Embed Size (px)
Citation preview
i
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
OPTIMALISASI PENATAAN LAHAN DALAN UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DI KABUPATEN BELU
NAMA : GERARDUS MBULU, SE.
NDH : 13
INSTANSI : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BELU
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK. II ANGKATAN XXIV
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2019
ii
ii
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXIV TAHUN 2019
NAMA : GERARDUS MBULU, SE.
NDH : 13
JABATAN : KEPALA DINAS
INSTANSI : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BELU
GAGASAN PROYEK
PERUBAHAN : OPTIMALISASI PENATAAN LAHAN DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DI KABUPATEN
BELU.
Mentor Coach
Drs. J.T. OSE LUAN Dra. PURWASTUTI, MBA
NIP.
i
i
ABSTRAK
Kebijakan otonomi daerah akan mendorong setiap kabupaten untuk memproduksi
berbagai komoditas pertanian dalam kerangka swasembada dan dituntut mengurangi
ketergantungan kebutuhan pangan terhadap daerah lain. Kabupaten Belu Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Republic Demokratic Timor Leste
mempunyai potensi besar sebagai produsen komoditas pertanian terutama tanaman
hortikultura.
Namun potensi yang besar untuk tanaman hortikultura tersebut masih
menghadapi berbagai macam permasalahan terkait dengan belum terwujudnya ragam, kualitas,
kesinambungan pasokan, dan jumlah produksi yang diminta konsumen. Penyusunan Laporan
Proyek Perubahan ini bertujuan untuk mengkaji potensi, tantangan, permasalahan, pola
kemitraan dan konsep pengembangan agribisnis di Kabupaten Belu. Petensi yang dimiliki dan
tersedia berupa sarana dan prasarana pertanian baik alat mesin pertanian maupun
pembangunan embung yang tersebar pada seluruh wilayah Kabupaten Belu dan diharapkan
juga partisipasi stakeholder terkait terutama penyuluh untuk mengambil peran penting dalam
membantu mendampingi masyarakat dan kelompok tani untuk mengembangkan berbagai
tanaman pangan dan hortikultura demi pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu.
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur saya panjatkan kehadapan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat dan rachmat-Nya saya dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Proyek Perubahan ini
dengan baik. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Proyek Perubahan ini dilakukan dalam rangka
mempertanggung jawabkan Pelaksanaan Proyek Perubahan yang telah dilakukan di tempat tugas
dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.
Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama
kegiatan pembekalan dan pendalaman materi, sangatlah sulit bagi saya untuk
mengimplementasikan dan menuangkannya dalam bentuk Laporan ini. Oleh karena itu, saya
mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Belu yang telah memberikan kesempatan dan mengirimkan
saya untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II pada Tahun 2019 ini;
2. Dra. Purwastuti, MBA., selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu , tenaga dan
pikiran untuk mengarahkan saya mulai dari penyusunan Rancangan Proyek Perubahan sampai
dengan Laporan Pelaksanaan Proyek Perubahan;
3. Bapak. Willybrodus Lay, dan Bapak Drs. J.T. Ose Luan selaku Mentor yang membimbing,
mengarahkan dan mendampingi saya dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan;
4. Penyelenggara dan Panitia yang dengan setia dan sabar memberikan layanan yang terbaik
selama kegiatan berlangsung;
5. Rekan-rekan sesama peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XIV khususnya
kelompok 2 yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Pelaksanaan
Proyek Perubahan ini.
6. Para Kepala Bidang, kepala subbagian dan kepala seksi dan rekan-rekan tim kerja yang telah
membantu dan mendukung saya sejak penyusunan Rancangan Proyek Perubahan sampai
dengan Laporan Pelaksanaan Proyek Perubahan;
Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang
telah membantu saya.
Jakarta, 1 Desember 2019.
Project Leader.
GERARDUS MBULU, SE.
iii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….,,, i
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………................... ii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………….................... v
DAFTR LAMPIRAN ……………………………………………………………………… vi
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 JUDUL …………………………………………………………………….. 1
1.2 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN ………………………………… 1
1.3 LATAR BELAKANG (BURNING ISSUES) ……………………........... 1
1.3.1 PROFIL DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BELU …...……………… 3
1.3.2 LANDASAN HUKUM ………………………………..………....... 6
1.3.3 PERMASALAHAN ORGANISASI ……………………………… 8
1.3.4 KONDISI YANG DIHARAPKAN …………………………......... 8
1.4 TUJUAN DAN MANFAAT UNTUK ORGANISASI ADAPTIF …....... 8
1.4.1 TUJUAN ………………………………………………………....... 8
1.4.2 MANFAAT ……………………………………………………....... 9
1.5 OUTPUT DAN OUTCOME ………………………………………...………. 9
BAB II ANALISA PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN ……………………... 11
2.1. ANALISA LINGKUNGAN ……………………………………………..... 11
2.2. KONDISI SAAT INI DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN ………... 12
2.3. MILESTONE PROYEK PERUBAHAN ………………………………… 13
2.4. RENCANA STRATEGI MARKETING ……………………………...... 14
2.4.1. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER …………………………….. 15
2.4.2. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN ………………........ 17
2.4.3. RENCANA STRATEGI MARKETING…………………………... 18
2.4.4. POTENSI, KENDALA, DAN RESIKO MENGHADAPI
MASALAH ……………………………………………………….. 19
2.5. KRITERIA KEBERHASILAN ……..……………………………. 19
2.6. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN ………………………………. 20
iv
BAB III. IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
3.1. CAPAIAN YAHAAPAN RENCANA STRATEGIS …………………….. 21
3.2. IMPLEMENTASI STRSTEGI MSRKETING …………………………... 26
3.3. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN.………………... 30
3.4. ANGGARAN ……………………………………………………………….. 31
BAB IV. PENUTUP
4.1. KESIMPULAN …………………………………………………….............. 32
4.2. SARAN ……………………………………………………………………… 32
4.3. LESSON LEARN ………………………………………………………….. 33
4.4. REKOMENDASI ……………………………………………..,,,,,,,………, 34
LAMPIRAN
v
DAFTAR GAMBAR
1. Gambar 1. Peta Kabupaten Belu …………………………………………………............. 3
2. Gambar 2. Tata Kelola Proyek Perubahan ……………………………...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17
vi
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1. Luas wilayah kabupaten Belu ……………………………….………………….. 3
2. Tabel 2. Penggunaan Lahan di Kabupaten Belu 2017 ………………………………….. 4
3. Tabel 3. Data Embung dari 2017 - 2019 ………………………………………………… 5
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Judul
Optimalisasi Penataan Lahan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten
Belu
1.2. Deskripsi Proyek Perubahan
Optimalisasi penataan lahan merupakan upaya dan kebijakan yang diambil untuk
membantu petani dalam mengelolah lahan-lahan potensial khusus pada area disekitar
tampungan air (embung) yang dimanfaatkan bagi petani dengan tujuan meningkatkan
pendapatan bagi petani di kabupaten Belu khususnya bagi kelompok tani Ai See Desa
Dafala Kecamatan Tasifeto Timur dan kelompok tani Laran Diak Desa Tuku Neno
Kecamatan Tasifeto Barat.
