atas menjaga konsistensi data dan mereduksi data ekstrim (data

cleansing) serta penggabungan sumber data multiple (data integration)

dan standardisasi pemanfaatan data;

7. Mengeskalasi rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kegiatan

meneliti dan memeriksa data mentah untuk mendapatkan kesimpulan

yang akurat berdasarkan data yang telah dikumpulkan (data analytics)

dan hasil evaluasi data analytics; dan

8. Menyusun laporan konsolidasi pelaksanaan Program Reformasi

Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan dan menyampaikan kemajuan

perkembangan informasi terkini kepada Tim Pengarah dan pemangku

kepentingan lainnya.

Anggota Tim Pengarah dan Tim Pengelola sesuai dengan KMK Nomor

601/KMK.01/2020 adalah:

A. Tim Pengarah:

Ketua

MENTERI KEUANGAN

Wakil Ketua

WAKIL MENTERI KEUANGAN

Anggota

Seluruh Pejabat Eselon I

B. Tim Pengelola:

Ketua Tim Pengelola

Sekretaris Jenderal (Heru Pambudi)

Ketua Pelaksana Harian I

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang OBTI (Sudarto)

Ketua Pelaksana Harian II

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang

Penerimaan Negara (Oza Olavia)

72



Tugas CCMO I:

• Merumuskan strategi manajemen perubahan RBTK

• Mengoordinasikan, memantau, analisis implementasi IS

RBTK

• Mengoordinasikan pengelolaan SMV

Tugas CCMO II:

• Merumuskan strategi manajemen perubahan RBTK

• Mengoordinasikan, memantau, analisis implementasi IS

RBTK

• Mengoordinasikan penguatan budaya Kemenkeu

Tugas CRO:

• Merumuskan kebijakan

pelaporan, analisis dan

evaluasi kinerja serta solusi

permasalahan implementasi IS

RBTK

• Mengoordinasikan, memantau,

analisis implementasi IS RBTK

• Mengoordinasikan pelaporan

reformasi birokrasi

73




Gambar 2.1 Susunan Keanggotaan Tim CTO

Tugas CDTO:

• Merumuskan kebijakan dan

mengoordinasikan pelaksanaan

transformasi digital

• Mengoordinasikan, memantau,

analisis implementasi IS RBTK

Tugas CDMO:

Mengoordinasikan penyusunan program prioritas,

standardisasi, dan evaluasi pengelolaan dan

pemanfaatan data

74



Dalam mengelola implementasi IS RBTK, Tim Pengelola didukung oleh

tim PMO (Project Management Office) masing-masing unit eselon I Kementerian

Keuangan. Ketua Tim PMO masing-masing unit eselon I tahun 2021 adalah:

1. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal, Dini

Kusumawati, selaku Ketua PMO Setjen;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Mariatul Aini, selaku Ketua PMO

DJA;

3. Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP, Imam Arifin, selaku Ketua PMO

DJP;

4. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC, Sugeng

Apriyanto, selaku Ketua PMO DJBC;

5. Direktur Sistem Perbendaharaan DJPB, Agung Yulianta, selaku Ketua

PMO DJPb;

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Dedi Syarif Usman,

selaku Ketua PMO DJKN;

7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Iyan

Rubiyanto, selaku Ketua PMO DJPPR;

8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Hary Z. Soeratin,

selaku Ketua PMO DJPK;

9. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Bambang Karuliawasto, selaku Ketua

PMO Itjen;

10. Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal, Ayu Sukorini, selaku Ketua PMO BKF;

11. Sekretaris BPPK, Iqbal Islami, selaku Ketua PMO BPPK;

12. Sekretaris Lembaga National Single WIndow, M. Lukman, selaku Ketua

PMO LNSW.

75




77

78

IIIIII Perjalanan RBTK Pengelola RBTKPengelolaan 26 IS RBTK 2021


Adanya pandemi Covid-19 telah banyak mengubah sistem kinerja pada

seluruh sektor. Penggunaan teknologi, sebagai contoh, menjadi sebuah inovasi

yang dilaksanakan organisasi dan sektor bisnis untuk mendukung kelancaran

aktivitas operasional dalam rangka beradaptasi dengan situasi pandemi. Tak

terkecuali pada stakeholder pemerintah, pandemi yang tengah berlangsung

mendorong akselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian

Keuangan. Transformasi digital ini merupakan agenda Kementerian Keuangan

yang telah dilaksanakan secara masif sejak tahun 2019 dalam kerangka IS RBTK

untuk mewujudkan visi “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan

Perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

untuk mendukung Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Pada tahun 2021 sendiri, Kementerian Keuangan masih terus berupaya

untuk mengembangkan kelanjutan fase transformasi digital, dengan tambahan

titik fokus untuk mewujudkan Data Driven Organization. Sebagai wujud komitmen

Kementerian Keuangan pada transformasi digital, Leaders’ Offsite Meeting (LOM)

pada tanggal 4 Desember 2020 telah berhasil menetapkan 26 (dua puluh enam)

Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

dan Data Analisis (IS RBTK/DA) untuk tahun 2021, yang terdiri dari 21 Inisiatif

Strategis atas Program RBTK dan 5 Inisiatif Strategis atas Data Analytics sesuai

dengan lima tema besar yang diampu (Tema Sentral, Fiskal, Penerimaan,

Belanja, dan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan).

Implementasi IS RBTK pada tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.01/2021 tentang Implementasi Inisiatif

Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 414/KMK.01/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 81/KMK.01/2021 tentang Implementasi Inisiatif

Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Kementerian Keuangan. Pedoman implementasi IS RBTK tahun 2021 ditetapkan

dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-59/SJ/2021 tentang Tata

Kelola Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah

dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-124/SJ/2021 tentang

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-59/SJ/2021 tentang

Tata Kelola Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

79




Adapun 26 IS RBTK/DA 2021 yang dimaksud dapat diuraikan dalam

penjabaran berikut.

1. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan: New Way of Working;

2. Optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan untuk

Mewujudkan Single Source of Truth Data Kementerian Keuangan;

3. Layanan Digital Kementerian Keuangan;

4. Implementasi Office Automation dalam Rangka Membangun Digital

Workplace;


Keuangan;

6. Modern e-learning Sebagai Alat Utama dalam Pengembangan SDM;

7. Optimalisasi Emerging Technologies dalam Kegiatan Pengawasan

Inspektorat Jenderal;

8. Pengembangan Enterprise Architecture Kementerian Keuangan;

9. Evaluasi Insentif Fiskal;

10. Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (Unified Revenue Account

Management);


12. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration

System);

13. Pengembangan National Logistic Ecosystem;


15. Optimalisasi Kebijakan Penganggaran terkait Pengelolaan Program

Pensiun;

16. Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara;

17. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital

(Shared Service dan Government Platform);

18. Harmonisasi Belanja APBN dengan Belanja APBD Untuk Mendukung

Peningkatan Kualitas Keuangan Nasional;


Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Negara;

20. Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Keuangan Negara–Tema

Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan;

21. Sustainable Development Goals Bond;

22. Data Analytics Tema Sentral (Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile,

Efektif, dan Efisien);

23. Data Analytics Tema Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan;

24. Data Analytics Tema Penerimaan Negara yang Optimal;

80



25. Data Analytics Tema Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas;

26. Data Analytics Tema Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan

Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan

Risiko yang Terkendali

Gambar 3.1 Building Block IS RBTK 2021

Gambar 3.2 Daftar 26 Project Data Analytics 2021

81




A. RINCIAN IS RBTK 2021


Thinking of Working

IS ini bertujuan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif, berbasis

digital, berintegritas, serta menciptakan adaptasi pola kerja baru guna

meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan. Hal yang

melatarbelakangi dilaksanakannya IS ini antara lain:

a. Masih perlunya dorongan untuk perubahan mindset, pola kerja, dan

semangat dalam pelaksanaan tugas dalam menghadapi transformasi

digital dan tren perubahan mekanisme kerja.

b. Mendukung efisiensi birokrasi.

c. Era revolusi industri 4.0 serta momentum pandemi Covid19 perlu direspon

dengan akselerasi pelaksanaan transformasi digital menuju new normal dan

perubahan signifikan di Kemenkeu dalam rangka menciptakan budaya baru

Kemenkeu.

Berbagai terobosan dari IS ini antara lain:

a. Budaya Kemenkeu mendorong penguatan nilai – nilai Kemenkeu.

b. Menetapkan collaborative working space sebagai alternatif bentuk ruang

kerja yang lebih nyaman bagi pegawai dan menghilangkan silo baik secara

vertikal maupun horizontal.

c. Menetapkan kebijakan terkait flexible working arrangements termasuk

remote working untuk mendorong work life balance dan produktivitas kerja.

d. Membangun green office yang mendukung efisiensi dan environment

friendly (paperless dan energy saving).

IS ini dilaksanakan pada periode 2019 s.d 2021. Adapun yang menjadi

Initiative Champion adalah Sekretaris Jenderal, dan Initiative Owner adalah

seluruh Pejabat Eselon I. Output yang diharapkan dicapai pada akhir periode

project adalah Implementasi Flexible Working Arrangement (FWA) melalui

penerapan Flexible Working Space (FWS) dan Flexible Working Hour (FWH) pada

kondisi new normal. Adapun outcomes yang diharapkan antara lain:

a. Produktivitas organisasi melampaui target melalui kesadaran pola kerja

produktif.

b. Terbentuknya budaya pola kerja baru.

82




untuk mewujudkan Single Source of Truth Data Kemenkeu

IS ini bertujuan untuk Pemanfaatan Sistem Layanan Data Kementerian

Keuangan (SLDK) untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai data

driven organization. Hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya IS ini antara lain:

a. Adanya grand design SLDK sebagai panduan dalam pengelolaan kumpulan

data Kemenkeu sehingga terintegrasi secara bertahap dan

berkesinambungan untuk mewujudkan single source truth data Kemenkeu.

b. Adanya kebutuhan peningkatan kapabilitas SDM pengelola dan pengolah

data, penyempurnaan tata kelola data, dan pengembangan SLDK 2.0.

c. Adanya kebutuhan katalog data Kemenkeu yang berisikan seluruh data di

lingkungan Kemenkeu, termasuk informasi pemilik serta penanggung jawab

data.

Berbagai terobosan dari IS ini adalah:

a. Penguatan kebijakan tata kelola data, standar, proses, kontrol, peraturan,

dan kepatuhan dalam mendukung Perpres Nomor 39/2019 tentang Satu

Data Indonesia, dan sebagai dasar hukum untuk praktik data yang baik di

Kemenkeu.

b. Peningkatan kemampuan SLDK untuk mendukung "program Satu Data",

dengan penyediaan environment dan pengembangan portal SLDK.

c. Peningkatan kapabilitas SDM pengelola dan pengolah data.


Initiative Champion adalah Sekretaris Jenderal, dan Initiative Owner adalah SA

OBTI selaku CIO. Output yang diharapkan dicapai pada akhir periode project

adalah:

a. Tata kelola data yang baik di lingkungan Kemenkeu.

b. Peningkatan kapabilitas SDM pengelola dan pengolah data.

c. Tersedianya portal SLDK.

Adapun outcomes yang diharapkan antara lain:

a. Peningkatan kualitas data berdasarkan data akurasi, kelengkapan, dan

ketepatan waktu data pada tahun 2021 (sesuai kamus data).

b. Pemanfaatan SLDK untuk mendukung data analytics Kemenkeu tahun

2021.

c. Penggunaan SLDK sebagai pendukung pengambilan keputusan Tahun 2021.

d. Terwujudnya data driven organization Kemenkeu Tahun 2021.

83




3. IS #3 Layanan Digital Kemenkeu (LDK)

IS ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien,

dan handal melalui portal layanan digital Kementerian Keuangan sehingga dapat

meningkatkan kepuasan dan kepercayaan stakeholder. Hal yang


a. Proses bisnis layanan Kemenkeu masih tersebar di berbagai sistem UE I

b. Belum optimalnya saluran informasi kepada stakeholder.

c. Potensi untuk mewujudkan e-government yang lebih baik khususnya di

Kemenkeu.

Berbagai terobosan dari IS ini adalah

a. Harmonisasi layanan dari tiap UE I, yang mencakup: Government to

Citizen, Government to Business, Government to Employee, dan

Government to Government.

b. Penyusunan layanan digital Kemenkeu.

c. Implementasi portal Layanan Digital terintegrasi yang mengedepankan

user centric approach.

d. Implementasi omnichannel terintegrasi.



Sekretaris Jenderal. Output yang diharapkan dicapai pada akhir periode

project adalah portal layanan digital Kemenkeu dan contact center Kemenkeu

terintegrasi. Adapun outcomes yang diharapkan antara lain:

a. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan digital Kemenkeu

di tahun 2024 (dibandingkan tahun 2023).

b. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan stakeholder.

c. Tersedianya SLA layanan digital Kemenkeu di tahun 2021

d. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kemenkeu

secara keseluruhan.

e. Penyederhanaan bisnis proses layanan Kemenkeu.


Workplace (e-Kemenkeu)

IS ini bertujuan untuk mewujudkan proses bisnis dan layanan yang efisien

dari sisi biaya, mutu, dan waktu. Hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya IS

ini antara lain:

a. Saat ini terdapat beberapa aplikasi yang mendukung fungsi e-Office

(termasuk Nadine 2.0) di beberapa UE I dan telah terimplementasi.

84



b. Belum terdapat Office Automation yang terintegrasi termasuk collaborative

environment dan folder sharing.

c. Digital culture seperti video conference, collaborative workplace, dan less

paper belum optimal dan menyeluruh.



Sekretaris Jenderal. Output yang diharapkan dicapai pada akhir periode project

adalah Implementasi aplikasi e-Kemenkeu di seluruh Unit Eselon I beserta

regulasi pendukungnya. Adapun outcomes yang diharapkan antara lain:

a. Peningkatan efektifitas bekerja diukur dengan pengurangan norma waktu

penyelesaian produk organisasi sesuai probis dalam e-Kemenkeu.

b. Peningkatan efisiensi diukur dengan berkurangnya biaya operasional terkait

seperti ATK, perjalanan dinas, kurir, dll sebesar 30% pada 2022.

c. Peningkatan kepuasan pengguna e-Kemenkeu 15% di 2022.

[Baseline T-1 implementasi salah satu modul e-Kemenkeu]


Kementerian Keuangan

IS ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang

mengadopsi Flatter dan Boundaryless Organization serta Adaptive dan Tech Savvy

Human Resources. Hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya IS ini antara lain:

a. Perkembangan teknologi informasi memaksa Kemenkeu untuk menjadi

organisasi yang adaptif dan efisien.

b. Proses birokrasi yang panjang dan memiliki banyak touch points dalam

proses bisnisnya.

c. Proses bisnis UE I banyak yang masih bersinggungan sehingga perlu

adanya alignment fungsi antar UE I.

d. Adanya potensi peningkatan koordinasi lintas UE I dalam pengelolaan SMV.

e. Tren kenaikan hasil perhitungan ABK tahun 2014 s.d. 2018 sebesar 3% per

tahun, potensi jabatan yang hilang sebagai implikasi revolusi industri 4.0,

dan anggaran belanja pegawai yang saat ini sudah mencapai 45% dari total

pagu belanja Kemenkeu.


a. Pengendalian growth SDM baru secara bertahap, meliputi: (1)

pengurangan growth pegawai s.d. 2023, (2) zero/minus-growth pegawai

mulai tahun 2020.

85




b. Integrasi fungsi-fungsi Kementerian Keuangan yang berdampak pada

efisiensi dan simplifikasi proses bisnis.

c. Koordinasi pengelolaan Special Mission Vehicle (SMV) lintas UE I melalui

komite SMV sebagai bridging tools pengelolaan fiskal Menkeu.



Sekretaris Jenderal. Output yang diharapkan dicapai pada akhir periode project

antara lain:

a. Transformasi fungsi: (1) pengelolaan kas dan pengelolaan utang antara

DJPB dan DJPPR; (2) alokasi dan pengawasan ke daerah antara DJA, DJPK,

dan DJPB; (3) Fungsi LNSW; (4) Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK; (5)

Peningkatan peran/kontribusi SMV terhadap proyek strategis nasional.

b. Jumlah SDM Kemenkeu yang efisien dan terkendali (zero/minus growth).

c. Indeks Kepuasan pegawai atas pengelolaan organisasi dan SDM (melalui

survei) – 2024.

d. Indeks engagement pegawai (melalui survei) – 2021.

Adapun outcomes yang diharapkan adalah Kemenkeu yang semakin efisien,

efektif, produktif, dan berbasis digital.

6. IS #6 Modern e-learning Sebagai Alat Utama dalam Pengembangan

Sumber Daya Manusia

IS ini bertujuan untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang

kompetitif melalui proses pembelajaran yang efisien, relevan, aplikatif,

berdampak nyata (impactful), dan mudah diakses. Hal yang melatarbelakangi

dilaksanakannya IS ini antara lain:

a. Pelaksanaan e-learning saat ini dilaksanakan melalui Kemenkeu Learning

Center (KLC) dengan komposisinya sebesar 15% dari total proporsi

pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK.

b. Sistem pembelajaran online belum terbangun dengan baik.

c. Pelaksanaan training tatap muka berpotensi mengganggu ritme

pelaksanaan pekerjaan rutin.

d. Repository pengetahuan dalam KLC masih rendah dan belum optimal

(belum memadai untuk menggantikan metode pembelajaran klasikal).

e. Tingginya biaya pembelajaran klasikal dan perjalanan dinas.

f. Kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi/penetrasi/penyebaran

pengetahuan dan kemudahan untuk mengakses kembali pengetahuan.

g. Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) belum terintegrasi dengan HRIS.

h. Jumlah pegawai yang diajukan pada AKP kurang dari 80% dari jumlah

pegawai.

86




a. Penguatan fungsi Learning and Knowledge Management System (LKMS)

Kemenkeu dan integrase LKMS yang tersebar pada UE I ke KLC.

b. Penggunaan omnichannel dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan

user experience.

c. Peningkatan konten digital baik secara kuantitas maupun kualitas.

d. Implementasi change management yang komprehensif untuk mendukung

budaya pembelajaran modern.

e. Penggunaan Kemenkeu Leadership Development Program (KLDP) sebagai

salah satu dasar dalam merencanakan pengembangan SDM.


Initiative Champion adalah Kepala BPPK, dan Initiative Owner adalah Kepala

BPPK. Output yang diharapkan dicapai pada akhir periode project adalah:

a. Penghematan biaya penyelenggaraan dan anggaran perjalanan dinas

pelatihan sebesar 70%.

b. Platform pembelajaran digital yang semakin accessible.

c. Integrasi AKP Jabatan dan Individual dengan HRIS/e-performance.


a. Perubahan budaya belajar pegawai yang semakin mandiri dan mengarah

pada digital learning.

b. Pemenuhan gap kompetensi individu.

7. IS #7 Emerging Technology Dalam Pengawasan (ET Pengawasan)

IS ini bertujuan untuk mewujudkan data-driven organization melalui

penyampaian informasi kondisi Government Risk and Control (GRC) secara real-

time berdasarkan hasil pengawasan berbasis pemanfaatan emerging

technologies. Hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya IS ini antara lain:

a. Tantangan peningkatan jumlah, kecepatan, kejelasan, dan variasi (4Vs of

data) sebagai implikasi digitalisasi proses bisnis internal Kemenkeu maupun

mitra eksternal Kemenkeu sebagai peluang sekaligus tantangan dalam

mewujudkan Kemenkeu sebagai data-driven organization dalam mendukung

kebijakan strategis maupun keputusan operasional.

b. Belum terimplementasikannya emerging technologies untuk memfasilitasi

peran Itjen dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan peran Kemenkeu.


a. Penerapan Data Analytics dalam kegiatan pengawasan Itjen dengan

87




melibatkan Unit Eselon I.

b. Optimalisasi teknik dan metode berbasis emerging technologies (ET) lainnya

dalam analisis dan pengujian data.

c. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi Kemenkeu.


Initiative Champion adalah Inspektur Jenderal, dan Initiative Owner adalah

Inspektur Jenderal. Output yang diharapkan dicapai pada akhir periode project

antara lain:

a. Enam project CACM (2021).

b. Enam project CACM (2022).

c. Satu kajian pemanfaatan ET lainnya untuk kegiatan pengawasan (2022).

d. Tiga project pemanfaatan ET berupa analisis prediktif dan/atau

pemanfaatan ET lainnya untuk menunjang kegiatan pengawasan (2023).

Adapun outcomes yang diharapkan adalah hasil pengawasan intern yang

memberi nilai tambah baik insight maupun foresight melalui kegiatan tepat

waktu dan komprehensif (pada area proses bisnis yang menjadi obyek project).

8. IS #8 Enterprise Architecture Kementerian Keuangan (EA Kemenkeu)

IS ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan Enterprise Architecture (EA)

dalam mengorkestrasi transformasi Kementerian Keuangan sebagai organisasi

digital yang agile, adaptif, dan berfokus pada nilai tambah. Hal yang


a. Belum meratanya kapasitas serta peran optimal dari tim arsitek masing-

masing Eselon I Kemenkeu.

b. Pendekatan Enterprise Architecture belum dimanfaatkan optimal dalam

mendukung transisi transformasi digital Kemenkeu yang kompleks.

c. Partisipasi dan bentuk peran aktif para pihak dalam Enterprise Architecture

belum didukung dengan operasionalisasi tata kelola EA Kemenkeu yang

terpadu dan konsisten.

d. Belum ada pengukuran atas kematangan pengelolaan EA Kemenkeu serta

realisasi obyektif atas arsitektur yang dirancang dengan implementasinya

(deliverables management).


a. Terbentuknya tim arsitek melalui mekanisme rekrutmen yang selektif.

b. Pelibatan pimpinan tinggi Kemenkeu dalam proses pengelolaan EA.

c. Pelaksanaan secara berkala EA Maturity Assessment untuk mengukur level

kematangan pengelolaan EA Kemenkeu.

88



d. Pelaksanaan secara berkala Architecture Compliance Review untuk

mengukur level kepatuhan pengembangan dan implementasi dengan

obyektif dan arsitektur yang dirancang, serta kesesuaian arsitektur dengan

standar arsitektur yang telah ditentukan.

e. Terbangunnya peran/fungsi konsultatif EA dalam proses implementasi

transformasi digital.


Initiative Champion adalah Sekretaris Jenderal, Initiative Owner adalah Sekretaris

Jenderal. Output yang diharapkan dicapai pada akhir periode project adalah

operasionalisasi Tim EA Kemenkeu sesuai pedoman Tata Kelola EA Kemenkeu

yang komprehensif. Adapun outcomes yang diharapkan antara lain:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan EA Kemenkeu berdasarkan pengukuran

level maturitas yang dilakukan pada tahun 2022.

b. Peningkatan kapabilitas dan peran tim arsitek pada proses perencanaan,

perancangan, pengembangan, dan evaluasi program transformasi digital di

Kemenkeu.

c. Peningkatan kualitas artefak pada repository sehingga dapat dimanfaatkan

lebih lanjut seperti analisis continuous improvement.

9. IS #9 Evaluasi Insentif Fiskal

IS ini bertujuan untuk peningkatan efektivitas insentif fiskal bagi

perekonomian melalui penyediaan data monitoring dan analisis evaluasi insentif

fiskal. Hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya IS ini antara lain:

a. Banyaknya insentif fiskal yang telah disediakan oleh pemerintah dan telah

dipublikasikannya laporan belanja perpajakan.

b. Tax ratio menunjukkan tren yang menurun sehingga upaya perbaikan perlu

dilaksanakan dari berbagai sisi.

c. Evaluasi insentif fiskal, baik dalam aspek kebijakan maupun tata kelola,

perlu untuk dilakukan secara sistematis dan komprehensif dan perlu

didokumentasikan dengan baik.

d. Instrumen pengawasan dan monitoring evaluasi insentif fiskal perlu

dioptimalkan sebagai bahan pendukung untuk pengambilan keputusan oleh

pimpinan.


a. Peningkatan kualitas evaluasi terkait pemberian insentif fiskal, termasuk

dampaknya.

b. Perbaikan tata kelola insentif fiskal.

c. Penyediaan dashboard insentif fiskal.

89




d. Mendorong integrasi data untuk kebutuhan evaluasi insentif fiskal.

e. Peningkatan kualitas monitoring/pengawasan atas insentif fiskal yang telah

diberikan.


Initiative Champion adalah Sekretaris Jenderal, Initiative Owner adalah Sekretaris

Jenderal. Output yang diharapkan dicapai pada akhir periode project antara lain:

a. Evaluasi insentif fiskal yang komprehensif dan terdokumentasi dengan baik.

b. Rekomendasi perbaikan regulasi atau prosedur terkait pengelolaan insentif

fiskal.

c. Adanya payung hukum dan sistem (dashboard) monitoring insentif fiskal

yang valid dan handal.


a. Belanja perpajakan tepat sasaran sesuai indikator yang diakui.

b. Peningkatan tax ratio dalam jangka panjang.

c. Peningkatan kepatuhan perpajakan.


Management)

IS ini bertujuan untuk terintegrasinya informasi database penerimaan pajak,

bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, serta profil risiko Wajib

Pajak/Pengguna Jasa/Wajib Bayar. Hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya

IS ini antara lain:

a. Masih belum terintegrasinya database penerimaan untuk keperluan internal

Kemenkeu.

b. Masih terdapat beberapa sistem yang berbeda untuk mengetahui profil

Wajib Pajak yaitu CRM (profil Wajib Pajak) dan SKPJ (profil Pengguna

Jasa).

c. Masih belum tersedianya sebuah platform tunggal yang menyediakan

informasi dan profil risiko WP/Pengguna Jasa/Wajib Bayar secara

komprehensif.


a. Integrasi informasi DJP, DJBC, dan DJA (PNBP SDA-KND) dalam Single

Stakeholder Information (SSI) untuk layanan perpajakan dan PNBP.

b. Pembangunan dan pemanfaatan Single Stakeholder Profile dalam

pelaksanaan manajemen risiko, pelayanan perpajakan dan PNBP.

c. Pembentukan user interface SSP URAM untuk pimpinan.

d. Jaminan pengaliran data yang valid dan realtime dari DJP, DJBC, dan DJA

melalui SLDK.

90




Initiative Champion adalah Menteri dan Wakil Menteri Keuangan, Initiative Owner

adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur

Jenderal Anggaran. Output yang diharapkan dicapai pada akhir periode project

antara lain:

a. Terciptanya harmonisasi dan sinergi tata kelola terkait pelayanan serta

pengawasan di bidang penerimaan perpajakan dan PNBP.

b. Terintegrasinya proses bisnis pengawasan bersama atas komoditas SDA,

barang modal hulu migas, layanan K/L dsb.

c. Menurunnya persentase piutang macet yang meliputi pajak, bea, dan cukai.

d. Realisasi cost recovery tidak melebihi dari yang ditargetkan.

e. Meningkatnya kepatuhan perpajakan dan pelaporan informasi keuangan

daerah dari bendahara Pemda.

f. Kemenkeu akan memiliki data & informasi yang lebih komprehensif dan

terintegrasi atas harmonisasi dan sinergi tata kelola penerimaan perpajakan

dan PNBP.


a. Peningkatan tata kelola penerimaan negara dalam rangka mendukung

peningkatan tax ratio & mengurangi kebocoran penerimaan negara.

b. Peningkatan tata kelola pemberian insentif fiskal.

c. Meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak, Wajib Bayar, & Pengguna

Jasa Kepabeanan & Cukai

11. IS #11 Joint Program Optimalisasi Penerimaan

IS ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui

perbaikan proses bisnis dan penegakan hukum di bidang pajak, kepabeanan

cukai, dan PNBP. Hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya IS ini antara lain:

a. Optimalisasi penerimaan menjadi kunci utama pemenuhan sumber

anggaran dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional.

b. Terdapat irisan proses bisnis dan informasi antara UE I Kemenkeu yang

dapat disinergikan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan

terkait penerimaan negara.

c. Potensi peningkatan negara dan PNBP melalui sinergi antara UE I

Kemenkeu – Kementerian/Lembaga (K/L) – pemerintah daerah (Pemda) -

Pihak Lain.

d. Potensi peningkatan penerimaan perpajakan atas belanja pemerintah:

1) Kepatuhan perpajakan Bendahara belum optimal;

2) Data keuangan pemerintah pusat dan Daerah belum terintegrasi.

91





a. Kolaborasi dan compatibility business process antar unit melalui scaling up

program sinergi DJP-DJBC, menjadi sinergi antar UE I Kemenkeu

(penerimaan perpajakan, cukai, PNBP, dan pajak belanja pemerintah pusat

dan Daerah), mencakup joint analysis-joint audit-joint collection-joint

investigation-joint intelligence-joint proses bisnis-secondment

b. Sinergi data, pemanfaatan data analytics, dan pengawasan bersama antara

UE I Kemenkeu-K/L-Pemda-Pihak Lain terhadap WP/Pengguna Jasa/Wajib

Bayar untuk optimalisasi penerimaan negara.

c. Integrated Analysis System di Kemenkeu.


Initiative Champion adalah Wakil Menteri Keuangan, Initiative Owner adalah Dirjen

Pajak, Dirjen BC, Dirjen Anggaran, Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Output yang

diharapkan dicapai pada akhir periode project antara lain:

a. Terciptanya harmonisasi dan sinergi tata kelola terkait pelayanan serta

pengawasan di bidang penerimaan perpajakan dan PNBP.

b. Terintegrasinya proses bisnis pengawasan bersama atas komoditas SDA,

barang modal hulu migas, layanan K/L dsb.

c. Menurunnya persentase piutang macet yang meliputi pajak, bea, dan cukai.

d. Realisasi cost recovery tidak melebihi dari yang ditargetkan.

e. Meningkatnya kepatuhan perpajakan dan pelaporan informasi keuangan

daerah dari bendahara Pemda.

f. Kemenkeu akan memiliki data & informasi yang lebih komprehensif dan

terintegrasi atas harmonisasi dan sinergi tata kelola penerimaan perpajakan

dan PNBP.


a. Peningkatan tata kelola penerimaan negara dalam rangka mendukung

peningkatan tax ratio & mengurangi kebocoran penerimaan negara.

b. Peningkatan tata kelola pemberian insentif fiskal.

c. Meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak, Wajib Bayar, & Pengguna

Jasa Kepabeanan & Cukai


Administration System)

IS ini bertujuan untuk menyediakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal

Pajak dengan platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti

administrasi perpajakan (Core Tax Administration System) yang terintegrasi, dan

memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara. Hal yang


92



a. Pesatnya kemajuan teknologi menyebabkan tingginya ekspektasi Wajib

Pajak terhadap penyediaan layanan perpajakan berbasis teknologi.

b. Ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap sistem informasi dengan

teknologi terbaru, terintegrasi, mencakup seluruh proses bisnis inti

administrasi perpajakan, mempermudah pelaksanaan pekerjaan (decision

support system), andal, dan memiliki interoperabilitas dengan sistem

penerimaan negara.

c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Direktorat Jenderal

Pajak belum berfokus kepada pengembangan Sistem Inti Administrasi

Perpajakan (core tax administration system).

Terobosan dari IS ini adalah Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

(Core Tax Administration System) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas

dengan sistem penerimaan negara. IS ini dilaksanakan pada periode 2019 s.d

2023. Adapun yang menjadi Initiative Champion adalah Wakil Menteri Keuangan,

Initiative Owner adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

Direktur Jenderal Anggaran. Output yang diharapkan dicapai pada akhir periode

project adalah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan platform

teknologi baru yang handal dan terintegrasi dengan proses bisnis inti

administrasi perpajakan, serta memiliki interoperabilitas dengan sistem

penerimaan negara. Adapun outcomes yang diharapkan antara lain:

a. Proses bisnis inti administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan

akuntabel.

b. Mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara bertahap.

c. Mendukung peningkatan tax ratio secara bertahap.

