BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sitem

pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan mempunyai

sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara

itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan

separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap

memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat.

Secara luas, sistem pemerintahan itu menjaga

kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum

mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi

pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan,

ekonomi, keamanan sehingga menjadi sitem pemerintahan

yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya

masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan

sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya

sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem

pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai

sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan

guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama

dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal

dari rakyatnya itu sendiri.

1

1.2 Rumusan Masalah

1.Apa pengertian Sistem Pemerintahan?

2.Bagaimana Sistem Pemerintahan di Indonesia?

3.Apa saja Hak dan Kewajiban Lembaga-lembaga Negara

Indonesia?

4.Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalani sistem

pemerintahan Indonesia?

5.Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala pada sistem

pemerintahan Indonesia?

1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Sistem

Pemerintahan

2. Untuk mengetahui Sistem Pemerintahan di Indonesia

3. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Lembaga-lembaga

Negara Indonesia

4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam sistem

pemerintahan Indonesia

5. Untuk mengetahui solusi dalam menghadapi kendala sistem

pemerintahan Indonesia

1.4 Batasan MasalahPada makalah ini kami hanya membahas tentang Sistem

Pemerintahan yang ada di Indonesia yang sedang berlangsung,

2

tidak membahas sistem pemerintahan yang sudah berlalu

ataupun sistem pemerintahan yang akan datang.

BAB II

PEMBAHASAN

3

2.1. Pengertian Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua

kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan

dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan,

tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal

dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah.

kata-kata itu berarti:

a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan

sesuatau

b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah,

daerah, atau, Negara.

c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam

memerintah

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan

memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative,

eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai

tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit,

pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh

badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai

tujuan penyelenggaraan negara.

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh

yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja

saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan

fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut

4

Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan

Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang

atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif

yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang; dan Kekuasaan

Yudikatif yang berati kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran

atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis

besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.

Jadi, system pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-

lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya

lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang

bersangkutan.

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada

cita-cita atau tujuan negara. Tujuan pemerintahan negara

Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

2.2 Sistem Pemerintahan Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah Negara Kesatuan

yang berbentuk Republik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945,

kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut

UUD. Sistem pemerintahannya yaitu negara berdasarkan hukum

(rechsstaat). Dengan kata lain, penyelenggara pemerintahan tidak

berdasarkan pada kekuasaan lain (machsstaat). Dengan

berlandaskan pada hukum ini, maka Indonesia bukan negara yang

bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Semenjak

5

lahirnya reformasi pada akhir tahun 1997, negara Indonesia

telah terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu

dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi

atau otonomi daerah.

Sistem pemerintahan negara Indonesia dapat diartikan

dalam dua bagian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Dalam arti sempit pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif

saja, yaitu :

1.      Tingkat pusat. Meliputi presiden dan wakil presiden,

menteri-menteri dan instansi yang berada dalam ruang

lingkupnya.

2.      Tingkat daerah meliputi :

a.       Provinsi terdiri dari gubernur dan wakil gubernur

b.      Kota dan kabupaten dipimpin oleh walikota dan wakil

walikota atau bupati dan wakil bupati, dibantu oleh dinas-

dinas, camat, lurah atau kepala desa, serta rw, rt.

Sedangkan dalam arti luas meliputi semua alat kelengkapan

negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wapres, BPK, MA, MK,

KY, dan lembaga khusus (KPK, KPU, dan Bank Sentral)

Pemerintahan NKRI tidak terlepas dari Pancasila sebagai

Dasar Negara dan UUD sebagai  Konstitusi. Antara Pancasila dan

UUD terjalin hubungan yang berkaitan, Pancasila yang digunakan

adalah Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD. Dalam

ketatanegaraan UUD adalah penjabaran dari hakikat pokok

Pancasila.

6

Sistem pemerintahan  didunia saat ini terdiri dari

Presidensiil dan Parlementer. Terdapat beberapa perbedaan

antara kedua sistem itu. Pada sistem presidensiil fokus

kekuasaan ada pada presiden, sedangkan negara yang menganut

parlementer fokus kekuasaan ada pada parlemen, bukan pada

Presiden atau Perdana Menteri.