Penataan lahan pada area embung dilakukan sebagai usaha untuk memberikan contoh dan
mendorong para petani dalam upaya memanfaatkan lahan untuk tanaman pangan dan
horti karena ketersediaan sumber air yang cukup sehingga kelompok tani dapat
mengelola lahan demi meningkatkan pendapatan para pertanian.
Pelaksanaan proyek perubahan ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu jangka pendek
Oktober sampai dengan Desember 2019, jangka menengah Januari sampai dengan
Desember 2020 dan jangka panjang sampai dengan tahun 2021.
1.3 Latar Belakang
Pembangunan Pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan bagian
penting dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan
pendapatan bagi keluarga petani, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan
berusaha di pedesaan.
Tujuh puluh lima porsen penduduk Kabupaten Belu menggantungkan hidupnya pada sektor
pertanian dalam arti sebagai sumber pendapatan. Banyak lahan kering yang belum diolah,
hal tersebut merupakan potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk proses produksi agar dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan
melalui inovasi teknologi dan kearifan lokal. Kendala produksi dilahan kering adalah
kondisi fisik lahan, teknologi dan sosial ekonomi. Oleh karena itu pengelolaan lahan kering
yang tepat yang mengarah pada peningkatan produksi yang berkesinambungan mutlak
2
diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan teknologi
usahatani yang sesuai dengan kondisi setempat. Teknologi pengelolaan lahan kering yang
umum dilakukan meliputi : konservasi air dan pemanfaatan bahan organik, dan akan
semakin berarti apabila diintegrasikan dengan usahatani ternak, karena dalam
implementasinya konservasi lahan dan air akan terjamin keberlanjutannya jika
diintegrasikan dengan ternak. Dengan merekayasa model pengelolaan usahatani lahan
kering sesuai dengan kearifan lokal masyarakat diharapkan dapat menjadi model
pengembangan lahan kering berkelanjutan yang berwawasan agribisnis.
Pembangunan pertanian pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan petani, menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pertanian, dan
meningkatkan hasil produksi pertanian, sehingga dapat mengurangi impor
hasil pertanian yang selama ini dilakukan, selain itu juga dapat mendukung
pembangunan industri yang sedang berjalan. Sektor pertanian merupakan
sektor yang paling berperan dalam mengembangkan pembangunan Indonesia
yaitu sebagai dasar pembangunan sektor-sektor lain.
Salah satu komoditas yang dapat dikembangkan dalam rangka untuk
memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat adalah komoditas
hortikultura. Komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial untuk
dikembangkan dalam sektor pertanian di Kabupaten Belu. Selain itu
komoditas hortikultura diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para
petani karena mampu memberikan nilai tambah bagi kemajuan sektor
pertanian di Kabupaten Belu, dan juga mampu menunjang ketersediaan bahan pangan dan
memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Salah satu prasarana yang tersedia agar dapat
dikembangkan untuk komoditas hortikultura adalah pemanfatan embung.
Jumlah embung di Kabupaten Belu tiga tahun terahkir 2017 s/d 2019 sebanyak 19 (belum
termasuk yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, baik yang berskala
besar, sedang maupun kecil, belum dimanfaatkan secara optimal bahkan pada musim
kemarau saat ini tidak ada satu embungpun yang dimanfaatkan oleh petani untuk
pengembangan tanaman hortikultura padahal persediaan air di embung sangat mendukung
untuk pertanian hortikultura karena jangka waktu tanam tidak lebih dari 3 bulan dan tidak
membutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Dari 12 wilayah kecamatan ada 8 kecamatan
yang pembangunan embung belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu sebagai
Project Leader hendak melakukan terobosan dengan mengembangkan pertanian
3
hortikultura pada desa Dafala Kecamatan Tasifeto Timur dan Desa Tuku Neno Kecamatan
Tasifeto Barat untuk dijadikan sebagai pilot projek dalam memanfaatkan embung dengan
menata lahan pertanian untuk mengembangkan komoditas hortikultura.
1.3.1 Profil Dinas
Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu adalah 1.284,94 km2
atau 128. 494 Ha
dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:
Kabupaten Belu terbagi atas 12 (dua
belas) Kecamatan, 69 (enam puluh
sembilan) Desa dan 12 (dua belas)
Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah
terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat
dengan luas wilayah 224,19 km2
atau
17,45% dari luas wilayah Kabupaten
Belu. Sedangkan yang terkecil adalah
Kecamatan Atambua Barat dengan luas
wilayah 15,55 km2
atau 1,21% dari luas
wilayah Kabupaten Belu seperti tertera
pada Tabel 1 berikut ini.
Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Belu
Tabel 1
Luas Wilayah Kabupaten Belu
No Kecamatan Jumlah
Desa/Kelurahan
Luas Wilayah
(Km2)
Prosentase (%)
1 Raimanuk 9 179.42 13.96
2 Tasifeto Barat 8 224.19 17.45
3 Kakuluk Mesak 6 187.54 14.6
4 Nanaet Duabesi 4 60.25 4.69
5 Kota Atambua 4 24.90 1.94
6 Atambua Barat 4 15.55 1.21
7 Atambua Selatan 4 15.73 1.22
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Ombai
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Malaka
3. Sebelah Timur : berbatasan dengan negara Republic Demokratic Timor Leste
4. Sebelah barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara
Peta wilayah Kabupaten Belu
4
No Kecamatan Jumlah
Desa/Kelurahan
Luas Wilayah
(Km2)
Prosentase (%)
8 Tasifeto Timur 12 211.37 16.45
9 Raihat 6 87.20 6.79
10 Lasiolat 7 64.48 5.02
11 Lamaknen 9 105.90 8.24
12 Lamaknen Selatan 8 108.41 8.44
Total 81 1.284.94 100.00
Sumber : Belu Dalam Angka, BPS ( 2015)
Tabel 2
Penggunaan Lahan Di Kabupaten Belu Tahun 2017
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) %
1 Sawah Lahan Basah 5.033,20 3,92
2 Sawah Tadah Hujan 2.618 2,04
3 Lahan Kering 25.958,20 20,20
4 Perkebunan Rakyat 2.496,38 1,94
5 Kolam/Empang/Rawa 62,46 0,05
6 Tambak 100 0,08
7 Padang Pengembalaan 9.765,80 7,60
8 Hutan Lindung 35.760,62 27,83
9 Hutan Produksi Tetap 604,47 0,47
10 Hutan Produksi Terbatas 653,4 0,51
11 Hutan Bakau 317,98 0,25
12 Lahan Tidur 21.181 16,48
13 Semak Belukar dan alang alang 12.421,50 9,67
14 Lahan pekarangan dan permukiman 11.521 8,97
Jumlah 128.494 100,00 Sumber: BP4D,Kabupaten Belu (2017)
5
Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peratuan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Belu Nomor
61 Tahun 2016, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Belu
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pertanian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan serta Penyuluhan Pertanian;
2. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian;
3. Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Pengawasan Mutu, Peredaran dan Pengendali Benih Tanaman;
5. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
6. Pembinaan Produksi di bidang pertanian;
7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
8. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
9. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
6
1.3.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Proyek Perubahan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
Dalam Wilayah Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5170);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5613);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
7
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009
tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1243);
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016
tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Spasial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016
tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi nusa Tenggara Timur Nomo 0045);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104);
19. Peraturan Bupati Belu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman
Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Belu.