13. IS #13 Pengembangan National Logistic Ecosystem

IS ini bertujuan untuk membangun ekosistem logistik nasional guna

memperbaiki performa logistik Indonesia dan membantu kebutuhan entitas

bisnis logistik yang transparan, cepat, serta berbiaya rendah. Hal yang


a. Kinerja logistik Indonesia masih berada di peringkat 5 (lingkup ASEAN).

b. Tingkat kemudahan berusaha (EODB) khususnya pada indikator Trading

Across Border (TAB) belum ada peningkatan signifikan dalam 2 tahun

terakhir.

c. Biaya logistik Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 23,5% dari GDP

(2016/2017).

d. Proses perizinan impor ekspor masih membebani pelaku usaha.

93





a. Pengembangan Sistem NLE untuk mengolaborasi platform logistics

berbasis ekosistem.

b. Penyusunan Transformasi Probis Logistik, misal dengan SSm untuk

mengurangi redudansi.

c. Penyusunan regulasi dan aturan terkait NLE.

d. Pendekatan intensif dan strakom yang tepat.

e. Pembentukan tim kerja lintas sektor (K/L dan private)


Initiative Champion adalah Menteri Keuangan, Initiative Owner adalah Direktur

Jenderal Bea dan Cukai, Kepala LNSW. Output yang diharapkan dicapai pada

akhir periode project antara lain:

a. Terhubungnya seluruh siklus logistik nasional (Pelayaran, Kepelabuhanan,

Trucking, Warehousing, dan pembayaran) melalui kolaborasi platform-

platform pemerintah dan swasta.

b. Terciptanya sistem dan tata ruang kepelabuhanan yang mendorong

efisiensi proses bisnis logistik di Pelabuhan.

c. Terciptanya kemudahan akses ke sistem pemerintah melalui:

1) Tersedianya sistem SSm (Single Submission) Pengangkutan, sistem

SSm Perizinan.

2) Tersedianya sistem SSm Pabean-Karantina dan berjalannya probis

pemeriksaan bersama pabean-karantina.

3) Tersedianya API SSm di NLE yang dapat dimanfaatkan oleh platform

logistics.


a. Terciptanya transparansi sistem logistik dengan bergabungnya platform

pembayaran dengan NLE.

b. Peningkatan kemudahan akses layanan logistik oleh pengguna jasa.

c. Peningkatan kepuasan pengguna jasa layanan logistic.

d. Peningkatan peringkat EODB di Indonesia.

14. IS #14 Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran

IS ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi perencanaan

dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Hal yang


a. Masih terdapat siklus perencanaan dan penganggaran APBN yang

dilakukan secara manual, tidak efisien, dan tidak terintegrasi.

b. Terdapat beberapa aplikasi dalam proses pengelolaan keuangan negara

(KRISNA, RKA KL, SPAN Custom Web, SAKTI, Satu DJA).

94



c. PP Nomor 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional, pasal 34.


a. Restrukturisasi 12 program menjadi 5 program di Kemenkeu dan di K/L dan

belanja TKDD untuk menajamkan fokus program yang lebih koheren antar

UE I dengan impact yang masif.

b. Integrasi antara perencanaan dan sistem anggaran untuk memastikan data

dari sistem penganggaran memberikan umpan balik ke sistem perencanaan

dan sebaliknya.

c. Memperkuat SAKTI sebagai sistem anggaran tunggal di Kemenkeu.

d. Perampingan aplikasi untuk pemantauan realisasi anggaran.

e. Reformasi proses anggaran melalui pembentukan program tata kelola COA

dan kementerian lintas lini dalam rangka meningkatkan proses peninjauan

belanja.


Initiative Champion adalah Menteri dan Wakil Menteri Keuangan, Initiative Owner

adalah Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Kepala BKF. Output yang diharapkan

dicapai pada akhir periode project adalah aplikasi perencanaan dan

penganggaran yang terintegrasi. Adapun outcomes yang diharapkan antara lain:

a. Deviasi rumusan kinerja antara perencanaan dan penganggaran dengan

gap kurang dari 5% tahun 2023.

b. Pengurangan jumlah program secara nasional dengan rumusan

nomenklatur yang lebih mencerminkan outcome yang dihasilkan (tidak

berbasis struktur unit organisasi).

c. Meningkatkan pencapaian kinerja aspek manfaat K/L sebesar 10%

dalam mendukung program prioritas nasional pada tahun 2023

(dibanding sebelum implementasi redesain/2020).

15. IS #15 Optimalisasi Kebijakan Penganggaran Terkait Pengelolaan Program

Pensiun

IS ini bertujuan untuk program pensiun dan THT yang lebih efektif dan

efisien. Hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya IS ini antara lain:

a. Potensi beban APBN yang tinggi dari skema pensiun yang existing (pay as

you go):

1) Adanya keterbatasan anggaran.

2) Data menunjukkan belanja pensiun semakin meningkat dari tahun ke

tahun.

95




3) Pengelolaan iuran pensiun belum optimal.

b. Berdasarkan perhitungan dari PT ASABRI masih terdapat potensi unfunded

THT yang perlu dikaji lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

c. UU ASN mengindikasikan perlunya reformasi di bidang pengelolaan

program pensiun PNS.

d. Amanat UU 12 Tahun 1980 yang memberikan ruang adanya overlapping

pemberian pensiun. Beberapa orang mendapatkan pensiun dari jabatan

berbeda.

e. Meningkatnya life expectancy masyarakat Indonesia.


a. Pengelolaan Program Pensiun ASN dengan skema yang mendukung fiscal

sustainability.

b. Adanya kebijakan terkait lembaga pengelola, lembaga pendukung dan

infrastruktur terkait pengelolaan skema pensiun yang baru (lembaga BUMN

di bawah Kementerian Keuangan).

c. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang memayungi program

pensiun PNS yang baru.


Initiative Champion adalah Direktur Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara, Staf Ahli Menkeu bidang Pengeluaran Negara, Initiative Owner

adalah Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Output

yang diharapkan dicapai pada akhir periode project antara lain:

a. Perbaikan dasar hukum pengelolaan program pensiun PNS

b. Perbaikan kelembagaan penyelenggara program pensiun Pegawai Negeri

c. Peningkatan hasil investasi akumulasi iuran pensiun


a. Peningkatan kesejahteraan ASN setelah purna tugas.

b. Sustainability pengelolaan dana pensiun.

16. IS #16 Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara

IS ini bertujuan untuk penguatan pengelolaan aset negara untuk

mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial melalui peningkatan PNBP dan

cost saving. Hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya IS ini antara lain:

a. Kebijakan pemindahan ibukota membutuhkan kebijakan pengelolaan aset.

b. Aplikasi yang ada belum dapat berperan sebagai single source of truth yang

mampu menyajikan informasi up to date terkait aset negara dan mendukung

pengelolaan aset negara secara end to end.

96



c. Belum optimalnya proses pada pengawasan, pengendalian dan

pemanfaatan aset negara.

d. Masih terdapat aset negara yang status kepemilikannya belum jelas.

e. Kurangnya insentif bagi pengguna barang untuk mendorong optimalisasi

dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara

f. Adanya PP 46 yang menetapkan tugas penyusunan neraca SDA

dilakukan oleh BPS dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu (cq. DJKN)

untuk penilaian aset SDA.


a. Percepatan penyusunan portofolio aset negara untuk mendukung

penerapan capital charge mechanism.

b. Penguatan SIMAN agar dapat mengakomodasi pengelolaan aset negara

secara end to end meliputi penyediaan data master aset, perencanaan aset,

persediaan dan revaluasi, underlying aset pada SBSN, dan portofolio aset

negara.

c. Perbaikan tata kelola pengelolaan aset negara dalam lingkup pengawasan,

pengendalian, dan pemanfaatan aset

d. Sentralisasi pengelolaan aset di Kemenkeu sebagai Pengguna Barang.

e. Penguatan standarisasi biaya pemeliharaan aset negara secara nasional.

f. Utilisasi aset Kemenkeu meliputi efektivitas penggunaan ruang kerja dan

komersialisasi ruang untuk meningkatkan PNBP.

g. Penilaian aset sumber daya alam dalam rangka mendukung penyusunan

neraca SDA.

h. Pemberian insentif bagi pengguna barang untuk mendorong optimalisasi

aset.

IS ini dilaksanakan pada periode 2020 s.d 2024. Adapun yang menjadi Initiative

Champion adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Initiative Owner adalah

Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Output yang diharapkan dicapai pada akhir

periode project adalah SIMAN versi 2 yang mendukung penguatan proses bisnis

pengelolaan aset negara. Adapun outcomes yang diharapkan antara lain:

a. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap pengelolaan aset negara

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Meningkatnya manfaat ekonomi dan sosial dari asset.

97




B. CAPAIAN KINERJA IS RBTK 2021

Secara garis besar, implementasi 26 IS RBTK/DA 2021 telah berjalan sesuai

rencana (on-track) dengan capaian sebesar 98,5% dari target 87.5%. Rincian

Implementasi Inisiatif Strategis atas Program RBTK diuraikan dalam penjabaran

sebagai berikut.


Thinking of Working: Capaian 100%

IS The New Way of Working (NWOW) bertujuan untuk mewujudkan budaya

kerja yang adaptif, berbasis digital, dan berintegritas guna meningkatkan

produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan di era digital. Penanggung

jawab IS ini adalah Sekretariat Jenderal yang didukung oleh seluruh UE I. Adapun

capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021 adalah Implementasi

Flexible Working Space di seluruh lingkungan Kemenkeu, termasuk ABW,

Coworking Space, Satellite Office, dan Ruang Kerja Kolaboratif.

Gambar 3.3 Menteri Keuangan Meninjau Aktivitas Pegawai di Ruang Kerja

Kolaboratif dan

Gambar 3.4 Peresmian Ruang Kerja Kolaboratif Kemenkeu oleh Menteri

Keuangan pada tanggal 22 Desember 2021


untuk mewujudkan Single Source of Truth Data Kemenkeu; Capaian 100%

IS SLDK ini bertujuan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai

data driven organization melalui pemanfaatan SLDK. Penanggung jawab IS ini

adalah Sekretariat Jenderal yang didukung oleh Staf Ahli OBTI dan seluruh Unit

Eselon I. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021 adalah:

98



a. Penetapan KMK 269/2021 tentang Tata Kelola Data.

b. Penyediaan environment big data.

c. Penetapan Kep-CIO No. 4/SA-8/2021 tentang Data Referensi di Lingkungan

Kemenkeu.

d. Pelaksanaan Reviu Tata Kelola Data oleh Inspektorat Jenderal.

Gambar 3.5 Halaman Portal SLDK

3. IS #3 Layanan Digital Kemenkeu (LDK); Capaian 99%

IS ini bertujuan untuk menyediakan platform layanan digital yang

terintegrasi (sebagai bagian dari omnichannel platform Kemenkeu) dan berbasis

pada user experience. Penanggung jawab IS ini adalah Sekretariat Jenderal yang

didukung oleh Seluruh Unit Eselon I. Adapun capaian signifikan yang berhasil

diraih pada tahun 2021 adalah:

a. Telah ditetapkan KMK-503/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Layanan

Digital Kementerian Keuangan tanggal 7 Desember 2021;

b. Pengembangan Contact Center Kemenkeu 134 dan DRP Kemenkeu

PRIME; dan

c. Pengembangan Single Identity Login (SIL) Portal LDK.

99




Gambar 3.6 Layanan Kemenkeu Prime 134


Workplace (e-Kemenkeu); Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk mewujudkan proses bisnis dan layanan yang efisien

dari sisi biaya, mutu, dan waktu. Penanggung jawab IS ini adalah Sekretariat

Jenderal yang didukung oleh Seluruh Unit Eselon I. Adapun capaian signifikan

yang berhasil diraih pada tahun 2021 adalah:

a. Telah ditetapkan KMK 487/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Automasi

Perkantoran (OA) Kemenkeu pada tanggal 29 November 2021.

b. Telah diselesaikan proses hosting modul e-Kemenkeu Fase III dan saat ini

telah dapat diakses pada alamat oa.kemenkeu.go.id.

Gambar 3.7 Tampilan Office Automation (e-Kemenkeu) sebagai backbone

Digital Workspace Kemenkeu

100

http://oa.kemenkeu.go.id/




Kementerian Keuangan; Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang

mengadopsi Flatter and Boundaryless Organization serta Adaptive and Tech Savvy

HR. Penanggung jawab IS ini adalah Sekretariat Jenderal dengan dukungan

seluruh UE I. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021

adalah:

a. Perencanaan Pegawai di lingkungan Kemenkeu melalui penyampaian surat

Menteri Keuangan nomor S-246/MK.01/2021 perihal Penyampaian Usul

Formasi CPNS Tahun Anggaran 2021 dan 2022 kepada Menteri PAN-RB dan

Badan Kepegawaian Negara.

b. Penyampaian Kajian Job Shifting kepada Sekretaris Jenderal melalui ND

Karo Organta No. ND-1946/SJ.2/2021 tanggal 17 Desember 2021.

c. Redistribusi SDM melalui alokasi Lulusan PKN STAN Tahun 2021 pada 77

instansi pusat dan daerah.

d. Penetapan PMK 118 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan dan PMK 154 tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai

dampak dari penyetaraan jabatan.

e. Penyusunan Progres Pengembangan HRIS TA 2021 dan Rencana

Pengembangan HRIS TA 2022.

f. Telah ditetapkan KMK Nomor 1198/KM.1/UP.9/2021 dan

1199/KM.1/UP.9/2021 tentang pemindahan 155 pegawai melalui IJV.

g. Pelaksanaan Survei Engagement Pegawai tahun 2021.

Gambar 3.8 Internal Job Vacancy Kemenkeu Memungkinkan Pegawai Pindah

Antara Unit Eselon I Sesuai Minat Pegawai dan Kebutuhan Organisasi

101




6. IS #6 Modern e-learning Sebagai Alat Utama dalam Pengembangan

Sumber Daya Manusia; Capaian 92%

Tujuan inisiatif ini adalah untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang

kompetitif melalui proses pembelajaran yang efisien, relevan, aplikatif,

berdampak nyata (impactful), dan mudah diakses. Penanggung jawab IS ini

adalah BPPK dengan dukungan Sekretariat Jenderal dan seluruh UE I. Adapun

capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021 adalah telah

diselenggarakan 844 program digital, dengan 298.525 peserta sampai dengan

30 November 2021, dari total rencana program tahun 2021 sebanyak 863

program dan 323.332 peserta. Implementasi pembelajaran digital pada tahun

2021 proporsinya sebesar 99,43% dari total pembelajaran di Kementerian

Keuangan. Selain itu, terdapat 90 course open publik pada KLC yang telah

diakses oleh 62.520 orang selama tahun 2021. Realisasi biaya pelatihan s.d. 30

November 2021 sebesar Rp14.509.916.764,00 dari pagu awal tahun 2021

sebesar Rp107.426.243.000,00 sehingga terjadi penghematan biaya

penyelenggaraan pelatihan sebesar 86,49%.

Capaian tersebut dapat terlaksana dengan dukungan berupa

pengembangan modul KMS, KLC Mobile, dan penambahan fitur pada KLC yang

memudahkan pegawai mengakses materi e-learning dari mana saja dan kapan

saja. Selain itu, penerapan gamification dalam pembelajaran (KC Fun Quest)

telah memberikan cara baru dalam belajar melalui media permainan yang sangat

menarik dan berhasil meningkatkan engagement untuk mewujudkan budaya

belajar yang berkelanjutan.

Gambar 3.9 KC Fun Quest sebagai upaya meningkatkan budaya belajar e-learning

102



7. IS #7 Emerging Technology Dalam Pengawasan (ET Pengawasan); Capaian

100%

Tujuan inisiatif ini adalah Mewujudkan data-driven organization melalui

penyampaian informasi kondisi Government Risk and Control (GRC) secara real-

time berdasarkan hasil pengawasan berbasis pemanfaatan emerging

technologies. Penanggung jawab IS ini adalah Inspektorat Jenderal dengan

dukungan seluruh UE I. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada

tahun 2021 adalah implementasi continuous audit continuous monitoring untuk 6

use case: pemantauan restitusi, pemeriksaan pabean ekspor, e-Reviu LK BUN,

pengurusan piutang negara, pengawasan PNBP dan reviu kebutuhan aset tetap.

Gambar 3.10 e-Reviu LK BUN sebagai salah satu use case CACM ET

Pengawasan

8. IS #8 Enterprise Architecture Kementerian Keuangan (EA Kemenkeu);

Capaian 98%

Tujuan IS ini adalah untuk Memperkuat pengelolaan Enterprise Architecture

(EA) dalam mengorkestrasi transformasi Kementerian Keuangan sebagai

organisasi digital yang agile, adaptif, dan berfokus pada nilai tambah.

Penanggung jawab IS RBTK ini adalah Sekretariat Jenderal dan dukungan

seluruh Unit Eselon I. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun

2021 adalah:

103




a. Penetapan KMK-512/KMK.01/2021 tentang EA Kemenkeu yang memuat

kerangka kerja EA.

b. Penguatan awareness EA kepada jajaran pimpinan Kemenkeu dan pelatihan

kepada tim pengelola EA Kemenkeu.

c. Pelaksanaan mekanisme rekrutmen tim EA Kemenkeu.

d. Pengembangan strategic architecture domain BDAT.

e. Portal EA dapat diakses melalui laman https://ea.kemenkeu.go.id

menggunakan username dan password sesuai email Kemenkeu masing-

masing pegawai. Tools yang digunakan untuk membangun arsitektur EA

Kemenkeu adalah orbus iServer.

Gambar 3.11 Tampilan portal EA Kemenkeu menggunakan Orbus iServer

9. IS #9 Evaluasi Insentif Fiskal; Capaian 100%

Tujuan IS ini adalah untuk Peningkatan efektivitas insentif fiskal bagi

perekonomian melalui penyediaan data monitoring dan analisis evaluasi insentif

fiskal. Penanggung jawab IS RBTK ini adalah Badan Kebijakan Fiskal dan

dukungan DJP, DJBC, DJPK, DJA, DJPb, DJPPR, LNSW, SA OBTI, SA Kepatuhan

Pajak dan SA Penerimaan Negara. Adapun capaian signifikan yang berhasil

diraih pada tahun 2021 adalah: penyusunan Grand Design Evaluasi Insentif Fiskal

dengan mengakomodasi beberapa evaluasi insentif yang telah dilakukan UE1

dan sesuai metode penelitian umum. Pelaksanaan evaluasi insentif tax

allowance, evaluasi threshold PPN & PPh, dan evaluasi kawasan industri.

104




Management); Capaian 100%

Unified Revenue Account Management (URAM) merupakan platform

tunggal profil risiko dan informasi WP yang mencakup aspek perpajakan dan

PNBP sebagai fungsi alert management dan Decision Support System (DSS) bagi

pimpinan. Tujuan IS ini adalah untuk mewujudkan terintegrasinya pengelolaan

database penerimaan negara yang meliputi penerimaan negara pajak, bea cukai,

dan bukan pajak. Penanggung jawab IS RBTK ini adalah DJP DJBC, DJA, LNSW,

dan Sekretariat Jenderal. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada

tahun 2021 adalah telah dilakukan evaluasi model Single Stakeholders Profile

URAM di Indonesia Single Risk Management (ISRM) setelah dimasukan data

PNBP dari DJA, serta telah dibangun Automatic Blocking System (ABS) akses

kepabeanan berbasis data piutang PNBP.

Gambar 3.12 Skema Automatic Blocking System (ABS)

11. IS #11 Joint Program Optimalisasi Penerimaan; Capaian 95%

Merupakan program sinergi dengan UIC utama (DJP, DJBC, DJA, dan

LNSW) dan UIC Pendukung (DJPK, DJKN, DJPB, dan BPPK) untuk optimalisasi

penerimaan negara melalui penegakan hukum dan perbaikan proses bisnis di

bidang perpajakan dan PNBP. Penanggung jawab IS RBTK ini adalah DJP, DJBC,

DJA, dan LNSW. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021

adalah:

105




a. Telah ditetapkan KMK-210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi

Reformasi dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara sebagai

panduan pelaksanaan dan omnibus dari beberapa regulasi yang sudah ada.

b. Mendorong penerimaan negara sebesar Rp 2,1 Triliun atas 952 WP dalam

Daftar Sasaran Besar (DSB) yang ditetapkan melalui eksekusi Joint Analysis,

Joint Audit, Joint Investigasi, Joint Collection dan Joint Intelligence.

c. Mendorong penyempurnaan regulasi, proses bisnis dan teknologi informasi

untuk tujuan meningkatkan kemudahan pelayanan dalam rangka

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pengguna jasa, dan Wajib Bayar.

d. Prepopulated dokumen PEB dan CK-1 pada SPT Masa PPN yang telah

diimplementasi secara nasional pada 1 November 2021 menyusul

implementasi Prepopulated dokumen PIB pada SPT Masa PPN.

e. Piloting atas integrated document atas pemasukan barang dan single

document atas pengeluaran barang di Kawasan Berikat, direncanakan

implementasi nasional pada 2022.

f. Pelaksanaan Secondment (tema penerimaan) yang melingkupi 6 UE1, 36

kantor vertikal, 416 Secondee, 14 tema, 239 pendalaman use case, dan FGD

dengan 3 tema arahan Menteri Keuangan, yaitu digital economy, nikel, dan

sarang burung walet.

g. Pelaksanaan pengawasan bersama Kemenkeu dengan 169 Pemda via

Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mendorong penerimaan pajak pusat

sebesar Rp2,4 M dan pajak daerah sebesar Rp63,7 M.

h. Penyusunan aturan turunan SE OJK berupa SE Dirjen BC No.09/SE/2021

terkait akses rahasia bank untuk DJBC.

i. Implementasi Sistem Pengawasan Mineral dan Batubara dan Implementasi

Tahap I Integrasi Dokumen KEK.

Gambar 3.13 Tim Monev Joint Program 2021

106




Administration System); Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk mewujudkan Tersedianya Sistem Informasi Direktorat

Jenderal Pajak dengan platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan

fungsi inti administrasi perpajakan (core tax system) yang terintegrasi.

Penanggung jawab IS ini adalah DJP dengan dukungan Sekretariat Jenderal dan

Inspektorat Jenderal. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun

2021 adalah:

a. Penyelesaian fase planning and scoping, seperti project charter, project plan,

dan project management plan.

b. Penyelesaian fase High Level Design.

c. Penyelesaian Detail Design 20 proses bisnis PSIAP.

Gambar 3.14 Steering Committee Meeting Coretax pada tanggal

22 November 2021

107




13. IS # 13 Pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE); Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk memperbaiki performa logistik indonesia dan

membantu kebutuhan entitas bisnis logistik yang transparan, cepat, serta

berbiaya rendah. Penanggung jawab IS ini adalah DJBC dan LNSW. Adapun

capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021 adalah telah disediakan

Application Programming Interface (API) untuk mempermudah kolaborasi

antarplatform; Piloting Single Submission (SSm) Pengangkutan, SSm Perizinan,

dan Pembayaran Online; Growth Hacking keterlibatan platform trucking, depo,

warehousing, dan banking; serta penerapan sistem pembayaran dan

pengoperasian tunggal oleh operator terminal peti kemas.

Gambar 3.15 Tampilan Dashboard NLE

14. IS # 14 Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran (RSPP);

Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan

serta penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara melalui integrasi

proses bisnis perencanaan dan penganggaran. Penanggung jawab IS ini adalah

DJA yang didukung oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, DJPK, DJPB,

BKF, dan DJPPR. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun

2021 adalah:

a. Perumusan standardisasi KRO dan RO generik.

b. Telah ditetapkan Perdirjen Anggaran Nomor 6/AG/2021 tentang Petunjuk

108



Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA.

c. Implementasi SAKTI dalam penyusunan Anggaran tahun anggaran 2022

sudah dilaksanakan.

d. Aliran data realisasi anggaran dan capaian level RO dari SAS/SAKTI ke

SMART, dan sudah dihitung dalam nilai kinerja SMART.

e. Dashboard IKPA sudah tersedia pada aplikasi SMART user Satker, Unit

Eselon I, dan K/L.

f. Penyelesaian menu pelaporan kinerja anggaran, dashboard dan monitoring

pada SMART yang mengikuti PMK 22 Tahun 2021 dan Perdirjen Anggaran

Nomor PER-7/AG/2021.

g. Implementasi penguatan RSPP dalam penyusunan Renja K/L TA 2022 dan

RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2022.

h. Kewajiban untuk penyempurnaan RSPP dalam penyusunan RKA-K/L 2022

telah diakomodasi dalam surat Menteri Keuangan tentang Pagu Alokasi

Anggaran 2022.

Gambar 3.16 Rollout SAKTI secara resmi oleh Menteri Keuangan

15. IS # 15 Optimalisasi Kebijakan Penganggaran Terkait Pengelolaan

Program Pensiun; Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk mewujudkan program pensiun dan THT yang lebih

efektif dan efisien melalui reformasi program pensiun dan lembaga

penyelenggara program pensiun PNS. Penanggung jawab IS RBTK ini adalah

DJA yang didukung oleh DJKN, BKF, dan DJPB. Adapun capaian signifikan yang

berhasil diraih pada tahun 2021 adalah:

a. Penyusunan draft RPP program pensiun dan JHT.

b. Update asumsi dan simulasi atas Iuran dan Manfaat Program JP dan

JHT yang Baru.

109




16. IS #16 Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara;

Capaian 94%

IS ini bertujuan untuk menguatkan pengelolaan aset Negara dalam rangka

mengoptimalkan manfaat ekonomi melalui peningkatan PNBP dan cost saving.

Penanggung jawab IS RBTK ini adalah DJKN yang didukung oleh DJA, DJPPR,

DJPB, dan Sekretariat Jenderal. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih

pada tahun 2021 adalah:

a. Penguatan SIMAN v1 dan Pengembangan SIMAN v2.

b. Penetapan kajian kebijakan Capital Charge Mechanism.

c. Penetapan PMK 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengakomodasi kajian DJKN terkait

pemberian insentif bagi pengguna barang untuk mendorong optimalisasi

aset.

17. IS # 17 Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi

Digital (Shared Service dan Government Platform); Capaian 94%

IS ini bertujuan untuk mewujudkan penyederhanaan proses bisnis

pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital. Penanggung jawab

IS ini adalah DJPB yang didukung oleh DJA dan Sekretariat Jenderal. Adapun


a. PPP telah mendukung pelaksanaan pembayaran secara full elektronik

dengan dokumen digital dengan piloting pada 218 Satker Kemenkeu (1

satker Kantor Pusat Setjen dan 217 satker DJPb).

b. PPP telah menggunakan dokumen elektronik disahkan dengan tanda tangan

elektronik tidak tersertifikasi dan diamankan dengan OTP.

c. Untuk pembayaran gaji sudah berjalan sejak Januari 2021, dan common

expenses (PLN dan Telkom) sejak Agustus 2021.

d. Telah dilakukan quality assurance terkait keandalan sistem pada PPP

dengan hasil 89% memenuhi prasyarat di PMK 204/2020. Namun demikian,

perluasan layanan masih memerlukan penguatan tata cara pengesahan

dokumen elektronik pada PPP, terutama untuk transaksi yang sudah

memiliki risiko tipikor. Penggunaan full dokumen elektronik untuk dasar

pengujian pembayaran pemerintah merupakan hal baru di Indonesia. Dasar

hukum pelaksanaan piloting PPP adalah PMK 204/2020.

e. Sampai dengan 17 Desember 2021, total transaksi di DIGIPAY adalah

10.977 transaksi dengan nominal mencapai Rp24,67miliar, melibatkan

4.902 satker dari 76 K/L dan 900 vendor. Satker Kemenkeu pengguna

rekening UP Himbara seluruhnya telah terdaftar sebagai pengguna Digipay.

f. Dashboard monitoring penggunaan KKP telah selesai dan beroperasi. Ke

depannya, kepatuhan pengguna KKP akan dipantau lebih baik.

110



Gambar 3.17 Digipay sebagai salah satu inovasi pemberdayaan UMKM

18. IS #18 Harmonisasi Belanja APBN dengan belanja APBD untuk mendukung

Peningkatan Kualitas Keuangan Nasional; Capaian 96%

IS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

daerah yang akuntabel dengan mendorong belanja Pemda yang efisien dan

produktif serta penyediaan data Pemerintah Daerah hingga level data transaksi

yang lengkap, andal dan tepat waktu untuk mendukung penyusunan,

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan fiskal secara nasional.

Penanggung jawab IS ini adalah DJPK yang didukung oleh DJPB, DJP,

Sekretariat Jenderal, DJA, dan DJPB. Adapun capaian signifikan yang berhasil

diraih pada pada tahun 2021 adalah:

a. Penetapan Strategi TIK DJPK 2021—2024 melalui Kepdirjen PK nomor KEP-

35/PK/2021.

b. Penetapan Perdirjen Tata Kelola Data melalui Perdirjen PK Nomor PER-

3/PK/2021.

c. 497 Pemda (91,6% ) terinterkoneksi dalam sistem SIKD (on going Desember

2021).

d. Telah diimplementasikan simplifikasi LRA bulanan APBD untuk 430 Pemda

yg telah terinterkoneksi.

111




Gambar 3.18 Tampilan SIKD Mobile

19. IS #19 Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Keuangan Negara; Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk mewujudkan terintegrasinya informasi keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Business Intelligence

Pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang komprehensif,

serta meningkatkan sinergi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penanggung jawab IS ini adalah DJPB yang didukung oleh DJPK, Sekretariat

Jenderal dan BKF. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun

2021 adalah:

a. Konsolidasi laporan keuangan dan laporan statistik keuangan pemerintah

secara terintegrasi melalui SIKRI Modul Pelaporan. Sistem Informasi

Keuangan Republik Indonesia Modul Pelaporan (SIKRI MP) merupakan

sistem informasi yang mengintegrasikan data keuangan Pemerintah Pusat

pada SPAN & data keuangan pemerintah daerah dari SIKD di level laporan

keuangan dengan tujuan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian

dan laporan statistik keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan

kebijakan.

b. Penyusunan Enterprise Architecture SIKRI yang ditetapkan dalam Keputusan

Menteri Keuangan yang menggambarkan gambaran dan arah

pengembangan SIKRI

112



Gambar 3.19 Tampilan SIKRI Modul Pelaporan

c. Penyusunan draft Bagan Akun Standar Konsolidasian level Akun yang akan

menjembatani dan mengharmonisasikan perbedaan penggunaan BAS

Pemerintah Pusat dan BAS Pemerintah Daerah.

d. Uji coba interkoneksi data pemerintah daerah (data Laporan Realisasi

Anggaran) secara parsial dari SIKD ke SIKRI.

20. IS #20 Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Keuangan Negara; Capaian 97%

IS ini bertujuan untuk Tersedianya kerangka kerja sebagai acuan (guideline)

pengelolaan Risiko Keuangan Negara (RKN) yang terstruktur, antisipatif, efektif,

komprehensif, dan terintegrasi. Penanggung jawab IS ini adalah DJPPR yang

didukung oleh Sekretariat Jenderal. Adapun capaian signifikan yang berhasil

diraih pada tahun 2021 adalah telah diterbitkan PMK nomor 222/PMK.01/2021

tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

21. IS #21 Sustainable Development Goals Bonds; Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk Penerbitan Sustainable Development Goals Bond (SDGs

Bond). Penanggung jawab IS ini adalah DJPPR yang didukung oleh DJA, DJPb

dan BKF. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021

adalah:

113




a. Penetapan SDGs Bond Framework yang telah mendapatkan Second Party

Opinion dari CICERO dan IISD. Framework baru tersebut merupakan

pengembangan dari Green Bond dan Green Sukuk Framework yang

diterbitkan tahun 2018.

b. Penerbitan SDGs Bonds pada semester II tahun 2021 dalam mata uang

asing Euro dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down sebesar 500 juta

Euro.