Di Indonesia alat kelengkapan negara terdiri dari :

1.      Eksekutif, yaitu lembaga negara yang mengelolah lembaga

pemerintahan baik dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Pada tingkat pusat dikepalai oleh Presiden dan wapres.

Sedangkat tingkat provinsi oleh gubernur dan wagub, untuk

tungkat berikutnya pemerintahan kota dipimpin oleh walikota

dan wawako serta kabupaten oleh bupati dan wabub. Tugas pokok

dari lembaga ini adalah melaksanakan pemerintahan.

2.      Legislatif yang meliputi DPR, DPRD provinsi, DPRD

kota/kabupaten serta DPD. DPR dan DPD dipilih melalui parpol

dalam pemilu, sedangkan DPD dipilih melalui nonparpol dan non

militer dalam pemilu. Tugas pokok DPR adalah membuat UU

bersama dengan pemerintah, sedangkan DPD mengajukan RUU

kedaeraan untuk dibahas bersama DPR.

3..    Yudikatif. Lembaga yudikatif  terdiri dari MA, MK, dan KY.

Setiap lembaga-lembaga itu memiliki fungsi masing-masing

sesuai UU. MA berfungsi mengadili perkara pada tingkat kasasi

dan menguji produk hukum dibawah UU. Sedangkan MK memiliki

fungsi menguju produk hukum diatas UU dan membubarkan parpol.

Sementara KY berguna untuk menentukan calon hakim agung. 

7

4.     BPK adalah lembaga yang berwenang mengaudit kondisi keuangan

negara. Hasil pengawasan ini akan dilaporkan kepada DRP untuk

dipelajari.

Dalam pemerintahan RI jika presiden mangkat atau

berhalangan maka wapres yang menggantikannya. Tetapi jika 

keduanya berhalangan atau mangkat maka terdapat 3 menteri yang

harus menggantikanya secara bersamaan, yaitu mendagri, menlu,

dan menhankam dalam tenggang waktu diatur oleh UU. Masa jabat

seorang presiden atau wakil presiden adalah 5 tahun atau 1

periode. Baik presiden maupun wapres dapat dipilih kembali

untuk masa jabat yang sama juga hanya untuk 1 periode. Jadi,

presiden dan wapres dapat memangku jabatan yang sama untuk 2

periode.

2.3 Hak dan Kewajiban Lembaga-lembaga Negara Indonesia

2.3.1. EKSEKUTIF

Tugas dan wewenang  Presiden

1. Menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU.

2. memastikan apakah jajaran pemerintahannya

temasuk kepolisian dan kejaksaan telah patuh kepada UUD dan UU

itu.

3. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

4. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,Angkatan

Laut, danAngkatan Udara

5. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR).Presiden melakukan pembahasan dan pemberian

8

persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi

UU.

6. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam

kegentingan yang memaksa)

7. Menetapkan Peraturan Pemerintah

8. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

9.  Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

negara lain dengan persetujuan DPR

10. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan

persetujuan DPR

11. Menyatakan keadaan bahaya

12. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta,

Presiden memperhatikan pertimbangan DPR

13. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan DPR.

14. Memberi grasi, rehabilitasi dengan

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

15. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan DPR

16. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya

yang diatur dengan UU

17. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih

oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan

Daerah ( DPD )

18.  Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh

Komisi Yudisial dan disetujui DPR

19.  Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan

Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung

20. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial

dengan persetujuan DPR.

9

Tanggungjawab Presiden

1. Didorong untuk memperkuat konstitusi yang menjadi kontrak

sosial seluruh lapisan masyarakat Indonesia.presiden dan

kabinetnya bekerja keras untuk memberi kepastian kepada

masyarakat, bahwa pemerintahannya tunduk dibawah konstitusi

UUD 1945 ( Hasil Amandemen ).

2. Membangun sebuah suksesi dengan terus menjaga kontinuitas

kekuasaan partai berkuasa, dengan memperhatikan konstitusi

maupun landasan ideology pancasila, kedaulatan rakyat dan

pemanusiawiannya di nomor satukan.

Fungsi presiden sebagai kepala Negara

1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan

Udara, dan Angkatan Laut.

2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

negara lain dengan persetujuan DPR.

3. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas

dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban

keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau

pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR.

4. Menyatakan kondisi bahaya,  Ketentuan dan akibat kondisi

bahaya ditetapkan dengan UU.