8
1.3.3 Permasalahan Organisasi
Kondisi riil yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Belu saat ini adalah :
1. Sebagian besar wilayah Kabupaten Belu, mengalami kekeringan yang disebabkan
kemarau panjang sehingga petani tidak dapat mengolah lahan baik untuk tanaman pangan
maupun tanaman hortikultura.
2. Adanya ketersediaan air pada daerah penampungan (embung) tidak dimanfaatkan oleh
petani dalam upaya mengembangkan taanaman pangan maupun tanaman hortikultura.
3. Terdapat lahan produktif pada area sekitar embung belum diolah oleh para petani untuk
lahan pertanian tanaman pangan maupun tanaman hortikultura.
1.3.4 Kondisi yang Diharapkan
1. Petani dapat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk pertanian tanaman pangan maupun
tanaman hortikultura.
2. Sumber air yang tersedia pada daerah penampungan (embung) dapat digunakan untuk
tanaman hortikultura.
3. Memberikan manfaat dan dampak dalam meningkatkan pendapatan para petani.
1.4 Tujuan dan Manfaat untuk Organisasi Adaptif
1.4.1 Tujuan
1. Tujuan Jangka Pendek yaitu :
Membangun komitmen bersama antara stakeholders internal dan stakeholders
eksternal yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Desa dan Masyarakat untuk dapat
memaksimalkan pemanfaatan lahan disekitar embung melalui, penyuluhan, dan
sosialisasi dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat khusnya kelompok
tani sekitar embung.
2 Tujuan Jangka Menengah yaitu :
Terlaksananya penataan lahan disekitar embung dan pengembangan tanaman
hortikultura dan tanaman lainnya untuk pakan ternak dalam upaya meningkatkan
pendapatan masyarakat.
9
3 Tujuan Jangka Panjang yaitu :
Melakukan monitoring dan evaluasi serta memperluas jumlah lahan dan jumlah
embung yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tanaman pangan dan
hortikultura.
1.4.2 Manfaat
Melalui proyek perubahan Optimalisasi Penataan Lahan Dalam Upaya Meningkatkan
Pendapatan Petani di Kabupaten Belu, diharapkan masyarakat yang berada pada
daerah sekitar embung termotovasi dalam upaya memanfaatkan lahan yang tersedia
untuk mengembangkan tanaman hortikultura untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat.
Adapun manfaat yang diperoleh dari Proyek Perubahan ini antara lain:
1. Bagi Organisasi :
a. Meningkatkan kinerja pemerintahan khususnya Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan sebagai bentuk pelayanan kepada
masyarakat/kelompok tani
b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khusunya Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
c. Sangat bermanfaat untuk sebagian masyarakat petani diwilayah Kabupaten
Belu.
2. Bagi Masyarakat/Kelompok Tani.
a. Masyarakat /kelompok tani memperoleh bahan pangan cukup untuk
pemenuhan kebutuhan hidupnya
b. Petani memperoleh tambahan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan gizi
keluarga dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1.5 OUTPUT DAN OUTCOME
Output
1. Terbangunya komitmen antara stakeholder internal dengan stakeholder eksternal (Dinas
PUPR, Kepala Desa, dan masyarakat),
2. Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat
3. Terlaksananya pengolahan dan penataan lahan pada daerah sekitar embung
4. Penyuluhan dan pelatihan
5. Penyiapan bibit dan pembenihan
10
6. Penanaman dan pemupukan
Outcome
1. Masyarakat dapat memperoleh tambahan penghasilan dari pengolahan lahan pada area
sekitar embung.
2. Dari jumlah 19 embung yang tersebar pada 10 kecamatan dapat dimanfaatkan untuk
mengembangkan tanaman pertanian dan hortikultura.
3. Sebagai pilot project bagi masyarakat dalam mengembangkan tanaman pertanian pada
embung yang ada pada wilayahnya.
11
BAB II
ANALISA PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
2.1 ANALISIS LINGKUNGAN
Penyusunan strategi meliputi pengembangan misi dan tujuan, dilakukan dengan
menganalisis faktor lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang (opportunities) dan
ancaman (threats). Sedangkan faktor lingkungan internal diperlukan untuk mengetahui
kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) dengan menggunakan alat analisis SWOT.
1. Analisis Lingkungan Internal
Analisis lingkungan internal digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan
organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Kekuatan (stenght), meliputi:
1) Kelembagaan pemerintah dalam bidang pertanian cukup memadai
2) Sarana dan prasarana pertanian cukup memadai
3) Mempunyai petugas pertanian di masing-masing kecamatan
4) Tingkat pendidikan pegawai cukup memadai
5) Sumber daya lahan memadai
6) Komitmen pimpinan dalam pembangunan cukup tinggi
7) Teknologi maju cukup tersedia
8) Iklim tropis yang sangat menunjang
b. Kelemahan (Weakness), meliputi:
1) Motivasi kerja dan kualitas aparatur pada umumnya masih kurang
2) Pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani kurang memadai
3) Kepemilikan lahan petani pada umumnya sempit
4) Kemampuan modal petani masih lemah
5) Kelembagaan ekonomi petani masih berkembang
6) Sarana dan prasarana masih belum memadai
7) Pengembangan teknologi lokal spesifik masih terbatas
8) Pola produksi belum sesuai dengan pola pemerintahan
2. Analisis Lingkungan Eksternal
a. Peluang (opportunities), meliputi:
1) Dukungan dan komitmen pemerintah terhadap pembangunan pertanian cukup
tinggi
12
2) Meningkatnya permintaan pasar cukup memadai
3) Permintaan ekspor terhadap produk pertanian ke Timor Leste cukup besar
4) Meningkatnya IPTEK pertanian
5) Pihak perbankan dan koperasi cukup potensial menunjang terhadap pemberian
fasilitas permodalan usaha tani
6) Kondisi sosial budaya masyarakat pertanian sangat mendukung
7) Teknologi informasi sangat terbuka
b. Ancaman (threats), meliputi:
1) Harga komoditi pertanian sangat fluktuatif dan posisi tawar-menawar masih
rendah
2) Iklim usaha pertanian masih belum kondusif
3) Terancamnya kelestarian SDA bencana alam (kebanjiran, kekeringan, dan
gangguan OPT)
4) Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani
Asumsi
Berdasarkan hasil analisa seperti di atas dengan menggunakan analisa SWOT, maka dapat
diperoleh kesimpulan atau asumsi antara lain sebagai berikut:
1. Dengan memperhatikan faktor lingkungan internal dan eksternal, yang menunjukkan
gambaran bahwa kekuatan lebih besar dari kelemahan serta peluang lebih besar dari
ancaman/tantangan, berarti Kabupaten Belu sangat memungkinkan untuk meningkatkan
keberhasilan pembangunan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
2. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, tentunya Kabupaten Belu
mempunyai proyek yang baik untuk meningkatkan kinerja dalam pengembangan
pertanian, sepanjang dalam pelaksanannya disertai dengan terus mengupayakan untuk
mengatasi berbagai kelemahan dan ancaman/tantangan yang masih ada.