Gambar 3.20 Penerbitan SDGs Bond Pertama dalam Sejarah Indonesia

114



22. IS #22 Data Analitik Tema Sentral; Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk Pemanfaatan data analytics untuk mewujudkan

birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Penanggung jawab IS

ini adalah Sekretariat Jenderal, BPPK dan LNSW. Adapun capaian signifikan

yang berhasil diraih pada tahun 2021 adalah:

a. Telah dibangun visualisasi Analisis Association Rule dengan menggunakan

aplikasi Tableau dan sudah dilakukan UAT serta hosting ke dashboard

SLDK.

b. Implementasi Data Analytics to Improve Learning Process dalam bentuk

Machine Learning sudah selesai dilaksanakan. Rekomendasi pelatihan untuk

pegawai sudah muncul ketika membuka aplikasi KLC dengan fitur berupa:

Rekomendasi Pelatihan.

c. Data Analytics Pengembangan Kompetensi SDM melalui Pembelajaran

Dashboard klc2.kemenkeu.go.id/sipp memberikan dampak signifikan bagi

pengelola kepegawaian di UE I dalam melakukan pengendalian atas

pegawainya yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan rekomendasi

terbaik calon peserta atas suatu pelatihan tertentu.

Gambar 3.21 Tampilan Dashboard Sistem Informasi Pemantauan Pembelajaran

d. Data Analytics Optimalisasi Utilisasi BMN mampu menghasilkan

visualisasi pemanfaatan BMN Kemenkeu seluruh Indonesia berupa sewa.

Data Analytics juga mampu memberikan rekomendasi jenis pemanfaatan

BMN yang berpotensi meningkatkan utilisasi BMN dan optimalisasi PNBP

melalui Top 7 pemanfaatan BMN (ATM, Kantin, Aula, Open Table,

Koperasi, Bank, Jasa Ekspedisi).

115

http://klc2.kemenkeu.go.id/sipp




e. Data Analytics Dwelling Time oleh LNSW menghasilkan sebuah dashboard

yang handal dan mendekati real-time dalam memantau serta menganalisis

kecepatan penanganan barang di setiap pelabuhan di Indonesia untuk

memudahkan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan terkait

kepabeanan yang ditetapkan. Dashboard ini akan mendukung akselerasi

atas kebijakan pemerintah Indonesia yang terus berusaha menurunkan

standar waktu dwelling time agar menjadi 2 hari, sehingga bisa mengurangi

biaya logistik dari 23.5% di tahun 2019 menjadi 17.5% di tahun 2024 sesuai

dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Gambar 3.22 Tampilan Dashboard Analitik Dwelling Time

23. IS #23 Data Analitik Tema Pengelolaan Fiskal; Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk Pemanfaatan data analytics untuk mewujudkan

pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Penanggung jawab IS ini

adalah BKF. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021

adalah:

a. Data Analytics Early Warning System Makro Finansial telah dilakukan

identifikasi kebutuhan dan sumber data eksternal.

116



b. Data Analytics Dana Desa menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait dana

desa bahwa beragamnya karakteristik setiap wilayah di Indonesia

mengindikasikan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan kebijakan

yang berbeda dari setiap wilayah diantaranya:pemfokusan program

pengentasan kemiskinan kepada wilayah pedesaan karena keluarga miskin

di wilayah pedesaan mencapai 66-81% dan cenderung bekerja di sektor

pertanian, pembangunan jalan pada daerah luar jawa dimana masih

terdapat 7,315 desa yang tidak memiliki jalan desa yang dapat dilalui roda 4

selama tahun 2014-2020.

c. Data Analytics Logistic Cost Analysis menghasilkan rekomendasi kebijakan

terkait sistem logistik nasional, seperti pengaturan UU terkait, penguatan

fasilitas dalam kebijakan logistik, sinkronisasi program antara pusat dan

daerah, pengawasan kepatuhan tarif perusahaan pelayaran, pengusaha

depo, dan juga PPJK, penyediaan layanan helpdesk, optimalisasi sistem

informasi, investasi integrasi jalur kereta api ke pelabuhan, dan seamless

transportation.

24. IS #24 Data Analitik Tema Penerimaan Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk Peningkatan kepatuhan wajib bayar dalam rangka

optimalisasi penerimaan negara dengan memanfaatkan data analytics.

Penanggung jawab IS ini adalah DJP, DJBC, DJA dan LNSW. Adapun capaian

signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021 adalah:

a. Data Analytics Transfer Pricing diimplementasikan dalam bentuk Peta Risiko

CRM Transfer Pricing. Peta Risiko tersebut memberikan dampak pada

peningkatan kualitas analisis/penelitian komprehensif terhadap WP oleh

Account Representative (AR). Per 17 Desember 2021, data analytics ini

memberikan kontribusi berupa diterbitkannya 36.513 himbauan (SP2DK)

terkait transaksi transfer pricing dengan jumlah realisasi sebesar 20,6 T atau

sekitar 6% dari total pencairan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan Data

dan/atau Keterangan).

b. Dari 99 data pemicu pada data analytics di Approweb, berhasil membentuk

total nilai selisih data Rp10.428,4 Triliun. Nilai selisih tersebut akan

digunakan oleh unit vertikal sebagai bahan analisis untuk dilakukan

klarifikasi kepada Wajib Pajak. Atas nilai selisih data tersebut, sebesar

Rp4.986,7 Triliun sudah dimanfaatkan oleh unit vertikal. Sampai dengan

tanggal 23 Desember 2021 menghasilkan Realisasi MPN sebesar Rp14,35

Triliun.

c. Data Analytics Pengawasan WP HNWI beserta Grup Usahanya sudah

dilaksanakan roll out nasional sesuai SE Dirjen Pajak Nomor SE-

39/PJ/2021.

117




d. Pengembangan prototype skema model graph analytics trade circumvention

untuk mendeteksi kesamaan penanggung jawab maupun kesamaan alamat.

e. Data Analytics kinerja, proyeksi, dan dampak kebijakan ekspor, impor; serta

penerimaan negara Sudah dilakukan penyiapan data untuk scope yang lebih

kecil (pergeseran importir).

f. Penyiapan data untuk analisis tarif PNBP.

g. Dashboard Analisa Sistem Informasi Pengelolaan Komoditi Batubara Antar

Kementerian/Lembaga dan Relasi Entitas Pelaku Usaha Komoditi Batubara

dapat menggambarkan proses alur transaksi batubara dalam satu siklus

dari hulu ke hilir secara komprehensif sehingga dapat menjadi rujukan

utama dalam kegiatan pengawasan dan/atau pelayanan

Kementerian/Lembaga khususnya pengelolaan komoditi batubara,

terciptanya tata kelola komoditas batubara yang baik, dan meningkatnya

efektivitas Kementerian/Lembaga dalam melakukan pengawasan dan/atau

pelayanan di sektor komoditi batubara baik dari sisi penerimaan maupun

perizinan.

Gambar 3.23 Tampilan Dashboard Simbara (Sistem Informasi Batubara)

118



25. IS #25 Data Analitik Tema Belanja; Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk Pemanfaatan data analytics dalam pengelolaan

belanja negara yang berkualitas. Penanggung jawab IS ini adalah DJP, DJBC,

DJA dan LNSW. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021

adalah:

a. Big Data Analytics BLU melakukan penentuan model analisis efisiensi

dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA).

b. Otomasi pengelolaan data menggunakan mesin sehingga kecepatan

pengolahan data meningkat 266 kali lebih cepat, menghilangkan anggaran

lembur, efisiensi anggaran gudang dan arsip melalui digitalisasi data, serta

penyediaan dashboard financial advisor sebagai tools untuk perbaikan

pengelolaan keuangan daerah berbasiskan data.

Gambar 3.24 Tampilan Dashboard AIFA

c. Laporan evaluasi pendanaan terintegrasi antara Belanja K/L dengan DAK

Fisik (Sektor Pendidikan dan Jalan)

d. Telah didapatkan dan dipelajari hasil evaluasi kinerja penganggaran K/L

tahun 2020 yang disusun oleh DJA yang dilakukan dari aspek: konteks,

manfaat, dan implementasi.

e. Continuous audit ketepatan pembayaran iuran jaminan kesehatan dengan

temuan kompensasi pembayaran kelebihan lebih dari 10 Miliar Rupiah

sampai dengan Triwulan II.

119




26. IS #26 Data Analitik Tema Perbendaharaan; Capaian 100%

IS ini bertujuan untuk Mewujudkan efisiensi penganggaran dan

pembiayaan, memperkuat pengelolaan risiko, serta meningkatkan kinerja

investasi pemerintah. Penanggung jawab IS ini adalah DJPb, DJKN, DJPPR dan

Itjen. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2021 adalah:

a. Data Analytics Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan Sosial dan

Pembiayaan Pemerintah kepada UMKM telah mengumpulkan data terkait

program bansos dan pembiayaan.

b. Pengumpulan data terkait modernisasi kegiatan analisis biaya dan risiko

portofolio utang dan mengembangkan beberapa model proyeksi yield Surat

Berharga Negara (SBN).

c. Dashboard dan data analytics prediktif potensi biaya rekonstruksi gedung

perkantoran yang ada di daerah rawan gempa mampu memprediksi serta

melihat potensi biaya rekonstruksi gedung perkantoran di wilayah rawan

bencana sehingga dapat merekomendasikan prioritas objek yang perlu

diasuransikan. Hal ini dapat dikembangkan tidak hanya di Kementerian

Keuangan, tetapi juga secara nasional.

d. Analisis Prediktif Kualitas Pinjaman Pemerintah melakukan normalisasi data

training dan testing

e. Pemahaman bisnis terhadap government investment portfolio analysis

dengan pelatihan manajemen portofolio investasi.

f. Telah ditemukan anomali-anomali dan telah dikoordinasikan dengan unit

terkait pada project Data Analytics continuous audit atas pelayanan lelang

melalui internet.

Gambar 3.25 Tampilan Dashboard Kerentanan Bencana BMN Kemenkeu

120



g. Hasil dari proyek data analytics pinjaman luar negeri dapat digunakan

sebagai peringatan dini untuk memperkirakan apakah sebuah proyek yang

dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri akan selesai tepat waktu atau tidak.

C. CHANGE MANAGEMENT IS RBTK 2021

Program manajemen perubahan Reformasi Birokrasi dan Transformasi

Kelembagaan (RBTK) merupakan bagian dari penguatan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, melalui penetapan inisiatif

strategis RBTK pada tema sentral, tema fiskal, tema penerimaan, tema belanja,

dan tema perbendaharaan, kekayaan negara dan pembiayaan sekaligus

mengawal Digital Transformation Kementerian Keuangan. Dukungan seluruh

elemen Kementerian Keuangan merupakan salah satu faktor penentu

keberhasilan RBTK Kementerian Keuangan.

Keberhasilan IS RBTK Transformasi Digital dapat terjadi karena adanya

komitmen yang kuat pada level pimpinan. Komitmen pimpinan didapatkan dalam

Leaders’ Offsite Meeting (LOM), yakni ketika Menteri Keuangan dan seluruh

pimpinan eselon I dalam melakukan evaluasi IS RBTK yang berjalan dan

merumuskan IS RBTK yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Hasil

kesepakatan pimpinan ini selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri

Keuangan tentang Implementasi IS RBTK Kemenkeu sebagai payung hukum

sekaligus memastikan IS RBTK dapat berjalan dengan baik. Selain itu, IS RBTK

juga diikat sebagai IKU mulai dari level wide dan diturunkan secara berjenjang

sampai level paling bawah untuk memastikan bahwa seluruh unit teknis dapat

menyelesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan.

Selama tahun berjalan, juga dilakukan serangkaian one-on-one meeting

antara CTO, PMO, dan unit teknis IS RBTK sebagai forum debottlenecking apabila

terdapat kendala yang perlu penyelesaian segera. Pada level pimpinan tertinggi,

juga dilakukan Steering Committee Meeting sebagai forum laporan progres

capaian IS RBTK dan pengambilan keputusan pimpinan atas strategic issue yang

muncul.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai Transformasi Digital Kemenkeu

adalah terjadinya bottleneck pada saat implementasi IS RBTK dilaksanakan pada

tataran teknis. Di mana pegawai tidak buy-in (tidak yakin) bahwa IS RBTK akan

berhasil dilaksanakan dan memiliki dampak yang positif bagi organisasi dan

pegawai itu sendiri. Terkait dengan data analytics, permasalahan utamanya

adalah karena tingkat maturity serta SDM di setiap unit eselon I tidak merata.

121




Gambar 3.26 Pelaksanaan Steering Committee Meeting pada

tanggal 29 Juli 2021

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan serangkaian Change Management

(CM) program untuk meningkatkan awareness dan komitmen pegawai di

berbagai level jabatan.vCM memiliki peranan yang sangat penting dalam

mendukung keberhasilan proses perubahan/transisi dalam sebuah organisasi

serta untuk membangun budaya data. Perubahan tersebut dapat terjadi karena

perubahan strategi organisasi, perubahan kepemimpinan, ataupun perubahan

teknologi. Resistensi terhadap perubahan sering kali muncul karena pegawai

merasa keberadaanya terancam oleh perubahan tersebut. Jika kondisi

lingkungan internal sedang mengalami resistensi dan perubahan terus

dipaksakan, hal itu justru akan menciptakan “boiled frog phenomenon” yang akan

membawa proses perubahan kepada kegagalan.

Atas dasar itu, CM perlu dilakukan untuk meminimalisasi resistensi dan

mengurangi risiko kegagalan dalam proses perubahan. CM dapat membantu

pegawai untuk memahami dengan lebih baik mengapa perubahan dilakukan,

akan seperti apa bentuk perubahannya, dan manfaat apa saja yang dapat

diperoleh oleh pegawai sebagai dampak dari perubahan. Dengan pemahaman

yang baik terhadap perubahan, pegawai akan lebih terbuka dan lebih engage

dalam setiap proses perubahan. Ketika pegawai telah merasa engage dengan

perubahan, proses transisi dalam organisasi dapat dilakukan secara lebih cepat,

efektif, dan efisien.

122



Komunikasi yang terbuka melalui berbagai kanal/saluran komunikasi

menjadi kunci keberhasilan program CM dalam mewujudkan proses perubahan.

Tahapan proses CM di Kemenkeu melalui berbagai saluran komunikasi dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.27 Tahapan Proses Change Management

Selama tahun 2021, program CM yang telah dilakukan dalam rangka

mengomunikasikan perubahan kepada pegawai Kemenkeu, antara lain

dijabarkan dalam uraian berikut.

1. Program Duta Transformasi Kementerian Keuangan

Duta Transformasi Kemenkeu tahun 2021 ditetapkan melalui Keputusan

Menteri Keuangan nomor 145/KMK.01/2021 sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1296/KM.1/2021. Duta transformasi

Kemenkeu tahun 2021 adalah sebanyak 641 orang yang terdiri dari gabungan

antara Change Agent, yang merupakan pejabat eselon III, dan lighthouse team

yang merupakan pejabat eselon IV dan pelaksana. Pemilihan duta transformasi

dilakukan oleh masing-masing unit eselon I yang kemudian ditetapkan melalui

KMK. Sesuai KMK 145/2021, duta transformasi memiliki tugas antara lain:

123




Gambar 3.28 Diseminasi dan Kick Off Duta Transformasi 2021

a. Melakukan sosialisasi dan membantu terlaksananya proses perubahan

dalam kaitannya dengan implementasi Program RBTK Kementerian

Keuangan di lingkungan unit kerja masing-masing;

b. Mengumpulkan umpan balik, baik dari pemangku kepentingan internal

maupun eksternal Kementerian Keuangan terkait implementasi Program

RBTK Kementerian Keuangan;

c. Berpartisipasi dalam kegiatan RBTK Kementerian Keuangan, baik yang

diselenggarakan oleh Tim RBTK Pusat (Central Transformation Office/ CTO)

maupun Tim RBTK Unit (Project Management Office/PMO);

d. Menjadi penghubung antara CTO dan PMO dengan pegawai Kementerian

Keuangan dalam menyampaikan pesan perubahan dan pelaksanaan

Program RBTK Kementerian Keuangan;

e. Menjadi panutan (role model) bagi pegawai di lingkungan Kementerian

Keuangan dengan menerapkan inisiatif dan menunjukkan pola pikir yang

semakin berfokus pada layanan pelanggan sebagai bentuk dukungan

terhadap Program RBTK Kementerian Keuangan; dan

f. Menjadi panutan (role model) bagi pegawai di lingkungan Kementerian

Keuangan dengan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai

perwujudan budaya Kementerian Keuangan.

124



Untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan duta transformasi terkait

perubahan, diselenggarakan workshop duta transformasi. Pada tahun 2021,

workshop Duta Transformasi dilaksanakan pada awal tahun sebagai tindak lanjut

telah ditetapkannya Duta Transformasi melalui Keputusan Menteri Keuangan

nomor 145/KMK.01/2021. Kegiatan workshop duta transformasi dilaksanakan

dalam rangka:

a. meningkatkan kapasitas Change Agent terutama dalam peranannya sebagai

role model,

b. sebagai saluran komunikasi terkait 26 Inisiatif Strategis Program RBTK

tahun 2021, dan

c. sebagai sarana implementasi integrity framework terutama dalam rangka

penguatan integritas bagi Change Agent.

Karena adanya pandemi Covid-19 kegiatan Workshop Duta Transformasi

pada tahun 2021 ini dilakukan bersamaan dengan acara Bincang Transformasi

yang dilakukan secara daring melalui zoom pada tanggal 14-16 September 2021

dan diikuti oleh Change Agent, perwakilan PMO, dan perwakilan unit yang

menangani kehumasan di unit eselon I.

Gambar 3.29 Workshop Duta Transformasi 14-16 September 2021

125




Tujuan utama program Duta Transformasi adalah sebagai perpanjangan

tangan pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan kesamaan

persepsi, percepatan internalisasi, dan menggali aspirasi manajemen perubahan

RBTK terhadap seluruh pegawai Kementerian Keuangan, setidaknya pada unit

kerja serta stakeholder tempat yang bersangkutan bertugas. Sebagai agen

perubahan, Duta Transformasi juga diharapkan dapat menjadi panutan (role

model) dalam manajemen perubahan dan penerapan nilai-nilai Kementerian

Keuangan, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Kementerian

Keuangan.

Selain mengusahakan pencapaian tujuan tersebut, Duta Transformasi tahun

2021 diberikan tugas berupa pelaksanaan program kerja seputar tema

perubahan yang dibagi menjadi tiga tema besar, antara lain:

a. Tema Wajib (Mandatory)

1) Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

(Tema A)

2) Efisiensi Anggaran dan Program Anti Korupsi (Tema B)

3) Data Analytics (Tema C)

4) Riset dan Inovasi (Tema D)

b. Tema Penting (Essential): Aksi Kolaborasi (Tema E)

c. Tema Pelengkap (Supplementary): Kementerian Keuangan Dinamis (Tema

F)

Berdasarkan hasil laporan kinerja Duta Transformasi semester I (per 12 Juli

2021) dan akhir tahun 2021 (per 19 Januari 2022) dari PMO, telah disusun

informasi Kinerja Duta Transformasi Semester I Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Duta Transformasi Tahun 2021 menghasilkan sejumlah 6.657

output dengan rata-rata persentase capaian sebesar 73%. (Terlampir tabel

rata-rata bobot capaian dan total output Program Kerja per Unit Eselon

I/Non Eselon)

b. Adapun output dimaksud berbentuk kegiatan, hasil riset/inovasi/kajian,

proposal/proyek data analytics, dan tindak lanjut atas kebijakan yang

selaras dengan implementasi dan capaian program reformasi birokrasi dan

transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan yang terbagi menjadi 6

tema Program Kerja.

2. One-on-One Meeting

Kegiatan one-on-one meeting dilakukan secara rutin antara CTO, PMO,

dan pemilik inisiatif untuk memastikan bahwa inisiatif strategis berjalan secara

efektif, efisien, dan optimal. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau

perkembangan implementasi inisiatif strategis oleh masing-masing pemilik

126



inisiatif serta membahas isu-isu maupun kendala terkait implementasi inisiatif

program RBTK. Secara rutin dan serempak one-on-one dengan PMO

dilaksanakan setiap triwulanan. Namun, one-on-one lebih intensif di setiap IS

RBTK dilakukan dalam jangka waktu bulanan tergantung dari kompleksitas

pelaksanaan dari setiap IS RBTK.

Gambar 3.30 Gambaran 1 one 1 Meeting IS RBTK dengan Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan dan Ketua PMO DJPK

3. Festival Transformasi

Festival Transformasi 2021 dilaksanakan pada tanggal 19 dan 27 Oktober

2021 secara virtual. Festival Transformasi merupakan salah satu rangkaian

kegiatan peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-74. Festival Transformasi

tahun 2021 mengangkat tema Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia yang

Modern dan Inklusif. Tujuan tema ini adalah untuk memberikan inspirasi

bagaimana institusi publik dapat meningkatkan kualitas pelayanannya melalui

transformasi digital yang modern sesuai dengan dinamika lingkungan yang

berkembang. Tentu saja transformasi tersebut harus dapat memberikan

manfaat kepada seluruh golongan dan elemen masyarakat tanpa terkecuali

(inklusif) sehingga pada akhirnya publik lah yang paling besar menerima

manfaat dari suatu perubahan.

127




Tujuan kegiatan Festival Transformasi 2021, antara lain:

a. Sebagai wadah berbagi pengalaman (experience) dan pemahaman

(knowledge) mengenai inisiatif strategis, reformasi birokrasi, inovasi, dan

transformasi digital seputar kebijakan maupun sistem pelayanan publik

yang diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan dan

kementerian/lembaga/daerah;

b. Meningkatkan awareness, menularkan inspirasi, dan memberikan referensi

kepada kementerian/lembaga/daerah di Indonesia dalam konteks

transformasi pelayanan publik yang modern dan inklusif; dan

c. Memberikan eksposur kepada kementerian/lembaga/daerah publik inovator

sebagai wujud apresiasi dalam usahanya meningkatkan kualitas, efisiensi,

dan efektivitas pelayanan publik.

Festival Transformasi tahun ini juga menjadi momen untuk menjalankan

rekomendasi Kemenpan-RB agar Kemenkeu meningkatkan perannya dalam

melakukan sharing best practice dan sosialisasi/edukasi terkait proses

transformasi kepada Kementerian Lembaga dan Instansi Daerah sehingga

diharapkan akan menjadi embrio bagi terbentuknya community of practice di

bidang transformasi kelembagaan secara nasional.

Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu: pemaparan mengenai progress

report Transformasi Digital dan IS RBTK selama setahun terakhir, showcase Unit

Eselon I terkait capaian transformasi Kemenkeu dan IS RBTK, launching portal

Layanan Digital Kementerian Keuangan, arahan Menteri Keuangan terhadap

proses Transformasi Digital ke depan, Global Insight “The Role of Big Data

Analytics in a Globalized World”, High Level Panel Discussion “Tantangan dan

Peluang Pemanfaatan Data dalam Pengambilan Kebijakan Organisasi”,

Workshop “Using Digital Analytics to Transform Data into Information”, dan

Refleksi Transformasi Digital “Memelihara Jati Diri Kita sebagai Manusia

Indonesia di Tengah Pesatnya Perkembangan Teknologi Digital.”

Gambar 3.31 Festival Transformasi 2021

128



4. Kemenkeu Data Hackathon 2021

Rangkaian kegiatan Kemenkeu Data Hackathon 2021 resmi dimulai tanggal

23 Juli 2021 dan grand final diadakan pada tanggal 28 September 2021. Tujuan

Kemenkeu Data Hackathon 2021 adalah untuk mengakselerasi program RBTK

Kementerian Keuangan guna mewujudkan transformasi digital dan penguatan

budaya data.

Kemenkeu Data Hackathon ini bukan kegiatan yang berdiri sendiri.

Kementerian Keuangan telah melaksanakan serial kegiatan pemanfaatan data

sepanjang 2021 meliputi kompetisi Bedah Data APBD 2021 yang

diselenggarakan oleh DJPK, dilanjutkan Kompetisi Data DJP yang difokuskan

pada penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Data Analytics seputar

topik perpajakan, dilanjutkan Internal Data Analytics Competition DJBC dan

puncaknya yaitu Kemenkeu Data Hackathon 2021.

Selain menyelenggarakan kompetisi data, dalam kegiatan ini Kementerian

Keuangan juga mengajak pegawai di luar Kemenkeu untuk mengikuti kelas data

analytics, baik itu Pegawai Special Mission Vehicle (SMV) di lingkungan

Kemenkeu, ASN Kementerian/Lembaga, anggota TNI/POLRI. Tujuannya adalah

untuk bergerak bersama dalam menjadikan data sebagai aset dalam

mengoptimalkan tugas dan fungsi serta pemecahan masalah bersama sehingga

upaya menjadikan Government 4.0 di Indonesia dapat diakselerasi. Antusiasme

peserta kegiatan ini sangat tinggi. Kelas data analytics dengan konsep bootcamp

telah diikuti oleh 2.056 ASN (Kemenkeu 1.189 peserta dan non Kemenkeu 376

peserta). Executive webinar bagi eselon II dan eselon III diikuti sebanyak 947

peserta. Kompetisi Hackathon SLDK diikuti 37 tim/proposal. Sedangkan

Kompetisi Hackathon ASN diikuti oleh 218 tim.

Gambar 3.32 Kemenkeu Data Hackathon 2021

129




5. Media Sosial @transformasi_kemenkeu

Pada tahun 2021 dilakukan revitalisasi media sosial CTO melalui instagram

dan Facebook @transformasi_kemenkeu. Beberapa perbaikan yang dilakukan

antara lain:

a. Rebranding nama akun dari @transformasi_kelembagaan menjadi

@transformasi_kemenkeu. Hal ini dilakukan karena transformasi yang

diimplementasikan saat ini bukan hanya terkait kelembagaan, namun lebih

besar dari itu adalah transformasi secara keseluruhan dalam tema

transformasi digital Kemenkeu.

b. Upload secara rutin meliputi beberapa konten terstruktur seperti:

1) Progres Key Milestone IS (zoom in);

2) Resonansi BERAKSI (Berita Aktual Transformasi);

3) Change Management Kemenkeu;

4) Highlight Kegiatan CTO;

5) Tips ringan terkait pekerjaan.

6. Penyebarluasan Berita Aktual Transformasi (BERAKSI)

Berita Aktual Transformasi (BERAKSI) merupakan salah satu kanal

informasi yang digunakan untuk menyampaikan perkembangan program

reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan (RBTK) Kemenkeu. BERAKSI

terbit setiap akhir bulan dan disampaikan kepada seluruh pegawai Kemenkeu

melalui nota dinas, email kedinasan, website Kemenkeu dan media sosial.

BERAKSI terdiri dari tiga segmen informasi yaitu “Apa yang Telah Kita Capai”

yang menyajikan informasi capaian program RBTK pada periode satu bulan

terakhir, “Pesan Menteri Keuangan”, dan “Fokus Beraksi” yang menyajikan

informasi tentang perkembangan pelaksanaan program RBTK yang perlu

memperoleh perhatian lebih dari pegawai.

Refinement desain media komunikasi RBTK Kementerian Keuangan yang

diterbitkan oleh CTO, BERAKSI (Berita Aktual Transformasi), menjadi lebih segar,

dinamis, dan fleksibel atas konten yang disajikan. Refinement tagar media sosial

RBTK Kementerian Keuangan menjadi #BerubahButuhKita guna meningkatkan

kondisi bawah sadar (unconscious) bahwa keberhasilan perubahan niscaya

dapat optimal apabila seluruh pihak mendukung transformasi tersebut.

130


Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan131






Gambar 3.33 Contoh BERAKSI

133




7. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pejabat Administrator

FGD Pejabat Administrator bertujuan untuk mengomunikasikan hal-hal

strategis yang menjadi perhatian pimpinan Kementerian Keuangan ke seluruh

pegawai Kementerian Keuangan melalui pejabat eselon III di seluruh

Kementerian Keuangan. Sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan empat kali

FGD Pejabat Administrator yaitu sebagai berikut:

a. FGD Pejabat Administrator Triwulan I dengan tema “Kemenkeu Giat, Rakyat

Sehat, Ekonomi Kuat” dilaksanakan tanggal 18 Februari 2021 dengan tujuan

untuk mendukung upaya pemerintah melakukan program vaksinasi Covid-

19 dan memberikan pembekalan materi tentang Pemulihan Ekonomi

Berlanjut, Kebijakan Fiskal Tetap Diperkuat.

b. FGD Pejabat Administrator Triwulan II dengan tema “Kemenkeu Satu,

Kemenkeu Tepercaya” yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021

dengan tujuan penguatan budaya Kemenkeu Satu, membangun IT Security

Awareness, dan Sosialisasi KMK 210/KMK.01/2021 tentang Joint Program.

c. FGD Pejabat Administrator Triwulan III dengan tema “Menuju Kemenkeu

Government 4.0” yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021 dengan

tujuan membahas terkait Ruang Kerja Masa Depan, Integrity Framework, dan

Learning Organization yang diimplementasikan di Kementerian Keuangan.

d. FGD Pejabat Administrator Triwulan IV dengan tema “Kemenkeu Bersinergi

Membangung Negeri” yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021

dengan tujuan memberikan pembekalan materi tentang membangun Digital

Culture di Kementerian Keuangan serta Program PEN dan APBN 2021 untuk

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

Gambar 3.34 Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator 2021

134



8. Podcast Satu-Satu

Satu-Satu adalah sebuah sarana diskusi antara pegawai Kementerian

Keuangan dari mana saja untuk bisa berdialog dengan pejabat tinggi di

Kementerian Keuangan melalui media online. Satu-Satu adalah sebuah program

podcast yang dibuat oleh CTO dengan tujuan:

a. Engagement Para Pejabat Kemenkeu (Eselon I) dengan pegawai Kemenkeu

(level pelaksana).

b. Internalisasi Nilai-Nilai / Budaya Kemenkeu.

Untuk konsep acaranya sendiri adalah sebagai berikut:

a. Obrolan santai one-on-one antara Tuan Rumah (pejabat Eselon I) dengan

Tamu (pelaksana).

b. Media komunikasi melalui Zoom (online), tetapi tidak live sehingga

editable.

c. Tuan Rumah sebagai pemantik diskusi dengan Tamu (lawan dialog).

d. Tuan Rumah lebih banyak mendengar.

e. Tuan Rumah menginternalisasi salah satu budaya Kemenkeu yang

menjadi fokus pada setiap episode.

f. Untuk edisi awal, Tuan Rumah bisa dari Kalakhar I & II CTO, untuk edisi

selanjutnya bisa diperluas ke Pejabat Eselon I lainnya.

g. Untuk Tamu, diutamakan pelaksana dari instansi daerah.

h. Pencarian tamu edisi perdana dengan hunting, untuk selanjutnya bisa

terbuka diedarkan ke Sekretaris Eselon I ataupun secara terbuka setiap

pegawai Kemenkeu bisa mengusulkan diri sendiri atau temannya.

i. Kriteria Tamu: berkinerja baik dan mempunyai kisah unik/inspiratif yang

bisa dikaitkan dengan nilai-nilai Kemenkeu dan budaya Kemenkeu Satu.

j. Konsep produksi yang dihasilkan adalah podcast, yang akan di-convert ke

beberapa kanal media seperti Youtube, Spotify, dan IGTV.

k. Durasi sekitar 15-20 menit.

Gambar 3.35 Podcast Satu Satu

135




9. Podcast Ngotak

Dalam rangka menuju Data Driven Organization, dua hal yang diperlukan

oleh organisasi adalah Data Culture dan Teknologi. Teknologi relatif mudah untuk

dipenuhi, namun demikian berbeda halnya dengan Data Culture, butuh waktu

untuk menciptakan hal tersebut. Di samping itu, ke depan Data analytics telah

dan akan terus menjadi semakin strategis bagi Kementerian Keuangan. Bahkan

saat ini, terdapat 5 inisiatif data analytics yang menjadi inisiatif strategis RBTK

Kementerian Keuangan (KMK Nomor 91/KMK.01/2021).