5. Mengangkat Duta dan Konsul,  Dalam mengangkat Duta,

memperhatikan pertimbangan DPR.

6. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan DPR.

7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan

pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

10

8. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan

DPR.

9. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang

diatur dengan Hukum.

10. Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas member nasehat

dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur

dengan Undang-Undang.

11. Membahas Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan

persetujuan bersama DPR.

12. Mengkonfirmasi Rancangan Undang-Undang yang telah

disetujui bersama DPR untuk menjadi UU.

13. Dalam hal lkhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak

menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU.

14. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan

memperhatikan pertimbangan DPD.

15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah

dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD.

16. Menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi

Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi

Hakim Agung.

17. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial

dengan persetujuan DPR.

18. Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi.

Kewenangan dan Kekuasaan Presiden

1.  Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstintusi.

2.  Mengangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan

pertimbangan DPR.

3.  Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR.

4.  Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA

/ Mahkamah Agung.

11

5. Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan

pertimbangan dari DPR.

6.  Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD /

Angkatan Darat dan AL / Angkatan Laut.

7.  Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan

oleh Undang-Undang

8.  Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara

lain dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

9.  Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak,

mempengaruhi beban keuangan negara dan atau mengharuskan

adanya perubahan / pembentukan Undang-Undang harus dengan

persetujuan DPR.

10.  Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan

sebagainya yang diatur oleh UU.

11. Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY /

Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

Kewajiban dan Hak Presiden

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD ( Pasal 4 ayat 1 )

2. Berhak mengajukan RUU kepada DPR ( Pasal 5 ayat 1 )

3. Menetapkan peraturan pemerintahan ( Pasal 5 ayat 2 )

4. Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya

dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa

( Pasal 9 ayat 1 )

5. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU ( Pasal

10 )

6. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

Negara lain dengan persetujuan DPR     ( Pasal 11 ayat 1 )

7. Membuat perjanjian internasional lainnya, dengan persetujuan

DPR ( pasal 11 ayat 2 )

8. Menyatakan keadaan bahaya ( Pasal 12 )

12

9. Mengangkat duta dan konsul ( Pasal 13 ayat 1 ). Dalam

mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR

( Pasal 13 ayat 2 )

10. Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan DPR ( Pasal 13 ayat 3 )

11. Memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan

pertimbangan MA ( Pasal 14 ayat 1 )

12. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan DPR ( Pasal 14 ayat 2 )

13. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan

yang diatur dalam UU ( pasal 15 )

14. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden ( Pasal 16

)

15. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri ( pasal 17

ayat 2 )

2.3.2 LEGISLATIF

A. DPR

Tugas dan Wewenang  Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden

untuk mendapat persetujuan bersama

2. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan

persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti

Undang-Undang

3. Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang

diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi

13

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,

pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber

daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah

dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal

pembicaraan tingkat I

4. Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan

undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh

pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal

pembicaraan tingkat I

5. Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-

Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Rancangan Undang-Undàng yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I

6. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang

diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang

mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak,

pendidikan, dan agama

8. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan

memperhatikan pertimbangan DPD

9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan

14

10. Mengajukan, memberikan persetujuan,

pertimbangan/konsultasi, dan pendapat

11. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti

aspirasi masyarakat

12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang

ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.

Hak-Hak Anggota DPR RI

1. Mengajukan rancangan undang-undang

2. Mengajukan pertanyaan

3. Menyampaikan usul dan pendapat

4.  Memilih dan dipilih

5. Membela diri

6. Imunitas

7. Protokoler

8. Keuangan dan administrative

Kewajiban Anggota DPR RI

1. Mengamalkan Pancasila

2. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan

perundang-undangan

3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintah

15

4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan

keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia

5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat

6. Menyerap,menghimpun,menampung,dan menindaklanjuti

aspirasi masyarakat

7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan

pribadi,kelompok dan golongan

8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis

kepada pemilih dan daerah pemilihannya

9. Mentaati kode etik dan Peraturan Tata tertib DPR

10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan

lembaga yang terkait.

Fungsi Anggota DPR RI

1. Legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR

selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

2. Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan

memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan

terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan

oleh Presiden.

3. Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas

pelaksanaan undang-undang dan APBN.