3. Dengan adanya dukungan pemerintah dan komitmen kerja pegawai yang cukup tinggi,
memungkinkan tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai dengan baik dan lancar.
2.2 KONDISI SAAT INI DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN
Kondisi saat ini yaitu :
1. Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Belu dilanda musim kekeringan
dan kemarau yang panjang sehingga para petani tidak dapat mengelola lahan pertanian
13
untuk tanaman pangan dan tanaman hortikultura sehingga berakibat kepada rendahnya
pendapatan masyarakat.
2. Embung yang telah dibangun oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
termasuk yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari tahun
2017, 2018 dan 2019 sebanyak 19 unit belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para petani.
3. Tersedia alat mesin pertanian yang bertujuan untuk membantu pengolahan lahan
masyarakat dalam meningkatkan produksi dan produktifitas hasil pertanian.
Kondisi Ideal yang diharapkan.
1. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan yang ada disekitar embung untuk diolah dan
dimanfaatkan dengan menanam tanaman pangan maupun tanaman hortikultura sehingga
dapat meningkatkan pendapatan para petani.
2. Pemanfaatan alat mesin pertanian secara optimal dalam membantu mengolah lahan
masyarakat untuk tanaman pangan dan hortikultura.
2.3 MILESTONE PROYEK PERUBAHAN.
Pelaksanaan proyek perubahan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu jangka pendek, jangka
menengah dan jangka Panjang. Masing-masing tahap dibuat milestone untuk pencapaian
tujuan disetiap tahapan yang sudah ditetapkan dan kemudian dituangkan dalam aktivitas
berupa target pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam proyek perubahan ini.
1. Jangka Pendek
No Tahapan dan Kegiatan Waktu Output
1. Membangun Komitmen Minggu 1 oktober 1. MOU
2. BA Kesepakatan
3. Keputusan
2. Sosialisasi Minggu 2 Oktober 1. Daftar hadir
2. Notulen
3. Mobilisasi Alsintan Minggu 3 Oktober Tersedia alat untuk
pengolahan lahan
4. Pembersihan dan penyiapan
lahan
Minggu 3 dan 4 Oktober Luas lahan yang
diolah
14
5. Penyuluhan Minggu 1 November 1. Daftar hadir
2. Notulen
6. Pembenihan dan pembibitan Minggu 1-2 November Benih siap ditanam
7. Penanaman Minggu 3 November Luas lahan yang
ditanam
8. Perawatan dan pemupukan Minggu 1 Desember Luas lahan tanaman
yang dipupuk
2. Jangka Menengah
No Tahapan dan Kegiatan Waktu Output
1. Pemanfaatan hasil Januari-Februari 2020 1. Pemenuhan
kebutuhan
masyarakat
2. Pendapatan
meningkat
2. Perluasan jumlah pengolahan
lahan pada daerah embung
Maret –Desember 2020 Bertambahnya luas
lahan yang diolah
dari 1 unit menjadi 5
3. Dilakukan penghijauan
dilingkungan embung
Maret –Desember 2020 Ketersediaan air di
embung bisa terjaga
3. Jangka Panjang
No Tahapan dan Kegiatan Waktu Output
1. Monitoring dan Evaluasi 2021 1. Laporan hasil
monitoring dan
evaluasi
2. Rekomendasi dan
tindaklanjut.
2.4 RENCANA STRATEGIS MARKETING
Proyek Perubahan ini perlu mendapatkan dukungan dari para stakeholders agar sukses
dalam implementasinya. Oleh karena itu diperlukan strategi marketing yang tepat, untuk
15
menyosialisasikan sekaligus mempromosikan produk sehingga stakeholders akan tertarik
untuk ikut mensukseskan proyek. Berikut akan dilakukan analisa melalui pemetaan
stakeholders dilanjutkan dengan analisa menggunakan prinsip 4P 1 C (Product, Price,
Place, Promotion, Customer).
2.4.1 Identifikasi Stakeholders
a. Peta Stakeholder
Stakeholder Deskripsi
Internal :
1. Bupati Belu
2. Wakil Bupati Belu
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten Administrasi
Pembangunan
5. Para Kepala Bidang, kepala
seksi dan penyuluh
1. Bupati mempunyai kewenangan membuat
kebijakan dan Keputusan serta sebagai
pengarah dan mentor.
2. Wakil Bupati mempunyai kewenangan
mengarahkan dan sebagai motivator dan
mentor.
3. Sekda yang mempunyai kewenangan untuk
mengarahkan, membimbing dan memotivasi
4. Asisten II yang menangani dan
mengkoordinir Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
5. Penanggung jawab, pelaksana dan
pendukung pelaksanaan proyek perubahan
Eksternal :
a. DPRD
b. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
c. Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan
d. Dinas Lingkungan Hidup
e. Dinas Pemberdayaan
5.3.1 Lembaga yang memberikan dukungan
politis, penganggaran dan pengawasan.
5.3.2 Memberikan dukungan agar embung
yang telah dibangun oleh Dinas PUPR dapat
dimanfaat oleh para petani.
5.3.3 Memberi dukungan dengan
menyediakan bibit untuk pengembangan
pakan ternak
5.3.4 Memberi dukungan dalam bentuk
menyediakan anakan untuk dilakukan
penghijauan pada areal sekitar embung
5.3.5 Mendorong agar dana desa dapat
16
Masyarakat dan Desa
f. Kepala Bagian Hukum
g. Kepala Desa
h. Kelompok Tani
i. LSM
dialokasikan bagi masyarakat untuk
pemanfaatan lahan disekitar embung.
5.3.6 OPD yang melakukan verifikasi dan
penatausahaan terhadap dokumen hukum
5.3.7 Penggerak dan motivator
5.3.8 Pelaksana
5.3.9 Lembaga yang merupakan mitra untuk
melakukan penilaian dan evaluasi.
b. Analisa Peta Stakeholder
LATENT, PROMOTORS, APHATETIC DAN DEFENDERS
Dari identifikasi stakeholders tersebut diatas terdapat 4 (empat) kelompok yang mempunyai
kepentingan dan pengaruh yaitu:
APHATETICS DEFENDERS
PROMOTORS LATENS
Bupati Wakil Bupati Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Dinas Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Lingkungan Hidup Dinas PU PR Dinas PMD
Kepala Bidang Tanaman Pangan Kepala Bidang Perkebunan
Media massa Kelompok Tani Masyarakat
DPRD Kepala Bagian Hukum
Kepentingan(Interest)
P
o
w
e
r
17
1) Kelompok promotors adalah mereka yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang
besar dalam pelaksanaannya. Sebagai stakeholder promotor terdiri dari Bupati dan Wakil
Bupati dalam hal pengambil kebijakan dan keputusan, Sekretaris Daerah memberikan
pembinaan, Asisten Administrasi Pembangunan sebagai Koordinator, Dinas Tanaman
Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebagai pelaksana dan Dinas Ketahanan Pangan
memberikan dukungan.