Dalam rangka menciptakan data culture di Kementerian Keuangan, Central

Transformation Office terus melaksanakan campaign di kanal-kanal media sosial

yang ada baik melalui Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, dan grup Whatsapp.

Salah satu program yang digagas oleh CTO adalah dengan menginisiasi

pembuatan podcast yang diberi nama Ngotak (Ngobrol Data Keuangan).

Harapannya, selain ditayangkan di Youtube dan IGTV, produk podcast ini bisa

merambah ke media audio seperti Spotify, Google Podcast, dll. Ngotak adalah

sebuah program podcast yang dibuat oleh CTO dengan tujuan:

a. Memberikan pemahaman terkait perkembangan data driven organization di

Kementerian Keuangan.

b. Memberikan awareness kepada seluruh lapisan pegawai di Kementerian

Keuangan tentang pentingnya pemanfaatan data dalam setiap pengambilan

keputusan.

Sedangkan konsep acaranya sendiri adalah

a. Merupakan podcast yang fokus membahas tentang perkembangan data

analytics baik di dalam Kementerian Keuangan atau di luar Kementerian

Keuangan.

b. Host di sini akan lebih banyak mendengar dari narasumber.

c. Narasumber tidak terpaku pada pejabat, bisa berasal dari kalangan internal

CTO, professional ataupun rekan MofDAC.

d. Durasi maks. 20 menit.

e. Metode pengambilan video secara taping (fisik) dengan mengambil latar

kantor CTO.

f. Tuan Rumah sebagai pemantik diskusi dengan Tamu (lawan dialog).

g. Tuan Rumah lebih banyak mendengar.

h. Kriteria Tamu: Pegawai Kementerian Keuangan yang berkutat dengan data

analytics di unit organisasinya, Expert dari luar Kementerian Keuangan

terkait data science.

i. Konsep produksi yang dihasilkan adalah podcast, yang akan di-convert ke

beberapa kanal media seperti Youtube, Spotify, dan IGTV.

136



j. Durasi sekitar 15-20 menit.

Gambar 3.36 Podcast NGOTAK

10. Bincang Transformasi

Bincang Transformasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk

mengomunikasikan program perubahan yang sedang dilakukan dan untuk

memperoleh masukan atau informasi terkait beberapa isu yang bersifat spesifik.

Berbeda dengan workshop duta transformasi yang khusus diselenggarakan

untuk para duta transformasi, Bincang Transformasi terbuka untuk seluruh

pegawai Kemenkeu dalam bentuk bincang interaktif maupun focus group

discussion (FGD). Selama tahun 2021, telah dilakukan beberapa kali Bincang

Transformasi di antaranya:

a. Focus Group Discussion tanggal 16 Februari 2021 s.d. 3 Maret 2021

membahas mengenai pengelolaan IS data analitik dengan seluruh UE I dan

LNSW di lingkungan Kemenkeu;

b. Focus Group Discussion dengan tema Perilaku Efektif ketika Penerapan

Sistem Kerja Flexible Working Space (April 2021)

c. Focus Group Discussion tanggal 5-6 Mei 2021 dengan topik reviu mengenai

dataset DJPb dan DJPPR pada Katalog Data Kemenkeu;

d. Focus Group Discussion tanggal 6 Juni 2021 mengenai Women Leadership

bersama dengan Prospera.

e. Bincang Transformasi Seri I: Penggalian Opini Duta Transformasi dan SPAK

(Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi) atas Program Penguatan Budaya dan

Kolaborasi Sistem Kemenkeu Satu. Bincang Transformasi ini dilakukan

137




pada tanggal 17 Juni 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh para Change Agent yang

terdiri dari Duta Transformasi dan Lighthouse Team serta Penyuluh Anti Korupsi

di Lingkungan Kementerian Keuangan.

f. Program Kemenkeu untuk Negeri (akhir Juni - awal Juli 2021)

g. Focus Group Discussion tematik sektoral (digital economy, nikel, dan sarang

burung walet) joint program optimalisasi penerimaan pada tanggal 26 Juni

2021, 30 Juli 2021 dan tanggal 3 Agustus 2021;

h. Focus Group Discussion tanggal 16 Agustus 2021 mengenai transformasi

sistem kerja berbasis digital dalam rangka Reformasi Birokrasi (studi

banding di Kemenkeu) oleh Tim RB Nasional; dan

i. Tergabung dalam uji coba implementasi ruang kerja masa depan dalam

penyusunan mini video kolaborasi tema program kerja dan ‘Indonesia Kita’

(Agustus 2021);

j. Bincang Transformasi Seri II: Inovasi Integrasi Pemanfaatan Data

(September 2021)

k. Bincang Transformasi Leading Change With Project Management. Bincang

Transformasi ini bagaimana mengelola sebuah project dengan manajemen

yang baik sehingga tujuan dari project tersebut dapat menghasilkan output

dan outcome yang akan memberikan dampak signifikan bagi organisasi.

Acara Bincang Transformasi ini dilakukan pada tanggal 14 September 2021

dan dilakukan secara daring.

11. Sharing Session Program RBTK 2021

Dampak positif keberhasilan program Reformasi Birokrasi Kementerian

Keuangan bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, peningkatan pelayanan,

dan kepercayaan masyarakat telah menginspirasi kementerian/instansi lain dan

pemda untuk melakukan reformasi di instansinya masing-masing. Sebagai

konsekuensinya, CTO Kemenkeu sering diminta oleh kementerian/instansi lain

untuk menyampaikan sharing session program RBTK yang telah dilaksanakan.

Beberapa kegiatan sharing session yang telah dihadiri oleh CTO pada tahun

2021, antara lain diuraikan dalam penjabaran berikut.

a. Sharing Knowledge dengan BPK RI

Pada tanggal 21 Januari 2021 CTO memberikan sharing knowledge terkait

dengan tata kelola, rencana strategis, dan pengembangan teknologi

informasi yang telah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

b. Sharing Session bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tanggal 29 Januari 2021 CTO berkesempatan memberikan sharing

session terkait Change Agent dan implementasi Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Kemenkeu dengan Kemendikbud secara daring melalui zoom

meeting.

138



Gambar 3.37 Sharing Session bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

c. Sharing Session bersama Kementerian Agama

Pada tanggal 9 Februari 2021 CTO berkesempatan memberikan sharing

session terkait Agen Perubahan di Lingkungan Kemenkeu dengan

Kementerian Agama secara daring melalui zoom meeting.

Gambar 3.38 Sharing Session bersama Kementerian Agama

139




d. Visitasi Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tanggal 23 Februari 2021 Tim Reformasi Birokrasi Kemendikbud yang

dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kemendikbud

melakukan kunjungan ke CTO untuk melihat implementasi Activity Based

Workplace dan mereka akan mencoba menerapkan di Kemendikbud.

Gambar 3.39 Visitasi Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

e. Sharing Session bersama Kementerian Investasi/BKPM

Pada tanggal 23 Maret 2021 CTO memberikan sharing session mengenai

pengalaman dalam mengelola change agent dan rencana tindak yang

dilakukan dalam mendukung implementasi RBTK di lingkungan Kemenkeu

secara hybrid dengan Kementerian Investasi/BKPM.

Gambar 3.40 Sharing Session bersama Kementerian Investasi/BKPM

140



f. Sharing Session bersama Kementerian ESDM

Pada tanggal 9 April 2021 CTO memberikan sharing session mengenai


dilakukan dalam mendukung implementasi RBTK di lingkungan Kemenkeu.

Gambar 3.41 Sharing Session bersama Kementerian ESDM

g. Sharing Session bersama Kementerian Hukum dan HAM


implementasi RBTK di lingkungan Kemenkeu secara daring dengan

Kemenkumham.

Gambar 3.42 Sharing Session bersama Kementerian Hukum dan HAM

141




h. Sharing Session bersama Kementerian PUPR


change agent dan rencana tindak yang dilakukan dalam mendukung

implementasi RBTK di lingkungan Kemenkeu secara daring dengan

Kementerian PUPR.

i. Sharing Session bersama Kementerian Sekretariat Negara



dilakukan dalam mendukung implementasi RBTK di lingkungan Kemenkeu.

j. Sharing Session bersama Komisi ASN


implementasi RBTK di lingkungan Kemenkeu secara daring dengan Komisi

ASN.

k. Sharing Session bersama Sekretariat DPD

Pada tanggal 8 Juni 2021 CTO memberikan sharing session mengenai



secara daring dengan Sekretariat DPD.

l. Sharing Session dengan para Auditor Inspektorat Jenderal

Pada tanggal 23 Juni 2021 CTO memberikan sharing session tata kelola dan

implementasi IS RBTK termasuk mekanisme monitoring dan pelaporannya

bersama dengan para auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Gambar 3.43 Sharing Session bersama Auditor Inspektorat Jenderal

142



m. Sharing Session bersama Kementerian ESDM

Pada tanggal 8 Juli 2021 CTO memberikan sharing session mengenai



secara daring dengan Kementerian ESDM.

Gambar 3.44 Sharing Session bersama Kementerian ESDM

n. Visitasi Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan

(LPMP) Jateng

Pada tanggal 15 Oktober 2021 Tim Reformasi Birokrasi LPMP Jateng

melakukan kunjungan ke CTO untuk melihat implementasi Activity Based

Workplace di lingkungan Kementerian Keuangan.

Gambar 3.45 Visitasi Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Penjamin Mutu

Pendidikan (LPMP) Jateng

143




o. Sharing Session bersama Sekretariat Daerah Pemprov Jawa Barat

Pada tanggal 24 November 2021 Tim RB Sekretariat Pemprov Jabar

melakukan kunjungan ke CTO dan berdiskusi mengenai tata kelola

implementasi RBTK di lingkungan Kemenkeu termasuk peran dari CTO yang

akan dijadikan referensi oleh Tim RB Sekretariat Pemprov Jawa Barat.

Gambar 3.46 Sharing Session bersama Sekretariat Daerah Pemprov Jawa Barat

144

145

146



A. TENTANG REFORMASI BIROKRASI

Kegagalan birokrasi yang terjadi pada masa Orde Baru pernah berakibat

pada terkikisnya kepercayaan publik yang masif terhadap pemerintah. Hal ini

terjadi mengingat birokrasi yang ada pada masa itu mengorbit pada sentralisasi

kepentingan penguasa yang justru merugikan masyarakat. Maraknya KKN,

sebagai contoh, menjadi bumerang telak pada rezim yang bermuara pada krisis

ekonomi maupun politik pada tahun 1998. Patologi birokrasi ini tentunya menjadi

sebuah catatan kelam bagi lembar sejarah negeri ini sebab birokrasi sebelum

era reformasi belum mampu membawa Indonesia pada cita-cita besarnya

sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Dalam kaidah birokrasi, Indonesia telah melaksanakan berbagai

perubahan mendasar terkait dengan bagaimana pemerintah melakukan

pelayanan publik yang lebih berkualitas. Reformasi atas birokrasi merupakan

wujud dari pembaharuan sistemik setelah tumbangnya masa pemerintahan Orde

Baru, yakni ketika pemerintah berupaya untuk terus melakukan penataan ulang

terhadap penyelenggaraan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini menjadi penting sebab

dalam perspektif administrasi publik, good governance merupakan muara dari

penyelenggaraan pelayanan publik yang membutuhkan kompetensi birokrasi

untuk mendesain dan melaksanakan kebijakan.

Tujuan yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi di antaranya yakni

mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan

publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan, menjadikan negara yang

memiliki most-improved bureaucracy, meningkatkan mutu pelayanan kepada

masyarakat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan

kebijakan/program instansi, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam

pelaksanaan semua segi tugas organisasi, dan menjadikan birokrasi Indonesia

antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika

perubahan lingkungan strategis. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan

dalam rangka menciptakan iklim pemerintahan yang akuntabel dan kapabel,

sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Reformasi birokrasi juga mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah

daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh

masyarakat. Tujuan ini selaras dengan visi Reformasi Birokrasi, yakni

'terwujudnya pemerintahan kelas dunia' sehingga performa birokrasi setiap

waktunya juga harus disesuaikan dengan perubahan mindset dan culture set.

Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian

kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah.

147

IVEvaluasi Reformasi BirokrasiKementerian Keuangan

Arah Transformasi dan Ringkasan41 IS Kemenkeu Tahun 2022V


Selain itu, makna dari Reformasi Birokrasi adalah:

Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahanIndonesia.

Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abadke-21

Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsipemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaranyang tidak sedikit.

Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendahdan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap,konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yangada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagaikebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, danmenyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigmadan peran baru.

Selanjutnya, dalam upaya pemerintah untuk merealisasikan reformasi

birokrasi, telah dikeluarkan Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. Pada pengimplementasiannya,

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah memasuki beberapa fase,

seperti fase ke-1 Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, fase ke-2 Road Map

Reformasi Birokrasi 2015-2019. Pada fase ke-3, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan

Menteri PANRB No 25 tahun 2020 sebagai pertanda masuknya Indonesia pada

fase ke-3 Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Road map ini merunutkan

tentang strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang diformulasikan secara riil

menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan

kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Selain itu, peraturan ini juga memuat

evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015-2019

yang telah membawa perubahan signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan.

Di samping itu, terdapat analisis atas lingkungan strategis, faktor lingkungan

yang dimaksud dalam road map reformasi birokrasi ini adalah context (konteks)

di mana birokrasi beroperasi, sedangkan isu strategis merupakan content

(konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses reformasi birokrasi.

Gambar 4.1 Makna Reformasi Birokrasi

148



Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan reformasi birokrasi merupakan

tanggungjawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta

dibangun bersama oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di

Indonesia, tak terkecuali dalam mewujudkan visi Indonesia maju. Tujuan dan

sasaran reformasi birokrasi yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjawab

tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu

strategis reformasi birokrasi ke depan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melaksanakan pemetaan

lingkungan strategis pelaksanaan reformasi birokrasi dan evaluasi dalam rangka

melihat sejauh mana instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah,

melaksanakan program-program reformasi birokrasi. Evaluasi pelaksanaan

reformasi birokrasi dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB. Tahap

awal dari evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut dimulai dari

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Guna menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi di masing-

masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Grand

Design dan Road Map yang telah digariskan, Kementerian PAN dan RB

menggunakan instrumen self-assessment yang dikenal dengan Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian

mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai

metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap

kinerja instansi pemerintah.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan:

1. memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam

menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi

birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh

kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

2. menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional

pelaksanaan reformasi birokrasi.

Model PMPRB yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan

ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen

pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil seperti model berikut.

B. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

149




Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang

ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses

yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran

pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta

pelayanan publik yang prima. PMPRB dilaksanakan sekali setahun yang

dilaksanakan melalui aplikasi pmprbonline yang disediakan oleh Kementerian

PAN-RB melalui proses sebagai berikut:

Gambar 4.2 Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Gambar 4.3 Alur PMPRB melalui aplikasi pmprbonlineSumber: Permenpan Nomor 26 Tahun 2020

150



PMPRB yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah atas

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/

lembaga/pemerintah daerah itu sendiri beserta unit kerja di dalamnya. Evaluasi

eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh Unit Pengelola

Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Evaluasi ini meliputi validasi/verifikasi

terhadap hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh seluruh

kementerian/lembaga/pemerintah daerah beserta unit kerja di dalamnya.

Pada tanggal 12-13 Oktober 2021, telah dilaksanakan Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenkeu melalui pertemuan

secara daring dengan media zoom. Evaluasi ini melibatkan Tim Evaluasi

Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN-RB beserta para asesor Reformasi

Birokrasi Kementerian Keuangan yang dihadiri pula oleh Para Sekretaris Unit

Eselon I, Direktur Kitsda DJP, Direktur KI DJBC, Inspektur VII Itjen sebagai Tim

Penilai Internal (TPI), dan masing-masing Eselon II Sekretariat Jenderal. Hasil

Penilaian dari Kementerian PAN dan RB ini biasanya akan disampaikan pada

Bulan Maret tahun 2022.

C. Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian

Keuangan

Gambar 4.4 Foto Evaluasi PMPRB Kemenkeu Tahun 2021

151




Dalam melaksanakan penilaian reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal

melakukan validasi atas hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh para

asesor. Selanjutnya, hasil validasi ini disampaikan kepada Kementerian PAN-RB

untuk dilakukan penilaian, baik secara desk-evaluation maupun field-evaluation

melalui survei. Indeks PMPRB kemudian ditentukan dengan melakukan

weighing pada komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%).

Komponen pengungkit terdiri dari 8 area perubahan, yaitu Manajemen

Perubahan, Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan

Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik. Sementara itu, komponen hasil terdiri atas 5 area

perubahan, yang terdiri dari Nilai Akuntabilitas Kinerja, Survei Internal Integritas

Organisasi, Survei Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, dan Survei Eksternal

Pelayanan Publik.

Berdasarkan penilaian dari TPI, indeks PMPRB Kemenkeu Tahun 2021

memperoleh hasil sebesar 92,67, dengan rincian komponen pengungkit (60%)

sebesar 56,16 dan komponen hasil (40%) sebesar 36,27. Adapun nilai indeks

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2020 (yang dikeluarkan

tahun 2021) berada pada skala 87,63 dengan predikat A (memuaskan).

Hal ini menambah catatan baik bagi Kementerian Keuangan sebagai

salah satu pioneer atas pelaksanaan reformasi birokrasi. Nilai ini mencerminkan

upaya sungguh-sungguh yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dalam

melaksanakan reformasi di berbagai aspek birokrasi, layanan publik, dan inovasi

yang dibuat dalam rangka perbaikan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas organisasi. Selain itu, hasil evaluasi tersebut juga merefleksikan

proses pengelolaan reformasi di Kementerian Keuangan telah melalui tata kelola

yang baik di mana terdapat harmonisasi antara perencanaan strategis,

enterprise architecture, implementasi inisiatif strategis RBTK, duta transformasi,

serta monitoring dan evaluasinya. Dengan capaian indeks reformasi birokrasi

tersebut, Kementerian Keuangan menjadi salah satu tujuan bagi

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ingin lebih mendalami

mengenai pengelolaan reformasi birokrasi. Salah satu aspek dalam komponen

pelaksanaan reformasi birokrasi yang sering menjadi acuan bagi K/L dan Pemda

adalah pengelolaan agen perubahan (agent of change) dalam Manajemen

Perubahan. Duta Transformasi, nama yang diberikan untuk agen perubahan di

Kementerian Keuangan, dikelola oleh Central Transformation Office dan dinilai

berhasil berperan dalam menyampaikan pesan-pesan perubahan.

152



Beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan

atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB pada Laporan Hasil Evaluasi

Reformasi Birokrasi tahun 2020 adalah:

1. Mengupayakan perbaikan Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa, nilai dari LKPP: 60 (predikat cukup).

Tindak lanjut:

a. Meningkatkan persentase pemenuhan JFPPBJ di tahun 2021 (per Juni

2021 telah mencapai 55 orang dari formasi total 92 orang (59,7%) dan

diupayakan penambahan jabfung melalui perpindahan jabatan).

b. Meningkatkan tingkat kematangan UKPBJ dari level 3 (proaktif) di

tahun 2020 menjadi level 4 (strategis) di tahun 2021.

2. Mengupayakan perbaikan Profesionalitas ASN, nilai dari BKN: 78 (predikat

sedang). Menyusun pedoman pengembangan kompetensi melalui

Kemenkeu Leadership Development Program (KLDP).

Tindak lanjut:

a. Mendorong peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan pegawai melalui

pemberian tugas belajar dan izin belajar serta rekrutmen pegawai baru

secara selektif dan terbatas dengan kualifikasi pendidikan minimal DIII

kecuali untuk Anak Buah Kapal.

b. Mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai

program pengembangan dan sertifikasi kompetensi.

c. Mengembangkan instrumen/tools penilaian kinerja dan perilaku untuk

mengukur kinerja secara lebih objektif.

d. Mengusulkan kembali IKU Jamlat sebagai IKU mandatory bagi seluruh

pegawai.

e. Melanjutkan interkoneksi SAPK dan HRIS, dengan memperhatikan

kesiapan pengembangan SIASN.

3. Melakukan reviu arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-

masing unit eselon I agar lebih konkret.

Tindak lanjut:

a. Memastikan agar perumusan RBTK selalu bersifat kolaboratif dan

konkret.

b. Melakukan monitoring dan reviu berkala terhadap pelaksanaan RBTK di

setiap UE I.

4. Melakukan pemetaan kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan

instansi lain perlu dipetakan kembali agar kebijakan yang dikeluarkan baik

oleh Kemenkeu dan instansi terkait dapat berjalan beriringan dan saling

melengkapi.

153




Tindak lanjut:

Senantiasa akan melanjutkan koordinasi intensif bersama UE I melalui

forum rutin dan melaporkan secara berkala kepada Menteri/Wakil Menteri

berupa laporan pending matters tindak lanjut arahan Menteri/Wakil Menteri

dan laporan realisasi agenda Menteri/Wakil Menteri, guna memberikan

update perkembangan perumusan kebijakan Kemenkeu di tingkat nasional.

5. Integrasi SAKTI, SMART dengan KRISNA dan e-monev.

Tindak lanjut:

a. Telah dilakukan integrasi data melalui SLDK terkait data pagu belanja

K/L, data Rencana Penarikan Dana, dan data target kinerja anggaran

untuk masing-masing variabel.

b. Telah dilakukan integrasi data yang bersumber dari OMSPAN yaitu data

realisasi belanja dan data realisasi kinerja anggaran (Realisasi Capaian

Rincian Output).

c. Integrasi KRISNA dan SAKTI akan ditindaklanjuti dengan MoU sebagai

tindak lanjut pertemuan Menteri Keuangan dengan Menteri PPN,

sampai saat ini berada di tahap integrasi data perencanaan.

d. Penyelesaian UR Integrasi Krisna dan SAKTI.

e. Proses pengembangan Modul Perencanaan di SAKTI, serta

penyesuaian pada Modul Penganggaran dan Kerangka Pengeluaran

Jangka Menengah (KPJM) SAKTI.

6. Integrasi LKPP dan LKjPP serta mereviu kebijakan reward dan punishment

atas pelaksanaan anggaran agar juga mempertimbangkan capaian

kinerja/outcome

Tindak lanjut:

a. Merevisi KMK Manajemen Kinerja.

b. Pengaturan metode direct cascading, di antara terkait kriteria,

pembatasan level/tingkat, dan IKU pendukungnya.

c. Penilaian kinerja pegawai dalam jangka waktu yang lebih singkat

(triwulanan/semesteran) dan dapat dijadikan dasar pemberian

remunerasi bulanan.

d. Mengakomodir penyusunan SKP Jabatan Fungsional (JF) sesuai

dengan PermenPAN dan RB Nomor 8 tahun 2021 Sebagai kelanjutan

atas pelaksanaan program delayering. Pada tahun 2021 Kementerian

Keuangan akan melakukan penyederhanaan birokrasi (delayering)

melalui transisi penggunaan jabatan fungsional secara selektif sesuai

arahan kebijakan nasional.

154



7. Mendorong percepatan Enterprise Architecture yang berdampak pada

simplifikasi organisasi.

Tindak lanjut:

a. Perlunya aplikasi SAKIP pada Satker yang dapat memproses data

rencana, realisasi, satuan kegiatan dan melakukan penggabungan data

transaksi keuangan dengan data kegiatan, sehingga dapat dihasilkan

laporan kinerja yang menampilkan besarnya alokasi anggaran dan

realisasinya serta data output kegiatan yang telah dicapai.

b. Untuk TA 2022, akan dilakukan penetapan KMK sebagai implementasi

atas kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas

kinerja anggaran TA 2021 yang memperhitungkan aspek penganggaran

yang berfokus pada hasil (output dan outcome) melalui nilai EKA-

SMART dan aspek pelaksanaan yang berfokus pada proses (teknis

administratif) melalui nilai IKPA. Kebijakan tersebut juga akan

mempertimbangkan aspek percepatan pelaksanaan berusaha dalam

hal penilaian dari BKPM telah tersedia.

8. Perbaikan manajemen kinerja (terkait direct cascading, dasar remunerasi

bulanan, dan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional)

Tindak lanjut:

a. Pemutakhiran tata kelola EA yang agile dan berfokus pada value

realization.

b. Penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan kapabilitas

SDM dalam pengelolaan EA Kemenkeu.

c. Penyusunan arsitektur.

9. Menyelesaikan proses penyederhanaan birokrasi (delayering) baik dari sisi

mekanisme kerja, kelembagaan, manajemen SDM, maupun indikator kinerja.

Tindak lanjut:

a. Tahun 2021

1) Penetapan PMK OTK pasca Perpres 57/2021 dan pasca delayering

Pusintek dan DJKN.

2) Pengalihan Kepala Seksi Pelayanan Penilaian menjadi JF Penilai

Muda (KPKNL)

3) Pengalihan Kepala Seksi Pelayanan Lelang menjadi JF Pelelang

Muda (KPKNL)

4) Pengalihan Pejabat Es III dan IV menjadi JF Pranata Komputer

Madya dan Muda (Pusintek)

155




b. Tahun 2022

1) Evaluasi lanjutan terhadap delayering BKF dan DJBC

2) Evaluasi awal terhadap delayering KPKNL dan Pusintek.

3) Proses konsolidasi JF

c. Tahun 2023

1) Asesmen organisasi from top to bottom

2) Usulan penataan organisasi Kemenkeu (Perpres dan PMK OTK)

3) Proses konsolidasi JF

d. Tahun 2024

1) Implementasi Konsolidasi JF

10. Melanjutkan budaya integritas dan melakukan reviu berkala pada sistem

pengendalian dan pengawasan internal untuk mencegah fraud berulang (OTT

KPK).

Tindak lanjut:

a. Melakukan akselerasi profiling integritas pegawai.

b. Meningkatkan pemantauan indikator fraud berdasarkan Fraud Risk

Scenario (FRS) yang telah disusun.

c. Rapat koordinasi yang diikuti seluruh perwakilan UKI di setiap Eselon I

secara triwulanan.

d. Pengusulan RKMK Kerangka Integritas Kementerian Keuangan.

e. Pengadaan aplikasi crawling data yang diperuntukan untuk

mempercepat proses penelusuran digital footprint yang merupakan

bagian dari informasi clearance.

11. Merumuskan best practice ZI menuju WBK/WBBM agar dapat menjadi

standar baru tata kelola unit kerja di Kemenkeu.

Tindak lanjut:

a. Penyelesaian materi ELISA (e-Learning Information Security Awareness).

b. Penyelesaian penyusunan buku perjalanan ZI-WBK/WBBM Kemenkeu.

c. Melanjutkan monev pada unit kerja yang telah berpredikat ZI

WBK/WBBM.

Selama 2021, Kementerian Keuangan telah berhasil melangsungkan

berbagai macam program dan kegiatan yang mendukung terlaksananya

reformasi birokrasi yang selaras dengan kepentingan nasional dan bersesuaian

dengan pencapaian hasil indeks RB.

Pada indikator Manajemen Perubahan, Kementerian Keuangan c.q. CTO

berhasil menyelenggarakan agenda terkait dengan Duta Transformasi, seperti

Workshop Duta Transformasi dan Diseminasi Duta Transformasi. Kemudian,

156



setiap Eselon I Kementerian Keuangan juga berhasil mengoordinasikan

penyelenggaraan, di antaranya Podcast: Manajemen Talenta Kemenkeu

(Sekretariat Jenderal), Webinar Internasional ‘Designing the Optimum Ecosystem

of Pension’ (DJA), inovasi otomasi kegiatan intelijen perpajakan melalui aplikasi

‘SILENT’ (DJP), Penulisan buku ‘Jangan 'Mati' Karena Pandemi!’ dan inisiatif

kegiatan ‘Milisi (Milenial Siap Beraksi)’ (DJBC), Internalisasi IS RBTK (DJPb),

Ngobrol Asyik Transformasi (Ngobrast) (DJKN), Membuat kolom Duta di bulletin

UE I (Media Defis) (DJPK), Aktif mengikuti Olimpiade RBTK (DJPPR), Seminar

Data Analytics (Inspektorat Jenderal), Role Model: ASN Berprestasi (BKF), Sesi di

Ngopi Hitam tema RBTK (BPPK), dan Webinar Transformasi Digital (LNSW).

Terkait inovasi pada bidang Deregulasi Kebijakan, Kementerian Keuangan

telah melaksanakan harmonisasi setiap peraturan di bidang kekayaan dan

keuangan negara oleh Biro Hukum dengan menggunakan matriks identifikasi,

analisis dan pemetaan regulasi, dan matriks evaluasi regulasi di bidang

keuangan negara.

Sementara itu, dalam hal indikator Penataan dan Penguatan Organisasi,

telah dilaksanakan pula beberapa agenda, seperti penataan kelembagaan

tercermin melalui perwujudan organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat

(flatter and boundaryless organization), organisasi yang lean, clean, and green,

SDM yang adaptive and technology savvy, dan Teknologi Informasi sebagai

enabler, penyempurnaan peta proses bisnis Level 0 s.d. 3 melalui penyusunan

arsitektur bisnis pada repository Enterprise Architecture tools Orbus iServer

dengan melibatkan seluruh Unit Eselon I, serta penyederhanaan birokrasi di

Inspektorat Jenderal, BKF, dan DJBC.

Terkait dengan indikator Manajemen Ketatalaksanaan, Kementerian

Keuangan menajamkan fokus pada dua bagian besar: penataan tatalaksana dan

penataan sistem manajemen SDM. Penataan tatalaksana melahirkan agenda

berupa Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong

pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, terdapat

pula efisiensi MPN G3 yang mampu melayani penyetoran penerimaan negara

hingga 1.000 transaksi per detik, meningkat signifikan dari hanya 60 transaksi

per detik pada MPN G2. Dalam hal perpajakan, cara penyampaian Surat

Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real

time dengan layanan E-Filing. Kemudian, dukungan terbesar dari Kementerian

Keuangan juga diarahkan pada otomasi sistem, seperti penerapan SPAN bagi

Pengguna Anggaran di setiap K/L dan pengimplementasian layanan Office

Automation (OA) yang mampu meningkatkan efektivitas bekerja melalui

pengurangan norma waktu penyelesaian pekerjaan, meningkatkan efisiensi

157




melalui pengurangan biaya operasional (ATK, perjalanan dinas, kurir), serta

meningkatkan kepuasan pengguna.

Sementara itu, dalam hal indikator Penataan Sistem Manajemen SDM,

Kementerian Keuangan telah melakukan perbaikan atas implementasi IKU,

seperti penyelarasan Sasaran Strategis (SS), IKU, dan target dengan strategi

organisasi secara vertikal dan horizontal, cascading SS dan IKU dari unit

manajemen hingga unit teknis, dan penyelarasan pencapaian IKU Cascading dan

Non Peta dengan kinerja pimpinan pada non-cascading IKU. Pemantauan kinerja

juga dilaksanakan secara bulanan, triwulanan, dan semesteran dalam bentuk

forum DKO atau DKI, sedangkan penilaian perilaku kinerja pegawai dilakukan

secara semesteran, sedikit berbeda dengan penilaian atas capaian kinerja

pegawai yang dapat dilakukan secara bulanan atau triwulanan melalui aplikasi e-

Performance (modul Dialog Kinerja Individu). Hasil penilaian kinerja individu telah

dijadikan dasar pengembangan karir individu, yaitu sebagai salah satu dasar

penentuan kenaikan peringkat jabatan dan promosi/pengangkatan pegawai

dalam jabatan struktural. Selain itu capaian kinerja individu juga digunakan

sebagai dasar dalam pemberian reward yaitu pemberian tunjangan kinerja,

employee of the month, pegawai teladan, pegawai berprestasi, juga sebagai

dasar pemberian sanksi.