16

B. MPR

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )

1. Mengubah dan menetapkan UUD

2. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk

memberhentikan p-residen dan wakilnya dalam masa

jabatanya dan wakil presiden diberi kesempatan untuk

menyampaikan alasannya didalam siding

3. Melantik presiden dan wakil presiden dalam sidang

paripurna MPR

4. memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan

putusan Mahkamah Konstitusi untuk

5. memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa

jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden

diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan untuk

menyampaikan penjelasan dalam Sidang Paripurna Majelis;

6.  melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila

Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak

dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;

7.  memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang

diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan

Wakil Presiden dalam masa jabatanya selambat-lambatnya

dalam waktu enam puluh hari;

8. memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila

keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya,

dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang

17

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai

politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya

meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan

umum sebelumnya sampai habis masajabatanya.

Hak-hak Anggota MPR RI

1. mengajukan  usul  pengubahan  pasal  Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. menentukan  sikap  dan  pilihan  dalam  pengambilan keputusan

3. memilih dan dipilih

4. membela diri

5. imunitas

6. Protokoler, dan

7. keuangan dan administratif.

Kewajiban Anggota MPR RI

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila

2. melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik

Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-

undangan

3. mempertahankan  dan  memelihara  kerukunan  nasional dan 

menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia

4. mendahulukan  kepentingan  negara  di  atas  kepentingan

pribadi, kelompok, dan golongan.

5. melaksanakan  peranan  sebagai  wakil  rakyat  dan  wakil

daerah.

18

Fungsi Anggota MPR RI

1. Berfungsi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang

baik, jujur, dan adil.

2. Berfungsi untuk mengubah atau mengganti Presiden yang

tidak adil dalam menjalankan tugasnya.

C. DPD

Tugas Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )

1. dapat  mengajukan  kepada  DPR  rancangan  undang-undang 

yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan 

pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan pemekaran  serta 

penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya,serta  yang  berkaitan 

dengan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah.

2. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-

undang  yang  berkaitan  dengan  hal sebagaimana dimaksud

dalam penjelasan diatas

3. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-

undang  yang  diajukan  oleh  Presiden  atau DPR.

4. memberikan  pertimbangan  kepada  DPR  atas rancangan 

undang-undang  tentang  APBN  dan rancangan  undang-

undang  yang  berkaitan  dengan pajak, pendidikan, dan

agama.

5. dapat  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan undang-

undang  mengenai  otonomi  daerah, pembentukan,

pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan  pusat  dan 

19

daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam,  dan  sumber 

daya  ekonomi  lainnya,

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

6. menyampaikan  hasil  pengawasan  atas  pelaksanaan

undang-undang  mengenai  otonomi  daerah, pembentukan,

pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan  pusat  dan 

daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  sumber 

daya  ekonomi  lainnya, pelaksanaan  undang-undang 

APBN,  pajak, pendidikan,  dan  agama  kepada  DPR 

sebagai  bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Wewenang Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )

1.       Dapat mengajukan ke DPR RUU yang terkait dengan otonomi daerah,

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemerkaran serta

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

2.       Ikut membahas RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

3.        Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU PABN dan RUU yang

terkait dengan pajak, pendidikan dan agama.

4.       Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang terkait otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah serta

menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.

5.       Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK.

20

6.       Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan anggota

BPK.

Hak-Hak Anggota DPD RI1.       Menyampaikan usul dan pendapat

2.       Memilih dan dipilih

3.       Membela  diri

4.       Imunitas

5.       Protokoler, dan

6.       Keuangan dan Administratif

Kewajiban Anggota DPD RI

1. Mengamalkan Pancasila

2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dam menaati segala peraturan

perundang-undangan

3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan

4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat

6. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti

aspirasi masyarakat dan daerah

7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan

pribadi, kelompok dan golongan

8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis

kepada pemilih dan daerah pemilihannya

9. Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD, dan

21

10. Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya

2.3.3 Yudikatif

A. KY (Komisi Yudisial)

Tugas Komisi Yudisial ( KY )

1. Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat

kan persetujuan dan selanjut nya ditetapkan sebagai hakim

agung oleh presiden

2. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung

3. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung

4. Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung

5. Menetapkan calon Hakim Agung

6. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

7. Menjaga dan menegakkan kehormatan, kleluhuran martabat,

serta perilaku hakim.

Wewenang Komisi Yudisial ( KY )

1. Memutuskan pengangkatan hakim agung

2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan

kehormatan,keluhuran,martabat serta perilaku hukum.