2) Kelompok Defenders adalah mereka yang memiliki kepentingan besar namun
mempunyai pengaruh kecil yaitu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan yang
lebih berperan pada mengikuti saran atau dorongan dari stakeholder lainnya.
3) Kelompok Latens adalah mereka yang memiliki kepentingan kecil dan pengaruh besar
yaitu DPRD dan Kepala Bagian Hukum yang berkepetingan sebagai pemberi dukungan.
4) Aphatetics adalah mereka yang mempunyai kepentingan kecil dan pengaruh kecil yaitu
masyarakat, kelompok tani dan media massa. Strategi yang dihadapi adalah tetap
menjaga dan selalu memperhatikan serta memberi informasi agar tidak menjadi
penghambat.
2.4.2 Tata Kelola Proyek Perubahan
BUPATI BELU
MENTOR / WAKIL BUPATI
BELU
COACH
PROJECT LEADER
STAKEHLDER EKSTERNAL
DPRD
DINAS PMD
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
DINAS PETERNAKAN DINAS PUPR
TIM EFEKTIF (SEKRETARIS SELAKU
KOORDINATOR TIM)
DAN PARA KABID DAN
KASI
18
2.4.3. RENCANA STRATEGI MARKETING
Strategi Marketing yang efektif adalah hal yang mutlak untuk mewujudkan tujuan
proyek perubahan. Marketing sektor publik yang ditempuh difokuskan kepada:
1) Policy Marketing, yakni untuk meyakinkan OPD terkait Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Dinas Peternakan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Camat,
Lurah dan Kepala Desa untuk menerima kebijakan mengalokasikan dana desa untuk
mengolah, menata dan memanfaatkan area sekitar embung untuk pengembangan
tanaman hortikultura dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.
2) Social Marketing, yakni mendorong masyarakat/kelompok tani agar memanfaatkan
lahan yang tersedia disekitar embung sebagai upaya meningkatkan pendapatan
masyarakat /kelompok tani.
Strategi Marketing Sektor Publik Proyek Perubahan ini disusun berdasarkan elemen
Potter Marketing Mix, yaitu Product, Price, Promotion, Place dan Customer (4P 1 C)
dengan uraian sebagai berikut :
19
2.4.4. Potensi, Kendala dan Resiko menghadapi masalah
1. Potensi-potensi
1) Adanya ketersediaan air yang cukup pada embung sehingga upaya pengembangan
dan pengolahan lahan disekitar embung untuk tanaman hortikultura dapat
dilaksanakan.
2) Tidak membutuhkan air dalam jumlah yang lama dan pengolahan hingga panen
tidak membutuhkan waktu yang panjang.
3) Ada animo dari kepala desa dan masyarakat sekitar embung untuk mengelola
lahan pada daerah disekitar embung untuk pengembangan tanaman hortikultura
2. Kendala
1) Tim efektif kurang respon karena waktu pelaksanaan proyek perubahan menjelang
akhir tahun dimana tim efektif fokus pada pelaksanaan program kegiatan berjalan
yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD.
2) Kelompok tani/masyarakat fokus mempersiapkan pengolahan lahan untuk MT 1
yaitu musim tanam Oktober –Desember.
3) Kondisi Kabupaten Belu saat ini dilanda musim kemarau yang panjang menjadi
salah satu kendala terhadap pelaksanaan proyek perubahan pada tahap akir.
4) Tidak tersedia anggaran untuk program kegiatan optimalisasi penataan lahan
dalam upaya meningkat pendapatan petani karena APBDP telah ditetapkan.
3. Resiko (alternative)
1) Diperlukan kerja keras untuk meyakinkan tim efektif, tim teknis dan pelaksana
serta masyarakat/kelompok tani karena rancangan proyek perubahan ini akam
memberi manfaat pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan bagi
kelompok tani dan masyarakat.
2) Adanya keseriusan dan kesungguhan dari Project Leader untuk mewujudkan
harapan dan memastikan bahwa proyek perubahan ini dapat dilaksana sesuai
dengan rancangan dan milestone yang telah disusun.
2.4.5. Kriteria Keberhasilan
1. Terbangunnya pilot project / lahan percontohan pemanfaatan lahan disekitar embung.
2. Desa dan Kelurahan mempunyai komitmen untuk mengembangkan lahan hortikultura
pada daerah-daerah disekitar embung.
20
3. Dapat terpenuhinya kebutuhan petani akan pangan dan dapat meningkatkan gizi
terutama pada masa pertumbuhan anak.
4. Dapat meningkatkan pendapatan para petani dan kesejahteran masyarakat.
2.4.6. Faktor Kunci Keberhasilan
1. Ada komitmen bersama yang dibangun baik dengan OPD terkait maupun para Camat,
Kelurahan dan Desa serta kelompok masyarakat yang akan mengolah dan menata
lahan disekitar embung.
2. Dukungan yang kuat dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekda untuk keberhasilan
pelaksanan proyek perubahan ini mengingat sumber penerimaan para petani adalah
dari hasil usaha pertanian.
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana pertanian dalam mendukung pengolahan lahan
pertanian disekitar kawasan embung.
4. SDM penyuluh dapat menunjang pelaksanaan dan keberhasilan proyek perubahan ini.
5. Masyarakat / kelompok tani memiliki tekad untuk memperbaiki dan meningkatkan
taraf hidup mereka melalui usaha pengolahan dan pemanfaatan lahan untuk
pengembangan tanaman hortikultura.
21
BAB III
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
3.1. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS
Implementasi proyek perubahan dengan judul: “Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Belu” dilaksanakan
melalui beberapa tahapan. Tahapan implementasi proyek perubahan yang dilaksanakan
dalam jangka pendek dengan output kunci diuraikan sebagai berikut:
1. Pengelolaan Proyek Perubahan
Sebagaimana diuraikan pada tahapan rencana perubahan strategis bahwa rencana
perubahan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka
Panjang. Masing-masing tahap dibuat milestone untuk pencapaian tujuan disetiap tahapan
yang sudah ditetapkan dan kemudian dituangkan dalam kegiatan yang dilaksanakan
dalam proyek perubahan ini. Kegiatan yang dilakukan selama tahapan jangka pendek dari
tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 Nopember 2019, sebagai berikut :
a. Pengorganisasian :
Pengorganisasian diawali dengan pembentukan tim efektif dengan rincian tugas dan
tanggungjawabnya untuk mengatur pelaksanaan kegiatan secara terkordinir kepada
semua individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Dengan pengorganisasian,
pemimpin proyek mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata melalui penentuan
tugas, menunjuk personel dan melengkapi mereka dengan teknologi dan sumber daya
yang lain.