Kementerian Keuangan juga tidak berhenti untuk melakukan penguatan

terkait akuntabilitas dan pengawasan. Penguatan Akuntabilitas dilaksanakan

melalui penyusunan Renstra, penyusunan penetapan kinerja, monitoring

pencapaian kinerja dan tindak lanjut, dan pendokumentasian dan pemantauan

arahan Menteri Keuangan melalui aplikasi Daily Activity Monitoring System

(DAMS). Di sisi lain, penguatan pengawasan dilakukan melalui penetapan

Kerangka Kerja Integritas, sebuah kerangka (framework) yang sistematis dan

komprehensif dalam rangka meningkatkan integritas dan mencegah korupsi.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah berhasil melakukan inovasi terkait

kegiatan pengawasan dengan inovasi E-Kompas APIP (Pengawasan PEN)

dan Aplikasi Mawas PNBP.

Kementerian Keuangan juga terus mengusahakan adanya Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik. Kualitas pelayanan publik diukur melalui Survei

Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL). SKPL merupakan survei yang dilakukan

secara rutin setiap tahunnya untuk melihat tingkat kepuasan pengguna layanan

Kementerian Keuangan. Indeks kepuasan pengguna layanan yang diperoleh

Kemenkeu untuk tahun 2021 adalah sebesar 4,40 dalam skala 5. Hal ini

menunjukan layanan Kemenkeu sudah baik namun masih terdapat ruang untuk

melakukan perbaikan.

158



Kementerian Keuangan selalu memberi ruang yang seluas-luasnya untuk

inovasi. Setiap unit atau bahkan pegawai secara individual selalu kami dorong

untuk melakukan inovasi. Rekap inovasi kami yang kami ikutkan pada Kompetisi

Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB antara

lain:

D. Inovasi dan Kontribusi Kementerian Keuangan dalam Mendukung

Keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional

Tahun 2019 Internship dan secondment bagi Pemerintah Daerah sebagaiTOP 45 Inovasi Pelayanan Publik.

Tahun 2020 Sistem Pertukaran Data Elektronik ASEAN Trade in Goods Agreement (SiPakde Atiga) sebagai TOP 45 Inovasi Pelayanan Publikdan saat ini mewakili Indonesia di ajang internasional.

Tahun 2021 Penerapan Artificial Intelligence sebagai Financial Advisor bagi Pemerintah Daerah sebagai TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik.

Gambar 4.5 Inovasi Kementerian Keuangan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan

Publik

Inovasi tidak dimaknai hanya sebagai pembuatan aplikasi, namun yang

lebih penting dari inovasi adalah menyelesaikan permasalahan, membuat

pelayanan menjadi lebih baik, atau bahkan mengubah proses bisnis existing

menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Sehingga setiap inovasi yang dibuat bisa

benar-benar berdampak kepada masyarakat.

Inovasi dalam pengelolaan SDM kami lakukan secara komprehensif dari

hulu ke hilir, mulai dari perencanaan SDM, pengadaan ASN, manajemen kinerja,

pengembangan karier dan kompetensi, promosi dan mutasi, penghargaan dan

disiplin, perlindungan dan pelayanan ASN, serta sistem informasi ASN.

Integritas merupakan hal terpenting yang selalu kami jadikan prioritas di

Kemenkeu serta bersifat zero tolerance. Dimotori oleh rekan-rekan Itjen, beberapa

terobosan terkait penguatan integritas di antaranya:

159




Untuk memperkuat ekosistem inovasi, terkait pengembangan inovasi ini

telah masuk dalam Rencana Strategis Kemenkeu tahun 2019-2024 dan dengan

salah satu output andalannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor

1032/KM.1/2021 tentang Pedoman penyelenggaraan Kompetisi Inovasi di

Lingkungan kementerian Keuangan (KMK-1032). Dengan adanya KMK-1032

tersebut, Kemenkeu juga mendorong pegawai untuk lebih aware terhadap

budaya berinovasi. Oleh karena itu, seluruh pegawai Kemenkeu diharapkan

dapat memberikan masukan maupun usulan ide inovasi dalam rangka perbaikan

pelayanan/proses bisnis/kebijakan serta hal lainnya untuk perbaikan Kemenkeu.

Hal ini juga didukung melalui platform office automation di Kemenkeu (e-

Kemenkeu) dengan membangun Modul Ide Inovasi yang dapat menjadi wadah

bagi para pegawai untuk menyalurkan ide-ide inovasi yang nantinya akan

diverifikasi untuk kemudian dapat diimplementasikan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dinyatakan berhasil apabila terdapat

kontribusi nyata atas sinergi dan kolaborasi yang kuat antara tiap Kementerian,

Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Keberhasilan reformasi birokrasi

sebagaimana ditargetkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional

akan semakin cepat (accelerated) jika Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah dapat saling bertukar praktik terbaik (best practices) di tempat masing-

masing agar dapat diadopsi di tempat lain. Dengan demikian, akumulasi praktik

terbaik tersebut dapat mempercepat proses perbaikan birokrasi di Indonesia.

Kerangka Kerja Integritas: Kemenkeu telah mempunyai sebuah kerangka

(framework) yang sistematis dan komprehensif dalam rangka meningkatkan

integritas (integrity) dan mencegah korupsi (ditetapkan dengan KMK

323/KMK.09/2021)

Penguatan UKI: memperkuat peran UKI di seluruh satuan kerja yang ada di

Kemenkeu (sebanyak 846 UKI) dalam hal pemantauan penerapan pengendalian

intern di antaranya mencakup asistensi dan pembinaan terkait tugas & fungsi

UKI.

Whistleblowing System (WISE): Saluran pengaduan masyarakat memiliki peran

esensial dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal selalu

konsisten menerima pengaduan masyarakat baik pengaduan terindikasi fraud

maupun pengaduan non-fraud.

Gambar 4.6 Inovasi Penguatan Integritas Kementerian Keuangan

160



Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KP-RBN) mendorong

percepatan reformasi birokrasi nasional, terutama mempertimbangkan

perubahan lingkungan strategis dan perkembangan governansi dunia menuju

Digital Governance. IS RBTK Kemenkeu 2021 sudah berisi poin-poin penting

Digital Governance KP-RBN.

Sebagai institusi publik yang memiliki sentralitas sebagai Bendahara Umum

Negara dan otoritas fiskal, rekam jejak Kemenkeu menunjukkan bahwa

Kemenkeu telah menjadi pelopor reformasi birokrasi. Ke depan Kemenkeu tetap

dapat menjadi terdepan dengan berkontribusi pada pengembangan digital

governance tingkat nasional dan menjadi barometer bagi institusi publik lainnya.

Maka apa yang kami lakukan di Kemenkeu ini selalu kami tawarkan ke institusi

lain agar dapat diadaptasi sesuai karakteristik masing-masing instansi.

E. Prestasi Kementerian Keuangan Sebagai Dampak Reformasi

Birokrasi

Sejak tahun 2014 hingga tahun 2021, Kemenkeu telah memperoleh

beberapa prestasi membanggakan dalam acara Kompetisi Inovasi Pelayanan

Publik (KIPP). Capaian inovasi Kemenkeu pada KIPP yaitu sebagai berikut: Top

99 pada 2014 untuk whistleblowing system (dari Inspektorat Jenderal/Itjen), Top

99 di 2015 untuk Rumah Pajak untuk Anak (Direktorat Jenderal Pajak/DJP), E-

Auction (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN), Top 35 untuk download

MPN G-2 tahun 2016 (Direktorat Jenderal Perbendaharaan/DJPb), pada tahun

2019 untuk internship dan secondment pada Pemerintah Daerah/Pemda

(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/DJPK) berhasil masuk ke Top 45,

selain itu SIMSERBA (DJPb), Mobile Tax Unit dan e-Filing (DJP) berhasil masuk

ke Top 99. Tahun 2020, SiPakDE-ATIGA dari Lembaga National Single Window

(LNSW) juga masuk ke Top 45, dan tahun 2021 masuk Top 45 untuk Artificial

Intelligence sebagai Financial Advisor (DJPK).

Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) merupakan ajang tahunan

penjaringan inovasi-inovasi karya jajaran Kementerian Keuangan yang telah

dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2018. Inovasi yang dinilai adalah inovasi

yang telah diimplementasikan dan memberikan dampak/kemanfaatan

secara langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian

Keuangan, maupun terkait perbaikan manajemen dan dukungan layanan internal.

Dengan adanya KIKK ini, diharapkan dapat mendukung tumbuhnya iklim inovasi

di lingkungan Kemenkeu.

161




Selain itu, KIKK juga dilaksanakan untuk mempersiapkan inovasi-inovasi

Kementerian Keuangan dalam berpartisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan

Publik (KIPP) di tahun selanjutnya, yang diselenggarakan secara rutin oleh

Kementerian PAN dan RB.

Beberapa prestasi Kemenkeu dalam KIPP dalam hubungannya dengan

penyelenggaraan KIKK, antara lain:

No Nama Inovasi KIKK KIPP

1. IdS - Internship dan Secondment bagiPemerintah Daerah – Ditjen

Perimbangan Keuangan

Terbaik Pertama KIKK

2018

Top 45 KIPP 2019

2. Aplikasi SIMSERBA: BendaharaPintar, Pembangunan Lancar – Ditjen

Perbendaharaan

Top 12 KIKK 2018

Top 99 KIPP 2019

3. E-Filing: Semudah Menjentikkan Jari Kelingking – Ditjen Pajak

- Top 99 KIPP 2019

4. Mobile Tax Unit (MTU) – Ditjen Pajak - Top 99 KIPP 2019

5. Penerapan Sistem Pertukaran Data Elektronik ASEAN Trade in Goods

Agreement (SiPakDe-ATIGA) –Lembaga National Single Window

Top 12 KIKK 2019

Top 45 KIPP 2020

6. Penerapan Artificial Intelligencesebagai Financial Advisor (AIFA) bagi

Pemerintah Daerah – DitjenPerimbangan Keuangan

TerbaikPertama KIKK

2020

Top 45 KIPP 2021

Tabel 4.1 Prestasi Kemenkeu dalam KIPP

162



Berbagai pencapaian yang diperoleh dalam rangka melaksanakan program

Reformasi Birokrasi tersebut tidak membuat Kementerian Keuangan cepat

berpuas diri. Sebaliknya, Kementerian Keuangan akan terus mengusahakan

keberlanjutan dan peningkatan serta penyempurnaan bersama dengan

monitoring dan evaluasi atas program-program Reformasi Birokrasi dan

Transformasi Kelembagaan yang tengah dijalankan. Kementerian Keuangan

senantiasa berupaya mewujudkan tujuan reformasi birokrasi secara paripurna,

yakni menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik,

berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani

publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan

kode etik aparatur negara.

Daftar beberapa prestasi Kementerian Keuangan sebagai dampak dari

program RBTK yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Capaian HAI DJPb pada Kompetisi The Best Contact Center Indonesia

(TBCCI) dan Top Ranking Performance Awards (TRPA) Tingkat Asia Pasifik

Tahun 2020

HAI-DJPb mewakili DJPb mengikuti 2 ajang kompetisi bidang contact center

tahun 2020, yaitu:

a. Lomba The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) tahun 2020 (oleh

Indonesia Contact Center Association);

b. Lomba Top Ranking Performance Awards (TRPA) tahun 2020 tingkat Asia

Pasifik (oleh Contact Center World).

Gambar 4.7 Capaian HAI DJPb pada Kompetisi The Best Contact

Center Indonesia (TBCCI) dan Top Ranking Performance Awards

(TRPA) Tingkat Asia Pasifik Tahun 2020

163




Pada keduanya diperoleh 1 Medali Emas dan 3 Medali Perak pada TBCCI,

serta 1 Medali Emas pada TRPA. Medali Emas yang diperoleh pada TRPA 2020

tingkat Asia Pasifik mengantarkan HAI-DJPb untuk bersaing pada TRPA tahun

2020 – World Finals, bersaing dengan juara dari wilayah Amerika, wilayah

Eropa,Timur Tengah, dan Afrika, yang direncakan dilaksanakan pada Februari

2021.

2. TOP DIGITAL Implementation 2020 on Institution Sector dan TOP Leader on

Digital Implementation

DJPb memperoleh 2 penghargaan pada ajang TOP Digital Awards 2020

yang diselenggarakan oleh Madani Solusi Internasional (MSI) sebagai

penerbit Majalah It Works. Kedua penghargaan tersebut, yaitu:

a. TOP Digital Implementation 2020 on institution Sector (Level Stars 4)

berdasarkan keberhasilan pemanfaatan TI dalam pengelolaan APBN,

melalui implementasi 3 aplikasi utama DJPb (SPAN, SAKTI, dan MPN-

G3), yang memiliki dampak besar untuk masyarakat, khususnya dalam

pengelolaan keuangan negara.

b. Direktur SITP, Saiful Islam, juga mendapatkan penghargaan sebagai

salah satu Top Leader on Digital Implementation 2020.

Gambar 4.8 Penghargaan TOP DIGITAL Implementation 2020 on Institution

Sector dan TOP Leader on Digital Implementation yang diraih DJPb

164



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus meningkatkan pemanfaatan

teknologi dalam mewujudkan perubahan tata kelola pemerintahan berbasis

elektronik. Pemanfaatan ini juga untuk mendukung peningkatan layanan publik

dan pengawasan yang cepat serta tepat sasaran, hal tersebut pun mendapat

apresiasi pada Selasa, 22 Desember 2020, DJBC meraih dua penghargaan yaitu

Top Digital Implementation 2020 on Institution Sector Level Stars 4 dan Top

Leader on Digital Implementation 2020 pada ajang Top Digital Awards 2020 yang

diselenggarakan oleh majalah IT Works yang bekerja sama dan didukung oleh

beberapa Asosiasi dan Perusahaan Konsultan TI TELCO/Digital.

Gambar 4.9 Penghargaan Top Digital Implementation 2020 on Institution Sector

Level Stars 4 dan Top Leader on Digital Implementation 2020 yang diraih DJBC

3. Penghargaan Top Digital Implementation 2020 on Institution Sector Level Stars 4 dan Top Leader on Digital Implementation 2020

4. DJP Peroleh Dua Penghargaan Teknologi Informasi

Direktorat Jenderal Pajak memperoleh penghargaan Top Digital

Implementation 2020 dalam acara Top Digital Award 2020. Selain itu, Direktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Iwan Djanuardi juga terpilih sebagai Top

Leader on Digital Implementation 2020.

165




Ketua penyelenggara Top Digital Awards 2020 menuturkan, apresiasi ini

diberikan kepada perusahaan dan instansi pemerintahan yang dinilai berhasil

dalam mengimplementasikan dan memanfaatkan teknologi digital sepanjang

2020.

Kriteria penilaian antara lain tata kelola teknologi informasi dan penerapan

sistem sudah baik, digitalisasi berhasil diimplementasikan, penggunaannya

terpadu di semua divisi, infrastruktur pendukung digital sesuai untuk kebutuhan

saat ini dan dapat dikembangkan hingga masa mendatang. serta implementasi

solusi digitalnya layak direkomendasikan kepada perusahaan atau instansi lain.

Gambar 4.10 Penghargaan Top Digital Implementation 2020 dalam acara Top

Digital Award 2020

5. TOP DIGITAL AWARDS - LNSW

Lembaga National Single Window, Kementerian Keuangan meraih tiga

penghargaan dari ajang TOP Digital Awards 2020 yang diselenggarakan oleh

majalah It Works yang bekerjasama dan didukung oleh beberapa Asosiasi dan

Perusahaan Konsultan TI TELCO. LNSW meraih kategori TOP Digital

Implementation 2020 #Star 4 (sangat baik) dan TOP Digital Transformation

Readiness 2020. Selanjutnya Kepala LNSW M.Agus Rofiudin dianugerahi

penghargaan TOP Leader on Digital Implementation 2020. TOP Digital

Implementation 2020 sendiri, menilai tata kelola TIK, baik dari segi kebijakan,

organisasi, penerapan sistem, maupun prosedur. Implementasi teknologi digital

166



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus meningkatkan pemanfaatan

teknologi dalam mewujudkan perubahan tata kelola pemerintahan berbasis

elektronik. Pemanfaatan ini juga untuk mendukung peningkatan layanan publik

dan pengawasan yang cepat serta tepat sasaran, hal tersebut pun mendapat

apresiasi pada Selasa, 22 Desember 2020, DJBC meraih dua penghargaan yaitu

Top Digital Implementation 2020 on Institution Sector Level Stars 4 dan Top

Leader on Digital Implementation 2020 pada ajang Top Digital Awards 2020 yang

diselenggarakan oleh majalah IT Works yang bekerja sama dan didukung oleh

beberapa Asosiasi dan Perusahaan Konsultan TI TELCO/Digital.

6. Best Public Debt Office/Sovereign Debt Management Office in East AsiaPacific dari Global Markets

Gambar 4.11 Penghargaan Top Digital Awards 2020 dalam acara Top Digital

Award 2020 yang diraih LNSW

Global Markets menobatkan Indonesia sebagai "Best Public Debt

Office/Sovereign Debt Management Office in East Asia Pacific” Tahun 2020 atau

peminjam berdaulat terbaik dalam merespons pandemi Covid-19 di Asia Pasifik

Timur.

di LNSW, dipandang berhasil dan penggunaannya terpadu di hampir semuadivisi/unit kerja. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kinerja, daya saing,dan layanan pelanggan.

167




Penerbitan Green Sukuk

oleh Pemerintah Indonesia

mendapatkan penghargaan

Best Green Sukuk - Sovereign

pada kategori Best Sustainable

Finance dan Best Deal By

Country, serta Pemerintah

Indonesia sebagai Issuer of the

Year pada ajang Islamic

Finance Awards 2020 yang

diselenggarakan oleh The

Asset Tripple A.

Gambar 4.13 Capaian 3G Best Green Initiative of

the Year 2020 dari Cambridge IFA

7. 3G Best Green Initiative of the Year 2020 dari Cambridge IFA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berhasil meraih

penghargaan 3G Best Green Initiative of the Year 2020 dari Cambridge IFA untuk

penerbitan Green Sukuk.

8. Best Green Sukuk – Sovereign dari The Asset Tripple A

Gambar 4.14 Capaian 3G Best Green Initiative

of the Year 2020 dari Cambridge IFA

9. Indonesia Best Sovereign Bond dari The Asset Tripple A

Penerbitan Global Bonds oleh pemerintah Indonesia berhasil mendapatkan

penghargaan “Indonesia Best Sovereign Bond” pada ajang The Asset Tripple A

Country Awards 2020.

Gambar 4.12 "Best PublicDebt Office/Sovereign DebtManagement Office in EastAsia Pacific

168



Gambar 4.15 Indonesia

Best Sovereign Bond dari

The Asset Tripple A

10. Best Sovereigns Supranationals and Agencies (SSA) Bond Global Capital Asia

Indonesia meraih penghargaan Best Sovereigns Supranationals and Agencies

(SSA) Bond dari Global Capital Asia atas penerbitan Global Bond.

11. Best Green Bond dari The Assets Triple A

Pada tahun 2021, DJPPR mendapatkan penghargaan Best Green Bond dari

The Assets Triple A atas produk SNI0625 Green Sukuk.

12. Largest Green Sukuk in 2020 dari Climate Bond Initiative (CBI)

DJPPR mendapatkan Climate Bonds Awards Tahun 2021 sebagai Largest

Green Sukuk in 2020 dan diakui sebagai salah satu organisasi terkemuka di dunia

yang terus mendorong kemajuan green finance selama satu tahun terakhir.

Climate Bonds Awards merupakan pengakuan internasional terkemuka atas

kepemimpinan, praktik terbaik, inovasi dalam keuangan hijau dan berkelanjutan,

yang mencakup obligasi hijau, pinjaman, sukuk, dan perkembangan pasar yang

signifikan dalam investasi berbasis iklim.

13. KLIP DJP Menerima Sertifikat ISO 9001:2015 atas Penyediaan Layanan

Pengaduan

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP pada tahun 2020

menerima sertifikasi ISO 9001:2015 atas penyediaan layanan pengaduan dari

PT. BSI Group Indonesia dengan lisensi Komite Akreditasi Nasional. Sertifikasi

ISO 9001 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi

Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem

Manajemen Kualitas. Sertifikasi ini menetapkan berbagai persyaratan, pedoman,

dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu Sertifikasi Manajemen

Kualitas.

169




Gambar 4.16 Indonesia Best Sovereign Bond dari The Asset Tripple A

Gambar 4.17 Sertifikat ISO 9001:2015 atas Penyediaan LayananPengaduan

Tujuan sertifikasi ini adalah untuk menjamin produk atau jasa yang

dihasilkan suatu lembaga/institusi memenuhi persyaratan yang ditetapkan

badan standar dunia yaitu, ISO. Ketika lembaga/institusi telah berhasil lulus audit

dan mendapatkan ISO 9001 2015, artinya KLIP DJP telah memenuhi berbagai

persyaratan yang telah ditetapkan secara internasional.

14. LNSW Dianugerahi WCO Certificate of Merit

LNSW mendapat anugerah WCO Certificate of Merit tahun 2021 pada acara

Virtual Gathering International Customs Day, yang diselenggarakan oleh DJBC.

170



Penghargaan ini diberikan kepada LNSW karena dinilai menunjukkan kontribusi

dalam pemulihan pembaruan, ketahanan rantai pasokan yang berkelanjutan,

khususnya barang penanganan COVID-19 melalui Aplikasi Perizinan Tanggap

Darurat.

Gambar 4.18 Penganugerahan WCO Certificate of Merit kepada LNSW

15. Alokasi Lulusan PKN STAN pada K/L dan Pemda

Sejak tahun 2016 - 2020 Kemenkeu telah mengalokasikan lulusan PKN

STAN pada 55 K/L lain dan 13 Pemda sebanyak 2.785 orang. Pada tahun 2021

dilakukan perluasan K/L dan Pemda Prioritas sehingga total total alokasi lulusan

diproyeksikan mencapai 5.768 orang yang terdiri atas 61 K/L dan 40 Pemda.

Alokasi lulusan PKN STAN pada K/L/P diharapkan dapat secara langsung

berkontribusi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penentuan Pemda Prioritas untuk mendapat alokasi lulusan PKN STAN

berdasarkan pada hasil evaluasi SAKIP dan PMPRB, hasil Audit BPK atas

Laporan Keuangan Pemda, dan besarnya APBN/APBD yang dikelola.

171




Gambar 4.19 Penandatanganan MOU Penempatan Lulusan STAN Tahun 2020

Gambar 4.20 Capaian Peringkat 1 Kategori Penilaian Kompetensi, padakategori Kementerian Tipe A, Peringkat 1 Kategori Implementasi PenilaianKinerja pada Kementerian Tipe A, dan Peringkat 1 Kategori ImplementasiPenilaian Kinerja pada Kementerian Tipe A

16. BKN Award tahun 2020 dan 2021

17. BKN Award tahun 2020 dan 2021

Gambar 4.21 Capaian Peringkat I Penilaian Kompetensi Terbaik pada kategoriKementerian Besar, Peringkat I Komitmen Pengawasan dan Pengendalian padakategori Kementerian Besar, dan Peringkat III Implementasi Penilaian KinerjaTerbaik pada kategori Kementerian Besar

172



18. Anugerah KASN Award 2019

Sesuai Keputusan Kepala KASN Nomor 01/KEP.KASN/C/IX/2019 tanggal25 September 2019, Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai salah satu dari 3instansi pada level nasional yang menerapkan Sistem Merit dengan PredikatSangat Baik (Kategori IV)

Gambar 4.22 Predikat Sangat Baik dalam Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara

19. Penghargaan KPK

Gambar 4.23 Instansi dengan pengelolaan dan penerapan LHKPN terbaik selama4 tahun berturut-turut untuk kategori K/L dengan Penyelenggara Negara/WajibLapor lebih dari 10.000 orang

20. Assesment Center

Gambar 4.24 Pengakuan Kelayakan/Akreditasi dari BKN dengan kategori Adengan nilai 94,69 dan Penghargaan Sertifikat ISO 9001:2015 dari SucofindoInternational Certification Service

173




21. Partisipasi Aktif dalam Program P4GN

Kemenkeu berpartisipasi aktif sebagai eksekutor dalam pemenuhanRencana Aksi Nasional P4GN melalui Pelaksanaan Tes Urine Terhadap 1.757pegawai Kemenkeu dan pernyataan dari BNN bahwa tidak ada PegawaiKementerian Keuangan yang positif menggunakan atau menyalahgunakanNarkotika dan Prekusor Narkotika secara ilegal atau melawan hukum.

Gambar 4.25 Partisipasi Kemenkeu dalam P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)

22. Anugerah ASN Kementerian PAN-RB

Pada tahun 2020, M. Rifki Al Habib, pegawai pada Dit. KIAL DJBC berhasilmeraih Piala Adhigana sebagai Top 3 Kategori The Future Leader. Pada tahun2019, Jaya Setiawan Gulo, pegawai pada Biro KLI Sekretariat Jenderal meraihpenghargaan sebagai Top 3 Kategori PNS Inspiratif, dan pada tahun 2019, DwiTeguh Wibowo, Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok meraih penghargaansebagai PPT Teladan

Gambar 4.26 Anugerah ASN Kementerian PAN-RB

23. TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Lembaga National Single Window

meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

dengan inovasinya Penerapan Sistem

Pertukaran Data Elektronik ASEAN Trade

in Goods Agreement (SiPakDE-ATIGA).

Gambar 4.27 Penghargaan LNSW padaTOP 45 Inovasi Pelayanan Publik

174



24. SIPAKDE-ATIGA dalam Call for Innovation 2021 on Cross BorderCollaboration

Penerapan Sistem Pertukaran Data

Elektronik ASEAN Trade In Goods

Agreement (SIPAKDE-ATIGA) dari Lembaga

National Single Window - Kementerian

Keuangan mengikuti ajang Call for

Innovation 2021 on Cross Border

Collaboration yang diselenggarakan oleh

OECD.

Gambar 4.28 SIPAKDE-ATIGA dalam Callfor Innovation 2021 on Cross BorderCollaboration

Gambar 4.29 Penghargaan Peringkat Pertama Terbaik ProgramSecondment Periode I Tahun 2021

25. LNSW bersama DJBC dan LPEI Raih Peringkat Pertama Terbaik ProgramSecondment Periode I Tahun 2021

LNSW bersinergi dengan DJBC dan LPEI sedang melakukan pengembangan

aplikasi terintegrasi pengelolaan atau pemanfaatan database ekspor UMKM

Indonesia yang akan digunakan untuk menjaring calon eksportir UMKM serta

pengembangan rumah solusi ekspor online yang akan digunakan sebagai

platform untuk mendukung ekspor UMKM.

Melalui pelaksanaan secondment ini, Kementerian Keuangan dan LPEI

berkontribusi dalam penguatan pondasi perekonomian negara melalui

peningkatan kualitas SDM, sinergi, dan value institusi.

175




26. DJP -Penghargaan dalam Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara PelayananPublik (EUPP) 2021

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar meraih penghargaandalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara PelayananPublik (EUPP) serta Apresiasi Atas Penyelenggaraan Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik Kelompok Rentan Lingkup Kementerian Lembaga yangdiselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (PAN RB) di Jakarta.

Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP) merupakan penilaian yang dilakukanoleh Kementerian PAN-RB terhadap instansi pemerintah pusat dan daerah,kementerian/lembaga untuk mengukur pemberian pelayanan publik yangberkualitas, transparan dan memuaskan masyarakat

Gambar 4.30 Penghargaan dalam Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik (EUPP) 2021

27. DJPb - Penghargaan dalam ajang Top Rangking Performers Award 2021

(Kategori Best Home/Remote Agent Program)

Pada ajang Top Ranking Performers Awards 2021 yang diselenggarakan

oleh asosiasi Contact center World, HAI DJPb kembali berhasil meraih Medali

Emas di tahap Asia Pasifik pada kategori Korporat. Dengan diperolehnya medali

emas di tahap Asia Pasifik, HAI DJPb memiliki kesempatan untuk kembali

bersaing di kategori yang sama pada level dunia (World Championship). Ajang

Top Ranking Performers Awards merupakan ajang yang diikuti oleh contact

center lingkup global, mempertandingkan program dan/atau prestasi kerjanya

nya sesuai dengan kategori lomba yang diikuti.

176



28. DJPb - Penghargaan dalam ajang Top Rangking Performers Award 2021(Kategori Best Contact Center Operational Manager)

Gambar 4.31 Penghargaandalam ajang Top RangkingPerformers Award 2021(Kategori Best Home/RemoteAgent Program)

Gambar 4.32 Penghargaandalam ajang Top RangkingPerformers Award 2021(Kategori Best ContactCenter Operational Manager)

Pada ajang Top Ranking Performers Awards 2021 yang diselenggarakan

oleh asosiasi Contact center World, HAI DJPb kembali berhasil meraih Medali

Emas di tahap Asia Pasifik pada kategori Korporat. Dengan diperolehnya medali

emas di tahap Asia Pasifik, HAI DJPb memiliki kesempatan untuk kembali

bersaing di kategori yang sama pada level dunia (World Championship). Ajang

Top Ranking Performers Awards merupakan ajang yang diikuti oleh contact

center lingkup global, mempertandingkan program dan/atau prestasi kerjanya

nya sesuai dengan kategori lomba yang diikuti.

29. Kemenkeu - Penerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 KategoriMentor

Gambar 4.33 Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor Tahun 2020

177




Kementerian Keuangan Menerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020

Kategori Mentor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas komitmen

dan peran kementerian/ lembaga, serta pemerintah daerah yang telah berupaya

melaksanakan pembangunan PPPA melalui pengarusutamaan gender (PUG)

30. Kemenkeu -Penghargaan WTP dalam Kategori "Peraih Opini Wajar TanpaPengecualian (WTP) Minimal 10 Kali Berturut-turut atas PelaporanKeuanganAcara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tersebut

merupakan acara rutin yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam acara tersebut terdapat beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya

adalah pemberian penghargaan kepada entitas pelaporan. Pada tahun 2021 ini,

Kementerian Keuangan selaku BA 015 mendapatkan penghargaan dalam

kategori "Peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal 10 Kali

Berturut-turut atas Pelaporan Keuangan. Laporan Keuangan BA 015

Kementerian Keuangan telah mendapatkan opini WTP sebanyak 10 kali

berturut-turut sejak 2011.

Gambar 4.34 Peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal 10 Kali Berturut-turut atas Pelaporan Keuangan

31. Kemenkeu - Penghargaan atas kontribusi nyata Kementerian Keuangandalam pembangunan sistem manajemen kinerja PNS

Kementerian Keuangan menerima penghargaan dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB)

sebagai apresiasi atas upaya dan kontribusi nyata Kemenkeu dalam mendukung

Sistem Manajemen Kinerja PNS melalui program Pilot Project Manajemen Kinerja

PNS yang disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB

178



Gambar 4.35 Penghargaan atas kontribusi nyata Kementerian Keuangan dalampembangunan sistem manajemen kinerja PNS

32. Kemenkeu -Peringkat Pertama Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2020pada Kelompok Kementerian Negara/Lembaga Kategori Pagu Besardengan nilai 98,22 dan predikat sangat baik

Gambar 4.36 Piagam PenghargaanPeringkat Pertama Kinerja AnggaranTahun Anggaran 2020

Piagam penghargaan diberikan kepada Kementerian Negara /Lembaga

yang mencapai kinerja anggaran terbaik pada kelompok Pagu Besar dan

Kementerian Negara/Lembaga yang kinerja anggarannya termasuk dalam

kategori Sangat Baik (di atas 90)

33. Kemenkeu mendapatkan Predikat A dengan nilai 88,69 untuk Nilai LAKINKemenkeu Tahun 2020

Kementerian Keuangan menerima

Penghargaan tersebut sebagai hasil

evaluasi akuntabilitas kinerja pada

Kemenkeu. Penghargaan diberikan oleh

Kementerian PAN dan RB

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.

179




34. Gold Winner pada Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA)

Majalah Internal Inspektorat Jenderal Auditoria Edisi 57 meraih Gold Winner

pada Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) kategori the best of

government inhouse magazine, serta Bronze Winner pada Public Relations

Indonesia Award (PRIA) kategori kementerian.