Tugas dan Wewenang  Mahkamah Agung ( MA )

1.  Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, dan

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehUndang-

Undang

2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi

22

3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden

membergrasi dan rehabilitasi.

4. Mengawasi dan memimpin jalannya perelihan pemerintahan

pada seluruh tingkat pengadilan

5. Menguji secara meteril perundang undangan dibawah UU.

B. MA (Mahkamah Agung)

Fungsi Anggota Mahkamah Agung ( MA )

Fungsi  Peradilan

1. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung

merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina

keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi

dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan

undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan

secara adil, tepat dan benar.

2. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah

Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat

pertama dan terakhir

3. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji

materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil

peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal

apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya)

bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih

tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14

Tahun 1985).

23

Fungsi Pengawasan

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap

jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan

tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-

pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar

dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana,

cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim

dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal

10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun

1970).

2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan, terhadap

pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan para

pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan, Kehakiman,

yakni dalam hal Menerima, memeriksa, mengadili, dan

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan

menerima keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan

dengan teknis peradilan serta memberi  peringatan,

teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi

Kebebasan Hakim ( Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung

Nomor 14 Tahun 1985 ).

Fungsi Mengatur

1. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan

apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam

Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap

24

untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan

(Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79

Undang-undang No.14 Tahun 1985).

2. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri

bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang

sudah diatur Undang-undang

Fungsi Nasehat

1. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau

pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada

Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang

Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung

memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara

dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35

Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).

Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara

RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan

kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden

selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi.

Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum

mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan

perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya

2. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan

memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga

peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25

Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-

undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

25

Fungsi Administratif

1. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara)

sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang

No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan

finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen

yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-

undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah

kekuasaan Mahkamah Agung.

2. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung

jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan

Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Fungsi Lain-lain

1. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas

dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Kekuasaan Mahkamah Agung ( MA )

1. memeriksa dan memutus

1) permohonan kasasi;

2) sengketa tentang kewenangan mengadili;

26

3) permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta

maupun tidak, kepada Lembaga Tinggi Negara.

3.  memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala

Negara untuk pemberian atau penolakan grasi.

4.  menguji secara materiil hanya terhadap peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang.

5. melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan

Undang-undang.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa :

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya

negara hukum Republik Indonesia.

2. Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman adalah Pengadilan di

lingkungan

- Peradilan Umum

- Peradilan Agama

- Peradilan Militer

- Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi dan melakukan

pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan.

27

4. Untuk memperoleh Hakim Agung yang merdeka, berani

mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari

dalam maupun dari luar.

Hak Mahkamah Agung ( MA )

1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundangundangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya

yang diberikan oleh undang-undang; 

2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi

3. memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi

dan rehabilitasi.

  Untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan tersebut

dengan sebaik-baiknya, Mahkamah Agung melaksanakan hal-hal

sebagai berikut :

1. wewenang pengawasan meliputi :

1) jalannya peradilan

2) pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim di

semua Lingkungan Peradilan

3) pengawasan yang dilakukan terhadap Penasihat Hukum dan

Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan

4) pemberian peringatan, tegoran, dan petunjuk yang

diperlukan.

2. meminta keterangan dan pertimbangan dari :

1) Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan

2) Jaksa Agung

28

3) Pejabat lain yang diserahi tugas penuntutan perkara

pidana.

3. membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi

kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi

kelancaran jalannya peradilan.

4. mengatur sendiri administrasinya baik mengenai

administrasi peradilan maupun administrasi umum.

C. MK (Mahkamah Konstitusi)

Tugas Mahkamah Konstitusi ( MK )

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-

Undang terhadap Undang-Ungang Dasar, memutus sengketa

kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan

oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan

memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan

Rakyat mengenai digaan pelanggaran oleh Presiden dan

Wakil Presiden Menurut UUD 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi ( MK )

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

2. Memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga

Negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3. Memutus pembubaran partai politik

29

4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu

Kewajiban Mahkamah Konstitusi ( MK )

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat

DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa

    a) penghianatan terhadap negara

    b) korupsi

    c) penyuapan

    d) tindak pidana lainnya

2.  atau perbuatan tercela, dan/atau

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau

Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Mahkamah Konstitusi ( MK )1.       Perorangan warga negara Indonesia (untuk pengujian UU)