Struktur organisasi pelaksanaan proyek perubahan ini, sebagai berikut :
2. Mentor
Peran dan tugas mentor adalah:
a. Sebagai atasan langsung untuk memberikan kesepakatan dan persetujuan atas
proposal proyek perubahan yang diajukan oleh peserta;
b. Bertindak sebagai pembimbing peserta dengan sikap profesional;
c. Memberikan dukungan penuh dalam mempersiapkan rancangan dan
implementasi proyek perubahan ;
d. Memberikan bimbingan serta arahan dalam mempersiapkan rancangan dan
implementasi proyek perubahan ;
e. Memberikan bimbingan dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses
implementasi berlangsung;
22
f. Membantu dalam memetakan agenda project yang akan dilaksanakan dan
rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan;
g. Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas kepada peserta pelatihan;
h. Memantau setiap perkembangan proyek perubahan dengan meminta progress
report setiap minggunya;
i. Memantau capaian sesuai tahapan perubahan rencana strategis yang telah
ditetapkan;
j. Memberikan dukungan dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya
yang diperlukan dalam melakukan implementasi proyek perubahan; dan
k. Memberikan inspirasi dalam melakukan inovasi-inovasi/pemecahan
permasalahan yang diperlukan.
3. Coach
a. Memberikan motivasi dan tantangan-tantangan kepada peserta dalam aspek
substansi perubahan yang akan dilakukan;
b. Memantau kegiatan peserta selama agenda aktualisasi kepemimpinan melalui
media teknologi informasi yang telah disiapkan oleh penyelenggara dengan
metode e-learning atau dengan media lain yang dapat digunakan oleh coach dan
peserta;
c. Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta apabila peserta
mengalami permasalahan selama agenda aktualisasi kepemimpinan;
d. Memberikan masukan kepada peserta terkait usulan proyek perubahan yang
sedang dirumuskan pada agenda aktualisasi kepemimpinan;
e. Memberikan feedback terhadap laporan perkembangan implementasi proyek
perubahan yang disampaikan peserta bimbingan minimal seminggu sekali;
f. Mengembangkan instrumen monitoring dan perekaman terhadap perkembangan
yang dilaporkan oleh peserta bimbingan (dapat menggunakan format yang
tersedia);
g. Mengkomunikasikan proses, kemajuan dan hasil coaching kepada
penyelenggara PKN Tk. II.
h. Menjadi counsellor pada saat peserta mengalami kebuntuan dan kurang
motivasi.
23
4. Leader
Selama berada pada agenda aktualisasi kepemimpinan peserta lebih bersifat
mandiri dalam menginisiasi gagasan rencana perubahan, memobilisasi kegiatan-
kegiatan yang telah direncanakan dalam implementasi proyek perubahan. Beberapa
hal yang harus dilakukan peserta adalah :
a. Mempersiapkan/merencanakan dokumen/instrument/waktu yang diperlukan
dengan baik sebelum pertemuan dengan mentor;
b. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor dan coach;
c. Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholders terkait (internal
& eksternal).
d. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dengan
mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;
e. Secara aktif melakukan diskusi, bertanya atau melaporkan perkembangan
implementasi proyek perubahan kepada coach dan mendiskusikan progress
penyusunan proyek perubahan sesuai waktu yang ditentukan;
f. Merujuk pada tahapan perubahan rencana strategis yang telah ditargetkan dalam
pelaksanaan proyek perubahan sebagai dasar pencapaian target perubahan;
g. Mengumpulkan dokumen kegiatan yang dapat dijadikan bukti dalam evaluasi
dan untuk bahan pelengkap laporan kegiatan;
h. Menggerakkan seluruh elemen stakeholders terkait (internal & eksternal) dalam
mendukung keseluruhan tahapan implementasi perubahan;
i. Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap
setiap progress yang dihasilkan dalam proses implementasi proyek perubahan;
j. Menyusun laporan proyek perubahan secara utuh, mulai dari rancangan proyek
perubahan sampai dengan hasil/capaian dari implementasi proyek perubahan.
Deskripsi dan analisis terhadap critical succees factor dan strategi mengatasi
kendala-kendala yang muncul selama tahapan ini merupakan bagian penting
yang harus tercakup dalam laporan ini.
k. Menyerahkan laporan implementasi proyek perubahan kepada penyelenggara
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II sesuai jadwal yang telah ditetapkan (1
hari sebelum seminar hasil implementasi proyek perubahan).
24
5. Tim Efektif
a. Sekretariat/perumus
1) Menyiapkan surat-surat yang diperlukan.
2) Menyiapkan dan menyelenggarakan pertemuan Tim.
3) Mengumpulkan bukti-bukti kegiatan.
4) Membuat laporan kegiatan.
5) Menyusun laporan Proyek Perubahan.
6) Menyiapkan draf surat keputusan
b. pelaksana
1) Menyusun Draf.
2) Paparan draf.
3) Menyempurnakan Draf.
4) Menyiapkan bahan paparan
c. Tim Dokumentasi
1) Meliput setiap kegiatan yang dilaksanakan.
2) Mengolah hasil liputan.
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah upaya untuk melakukan tindakan dengan melibatkan anggota tim
dalam mencapai tujuan atas rencana yang telah disepakati bersama.
Adapun tahapan implementasi proyek perubahan dalam jangka pendek dengan output
kunci diuraikan sebagai berikut:
No Kegiatan Stakeholder Pelaksanaan
1. Membangun Komitmen
Bersama
1.Tim Efektif Dinas
Tanaman Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan
Senin, 7 Oktober 2019
2. Kelompok Tani Laran
Diak Desa Tuku Neno
Kecamatan Tasifeto
Barat
Rabu, 9 Oktober 2019
25
3. Kelompok Tani Ai See
Desa Dafala
Kecamatan Tasifeto
Timur.
Kamis, 10 Oktober
2019
2. Penandatanganan Surat
Perjanjian Kerjassama
- Dinas PUPR
- Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan
Perkebunan
Senin, 7 Oktober 2019
3. Keputusan Bupati
Penetapan Kelompok
Bupati Belu
Selasa, 1 Oktober 2019
4. Nota Kesepahaman
Bersama
- Institut Pertanian Bogor
- Bupati Belu
Rabu, 13 November
2019
5. Sosialisasi - Sekretaris Daerah
- Kadis Peternakan
- Kasi Pelaksanaa SDA
dari Dinas PUPR
- Camat Tasifeto Timur
- kelompok tani
Rabu, 20 November
2019
6. Mobilisasi Alsintan dan
penggusuran lahan
pada areal embung
Desa Dafala
Kasi Alsintan dan
Operator
Kamis, 3 Oktober 2019
7. Penandatanganan
Berita Acara
Kepala Dinas dengan
Ketua Kelompok Tani
Kamis, 10 Oktober
2019
8. Mobilisasi dan
pengolahan lahan Desa
Tukuneno
Operator Alat mesin
pertanian
Rabu, 9 Oktober 2019
9. Pembenihan Bidang Hortikultura
10. Penanaman - Dinas Tanaman Pangan
- Kelompok Tani
- Penyuluh
Jumat, 22 November
2019 dan Rabu, 27
November 2019
26
Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama dua bulan, bila dievaluai
berdasarkan tahapan rencana perubahan strategis jangka pendek, jangka menengah dan
jangka Panjang, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Jangka Pendek :
1) Semua rencana perubahan strategis dalam jangka pendek dapat dilaksanakan
seluruhnya agar mencapai tujuan dan target proyek perubahan.