Gambar 4.37 Gold Winner pada Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA)

35. Admin Unit Terbaik- Pelaporan LHKPN

Itjen menerima penghargaan sebagai Admin Unit Terbaik Pelaporan LHKPN

dengan Kategori Jumlah Wajib Lapor 300 – 1000 yang diberikan pada acara

puncak Hakordia Kementerian Keuangan 2020.

Gambar 4.38 Penghargaan Admin Unit Terbaik Pelaporan LHKPN

180



37. Gold Winner Ajang The 10th Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA)


pada Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA)


dan Auditoria Edisi 62 memperoleh Silver Winner pada Ajang Public Relations

Indonesia Awards 2021.

38. Gold Winner dan Silver Winner Ajang Public Relations Indonesia Awards 2021

Gambar 4.40 Penghargaan Gold Winner Ajang The 10th Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA)

Gambar 4.39 Penghargaan UPG Terbaik

Kemenkeu menerima penghargaan sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi

(UPG) Peringkat II Terbaik untuk Kategori Kementerian/ Lembaga.

36. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik

181




Gambar 4.41 Penghargaan Gold Winner dan Silver Winner Ajang Public

Relations Indonesia Awards 2021

39. Gold Winner untuk Sub Kategori Media Sosial dari PR INDONESIA Magazine

Gambar 4.42 Gold Winner untuk Sub Kategori Media Sosial dari PR INDONESIA Magazine

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko meraih

penghargaan PR INDONESIA Awards (PRIA) yang diselengarakan oleh PR

INDONESIA Magazine dengan rincian Gold Winner untuk Sub Kategori Media

Sosial, Silver Winner untuk Sub Kategori Government PR - Program InFest

DJPPR, dan Bronze Winner untuk Sub Kategori Tata Kelola Kehumasan

40. Predikat Unit Wilayah Bebas Korupsi

Dua Unit Eselon II di DJPPR yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal dan

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen mendapatkan predikat sebagai

Unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020.

182



Gambar 4.43 Penghargaan Predikat Unit Wilayah Bebas Korupsi

41. Penghargaan Majalah Edukasi Keuangan BPPK Tahun 2020-2021

Gambar 4.44 Penghargaan Majalah Edukasi Keuangan BPPK Tahun 2020-2021

Majalah Edukasi Keuangan BPPK memperoleh:

a. Silver Winner (2020) & Gold Winner (2021) The Best of Government InMA

(Inhouse Magazine Awards), dan

b. 1st Winner (2020) The Best Inhouse Magazine in Government Institution

Indonesia Content Marketing Award (ICMA)

42. Predikat Unit Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan-RB

Tiga satuan kerja di BPPK, yaitu:

a. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta,

b. Balai Diklat Keuangan Manado, dan

c. Balai Diklat Kepemimpinan Magelang

mendapatkan predikat sebagai Unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada

tahun 2020.

183




Gambar 4.45 Piagam Penghargaan Predikat Unit Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan-RB

43. Widyaiswara Berprestasi (LAN Award) dari Lembaga Administrasi Negara

Dwi Ari Wibawa, Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan PerbendaharaanBPPK mendapatkan penghargaan LAN Award kategori Widyaiswara Berprestasipada 6 Agustus 2020 dan Jamila Lestyowati, Widyaiswara Balai Diklat KeuanganYogyakarta BPPK mendapatkan penghargaan Peringkat II WidyaiswaraBerprestasi Nasional dari Lembaga Administrasi Negara.

Gambar 4.46 Penghargaan Widyaiswara Berprestasi pada LAN Award

184



44. Admin Unit Terbaik - Pelaporan LHKPN Tahun 2020 dari Kemenkeu

Gambar 4.47 Penghargaan Admin Unit Terbaik

45. Nominasi ASN Inspiratif dan Future Leader dari Kementerian Keuanganpada Anugerah ASN 2021 (Menpan RB)

Yadhi Cahyady, Dosen PKN STAN BPPK menjadi nominasi ASN Inspiratif

dan Nova Mardianti, Kepala Subbidang Program Pusdiklat Keuangan Umum

BPPK menjadi nominasi The Future Leader yang diusulkan Kementerian

Keuangan pada acara Anugerah ASN Tahun 2021.

BPPK menerima penghargaan sebagai Admin Unit Terbaik Pelaporan

LHKPN dengan Kategori Jumlah Wajib Lapor <300 yang diberikan pada acara

puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan tahun 2020.

Gambar 4.48 Nominasi ASN Inspiratif dan Future Leader pada Anugerah ASN 2021 (Menpan RB)

Nurhuda pegawai Pusdiklat Pengembangan SDM BPPK menjadi Winner

pada InFest Inkubasi DJPPR Kementerian Keuangan tahun 2021.

46. Pegawai BPPK Menjadi Winner pada InFest Inkubasi Tahun 2021 dariDJPPR Kementerian Keuangan

185




47. PPID Tingkat I Kategori Informatif dari Kementerian Keuangan

PPID Tingkat I BPPK memperoleh penghargaan Kategori Informatif Tahun

2021 yang disampaikan pada Seminar Keterbukaan Informasi Publik

Kementerian Keuangan

Gambar 4.49 Penghargaan InFest Inkubasi Tahun 2021 dari DJPPR Kementerian Keuangan

Gambar 4.50 Penghargaan Kategori Informatif 2021

48. BPPK Menjadi Benchmark K/L/Pemda/BUMN

BPPK diakui oleh eksternal Kementerian Keuangan dalam memotori

pelaksanaan Corporate University, Knowledge Management System, dan Learning

Organization di Kementerian Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya 22

kegiatan benchmarking pada tahun 2020 dan 32 kegiatan benchmarking pada

tahun 2021 (s.d. September 2021) yang berasal dari berbagai BUMN,

Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

186



49. Festival Transformasi 2020

Tujuan Festival Transformasi:

a. Memberikan capacity building bagi peserta.

b. Memberikan showcase dan benchmarking kepada para peserta eksternal dari

Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah

c. Memberikan momen sharing ide inovasi dan pengalaman implementasi dan

mendorong terbentuknya community of practice dalam transformasi

kelembagaan.

d. Menjalankan rekomendasi Kemenpan-RB untuk melakukan sharing best

practice sosialisasi/edukasi terkait proses transformasi kepada KLID

Gambar 4.52 Festival Transformasi 2020

Gambar 4.51 BPPK menjadi Benchmark K/L/Pemda/BUMN

187




50. Predikat WBK dan WBBM Tingkat Nasional Tahun 2020

Sejumlah Instansi Vertikal DJPb memperoleh penghargaan sebagai unit

berpredikat WBK dan WBBM berdasarkan hasil evaluasi Zona Integritas tahun

2020 oleh KemenPAN-RB. Sebanyak 189 unit kerja Kementerian Keuangan

mendapatkan predikat WBK dan 25 Unit kerja mendapatkan predikat WBBM.

Dari jumlah tersebut, DJPb memberikan kontribusi sejumlah 57 unit kerja

yang berpredikat WBK (2 Kanwil dan 55 KPPN) dan 9 unit kerja yang berpredikat

WBBM (1 Kanwil dan 8 KPPN). WBBM merupakan predikat tertinggi penilaian

Zona Integritas di mana perolehan predikat tersebut oleh DJPb pada tahun 2020

menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya (2019: 6 unit kerja).

Gambar 4.53 Predikat WBK dan WBBM Tingkat Nasional Tahun 2020

51. Kategori Informatif PPID Tingkat I lingkup Kemenkeu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPb tahun 2020

memperoleh penghargaan sebagai salah satu PPID Tingkat I lingkup Kemenkeu

dengan Kategori Informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi

Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Kemenkeu bersama Komisi

Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menkeu

kepada PPID Tk. I DJPb (online) dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik, 6

Agustus 2020.

Informasi mengenai APBN dan pengelolaan keuangan negara menjadi

kebutuhan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain sebagai wujud dari

pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di lingkup Kemenkeu,

termasuk DJPb, telah tersedia saluran layanan informasi publik melalui prosedur

mekanisme permohonan informasi publik kepada PPID.

188



52. TOP 3 Kategori Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik Tahun2020

Gambar 4.54 Kategori Informatif PPID Tingkat I lingkup Kemenkeu

Gambar 4.55 TOP 3 Kategori UnitPengelola Pengaduan PelayananPublik Terbaik Tahun 2020

Pada ajang Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik Tahun 2020 yang

diselenggarakan Kementerian PANRB,

DJPb melalui Aplikasi Sistem

Informasi Pengelolaan Pengaduan

(SIPANDU) terpilih dalam Top 3

Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

Tahun 2020 pada kategori Unit

Pengelola Pelayanan terbaik. DJPb

memperoleh penghargaan tersebut

setelah bersaing dengan 202 unit pada

kategori Unit Pengelola Pelayanan.

Kompetisi Tersebut merupakan

ajang pemberian penghargaan kepada

instansi dengan pengelolaan

pengaduan pelayanan publik di

Indonesia yang menekankan pada

pencapaian Sustainable Development

Goals (SDGs).

189




53. Kantor Wilayah Terbaik Kemenkeu dan Kantor Pelayanan TerbaikKemenkeu Tahun 2020

Gambar 4.56 Kantor Wilayah Terbaik Kemenkeu dan Kantor PelayananTerbaik Kemenkeu Tahun 2020

54. Adopsi dan Implementasi baik manajemen mutu standar standar ISO9001:2015

DJPb mengikuti penilaian Kantor Wilayah Terbaik Kemenkeu dan Kantor

Pelayanan Terbaik Kemenkeu Tahun 2020 yang dilakukan dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja setiap Kanwil dan Kantor

Pelayanan di lingkungan Kemenkeu.

Dalam Penilaian ini, Kanwil DJPb Prov. Bali ditetapkan sebagai Kantor

Wilayah Terbaik Ketiga. Sementara itu, berdasarkan hasil penilaian KPT Tingkat

Kemenkeu, untuk lingkup DJPb ditetapkan sebagai berikut:

a. KPPN Ketapang (peringkat Pertama);

b. KPPN Tanjung Pandan (peringkat Kedua);

c. KPPN Tanjung Pinang (peringkat Ketiga).

Setelah perolehan sertifikasi ISO 9001:2015 pada seluruh KPPN dan Unit

Layanan HAI-DJPb, wajib dilakukan surveillance audit setiap tahun untuk

memastikan unit bersangkutan konsisten dan masih menerapkan sistem

manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015.

Selanjutnya, diajukan 10 KPPN sebagai sampel dan berdasarkan surveillance

audit tahun 2020 oleh Badan Sertifikasi TUV Rheinland, KPPN dan unit layanan

HAI DJPb tetap berhak mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Mutu

(SMM) ISO 9001:2015 yang berarti diakui telah memiliki dan

mengimplementasikan sistem manajemen mutu berstandar internasional.

190



55. Penandatanganan Kesepakatan dan Perjanjian

Kerja Sama TDR DJPb-Bank Indonesia Wujud Sinergi Otoritas Fiskal dan

Moneter Dukung PEN

Gambar 4.57 Implementasi standar ISO 9001:2015

Kemenkeu dan BI melakukanterobosan pengelolaan fiskal dan monetermelalui Penandatanganan KesepakatanForum Harmonisasi Tahun 2020 danPerjanjian Kerja Sama KoordinasiOperasionalisasi Treasury Dealing Room(TDR) antara Kemenkeu dan BI secaradaring pada 7 Desember 2020.

Sinergi kuat pengelola fiskal danmoneter yang menjadi akseleratorpemulihan ekonomi, ditunjukkan melaluilangkah fundamental dengan PerjanjianKerja Sama pembelian SBN di pasarperdana dan pembagian beban biaya(burden sharing) dalam rangka pembiayaanpenanganan dampak pandemi COVID 19dan pemulihan ekonomi nasional. PerjanjianKerja Sama TDR merupakan sinergi otoritasmoneter dan otoritas fiskal, serta bentukkomitmen BI dalam mendukung upayapengelolaan kas pemerintah yang telahberjalan. Gambar 4.58 Penandatanganan

MoU DJPb-BI

191




56. Simplifikasi Dan Modernisasi Proses Bisnis/ Mekanisme/ Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien

dan akuntabel serta menjawab tuntutan kebutuhan penyelesaian permasalahan

anggaran yang muncul, dengan mempertimbangkan perkembangan TI dan

memperhatikan best practice internasional, dilakukan upaya simplifikasi dan

modernisasi proses bisnis/mekanisme /tata cara pelaksanaan anggaran pada

tahun 2020 berupa:

a. Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN melalui Platform

Pembayaran Pemerintah (SSC-Gaji);

b. Otomasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat

c. Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Dalam Negeri;

d. Uji Coba Penggunaan KKP di Luar Negeri oleh Satker perwakilan RI di Luar

Negeri.

Building block Platform Pembayaran Pemerintah

Proses Bisnis MP PNBP Secara Elektronik

Mekanisme penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Sebaran Satker Perwakilan RI Peserta Uji Coba KKP

di Luar Negeri

Gambar 4.59 Simplifikasi Dan Modernisasi Proses Bisnis/ Mekanisme/

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

192



57. Kick off meeting uji coba Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang terintegrasi

dengan pencairan dana belanja daerah (SP2D Online)

DJPb menyelenggarakan kick off meeting uji coba Penyetoran Pajak ke Kas

Negara yang terintegrasi dengan pencairan dana belanja daerah atau yang lebih

dikenal sebagai SP2D Online di Jakarta pada 29 Januari 2020. SP2D Online

dilatarbelakangi perhatian penting Kemenkeu dalam pengelolaan penerimaan

negara terutama perpajakan.

Penyetoran SP2D Online merupakan upaya modernisasi sistem penerimaan

negara yang memenuhi tiga tuntutan, yaitu: (1) Ketepatan waktu, (2) Kemudahan

penyetor, dan (3) Adaptasi perubahan TI.

Diharapkan, melalui SP2D online penyetoran pajak ke kas negara yang

terintegrasi dengan pencairan dana belanja daerah memberikan manfaat dari sisi

akselerasi penerimaan negara, peningkatan kanal elektronik, serta manfaat bagi

Bank Persepsi termasuk Pemda.

Gambar 4.60 Kick Off Meeting Integrasi SP2D Online

193




58. TOWN HALL MEETING INTEGRITY FRAMEWORK DJPb “Integrity Framework,

Wujud Komitmen Insan Perbendaharaan dalam Menjalankan Tugas dan

Fungsi”

DJPb menyelenggarakan Town Hall Meeting Kerangka Penguatan Integritas

DJPb 2020 di Kantor Pusat DJPb dan diikuti secara daring oleh para pegawai

DJPb. Pada acara tersebut, disampaikan disusunnya Kepdirjen Nomor KEP-

253/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerangka Penguatan

Integritas.

Pedoman tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan

birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan dan kebijakan yang memenuhi prinsip keadilan, menciptakan budaya

organisasi yang sehat dan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan

sesuai kode etik, serta meningkatkan kepercayaan publik bahwa DJPb zero

tolerance terhadap korupsi dan pelanggaran integritas lainnya. Irjen Kemenkeu,

Sumiyati (narasumber) mengapresiasi atas penyusunan pedoman tersebut.

Gambar 4.61 TOWN HALL MEETING INTEGRITY FRAMEWORK DJPb

59. Proses Bisnis Layanan Non Tatap Muka Dalam Masa Pandemi COVID-19

Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, DJPb menyesuaikan

proses bisnis pelayanan KPPN kepada stakeholders menjadi dilakukan tanpa

tatap muka langsung melalui pemanfaatan TI yang telah dikembangkan DJPb.

Pelayanan tanpa tatap muka oleh KPPN antara lain:

a. Penyampaian Dokumen SPM/dokumen yang dipersamakan melalui SAKTI

yang terkoneksi dengan portal SPAN (oleh Satker pengguna SAKTI);

b. Penyampaian ADK dan Dokumen Pendukung SPM pada Satker Akses

Langsung SPAN (oleh Satker dengan hak akses langsung SPAN);

c. Penyampaian Dokumen SPM atau dokumen yang dipersamakan melalui e-

SPM (oleh Satker yang belum menggunakan aplikasi SAKTI/Satker

pengguna aplikasi SAS).

194



Gambar 4.62 Predikat WBK dan WBMM Tingkat Nasional Tahun 2020 oleh DJBC

60. Satker DJBC Meraih Predikat WBK dan WBBM Tingkat Nasional Tahun 2020

36 (tiga puluh enam) unit kerja

berhasil memperoleh predikat WBK dan 5

(lima) kantor meraih predikat WBBM dari

KemenPAN-RB, dimana pemberian

penghargaan tersebut dilaksanakan pada

hari Senin, 21 Desember 2020 oleh Menteri

PAN-RB. Predikat ini tidak hanya melihat

hasil akhir, namun sejak pencanangan

pembangunan zona integritas tentunya

mengikutsertakan K/L terkait untuk

mendukung satker DJBC.

Gambar 4.63 Penghargaan TheFuture Leader dalam AjangPenghargaan AnugerahAparatur Sipil Negara Tahun2020

61. Penghargaan The Future Leader dalam Ajang Penghargaan AnugerahAparatur Sipil Negara Tahun 2020

Ajang Anugerah Aparatur Sipil Negara

tahun 2020 mengemban tema “ASN

Berkinerja dan Berdampak Nyata” merupakan

bentuk apresiasi kepada sosok yang telah

memberikan kontribusinya dan sudah

dirasakan langsung, baik oleh organisasi

maupun masyarakat. Pada tahun ini, penilaian

akan dikhususkan bagi nomine yang

mempunyai inovasi dan kontribusi dalam

penanganan COVID-19.

Inovasi dan Kreativitas serta semangat

“pemuda Bea Cukai” yang dibawa Muhammad

Rifki Al Habib ke ajang tersebut melalui

berbagai program seperti Bea Cukai Peduli,

Event Bea Cukai, Parade Sosialisasi,

Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI)

Milenial berbagi dan beberapa project lainnya

yang menjadi wadah Pelaksana Bea Cukai

untuk berkarya. Hal tersebut menunjukkan

adaptabilitas di tengah pandemi serta

pemanfaatan teknologi dan informasi.

195




62. Peran Fasilitasi Ekspor Perdana di Berbagai Daerah SepanjangTahun 2020

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

terus meningkatkan sinergi dengan K/L

terkait dalam memfasilitasi ekspor

perdana di berbagai daerah, diantaranya :

a. Pelepasan Perdana Ekspor Sarang

Burung Walet ke Amerika, Australia,

Eropa, dan China dari Medan

b. Pelepasan Perdana Ekspor Daging

Kelapa Beku 12 Ton Tujuan India dari

Makassar

c. Ekspor perdana Crude Palm Kernel Oil

dari Ketapang

d. Ekspor Perdana Produk Hasil Kelautan

berupa Life Crab (Kepiting Hidup) ke

Singapura dari Manokwari Gambar 4.64 Ekspor Perdanaoleh DJBC

63. Kontribusi DJBC dalam Simplifikasi Proses Bisnis Logistik antara

Pemerintah dan Swasta melalui National Logistic Ecosystem (NLE)

Berdasarkan Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2020, penataan NLE akan

dilaksanakan mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Terdapat empat

besaran program dari penataan NLE. Yang Pertama adalah simpifikasi proses

bisnis layanan pemerintah terkait logistik seperti Single Submission (SSm) dan

Joint Inspection Bea Cukai–Karantina, serta kolaborasi sistem-sistem

pemerintahan di bidang logistik.

Kedua, kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun

domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta yang

meliputi sektor transportasi, pelayaran, pelabuhan, pergudangan, depo peti

kemas, dan kolaborasi end-to-end. Ketiga, mewujudkan kemudahan transaksi

pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha di

sektor logistik. Dan yang keempat adalah penataan tata ruang kepelabuhanan

dan jalur distribusi.

196



Gambar 4.65 Skema NLE

64. DJP Raih Penghargaan Tiga UPP Terbaik versi KemenPANRB

Direktorat Jenderal Pajak menyabet penghargaan prestisius kategori Unit

Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi). Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka Kompetisi

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) tahun 2019. Ini

merupakan bukti komitmen serius dari DJP untuk terus memperbaiki pelayanan

kepada wajib pajak dalam rangka Reformasi Perpajakan. Penghargaan ini tidak

lepas dari peran serta petugas pajak yang dengan setulus hati melayani dan

para wajib pajak yang terus mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam

meningkatkan pelayanannya.

197




65. DJP Terima Penghargaan Atas Dukungan Terhadap Kemajuan Pasar Modal Indonesia

Gambar 4.67 Apresiasi PasarModal untuk DJP

Gambar 4.66 Penghargaan UPP Terbaik

Direktur Jenderal Pajak, menerima

penghargaan dan apresiasi dari para

regulator pasar modal, yaitu PT Bursa Efek

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT

Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan PT

Kliring Penjaminan Efek Indonesia, atas

dukungan yang diberikan DJP terhadap

kemajuan pasar modal Indonesia.

Penghargaan ini diberikan dalam pembukaan

acara Capital Market Summit and Expo 2020

yang diselenggarakan di Main Hall Gedung

Bursa Efek Indonesia. Penghargaan ini

diberikan atas dukungan DJP terhadap

upaya penambahan perusahaan tercatat,

yang diwujudkan dalam bentuk sosialisasi

dan edukasi go public serta kemudahan

regulasi bagi perusahaan tercatat.

Sepanjang periode 2019 – 2020 DJP bersama para regulator pasar modal

telah mengadakan 11 kali go public workshop yang diadakan di berbagai kota di

Indonesia dan dihadiri lebih dari 1600 peserta. Adapun dukungan dalam bentuk

regulasi diberikan antara lain dalam bentuk tarif pajak penghasilan yang lebih

rendah bagi perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di bursa dengan

tingkat kepemilikan saham oleh publik sekurangnya 40 persen.

198



Gambar 4.68 Peraturan Menter!Keuangan Republik Indonesia Nomor184/Pmk.01/2020 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menter! KeuanganNomor 210/Pmk.01/2017 TentangOrganisasi Dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Pajak

66. Area Perubahan: Manajemen Perubahan

Dalam rangka melaksanakan manajemen perubahan, DJP telah mengadakan

program ICV yang merupakan bagian dari nilai integritas yakni program “Knowing

Your Employee”, di mana atasan langsung wajib untuk memahami dengan baik

bawahannya baik terkait pelaksanaan tugas kedinasan maupun pergaulan hidup

sehari-hari sebagai bentuk kepedulian dan upaya menjaga integritas pegawai.

Dalam rangka melaksanakan deregulasi kebijakan, DJP telah melakukan

revisi atas peraturan yang tidak harmonis, contohnya melalui: Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Pembentukan Bentuk Usaha Tetap

68. Area Perubahan: Penataan dan Penguatan Organisasi

67. Area Perubahan: Deregulasi Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan penataan dan penguatan organisasi, DJP telah

melakukan:

a. Perubahan Desain KPP Pratama

dengan tujuan memetakan dan

menyusun struktur organisasi DJP

yang best fit dengan memperhatikan

cakupan geografis, karakteristik

organisasi, ekonomi, kearifan lokal,

potensi penerimaan, dan span of

control / rentang kendali yang

memadai melalui PMK

184/PMK.01/2020 tentang

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

MENTER! KEUANGAN NOMOR

210/PMK.01/2017 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK

b. Penerbitan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 426/KMK.03/2020

tentang Petunjuk Teknis

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

dalam Jabatan Fungsional Penyuluh

Pajak Melalui Penyesuaian/Inpassing.

199




69. Area Perubahan: Penataan Tata Laksana

Gambar 4.69 Interface StudiA dan Logbook DJP

Dalam rangka melaksanakan penataan tata laksana, DJP telah melakukan:

a. Pengembangan e-Learning (StudiA) untuk pelatihan dan uji kompetensi

b. Perumusan Standar Kompetensi Jabatan

c. Pengembangan Aplikasi Logbook dalam rangka Knowing Your Employee

termasuk untuk pemantauan pelaksanaan Work From Home (WFH)

70. Area Perubahan: Penataan Sistem Manajemen SDM

Dalam rangka melaksanakan Penataan Sistem Manajemen SDM, DJP

telah melakukan:

a. Perumusan Konsep Pola Mutasi dan Pola Karir

b. Manajemen Talenta

c. Program Penghargaan Kinerja Pegawai

d. Kebijakan Remunerasi (Tunjangan Kinerja) berbasis Kinerja

e. Kebijakan Pemberian Cuti bagi daerah yg sulit perhubungan/remote

f. Pengukuran kompetensi seluruh pegawai

Gambar 4.70 Pengembangan Modul HRIS

71. Area Perubahan: Penguatan Akuntabilitas

Dalam rangka melaksanakan Penguatan Akuntabilitas, DJP telah

melakukan:

200



72. Area Perubahan: Penguatan Pengawasan

a. Telah terbit Rencana Strategis DJP 2020-2024

b. Implementasi Dialog Kinerja Organisasi

c. Penyusunan Indikator Kinerja Utama

d. Pelaporan Kinerja tepat waktu

Gambar 4.71 Dialog Kinerja Organisasi DJP

Dalam rangka melaksanakan Penguatan

Pengawasan, DJP telah melakukan:

1. Public Campaign Pengendalian

Gratifikasi

2. Program Pelatihan dan Sertifikasi

Penyuluh Antikorupsi (kerja sama

Kemenkeu dengan LSP KPK)

3. Pembuatan Aplikasi Manajemen Risiko

DJP (Periskop)

4. Survei Penilaian Integritas Mandiri DJP

5. Hari Antikorupsi Sedunia

6. Pembuatan Video/Film Kasus2

Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS

termasuk lomba Video Motivasi

7. PER-05/PJ/2020 tentang Pelaksanaan

Tugas Unit Kepatuhan Internal di

Lingkungan DJP

8. Fraud Risk Scenario

9. Profiling Pegawai

10. Pengelola Pengaduan dan Tindak

Lanjutnya

Gambar 4.72 Periskop DJP dan Survei Penilaian IntegritasMandiri DJP

201




73. Area Perubahan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Gambar 4.73 Mobile Tax Unit dan 3C WP Interface StudiA dan Logbook DJP

Dalam rangka melaksanakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, DJP telah

melakukan:

a. Mobile Tax Unit yakni serangkaian kegiatan pelayanan perpajakan bagi

masyarakat atau WP yang bertempat di lokasi atau daerah tertentu dalam

wilayah kerja KPP /KP2KP dan dilaksanakan di luar kantor.

b. 3C (click, call, and counter) dimana Wajib Pajak diberikan alternatif pilihan

layanan melalui 3 cara yaitu:

1) Pelayanan berbasis web

2) Pelayanan melalui call center, dan

3) Pelayanan konvensional melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

74. Area: Penguatan Pengawasan

Sebagai Tujuan Knowledge Sharing Berbagai Tema Untuk Kementerian/Lembaga

lain dan Pemerintah Daerah, Itjen telah menyelenggarakan Knowledge Sharing

yang bertujuan untuk memberikan kesadaran dan mendorong K/L/Pemda turut

berperan dalam menyukseskan kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas

APIP.

a. Pada tahun 2020, Inspektorat Jenderal telah menerima 12 kali kunjungan

yang melibatkan tidak kurang dari 101 K/L/Pemda. Kegiatan dilakukan

melalui Workshop, FGD, Bimbingan Teknis, Seminar, Sosialisasi, maupun

Rapat.

b. Tema yang diangkat antara lain: Reviu LK, SPIP, MR, Pelaksanaan Reviu

Perbaikan Penilaian Kembali BMN, Pengawalan Program PC-PEN,

Pengendalian atas Pelaporan Keuangan, Penguatan Integritas, Praktik

Pengawasan Berbasis IT, Probity Audit, Tata Kelola BLU, Telaah Sejawat, War

Room Itjen, Pengawasan Revisi ANggaran di masa Pandemi Covid-19, dan

TLHP BPK-RI.

202



75. Area: Penguatan Pengawasan

Gambar 4.74 Kunjungan Inspektorat Jenderal dalam RangkaPenguatan Pengawasan

Gambar 4.75 Inspektur Jenderal Menyapa

Kegiatan “Inspektur Jenderal Menyapa” dalam rangka Penguatan Integritas

Pegawai Kementerian Keuangan. Untuk meningkatkan integritas pegawai serta

dalam rangka pelaksanaan program pencegahan fraud, Inspektorat Jenderal

bekerja sama dengan Penyuluh Anti Korupsi di lingkungan Kemenkeu,

melaksanakan kegiatan “Inspektur Jenderal Menyapa”.

Pada tahun 2020, kegiatan tersebut telah terlaksana secara daring pada 10

kantor yang mayoritas merupakan unit Kementerian Keuangan yang ada di

daerah perbatasan (remote area).

76. Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP – SPI - APH

Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP – SPI - APH dengan tema

“Sinergi Mengawal Negeri, Menuju Indonesia Maju” diselenggarakan pada Hari

Selasa tanggal 29 September 2020. Seminar ini merupakan wujud koordinasi

dan kerja sama untuk mewujudkan sinergi APIP – SPI – APH dalam pengawalan

pelaksanaan Program PC-PEN. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sinergi,

koordinasi, dan komunikasi antar APIP K/L/D, BPKP, SPI BUMN, SPI BLU, POLRI,

203




Gambar 4.76 Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP-SPI-APH

77. Kegiatan yang mendorong RB Nasional: Pemberian Insentif TA 2020 atas Kinerja Anggaran K/L TA 2019

Kejaksaan RI, dan KPK dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan

pengawalan terhadap pelaksanaan anggaran PC-PEN pada APBN. Tujuan

dilakukannya kegiatan ini antara lain untuk:

a. Menyelaraskan persepsi antara APIP K/L/D, BPKP, SPI BUMN, SPI BLU,

POLRI, Kejaksaan RI, dan KPK atas urgensi Program PC-PEN;

b. Mengedepankan peran pencegahan dalam pengawalan Program PC-PEN;

c. Mengidentifikasi tantangan dan mitigasi risiko dalam implementasi

Program PC-PEN di tingkat operasional;

d. Mendorong kepercayaan diri (meminimalisasi keraguan) untuk

mempercepat pelaksanaan Program PC-PEN (perlindungan sosial,

kesehatan, sektoral K/L/Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan

insentif usaha);

e. Mengidentifikasi risiko dan mitigasi dalam pengawasan pelaksanaan

anggaran PC-PEN;

f. Meningkatkan sinergi pengawalan Program PC-PEN antara APIP K/L/D,

BPKP, SPI BUMN, SPI BLU, POLRI, Kejaksaan RI, dan KPK; serta

g. Melakukan pertukaran informasi terkait pengawasan pelaksanaan

anggaran PC-PEN.

Sesuai PMK Nomor 14/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif

TA 2020 atas Kinerja Anggaran K/L TA 2019. Insentif diberikan kepada

kementerian K/L berdasarkan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang memiliki

nilai Kinerja Anggaran terbaik. Penilaian atas Kinerja Anggaran dilakukan oleh DJA

dengan memperhitungkan nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai kinerja

pelaksanaan anggaran yang tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring dan

Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang disediakan DJA dan sistem informasi

yang disediakan oleh DJPb.

204



Gambar 4.77 Program Existing RSPP

78. Kegiatan yang mendorong RB Nasional: Implementasi Program RSPP

K/L penerima Penghargaan Tahun 2020

a. K/L kategori Pagu Besar: Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenkes

b. K/L kategori Pagu Sedang: Kemen ESDM, Kemenlu, Kemendagri

c. K/L kategori Pagu Kecil: BATAN, KPK, BPOM

Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam

rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja

prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil

(result based) serta penguatan kapasitas kebijakan countercyclical baik melalui

penguatan automatic stabilizer maupun pencadangan belanja anticipatory. Upaya

tersebut salah satunya dilakukan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan

Penganggaran (RSPP) yang akan berlaku efektif untuk TA 2021.

Outcomes RSPP: Pengurangan jumlah program secara nasional dengan

rumusan nomenklatur yang lebih mencerminkan outcome yang dihasilkan (tidak

berbasis struktur unit organisasi)

Manfaat RSPP

a. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.

b. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam

mencapai sasaran pembangunan.

c. Meningkatkan efisiensi belanja

d. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.