2.        Kesatuan masyarakat hukum adat (untuk pengujian UU)

3.       Badan hukum publik atau privat (untuk pengujian UU)

4.       Lembaga negara (untuk pengujian UU dan sengketa antar

lembaga)

5.       Pemerintah (untuk pembubaran partai politik)

6.       Peserta pemilihan umum, baik pemilihan umum anggota DPR, DPD,

dan DPRD, maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk

perselisihan hasil pemilu)

Fungsi Mahkamah Konstitusi ( MK )

30

1.       menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas

hukum.

2.       pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari

penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945

menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen

melainkan supremasi konstitusi.

3.       untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar

dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga

terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal

konstitusionalitasnyaUntuk menguji apakah suatu undang-undang

bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Fungsi lanjutan selain  judicial review

1.      memutus sengketa antarlembaga negara

2.      memutus pembubaran partai politik, dan

3.      memutus sengketa hasil pemilu

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial berpedoman

kepada UU no. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sebagaimana yang tertulis dalam UU tersebut, Komisi

Yudisial memiliki tujuan, yaitu :

1.       Agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur

masyarakat

2.      Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman

baik yang menyangkut rekruitmen hakim agung maupun monitoring

perilaku hakim

3. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan,

karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang

benar-benar independen

31

4. Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan

kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan

kehakiman.

Tugas Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK )

1. Memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara. Hasil

pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR

2. Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan APBN

a.       Memeriksa tanggungjawab pemerintah tentang keuangan

Negara

b.      Memeriksa semua pelaksanaan APBN

c.       Pelaksanaan pemerintah dilaksanakan berdasarkan

ketentuan-ketentuan UU

d.      Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR

e.      Memeriksa tanggung jawab keuangan Negara apakah

telah digunakan sesuai yang

telah disetujui DPR. 

2.3.4 Lembaga yang Bebas dan Mandiri

Wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK )

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan

melaksanakan

pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan

serta menyajikan laporan pemeriksaan.

32

2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan

oleh setiap orang dan atau unit organisasi yang mengelola

keuangan negara.

3. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode

etik pemeriksaan

4. Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara

5. Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap

orang, badan pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak

bertentangan terhadap undang – undang.

2.4 Kendala Yang Terjadi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut

sistem pemerintahan presidensial. Berbeda dengan sistem

kepartaian yang tidak diatur secara tegas oleh konstitusi,

UUD 1945 secara tegas dan rinci mengatur sistem pemerintahan

yang mengacu pada sistem presidensial.

Sistem pemerintahan di Indonesia dinilai tidak jelas dan

tidak konsisten. Indonesia yang selama ini menganut sistem

presidensial dianggap tidak sepenuhnya menjalankan sistem

tersebut.

Berikut adalah beberapa kendala yang terjadi pada system

pemerintahan presidensial Indonesia :

1. Kebijakan Mengurangi Subsidi

Kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi negara

Indonesia atau menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan

kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Akan

tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan

rakyat atau masyarakat yang membutuhkan.

33

2. Pembuatan kebijakan memakan waktu yang lama karena prosesnya bertele-tele.

Pemerintah Indonesia memiliki sistem birokrasi yang cukuprumit. Meskipun demikian sistem ini sudah sesuai dengan pemerintahan Indonesia yang selalu mengedepankan demokrasi.Tetapi, pihak pemerintah sering mempersulit proses ini dikarenakan suatu kepentingan pribadi dan kelompok yang mau menang sendiri, sehingga kebijakan kebijakan sering sulit dalam proses dan terkadang terhenti di tengah jalan.

3. Masalah Kekurangan Modal

Kekurangan Modal adalah satu ciri penting setiap negara

yang memulai proses pembangunan. Kekurangan ini bukan

saja menghambat kecepatan pembangunan ekonomi yang dapat

dilaksanakan tetapi dapat menyebabkan kesulitan negara

tersebut untuk lepas dari kemiskinan. Masalah kemiskinan,

keterbelakangan, pengangguran dan kekurangan modal yang

terjadi disuatu negara berkembang disebabkan oleh

lingkaran yang sulit diputuskan. Lingkaran

keterbelakangan dan kemiskinan tersebut adalah pendapatan

rendah menyebabkan kemampuan investasi rendah, investasi

rendah menyebabkan pemupukan modal rendah, modal rendah

menyebabkan produktivitas rendah, produktivitas rendah

menyebabkan pendapatan rendah dan seterusnya berputar

tanpa terputus. Untuk mengatsi masalah-masalah tersebut,

pemeritah harus melakukan suatu program besar sehingga

dapat memutuskan lingkaran setan, misalnya melalui

peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi

menjadi lebih produktif.