2) Terjadi pergeseran jadwal kegiatan sosialisasi sesuai rencana minggu kedua
oktober namun dilaksanakan pada minggu ketiga November karena padatnya
jadwal Sekda untuk membuk kegiatan tersebut.
3) Terjadi penambahan kegiatan yaitu adanya Nota Kesepahaman bersama antara
Pemerintah Kabupaten Belu dengan Institut Pertanian Bogor.
2. Capaian tujuan Proyek Perubahan
Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama dua bulan , capaian tujuan
proyek perubahan adalah :
a. Jangka Pendek :
1) Adanya komitmen dan dukungan kuat dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan
Stakeholder terkait untuk mewujudkan pelaksanaan proyek perubahan ini
karena dipandang sangat bermanfaat dalam upaya mengoptimalkan lahan
sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.
2) Terdapat lahan 2 kelompok tani yang diolah dan diberikan bantuan baik saa
penggusuran, pengolahan dan pada saat tanam dengan menyediakan sarana dan
prasarana untuk tercapainaya pelaksanaan proyek perubahan optimalisasi
penataan lahan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani di kabupaten
belu.
3) Ada bantuan benih dari Institut Pertanian Bogor yang telah bersertifikasi yaitu
bibit indigofera untuk pakan ternakyang mengandung protein tinggi.
3.2. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING
Implementasi strategi marketing terfokus pada upaya project leader mengorganisir,
membangun komunikasi dan mendayagunakan semua sumber daya (stakeholder) dalam
mendukung proyek perubahan, dengan hasil sebagai berikut:
1. Teknik komunikasi dalam mempengaruhi stakeholder.
27
Teknik komunikasi dalam mempengaruhi stakeholder mengacu pada hasil identifikasi
dan pemetaan stakeholder dengan melihat pada keberadaan serta peran, dukungan,
kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholders, baik stakeholder internal
maupun stakeholder eksternal adalah :
a. Kelompok promotors yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah,
Asisten Administrasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdaayaan
Masyarakat dan Desa, Camat Tasifeto Timur dan Kepala Desa Dafala. Bupati,
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah adalah kelompok yang memiliki peran dan
pengaruh yang besar terhadap implementasi proyek perubahan.Tekhnik komunikasi
yang digunakan dalam mempengaruhi stakeholder kelompok ini adalah :
1) Menjelaskan kepada Bupati bahwa pelaksanaan proyek perubahan ini sangat
bermanfaat bagi masyarakat terutama menghadapi musim kemarau panjang
embung yang masih memiliki ketersediaan air harus dapat dimanfaatkan untuk
tanaman pangan dan hortikultura mengingat tanaman ini memiliki jangka waktu
yang relative singkat sampai pada saat panen.
2) Isu stunting menjadi salah satu faktor pendorong pemanfaatan embung dalam
upaya meningktkan pendapatan dan gizi masyarakat terutama anak-anak usia
dini.
3) Menjelaskan pula kepada Bupati bahwa embung yang dibangun dengan dana
besar apabila tidak dimanfaatkan merupakan suatu kerugian besar bagi
masyarakat apalagi pada saat masyarakat mendapat kesulitan air pada musim
kemarau yang panjang.
b. Kelompok Defenders yang terdiri dari Kabid Tanaman Pangan dan Kabid
Perkebunan adalah kelompok yang memiliki kepentingan besar namun mempunyai
pengaruh kecil. Strategi menghadapi kelompok ini agar berperan efektif pada proyek
perubahan ialah :
1) Menjelaskan secara detail tentang manfaat proyek perubahan.
2) Membangun dialog dan diskusi, memberi motivasi, dan terlibat dalam mengambil
keputusan dalam pelaksanaan proyek perubahan.
Dengan teknik komunikasi yang efektif, terbukti terjadi pergeseran dukungan dari
yang defenders menjadi promotors.
28
c. Kelompok Latens terdiri dari DPRD dan Kabag Hukum adalah kelompok yang tidak
memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki
kekuatan besar untuk mempengaruhi, jika mereka menjadi tertarik .Strategi yang
ditempuh adalah :
Membangun komunikasi dan memberikan informasi yang lengkap tentang manfaat
dan upaya proyek perubahan sehingga mendapat dukungan berupa pernyataan
dukungan atas pelaksanaan proyek perubahan ini.
Bukti keberhasilan dalam mempengaruhi stakeholder kelompok ini adalah surat
pernyataan dukungan atas pelaksanaan proyek perubahan.
d. Kelompok Aphatetics adalah mereka kurang memiliki kepentingan maupun
kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya upaya. Strategi menghadapinya
adalah tetap menjaga dan selalu memperhatikan serta memberi informasi agar tidak
menjadi penghambat.
2. Perubahan/Pergeseran Stakeholder
Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, terjadi pergeseran atau perubahan
stakeholder dari negatif menjadi positif atau yang pada awalnya diprediksiresisten dan
menghambat, berubah menjadi mendukung proyek perubahan, sebagaimana terlihat
dalam bagan berikut:
29
LATENT, PROMOTORS, APHATETIC DAN DEFENDERS
Berdasarkan matriks diatas, digambarkan bahwa terjadi pergeseran dukungan positif yang
signifikan untuk mendukung proyek perubahan. Hal ini terjadi karena upaya persuasi dan
melakukan komunikasi secara intens.
Semua stakeholder pada kuadran Latens, bergeser ke kuadran promoters. Artinya Project
Leader dapat meyakinkan stakeholder dengan berbagai strategi yang dilakukan. Bahkan
kelompok Aphatetics yang selama ini tidak memiliki kepentingan dan kekuatan langsung,
berubah menjadi stakeholder yang berperan besar dalam keberhasilan proyek perubahan
karena proyek perubahan ini berpengaruh besar pada kelompok tani, hal ini karena project
leders melakukan komunikasi dan pendekatan yang terus menerus sehingga kelompok ini
yang semula dikuatirkan dapat menggagalkan proyrk perubahan akirnya beralih menjadi
kelompok promoters.