205




79. Sekretariat DJA menyandang status WBK Diberikan oleh Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi kepada Sekretariat DJA, sebagai unit kerja yang memenuhi

sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem

manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Gambar 4.78 Predikat Wilayah Bebas Korupsi untuk Sekretariat DJA

80. Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan diberikan oleh Kementerian Keuangan

Kompetisi inovasi Kementerian Keuangan diselenggarakan untuk menyaring

inovasi terbaik di seluruh unit Kementerian Keuangan sebelum melangkah maju

ke ajang nasional melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Pada

tahun 2020 ini, Inovasi peraih top 5 dari Direktorat Jenderal Anggaran pada ajang

dimaksud adalah satuDJA dari Direktorat Sistem Penganggaran dengan

inovatornya Didik Setiawan.

Aplikasi SatuDJA adalah akronim dari Sistem Aplikasi Terpadu Anggaran

Kementerian Keuangan RI yang yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi

dan sistem aplikasi yang dihasilkan oleh DJA, sehingga diharapkan pegawai dan

stakeholder DJA hanya perlu mengakses satu sistem aplikasi untuk

menyelesaikan seluruh proses bisnis penganggaran.

Satu DJA dibangun pada tiga platform sistem aplikasi, yaitu: aplikasi

berbasis desktop, aplikasi berbasis web, dan aplikasi berbasis mobile dengan

tujuh sub sistem yang saling terintegrasi.

Gambar 4.79 Rapat Koordinasi Aplikasi SatuDJA

206



82. DJA Raih Top 4 pada Penghargaan PPID Tingkat I Kategori Informatif

Gambar 4.80 Penghargaan TOP 3 Pengukuran Tingkat Kematangan Implementasi NTOW

81. DJA Raih Top 3 pada Pengukuran Tingkat Kematangan Implementasi NTOW Kementerian Keuangan

Pengukuran Tingkat Kematangan Implementasi NTOW dilakukan dalam

rangka monitoring dan evaluasi penguatan budaya organisasi yang dilakukan

terhadap dimensi ekosistem tempat bekerja menuju modern workplace yang

meliputi domain Talent, Space, Place dan Technology dengan indikator

pengukuran sebagian besar mengacu pada terobosan dan milestone

implementasi inisiatif strategis NTOW.

Dengan optimalnya implementasi NTOW, diharapkan budaya organisasi di

DJA akan dapat lebih baik lagi terutama pada masa Flexible Working Space

saat ini diberlakukan.

DJA Raih Penghargaan PPID Tingkat I Kategori Informatif. Penghargaan

tersebut diberikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam

acara Webminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan.

Gambar 4.81 Top 4 Penghargaan PPID

207




83. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan oleh KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Gambar 4.82 Penghargaan WBK untuk DirektoratEfisiensi dan Sistem Informasi DJPK

Diberikan kepada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, DJPK, sebagai

unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata

laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan

penguatan akuntabilitas kinerja

84. Kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2020

Penghargaan Bronze Medal Category: Reporting Team dari Indonesia Contact

Center Association (ICCA) kepada Contact Center DJPK dalam Kompetisi The

Best Contact Center Indonesia 2020

Gambar 4.83 Penghargaan The Best Contact CenterIndonesia 2020untuk DJPK

208



86. Top 5 Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan Tahun 2020 diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 4.84 Penghargaan Unit Terbaik Pengelola LHKPN kepada DJPK

85. Unit Terbaik Pengelola LHKPN diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDJPK memperoleh Penghargaan sebagai Unit Terbaik Pengelola LHKPN

dengan Jumlah Wajib Lapor <300. Diberikan sebagai salah satu unit dengan

tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN terbaik pada Tahun 2020.

Penganugerahan penghargaan ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Anti

Korupsi Sedunia di lingkungan Kementerian Keuangan. Pencapaian ini

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.01/2020

Gambar 4.85 DJPK memperoleh Penghargaan Top 5 KompetisiInovasi Kementerian Keuangan Tahun 2020

209




87. Kompetisi Project Data Analytics di Lingkungan Kementerian KeuanganTahun 2020 diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 4.86 Penghargaan Juara 2 Project Data Analytics Tahun 2020 untuk DJPK

DJPK mendapatkan Juara 2 dalam Kompetisi Project Data Analytics di

Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2020 Dengan tema project : “Model

Artificial Intelligence sebagai Financial Advisor bagi Pemerintah Daerah.

88. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik - AIFA

Gambar 4.87 DJPK

mendapatkan

Penghargaan Top 45

Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik

oleh Kementerian

PAN/RB

89. Kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2021

Penghargaan Gold Medal untuk

Category: The Best Quality

Teamwork - Small, dari Indonesia

Contact Center Association (ICCA)

kepada Contact Center DJPK dalam

Kompetisi The Best Contact Center

Indonesia 2021

Gambar 4.88 Penghargaan The BestContact Center Indonesia 2021untuk DJPK

210



Penghargaan Silver Medal untuk

Category: The Best Reporting

Teamwork, dari Indonesia Contact

Center Association (ICCA) kepada

Contact Center DJPK dalam Kompetisi

The Best Contact Center Indonesia

2021

Penghargaan Gold Medal untuk

Category: The Best Agent Digital Email-

Publik, dari Indonesia Contact Center

Association (ICCA) kepada Contact

Center DJPK dalam Kompetisi The

Best Contact Center Indonesia 2021

Gambar 4.89 Penghargaan SilverMedal untuk Category: The BestReporting Teamwork untuk DJPK

Gambar 4.90 Penghargaan Gold Medaluntuk Category: The Best Agent DigitalEmail-Publik untuk DJPK

90. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil oleh Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DJPK menjadi unit sampel dalam Pilot Project PP Nomor 30 Tahun 2019

tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil oleh Kementerian PANRB.

Gambar 4.91 DJPK menjadi Pilot Project Penilaian Kinerja PNS

211




92. Hak atas Kekayaan Intelektual(HaKI) diberikan olehKemenkumHam

DJPK telah mendapatkan Hak

atas Kekayaan Intelektual atas

Aplikasi Sistem Informasi Keuangan

Daerah (SIKD) Nasional

93. Webinar Percepatan PenyediaanData Transaksi untukMenyederhanakan Pelaporan DataBulanan Pemda

Gambar 4.93 HaKI atas SIKDDJPK

Gambar 4.94 Webinar PercepatanPenyediaan Data Transaksi

Diadakan dalam rangka

percepatan implementasi

penyediaan data transaksi

pemerintah daerah. Tujuan :

Penyederhanaan Pelaporan Data

Bulanan Pemda

91. Kematangan Penerapan Manajemen Risiko diberikan oleh KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia

Sekretariat DJPK memperoleh nilai Tingkat Kematangan Penerapan

Manajemen Risiko (TKPMR) sebesar 78 (kategori Risk Managed).

Gambar 4.92 Perolehan TKPMR DJPK Kategori Risk Managed

212



Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu langkah kebijakan

yang diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat, melindungi dan

meningkatkan kemampuan ekonomi, serta mendorong inestasi dan ekspor-impor.

Berdasarkan hal tersebut, PEN dimaksud salah satunya ditujukan kepada

pemerintah daerah.

PEN untuk pemerintah daerah ditujukan untuk mendukung daerah dalam

pencegahan dan penanganan COVID-19 sekaligus percepatan pemulihan ekonomi

daerah. Setidaknya terdapat Rp23,7 T dukungan pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah melalui: (i) penyiapan tambahan dukungan berupa Dana

Insentif Daerah (DID) untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian di

daerah sebesar Rp5 T; (ii) penggunaan cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 T untuk

program pembangunan fisik (al. perumahan dan pemukiman, serta pertanian)

dengan metode swakelola, padat karya, tenaga local, dan selesai dalam kurun

waktu 3 s.d. 4 bulan; serta (iii) penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah sekitar

Rp10 T.

Tujuan dilaksanakan webinar ini adalah untuk memberikan pemahaman

mengenai kebijakan PEN untuk Daerah khususnya Cadangan DAK Fisik dengan

memanfaatkan penggunaannya untuk program padat karya.

94. Webinar Pelaksanaan Cadangan DAK Fisik Program PEN Bagi Pemda

Gambar 4.95 Webinar Pelaksanaan Cadangan DAK Fisik Program PEN Bagi Pemda

213




95. Webinar Pelaksanaan DID Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah

Pemaparan paparan kebijakan penyaluran dan penggunaan DID Tambahan

(PMK 87 Tahun 2020), kontribusi daerah dalam pemulihan ekonomi nasional,

kupas tuntas kesiapan APBD dalam menghadapi Covid-19, dan sharing session

dari perwakilan Kepala Daerah penerima DID. Tujuan dilaksanakannya kegiatan

ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan PEN untuk

Daerah khususnya pelaksanaan DID Tambahan.

Gambar 4.96 Webinar Pelaksanaan DID

96. Webinar DID Tambahan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 DalamRangka Kebangkitan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan PMK 87 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif

Tambahan Tahun Anggaran 2020 di dalam pasal 3 ayat (2) telah dialokasikan

DID Tambahan periode pertama sebesar Rp1.918.000.000.000 (satu triliun

sembilan ratus delapan belas miliar rupiah). Selanjutnya di dalam pasal 13,

Pengalokasian DID Tambahan periode kedua dan perode ketiga diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Melalui Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan Periode Kedua TA

2020 telah ditetapkan rincian alokasi DID Tambahan Periode Kedua untuk

masing-masing daerah.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah::

a. Memberikan informasi kepada Pemerintah daerah dalam proses

pengalokasian serta perhitungan alokasi DID Tambahan Periode Kedua;

b. Memberikan panduan kepada Pemerintah daerah dalam pelaksanaan

kegiatan DID Tambahan untuk mendukung program PEN; dan

214



a. Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai kegiatan-kegiatan

DID Tambahan Periode Kedua yang diprioritaskan untuk mendorong

pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan Covid-19 di bidang

kesehatan dan bantuan social.

Gambar 4.97 Webinar DID Tambahan

97. Webinar Penerapan Standar Harga Satuan Regional Dalam PenyusunanAPBD

Menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

(Perpres 33/2020) tentang Standar Harga Satuan Regional. Adapun pokok-

pokok pengaturan yang tertuang dalam Perpres 33/2020 yakni (i) SHSR

digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD; (ii) mengatur satuan

biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam

dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan; serta (iii)

SHSR digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD

Tahun 2021.

Tujuan dilaksanakannya agenda ini adalah untuk

a. memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan

APBD TA 2021;

b. memberikan informasi kepada pemerintah daerah berkenaan dengan

keserasian pengaturan SHSR dengan SBM;

c. Memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai aturan yang

masih belum tertuang dalam Perpres 33/2020 mengacu pada SBM yang

berlaku pada APBN (satuan biaya perjadin luar negeri);

215




Gambar 4.98 Webinar Penerapan SHSR

d. memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai kebijakan SHSR

merupakan panduan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBD

98. Seri Diskusi Ekonomi Regional: Mendorong Peningkatan Investasi di Daerahdalam Situasi COVID-19

Pemaparan kebijakan yang mendorong peningkatan investasi di daerah,

sharing session strategi dan upaya peningkatan investasi di daerah, dan diskusi

terkait dengan kendala dan perbaikan kebijakan TKDD dalam rangka

meningkatkan investasi di daerah.

Sebagaimana dimaklumi bahwa Dana Insentif Daerah (DID) merupakan

alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai insentif bagi daerah yang dianggap

memiliki capaian atau perbaikan kinerja di bidang pengelolaan fiskal daerah,

pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan

masyarakat. Sejak tahun 2015, alokasi DID dalam APBN terus mengalami

peningkatan yang signifikan. Kenaikan anggaran DID merupakan suatu upaya

Pemerintah Pusat untuk mendorong daerah dalam memaksimalkan potensi

wilayah masing-masing. Investasi daerah merupakan salah satu kategori kinerja

yang diperhitungkan dalam pengalokasian DID

216



Gambar 4.99 Diskusi Ekonomi Regional Mendorong Peningkatan Investasi di Daerah dalam Situasi COVID-19

99. Seri Diskusi Ekonomi Regional - Pembangunan Desa Melalui Desa Digital

Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah memberikan

dampak yang tidak terduga bagi perubahan pola kehidupan dan ekonomi

masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pola kehidupan dan

transaksi ekonomi menjadi serba online. Pemerintah desa dan masyarakat desa

dituntut untuk bisa beradaptasi dengan pola kehidupan dan ekonomi yang baru

tersebut.

Tatanan pola ekonomi baru era Pandemi COVID-19 merupakan momentum

yang krusial bagi pengembangan ekonomi digital di perdesaan. Transformasi

ekonomi digital desa tersebut dapat menjadi salah satu alternatif solusi bagi

peningkatan pelayanan publik dan produktivitas ekonomi masyarakat di

pedesaan. Sehingga, Desa digital dapat menjadi ekosistem baru dalam :

transformasi ekonomi digital.

Tujuan dilaksanakannya agenda ini adalah untuk mengetahui sejauh mana

peran teknologi digital bagi pembangunan ekonomi Desa dan manfaatnya bagi

masyarakat Desa, khususnya di masa pandemi COVID-19

217




Gambar 4.100 Diskusi Ekonomi Regional Pembangunan Desa Melalui Desa Digital

100.Seri Diskusi Ekonomi Regional: Pembangunan Infrastruktur Prioritas diDaerah

Seri Diskusi Ekonomi Regional kali ini membahas mengenai

Pembangunan Infrastruktur Prioritas di Daerah. Pembangunan infrastruktur

prioritas sangatlah penting sebagai mobil penggerak pembangunan nasional.

Keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran

produksi maupun distribusi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

negara dan meningkatkan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah.

Gambar 4.101 Diskusi Ekonomi Regional: Pembangunan Infrastruktur Prioritas di Daerah

218



101.Webinar Pengelolaan TKDD yang Akuntabel untuk KesejahteraanMasyarakat

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan instrumen

pemerintah untuk mendorong pembangunan yang optimal dalam kerangka

Desentralisasi Fiskal. TKDD TA 2021 juga sebagai upaya mendorong pemerintah

daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka

mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan, peserta akan

mendapatkan informasi kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana TKDD TA

2021 serta pengelolaan pinjaman daerah secara lengkap

DJKN meraih penghargaan Pembangunan Zona Integritas dengan predikat

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dari

Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan

RB) di 28 unit kerjanya.

Dari 28 unit kerja yang menerima penghargaan, sebanyak 23 unit kerja lolos

dengan predikat WBK dan 5 unit kerja lolos dengan predikat WBBM sehingga

berhasil lolos 100% dari unit yang diusulkan.

Pemberian ini kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen

perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Gambar 4.102 Webinar Pengelolaan TKDD yang Akuntabel untuk Kesejahteraan Masyarakat

102.DJKN: Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan oleh KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

219




103.Kantor Wilayah Terbaik Kemenkeu dan Kantor Pelayanan TerbaikKemenkeu Tahun 2020

Gambar 4.103 Penghargaan WBK untuk DJKN

DJKN mengikuti penilaian Kantor Wilayah Terbaik Kemenkeu dan Kantor

Pelayanan Terbaik Kemenkeu Tahun 2020 yang dilakukan dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja setiap Kanwil dan Kantor

Pelayanan di lingkungan Kemenkeu.

Dalam Penilaian ini, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan tengah ditetapkan

sebagai Kantor Wilayah Terbaik Keempat. Sementara itu, berdasarkan hasil

penilaian KPT Tingkat Kemenkeu, untuk lingkup DJKN ditetapkan sebagai

berikut:

a. KPKNL Pekalongan (peringkat Pertama);

b. KPKNL Pangkal Bun (peringkat Kedua);

c. KPKNL Bontang (peringkat Ketiga).

Gambar 4.104 Kantor Wilayah Terbaik Kemenkeu dan Kantor Pelayanan Terbaik Kemenkeu Tahun 2020

220



104. Piagam Penghargaan Kompetisi Inovasi Kemenkeu (KIKK) Tahun 2020

DJKN mengikuti Kompetisi Inovasi Kemenkeu (KIKK) Tahun 2020 yang

dilakukan dalam rangka meningkatkan inovasi di linkup Kemekeu yang akan

berdampak pada kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenkeu. Dalam

KIKK ini, DJKN berpartisipasi degan mengajukan 9 Inovasi. Sementara itu,

berdasarkan hasil penilaian Akhir, 2 Inovasi DJKN Masuk sebagai TOP 12

Inovasi KIKK 2020 sebagai berikut:

a. Sekretariat DJKN (AksesKN, Optimalisasi Kendaraan Roda Empat);

b. KPKNL Madiun (Inovasi Layanan Pasca Lelang)

Gambar 4.105 Gold Winner Public Relations Indonesia Awards 2020, Kategori Government PR untuk Kampanye Jaga Aset Negara

105.Gold Winner Public Relations Indonesia Awards 2020, Kategori GovernmentPR untuk Kampanye Jaga Aset Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berhasil keluar sebagai Gold

Winner pada acara Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2020 melalui

Kampanye Jaga Aset Negara yang digiatkan selama tahun 2019. Kampanye ini

didampuk sebagai program hubungan masyarakat pemerintah (Government PR)

terbaik pada kategori Kementerian. Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras

DJKN yang senantiasa berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat

Indonesia untuk ikut serta menjaga aset negara.

221




106. Silver Winner The 9th Indonesia InHouse Magazine 2020, Kategori The Best e-Magazine Government

Gambar 4.106 Silver Winner The9th Indonesia InHouseMagazine 2020, Kategori TheBest e-Magazine Government

Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara (DJKN) menerima penghargaan

Silver Winner dalam ajang The 9th SPS

Indonesia Inhouse Magazine Awards

(InMA) 2020.

InMA 2020 diselenggarakan oleh

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat.

Acara ini dilaksanakan sejak tahun

2012 yang merupakan bentuk apresiasi

atas kinerja para pengelola inhouse

magazine (majalah internal) di lembaga

dan korporasi se-Indonesia. InMA juga

ditujukan untuk meningkatkan level

kreativitas penerbitan inhouse, agar

pada akhirnya mengkontribusi reputasi

organisasi penerbitnya.

107. Best Presenter Public Relations Indonesia Awards 2020 KategoriGovernment PR

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berhasil meraih penghargaan

Best Public Relations Indonesia Awards 2020 untuk kategori Goverment PR

Gambar 4.107 Sertifikat Best Presenter Public Relations Indonesia Awards 2020 Kategori Government PR

222



108.TOWN HALL MEETING DJKN 2020 Peran dan Respon DJKN dalamPemulihan Ekonomi Nasional

DJKN menyelenggarakan Town Hall Meeting sebagai bentuk respon

terhadap penanganan pandemi, yaitu dengan adaptasi proses bisnis,

meningkatkan potensi dalam digitalisasi, penyesuaian regulasi dan anggaran,

serta penguatan SDM.

Peran dan respon DJKN dalam PEN, seperti penggunaan dan pemanfaatan

aset negara untuk penanganan pandemi COVID 19 seperti Penggunaan

Sementara Wisma Atlet, pembangunan observasi dan penampungan di pulau

Galang dan mekanisme pinjam pakai beberapa aset negara lainnya. Dengan

mengoptimalkan peran Strategis SMV sebagai Fiscal Tools Pemerintah dalam

PEN seperti Program Penyehatan BUMN dan Program Pemulihan Ekonomi

Daerah.

Insan DJKN tetap menjalankan tusi dengan mengikuti protokol penangan

pandemi yang tepat mengingat tusi DJKN memiliki peran yang besar dalam

Pemulihan Aset Negara (PEN) seperti pengelolaan aset negara, pelaksanaan

kegiatan lelang, penilaian aset, dan penyelesaian berkas kasus Piutang Negara.

Gambar 4.108 Town Hall Meeting 2020Peran dan Respon DJKN dalamPemulihan Ekonomi Nasional

223




109.Bronze Medal The Best Contact Center Indonesia 2020

Gambar 4.109 Penghargaan Bronze Medal Category: Reporting Team dariIndonesia Contact Center Association (ICCA) kepada Contact Center DJPKdalam Kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2020.

110.Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada DJPK

Gambar 4.110 Penghargaan dari Kemenpan RB kepada DJPK c/q/ Dit. Evaluasidan Sistem Informasi sebagai Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebasdari Korupsi (WBK) Tahun 2020.

224



111. Penghargaan Menteri Keuangan kepada DJPK sebagai Unit TerbaikPengelola LHKPN tahun 2020

Gambar 4.111 DJPK sebagai Unit TerbaikPengelola LHKPN 2020

Penghargaan Menteri Keuangan kepada DJPK sebagai Unit Terbaik

Pengelola LHKPN tahun 2020 dengan jumlah Wajib Lapor <300 dalam acara

Webinar Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di lingkungan


112. Juara 2 Kompetisi Project Data Analytics 2020

Dengan tema project: “Model Artificial Intelligence sebagai Financial Advisor

bagi Pemerintah Daerah, DJPK mendapat Juara 2 dalam Kompetisi Project Data

Analytics di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2020.

Gambar 4.112 DJPK sebagai Juara 2 Kompetisi Project Data Analytics 2020

DJPK menjadi unit sampel dalam Pilot Project PP Nomor 30 Tahun 2019

tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil oleh Kementerian PANRB.

114. Pilot Project Peniliaian Kinerja

225




Badan Kebijakan Fiskal mendapatkan penghargaan Menteri Keuangan

sebagai Admin Unit Terbaik untuk kategori unit dengan jumlah wajib lapor < 300

orang pada acara Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2020. Ditetapkan

dalam KMK 564/KMK.01/2020 tentang Penghargaan LHKPN di Lingkungan

Kementerian Keuangan Tahun 2020.

Gambar 4.115 Kompetisi ProjectData Analytics KementerianKeuangan 2020 meraih Juara III

114. TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021

116. BKF menjadi Admin Unit Terbaik

Gambar 4.113 DJPK menjadi unitsampel dalam Pilot Project PPNomor 30 Tahun 2019 tentangPenilaian Kinerja Pegawai NegeriSipil oleh Kementerian PANRB.

Gambar 4.114 DJPK mewakiliKementerian Keuangan berhasilmeraih TOP 45 pada KompetisiInovasi Pelayanan Publik Tahun 2021dengan inovasinya yaitu “PenerapanArtificial Intelligence sebagai FinancialAdvisor (AIFA) bagi Pemda”

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang

diwakili oleh 4 (empat) orang pegawai

sebagaimana disebut dalam sertifikat

nomor SERT-3/KPDA/KDAK/2020 dalam

Kompetisi Project Data Analytics

Kementerian Keuangan 2020 meraih

Juara III. BKF memenangkan kompetisi

tersebut dengan judul project “Analisis

Pemetaan Negara Mitra Potensial dan

Posisi Produk Indonesia dalam

Perdagangan Internasional”.

115. Juara 3 Kompetisi Project DataAnalytics Kementerian Keuangan2020

226



117.Webinar- Fasilitasi Perdagangan dalam Rangka Peningkatan Ekspor UMKM

Gambar 4.116 Webinar- Fasilitasi Perdagangandalam Rangka Peningkatan Ekspor UMKM

Single Submission Fasilitas Fiskal Minyak Bumi dan Gas, inovasi dari

Lembaga National Single Window mendapatkan Predikat Top 12 inovasi pada

Kompetisi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2020.

118. Inovasi SSm Migas TOP 12 KIKK Tahun 2020

Kendati menghadapi pandemi covid-19, kinerja ekspor Indonesia di tahun ini

tidaklah lebih buruk dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari peran

berbagai pihak yang terus berupaya untuk menggenjot ekspor Indonesia, baik

dari segi pemerintah maupun pelaku usaha.

Spesifik menargetkan peningkatan ekspor UMKM yang persentase

jumlahnya paling besar di Indonesia, dalam webinar Fasilitasi Perdagangan

dalam Rangka Peningkatan Ekspor UMKM, diulas mendalam berbagai hal yang

dapat dilakukan untuk mendorong UMKM melakukan ekspor

227




119.Pekan INSW

Lembaga National Single Window bersinergi dengan Kementerian/Lembaga

dalam Indonesia National Single Window (INSW), mengadakan Pekan INSW 2021

yang diisi dengan serangkaian acara mulai dari launching buku, Webinar Kawasan

Ekonomi Khusus, Webinar Sistem Informasi UKM Ekspor, Coaching Clinic

Peningkatan UKM Ekspor, Talkshow Bangga Buatan Indonesia serta berbagai

kompetisi menarik. Pekan INSW berlangsung tanggal 13-17 September 2021.

Gambar 4.117 Pekan INSW

120.DJP - Top 40 Public Relations Person 2020

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mendapatkan anugerah Top 40 Public

Relations (PR) Person 2020 dalam acara Iconomics Indonesia PR Person Award

2020 yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta. Dirjen Pajak menjadi satu

dari lima tokoh kehumasan yang berasal dari institusi pemerintahan dan

selebihnya berasal dari BUMN dan swasta. Apresiasi ini diberikan kepada

individu yang memiliki peran dalam kehumasan di masing-masing instansinya.

Kriteria penilaian berdasarkan 3 aspek, yakni Exposure, Influence, dan Creativity

Gambar 4.118 Top 40 Public Relations Person 2020

228



121.DJP - 3 Gold Winner The 6th Public Relations Indonesia Awards (PRIA)2021

Gambar 4.119 Gold Winner The 6th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meraih tiga penghargaan kehumasan dalam

ajang The 6th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) yang diselenggarakan

secara virtual melalui kanal Youtube PR Indonesia Magazine di Jakarta (Rabu,

31/3). Secara terperinci, DJP meraih tiga penghargaan Gold Winner dalam

subkategori situs web, media sosial, dan laporan tahunan.

Tiga penghargaan yang diraih DJP ini menyumbang kemenangan untuk

Kementerian Keuangan dan menjadikan Kementerian Keuangan sebagai salah

satu dari empat peraih Platinum PRIA 2021. Platinum adalah apresiasi tertinggi

yang diberikan kepada peserta yang telah menghimpun penghargaan terbanyak

di hampir semua lini kategori PRIA 2021

122. DJPb - Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID)Tingkat I Lingkup Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan menyampaikan penghargaan kepada DJPb yang

termasuk ke dalam empat PPID Tingkat I di Kementerian Keuangan dengan

kategori informatif.

229




DJKN melalui Direktorat Hukum dan Hubungan

Masyarakat meraih penghargaan, yaitu:

a. Gold Winner Government PR, PR Indonesia

Awards 2020, Kategori Kementerian, Sub

Kategori Government PR. Diberikan kepada:

Kampanye Jaga Aset Negara

b. Silver Winner The Best of E-Magazine

Government, The 9th SPS Indonesia InMA

2020, Kategori Media Digital. Diberikan

kepada: Media Kekayaan Negara

c. Best Presenter, PR Indonesia Awards 2020,

Kategori Best Presenter, Sub Kategori

Kementerian. Diberikan kepada: Kepala

Seksi Komunikasi Publik, Subdit Humas

Gambar 4.120 Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Tingkat I Lingkup Kementerian Keuangan

123.DJKN Meraih Penghargaan Kehumasan Tahun 2020-2021

Hal ini merupakan bentuk penghargaan bagi DJPb yang telah secara aktif

mengembangkan inovasi aplikasi e-PPID DJPb yang memiliki tujuan untuk

mempercepat waktu penyelesaian permohonan informasi.

Selain itu juga, sebagai bentuk apresiasi bagi DJPb yang telah secara

konsisten melakukan publikasi berbagai program maupun informasi terkait

pemerintahan melalui berbagai media sebagai bentuk transparansi kepada

publik.

Gambar 4.121 PenghargaanKehumasan DJKN

230



124.DJKN-LMAN Meraih Penghargaan dari Public Relation Indonesia Award2021

Gambar 4.122 Penghargaan dari Public Relation Indonesia Award 2021 untuk LMAN

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) meraih beberapa subkategori

Public Relation Indonesia Award (PRIA) selama tahun 2020 dan 2021, yaitu:

a. Sub Kategori e-Magzine, Bronze Winner-LMANEWS Edisi ke 2

b. Sub Kategori Pra Krisis, Silver Winner

c. Sub Kategori Government PR, Silver WInner – Asset Talk (Bincang Santai

Seputar Asset Negara)

d. Sub Kategori Annual Report, Gold Winner

e. Bronze Winner sub Kategori Video Profil, diberikan oleh PR Indonesia Award

2021

f. Bronze Winner sub kategori Video Profil, diberikan oleh PR Indonesia Award

2020

231




233

234



A. Anchor Statement 2022:

Pada Leaders’ Offsite Meeting (LOM) pada tanggal 14-15 Januari 2022 telah

ada rekomendasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2022.

Pelaksanaan IS Kemenkeu 2022 tidak terlepas dari Anchor Statement dan End

State sebagai berikut:.

1. Program Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan

“Kemenkeu secara proaktif ikut mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional

melalui pengelolaan fiskal yang prudent, stabilisasi sektor keuangan,

optimalisasi benefit dari kerja sama ekonomi dan keuangan internasional

khususnya peluang dalam konsensus Presidensi G20, serta penguatan reformasi

struktural di bidang ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat,

inklusif, seimbang, dan berkelanjutan.”

2. Program Penerimaan Negara yang Optimal

“Kemenkeu mewujudkan penerimaan negara yang optimal, guna mendukung

percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui efisiensi proses bisnis,

digitalisasi layanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, wajib bayar, dan

pengguna jasa kepabeanan dan cukai serta pemanfaatan teknologi informasi

sebagai enabler.”

3. Program Belanja Negara yang Berkualitas

“Kemenkeu mewujudkan belanja negara yang berkualitas, mencakup belanja

kementerian/lembaga, belanja non-K/L dan transfer ke daerah, melalui

penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran, penyempurnaan regulasi dan

penyederhanaan proses bisnis perencanaan dan penganggaran; serta integrasi

sistem informasi perencanaan dan penganggaran untuk mendukung percepatan

pemulihan ekonomi nasional.”

4. Program Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang

Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali

“Kemenkeu mewujudkan pengelolaan treasury dan neraca keuangan pusat

yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi

didukung dengan transformasi digital, pemanfaatan data analitik, simplifikasi

proses bisnis, dan SDM yang handal dalam rangka mendukung kesinambungan

fiskal serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.”

5. Program Birokrasi Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

(Dukungan Manajemen)

Kemenkeu mewujudkan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem

kolaboratif berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya dan tata

kelola yang agile, dan dilaksanakan secara akuntabel, yang mendukung

235

VEvaluasi Reformasi BirokrasiKementerian Keuangan

Arah Transformasi dan Ringkasan41 IS Kemenkeu Tahun 2022IV


B. End State yang Ingin Dicapai pada Akhir Tahun 2022:

1. Proses Bisnis dan Regulasi

a. Proses bisnis end-to-end lintas Unit Eselon I didukung

integrasi/interoperabilitas sistem informasi yang baik (prioritas);

b. Seluruh proses bisnis sudah terdigitalisasi (administrasi dan teknis);

c. Memanfaatkan shared-service untuk efisiensi dukungan back-office yang

terintegrasi di Sekretariat Jenderal Kemenkeu;

d. Pelaksanaan pekerjaan berbasis output dengan memanfaatkan squad team,

open-space ekosistem, dan hybrid working (Collaborative Way of Working

sebagai kelanjutan dari New Way of Working), sehingga organisasi Kemenkeu

menjadi agile, responsif, dan less bureaucratic;

e. Layanan berbasis omni-channel mengarah kepada layanan bersama satu

pintu untuk seluruh Unit Eselon I.

a. Integrasi common applications ke e-Kemenkeu;

b. Digitalisasi peraturan di Kemenkeu;

c. Budaya sadar data di setiap unit kerja dan pegawai;

d. Integrasi dan interoperabilitas sistem Layanan Digital Kemenkeu melalui

implementasi Enterprise Architecture;

e. Smart Data Center Kemenkeu telah beroperasi;

f. Pemanfaatan data bersama, termasuk melalui penciptaan Dashboard Satu

(Executive Information System) dan peran data analitik secara masif;

g. Tersedianya ekosistem digital untuk mendukung proses bisnis dan end-state

Kemenkeu 2022.