34

4. Masalah sistem rekrutmen politik

Dalam perekrutan anggota di parlemen, sering terjadi

perekrutan yang terkadang hanya dilihat dari sisi

popularitasnya saja tanpa memikirkan kualitas. Salah satunya

yaitu artis dapat menjadi anggota DPR, padahal masih banyak

tokoh lain yang lebih berpengalaman di bidang pemerintahan.

2.5 solusi dalam menghadapi kendala sistem pemerintahan Indonesia

Solusi Yang Ditawarkan

Melihat Permasalahan diatas beberapa alternative Solusi Yang ditawarkan disini adalah :

1. Mengubah Sistem Presidensial menjadi Sistem Parlemen

cenderung sulit dilakukan karena bangsa indonesia traumatis terhadap gagalnya pemerintahan pada tahun 1950 – 1960, selain itu juga sulit mengubahnya karena sudah tercantum secara tegaspada UUD 1945.

2. Mengubah Sistem Kepartaian

Sulit dilakukan karena akan mengkerdilkan Demokrasi, mengingatIndoensia adalah Negara Plural dan Masyarakatnya Multi Ideologi.

3. Mengurangi Jumlah Partai Politik

Usulan solusi ini lebih memungkinkan jika dibandingkan dengan pilihan 1 dan 2 karena masih mempertahankan sistem presidensial dan sistem multi partai. Hanya saja jumlah partaidi Indonesia yang terlalu banyak ini perlu disederhanakan

4. Menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Legislatif secara Bersama-sama (Concurrent Elections)

35

Solusi ini juga masih memungkinkan, karena Di dalam masyarakat/negara yang menganggap pemilihan presiden lebih penting dibandingkan pemilihan legislatif, pemilih akan cenderung memilih partai poltitik yang mencalonkan presiden yang didukungnya. Akibatnya partai politik yang mendukung calon presiden terpilih akan memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilu legislatif. Dengan demikan mayoritas anggota parlemen berasal dari partai tersebut.

5. Mengatasi Dinasti Poltik yang Merusak Sistem Pemerintahan Indonesia

Salah satunya dengan Memperkuat daya imunitas PNS dari politisasi birokrasi karena selama ini PNS menjadi mesin yang efektif bagi elite politik lokal dalam membangun dinasti.

36

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pemerintahan Indonesia menganut sistem Presidensil, dimana

kepala Pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh satu orang.

Kepala pemerintah dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak

bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Menteri bertanggung

jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala

negara sekaligus kepala pemerintahan.

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-

lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga

negara yang bersangkutan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya

didasarkan pada cita-cita negara yang terdapat pada pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV.

Dalam ketatanegaraan Indonesia, terdapat 3 pembagian kekuasaan

yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Kekuasaan Legislatif dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil

Presiden

Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh MA, MK, dan KY

3.2  Saran

Sistem pemerintahan Indonesia telah menerapkan sistem

pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar

37

1945,salah satunya dengan menerapkan demokrasi.Namun,

birokrasi dalam sistem ini masih kurang baik,karena para

birokrat yang belum menyadari dan menghayati Pancasila.

Sebaiknya, para pelaksana harus lebih menyadari dan

menghayati Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945

sehingga sistem pemerintahan ini dapat berjalan lebih

baik serta dengan sistem ini dapat tercapai semua tujuan

Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

www.google.com

http://fhaafhaa.wordpress.com/2013/04/04/masalah-masalah-yang-

dihadapi-pemerintah-di-bidang-ekonomi/

http://lenamegawati.blogspot.com/2012/01/normal-0-false-false-false-

in-x-none-x.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan 

http://www.triwahyu.web.id/2012/sistem-pemerintahan-indonesia.html 

http://41707011.blog.unikom.ac.id/sistem-pemerintahan.1ay 

https://www.academia.edu

38

39