APHATETICS DEFENDERS
PROMOTORS LATENS
Bupati , Wakil Bupati Sekretaris Daerah DPRD, Kepala Bagian Hukum Asisten Administrasi Dinas Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Lingkungan Hidup Dinas PU PR Dinas PMD Kelompok Tani/masyarakat
Kepala Bidang Tanaman Pangan Kepala Bidang Perkebunan
Media massa
Kepentingan(Interest)
P
o
w
e
r
30
3. Strategi Marketing
Pelaksanaan Strategi Marketing Sektor Publik Proyek Perubahan ini disusun
berdasarkan elemen Potter Marketing Mix, yaitu Product, Price, Promotion, Place dan
Customer (4P 1 C) dengan uraian sebagai berikut :
3.1. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN
Upaya dalam mengajak stakeholder baik internal maupun eksternal untuk mendukung
Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani di Ka
upaten Belu, dilakukan sebagai berikut:
a) Membangun komunikasi yang intens;
Komunikasi dilakukan melalui dialog atau tatap muka, juga komunikasi verbal melalui
surat menyurat baik stakeholder internal maupun eksternal.
b) Melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan;
Semua stakeholder dilibatkan dalam seluruh tahapan sesuai peranan, tugas pokok dan
fungsi dalam mendukung proyek perubahan, termasuk dalam pengambilan keputusan.
PRODUCT
- Pemanfaatan lahan
- Penanaman tanaman horti
- MOU dengan Kadis PUPR
- Draf MOU dengan IPB
- BA Kesepakatan dengan
kelompok tani
Customen
- Masyarakat
- Kelompok tani desa
dafaladan desa
Tukuneno
- Camat Tasifeto Timur
- Kepala Desa Dafala
PROMOTION
- Sosialisasi
- Penyuluhan
- Kelompok tani
PLACE
- Desa Dafala
- Desa Tukuneno
PRICE
- Dukungan dari
Dinas PUPR
- Dukungan Camat
- Dukungan dari
Kepala Desa
31
Kondisi ini meyakinkan bahwa keberhasilan proyek perubahan sangat ditentukan oleh
keterlibatan stakeholder. Demikian juga sebaliknya, kegagalan proyek perubahan juga
merupakan kontribusi stakeholder.
c) Menjaga sinergi dan soliditas stakeholder;
Peranan project leader sangat sentral dalam membangun kerjasama Tim Efektif dan
menjaga soliditas tim. Tim yang efektif adalah Tim yang mampu bekerja secara bersama-
sama dan memahami peranan masing-masing anggota Tim.
d) Mengapresiasi dan menghargai hasil kerja mereka;
Menghargai hasil kerja Tim sering terlupakan. Namun pada kondisi ini, project leader
benar-benar memberikan apresiasi dan respek terhadap peranan stakeholder.
Ucapan terima kasih, merupakan hal yang paling sederhana, bernilai dan akan membekas
dalam diri setiap orang.
e) Meyakinkan stakeholder tentang pentingnya optimalisasi pemanfaatan lahan disekitar
embung karena stakeholder terkait akan mengambil bagian dalam pengembangannya,
bukan hanya tanaman hortikultura tetapi pakan ternak dan penghijauan harus dilakukan
untuk menjaga eksistensi dari embung tersebut.
f) Sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan.
Sosialisasi dilakukan kepada kelompok tani tentang penting dan manfaatnya bila
kelompok tani mengelola lahan disekitar embung yang ketersediaan airnya dapat
dimanfaatkan untuk berbagai tanaman hortikultura dan tanaman pangan.
g) Pendapingan kepada kelompok tani baik oleh PPL maupun bidang-bidang yang memiliki
kapabilitas terhadap pemanfaatan lahan pada daerah embung.
3.2. ANGGARAN
Proyek perubahan ini dilaksanakan belum tersedia anggaran karena pelaksanaan proyek
perubahan ini setelah penetapan APBD Perubagan. Namun dalam mendukung suksesnya
pelaksanaan proyek perubahan ini didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai
yang dimiliki stakeholder internal untuk mengolah lahan petani.
Dalam jangka menengah pelaksanaan proyek perubahan ini telah didukung dengan alokasi
anggaran dengan target 7 unit embung pada tahun anggaran 2020 akan ditata dan
dimanfaatkan untuk diolah lahan oleh kelompok tani.
32
BAB IV
PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil implementasi proyek perubahan yang berjudul “Optimalisasi
pemanfaatan lahan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani di kabupaten Belu, maka
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, bukan hanya tanaman pangan
saja yang diolah petani, tetapi juga tanaman hortikultura karena memberikan dampak
yang signifikan apabila dapat dimanfaatkan oleh para petani.
2. Terdapat embung atau tampung air yang dibangun oleh pemerintah, baik oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Runga, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
maupun oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan belum sepenuhnya
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan hortikultura, oleh karena itu pemanfaatan
lahan disekitar embung oleh kelompok tani/masyarakat sangat diharapkan oleh
pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan bagi petani.
4.2. SARAN
Bahwa pelaksanaan proyek perubahan ini tidak terhenti pada 2 kelompok yang telah ditata
dan diolah lahannya akan tetapi ini merupakan percontohan untuk selanjutnya menjadi ruul
model pengembangan embung yang tersebar pada seluruh wilayah kabupaten Belu.
4.3. REKOMENDASI
Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Belu, dengan indikator peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Belu,
maka beberapa rekomendasi disampaikan sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Belu perlu intens membangun komitmen dan sinergi semua
pihak bagi OPD terkait dalam mengawal semua tahapan yang sudah dibangun secara
baik dan berkesinambungan, karena tujuan proyek perubahan ini sangat penting dan
strategis untuk daerah khusus peningkatan pendapatan petanih.
2. Perlu adanya komitmen Pemda Kabupaten Belu untuk menerapkan reward and
punishment kepada kelompok tani, yang berhasil dan gagal menerapkan kebijakan ini.
33
3. Waktu penyelesaian proyek perubahan berbenturan dengan agenda pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi stakeholder, untuk itu diharapkan LAN sebagai penyelenggara Diklat
dapat menjamin fleksibilitas waktu pelaksanaan proyek perubahan.
4.4. LESSON LEARN
Pengalaman yang didapat dalam proyek perubahan adalah:
1. Bahwa dalam proses implementasi proyek perubahan, project leader dituntut harus
mampu membangun dan mendayagunakan adaptive organization dan agile team yang
solit dan kuat, berkinerja dan inovatif menghadapi tuntutan perkembangan atau
perubahan global yang dinamis dan kompleks.
2. Keberhasilan proyek perubahan juga sangat ditentukan oleh pentingnya project leader
membangun net working dan komunikasi yang intens dengan stakeholder.
3. Proyek perubahan mengasah kemampuan manajerial dan leadership project leader, agar
mampu tampil sebagai pemimpin agail, pemimpin adaptif untuk menjawabi tuntutan
global yang kompetitif.
4. Pelaksanaan Proyek Perubahan ini diperlukan manajemen waktu yang baik sehingga
tugas pokok dan tugas pelaksanaan proyek perubahan dapat diselesaikan dengan baik dan
tepat waktu.