2. Sistem Informasi dan Teknologi

3. Organisasi dan SDM

a. Penguatan budaya organisasi Kemenkeu;

b. Organisasi semakin ramping selaras dengan kebijakan minus-growth sebagai

dampak simplifikasi proses bisnis dan digitalisasi;

c. SDM terkelola berbasis merit system, berintegritas, open recruitment dan

mutasi antar Unit Eselon I/Non Eselon (30%), BLU, dan SMV, serta

didukung sistem terintegrasi Human Resource Information System (HRIS)

Kemenkeu;

d. Harmonisasi remunerasi antar grading dan antar Unit Eselon I dan Non

Eselon;

terlaksananya keseluruhan program Kementerian Keuangan secara efisien dan

efektif dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional..

236



c. Harmonisasi komposisi remunerasi (gaji dan insentif) SMV Kemenkeu (BLU

dan BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan) dengan porsi insentif lebih

besar daripada gaji dan dikaitkan dengan kinerja;

d. Delayering dan konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu menjadi 5 klaster

sudah terimplementasi;

e. Terdapat Corporate Identity Kementerian Keuangan Satu;

f. Melanjutkan program afirmasi PKN STAN;

g. Integrasi dan otomasi sistem Manajemen Kinerja Individu dan Organisasi

didukung tools penunjang yang optimal (e-jafung dan Penilaian Kinerja serta

aplikasi Squad Team).

4. Komunikasi Publik

Penguatan ekosistem kehumasan Kemenkeu Satu melalui kolaborasi

narasi, tata kelola, dan sumber daya kehumasan.

5. Kinerja Keuangan, Risiko, dan Aset

a. Sistem management tools Kemenkeu yang terintegrasi dan kolaboratif mulai

dari Renstra, ALCO, RSPP, kinerja, risiko, dan inisiatif strategis Kemenkeu;

b. Terjadi efisiensi anggaran yang terukur dan berkualitas, sebagai hasil dari

kolaborasi, digitalisasi, serta simplifikasi proses bisnis dan organisasi

termasuk shared-service;

c. Standar Barang dan Standar Kebutuhan terimplementasi dengan optimal

tercermin dari penggunaan aset bersama dan berkurangnya kebutuhan sewa

gedung satker-satker Kemenkeu.

6. SMV serta Komite/Dedicated Team di Kemenkeu

a. BUMN dan BLU Kemenkeu menjadi tools fiskal yang efektif untuk

pencapaian program-program pembangunan;

b. Komite dan dedicated team berkinerja sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan;

c. Kemenkeu Sandbox sudah beroperasi.

C. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan 2022:

1. Penguatan Budaya Kemenkeu Satu: Collaborative Ways of Working yang

bertujuan untuk mewujudkan budaya kerja Kemenkeu Satu yang kolaboratif

dan berbasis digital guna meningkatkan produktivitas dan kinerja


237




2. Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran, dan

Kehumasan Kementerian Keuangan.

3. Layanan Digital Kementerian Keuangan yang bertujuan mewujudkan Layanan

Kemenkeu yang efektif, efisien, dan andal melalui integrasi layanan digital

untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan stakeholder.

4. Penguatan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi dan Manajemen

Pengetahuan Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Kementerian

Keuangan sebagai Learning Organization yang bertujuan untuk mewujudkan

Kementerian Keuangan sebagai learning organization melalui penguatan

implementasi pembelajaran terintegrasi dan manajemen pengetahuan. untuk

meningkatkan budaya belajar, penciptaan pengetahuan, dan berbagi

pengetahuan di Kementerian Keuangan.

5. Pemanfaatan Emerging Technologies dalam Kegiatan Pengawasan Itjen yang

bertujuan untuk mewujudkan data-driven organization melalui penyampaian

informasi kondisi GRC secara real-time berdasarkan hasil pengawasan

berbasis pemanfaatan emerging technologies.

6. Pengembangan Enterprise Architecture Kementerian Keuangan dengan

tujuan memperkuat pengelolaan Enterprise Architecture (EA) dalam

mengorkestrasi transformasi Kementerian Keuangan sebagai organisasi

digital yang agile, adaptif, dan berfokus pada nilai tambah

7. Evaluasi insentif fiskal dengan tujuan meningkatkan efektivitas insentif

fiskal bagi perekonomian melalui penyediaan data monitoring dan analisis

evaluasi insentif fiskal.

8. Joint Program Optimalisasi Penerimaan dengan tujuan untuk

mengoptimalkan penerimaan negara melalui perbaikan proses bisnis dan

penegakan hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai, dan PNBP.

9. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax) yang bertujuan

untuk menyediakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan

platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti administrasi

perpajakan (Core Tax Administration System) yang terintegrasi, dan memiliki

interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara.

10. Pengembangan National Logistic Ecosystem dengan tujuan membangun

ekosistem logistik nasional guna memperbaiki performa logistik Indonesia

dan membantu kebutuhan entitas bisnis logistik yang transparan, cepat,

serta berbiaya rendah.

11. Penyelarasan Proses Bisnis–Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

dengan tujuan menciptakan keselarasan antara proses bisnis dengan

teknologi informasi kepabeanan dan cukai dari hulu sampai hilir sehingga

pelayanan dan pengawasan lebih optimal dan berkualitas.

238



12. Harmonisasi belanja APBN dengan belanja APBD dengan tujuan

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dengan

mendorong belanja Pemda yang efisien dan produktif serta penyediaan data

Pemerintah Daerah hingga level data transaksi yang lengkap, andal dan tepat

waktu untuk mendukung penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi

kebijakan fiskal secara nasional.

13. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran dengan tujuan untuk

meningkatkan efektivitas serta efisiensi perencanaan dan penganggaran

dalam pengelolaan keuangan negara.

14. Optimalisasi Peran Menteri Keuangan dalam Pengawasan Pengelolaan

Anggaran BA BUN dengan tujuan untuk memberikan assurance atas

akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran BA BUN dalam rangka

menghasilkan dampak dan manfaat yang optimal bagi kesinambungan

fiskal.

15. Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara dengan tujuan

untuk penguatan pengelolaan aset negara untuk mengoptimalkan manfaat

ekonomi dan sosial melalui peningkatan PNBP dan cost saving.

16. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital

dengan tujuan untuk penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran

dengan penggunaan teknologi digital.


Daerah dengan tujuan untuk mewujudkan terintegrasinya informasi

keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta Business

intelligence Pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang

komprehensif, serta meningkatkan sinergi keuangan Pemerintah Pusat dan

pemerintah daerah.

18. Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dengan tujuan untuk

menyediakan kerangka kerja sebagai acuan (guideline) pengelolaan Risiko

Keuangan Negara (RKN) yang terstruktur, antisipatif, efektif, komprehensif,

dan terintegrasi.

19. Penerbitan Sustainable Development Goals Bond (SDGs Bond).

20. Penguatan RCE dalam rangka Kesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan

dengan tujuan untuk membangun sinergitas Kemenkeu berbasis

kewilayahan untuk mengoptimalkan peran Regional Chief Economist.

21. Joint Program Pemberdayaan UMKM dengan tujuan membangun sinergi

Kemenkeu berbasis kewilayahan dalam mendukung UMKM.

22. Kerangka Kerja Mainstreaming ESG dalam Pemberian Dukungan Pemerintah

Proyek KPBU dengan tujuan untuk mainstreaming ESG dalam Pemberian

Dukungan Pemerintah Proyek KPBU.

239




D. Inisiatif Strategis berbasis Project Data Analytics Tahun 2022:

1. Data Analytics Tema Sentral, bertujuan untuk:

a. Mendorong terciptanya Sistem Kehumasan Kementerian Keuangan yang

kolaboratif dan modern melalui pemanfaatan data analitik.

b. Pemanfaatan data analitik dalam rangka optimalisasi BMN Kementerian

Keuangan.

c. Tersedianya perangkat pendukung kegiatan pengendalian dan pengawasan

di lingkungan Kementerian Keuangan yang berbasis risiko dalam rangka

implementasi kerangka kerja integritas melalui kegiatan pencegahan,

deteksi, respon, monitoring Kemenkeu dalam bentuk Dashboard Profiling.

d. Pemanfaatan data analytics untuk memberikan rekomendasi kepada pelaku

manajemen pengetahuan dalam memilih pegawai dengan expertise tertentu,

untuk memenuhi kebutuhan penyusunan aset intelektual pada Knowledge

Management System.

2. Data Analytics Tema Fiskal, bertujuan untuk

a. Pemanfaatan data analitik Dana Desa.

b. Pemanfaatan data analitik Pengembangan Dasbor Makro Finansial.

3. Data Analytics Tema Penerimaan, bertujuan untuk:

a. Membentuk prognosa penerimaan pajak dari analitik data berikut otomasi

distribusi penerimaan pajak.

b. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan

negara dengan memanfaatkan data analytics.

c. Terciptanya sistem manajemen risiko yang mampu mendukung Pejabat Bea

dan Cukai dalam melakukan penelitian atas Surat Keterangan Asal (SKA) dan

Deklarasi Asal Barang (DAB) sehingga dapat mencegah penyalahgunaan tarif

bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

d. Mewujudkan pengawasan post-clearance kepabeanan dan cukai yang lebih

efektif dan efisien sehingga dapat Mendeteksi kebocoran penerimaan negara,

Mengoptimalkan tambahan penerimaan negara (Extra Effort), Meningkatkan

kepatuhan Pengguna Jasa.

e. Membentuk mesin risiko kepatuhan wajib pajak yang terintegrasi untuk seluruh

proses bisnis perpajakan di DJP.

f. Terciptanya basis data yang valid dan akurat dan metode analisis yang tepat

untuk meningkatkan fungsi pengawasan tematik PNBP K/L.

g. Terciptanya basis data yang valid dan akurat dan metode analisis yang tepat

untuk meningkatkan fungsi pengawasan tematik PNBP K/L.

240



4. Data Analytics Tema Belanja, bertujuan untuk:

a. Pemanfaatan data analytics dalam pengelolaan belanja negara yang

berkualitas.

b. Pemanfaatan data analytics untuk meningkatkan sinergi belanja pemerintah

pusat dan TKDD.

5. Data Analytics Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan,

bertujuan untuk:

a. Menyusun rekomendasi alokasi penarikan pinjaman dan estimasi waktu

penyelesaian proyek dengan cara menyusun benchmark berdasarkan pinjaman

kegiatan yang telah diadakan sebelumnya.

b. Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara melalui Peningkatan

Efektivitas dan Efisiensi Metode Penilaian Sewa BMN Berbasis Data Analitik.

c. Mewujudkan indikator kinerja keuangan atas penambahan PMN pada BUMN.

d. Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara melalui Peningkatan

Efektivitas dan Efisiensi Metode Penilaian Sewa BMN Berbasis Data Analitik.

E. Building Block IS Kemenkeu Tahun 2022

Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan, baik pada

Inisiatif Strategis RBTK maupun Inisiatif Strategis Data Analytics, harus dapat

berkesinambungan dan saling mengisi satu sama lain dalam cakupan 5 tema

besar, yaitu tema sentral, fiskal, penerimaan, belanja, perbendaharaan, kekayaan

negara, dan pembiayaan. Inisiatif Strategis tersebut kemudian dapat digambarkan

dalam kerangka berikut.

Gambar 5.1 Building Block IS Kemenkeu Tahun 2022

241




Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan, baik pada

Inisiatif Strategis RBTK maupun Inisiatif Strategis Data Analytics, harus dapat

berkesinambungan dan saling mengisi satu sama lain dalam cakupan 5 tema

besar, yaitu tema sentral, fiskal, penerimaan, belanja, perbendaharaan, kekayaan

negara, dan pembiayaan. Inisiatif Strategis tersebut kemudian dapat

digambarkan dalam kerangka berikut.

Gambar 5.2 Building Block Inisiatif Strategis Data Analitik

1. Penguatan Budaya Kemenkeu Satu: Collaborative Ways of Working

mengupayakan tercapainya program internalisasi dan penguatan budaya

serta sikap dasar pegawai Kemenkeu, implementasi cara kerja kolaboratif

(squad team), dan penyempurnaan modul Office Automation. Target

penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2022.


Keuangan mengupayakan tercapainya Roadmap Pengelolaan Organisasi,

Roadmap Pengelolaan SDM, konsolidasi JF di lingkungan Kemenkeu,

pembangunan management keberlangsungan bisnis, pengendalian growth

dan penataan komposisi pegawai, dan integrasi sistem kepegawaian. Target


3. Layanan Digital Kementerian Keuangan mengupayakan tercapainya

penyusunan desain high level Layanan Digital Kemenkeu, penyusunan desain

detail Layanan Digital Kemenkeu untuk tahap I (sesuai roadmap), integrasi

contact center Kementerian Keuangan (quick wins LDK), penyusunan regulasi

yang mengatur integrasi/harmonisasi seluruh layanan Kemenkeu,

pengembangan layanan digital Kemenkeu, implementasi layanan digital

Kemenkeu, pengembangan Kemenkeu PRIME: Fase Fondasi dan

Standarisasi, pengembangan Kemenkeu PRIME: Fase Stabilisasi, penguatan

242



tata kelola data, dan pengembangan Kemenkeu PRIME: Fase Optimalisasi. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2023.

4. Penguatan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi dan Manajemen

Pengetahuan Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Kementerian

Keuangan sebagai Learning Organization mengupayakan tercapainya cetak

biru manajemen pengetahuan, terciptanya pengetahuan baru dan kebiasaan

berbagi pengetahuan, tingkat implementasi LO sesuai target, Implementasi

Pembelajaran Terintegrasi secara lebih luas, dan integrasi KMS di Kemenkeu.

Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2023.

5. Pemanfaatan Emerging Technologies dalam Kegiatan Pengawasan Itjen

mengupayakan tercapainya use case project CA/CM, penyelesaian 6 project

CA/CM, dan kajian pemanfaatan ET lainnya dalam kegiatan pengawasan.

Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2023.

6. Pengembangan Enterprise Architecture Kementerian Keuangan

mengupayakan tercapainya penyempurnaan tata kelola EA Kemenkeu yang

berfokus pada penguatan tata kelola yang agile serta value realization,

penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan kapabilitas SDM

dalam mengelola EA Kemenkeu, pengembangan arsitektur, dan monitoring

dan evaluasi. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2022.

7. Evaluasi Insentif Fiskal mengupayakan tercapainya Grand Design Evaluasi

Insentif, evaluasi sesuai dengan identifikasi prioritas kebijakan tahap I,

evaluasi sesuai dengan identifikasi prioritas kebijakan tahap II, evaluasi

sesuai dengan identifikasi prioritas kebijakan tahap III, dan dashboard

monitoring insentif fiskal. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun

2023.

8. Joint Program Optimalisasi Penerimaan mengupayakan tercapainya Joint

Analysis, Joint Audit, Joint Investigation, Joint Collection, Joint Intelligence,

Joint Proses Bisnis & Teknologi Informasi, dan Secondment. Target


9. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan mengupayakan tercapainya

Pengadaan Agen Pengadaan, Pengadaan System Integrator, Pengadaan Jasa

Konsultansi Project Management and Quality Assurance, Pengadaan Jasa

Konsultansi Change Management, penyelesaian seluruh arsitektur BDAT

sesuai framework EA ke dalam ORBUS iServer, Planning and Scoping, High

Level Design, Detailed Design, Build, Test and Quality Assurance, dan Deploy

and Support. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2023.

10.Pengembangan National Logistic Ecosystem mengupayakan tercapainya

Single submission (SSm) & Joint Inspect ion Pabean-Karantina ,

kolaborasisistem-sistem pemerintah di bidang kegiatan logistic, kolaborasi,

243




platform trucking, delivery order (D/O) online pemesanan tempat di kapal

online, layanan penyerahan peti kemas (SP2) online, layanan pergudangan,

layanan depo penimbunan peti kemas, dan pembayaran online,

penyederhanaan proses bisnis pembayaran penerimaan negara, sistem

pembayaran dan pengoperasian tunggal operator terminal peti kemas,

penerapan satu siklus outbound dan inbound melalui platform kolaborasi,

zonasi terminal peti kemas berdasarkan jenis kegiatan dan fungsi, dan

sinkronisasi jalur kereta api peti kemas. Target penyelesaian dari agenda ini

adalah tahun 2024.

11. Penyelarasan Proses Bisnis–Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

mengupayakan tercapainya persiapan, penetapan area perbaikan,

penyempurnaan regulasi, penyempurnaan IT, dan Change Management dan

Monev. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2023.

12.Harmonisasi belanja APBN dengan belanja APBD untuk mendukung

Peningkatan Kualitas Keuangan Nasional mengupayakan tercapainya

Pengembangan SIKD Tahap I, Penetapan SIKD sebagai Single Source of Truth

Data, Peningkatan kualitas belanja Pemda, Pengembangan SIKD dalam

rangka penguatan evaluasi desentralisasi fiskal dan simplifikasi pelaporan,

Konsolidasi data keuangan Pemerintah Daerah, dan Simplifikasi Pelaporan

Pemda. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2022.

13.Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran mengupayakan

tercapainya Implementasi Kerangka Anggaran Jangka Menengah TA 2023-

2025, Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pusat

(K/L), Penguatan sinkronisasi Belanja pusat (K/L) dan Belanja daerah (TKDD-

DAK Fisik) dalam sistem perencanaan dan penganggaran, dan

Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja anggaran pusat (K/L)

dan anggaran BUN. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2023.

14.Optimalisasi Pengawasan dalam rangka Peran Menteri Keuangan sebagai

Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan KND

mengupayakan tercapainya penyusunan regulasi mengenai pengawasan

pengelolaan BA BUN oleh Kementerian/ Lembaga/BUMN/Pemda/Lembaga

Lainnya dan pengawasan atas BUMN/Lembaga non BUMN di bawah

Kemenkeu, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengawasan

terhadap BA BUN PMN, Subsidi, dan TKDD serta BUMN/Lembaga dibawah

Menkeu, penataan Organisasi dan SDM Itjen, Optimalisasi Peran PPA BUN

dalam Pengawasan BA BUN, pengembangan dan pemanfaatan aplikasi

pengawasan pengelolaan BA BUN oleh Menkeu cq. Itjen, interkoneksi aplikasi

pengawasan pengelolaan BA BUN dengan aplikasi BUN terkait, dan

pembentukan dashboard pengawasan pengelolaan BA BUN. Target


244



15. Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara

mengupayakan tercapainya kajian kebijakan pengelolaan aset di Ibu Kota

Negara lama, perbaikan tata kelola pengelolaan aset negara dalam lingkup

pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan aset, kajian dan regulasi

kebijakan pemberian insentif bagi pengguna barang untuk mendorong

optimalisasi aset, pengembangan SIMAN V.2.0, dan penyesuaian struktur

portofolio/penilaian kinerja sesuai hasil evaluasi. Target penyelesaian dari

agenda ini adalah tahun 2024.

16.Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital

mengupayakan tercapainya implementasi PPP Tahap I (2022-2023),

Persiapan dan Implementasi Piloting PPP Tahap II (2022-2023), Persiapan

dan Implementasi Piloting PPP Tahap III (2022- 2023), Reviu Pelaksanaan

Implementasi PPP (2022-2023), Pelaksanaan change management and

communication (2022-2023), Implementasi tanda tangan elektronik

tersertifikasi (Digital Signature) pada SAKTI dan Gaji Web (2022-2023),

Business Continuity Plan (BCP) untuk implementasi PPP (2022-2023), dan

Pembentukan unit pengelola platform (2022-2023). Target penyelesaian dari



Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Negara mengupayakan tercapainya pengusulan dan penetapan SIKRI

sebagai platform integrasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, penyelarasan BAS Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah

melalui BAS Konsolidasian, pengembangan SIKRI untuk konsolidasi

informasi keuangan level laporan dan level transaksi dengan dukungan data

analytic dan business intelligence, dan peningkatan kualitas sinergi

pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan informasi keuangan pemerintah

konsolidasian dan statistik keuangan pemerintah. Target penyelesaian dari


17. Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mengupayakan

tercapainya penyusunan legal basis untuk kerangka kerja risiko keuangan

negara, penyusunan Strategi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, dan

pengembangan sistem aplikasi dan basis data monitoring risiko keuangan

negara dalam rangka mendukung implementasi pengelolaan risiko

keuangan negara. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2022.

18. Sustainable Development Goals Bond mengupayakan tercapainya

penyusunan Annual Report SDGs Bonds (2021-2022) dan penerbitan SDGs

Bonds tahun 2022. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2022.

245




19. Penguatan RCE dalam rangka Kesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan

mengupayakan tercapainya penyiapan dasar hukum dan pembentukan Tim

Implementasi dan Kerangka Kerja Sinergi Kemenkeu Kewilayahan dalam

rangka penguatan RCE, pembentukan standar kerangka kerja, asistensi,

output, analisa (business intelligence), pelaporan, dan strategi komunikasi

penguatan RCE berbasis kewilayahan, pelaksanaan roll out standardisasi

program penguatan RCE berbasis kewilayahan, Dashboard Informasi

Keuangan berbasis Kewilayahan dalam rangka penguatan RCE, dan

Monitoring dan Evaluasi penguatan RCE berbasis kewilayahan. Target



Proyek KPBU mengupayakan tercapainya penetapan ESG Policy

Statement, penerbitan Framework ESG Dukungan Pemerintah bagi proyek

KPBU Infrastruktur, dan implementasi ESG dalam pemberian Dukungan

Pemerintah bagi proyek KPBU Infrastruktur. Target penyelesaian dari agenda

ini adalah tahun 2023.


Proyek KPBU mengupayakan tercapainya penetapan ESG Policy Statement,

penerbitan Framework ESG Dukungan Pemerintah bagi proyek KPBU

Infrastruktur, dan implementasi ESG dalam pemberian Dukungan Pemerintah

bagi proyek KPBU Infrastruktur. Target penyelesaian dari agenda ini adalah

tahun 2023.

22. Joint Program Pemberdayaan UMKM mengupayakan tercapainya

penyusunan RKMK tentang Harmonisasi Strategi dan Proses Bisnis

Pemberdayaan UMKM Antar Instansi Vertikal Kemenkeu (include

kelembagaan), terbentuknya Forum Bersama Program Sinergi

Pemberdayaan UMKM Pusat dan Wilayah, peta proses bisnis Kemenkeu

dalam mendukung UMKM, dan rencana kerja program Sinergi pemberdayaan

UMKM di lingkungan Kemenkeu, piloting pelaksanaan program sinergi

pemberdayaan UMKM Kemenkeu (Joint Analisis dan Joint Program

Pemberdayaan UMKM), optimalisasi platform pemasaran UMKM binaan

Kemenkeu, single database UMKM sasaran pemberdayaan Kemenkeu (2022

dan 2023), pelaksanaan monitoring dan evaluasi 2023, dan pelaksanaan

program sinergi pemberdayaan UMKM Kemenkeu. Target penyelesaian dari


23. Data Analytics Platform Media Analitik mengupayakan tercapainya

pemahaman Proses Bisnis kehumasan mengenai media analitik, penyiapan

data untuk pengembangan platform model media analitik, dan

pengembangan model media analitik dan evaluasi. Target penyelesaian dari


246



24. Optimalisasi BMN Kemenkeu Versi 2 mengupayakan tercapainya Tool

crawling data Google dan Media Sosial terkait penyelenggaraan event,

visualisasi tren penyelenggaraan event, dan Model Rekomendasi Rencana

Usulan Nilai Sewa. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2022.

25. Data Analytics Rekomendasi Expert Locator/Penyusun Aset Intelektual

mengupayakan tercapainya pemahaman bisnis dan eskplorasi data,

penyiapan data untuk modeling, pengembangan model dan visualisasi, dan

deployment. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2022.

26. Dana Desa mengupayakan tercapainya koordinasi antar stakeholder,

persiapan database, Migrasi dan Integrasi Database dan Code Berbasis Web,

dan Pembentukan Sistem Evaluasi Dana Desa Semi Otomasi Pemanfaatan

model evaluasi dana desa semi-otomasi. Target penyelesaian dari agenda ini

adalah tahun 2022.

27. Pengembangan Dasbor Makro Fiskal mengupayakan tercapainya Workshop

dasbor dan penyusunan dasbor. Target penyelesaian dari agenda ini adalah

tahun 2022.

28. Peta Risiko Kepatuhan Wajib Pajak Terintegrasi mengupayakan tercapainya

Penyusunan Risk Register, eksplorasi dan penyiapan data, pembentukan

modelling, Pengembangan User Interface, dan Uji Coba. Target penyelesaian

dari agenda ini adalah tahun 2022.

29. Analitik ekonomi makro terhadap penerimaan pajak dan otomasi distribusi

rencana penerimaan pajak mengupayakan tercapainya business

understanding, pengumpulan data, pembangunan model prognosis,

pembangunan simulasi distribusi, pembangunan aplikasi simulasi prognosis

dan distribusi rencana penerimaan, deployment, dan evaluasi. Target


30. Peta Risiko Kepatuhan Wajib Pajak Terintegrasi mengupayakan tercapainya

Penyusunan Risk Register, eksplorasi dan penyiapan data, pembentukan

modelling, Pengembangan User Interface, uji coba, dan deployment. Target


31. Data Analytics atas seluruh jenis data keuangan pada Aplikasi Profile WP

Berbasis Web (Approweb) mengupayakan tercapainya pemahaman proses

bisnis dan data, penyusunan desain dan modelling serta uji script

pembentukan data, pembentukan data di lingkungan production, penjaminan

mutu dan karantina data, dan deployment hasil data analytics pada

Approweb. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2022.

32. Analitik ekonomi makro terhadap penerimaan pajak dan otomasi distribusi

rencana penerimaan pajak mengupayakan tercapainya business

understanding, pengumpulan data,

247




pembangunan model prognosis, pembangunan simulasi distribusi,

pembangunan aplikasi simulasi prognosis dan distribusi rencana penerimaan,

deployment, dan evaluasi. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun

2022.

33. Single data analytics KC Tema Impor : Smart PCC (Sistem Manajemen

Analisis dan Risiko Targeting Post Clearance) mengupayakan tercapainya

evaluasi di lapangan (business understanding) dan eksplorasi data,

identifikasi data 3. Proses ekstrak dan cleansing data, penyiapan SDM yang

kompeten dalam membangun machine learning dan visualisasi data,

penyusunan modelling, pengembangan visualisasi, dan pelaksanaan deploy

visualisasi pada sistem komputerisasi pabean. Target penyelesaian dari


34. Pengawasan berbasis data analitik untuk optimalisasi PNBP Minerba

mengupayakan terbentuknya data yang valid PNBP sektor minerba,

tersedianya desain dan pembangunan model dan alat bantu analisis yang

handal, dan pemanfaatan alat bantu analisis yang tepat guna. Target


35. Pengawasan Tematik PNBP K/L mengupayakan tercapainya

pemahaman/pemetaan probis (KL/Jenis PNBP tertentu), pembentukan data

dukung pengawasan tematik PNBP K/L, desain, pembangunan dan uji coba

alat bantu analisis serta dashboard dan pemanfaatan. Target penyelesaian

dari agenda ini adalah tahun 2022.

36. Joint Program Pemberdayaan Model Financial Advisor bagi Pemerintah

Daerah berdasarkan Data Transaksi mengupayakan tercapainya koordinasi

dengan TSIKD dan PABDIOTI, integrasi Dashboard AIFA dengan SIKD Core

Versi 5, sosialisasi pemanfaatan AIFA, bagi pemda yang sudah bertransaksi,

identifikasi pemda anomali, evaluasi probis, dan optimalisasi AIFA. Target


37. Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Data Analitik untuk Peningkatan

Belanja Berkualitas mengupayakan tercapainya ketersediaan Data DAK Fisik

dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran, penyelarasan referensi

data belanja KL dan TKDD, kesepakatan model sinergi belanja KL dan TKDD,

dan pengembangan Model Sinergi dalam Dashboard data output pada level

yang disepakati. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2022.

38. Analisis Trajektori Penarikan Pinjaman Pemerintah mengupayakan

tercapainya Data Understanding, Data Preparation dan Pembuatan Model

Prediksi, Evaluation, Deployment Modul Pengelolaan Portofolio Pinjaman

Versi Website, dan Pengembangan Modul Pengelolaan Portofolio Pinjaman

Versi Mobile Apps. Target penyelesaian dari agenda ini adalah tahun 2022.

248



39. Analisis Kinerja Keuangan atas Penambahan PMN pada BUMN

mengupayakan tercapainya sintesis literatur terkini di bidang keuangan

terkait penilaian investasi, pengumpulan data nilai PMN dan Laporan Kinerja

Keuangan pada BUMN penerima PMN, pengolahan data nilai PMN dan

Laporan Kinerja Keuangan pada BUMN penerima PMN, analisis data

efektivitas PMN pada BUMN, dan rekomendasi dari penilaian kinerja

keuangan atas penambahan PMN pada BUMN. Target penyelesaian dari


40. Data Analitik Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk

Sewa mengupayakan tersedianya Buletin Teknis Penilaian sewa BMN

berupa ruang/kamar, tersedianya data sewa BMN berupa ruang/kamar dari

marketplace, terbentuknya model penilaian berbasis data analitik, dan

penyempurnaan regulasi di bidang penilaian. Target penyelesaian dari


41. Pengembangan Business Intelligence Pengelolaan Likuiditas

mengupayakan terlaksananya tahap persiapan pengembangan BI, tahap

pengembangan Web CPIN, tahap pengembangan fungsi Learning Machine,

tahap pengembangan fungsi statistic, tahap pengembangan presentation

layer, dan transfer knowledge. Target penyelesaian dari agenda ini adalah

tahun 2022.

249




251

Kementerian Keuangan memandang tahun 2021 sebagai periode yang

sangat menantang namun sekaligus sebagai sebuah kesempatan melakukan

akselerasi transformasi digital dalam program Reformasi Birokrasi dan

Transformasi Kelembagaan (RBTK) di Kementerian Keuangan yang sudah

dimulai dari sebelum adanya pandemi Covid-19.

Selama tahun 2021 Kementerian Keuangan telah berhasil mendorong

program RBTK yang ditetapkan melalui 26 Inisiatif Strategis dengan capaian

sebesar 98,50% dari target 87,5%. Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

terkait dengan Program RBTK, pada tahun 2021 CTO juga mengoordinasikan

kegiatan Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Evaluasi

Reformasi Birokrasi Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB

dengan hasil indeks sebesar 87,63 atau predikat A (memuaskan).

Kementerian Keuangan mengimplementasikan 26 Inisiatif Strategis RBTK

yang terdiri dari 21 IS RBTK dan 5 IS Project Data Analytics (DA). Terkait IS RBTK,

16 IS merupakan kelanjutan IS RBTK 2020 dan terdapat penambahan 5 IS baru

hasil penajaman terkait program kerja di Kementerian Keuangan. IS DA pada

tahun 2021 mulai diterapkan dalam rangka mendorong pemahaman seluruh Unit

Eselon I terkait data analytics sekaligus mendukung percepatan transformasi

digital di Kementerian Keuangan. Tantangan implementasi Program RBTK ke

depan semakin besar seiring dengan komitmen Kementerian Keuangan untuk

melanjutkan program-program yang semakin mendorong perbaikan dan

penyempurnaan kinerja Kemenkeu di masa depan, dan menciptakan organisasi

yang modern dan agile dalam konteks transformasi digital.

Dengan tugas yang cukup berat itu, semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa memberikan kekuatan agar Kementerian Keuangan dapat

mengimplementasikan program-program strategis pada tahun-tahun mendatang

yang lebih berdampak (make or break) serta terobosan/inovasi yang benar-benar

memecahkan akar masalah dan hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat

Indonesia (follow through).

252

Documents

2021Laporan Tahunan - Kementerian Keuangan